KEPENTINGAN MASYARAKAT DIBALIK TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS SEMBURAN

LUMPUR DI SIDOARJOAnalisis mengenai konflik antara masyarakat yang ada di wilayah sekitar semburan

lumpur dan pihak PT. Lapindo dengan menggunakan alat bantu analisa bawang bombay

(Disusun untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Sosiologi Konflik)

Oleh:

Dede Kurniawati/0811210008 B-SOS 5

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2010

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Selama 4 tahun lumpur lapindo tidak saja menghilangkan ruang hidup puluhan ribu warga,

namun juga rusaknya lingkungan yang ada di sekitar semburan. Sawah-sawah dan tambak-tambak

tidak lagi bisa didayagunakan sejak semburan lumpur terjadi dan pembuangannya ke sungai porong.

Badan-badan publik yang menangani banyak sektor terkait lumpur lapindo juga cenderung tertutup

dalam memberikan informasi terkait masalah lumpur lapindo. Cukup sulit bagi warga maupun

masyarakat mendapatkan informasi detail dari dinas-dinas maupun departemen terkait. Padahal

informasi terkait tingkat hidrokarbon di udara yang telah mencapai 55.000 ppm, dari ambang batas

normal yang hanya 0,24 ppm sangat penting untuk diketahui masyarakat. Data itu menurut Walhi

lewat siaran persnya berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Jawa  Timur tanggal 24 Maret 2008.

Kondisi yang menyebabkan meningkatnya penderita ISPA pada tahun 2007 hingga lebih dari 46 ribu

jiwa, 2 kali lipat dari penderita tahun 2006 yang hanya 23ribu, harusnya diinformasikan sejak awal.

Tidak heran jika kemudian terjadi kematian warga yang tidak terdiagnosa dengan baik penyebabnya.

Walhi Jawa Timur mencatat sekurangnya 5 warga telah meninggal akibat buruknya kondisi

lingkungan yang ada.1

Semenjak Mei 2006, lebih dari 13,000 orang di wilayah Porong telah mengungsi dari  delapan

desa. Dua puluh lima pabrik harus ditinggalkan, hektaran sawah, tambak ikan dan udang telah

musnah. Berbagai infrastruktur telah terganggu termasuk jalan tol, rel kereta api, saluran gas dan

minyak Pertamina. Pada tanggal 23 November 2006, telah terjadi sebelas ledakan yang fatal dari

pipa gas yang kemungkinan besar disebabkan oleh lumpur panas. Dikawatirkan akan terjadi dampak

terhadap lingkungan yang lebih besar apabila penyebaran lumpur panas melebar hingga ke Sungai

Porong dan ke laut. Diramalkan bahwa lokasi di sekitar pengeboran akan tenggelam bersamaan

dengan terbentuknya sebuah lubang. Di samping itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan

Danareksa Research Institute (DRI) pada bulan Maret 2007, bencana lumpur Lapindo di Porong,

Sidoarjo menjatuhkan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada bulan Maret di Jawa Timur sebesar

11,4 persen menjadi 75,3. Genangan lumpur panas mengganggu distribusi barang dan transportasi di

provinsi itu. Jalan tol yang sebelumnya sibuk kini tak dapat digunakan. Di lain pihak Menteri Negara.

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta memperkirakan kerugian

ekonomi akibat lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo lebih dari Rp7,6 triliun.2

Penyelesaian ganti rugi untuk korban semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur,

hingga kini belum tuntas. Luapan lumpur yang diakibatkan eksplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas

sejak 29 Mei 2006 lalu, berdampak lebih besar terhadap lingkungan dan penduduk sekitar. Petaka

lumpur Lapindo telah berlangsung selama empat tahun. Hingga kini volume lumpur mencapai 10 juta

meter kubik. Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja

1Suara Merdeka.4 Tahun Lumpur Lapindo Rusak Lingkungan Sidoarjo.diakses tgl 15/12/2010.21:03.pada

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/05/28/55641/4-Tahun-Lumpur-Lapindo-Rusak-Lingkungan-Sidoarjo2Azhar. Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Sosiologi Hukum. diakses tgl 15/12/2010, 21:49, pada http://io.ppijepang.org/cetak.php?id=297

Negara (APBN) sebanyak Rp4,3 triliun. Sebaran lumpur Lapindo kini telah seluas 800 hektare,

dengan titik semburan mencapai 180 ribu titik, termasuk semburan baru yang jumlahnya diperkirakan

mencapai 30 ribu-50 ribu titik. Akibatnya 12 desa lenyap, sedangkan 9 desa masuk dalam zona

bahaya. Sebanyak 50 ribu jiwa mengungsi. Sementara kerugian akibat luapan lumpur Lapindo

mencapai Rp45 triliun per tahunnya.3

Dari uraian diatas terlihat banyak sekali masalah-masalah yang timbul semenjak terjadinya

semburan lumpur di Sidoarjo ini. Pihak lapindo merupakan salah satu pihak yang dipersalahkan atas

terjadinya bencana semburan lumpur tersebut. Masyarakat sekitar merasa dirugikan dengan adanya

semburan lumpur tersebut. Banyak rumah warga yang tenggelam, masyarakat kehilangan lahan

pekerjaan, akses transportasi terhambat, dan masih banyak masalah lainnya. Dari kondisi tersebut,

timbullah berbagai ketegangan-ketegangan antara pihak lapindo dengan masyarakat sekitar yang

menjadi korban sembburan lumpur. Masyarakat sekitar menuntut ganti untung atas segala kerugian

yang mereka alami semenjak adanya semburan lumpur di sidoarjo tersebut.

Melihat hal tersebut, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Kepentingan Masyarakat Dibalik Tuntutan Ganti Rugi Atas Semburan Lumpur Di Sidoarjo” mengenai

konflik yang terjadi antara masyarakat korban semburan lumpur dengan pihak lapindo. Dalam hal ini,

penulis terkonsentrasi untuk meneliti pada aspek kepentingan yang dimiliki masyarakat sekitar dalam

tuntutan ganti rugi yang mereka layangkan kepada pihak lapindo.

1.2 Rumusan MasalahDalam penelitian ini, penulis menyusun beberapa rumusan masalah guna memperjelas pokok

masalah yang ingin dijelaskan. Rumusan masalah tersebut diantaranya:

1. Bagaimana situasi konflik yang terjadi antara masyarakat setempat dengan pihak lapindo terkait

dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan masyarakat atas tenggelamnya lahan dan bangunan

mereka?

2. Bagaimana kepentingan dan kebutuhan masyarakat tentang tuntutan ganti rugi yang mereka

ajukan atas terjadinya semburan lumpur tersebut?

1.3 TujuanTujuan dari penulisan laporan penelitian ini adalah untuk lebih memahami tentang situasi

konflik yang terjadi antara masyarakat setempat dengan pihak lapindo terkait dengan tuntutan ganti

rugi yang diajukan masyarakat atas tenggelamnya tempat tinggal mereka dan untuk memahami

kepentingan dan kebutuhan masyarakat tentang ganti rugi atas terjadinya semburan lumpur tersebut.

3Metrotvnews. Kerugian Luapan Lumpur Lapindo Sangat Besar. Diakses tgl 15/12/2010, 21:54, pada

http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/05/31/106282/Kerugian-Luapan-Lumpur-Lapindo-Sangat-Besar

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konseptual2.1.1 Situasi Konflik

Menurut Nardjana (1994) Konflik adalah akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang

berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling

terganggu. Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan

antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam

hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu

bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas

kerja (Wijono,1993, p.4). Menurut Wood, Walace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, dan Osborn

(1998:580) yang dimaksud dengan konflik (dalam ruang lingkup organisasi) adalah: Conflictis a

situation which two or more people disagree over issues of organisational substance and/or

experience some emotional antagonism with one another, yang kurang lebih memiliki arti

bahwa konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu

permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan

permusuhan satu dengan yang lainnya.4

Menurut Wijono( 1993 : 37) Ciri-ciri Konflik adalah :

1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam

suatu interaksi yang saling bertentangan.

2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok

dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma

yang saling berlawanan.

3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan

untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat

memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai

macam kebutuhan fisik: sandang- pangan, materi dan kesejahteraan atau tunjangan-

tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis

seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri.

4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang

berlarut-larut.

5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan

kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise

dan sebagainya.5

Situasi konflik (conflict situation) digambarkan C.R Mitchell sebagai situasi ketika terdapat

dua pihak atau lebih merasa menguasai tujuan,dimana tujuan-tujuan mereka tersebut saling

4 http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/04/manajemen-konflik-definisi-ciri-sumber.html, diakses tanggal 15/12/2010, 22:245 http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/04/manajemen-konflik-definisi-ciri-sumber.html, diakses tanggal 15/12/2010, 22:24

bertentangan. Terdapat sedikitnya sumber konflik, diantaranya yaitu perbedaan kepentingan,

perbedaan nilai, dan keterbatasan sumberdaya.6

Dalam situasi konflik semburan lumpur di sidoarjo, terdapat pihak-pihak yang yang

mempunyai tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Berkaitan dengan situasi konflik yang ada di

wilayah semburan lumpur sidoarjo, terdapat pihak-pihak yang merasa menguasai tujuan tertentu dan

tujuan- tujuan tersebut saling bertentangan. Pihak yang nampak sekali terkait dengan konflik

semburan lumpur ini antara lain yaitu pihak PT.Lapindo dengan masyarakat setempat. Dimana pihak

masyarakat mempunyai tujuan untuk menuntut ganti untung atas kerugian yang mereka rasakan

semenjak adanya semburan lumpur, sedangkan pihak PT. Lapindo mempunyai tujuan untuk

menjalankan usahanya tanpa mau menanggung kerugian yang besar.

2.1.2 Masyarakat R.Linton berpendapat bahwa Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup

lama hidup dan bekerja sama,sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir

tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas tertentu.7 Syarat-syarat dari masyarakat :

Harus ada pengumpulan manusia , dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.

Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu

Adanya aturan UU yang mengatur mereka untuk menuju kepentingan dan tujuan bersama.8

Orang-orang yang bertempat tinggal diwilayah semburan lumpur sidoarjo merupakan suatu

bentuk masyarakat. Dimana mereka telah hidup diwilayah yang sama dan bertempat tinggal dalam

kurun waktu yang cukup lama pula. Mereka telah berinteraksi dan menjalin hubungan sosial bersama.

Mereka telah telah tercatat secara administratif sebagai penduduk setempat oleh badan-badan

kependudukan wilayah tersebut.

2.1.3 PT. LapindoPerusahaan Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk,

yang 60% sahamnya dimiliki oleh Bakrie Group, pimpinan Aburizal Bakrie, mantan Menteri

Koordinator Perdagangan dan Industri yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan

Sosial.9

Perusahaan Lapindo Brantas ini merupakan salah satu pihak yang dianggap patut

bnertanggung jawab atas munculnya semburan lumpur di sidoarjo. Dalam proses kerja Lapindo

Brantas saat melakukan pengeboran di sekitar wilayah sidoarjo ditengarai mengalami kesalahan yang

membuat adanya semburan lumpur panas ini. Maka dari itu, masyarakat setempat melakukan

gugatan ganti rugi kepada pihak Lapindo Brantas atas segala kerugian yang dialami.

2.1.4 Tuntutan Ganti RugiSecara umum pengertian ganti rugi adalah sesuatu yang menjadi penukar atas suatu

yang tidak ada atau hilang. Pasal 1365 KUH Perdata hanya bermaksud bahwa ganti rugj

adalah kerugian pokok yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum, sedangkan

ketentuan tentang macamnya ganti rugi yang harus dibayarkan karena perbuatan melanggar

hukum tidak diatur dalam undang-undang. Yang diatur hanyalah ganti rugi akibat /anprestasi

6 Teori Konflik diakses pada 15/12/2010. 23:07 (http://www.docstoc.com/docs/31341391/Teori-Konflik)7 Pengertian Masyarakat(http://viniagustia.blogspot.com/2009/12/pengertian-masyarakat.html)8 ibid9 N.A. (2006). Bakrie name at stake. Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com), 15/12/2010, 21:40

seperti yang ditentukan dalam pasal 1246 KUH Perdata yaitu biaya, rugi dan bunga yang oleh si

berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah

dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmati, dengan tak mengurangi

pengecualian-pengecualian. Kerugian yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata dapat

dibedakan dalam kerugian yang bersifat materiel dan kerugian yang bersifat immateriel.

Apabila berbicara mengenai kerugian yang bersifat materiel adalah kerugian harta kekayaan.

Kerugian harta kekayaan pada umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita dan

keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hal tersebut dipertegas oleh Hoge Raad tanggal 2

pebruari 1912 seperti yang di kemukakan oleh Rachmat Set iawan bahwa, "Pelaku perbuatan

mel awan hukum wajib menggant ikerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan

diperoleh." Sedangkan kerugian yang bersifat immateriel ada1ah kerugian yang berhubungan

dengan moril yang pada umumnya sulit di niIai dengan uang. Kerugian ini adalah berkurangnya

kesenangan hidup yang semestinya dapat dinikmati oleh seseorang. Misalnya berupa kematian,

cacad seumur hidup, luka-luka dan sebagainya. Dalam menentukan besarnya ganti rugi harus

diperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh pihak yang akan mengalami kerugian sebagai

akibat perbuatan melanggar hukurn10.

Selanjutnya untuk menuntut ganti rugi haruslah memenuhi syarat sebagaimana di

kemukakan oleh Moegni Djojodirdjo bahwa perbuatan itu haruslah mencakup adanya:

1. Perbuat an melawan hukum

2. Kesalahan

3. Kerugian ( schade )

4. Hubungan causal .

Yang dimaksud dengan perbuatan mel awan hukum yaitu berbuat atau tidak berbuat

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berupa kesusilaan, keagamaan, sopan santun,dll.

Sedangkan yang dimaksud dengan adanya kesalahan atau kurang hati-hati seseorang sehingga

menyebabkan pihak lain menjadi korban, baik hal tersebut disengaja maupun tidak disengaja,

maka pihak yang menyebabkan orang lain menjadi korban tersebut dapat dituntut mengganti

kerugian asalkan perbuatan yang menimbulkan kerugian itu dapat dipersalahkan kepada pihak

yang menimbulkan kerugian tersebut. Yang dimaksud dengan kerugian atau schade adalah

kerugian-kerugian itu disebabkan karena kesalahan si pelaku. Yang terakhir adalah hubungan

kausal, yaitu dengan adanya perbuatan yang di lakukan seseorang dapat mengakibatkan pihak

Iain mendapat kerugian, Hubungan sebab akibat atau kausal memang sangat perlu karena

suatu akibat yang timbul tentunya ada yang menyebabkan.11

Dengan adanya penjelasan dari syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi, maka jelaslah

kiranya apabila ada seseorang merasa di rugikan oleh orang lain karena akibat dari suatu

perbuatan melanggar hukum, maka orang yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi,

asalkan saja tuntutan ganti rugi tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan diatas.

10(http://digilib.ubaya.ac.id/skripsi/hukum/PE_1428_2880272/PE_1428_Bab%20II.pdf),15/12/2010, 21:4911 ibid

Sebagaimana dikemukakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum

bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ada dan pihak yang dirugikan mempunyai

hak untuk menuntut ganti rugi. Dalam menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH

perdata ada beberapa kemungkinan atau bentuk dalam nremberi kan ganti rugi, yaitu:

1. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang

2. Tuntutan pemulihan dalam bentuk natura

3. Gugatan untuk melarang suatu perbuatan gugatan ancaman

4. Gugatan terhadap pernyataan untuk hukum, bahwa suatu perbuatan adalah

onrechtmatige.12

Bentuk ganti rugi yang didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata dapat berupa uang

atau pengembalian keadaan semula (natura). Ganti rugi dalam bentuk natura lebih sulit dari

pada pemberian ganti rugi dalam bentuk uang, karena amat tidak mungkin untuk

mengembalikan seperti semula terhadap mayat seseorang atau cacat tubuh seseorang.

Pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbutan melanggar

hukum, jelas hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab dari pihak pelaku. Sedangkan pihak

yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yang besarnya dapat berupa kerugian

pokok ditambah biaya dan bunga. Kerugian pokok adalah kerugian yang nyata-nyata diderita

oleh pihak korban sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang di lakukan pihak lain.

Biaya yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pihak korban

sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan

bunga yang dimaksud disini adalah keuntungan yang sekiranya akan didapat. Tetapi karena

ada perbuatan melanggar hukum, maka pihak korban gagal memperoleh keuntungan-keuntungan

yang ada. Mengenai besarnya ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum,

memang tidak diatur dalam KUH Perdata. Untuk itu aturan yang dipergunakan bahwa besarnya

ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum sama dengan besarnya ganti rugi karena

wanprestasi. Namun bukan berarti pihak pelaku perbuatan rnelanggar hukum akan memberikan

seluruh kerugian yang diderjta oleh korban, melainkan dapat sebagian asal saja dapat disetujui

oleh pihak korban.13

Mengenai tuntutan warga korban semburan lumpur atas ganti rugi menurut Basoeki

Hadimuljono Ketua Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur mengatakan, kalau

Lapindo dan warga sudah menyepakati harga, baru memasuki tahap pendataan administrasi. Ini

penting bagi kedua belah pihak karena melalui data yang disepakati itu tidak akan terjadi tuntutan dan

kedua belah pihak tidak dirugikan.14

Masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur merasa dirugikan karena sejak adanya

semburan lumpur ini, mereka banyak mengalami kerugian materiil maupun non materiil. Kerugian

warga yang bersifat materiil adalah telah tenggelamnya lahan dan bangunan yang mereka miliki.

Sedangkan kerugian immateriil yang dirasakan masyarakat setempat berupa kerugian piskologis dan

12 ibid13 ibid14

Zulfa Ely Agus Tiana Wati. Ganti Untung Dibayar Sesudah Data   Disepakati (https://hotmudflow.wordpress.com/2006/12/04/ganti-untung-dibayar-sesudah-data-disepakati/),18/12/2010, 20:12

sosial. Maka dari itu masyarakat setempat melakukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang dianggap

telah membuat kerugian bagi mereka, dalam hal ini adalah pihak Lapindo. Dalam tindakan menuntut

ganti rugi ini, masyarakat setempat sampai-sampai mengganti istilah ganti rugi dengan istilah ganti

untung karena mereka sangat khawatir jika pihak lapindo maupun pihak-pihak lain yang dianggap

perlu untuk bertanggung jawab tidak mengganti kerugian mereka sepenuhnya. Masyarakat setempat

merasa tidak ingin menanggung kerugian atas perbuatan pihak lain yang merugikan mereka, dan

ingin pihak yang dianggap telah merugikan mereka tersebut sebisanya mengganti semua kerugian

yang terjadi.

2.1.5 Lahan dan Bangunan2.1.5.1 Lahan

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian

lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami

(natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan

(FAO, 1976). Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai

aktivitas flora, fauna dan manusia baik di masa lalu maupun saat sekarang, seperti lahan rawa dan

pasang surut yang telah direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu.

Penggunaan yang optimal memerlukan keterkaitan dengan karakteristik dan kualitas lahannya. Hal

tersebut disebabkan adanya keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan

kualitas lahannya, bila dihubungkan dengan pemanfaatan lahan secara lestari dan

berkesinambungan.

Pada peta tanah atau peta sumber daya lahan, hal tersebut dinyatakan dalam satuan peta yang

dibedakan berdasarkan perbedaan sifat-sifatnya terdiri atas: iklim, landform (termasuk litologi,

topografi/relief), tanah dan/atau hidrologi. Pemisahan satuan lahan/tanah sangat penting untuk

keperluan analisis dan interpretasi potensi atau kesesuaian lahan bagi suatu tipe penggunaan lahan

(Land Utilization Types = LUTs). Evaluasi lahan memerlukan sifat-sifat fisik lingkungan suatu wilayah

yang dirinci ke dalam kualitas lahan (land qualities), dan setiap kualitas lahan biasanya terdiri atas

satu atau lebih karakteristik lahan (land characteristics). Beberapa karakteristik lahan umumnya

mempunyai hubungan satu sama lainnya di dalam pengertian kualitas lahan dan akan berpengaruh

terhadap jenis penggunaan dan/atau pertumbuhan tanaman dan komoditas lainnya yang berbasis

lahan (peternakan, perikanan, kehutanan)15.

Masyarakat yang telah menjadi korban semburan lumpur di sidoarjo telah mengalami

beberapa kerugian, diantaranya adalah kerugian hilangnya lahan milik mereka. Lahan yang dulunya

dimiliki dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kini telah tenggelam oleh lumpur panas yang

telah ada sejak 4 tahun lalu. Dengan adanya semburan lumpur ini, lahan masyarakat setempat

tidaklah bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan lagi. Semuanya telah tenggelam oleh

genangan lumpur panas.

2.1.5.2 Penggunaan lahanPenggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dibedakan atas: penggunaan lahan

semusim, tahunan, dan permanen. Penggunaan lahan tanaman semusim diutamakan untuk tanaman

musiman yang dalam polanya dapat dengan rotasi atau tumpang sari dan panen dilakukan setiap 15  Evaluasi Lahan. http://bbsdlp.litbang.deptan.go.id/evaluasi_lahan.php. 15/12/2010, 21:53

musim dengan periode biasanya kurang dari setahun. Penggunaan lahan tanaman tahunan

merupakan penggunaan tanaman jangka panjang yang pergilirannya dilakukan setelah hasil tanaman

tersebut secara ekonomi tidak produktif lagi, seperti pada tanaman perkebunan. Penggunaan lahan

permanen diarahkan pada lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian, seperti hutan, daerah

konservasi, perkotaan, desa dan sarananya, lapangan terbang, dan pelabuhan16.

Lahan yang dimiliki masyarakat korban semburan lumpur ini sebelumnya digunakan dan

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagian besar dimanfaatkan untuk persawahan, ada yang

dimanfaatkan untuk tanah pemakaman umum, dimanfaatkan untuk investasi dalam penjual belian

tanah, dll. Lahan-lahan tersebut sangat berarti bagi masyarakat setempat pada umumnya.

2.1.5.2 Banguna yang Dimiliki MasyarakatSecara umum pengertian bangunan adalah sesuatu yang memakan tempat. Sedangkan

pengertian mendirikan bangunan sebagaimana yang diatur dalam Perda adalah

Pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali,

menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud

dengan perizinan adalah: melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di

bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan

seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan. Menurut Prins, Verguinning

adalah keputusan Administrasi Negara berupa aturan, tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi

masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing

hal yang kongkrit, maka perbuatan Administrasi Negara yang diperkenankan tersebut bersifat suatu

izin.17

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktifitas

pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yag harus

dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh penjabat yang berwenang. Selain itu

tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

Dari Sisi Pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah :

a. Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan

tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mngatur

ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin maka

secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan

pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan

dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Dari Sisi Masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah:

a. Untuk adanya kepastian hukum.

b. Untuk adanya kepastian hak

16 ibid17 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan.2009(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/pengertian-izin-mendirikan-bangunan/) 19/12/2010, 13:44

c.Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin

akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mempunyai fungsi masing-masing.

Begitu pula halnya dengan ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu:

a. Fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan

bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam

setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

b. Fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan

peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain,

fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan

pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang dutujukan atas kepentingan hak atas tanah.18

Sebelum adanya semburan lumpur, masyarakat setempat mempunyai bangunan yang

mereka manfaatkan untuk berbagai keperluan. Bangunan-bangunan ini dibuat masyarakat sesuai

dengan hak milik mereka yang telah diatur dalam sistem hukum yang berlaku. Bangunan-bangunan

yang dibuat ini dimanfaatkan untuk rumah, ruko, tempat sekolah, perkantoran, dll. Bangunan-

bangunan ini merupakan salah satu aset warga yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan

hidup masyarakat sidoarjo ini.

2.1.6 Kepentingan Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku

karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan individu itu sendiri. Jika individu berhasil dalam

memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasa puas dan sebaliknya kegagalan dalam memenuhi

kepentingan ini akan banyak menimbullkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya.

Umumnya secara pskologis dikenal ada dua jenis kepentingan dalam diri individu, yaitu kepentingan

untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial/pskologis. Oleh karena individu

mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis didalam aspek pribadinya

baik jasmani maupun rohani, maka dengan sendirinya timbul perbedaan individu dalam hal

kepentingannya. Perbedaan tersebut secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor

pembawaan dan lingkungan sosial sebagai komponen utama bagi terbentuknya keunikan individu.19

Setiap manusia berhak mempunyai rasa aman dalam kehidupannya karena bila tidak individu

itu akan merasa tidak aman dalam kehidupannya sendiri. Individu juga harus mempunyai

perlindungan diri karena akan menjadikan rasa aman pada dirinya. Sama saja kita sebagai individu

mempunyai hak-hak yang wajib kita dapat seperti, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk

beribadah, dst. Dengan demikian, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang

Maha Pencipta. HAM mencakup 2 jenis hak yang mendasar/fundamental yaitu:

hak persamaan, misalnya hak untuk diperlakukan tanpa diskriminasi, dst.

hak kebebasan, misalnya kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk menyampaikan

pendapat, kebebasan untuk berserikat, dsb.

Perbedaan kpentingan itu antara lain berupa :

18 ibid19 http://kikiantonika.blogspot.com/2010/11/bab-8-pertentangan-sosial-dan-integrasi.html,19/12/2010, 14:37

1. kepentingan indivdu untuk memperoleh kasih sayang

2. kepentingan indivdu untuk memperoleh harga diri

3. kepentingan individu untuk memperoleh pengharagaan yang sama

4. kepentingan individu untuk memperoleh prestasi dan posisi

5. untuk dibutuhkan oleh orang lain

6. untuk memperoleh kedudukan didalm kelompoknya

7. kepentingan individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan diri

8. kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan diri20

Selain adanya kepentingan yang berasal dari masing-masing individu, di dalam masyarakat

ada yang namanya kelompok kepentingan. Kelompok kepentingamn/ Interest Group ini adalah setiap

organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak

memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha

menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin /

aanggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok

kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan. Jenis-

jenis kelompok kepentingan menurut Gabriel a. Almond adalah meliputi:

1. Kelompok anomic, dimana kelompok yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat

secara spontan dan hanya seketika, dan arena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang

mengatur, maka kelompok ini sering tumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi

politik non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindakan kekerasan politik, dll.

2. Kelompok Non Assosiasional, adalah kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat

awam (belum maju) dan tidak terorganisir dan kegiatannya bersifat temporer. Wujud kelompok

ini antara lain adalah kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional yang menyatakan

kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga, dan atau pemimpin

agama.

3. Kelompok Institusional, adalah kelompok formal yang mempunyai struktur, visi, misi, tugas,

fungsi, serta sebagai artikulasi kepentingan. Contohnya, partai politik, korporasi bisnis, Badan

Legislatif, militer, Birokrasi, dll.

4. Kelompok Assosiasional, adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk

mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal.

Contoh lembaga ini adalah Serikat Buruh, KADIN, Paguyuban, MUI, NU, Muhammadiyah, KWI,

dll.21

Tujuan dari Interest Group ini adalah:

a. Untuk melindungi kepentingannya dari dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah/negara

b. Untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya

c. Untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah/negara

20 ibid21 pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/.../94018-5-235235701325.doc. 19/12/2010, 15:02

d. Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam

semua bidang kehidupan.22

Dalam konflik yang terjadi pada peristiwa semburan lumpur di Sidoarjo ini, ada banyak

berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan antara masing-masing pihak tidaklah selalu sama.

Tidaklah heran jika dari perbedaan kepentingan ini, kerap timbul gesekan-gesekan antar masyarakat

atau antara masyrakat dengan pihak yang dianggap berkewajiban untuk bertanggung jawab atas

kejadian yang terjadi, dalam hal ini pihak Lapindo Brantas dan juga pemerintah. Gesekan

kepentingan-kepentingan yang berbeda ini kemudian menimbulkan konflik atas persoalan ini. Maka

dari itu, kemudian muncul beberapa kelompok kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik.

Dari masyarakat korban lumpur sendiri, kelompok kepentingan yang ada berupa paguyuban rakyat,

yang anggotanya terdiri dari perwakilan rakyat korban lumpur. Paguyuban inilah yang sering bererak

untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan masyarakat korban semburan lumpur ke pihak yang

dianggap perlu untuk bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi.

2.1.7 Semburan Lumpur Richard Davies, salah seorang peneliti dari Pusat Penelitian Sistem Energi Bumi (CeREES)

dalam laporan pada tahun 2007 telah mengemukakan bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoarjo

adalah kesalahan dalam proses pengeboran yang tidak menggunakan lapisan (casing). Selain tidak

menggunakan casing dalam proses pengeborannya, prosedur pengeboran P.T Lapindo Brantas juga

diduga menggunakan teknik pengeboran bertekanan rendah (a low pressure drilling technique) dan

juga tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan serta Kementerian Lingkungan Hidup. Tanpa

adanya lapisan pengaman (casing),  benda cair dari berbagai tingkatan dapat masuk lubang yang

dibor dan menyembur ke permukaan.23

Hasil penyelidikan pihak kepolisian juga menemukan adanya kesalahan standar pengeboran

dalam kasus ini.  Menurut juru bicara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Besar

Polisi Bambang Kuncoko, kebocoran selama pengeboran yang dilakukan oleh PT Medicitra

Nusantara sebagai sub kontraktor dari PT Lapindo Brantas terjadi pada kedalaman 9.297 kaki di

dalam sumur gas yang sedang dibor. Menurut Bambang Kuncoko, baik sub kontraktor maupun

kontraktor harus bertanggung jawab. Dicurigai adanya tekanan lapisan cairan yang berukuran lebih

kurang 3 hingga 5 km di bawah tanah yang telah menyembur keluar. Pengeboran gas yang diakukan

oleh PT Lapindo Brantas sedalam 32 km yang menyemburkan gas bercampur lumpur yang ditengarai

oleh beberapa pihak sebagai lumpur gunung berapi.  Hingga saat ini lumpur terus menyembur dan

berbagai cara telah ditempuh untuk menghentikannya, namun belum berhasil.24

Adanya semburan lumpur yang telah terjadi selama kurun waktu lebih dari 4 tahun ini

membuat para masyarakat yang ada di sekitar semburan lumpur harus pindah ke tempat lain yang

lebih aman. Semburan lumpur panas bercampur gas telah menggenangi ratusan hektar lahan dan

pemukiman warga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi semburan lumpur panas ini.

Namun hingga kini semburan lumpur tersebut masih ada dan semakin meluas. Masyarakat sekitar

menanggung dampak negatif dari peristiwa ini. Segala aspek kehidupan masyarakat sekitar lumpur

22 ibid23 Azhar. Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Sosiologi Hukum(http://io.ppijepang.org/cetak.php?id=297), 15/12/2010, 21:4024 ibid

panas ini terganggu. Mereka kemudian menginginkan ganti rugi yang pantas atas segala kerugian

yang mereka alami.

2.2 Alat Analisis Konflik yang Digunakan

Sebagai calon analist social atau aktivis social yang akan hidup dan berkarya ditengah

masyarakat yang sarat dan rawan dengan konflik kekerasan termasuk konflik social dan politik,

seperti di Sidoarjo, Jawa Timur, tentang adanya semburan lumpur panas, kita sudah barang tentu

perlu mengetahui dengan lebih baik tentang dinamika, hubungan dan isu-isu dalam suatu situasi

tertentu, sehingga kita akan terbantu merencanakan strategi dan melakukan tidakan yang lebih baik.

Wawasan pengetahuan dan pemahaman dimaksud umumnya bisa ditempu melalui dua cara yakni:

pertama, dengan menjalankan analisis konflik secara rinci dari berbagai sudut pandang; tetapi bisa

juga melalui upaya menggali isu-isu dan masalah-masalah tertentu yang berhubungan dengan

konflik-konflik tersebut. Dengan demikian, analisis konflik amat penting dilakukan.

Adapun analisis konflik dimengerti sebagai suatu proses intelektual-praktis untuk mengkaji dan

memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya pemahaman ini membentuk

dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan.25Alat bantu untuk menganalisis

situasi konflik dalam penelitan ini menggunakan analogi bawang bombay.

Teknik analisis bawang Bombay merupakan suatu cara untuk menganalisis perbedaan

pandangan tentang konflik dari pihak-pihak yang berkonflik. Tujuannya adalah: untuk bergerak

berdasarkan posisi publik masing-masing pihak dan memahami berbagai kepentingan serta

kebutuhan masing-masing pihak; juga untuk mencari titik kesamaan di antara kelompok-kelompok,

sehingga dapat menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya. Adapun teknik ini digunakan sebagai

bagian dari suatu analisis untuk memahami berbagai dinamika situasi suatu konflik; juga sebagai

persiapan untuk melancarkan dialong di antara kelompok-kelompok dalan suatu konflik; serta sebagai

bagian dari proses mediasi atau negosiasi.26

Dalam analisa tentang konflik ganti rugi semburan lumpur panas di sidoarjo ini, akan di jelaskan

dengan menggunakan teknik analisis bawang bombay. Dimana akan digali informasi tentang

pandangan tentang konflik dari pihak-pihak yang berkonflik dan memahami berbagai kepentingan dan

kebutuhan dari semua pihak yang berkonflik. Namun karena keterbatasan dan singkatnya waktu

penelitian, penulis hanya memfokuskan untuk memahami kepentingan dan kebutuhan dari pihak

korban semburan lumpur saja, tanpa mencari informasi dari pihak Lapindo Brantas.

2.3 Kerangka Teoritis2.3.1 Teori Kebutuhan Manusia

Teori Abraham H. Maslow (Teori Kebutuhan) pada intinya berkisar pada pendapat bahwa

manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu : (1) kebutuhan fisiologikal

(physiological needs), seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan sex; (2) kebutuhan rasa aman (safety

needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; (3)

kebutuhan akan kasih sayang (love needs); (4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada

umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan (5) aktualisasi diri (self actualization), 25 Rudi.2010. Teori Penyebab Konflik.http://rudilayn.blogspot.com/2010/11/teori-penyebab-konflik.html.19/12/2010, 9:2026 ibid

dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat

dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.27

Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua (keamanan) kadang-

kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya sebagai kebutuhan

primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari

cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis dan intensitas

kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena manusia merupakan individu

yang unik. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat

pskologikal, mental, intelektual dan bahkan juga spiritual. Sambil memuaskan kebutuhan fisik,

seseorang pada waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, memerlukan

teman serta ingin berkembang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai

kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan ini,

perlu ditekankan bahwa :

Kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang

akan datang

Pemuasaan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser dari

pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya

Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai “titik jenuh” dalam arti tibanya suatu

kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan

kebutuhan itu.28

Seperti manusia pada umumnya, masyarakat korban semburan lumpur di Sidoarjo

mempunyai berbagai kebutuhan hidup. Sebelum adanya semburan lumpur tersebut, mereka telah

terbiasa memenuhi kebutuhan hidup mereka di wilayah tempat tinggal mereka. Kebutuhan ekonomi

dan sosial mereka cukupi dengan berjuang di wilayah pemukiman mereka semula. Tetapi dengan

semburan lumpur tersebut, mereka kemudian merasa kesulitan untuk memenuhi segala kebutuhan

hidup mereka, khususnya kebutuhan ekonomi dan sosial. Mereka harus beradaptasi dengan

lingkungan baru dan berusaha dari awal lagi untuk mencari jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan

hidup mereka di tempat tinggal yang baru.

2.3.2  Teori Hubungan MasyarakatTeori hubungan masyarakat, menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh adanya polarisasi &

fragmentasi sosial, serta ketidakpercayaan dan permusuhan yang terus terjadi diantara kelompok-

kelompok masyarakat yang berbeda atau majemuk. Teori ini membantu menjelaskan adanya

kemajemukan dan ketegangan social yang sudah barang tentu terjadi karena perbedaan dan

pertentangan kepentingan, prinsip dan kehendak yang ada. Adapun sasaran yang ingin dicapai teori

ini adalah, pertama, meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang

mengalami konflik; kedua, mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling memahami dan

menerima keragaman & kesederajatan yang ada di dalamnya; ketiga, membantu pihak-pihak yang

27 Pengertian Motivasi dan Teori-Teori Motivasi.2009.(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/pengertian-

motivasi-dan-teori-teori-motivasi/), 15/12/2010, 20:4128

ibid

mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan

memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka

daripada posisi tertentu yang sudah tetap; serta keempat, melancarkan proses pencapaian

kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.29

Dalam situasi konflik atas semburan lumpur di sidoarjo, seakan timbul ketidak percayaan

masyarakat kepada pihak-pihak yang dianggap perlu bertanggung jawab atas terjadinya semburan

lumpur ini. Lebih tepatnya ketidak percayaan kepada pihak Lapindo brantas yang tidak kunjung

memberi ganti rugi secara penuh dan juga ketidakpercayaan kepada pemerintah yang dianggap

gagal memfasilitatori masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi mereka. Perlu adanya negosiasi

antara pihak-pihak yang berkonflik ini berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka hingga dicapai

kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

29 Rudi.2010. Teori Penyebab Konflik.http://rudilayn.blogspot.com/2010/11/teori-penyebab-konflik.html.19/12/2010, 9:20

BAB IIIMETODE PENELITIAN

3.1 Jenis PenelitianJenis penelitian yang dipakai dalam penelitian tentang “Kepentingan Masyarakat Dibalik

Tuntutan Ganti Rugi Atas Semburan Lumpur Di Sidoarjo” adalah qualitative researce. Menurut

Sugiono (2006, p. 8) dalam penelitian kualitatif ini, menjawab permasalahan penelitian secara

deskriptif. Hasil dari penelitian ini tidak akan diuraikan dengan perhitungan angka atau secara

statistik. Namun hanya akan menjawab permasalahan yang ada dengan menafsirkan data-data atau

informasi yang diperoleh secara ilmiah yang akan diuraikan dan di cari pemecahannya berdasarkan

teori yang ada secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal

pada data dan bermuara pada kesimpulan ( Bungin, 2001: 18 ). Sasaran atau obyek penelitian

dibatasi, yaitu dalam hal ini sasaran/obyek dari penelitian ini adalah masyarakat setempat yang

menjadi korban adanya semburan lumpur di sidoarjo, lebih tepatnya masyarakat korban lumpur yang

berasal dari daerah reno kenongo, sidoarjo, yang telah tinggal di relokasi, yaitu perumahan reno joyo.

Pembatasan obyek penelitian dilakukan agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta

agar penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian, oleh karena itu, maka

kredibilitas dari peneliti sendiri menentukan kualitas dari penelitian ini ( Bungin, 2001:26)

3.2 Lokasi PenelitianPenelitian tentang “Kepentingan Masyarakat Dibalik Tuntutan Ganti Rugi Atas Semburan

Lumpur Di Sidoarjo” dilakukan di wilayah perumahan Reno Joyo, desa Kedung Kampil, Porong.

Dimana perumahan ini adalah perumahan yang belum lama ini ditempati oleh masyarakat yang dari

desa Reno Kenongo yang menjadi korban semburan lumpur panas sidoarjo.

3.3 Metode Penentuan Sampling dan Populasi3.3.1 Populasi

Populasi adalah suatu keputusan yang harus dibuat untuk menentukan kelompok orang yang

menjadi sasaran survey (Walizer & Wienir, 1986, p. 258)30.Populasi dalam penelitian ini adalah

semua masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur di sidoarjo.

3.3.2 Teknik SamplingTeknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan purposive

sampling. Dari beberapa masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur di Sidoarrjo, maka

peneliti mengambil sample penelitian pada masyarakat korban lumpur yang sebelumnya tinggal Reno

Kenongo, Sidoarjo dan sekarang telah tinggal di perumahan Reno Joyo, desa Kedunng Kampil,

Porong .

Peneliti akan melakukan observasi ke wilayah lumpur panas di Sidoarjo dan mendatangi

perumahan Reno Joyo, desa Kedung Kampil, Porong, untuk melakukan wawancara kepada

masyarakat korpan lumpur panas di Sidoarjo yang telah direlokasi di perumahan tersebut.

30MetodePenelitian,diakses:24/11/2010,12:39,http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/hotl/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-33403095-9837-franchise_lokal chapter3.pdf

3.4 Jenis dan Sumber Data3.4.1 Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat pula berupa opini subyek (orang) secara

individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), dan hasil pengujian. Data

primer juga bisa di dapat melalui survey dan metode observasi (Silalahi, 2003, p. 57)31. Pada

penelitian ini yang merupakan data primer yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui observasi

dan wawancara dengan masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur di sidoarjo, lebih

tepatnya masyarakat Reno Kenongo yang sekarang telah menempati perumahan Reno Joyo,

Porong. Wawancara ini dipergunakan untuk memperoleh latar belakang serta data-data lainnya. Dan

untuk mengetahui gambaran umum tentang lokasi dan obyek masyarakat korban lumpur maka

peneliti melakukan observasi.

3.4.2 Data SekunderSumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa

bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Silalahi, 2003, p. 57)32. Dalam penelitian ini, data

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait yang diakses dari jurnal-jurnal yanng ada di

internet.

3.5 Metode dan Prosedur Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah proses dimana peneliti menjadi pengamat dalam situasi penelitian.

Pengamatan kondisi, tingkah laku, dan interaksi (Silalahi, 2003, p. 64). Dalam observasi ini, peneliti

akan terjun secara langsung ke wilayah semburan lumpur panas di Sidoarjo dan mendatangi

perumahan Reno Joyo, desa Kedung Kampil, Porong yang telah ditempati korban lumpur panas dari

desa Reno Kenongo, Sidoarjo.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur (semistructure interview),

jenis wawancara ini telah termasuk dalam kategori indepth interview dimana dalam pelaksanaannya

lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai

pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti

dan mencatat apa yang diungkapkan oleh informan (Sugiyono, 2007, p.320)33.

31MetodePenelitian,diakses:15/12/2010,21:27,http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=21&submit.y=15&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=/jiunkpe/s1/hotl/2008/jiunkpe-ns-s1-2008 33403095-9837-franchise_lokal-chapter3.pdf32MetodePenelitian,diakses:24/11/2010,12:39,http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=21&submit.y=15&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=/jiunkpe/s1/hotl/2008/jiunkpe-ns-s1-2008 33403095-9837-franchise_lokal-chapter3.pdf33ibid

Pada pengumpulan data ini peneliti akan melakukan indepth interview dengan masyarakat

setempat yang menjadi korban semburan lumpur di sidoarjo yang telah menempati perumahan Reno

Joyo. Pemilihan obyek di dasarkan pada pengalaman dan pengetahuan di bidangnya, sehingga bisa

memberikan gambaran serta informasi yang jelas yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara

dengan masyarakat korban semburan lumpur di sidoarjo ini dilakukan pada tanggal 18 Desember

2010, mulai pukul 15:45 sampai selesai dengan mendatangi perumahan Reno Joyo, di desa Kedung

Kampil, Porong. Dimana perumahan ini telah ditempati oleh para korban lumpur panas yang berasal

dari desa Renokenongo, Sidoarjo.

BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Definisi LokasiBatas Wilayah kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Arah Timur Selat Madura

Arah Barat Kabupaten Mojokerto

Arah Utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

Arah Selatan Kabupaten Pasuruan

Sumber Data: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2005/200634

Profil wilayah Kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama Resmi : Kabupaten Sidoarjo

Ibukota : Sidoarjo

Provinsi  : Jawa Timur

Luas Wilayah : 714.243 Km2 (Luas Wilayah menurut Kecamatan, Tahun 2004)

Jumlah Penduduk

:1.563.015 Jiwa (Sensus Penduduk 2000)

Wilayah Administrasi

:Kecamatan: 18, Desa: 325, Kelurahan: 2835

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan lokasi penelitian pada masyarakat Renokenongo ,

dimana massyarakat tersebut merupakan masyarakat korban lumpur panas di Sidoarjo yang telah

pindah ke perumahan Reno Joyo, Porong. Berikut profil desa renokenongo.

Kelurahan/Desa Desa

Nama Kelurahan/Desa Renokenongo

Kode Wilayah Kelurahan/Desa 35.15.04.2014

Nama Kecamatan Porong

Kabupaten/Kota Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota Sidoarjo

Propinsi Jawa TimurSumber: http://www.wilayahindonesia.com/kelurahan/kode-wilayah-desa-renokenongo-kecamatan-porong-kabupaten-sidoarjo-propinsi-jawa-timur

34 http://regionalinvestment.com/sipid/bataswilayah.php?ia=3515&is=35 (19/12/2010, 0:08)35 http://www.depdagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3515/sidoarjo(19/12/2010, 0:08)

Tanggal 5 Juni 2006, semburan lumpur panas meluas hingga menutupi hamparan sawah

seluas lebih 12 hektar yang masuk dalam wilayah Desa Renokenongo dan Jatirejo. Besarnya

semburan lumpur yang keluar dari perut bumi juga menyebabkan ketinggian lumpur sedikit lebih

tinggi dari badan jalan Tol Surabaya-Gempol Kilometer 38. Dari peristiwa ini, sebagian penduduk

Dusun Siring Tangunan dan Dusun Renomencil berjumlah 188 KK atau 725 Jiwa terpaksa mengungsi

ke Balai Desa Renokenongo dan Pasar Baru Porong. Kondisi ini terus memprihatinkan karena

semakin hari debit lumpur yang keluar dari perut bumi semakin membesar hingga akhirnya pada 7

Juli 2006, lumpur mulai menggenangi areal pemukiman penduduk dusun Renomencil Desa

Renokenongo dan Dusun Siring Tangungan, Desa Siring. Akibat dari peristiwa ini 993 KK atau 3815

Jiwa terpaksa mengungsi ke Pasar Baru Porong, atau ke rumah-rumah sanak famili yang tersebar di

sejumlah tempat.

Pada bulan Agustus 2006, luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di

Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih

dari 8.200 jiwa dan tak kurang 25.000 jiwa mengungsi. Tak kurang 10.426 unit rumah terendam

lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak

lumpur adalah lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring, lahan padi

seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan

Pejarakan Jabon, serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang. Empat kantor

pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja. Tidak berfungsinya

sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana

infrastruktur (jaringan listrik dan telepon). Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur

dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480,

Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor

Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15 unit . Sampai November 2008,

terdapat 18 desa yang tenggelam dan/ atau terendam dan/ atau tergenang lumpur, yang meliputi:

Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, Kedung Bendo, Sentul, Besuki, Glagah Arum, Kedung

Cangkring, Mindi, Ketapang, Pajarakan, Permisan, Ketapang, Pamotan, Keboguyang, Gempolsari,

Kesambi, dan Kalitengah.36

Semburan lumpur secara perlahan menggenangi wilayah permukiman penduduk sidoarjo,

khususnya warga desa Renokenongo. Lahan, sawah, dan bangunan terendam lumpur panas dan

membuat mereka harus berpindah ke daerah lain yang lebih aman. Hingga tahun 2010 ini wilayah

desa mereka telah hanyut terendam lumpur. Semenjak munculnya semburan lumpur tersebut,

mereka sebelumnya secara bertahap direlokasi ke pasar baru porong. Setelah bertahan cukup lama

di pasar baru porong, mereka berhasil melakukan usaha untuk mendapatkan tempat tinggal baru

yang layak, dan masyarakat desa renokenongo sekarang ini mayoritas telah tinggal di wilayah

perumahan Renojoyo, di desa Kedung Kampil, Porong. Perumahan Renojoyo ini awalnya berupa

tanah sawah.

Berdasarkan informasi dari narasumber yang telah diwawancara, diperoleh informasi bahwa

setelah para perwakilan dari warga meminta bantuan dari para LSM dan Gubernur setempat, maka

36 Kronologi Bencana Lumpur   Lapindo .2009. http://hotmudflow.wordpress.com/2010/07/28/3088/. 19/12/2010, 15:22

lahan sawah di desa Kedung Kampil, Porong seluas 10 Ha ini dapat dibebaskan menjadi perumahan

baru untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal masyarakat korban semburan lumpur yang telah

kehilangan asetnya akibat semburan lumpur tersebut. Masyarakat harus mengganti tanah sawah ini

senilai 17 juta per-kavling. Proses pembangunan perumahan ini di kontrak oleh pihak Realested

JATIM. Masyarakat membayar jasa pembanggunan ini dengan dana ganti rugi dari pihak Lapindo

Brantas yang diberikan atau dicicil setiap bulan melalui bank JATIM. Pemprof JATIM juga membantu

pembayaran cicilan bunga bangunan ini sebesar 7%.

4.2 Deskripsi RespondenDari hasil wawancara dengan salah satu mantan penduduk desa renokenongo yang sekarang tinggal

di perumahan renojoyo, porong, diketahui bahwa masyarakat yang tinggal di perumahan Renojoyo ini

adalah mantan masyarakat Renokenongo. Setelah terjadi semburan lumpur, penduduk desa

Renokenongo secara bertahap mengungsi di pasar baru Porong. Selama kurang lebih 3 tahun

mereka berada di sana. Dan sekarang masyarakat ini telah menempati perumahan tersebut.

Karena ada semburan lumpur sejak 4 tahun lalu, masyarakat desa Renokenongo kehilangan aset-

aset yang mereka miliki, khususnya lahan, bangunan, serta pekerjaan. Selama tinggal di pasar baru

porong, masyarakat membentuk suatu komunitas sendiri untuk mengajukan ganti rugi pada pihak

Lapindo Brantas. Masyarakat menganggap Lapindo Brantaslah yang menyebabkan bencana ini

terjadi. Komunitas ini tercakup dalam sebuah paguyuban rakyat Renokenongo. Sebenarnya masih

banyak paguyuban lain yang serupa dengan tujuan paguyuban ini, tetapi paguyuban Renokenongo

ini merupakan salah satu paguyuban yang aktif dalam mengajukan tuntutan mereka.

Paguyuban ini seolah menjadi wakil dari aspirasi tuntutan-tuntutan masyarakat korban semburan

lumpur, khususnya yang berasal dari desa Renokenongo. Paguyuban ini terdiri atas beberapa

kelompok yang tersebar berdasarkan RT/RW di desa itu. Setiap ada informasi terbaru mengenai

kasus semburan lumpur ini, informasi-informasi tersebut akan di distribusikan melalui setiap

perwakilan kelompok ini. Setiap minggunya diadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah

terbaru seputar semburan lumpur ini. Apabila ada kasus yang dianggap mendesak, maka intensitas

pertemuan digiatkan, 2 minggu sekali tiap minggu.

Atas semua peristiwa yang terjadi, masyarakat korban semburan lumpur melayangkan beberapa

tuntutan, diantaranya:

a. Tuntutan atas ganti rugi materiil,

Dalam hal ini masyarakat menuntut kepada pihak Lapindo Brantas untuk mengganti rugi

semua aset yang telah hilang sebesar 100%. Selain itu, masyarakat juga menuntut disiapkannya

lahan 30 Ha sebagai ganti rugi hilangnya pemukiman mereka. Tuntutan ini masih belum terealisasi

sampai sekarang. Banyak warga yang mengeluhkan pihak lapindo kurang serius menanggapi

tuntutan warga. Pemerintah juga dinilai warga lebih memilih untuk memihak Lapindo Brantas. Hal ini

terbukti telah dikeluarkannya Peraturan Presiden pasal 14 tahun 2007 mewajibkan pihak Lapindo

membayar aset warga dengan skema 20-80 persen. Sebelumnya warga menolak Perpres tersebut

karena masyarakat menganggap bahwa dengan pembayaran seperti itu, dana ganti rugi itu tidak

dapat dimanfaatkan oleh warga dengan maksimal untuk mencari lahan bangunan baru, dan

dikhawatirkan pembayaran ini akan berlangsung alot. Namun, masyarakat tidak mempunyai pilihan

lain, dadn akhirnya menerima perpres tersebut dengan terpaksa.

Kekhawatiran warga terbukti, bahwa pelunasan 80 persen seharusnya sudah dibereskan

Lapindo pada 2008, namun Lapindo gagal melunasi dengan alasan kesulitan keuangan dan akhirnya

berhasil memaksa warga agar menerima skema cicilan. Masyarakat semakin kecewa dengan kondisi

demikian. Perlu untuk diketahui bahwa harga tanah dihargai oleh pihak Lpindo sebesar 1 juta/m2,

untuk membayar ganti rugi tanah tersebut dicicil 5 juta/bulan. Harga bangunan dihargai sebesar 1,5

juta/m2, untuk membayar ganti rugi bangunan pihak Lapindo membayar cicilan sebesar 15 juta/

bulan, dan harga tanah sawah dihargai 120 ribu/m2, pihak lapindo membayar cicilan sebesar 5 juta/

bulan. Belum lagi muncul masalah lain tentang bukti kepemilikan lahan dan bangunan masyarakat.

Ada yang mengeluhkan sulitnya pencairan ganti rugi karena terhalang oleh administrasi yang

mempertanyakan sertifikat tanah dan bangunan. Padahal banyak juga masyarakat yang belum

punya sertifikat kepemilikan lahan dan bangunan yang diakui mereka, sehingga mereka sulit untuk

mendapat ganti rugi.

b. Tuntutan atas ganti rugi non-materiil

Dimana msyarakat yang menjadi korban semburan lumpur panas ini mengalami kerugian

dalam aspek materiil. Mereka kehilangan pekerjaan mereka yang menjadi sumber penghidupan

sehari-hari, tempat tinggal pun mereka tidak punya, dan kehidupan sosial mereka mengalami

perubahan. Banyak dari masyarakat korban lumpur yang terpisah dari tetangga yang telah akrab

dengan mereka. Tetapi semenjak adanya lumpur, banyak yang pindah ke tempat lain dan

membangunkehidupan sosial baru dan beradaptasi kembali dengan lingkungan yang asing bagi

mereka. Hal itu dirasa sangat menyulitkan kehidupan masyarakat korban semburan lumpur di

sidoarjo saat ini. Memang tuntutan ganti rugi materiil ini sangat sulut untuk dipenuhi, namun

masyarakat merasa perlu untuk menuntutnya karena kerugian yang mereka alami cukup berat.

Seperti yang terjadi di perumahan Renojoyo ini, meskipun para korban telah mendapat rumah baru,

namun banyak dari mereka yang belum bisa mendapat pekerjaan baru semenjak adanya semburan

lumpur ini. Kegiatan sosial penduduk juga renggang, seperti jarang datang di perkumpulan-

perkumpulan warga, layaknya yang dilakukan ketika masih tinggal di desa mereka dulu. Semuanya

telah berubah, dan masyarakat nampaknya butuh waktu yang lama untuk beradaptasi dengan

lingkungan baru mereka. Banyak masyarakat yang kini hanya menggantungkan hidupnya pada ganti

rugi dari Lapindo Brantas.

Pihak paguyuban masyarakat Renokenongo selaku perwakilan dari masyarakat renokenongo

ini merasa perlu untuk menyatukan warga untuk menyamakan suara agar tuntutan mereka tercapai.

Berbagai macam aksi telah mereka lakukan. Dari aksi mogok makan, ketika mereka masih mendiami

pasar baru porong. Aksi mogok makan ketika itu dilakukan karena masyarakat menerima konsumsi

yang ada belatungnya dari pihak Lapindo Brantas. Aksi-aksi yang mereka lakukan ini tidak jarang

dimata-matai oleh intelegent-intelegent yang diduga dari berasal dari pihak lapindo dan pemerintah.

Pasalnya, pihak pemerintah dan pihak Lapindo tidak menginginkan adanya demo besar yang

menyebabkan kerusuhan. Aksi masyarakat selalu dihalang-halangi oleh mereka.

4.3 PembahasanDalam penelitian yang berjudul “Kepentingan Masyarakat Dibalik Tuntutan Ganti Rugi Atas

Semburan Lumpur Di Sidoarjo” ini, dijelaskan bahwa masyarakat sidoarjo yang menjadi korban

semburan lumpur telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun nion materiil. Mereka

telah kehilangan aset-aset yang dulu dimiliki, seperti lahan, bangunan, pekerjaan, dan hubungan

sosial yang dulu sangat erat di desanya sebelum terjadi semburan lumpur.

Sebagai manusia, masyarakat korban lumpur ini mempunyai berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Seperti yang dijelaskan dalam teori Moslow tentang hirarki kebutuhan manusia, dimana manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain kebutuhan fisiologis, seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan sex; kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; kebutuhan akan kasih sayang (love needs); kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Masyarakat korban lumpur sebelum ada semburan lumpur ini menjalani hidupnya pada wilayah mereka dan memenuhi segala kebutuhan mereka tersebut dengan berbagai usaha yang telah mereka jalani selama tinggal di desa mereka sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan fisiologis berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi misalnya, masyarakat bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, ada yang menjadi guru, membuka usaha rumahan/ home industri, menjadi buruh pabrik, petani, dll.

Semenjak semburan lumpur ini terjadi, masyarakat setempat menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, rumah dan lahan tenggelam oleh lumpur, dan mereka menjadi hidup dalam ancaman bahaya lumpur, dimana kesehatan mereka terancam dan keselamatan masyarakat setempatpun terancam oleh jebolnya tanggul yang tidak bisa diprediksi. Semua ketidaknyamanan dialami masyarakat.

Inilah yang menjadi dasar dari munculnya ketegangan antara masyarakat dengan pihak

Lapindo Brantas yang dianggap telah menciptakan bencana semburan lumpur di sidoarjo.

Masyarakat merasa perlu melakukan tuntutan ganti rugi kepada PT. Minarak Lapindo Brantas karena

mereka telah kehilangan semua aset kehidupan mereka semenjak terjadi semburan lumpur. Sesuai

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moegni Djojodirdjo bahwa salah satu syarat penuntutan

ganti rugi adalah adanya perbuatan yang mengandung kesalahan dan memunculkan kerugian

terhadap pihak lain, maka masyarakat korban semburan lumpur berhak untuk melayangkan gugatan

ganti rugi tersebut.

Teori hubungan sosial menjelaskan bahwa dalam sebuah kehidupan sosial, adanya

ketegangan social sudah barang tentu terjadi karena perbedaan dan pertentangan kepentingan,

prinsip dan kehendak yang ada. Dalam hal ini, pihak masyarakat korban semburan lumpur

mempunyai perbedaan kepentingan dan perbedaan kehendak dengan pihak lapindo. Masyarakat

korban semburan lumpur mempunyai kepentingan dan menghendaki agar pihak Lapindo segera

melunasi ganti rugi atas segala kerugian yang telah ditanggung masyarakat akibat adanya semburan

lumpur ini. Sedangkan pihak lapindo sendiri tidak ingin dirugikan oleh adanya peristiwa ini, pihak

lapindo berkepentingan untuk mencari keuntungan dari usaha yang mereka telah kembangkan dan

tidak mau menanggung rugi.

Perbedaan kepentingan inilah yang melatar belakangi terjadinya konflik antara masyarakat

korban lumpur dengan pihak PT.Minarak Lapindo Brantas. Dalam analisis konflik bawang bombay,

kepentingan-kepentingan dari kedua belah piihak perlu untuk dipahami guna mencari titik temu dari

adanya konflik ini. Penelitian ini hanya terbatas pada pemahaman kepentingan masyarakat korban

lumpur yang telah pindah ke perumahan Renojoyo saja, karena penelitian ini terbentur waktu yang

sangat singkat dan keterbatasan penulis.

Korban lumpur yang telah terelokasi ke perumahan Renojoyo, desa Kedung Kampil, Porong

mempunyai kepentingan untuk tetap melakukan tuntutan atas ganti rugi yang harus dibayar oleh

pihak lapindo. Tuntutan ini dilatar belakangi oleh rasa tidak puas mereka terhadap apa yang telah

diberikan oleh pihak lapindo. Ganti rugi yang diberikan pihak lapindo dirasa tidak sesuai dengan apa

yang seharusnya mereka dapat. Proses pemberian ganti rugi dengan mengacu pada Peraturan

Pemerintah pasal 14 tahun 2007 dimana pembayaran ganti rugi dilakukan secara 20% lalu 80%

dianggap tidak pro rakyat. Peraturan tersebut membuat dana ganti rugi yang telah cair tidak bisa

dimanfaatkan secara maksimal untuk membeli lahan atau bangunan, yang ada dana tersebut akan

digunakan untuk kebutuhan hidup yang lain. Selain itu, pembayaran sisa ganti rugi yang 80% tidak

dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Pembayaran tersebut dilakukan dengan dicicil. Masyarakat

semakin kesal dengan semua ini. Masyarakat yang tidak bisa mengolah keuangan dengan baik, akan

merasa kesulitan untuk mengatur keuangan mereka. Yang ada uang tersebut habis digunakan untuk

hal lain dan mereka tidak bisa membeli rumah sebagai pengganti tempat tinggal yang telah hanyut.

Mereka juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan baru karena tidak bisa mengalokasikan dana ganti

rugi tersebut untuk modal.

Masalah dalam masyarakat semakin menumpuk. Semua itu menjadikan kehidupan sosial

dalam masyarakat berubah. Tingkat perceraian di wilayah sekitar korban semmburan lumpur

meningkat dan masyarakat setempatpun menjadi terpencar karena pindah dan mengamankan diri ke

daerah lain. Proses adaptasipun dijalani dengan tidak mudah. Hal inilah yang menjadikan masyarakat

terus menuntut ganti rugi kepada pihak lapindo. Mereka seakan tidak pernah puas dengan semua

yang telah diberikan,karena bagaimanapun juga kehidupan sosial mereka tidak bisa dikembalikan

seperti semula seperti sebelum adanya semburan lumpur.

Untuk melancarkan tuntutan ganti rugi ini, terbentuklah kelompok kepentingan yang

beranggotakan individu-individu dari masyarakat setempat. Kelompok kepentingan ini berbentuk

paguyuban dengan tujuan untuk mempermudah pengkoordinasian segala kepentingan masyarakat

setempat. Kelompok paguyuban ini terbentuk ketika mereka berada di tempat pengungsian pasar

baru porong. Dengan merasa senasib sepenanggungan, mereka berusaha mengumpulkan kekuatan

dan membangun strategi untuk menyatakan kepentingan-kepentingan mereka kepada pihak Lapindo.

Rapat anggota mereka lakukan tiap minggu dan tidak jarang mereka melakukan gerakan-gerakan

seperti demonstrasi dan mogok makan agar kepentingan mereka dipenuhi oleh pihak lapindo.

Kelompok paguyuban ini termasuk dalam kelompok Assosiasional, dimana kelompok yang terbentuk

dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah

atau perusahaan pemilik modal, dalam hal ini adalah PT. Minarak Lapindo Brantas.

Kelompok paguyuban masyarakat ini juga melayangkan tuntutan kepada pemerintah. mulai

dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat sudah pernah mereka datangi. Tuntutan mereka

yaitu agar pemerintah lebih serius untuk memfasilitasi pengurusan kasus semburan Lumpur ini.

Selama ini masyarakat mempunyai dugaan bahwa pemerintah pusat lebih berpihak pada Lapindo

karena pemilik lapindo, Aburizal Bakri, adalah pemilik modal usaha terbesar di indonesia. Masyarakat

korban semburan lumpur ini kemudian merasakan ketidak adilan. Mereka tetap menuntut dan

melakukan aksi-aksi protes. Aktor yang dianggap bisa membantu mereka untuk mendapatkan ganti

rugi malah terindikasi lebih memihak pihak korporat tersebut. Kekecewaan semakin dirasakan warga.

Untuk mendapatkan perumahan Renojoyo ini, awalnya masyarakat berusaha secara mandiri.

Masyarakat melalui perwakilan masing-masing setiap desa berusaha mencari dana sendiri untuk

dapat memperoleh tempat tinggal baru. Hal ini juga merupakan bentuk perlawanan kepada pihak

Lapindo, dimana masyarakat menolak tawaran relokasi oleh PT. Lapindo ke perumahan Kauripan

Nirwana Philip (Perum KNP). Masyarakat setempat menganggap bahwa bila mereka direlokasi ke

sebuah perumahan, maka bentuk hubungan sosial mereka akan berubah. Mereka khawatir jika

hubungan sosial mereka akan individualis, sepi, dan tanggungan hidup di perumahan di ketahui

warga sangat mahal. Masyarakat setempat juga menyangka bahwa rencana relokasi ini bukan tidak

mempunyai maksud, dimana masyarakat menduga pihak lapindo dengan pihak perumahan sudah

kong kalikong untuk mendapatkan keuntungan dari kepindahan masyarakat ini. Masyarakat tetap

menginginkan ganti rugi berupa pencairan dana untuk kemudian dana itu dimanfaatka oleh warga

guna mencari lahan dan bangunan sendiri. Sementara itu, para perwakilan masyarakat ini berusaha

mengumpulkan dana dari bantuan beberapa LSM daerah terkait dan maminta izin kepada gubernur

jatim untuk rencana pembebasan lahan di desa Kedungkampil ini. Tanah sawah seluas 10 Ha-pun

kemudia berhasil dibebaskan tanpa bantuan dana dari PT. Lapindo. Baru setelah mendapatkan tanah

ini, masyarakat mencicil sisa pembayaran lahan dan bangunan dengan dana hasil pencairan dana

ganti rugi dari pihak Lapindo setiap bulannya.

BAB VPENUTUP

5.1 KesimpulanSituasi konflik (conflict situation) merupakan situasi ketika terdapat dua pihak atau lebih

merasa menguasai tujuan,dimana tujuan-tujuan mereka tersebut saling bertentangan. Tujuan-tujuan tersebut mengandung kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antar masing-masing pihak. Dalam kasus konflik antara masyarakat korban lumpur dan PT. Minarak Lapindo Brantas di Sidoarjo ini nampak bahwa ada kepentingan masing-masing pihak yanng saling bertentangan.

Masyarakat melakukan tuntutan ganti rugi karena mereka mempunyai kepentingan untuk mendapatkan hak mereka atas hilangnya aset-aset hidup mereka karena terendam lumpur. Kepentingan mereka juga berupa kebutuhan untuk bertahan hidup, dimana semenjak ada semburan lumpur ini masyarakat setempat kesulitan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan ekonomi maupun sosial mereka terganggu. Masyarakat setempat merasa berhak mendapatkan ganti rugi secara penuh dari pihak lapindo, karena pihak Lapindo telah dinilai menyebabkan kerugian dan masalah dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Tuntutan ganti rugi yang tak kunjung dipenuhi oleh pihak lapindo membawa kekecewaan di pihak warga dan konflikpun tetap berlangsung selama masyarakat merasakan ketidak puasan atas tindakan pihak Lapindo ini. Tuntutan warga terbagi dalam 2 macam, yaitu: tuntutan ganti rugi materiil, yang berupa tuntutan ganti rugi 100% atas hilangnya aset-aset masyarakat karena adanya semburan lumpur dan penyediaan lahan 30 Ha untuk mengganti wilayah desa warga desa yang terendam lumpur Selanjutnya ada tuntutan ganti rugi imateriil, dimana warga menuntut ganti rugi atas terganggunya sistem kehidupan mereka, misalnya kehilangan pekerjaan, terganggunya kondisi mental dan kesehatan mereka, dll.

Semua tuntutan tersebut dilayangkan ke pihak Lapindo oleh masyarakat korban lumpur melalui kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kelompok ini terbentuk dari perwakilan setiap desa/ RT korban semburan lumpur dan berbentuk paguyuban masyarakat. Setiap minggunya kelompok ini mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah semburan lumpur ini, dan paguyuban ini kemudian menyusun strategi untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka kepada pihak terkait. Selain menuntut ganti rugi ke pihak lapindo, para masyarakat korban lumpur ini juga menuntut kepada pemerintah sebagai kepala negara untuk memfasilitasi mereka dalam usaha mendapatkan dana ganti rugi. Berbagai macam aksi menuntut ganti rugi telah dilakukan oleh masyarakat korban lumpur ini, mulai dari mogok makan, memblokir jalan, dan aksi demo digedung-gedung pemerintahan. Aksi-aksi ini di koordinir oleh paguyuban-paguyuban masyarakat tersebut.

Keluhan masyarakat lapindo adalah lambatnya proses pembayaran ganti rugi. Pihak lapindo melakukan proses ganti rugi ini dengan cara pembayaran 20% lalu 80%. Dan pembayaran yang 80% ini dibayar dengan cicilan perbulan. Cara ini dianggap masyarakat merugikan, pasalnya kepentingan masyarakat untuk mendapatkan lahan dan bangunan baru tidak bisa terlaksana bila mereka mendapatkan ganti rugi dengan cara cicilan. Dana pribadi yang mereka punya tidak cukup untuk membeli semua aset yang terendam lumpur, jadi mereka sangat tergantung dari ganti rugi tersebut. Masyarakat juga mengalami kekecewaan terhadap pemerintah yang mengeluarkan Perpres pasal 14 tahun 2007 tentang pembayaran ganti rugi 20% lalu 80% tersebut. Pasalnya terlihat bahwa pemerintah lebih memihak pihak lapindo dari pada masyarakat korban lumpur.

Dari ketidak puasan masyarakat setempat inilah yang kemudian menyebabkan ketegangan konflik masih tetap terjadi hingga sekarang. Masyarakat korban lumpur berkepentingan untuk mendapatkan kehidupan dengan kondisi yang sama dengan sebelum terjadinya semburan lumpur tersebut. Pihak lapindo dituntut untuk mengganti rugi semua itu dan pemerintah juga dituntut masyarakat untuk memihak mereka dalam proses tuntutan ganti rugi ini.5.2 Saran

Masyarakat harus selalu mengkomunikasikan segala kepentingan-kepentingan mereka dalam suatu pertemuan antar warga dan dengan pertemuan ini, diharapkan menemukan solusi terbaik untuk mengambil langkah pengajuan tuntutan.

Membentuk kelompok atau organisasi yang bisa memfasilitasi dan mengkoordinasi masyarakat untuk bertidak mengajukan tuntutan secara kompak tanpa harus timbul kericuhan

Pemerintah sebagai kepala negara hendaknya bisa memprioritaskan masalah ini mengingat masalah ini telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Paling tidak tuntutan masyarakat korban harus lumpur dicarikan solusi terbaik agar rasa kekecewaan warga teratasi dan masyarakat korban lumpur dapat hidup secara normal kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Suara Merdeka.4 Tahun Lumpur Lapindo Rusak Lingkungan Sidoarjo.diakses tgl 15/12/2010.21:03(http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/05/28/55641/4-Tahun-Lumpur-Lapindo-Rusak-Lingkungan-Sidoarjo)

Azhar. Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Sosiologi Hukum. diakses tgl 15/12/2010, 21:49 (http://io.ppijepang.org/cetak.php?id=297)

Metrotvnews. Kerugian Luapan Lumpur Lapindo Sangat Besar. Diakses tgl 15/12/2010, 21:54(http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/05/31/106282/Kerugian-Luapan-Lumpur-Lapindo-Sangat-Besar)

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/04/manajemen-konflik-definisi-ciri-sumber.html, diakses tanggal 15/12/2010, 22:24

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/04/manajemen-konflik-definisi-ciri-sumber.html, diakses tanggal 15/12/2010, 22:24

Teori Konflik diakses pada 15/12/2010. 23:07(http://www.docstoc.com/docs/31341391/Teori-Konflik)

Pengertian Masyarakat(http://viniagustia.blogspot.com/2009/12/pengertian-masyarakat.html)

N.A. (2006). Bakrie name at stake. Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com), 15/12/2010, 21:40 (http://digilib.ubaya.ac.id/skripsi/hukum/PE_1428_2880272/PE_1428_Bab%20II.pdf),15/12/2010, 21:49

Zulfa Ely Agus Tiana Wati. Ganti Untung Dibayar Sesudah Data   Disepakati (https://hotmudflow.wordpress.com/2006/12/04/ganti-untung-dibayar-sesudah-data-disepakati/),18/12/2010, 20:12

Evaluasi Lahan (http://bbsdlp.litbang.deptan.go.id/evaluasi_lahan.php) 15/12/2010, 21:53

http://kikiantonika.blogspot.com/2010/11/bab-8-pertentangan-sosial-dan integrasi.html,19/12/2010, 14:37

pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/.../94018-5-235235701325.doc. 19/12/2010, 15:02

Rudi.2010. Teori Penyebab Konflik(http://rudilayn.blogspot.com/2010/11/teori-penyebab-konflik.html)19/12/2010, 9:20

Pengertian Motivasi dan Teori-Teori Motivasi.2009.(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/pengertian-motivasi-dan-teori-teori-motivasi/), 15/12/2010, 20:41

MetodePenelitian,diakses:24/11/2010,12:39,http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/hotl/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-33403095-9837-franchise_lokal chapter3.pdf

Kronologi Bencana Lumpur Lapindo. 2009 (http://hotmudflow.wordpress.com/2010/07/28/3088/)19/12/2010, 15:22

Lampiran 1

Proses Awal Penelitian dan Wawancara

Pada tanggal 17 desember penulis berusaha mencari informasi tentang situasi konflik yang terjadi pada masyarakat korban semburan lumpur di Sidoarjo. Penulis awalnya menjumpai seorang teman yang dalam hal ini tidak ingin disebutkan namanya. Dia adalah salah satu penduduk desa Siring, Sidoarjo. Pada pukul 08.30 penulis meminta dia untuk bercerita soal situasi konflik yang terjadi antara masyarakat korban semburan lumpur dengan PT.Minarak Lapindo Brantas. Penulis : Gimana sih ceritanya konflik lapindo itu?Teman Penulis : yang di tanya ini konflik apa dulu....hhaaaa, disana itu konfliknya macem-macem.

Ada konflik keluarga, ada konflik psikologis, ada konflik antar tetangga... banyak pokoknya... hhaaa

Penulis : yang aku tanya ya jelaas konflik antar masyarakat dengan lapindo lah.... itu loh... soal ganti rugi yang diajuin warga...

Teman Penulis : ooo, itu. Itu juga rumit. Masyarakat disana itu ada yang sudah direlokasi ke perumahan baru, tapi ada juga yang belum direlokasi. Alasannya lapindo belum merelokasi ya salah satunya karena mereka tidak masuk area terdampak gitu.

Penulis : terus masyarakat yang direlokasi itu apa ya gak nuntut apa-apa lagi sama lapindo?Teman Penulis : Lha ya itu yang ku herankan. Mereka tu seolah-olah manja gitu loh... dulu aja pas

belum ada semburan lumpur, rumah mereka biasa-biasa aja. Sekarang sudah dapat rumah bagus malah masih nuntut aja... padahal kehidupannya aku ya lumayan tau, gak seenak sekarang loh dulu itu... mereka masih nuntut ini tu... sampai sekarang

Penulis : Hmmma, gitu ya. Mungkin karena faktor manusia yang gak pernah puas kali ya.... heheeee. Terus-terus...?

Teman Penulis : masalah lain iku ya misale masalah keluarga... banyak juga loh yang cerai, satu keluarga bertengkar, gara-gara pembagian warisan. Dapet ganti rugi kan di bagi-bagi tu... ada yang gak merasa puas dengan pembagian itu, trus bertengkar... banyak juga yang jadi gila perkara masalah itu juga. Sampai-sampai ada orang tua yang gila akibat dia gak mau pindah dari rumahnya yang padahal sudah terendam lumpur. Ya emang seh..orang tua kan pemikirannya jaman dulu kali ya... dia menganggap hidup matinya ya harus di rumah itu...

Penulis : iya sih... oia, kalau aku ke sidoarjo... enaknya aku ke daerah mana nih.., korban lumpur yang direlokasi itu tinggalnya di daerah mana sih? Aku mau nyamperin ke sana...

Teman Penulis : Kamu mau ke sidoarjo tah... mmmh... mending kamu ke perumahan Renojoyo, Kedungkampil aja. Temuin yang namanya pak Pitanto sama mbak kami. Mereka itu wakil masyarakat yang mengurusi proses relokasi masyarakat gitu... mbak kami sekarang memang sudah gak aktif di organisasinya, tapi kalau ditanyai soal gini nie dia nyambung banget kayak’nya. Pak pitanto masi aktiv sampai sekarang di organisasinya...

Penulis : tapi masalahku sekarang...aku gak punya surat penelitian ...apa mereka mau ya, aku wawancarai...kenal aja nggak....

Teman Penulis : gak pa pa... mereka baik-baik kok orangnya. Kalau ke mbak kami, bilang kalau kamu teman aku... heheee, sebut nama ku 3x!!! hhaaaa

Penulis : gt ya... hhaaaaa,, ok deh. Tapi aku buatin peta arah kerumahnya dulu dong... Teman Penulis : Beres....

Setelah mendapatkan peta lokasi penelitian, pukul 18:30 penulis menyusun instrumen pertanyaan untuk narasumber. Dan menyiapkan segala keperluan penelitian. Tanggal 18 Desember 2010, pukul 6:00 penulis pulang ke pasuruan untuk kemudian menunggu adik pulang sekolah dan memintanya mengantarkan ke Lokasi penelitian di Porong, Sidoarjo. Pukul 15:00 penulis berangkat ke lokasi penelitian dengan mengendarai sepeda motor. Saat menuju ke tempat penelitian, penulis mendapatkan kendala karena motor yang dipakai tidak dipasang kaca sepion dan ban motor kecil, jadi ketika akan melintasi jalan besar yang dijaga polisi, penulis memutuskan untuk lewat jalan belakang dengan menerobos jalan TOL yang telah ditutup. Jalan-jalan desa yang penulis lewati sangat rusak dan berbatu, jadi agak sulit melintasi kondisi jalan yang demikian. Ketika sampai di kelurahan mindi, Porong, penulis mendapati rumah-rumah warga yang rusak parah, ada yang sampai roboh dan rata dengan tanah, ada pula yang sengaja dibongkar. Nampaknya rusaknya rumah-rumah

tersebut karena pengaruh semburan lumpur panas.Setelah itu, sampailah di jalan besar Porong yang sangat macet dan penuh dengan truk-truk besar. Kekhawatiran tetap ada karena selain kondisi motor yang terancam terkena tilang polisi, penulis juga masih belum paham lokasi penelitian. Setelah tanya-tanya kepada tukang becak dan penduduk setempat, penulis akhirnya menemukan perumahan perumahan Renojoyo, desa Kedungkampil, Porong yang menjadi lokasi penelitian penulis. Rumah pertama yang penulis datangi adalah rumah Pak Pitanto, mantan warga desa Reno kenongo, korban semburan lumpur yang telah tinggal di perumahan ini.Penulis : permisi buk... pak pitantonya ada?(bertanya kepada ibu-ibu yang sedang menjaga

toko klontongnya)Ibu 1 : pak pitanto... ooo, rumahnya yang depan itu mbakPenulis : oh... rumahnya yang depan ini ya buk, maav buk, mari... (menuju rumah yang

berada di rumah toko tersebut. Kebetulan ada ibu-ibu yang baru membuka pintu dan penulis mendatanginya). Permisi bu.. pak pitantonya ada?

Ibu 2 : itu mbak.. yang pekeg sarung itu loh orangnya...Penulis : oh iya buk, makasih...(sambil berlalu menuju pak pitanto yang sedang sibuk

membantu tukang mengerjakan perbaikan pagar rumahnya)Penulis : Permisi pak pitanto... saya dede, mahasiswa Sosiologi Brawijaya, mau wawancara

sebentar soal lumpur lapindo bisa?Pak pitanto : ooo, bisa-bisa mbak. Silahkan masuk dulu. Tunggu sebentar ya...Penulis : iyah pak.. (sambil masuk di teras rumahnya)Pak pitanto : gimana mbak?Penulis : iya pak, ini saya mau tanya-tanya soal semburan lumpur.... apa masyarakat sini itu

korban lumpur semua pak?Pak pitanto : iya betul mbak, mayoritas masyarakat sini itu dulu korban lumpur dari desa

Renokenongo.Penulis : lalu bagaimana ceritanya hingga bisa tinggal di perumahan ini pak? Apa dananya

berasal dari pihak lapindo?Pak pitanto : Oooh, dananya bukan dari lapindo awalnya mbak. Dana ini masyarakat peroleh

secara mandiri. Jadi di sini itu ada paguyuban masyarakat yang mengkordinator masyarakat. Saya ini ketua paguyuban masyarakat reno kenongo. Banyak paguyuban masyarakat korban lumpur ini mbak, tapi salah satunya yang paling aktif adalah paguyuban masyarakat renokenongo ini. Nah,waktu itu masyarakat tidak langsung tinggal di sini. Masyarakat ini dulu mengungsi di pasar baru porong, setelah tinggal di sana kurang lebih 3,5 tahun, paguyuban ini memutuskan untuk mencari dana secara mandiri tanpa menunggu ganti rugi dari Lapindo. Dana ini diperoleh dari bantuan LSM-LSM mbak.

Penulis : jadi bukan dari lapindo ya pak?Pak Pitanto : Bukan mbak. Awalnya kan disini itu tanah sawah, lalu kami meminta izin kepada

Gubernur Jatim untuk membebaskan lahan sawah ini seluas 10 Ha. Lalu dengan dana yang ada perlahan kami membangun tanah ini. Untuk melunasi cicilan pembayaran tanah dan bangunan ini, masyarakat baru mempergunakan dana ganti rugi yang diberikan lapindo secara mencicil lewat bank jatim setiap bulannya mbak. Lapindo itu menghargai lahan warga sebesar i juta/m2, dengan pembayaran cicilan 5 juta /bulan, untuk ganti rugi bangunan lapindo mengharhai 1,5 juta/m2, dengan cicilan sebesar 15 juta /bulan, dan untuk lahan sawah dihargai 120 ribu/m2 dengan cicilan 5 juta /bulan. Dari pemprof kami menerima bantuan dana cicilan bunga pembayaran pembangunan bangunan sebesar 7%.

Penulis : lalu apa sih pak yang menjadi tuntutan masyarakat sekarang? Bukannya ganti rugi masih diproses oleh lapindo?

Pak Pitanto : masyarakat kan awalnya menuntut ganti rugi secara materiil dan immateriil mbak. Kalau tuntutan warga yang materiil itu berupa tuntutan penggantian aset-aset sebesar 100% dan penyiapan lahan seluas 30 Ha. Tetapi sampai sekarang sulit terealisasi. Warga ini semakin kecewa mbak, kepada Lapindo dan juga pemerintah. soalnya pemerintah ini pada tahun 2007 mengeluarkan perpres pasal 14 yang berbunyi penggantian ganti rugi dibayarkan bertahap dengan awal pembayaran 20% lalu 80%.

Penulis : kenapa warga kecewa atas keputusan pemerintah ini pak?Pak pitanto : lha iya, dana itu gak diberikan secara sekaligus seperti yang diharapkan warga.

Pada pembayaran yang 80% inipun pihak lapindo membayar secara cicilan. Itu kan merugikan warga. Dana ganti rugi yang cairnya sedikit-sedikit menjadikan

masyarakat tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Soal ganti rugi tanah dan bangunan juga banyak masalah. Warga yang tidak mempunyai sertifikat rumah kesulitan untuk mendapat ganti rugi. Ada juga kasus pengurangan luas lahan yang dimiliki warga. Seperti yang saya alami ini, saya kan punya lahan sawah seluas 220 m2 tiba-tiba tercatat hanya seluas 89 m2. Entah siapa yang menggantinya, saya juga tidak tahu. Dan sampai sekarang saya masih belum dapat ganti rugi tanah sawah tersebut.

Penulis : lalu tindakan apa yang dilakukan warga selanjutnya pak?Pak pitanto : ya masyarakat terus melakukan tuntutan kepada lapindo mbak, melalui paguyuban

masyarakat ini kami berkordinasi untuk menyampaikan tuntutan kami. Sampai pernah kami mendatangi pemerintah di jakarta sana untuk mendesak pemerintah agar bersikap tegas kepada Lapindo

Penulis : Oh iya pak, bagaimana sih caranya paguyuban ini mengkordinasi masyarakat setempat untuk mengajukan tuntutannya?

Pak pitanto : Kami punya anggota yang tersebar di tiap-tiap desa dan RT mbak. Ibaratnya dalam setiap kelompok masyarakat ada ketua blok dan bertugas untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Jadi setiap ada informasi terkait dengan masalah ini, kami langsung mendiskusikannya. Biasanya pertemuan kami adakan seminggu sekali, kalau ada kejadian yang mendesak kami melakukan 0pertemuan i minggu 2 kali atau lebih.

Penulis : aksi protes apa sih pak yang pernah dilakukan oleh warga korban lapindo ini?Pak pitanto : kami itu sering melakukan aksi-aksi penuntutan ganti rugi ini. Mulai dari mogok

makan yang pernah kami lakukan saat tinggal di pasar baru prong. Waktu itu karena konsumsi nasi yang diberikan oleh Lapindo ada belatungnya. Paguyuban kami sampai-sampai kebingungan untuk untuk mencari dana kurang lebih 60 juta untuk membeli sembako untuk masyarakat agar masyarakat bisa memasak sendiri tanpa bergantung pada lapindo. Demo menutup jalan dan demo ke gedung-gedung pemerintahan sampai jakarta sana sudah pernah kami jalani.

Penulis : setelah melakukan demo-demo tersebut, adakah tanggapan dari pihak lapindo atau pemerintah pak?

Pak pitanto : jarang ditanggapi mbak.... yang ada ketika kita melakukan diskusi-diskusi saat ada di pasar baru porong itu, kami merasa di awasi oleh intelegent-intelegent, entah itu dari pemerintah atau dari lapindo yang menginginkan kita untuk tidak berdemo.

Penulis : mmmh, setelah tinggal disini, gimana kehidupan masyarakat sekarang pak? Apakah ada perbedaan?

Pak pitanto : jelas ada perbedaannya mbak. Dulu masyarakat desa renokenongo itu setiap ada pertemuan warga selalu giat datang, tapi sekarang malah jarang. Mungkin karena masalah-masalah yang mereka hadapi hingga membuat mereka tidak memikirkan hal ini lagi atau gimana. Terus banyak yang menganggur dan mengandalkan uang ganti rugi saja. Yang dulunya petani sudah tidak bisa ke sawahnya lagi. Inilah juga yang menjadi tuntutan masyarakat korban lapindo. Mereka mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil karena mereka mengalami kerugian yang menyusahkan kehidupannya saat ini. Dan jelas, tuntutan ini memang sulit untuk dikabulkan.

Penulis : waduuh, masalahnya banyak sekali dan rumit ya pak.... heheeePak pitanto : iya seperti itulah mbak...Penulis : Mmmh, bapak saya berterima kasih sekali atas info yang sudah diberikan dan

maaf juga mengganggu waktu bapak.. hhehhee saya mau minta izin pulang dulu pak...(sambil bersalaman)

Pak pitanto : oooh iyah mbak...gak pa pa kog.. sama-samaPenulis : mari pak... assalamualaikum....Pak pitanto : wa alaikum salam...

Penulispun kemudian bergegas untuk mencari rumah narasumber ke dua yang bernama Lilik Kaminah. Penulis bertanya kepada salah satu ibu-ibu setempat, dan anaknya mau mengantarkan penulis ke rumah narasumber ini. Sesampainya di rumah tersebut, ternyata bu Lilik kaminah sedang tidak ada di rumah. Pukul 16:47 penulis putuskan untuk pulang. Dan di perjalanan, penulis mencoba mengambil gambar kondisi daerah sekitar semburan lumpur. Jalanan sangat macet dan cuaca sangat mendung ketika itu. Tepat pukul 17:40 penulis sampai di rumahnya.

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Gambar 1. Observasi sekitar tanggul semburan lumpur di sidoarjo

Gambar 2. Proses penanganan semburan lumpur panas di Sidoarjo

Gambar 3. Kondisi ruko dan kepadatan jalan di wilayah dekat tanggul semburan lumpur Sidoarjo

Gambar 4. Kondisi pemukiman warga di kelurahan Mindi, Porong sekitar semburan lumpur yang belum direlokasi

Gambar 5. Kondisi perumahan Renojoyo, tempat tionggal baru masyarakat Renokenongo yang telah direlokasi akibat adanya semburan lumpur

Gambar 6. Proses wawancara dengan salah satu masyarakat korban semburan lumpur dari desa Renokenongo yang juga selaku ketua paguyuban masyarakat Renokenongo