daftar isialamsuterarealty.co.id/public/prospectus/prospektus pt alam sutera... · daftar isi...

226

Upload: ngoliem

Post on 10-Mar-2019

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN vi

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 4

III. PERNYATAAN HUTANG 5

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 9

V. RISIKO USAHA 19

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 23

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 24

1. Riwayat Singkat Perseroan 24

2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 26

3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 31

4. Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan 37

5. Struktur Organisasi Perseroan 45

6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan 45

7. Sumber Daya Manusia 49

8. Skema Kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan 51

9. Hubungan Kepengurusan dengan Anak Perusahaan 51

10. Asuransi 52

11. Keterangan Mengenai Aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan 52

12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 53

13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Terafiliasi 54

14. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa 56

15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan 56

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 57

1. Umum 57

2. Kegiatan Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan 58

3. Strategi Pemasaran dan Penjualan 73

4. Persaingan 75

5. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 75

6. Makro Ekonomi 76

7. Prospek Usaha 77

8. Strategi Usaha 77

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 80

X. EKUITAS 82

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 85

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 86

ii

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 88

XIV. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN SAHAM DAN PENERBITAN WARAN SERI I 93

XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 102

XVI. PERPAJAKAN 128

XVII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 130

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 133

XIX. LAPORAN PENILAI 151

XX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 159

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN

PEMBELIAN SAHAM 213

iii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Pasar Modal.

Anak Perusahaan Perusahaan-perusahaan yang:

1) kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak

langsung dikuasai oleh Perseroan 50% dari seluruh saham yang dikeluarkan

dalam perusahaan yang bersangkutan; dan

2) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai

dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

BAE Singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi

saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam

hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.

Bapepam-LK Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BEI Singkatan dari Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana didefinisikan

dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Pasar Modal yang diselenggarakan

oleh PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia), suatu

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham

Perseroan dicatatkan.

DPS Singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh BAE

yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.

DPPS Singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham, daftar yang memuat

nama-nama pemesan saham yang ditawarkan dan jumlah saham yang

ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh

masing-masing Penjamin Emisi Efek dan / atau agen penjualan.

FKPS Singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir konfirmasi hasil

penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian

dari saham yang ditawarkan.

FPPS Singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Hari Bank Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk kegiatan kliring.

Hari Bursa Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin

sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan

Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kerja Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

KSEI Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Masyarakat Perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan / atau

badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau badan hukum

asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia

maupun bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

iv

Pemegang Rekening Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang

meliputi perusahaan efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar

Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan

diadministrasikan dalam:

1) Daftar Pemegang Saham Perseroan;

2) Rekening efek pada KSEI; atau

3) Rekening efek pada KSEI melalui perusahaan efek.

Pemegang Saham Setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki

Utama sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham

yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemerintah Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan untuk menjual saham

kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang

Pasar Modal.

Penitipan Kolektif Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang

kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Efek Pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan

Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin

dengan kesanggupan penuh (full commitment) atas pembelian dan pembayaran

sisa efek yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan telah

mempunyai rekening efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

Penjamin Pelaksana Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan

Emisi Efek yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam

hal ini adalah PT Ciptadana Securities.

Perjanjian Penjaminan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan

Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam

Akta No. 140 tanggal 30 Oktober 2007 juncto Perubahan Akta Perjanjian

Penjaminan Emisi Efek No. 146 tanggal 28 Nopember 2007, keduanya dibuat

dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Pendaftaran Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua Bapepam-LK oleh

Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, terdiri dari dokumen-dokumen

yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan,

tambahan serta pembetulannya.

Pihak / Perusahaan Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UUPM, yang dimaksud dengan

Terafiliasi hubungan afiliasi adalah apabila terdapat (i) hubungan keluarga karena

perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal

maupun vertikal (ii) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau

komisaris dari Pihak tersebut (iii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana

terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama (iv) hubungan

antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung,

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut (v) hubungan

antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak

langsung, oleh Pihak yang sama atau (vi) hubungan antara perusahaan dan

Pemegang Saham Utama.

v

Prospektus Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk

Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau

memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang

berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

RUPS Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru Seluruh saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka

Penawaran Umum, sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh

dua juta) Saham Baru nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap

saham.

Tanggal Emisi Tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi

Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari

Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari

Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.

Tanggal Pembayaran Tanggal Pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah

disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek

kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada

Perseroan.

Tanggal Pencatatan Tanggal Pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu

selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Pengembalian Tanggal Pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Penjamin

Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau agen penjual, dimana

pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua)

Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal

pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya

Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Tanggal Penjatahan Tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari

Kerja terhitung setelah tanggal penutupan masa penawaran.

UUPM Singkatan dari Undang-Undang Pasar Modal, berarti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara

No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan

pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

SINGKATAN NAMA ANAK PERUSAHAAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANSUNG

AGR PT Alfa Goldland Realty

DMP PT Delta Mega Persada

DPD PT Duta Prakarsa Development

NCP PT Nusa Cipta Pratama

NRM PT Nusa Raya Mitratama

vi

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta

Laporan Keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan

Perseroan dan Anak Perusahaan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang

Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Adhihutama Manunggal berdasarkan Akta Pendirian No.15 tanggal

3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat

Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari 1994 dan telah didaftarkan pada register

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal

5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994,

Tambahan No.3973.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir dalam rangka

Penawaran Umum ini Perseroan telah melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan

sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 71 tanggal 19 September

2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan

No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan pemberitahuannya telah diterima dan

dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat

No. C-UM.HT.01.10-1912 tanggal 1 Nopember 2007. Akta tersebut saat ini masih dalam proses

pengurusan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang

dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan bukti pembayaran

Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal 23 Oktober 2007.

PENAWARAN UMUM

1. Jumlah Saham Sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat

puluh dua juta) Saham Baru

2. Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

3. Harga Penawaran Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham

4. Jumlah Waran Seri I Sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar

seratus empat puluh dua juta) Waran Seri I

5. Rasio Waran Seri I 1 : 1 yaitu setiap 1 (satu) Saham Baru diberikan secara

cuma-cuma 1 (satu) Waran Seri I

6. Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap lembar

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I 18 Juni 2008 s/d 17 Desember 2009

Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari

Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama

dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan

disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

vii

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham Perseroan dengan kesanggupan penuh

(full commitment) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

Komposisi permodalan dan Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah

sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.986.810.000 1.398.681.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Argo Manunggal Land Development 5.159.160.000 515.916.000.000 36,89

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 2.982.450.000 298.245.000.000 21,32

PT Manunggal Prime Development 2.664.800.000 266.480.000.000 19,05

PT Selaras Citamanunggal 2.118.500.000 211.850.000.000 15,15

PT Bukit Asri Padang Golf 1.061.900.000 106.190.000.000 7,59

Jumlah Saham Dalam Portepel 10.013.190.000 1.001.319.000.000

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa

atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan

sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor

penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka komposisi

permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Sebelum Penawaran Ini Sesudah Penawaran Ini

Jumlah Jumlah Nilai % Jumlah Jumlah Nilai %

Saham Nominal (Rp) Saham Nominal (Rp)

Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000 24.000.000.000 2.400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.986.810.000 1.398.681.000.000 100,00 17.128.810.000 1.712.881.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Argo Manunggal Land Development 5.159.160.000 515.916.000.000 36,89 5.159.160.000 515.916.000.000 30,12

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 2.982.450.000 298.245.000.000 21,32 2.982.450.000 298.245.000.000 17,41

PT Manunggal Prime Development 2.664.800.000 266.480.000.000 19,05 2.664.800.000 266.480.000.000 15,56

PT Selaras Citamanunggal 2.118.500.000 211.850.000.000 15,15 2.118.500.000 211.850.000.000 12,37

PT Bukit Asri Padang Golf 1.061.900.000 106.190.000.000 7,59 1.061.900.000 106.190.000.000 6,20

Masyarakat - - - 3.142.000.000 314.200.000.000 18,34

Jumlah Saham Dalam Portepel 10.013.190.000 1.001.319.000.000 6.871.190.000 687.119.000.000

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen dan hak

suara selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama. Bila Waran

Seri I tersebut tidak dilaksanakan sampai tanggal akhir pelaksanaan maka Waran Seri I menjadi daluwarsa.

Apabila seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama dalam Perseroan,

maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Sesudah Penawaran Ini dan Sesudah Penawaran Ini dan

Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I

Jumlah Jumlah Nilai % Jumlah Jumlah Nilai %

Saham Nominal (Rp) Saham Nominal (Rp)

Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000 24.000.000.000 2.400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 17.128.810.000 1.712.881.000.000 100,00 20.270.810.000 2.027.081.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Argo Manunggal Land Development 5.159.160.000 515.916.000.000 30,12 5.159.160.000 515.916.000.000 25,45

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 2.982.450.000 298.245.000.000 17,41 2.982.450.000 298.245.000.000 14,71

PT Manunggal Prime Development 2.664.800.000 266.480.000.000 15,56 2.664.800.000 266.480.000.000 13,15

PT Selaras Citamanunggal 2.118.500.000 211.850.000.000 12,37 2.118.500.000 211.850.000.000 10,45

PT Bukit Asri Padang Golf 1.061.900.000 106.190.000.000 6,20 1.061.900.000 106.190.000.000 5,24

Masyarakat 3.142.000.000 314.200.000.000 18,34 6.284.000.000 628.400.000.000 31,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 6.871.190.000 687.119.000.000 3.729.190.000 372.919.000.000

viii

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 3.142.000.000

(tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Saham Baru atau sebesar 18,34% (delapan belas koma tiga

puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, maka Perseroan atas nama pemegang

saham pendiri akan mencatatkan seluruh saham yang dimilikinya pada BEI. Dengan demikian jumlah

saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi 17.128.810.000 (tujuh belas miliar seratus

dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari

jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. Perseroan juga akan

mencatatkan sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran Seri

I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini.

Persentase Waran Seri I (proforma) sebelum Penawaran Umum ini, terhadap jumlah modal yang

ditempatkan dan disetor penuh adalah 22,46%. Sedangkan (proforma) sesudah Penawaran Umum ini,

persentase Waran Seri I terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 18,34%.

PENGGUNAAN DANA

Seluruh atau 100% (seratus persen) dana hasil Penawaran Umum ini akan digunakan untuk biaya

pembangunan mal yang terletak di kawasan Alam Sutera, Kota Serpong, Tangerang.

Apabila Waran Seri I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dilaksanakan, maka seluruh dana

tersebut akan digunakan secara perhitungan progresif sebagai (1) sebesar 20% (dua puluh persen)

pertama akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dan (2) diatas 20% (dua puluh persen)

akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha industri properti memiliki prospek yang cerah yang

ditunjang antara lain:

1. Perkembangan perekonomian Indonesia yang positif yang terefleksikan melalui (i) konsistensi

stabilitas perbaikan perekonomian Indonesia; (ii) penurunan tingkat suku bunga; (iii) peningkatan

PDB; (iv) stabilitas nilai tukar Rupiah dan (v) penurunan inflasi.

2. Optimisme terhadap industri properti yang ditunjukkan melalui (i) peningkatan makro ekonomi

Indonesia; (ii) meningkatnya populasi yang diikuti dengan urbanisasi; (iii) regulasi pemerintah yang

semakin kondusif terhadap industri properti dan (iv) perubahan daya beli dan gaya hidup masyarakat.

3. Keunggulan kompetitif Perseroan yaitu (i) lokasi produk-produk Perseroan; (ii) kecocokan lokasi

dengan kebutuhan dan permintaan konsumen; (iii) target market yang kurang price sensitive;

(iv) penetrasi pasar melalui pemasaran yang tepat; (v) tim yang berpengalaman dan (vi) rencana

keuangan yang matang.

Selain itu, strategi-strategi Perseroan yang dinilai dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan di masa

datang, diantaranya dengan :

1. Terus menambahkan lahan yang berlokasi strategis;

2. Meningkatkan nilai produk melalui penciptaan akses-akses baru;

3. Mempertahankan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pada taraf internasional;

4. Memiliki target market yang terarah;

5. Memiliki rencana keuangan yang matang;

6. Memperluas segmentasi pasar;

7. Manajemen yang berpengalaman.

ix

RISIKO USAHA

Risiko yang terkait dengan Perseroan Risiko-risiko umum

Risiko Persaingan Usaha Risiko Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat

Risiko Keuangan Risiko Kondisi Sosial, Politik, dan Keamanan

Risiko Gugatan Hukum Risiko Kebijakan / Peraturan Pemerintah

Risiko Keterlambatan Penyelesaian Risiko Bencana Alam

Risiko Berkurangnya Lahan Yang Berlokasi Strategis

Risiko Pemeliharaan dan Pengelolaan

Risiko Dampak Lingkungan

Risiko Ketergantungan Pada Pendapatan Anak Perusahaan

KEBIJAKAN DIVIDEN

Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas untuk tahun buku 2008 dan

tahun-tahun mendatang yang terhitung berdasarkan rumusan progresif dan diperhitungkan dari laba

bersih setelah pajak adalah sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak Dividen Kas

(berdasarkan persentase dari laba bersih setelah pajak)

Sampai dengan Rp150 Miliar pertama 20%

Lebih dari Rp150 Miliar 30%

Keterangan: Maksud dari pembayaran dividen secara progresif adalah untuk sampai dengan Rp150 miliar pertama, persentase pembayaran dividen

adalah 20%, diatas Rp150 miliar persentase pembayaran dividen adalah 30% dari hasil pengurangan Rp150 miliar pertama

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk membaca keterangan

selengkapnya mengenai kebijakan dividen pada Bab XI di Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasi

Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus

2007 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, 2004, 2003 dan

2002. Laporan Keuangan Konsolidasi untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir 31 Agustus 2007

serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian dan Laporan Keuangan Konsolidasi in-house untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2003 dan 2002.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004 2003 2002

Jumlah Aktiva 2.539.069 2.357.243 2.277.750 2.097.827 1.863.457 1.826.840

Jumlah Kewajiban 1.172.398 1.136.845 1.084.807 950.807 740.947 1.354.798

Jumlah Ekuitas 1.359.233 1.213.907 1.186.452 1.140.528 1.116.017 467.265

Penjualan 182.385 152.016 116.772 96.803 93.343 83.444

Beban Pokok Penjualan 146.883 121.069 84.603 67.682 63.238 63.922

Laba Kotor 35.502 30.947 32.169 29.121 30.105 19.522

Beban Usaha 26.917 29.319 29.289 25.761 24.306 18.187

Laba Usaha 8.585 1.629 2.881 3.361 5.800 1.335

Pendapatan/(Beban) lain-lain (3.831) (420) (2.574) (92) (4.167) 987

Laba Bersih 3.768 1.465 424 3.460 2.088 2.553

PENYERTAAN PERSEROAN DI ANAK PERUSAHAAN

Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Tahun Penyertaan Kepemilikan

1. PT Alfa Goldland Realty Pembangunan Perumahan 2007 99,83%

2. PT Delta Mega Persada Pembangunan dan Pengusahaan Perumahan 2007 98,91%

3. PT Duta Prakarsa Development Jasa Pengelolaan Properti 2007 98,95%

4. PT Nusa Cipta Pratama Jasa Konsultasi Pengembangan Bisnis Manajemen 2007 99,98%

5. PT Nusa Raya Mitratama Pembangunan dan Pengelolaan Gedung & Perkantoran 2007 99,82%

x

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan

Penawaran Umum sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) saham biasa atas

nama (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga

penawaran Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan

pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dimana melekat sebanyak-

banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran Seri I yang menyertai Saham

Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-

cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran

Umum, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek (“BAE”) pada tanggal

penjatahan, yaitu 17 Desember 2007. Setiap pemegang 1 (satu) lembar Saham Baru berhak memperoleh

1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu 24 (dua puluh empat)

bulan sejak Tanggal Pencatatan pada BEI. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp329.910.000.000

(tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian

saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus

Rupiah) setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak

kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel.

Adapun Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap lembar yang

dapat dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan, yaitu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan

Waran Seri I pada BEI sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan yaitu 17 Desember 2009.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen dan hak

suara selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama. Bila Waran

Seri I tersebut tidak dilaksanakan sampai tanggal akhir pelaksanaan maka Waran Seri I menjadi daluwarsa.

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Domisili dan Kantor Pusat

Wisma Argo Manunggal, Lantai 18

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.22

Jakarta 12930

Telepon: (6221) 252 3838 Faksimili: (6221) 252 5050

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN.

KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI PERSAINGAN

AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN, LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA

BAB V PROSPEKTUS INI.

Dengan Surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6232/BL/2007 tanggal 7 Desember 2007, Pernyataan

Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham ini menjadi efektif.

2

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran

Umum kepada Ketua BAPEPAM-LK sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM.

Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Baru akan dicatatkan di BEI, apabila memenuhi persyaratan

pencatatan yang ditetapkan oleh BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya

1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi,

maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada

para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan UUPM.

Perseroan didirikan dengan nama PT Adhihutama Manunggal berdasarkan Akta Pendirian No.15 tanggal

3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat

Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari 1994 dan telah didaftarkan pada register

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal

5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994,

Tambahan No.3973.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir dalam rangka

Penawaran Umum ini Perseroan telah melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan

sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 71 tanggal 19 September

2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan

No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan pemberitahuannya telah diterima dan

dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat

No. C-UM.HT.01.10-1912 tanggal 1 Nopember 2007. Akta tersebut saat ini masih dalam proses

pengurusan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang

dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan bukti pembayaran

Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal 23 Oktober 2007.

Komposisi permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.986.810.000 1.398.681.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Argo Manunggal Land Development 5.159.160.000 515.916.000.000 36,89

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 2.982.450.000 298.245.000.000 21,32

PT Manunggal Prime Development 2.664.800.000 266.480.000.000 19,05

PT Selaras Citamanunggal 2.118.500.000 211.850.000.000 15,15

PT Bukit Asri Padang Golf 1.061.900.000 106.190.000.000 7,59

Jumlah Saham Dalam Portepel 10.013.190.000 1.001.319.000.000

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa

atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan

sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor

penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

3

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka komposisi

permodalan dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Sebelum Penawaran Ini Sesudah Penawaran Ini

Jumlah Jumlah Nilai % Jumlah Jumlah Nilai %

Saham Nominal (Rp) Saham Nominal (Rp)

Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000 24.000.000.000 2.400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.986.810.000 1.398.681.000.000 100,00 17.128.810.000 1.712.881.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Argo Manunggal Land Development 5.159.160.000 515.916.000.000 36,89 5.159.160.000 515.916.000.000 30,12

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 2.982.450.000 298.245.000.000 21,32 2.982.450.000 298.245.000.000 17,41

PT Manunggal Prime Development 2.664.800.000 266.480.000.000 19,05 2.664.800.000 266.480.000.000 15,56

PT Selaras Citamanunggal 2.118.500.000 211.850.000.000 15,15 2.118.500.000 211.850.000.000 12,37

PT Bukit Asri Padang Golf 1.061.900.000 106.190.000.000 7,59 1.061.900.000 106.190.000.000 6,20

Masyarakat - - - 3.142.000.000 314.200.000.000 18,34

Jumlah Saham Dalam Portepel 10.013.190.000 1.001.319.000.000 6.871.190.000 687.119.000.000

Apabila seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama dalam Perseroan,

maka komposisi permodalan dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Sesudah Penawaran Ini dan Sesudah Penawaran Ini dan

Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I

Jumlah Jumlah Nilai % Jumlah Jumlah Nilai %

Saham Nominal (Rp) Saham Nominal (Rp)

Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000 24.000.000.000 2.400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 17.128.810.000 1.712.881.000.000 100,00 20.270.810.000 2.027.081.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Argo Manunggal Land Development 5.159.160.000 515.916.000.000 30,12 5.159.160.000 515.916.000.000 25,45

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 2.982.450.000 298.245.000.000 17,41 2.982.450.000 298.245.000.000 14,71

PT Manunggal Prime Development 2.664.800.000 266.480.000.000 15,56 2.664.800.000 266.480.000.000 13,15

PT Selaras Citamanunggal 2.118.500.000 211.850.000.000 12,37 2.118.500.000 211.850.000.000 10,45

PT Bukit Asri Padang Golf 1.061.900.000 106.190.000.000 6,20 1.061.900.000 106.190.000.000 5,24

Masyarakat 3.142.000.000 314.200.000.000 18,34 6.284.000.000 628.400.000.000 31,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 6.871.190.000 687.119.000.000 3.729.190.000 372.919.000.000

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 3.142.000.000

(tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Saham Baru atau sebesar 18,34% (delapan belas koma tiga

puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, maka Perseroan atas nama pemegang

saham pendiri akan mencatatkan seluruh saham yang dimilikinya pada BEI. Dengan demikian jumlah

saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi 17.128.810.000 (tujuh belas miliar seratus

dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari

jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. Perseroan juga akan

mencatatkan sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran Seri

I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini.

Persentase Waran Seri I (proforma) sebelum Penawaran Umum ini, terhadap jumlah modal yang

ditempatkan dan disetor penuh adalah 22,46%. Sedangkan (proforma) sesudah Penawaran Umum ini,

persentase Waran Seri I terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 18,34%.

Saham-saham yang akan dicatatkan atas nama pemegang saham pendiri tidak akan dijual oleh pemiliknya

dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana

diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum

Penawaran Umum.

Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan / atau mencatatkan saham

lain dan / atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas)

bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK kecuali hasil saham

konversi Waran Seri I yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan ketentuan

penerbitan Waran Seri I yang dijelaskan dalam Bab XIV.

4

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN

UMUM

Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi

biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan untuk kepentingan sebagai berikut:

Seluruh atau 100% (seratus persen) akan digunakan untuk biaya pembangunan mal yang terletak di

kawasan Alam Sutera, Kota Serpong, Tangerang. Tahapan pembangunan mal yang sudah dilaksanakan

adalah menunjuk konsultan untuk master plan dan concept design dan saat ini sedang tahap pemilihan

arsitek, kontraktor-kontraktor dan landscape consultant.

Apabila Waran Seri I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dilaksanakan, maka seluruh dana

yang berasal dari pelaksanaan Waran Seri I tersebut akan digunakan secara perhitungan progresif sebagai

berikut :

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) pertama akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan;

dan

2. Diatas 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

1. Biaya lembaga penunjang

a. Biaya Penjamin Emisi : 1,00%

terdiri dari biaya jasa penjaminan : 0,75% dan biaya jasa penjualan 0,25%

b. Biaya lembaga penunjang

terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan : 1,00% dan biaya jasa Biro Administrasi Efek: 0,01%

2. Biaya profesi penunjang

a. Konsultan Hukum : 0,06%

b. Kantor Akuntan Publik : 0,13%

c. Notaris : 0,17%

d. Penilai Independen : 0,06%

3. Biaya percetakan, pengumuman koran dan lain-lain termasuk biaya pencatatan di BEI dan KSEI

sebesar 0,59%

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam

Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam-LK dengan

disertai alasan dan pertimbangan, dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang

Saham.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini

kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan wajib melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik

dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan

Ketua Bapepam Nomor Kep 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan

Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan akan melaporkan perkembangan pelaksanaan Waran Seri I sehubungan dengan Penawaran

Umum ini kepada Bapepam-LK secara periodik dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan

Bapepam No. X.K.4. tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

5

III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Agustus 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,

Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban yang

seluruhnya berjumlah Rp1.172.398 juta dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah

Kewajiban

Hutang bank 647.445

Hutang usaha 50.341

Hutang lain-lain 16.241

Hutang pajak 4.367

Beban masih harus dibayar 3.196

Uang muka penjualan 271.661

Hutang hubungan istimewa 174.688

Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan 4.459

Jumlah Kewajiban 1.172.398

HUTANG BANK

Hutang bank pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp647.445 juta yaitu:

(Dalam jutaan Rupiah)

Hutang Bank Jumlah

Kewajiban

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 618.670

PT Bank Tabungan Negara 2.775

PT Bank Century Tbk. 26.000

Jumlah Hutang Bank 647.445

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kewajiban hutang bank Perseroan kepada PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) pada tanggal 31 Agustus

2007 adalah sebesar Rp618.670 juta yang terdiri dari :(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah

Kredit modal kerja – Aflopend 580.105

Tunggakan Bunga yang Dijadwalkan 38.565

Jumlah Hutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 618.670

Kredit Modal Kerja - Aflopend

AGR memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri berdasarkan perjanjian restrukturisasi kredit modal

kerja No : KP – CRG/007/PK-KMK/2006, dengan Akta No. 29 tanggal 18 Oktober 2006 oleh Notaris

Ny. Erly Soehandjojo SH, disetujui untuk merestrukturisasi pinjaman dengan cara menurunkan pagu

kredit dan menggabungkan fasilitas kredit investasi I dan II menjadi fasilitas kredit modal kerja yang

bersifat aflopend dengan limit sebesar Rp594.105 juta, jangka waktu 6 tahun sampai dengan triwulan IV

tahun 2012. Tingkat bunga 13% per tahun (mengambang).

6

Tunggakan Bunga yang Dijadwalkan

Seluruh tunggakan bunga dan denda atas fasilitas K1 – 1 dan K1 – 2 yang timbul sampai dengan tanggal

efektif perjanjian, yakni sebesar Rp38.936 juta dibukukan sebagai tunggakan bunga yang dijadwalkan

(TBYD). Jangka waktu sampai dengan tahun 2012, tanpa dikenakan bunga dan dibayarkan secara

triwulan.

Jaminan atas pinjaman ini adalah :

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp212.039 juta dan hak tanggungan peringkat II sebesar

Rp15.656 juta atas tanah HGB seluas 702.546 m2 atas nama AGR yang terletak di Desa

Panunggangan, Tangerang.

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp162.346 juta atas tanah HGB seluas 500.913 m2 atas nama

AGR yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp53.900 juta atas tanah HGB seluas 29.015 m2 atas nama

AGR yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp16.425 juta dan peringkat II sebesar Rp676 juta atas tanah

HGB seluas 57.005 m2 atas nama NRM yang terletak di Desa Gandamekar, Bekasi.

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp249.603 juta, dan peringkat II sebesar Rp30.754 juta atas

tanah HGB seluas 863.173 m2 atas nama NRM yang terletak di Desa Gandasari, Bekasi.

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp6.294 juta atas tanah HGB seluas 1.986 M2 atas nama

PT Nusa Raya Mitratama.

• Tanah seluas 45.454 m2 atas nama AGR yang terletak di Desa Pakulonan, Tangerang, tidak diikat

hak tanggungan.

• Seluruh pendapatan termasuk tagihan pada pihak ketiga diikat secara fidusia.

• Jaminan perusahaan dari DPD

Selama periode pinjaman AGR tidak diperbolehkan untuk membagikan dividen, dan tanah AGR menjadi

salah satu sumber pembayaran hutang unsustained yang jatuh tempo dari PT Argo Pantes Tbk;

PT Suryakarya Pratama Tekstil; PT Grand Pintalan Textile Industries; PT Intirub, apabila perusahaan-

perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dari hasil operasional maupun penjualan

aset mereka.

PT Bank Tabungan Negara

Berdasarkan perjanjian kredit No. 38 tanggal 30 April 2007, AGR memperoleh kredit modal kerja konstruksi

sebesar Rp30.000 juta, jatuh tempo pada 16 Oktober 2009, tingkat bunga 13,5% per tahun (mengambang).

Jaminan pokok berupa Pemberian Hak Tanggungan, kuasa menjual dan pemberian jaminan lainnya

atas tanah berikut bangunan dilokasi perumahan Alam Sutera dengan Hak Tanggungan peringkat pertama

atas tanah HGB seluas 6.218 m2 atas nama AGR dan jaminan perusahaan dari NCP.

PT Bank Century Tbk.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 4 tanggal 10 Agustus 2007, AGR memperoleh fasilitas kredit atas

permintaan maksimal sebesar Rp26.000 juta, jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2008, tingkat bunga 14%

per tahun (mengambang). Jaminan berupa tanah Hak Guna Bangunan seluas 87.395 m2 yang terletak

di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh, Tangerang, atas nama PT Adhihutama Manunggal.

7

HUTANG USAHA

Hutang usaha merupakan kewajiban dalam mata uang Rupiah yang timbul atas pekerjaan konstruksi

kepada kontraktor. Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar

Rp 50.341 juta dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah

Pekerjaan konstruksiPihak ketiga :PT Semangat Baru Putra 1.217PT Tara Putratama Mandiri 1.048PT Mitraagung Deltaperkasa 884PT Prasamta Ekatama 624PT Kadi Internasional 434Lainnya 1.546

Jumlah pekerjaan konstruksi – pihak ketiga 5.753

Pihak hubungan istimewa :PT Argo Manunggal Land Development 6.130

Jumlah Hutang Usaha – Pekerjaan Konstruksi 11.883

Uraian Jumlah

Pembelian tanahPihak hubungan istimewa :PT Hijau Pundinusa 38.458

Jumlah Hutang Usaha – Pembelian Tanah 38.458

HUTANG LAIN-LAIN

Hutang lain-lain merupakan kewajiban dalam mata uang Rupiah. Saldo hutang lain-lain Perseroan pada

tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp16.241 juta dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah

Pihak ketiga :Tanda jadi, penerimaan dari pembeli 5.184Lainnya 2.493Pihak hubungan istimewa :PT Argo Manunggal Land Development 8.564

Jumlah Hutang Lain-Lain 16.241

Hutang lain-lain AGR kepada PT Argo Manunggal Land Development merupakan titipan uang muka penjualan

rumah dan kavling dari pembeli individu, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dengan AGR.

HUTANG PAJAK

Hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp4.367 juta dengan rincian

sebagai berikut :

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah

Perseroan 1Anak Perusahaan

Pajak penghasilan badan – tahun 2007 760Pajak penghasilan pasal 25 48Pajak penghasilan pasal 21 79Pajak penghasilan pasal 23 159Pajak Pertambahan Nilai 3.320

Jumlah Hutang Pajak 4.367

8

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp3.196

juta yang terdiri sebagai berikut :

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah

Bunga pinjaman 2.001

Pajak bumi dan bangunan 413

Periklanan 608

Lainnya 174

Jumlah Beban Masih Harus Dibayar 3.196

Bunga pinjaman kepada Wall Street Ltd. per 31 Desember 2006 sebesar Rp44.271 telah dipindahbukukan

menjadi pokok pinjaman pada bulan Agustus 2007.

UANG MUKA PENJUALAN

Uang muka penjualan merupakan merupakan uang muka diterima atas penjualan tanah dan bangunan.

Saldo uang muka penjualan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp271.661 juta

yang terdiri dari uang muka penjualan tanah kavling sebesar Rp149.803 juta dan uang muka penjualan

rumah sebesar Rp121.858 juta.

HUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA

Hutang hubungan istimewa Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp174.688 juta.

Hutang AGR kepada PT Argo Manunggal Land Development merupakan pengalihan tagihan Wall Street

Ltd. Pinjaman ini tidak dibebani bunga dan tidak ditentukan jadwal pelunasannya.

PENYISIHAN IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN

Perseroan membukukan estimasi imbalan pasca kerja untuk seluruh karyawannya yang memenuhi

kualifikasi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan imbalan

pasca kerja karyawan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp4.459 juta. Perhitungan

imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama.

Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, Perseroan tidak

membuat dan / atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah diungkapkan dalam

Laporan Keuangan. Tidak ada kewajiban baru (kecuali yang berhubungan dengan usaha) yang

terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan

Pendaftaran.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang

telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen yang disajikan dalam Bab XX (Laporan

Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan)

Prospektus ini.

Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan sanggup

untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

9

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasi

Perseroan dan Anak Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XX dari

Prospektus ini.

Pembahasan analisa keuangan dibawah ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan

dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007

serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak

Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2006, 2005, dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat,

Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, seperti yang tercantum dalam laporannya

yang disertakan dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 3 Nopember 1993 dengan nama PT Adhihutama Manunggal. Sejak

awal pendiriannya, Perseroan bergerak dengan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan dan

pengelolaan perumahan. Dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan merupakan pengembang properti

terintegrasi yang mencakup antara lain kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan

pengelolaan pusat pembelanjaan, perkantoran, pusat rekreasi dan perhotelan (mixed used development).

Perseroan secara langsung dan tidak langsung melakukan penyertaan pada 5 (lima) Anak Perusahaan.

Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan

Harjanto Tirtohadiguno beserta keluarga yang memfokuskan kegiatan usahanya di bidang properti. Proyek-

proyek utama yang telah dilakukan adalah proyek perumahan Taman Alfa Indah di Joglo, Jakarta Barat

dengan luas lahan sekitar 90 hektar dan proyek Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi yang memiliki

luas lahan sekitar 700 hektar.

2. PENYEDIAAN LAHAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaannya memiliki lahan berkisar

1.472 hektar yang berlokasi di Kecamatan Serpong, Pasar Kemis, Cibitung, Cikarang dan Kecamatan

Cianjur. Pada akhir tahun 2007, Perseroan dan Anak Perusahaan akan memulai mengembangkan

lahannya yang berlokasi di Kota Serpong, Tangerang seluas 326 hektar untuk pengembangan suatu

mixed used development yang terdiri dari pembuatan gedung perkantoran, hotel, universitas, convention

center, town house termasuk sebesar 22,7 hektar untuk proyek mal yang terintegrasi dengan theme

park.

Tabel berikut menggambarkan rincian tanah berdasarkan lokasi yaitu:

Telah Sedang Akan Belum

No Lokasi Total Dikembangkan Dikembangkan Dikembangkan Dikembangkan

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

1 Kecamatan Serpong 699,38 (1) 296,61 77,20 325,57 -

2 Kecamatan Cianjur 79,43 - - - 79,43

3 Kecamatan Pasar Kemis 589,06 - - - 589,06

4 Kecamatan Cibitung 91,59 - - - 91,59

5 Kecamatan Cikarang 40,99 - - - 40,99

Total 1.500,45 296,61 77,20 325,57 801,07

(1) Termasuk tanah yang sedang dalam proses pembebasan sebesar 28 hektar.

10

3. ANALISA KEUANGAN

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut :

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004

Penjualan 182.385 152.016 116.772 96.803

Beban Pokok Penjualan 146.883 121.069 84.603 67.682

Laba Kotor 35.502 30.947 32.169 29.121

Beban Usaha 26.917 29.319 29.289 25.761

Laba Usaha 8.585 1.629 2.881 3.361

Pendapatan / (Beban) Lain-Lain (3.831) (420) (2.574) (92)

Laba Bersih 3.768 1.465 424 3.460

Jumlah Aktiva 2.539.069 2.357.243 2.277.750 2.097.827

Jumlah Kewajiban 1.172.398 1.136.845 1.084.807 950.807

Jumlah Ekuitas 1.359.233 1.213.907 1.186.452 1.140.528

a. Penjualan

Sebagian besar hasil penjualan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan penjualan tanah kavling siap

bangun dan penjualan rumah hunian siap jadi. Penjualan Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp182.385 juta yang terdiri dari penjualan tanah kavling

sebesar Rp148.977 juta dan penjualan rumah sebesar Rp33.408 juta.

Perbandingan Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005

Penjualan Perseroan tahun 2006 adalah sebesar Rp152.016 juta, meningkat Rp35.244 juta atau 30,18%

dibandingkan dengan penjualan tahun 2005 sebesar Rp116.772 juta. Kenaikan tersebut disebabkan

oleh meningkatnya penjualan tanah kavling pada tahun 2006 sebesar Rp29.208 juta dan penjualan

rumah sebesar Rp6.037 juta.

Peningkatan signifikan pada penjualan ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan tanah (kavling

dan luas tanah yang beserta bangunannya) sebesar 21,06% dan disertai dengan kenaikan harga jual

tanah kavling rata-rata per m2 sebesar 36,72%.

Perbandingan Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2005 dan tahun 2004

Penjualan Perseroan tahun 2005 adalah sebesar Rp116.772 juta, meningkat Rp19.969 juta atau 20,63%

dibandingkan dengan penjualan tahun 2004 sebesar Rp96.803 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh

meningkatnya penjualan tanah kavling pada tahun 2005 sebesar Rp14.410 juta dan penjualan rumah

sebesar Rp5.559 juta.

Peningkatan penjualan tahun 2005 ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan tanah (kavling

dan luas tanah yang beserta bangunannya) sebesar 12,12% dan disertai dengan kenaikan harga jual

tanah kavling rata-rata per m2 sebesar 24,39%.

Sebagai pengembang dan pengelolaan pemukiman, Perseroan memahami bahwa dengan

ketergantungan penjualan rumah dan tanah kavling, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan

di masa datang. Sehubungan dengan hal tersebut, selain secara konsisten Perseroan akan senantiasa

melakukan akuisisi lahan-lahan yang berlokasi strategis, Perseroan juga akan mengembangkan kawasan

proyeknya menjadi kawasan terpadu antara lain melakukan pengembangan dan pembangunan pusat

perbelanjaan, perkantoran yang dapat disewakan sehingga perolehan / pendapatan Perseroan dapat

lebih berkembang di masa datang.

11

Pendapatan penjualan bangunan rumah dan ruko beserta kavling tanahnya diakui dengan metode akrual

penuh (full accrual method) apabila proses penjualan telah selesai, harga jual akan tertagih, tagihan

penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan

diperoleh pembeli, dan penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada

pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi

berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

Pendapatan penjualan kavling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh (full accrual

method) jika jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan

jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli, harga jual akan tertagih, tagihan penjual tidak

subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa yang akan datang, proses

pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kavling

tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kavling tanah atau kewajiban untuk membangun

fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan

pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hanya kavling tanah saja yang

dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kavling tersebut.

b. Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan terdiri dari harga perolehan tanah, taksiran biaya pengembangan tanah serta

lingkungan, dan biaya pinjaman terdiri dari beban bunga, selisih kurs dan biaya pinjaman lainnya. Selisih

antara taksiran biaya pengembangan tanah dengan realisasinya dibebankan pada beban pokok penjualan

tanah pada saat setiap zona pengembangan tanah dinyatakan selesai dan siap untuk digunakan.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus

2007 adalah sebesar Rp146.883 juta yang terdiri dari beban pokok penjualan tanah kavling sebesar

Rp119.188 juta dan beban pokok penjualan rumah sebesar Rp27.695 juta.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005

Beban pokok penjualan tahun 2006 adalah sebesar Rp121.069 juta, mengalami peningkatan sebesar

Rp36.466 juta atau 43,10% dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu sebesar Rp84.603 juta. Kenaikan

tersebut disebabkan terutama dari meningkatnya beban pokok penjualan tanah kavling pada tahun 2006

sebesar Rp23.588 juta atau 86,27% dibandingkan dengan tahun 2005. Sedangkan beban pokok penjualan

rumah, terdapat kenaikan sebesar Rp12.878 juta atau sebesar 22,49% dibandingkan dengan tahun

2005. Peningkatan beban pokok penjualan pada tahun 2006 disebabkan (i) peningkatan volume penjualan

Perseroan; (ii) peningkatan biaya pengembangan tanah yang antara lain kenaikan biaya konstruksi dan

kapitalisasi beban bunga.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2005 dan tahun 2004

Beban pokok penjualan tahun 2005 adalah sebesar Rp84.603 juta, mengalami peningkatan sebesar

Rp16.921 juta atau 25,00% dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu sebesar Rp67.682 juta. Kenaikan

tersebut disebabkan terutama dari meningkatnya beban pokok penjualan tanah kavling pada tahun 2005

sebesar Rp11.483 juta atau 72,40% dibandingkan dengan tahun 2004. Sedangkan beban pokok penjualan

rumah, terdapat kenaikan sebesar Rp5.438 juta atau sebesar 10,49% dibandingkan dengan tahun 2004.

Peningkatan beban pokok penjualan pada tahun 2005 seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Peningkatan beban pokok penjualan pada tahun 2005 disebabkan peningkatan volume penjualan

Perseroan.

c. Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah

sebesar Rp35.502 juta. Laba kotor Perseroan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp30.947 juta, mengalami

penurunan sebesar Rp1.222 juta atau 3,80% dibanding dengan tahun 2005. Pada tahun 2005, Perseroan

membukukan laba kotor sebesar Rp32.169 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.048 juta atau

10,47% dibandingkan dengan tahun 2004. Laba kotor Perseroan pada tahun 2004 adalah sebesar

Rp29.121 juta.

12

Marjin laba kotor Perseroan yang berakhir pada periode 8 (delapan) bulan 2007 dan tahun-tahun 2006,

2005 dan 2004 telah menurun secara konsisten dengan marjin laba kotor masing-masing adalah 19,47%,

20,36%, 27,55%, dan 30,08%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan beban pokok penjualan

lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan.

d. Beban Usaha

Beban usaha Perseroan terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan

meliputi biaya promosi dan iklan, komisi penjualan, keperluan kantor, telepon dan listrik serta kendaraan

dan transportasi, sedangkan beban umum dan administrasi meliputi gaji, upah dan tunjangan, iuran dan

pajak daerah, penyusutan aktiva tetap, penyisihan imbalan pasca kerja karyawan, keperluan proyek,

telekomunikasi, beban konsultan, transportasi, pemeliharaan, asuransi, keamanan, dan lain-lain

Beban usaha Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah

sebesar Rp26.917 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp12.959 juta dan beban umum dan

administrasi sebesar Rp13.958 juta.

Perbandingan Beban Usaha selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005

Beban usaha Perseroan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp29.319 juta yang terdiri dari beban penjualan

sebesar Rp9.007 juta dan beban umum dan administrasi sebesar Rp20.312 juta. Beban usaha pada

tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp30 juta atau 0,10% dibandingkan dengan tahun 2005.

Pada tahun 2006 beban penjualan mengalami penurunan sebesar Rp2.051 juta atau sebesar 18,55%

dibandingkan dengan tahun 2005, sedangkan beban umum dan administrasi mengalami peningkatan

sebesar Rp2.081 juta atau sebesar 11,41% dibandingkan dengan tahun 2005. Penurunan beban penjualan

tersebut terutama disebabkan oleh penurunan promosi dan iklan sebesar Rp1.891 juta, sedangkan

peningkatan beban umum dan administrasi disebabkan terutama oleh (i) peningkatan beban gaji, upah

dan tunjangan Rp1.931 juta atau 17,77% dibandingkan dengan tahun 2005, (ii) peningkatan iuran pajak

dan daerah Rp922 juta atau 59,37% dibandingkan dengan tahun 2005, (iii) penurunan biaya keperluan

proyek sebesar Rp1.238 juta atau sebesar 59,35% dibandingkan dengan tahun 2005, (iv) peningkatan

penyisihan imbalan pasca kerja karyawan sebesar Rp465 juta atau sebesar 119,85% dibandingkan

dengan tahun 2005.

Perbandingan Beban Usaha selama 12 bulan pada tahun 2005 dan tahun 2004

Beban usaha Perseroan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp29.289 juta yang terdiri dari beban penjualan

sebesar Rp11.058 juta dan beban umum dan administrasi sebesar Rp18.231 juta. Beban usaha pada

tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar Rp3.528 juta atau 13,70% dibandingkan dengan tahun

2004. Pada tahun 2005 beban penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp2.014 juta atau sebesar

22,27% dibandingkan dengan tahun 2004, sedangkan beban umum dan administrasi mengalami

peningkatan sebesar Rp1.514 juta atau sebesar 9,06% dibandingkan dengan tahun 2004. Penurunan

beban penjualan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan (i) promosi dan iklan sebesar Rp932

juta dan (ii) peningkatan komisi penjualan Rp859 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi

disebabkan terutama oleh (i) peningkatan beban gaji, upah dan tunjangan Rp1.621 juta atau 17,54%

dibandingkan dengan tahun 2004, (ii) peningkatan iuran pajak dan daerah Rp784 juta atau 101,95%

dibandingan dengan tahun 2004, (iii) penurunan biaya keperluan proyek sebesar Rp 434 juta atau sebesar

17,22% dibandingkan dengan tahun 2004 dan (iv) penurunan penyisihan imbal pasca kerja karyawan

sebesar Rp 249 juta atau sebesar 39,09% dibandingkan dengan tahun 2004.

Beban usaha pada tahun 2004 adalah sebesar Rp25.761 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar

Rp9.044 juta dan beban umum dan administrasi sebesar Rp16.717 juta.

e. Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah

sebesar Rp8.585 juta. Laba usaha Perseroan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1.629 juta, mengalami

penurunan sebesar Rp1.252 juta atau 43,46% dibanding dengan tahun 2005. Pada tahun 2005, Perseroan

13

membukukan laba usaha sebesar Rp2.881 juta, mengalami penurunan sebesar Rp480 juta atau 14,28%

dibandingkan dengan tahun 2004. Laba usaha Perseroan pada tahun 2004 adalah sebesar

Rp3.3601 juta.

Marjin laba usaha Perseroan yang berakhir pada periode 8 (delapan) bulan 2007 dan tahun-tahun 2006,

2005 dan 2004 masing-masing adalah 4,71%, 1,08%, 2,47%, dan 3,47%.

f. Pendapatan / (Beban) Lain-Lain

Pendapatan / (beban) lain-lain Perseroan meliputi pendapatan bunga, beban bunga, dan lainnya. Pada

periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah dengan posisi beban

lain-lain sebesar Rp3.831 juta yang terdiri dari beban bunga dan beban lainnya sebesar Rp5.656 juta

dan pendapatan bunga sebesar Rp1.825 juta.

Perbandingan Pendapatan / (Beban) Lain-Lain selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005

Pendapatan / (beban) lain-lain Perseroan pada tahun 2006, membaik sebesar Rp2.154 juta atau 83,69%

dibandingkan dengan tahun 2005 yang terutama karena penurunan beban bunga sebesar Rp3.122 juta

atau 85,93% dibandingkan dengan tahun 2005.

Perbandingan Pendapatan / (Beban) Lain-Lain selama 12 bulan pada tahun 2005 dan tahun 2004

Pendapatan / (beban) lain-lain Perseroan pada tahun 2005, menambah sebesar Rp2.482 juta

dibandingkan dengan tahun 2004 yang terutama karena peningkatan beban bunga sebesar Rp3.241

juta dibandingkan dengan tahun 2004 dan penurunan provisi bank sebesar Rp1.150 juta.

g. Laba Bersih

Laba bersih Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah

sebesar Rp3.768 juta. Laba bersih Perseroan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1.465 juta, mengalami

peningkatan sebesar Rp1.041 juta atau 245,52% dibanding dengan tahun 2005. Pada tahun 2005,

Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp424 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.036 juta

atau 87,75% dibandingkan dengan tahun 2004. Laba bersihPerseroan pada tahun 2004 adalah sebesar

Rp3.460 juta.

Marjin laba bersih Perseroan yang berakhir pada periode 8 (delapan) bulan 2007 dan tahun-tahun 2006,

2005 dan 2004 masing-masing adalah 2,07%, 0,96%, 0,36%, dan 3,57%.

h. Pertumbuhan Aktiva

Pada tanggal 31 Agustus 2007, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp2.539.069 juta, meningkat

sebesar Rp181.826 juta atau 7,71% dibandingkan dengan jumlah aktiva sebesar Rp2.357.243 juta pada

tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan ini diakibatkan oleh (i) kenaikan kas, setara kas dan deposito

berjangka sebesar Rp137.232 juta, adanya pembukuan uang muka penjualan dan peningkatan

pendapatan, (ii) kenaikan persediaan dan tanah untuk dikembangkan sebesar Rp150.534 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp2.357.243 juta, meningkat

sebesar Rp79.493 juta atau 3,49% dibandingkan dengan jumlah aktiva sebesar Rp2.277.750 juta pada

tanggal 31 Desember 2005. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh kenaikan persediaan dan tanah

untuk dikembangkan sebesar Rp68.683 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2005, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp2.277.750 juta, meningkat

sebesar Rp179.293 juta atau 8,58% dibandingkan dengan jumlah aktiva sebesar Rp2.097.827 juta pada

tanggal 31 Desember 2004. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh kenaikan tanah untuk

dikembangkan dan persediaan sebesar Rp192.294 juta.

14

i. Pertumbuhan Kewajiban

Pada tanggal 31 Agustus 2007, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp1.172.398 juta, meningkat

sebesar Rp35.553 juta dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp1.136.845 juta pada tanggal

31 Desember 2006. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh (i) meningkatnya uang muka penjualan

Perseroan sebesar Rp118.220 juta, (ii) hutang usaha meningkat sebesar Rp41.385 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp1.136.845 juta,

meningkat sebesar Rp52.039 juta atau 4,80% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar

Rp 1.084.807 juta pada tanggal 31 Desember 2005. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh kenaikan

hutang bank sebesar Rp33.048 juta atau 5,47%. Hutang bank ini meningkat akibat dari merestrukturisasi

pinjaman Bank Mandiri dengan cara menurunkan pagu kredit dan menggabungkan seluruh fasilitas

kredit investasi dan IDC atas kredit investasi menjadi fasilitas modal kerja. Selain itu beban bunga tahun

berjalan yang belum dibayar dijadikan sebagai tunggakan bunga yang dijadwalkan. Selain itu, peningkatan

tersebut juga diakibatkan oleh penambahan uang muka penjualan sebesar Rp4.716 juta dan penambahan

saldo hutang hubungan istimewa sebesar Rp9.000 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2005, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp1.084.807 juta,

meningkat sebesar Rp134.000 juta atau 14,09% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar

Rp950.807 juta pada tanggal 31 Desember 2004. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh (i) kenaikan

hutang bank sebesar Rp40.168 juta yang disebabkan dari kenaikan saldo kredit investasi Interest During

Construction II dari Bank Mandiri sebesar Rp38.363 juta, (ii) penambahan uang muka penjualan sebesar

Rp66.841 juta dan (iii) penambahan beban masih harus dibayar sebesar Rp26.252 juta yang merupakan

bunga pinjaman.

j. Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat 11,97% dan menjadi Rp1.359.233 juta per tanggal 31 Agustus 2007 dari

sebelumnya Rp1.213.907 juta pada tanggal 31 Desember 2006 yang terutama disebabkan peningkatan

proforma modal yang timbul dari transaksi restrukturiasi sepengendali.

Jumlah ekuitas meningkat 2,31% dan menjadi Rp1.213.907 juta per tanggal 31 Desember 2006 dari

sebelumnya Rp1.186.452 juta pada tanggal 31 Desember 2005 yang terutama disebabkan modal

ditempatkan dan disetor penuh dan modal disetor lainnya.

Jumlah ekuitas meningkat 4,03% dan menjadi Rp1.186.452 juta per tanggal 31 Desember 2005 dari

sebelumnya Rp1.140.528 juta pada tanggal 31 Desember 2004 yang terutama disebabkan modal disetor

lainnya.

k. Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka

pendeknya yang terutama bersumber pada arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des 2006 31 Des 2005 31 Des 2004

(8 bulan) (12 bulan) (12 bulan) (12 bulan)

Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 146.955 55.224 40.412 (5.882)

Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas investasi (111.394) (65.603) (111.677) (49.206)

Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 60.869 16.858 45.004 70.979

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih dari aktivitas operasi disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran

kepada kontraktor, pemasok, dan untuk kegiatan operasional.

15

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama merupakan penambahan tanah untukdikembangkan dan disebabkan karena kenaikan / penurunan deposito berjangka.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama diperoleh dari modal disetor lainnya, hutang hubunganistimewa dan hutang bank. Dana yang diperoleh dari aktivitas ini digunakan untuk pembayaran bungadan hutang bank.

l. Solvabilitas dan Rentabilitas

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aktivaatau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Kewajiban dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)2. Jumlah Kewajiban dibagi dengan Jumlah Aktiva (Solvabilitas Aktiva)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan2004 masing-masing 86,25%; 93,65%; 91,43% dan 83,37%. Sedangkan Solvabilitas Aktiva Perseroanpada tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing 46,17%; 48,23%;47,63% dan 45,32%.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin), Imbal HasilInvestasi (Return On Assets) dan Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity). Rasio ini menggambarkankemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan.Margin Laba Bersih Perseroan per tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004masing-masing 2,07%; 0,96%; 0,36% dan 3,57%.

2. Imbal Hasil Investasi (Return On Assets) adalah rasio dari perputaran aktiva dalam menghasilkanlaba. Imbal Hasil Investasi Perseroan per tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan2004 masing-masing 0,15%; 0,06%; 0,02% dan 0,16%.

3. Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. Imbal HasilEkuitas Perseroan per tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing0,28%; 0,12%; 0,04% dan 0,30%.

4. PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha industri pengelolaan dan pembangunan perumahanmemiliki prospek yang cerah. Prospek cerah yang dimaksud adalah permintaan perumahan, lahankomersial dan sarana rekreasi masih sangat besar. Hal-hal tersebut dikarenakan beragam faktor yangsangat menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha industri ini, diantaranya adalah :

a. Perkembangan perekonomian Indonesia berada pada titik terendah dalam kurun waktu sepuluhtahun terakhir yang diakibatkan oleh keadaan politik yang tidak stabil. Namun beberapa tahunbelakangan ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Berdasarkan studiyang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), pertumbuhan Produk Domestik Bruto diIndonesia diperkirakan sebesar 6% in 2007 dengan tingkat bunga dan laju inflasi yang menurun.Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa iklim usaha Indonesia akan membaik dan dapatmeningkatkan investasi di Indonesia. Hal tersebut juga dapat berdampak meningkatnya penghasilanper kapita Indonesia dan meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan iklim yang positif tersebut,hal ini akan membuka peluang yang positif bagi perindustrian properti atas meningkatnya permintaanperumahan dan pasar ritel dan pusat perbelanjaan.

16

b. Tingginya tingkat populasi yang diikuti dengan urbanisasi di daerah Jabodetabek, regulasi pemerintah

yang semakin kondusif, perubahan kebijakan perpajakan, semakin berkembangnya institusi finansial

yang memberikan produk-produk KPR yang diiringi dengan tingkat bunga KPR yang semakin

kompetitif, serta membaiknya indikator keuangan lainnya yang dapat memicu peningkatan daya

beli masayarakat, hal tersebut diatas dapat membuka peluang yang positif terhadap prospek usaha

Perseroan.

Selain membaiknya perekonomian sebagaimana tercermin pada uraian diatas, prospek usaha Perseroan

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dimiliki Perseroan antara lain sebagai berikut :

a. Meningkatnya permintaaan akan tanah pemukiman dan meningkatnya harga tanah di lokasi Serpong–

Tangerang yang tercermin dengan perkembangan rata-rata harga tanah sebesar 12% per tahun.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Procon Property Research Paper Indonesia – Market

Analysis pada pertengahan tahun 2006, kenaikan harga tanah di Kawasan Alam Sutera untuk periode

Desember 2005 sampai dengan Juni 2006 adalah sebesar 16%;

b. Perseroan memiliki persediaan lahan yang cukup luas untuk pengembangan bisnis di masa depan;

c. Jalan tol merupakan infrastruktur utama yang menghubungkan kota Jakarta menuju lokasi Alam

Sutera, dengan adanya pintu tol yang menghubungkan jalan tol Jakarta-Merak dengan Alam Sutera

yang rencananya akan selesai pembangunannya kuartal ketiga tahun 2008, maka lokasi Alam

Sutera dapat dicapai melalui tol secara langsung dari arah Jakarta;

d. Tempat rekreasi yang lengkap dengan sarana olahraga seperti: Alam Sutera Sports Club, Alam

Sutera Familiy Park dan lainnya. Perseroan dan Anak Perusahaan juga telah mempersiapkan pusat

perbelanjaan / mal dengan lahan berkisar 22,75 hektar dengan konsep sebuah pusat perbelanjaan

yang terintegrasi dengan pusat rekreasi. Fasilitas ini memberikan dua keuntungan, yaitu sebagai

sarana bagi pemukim untuk berekreasi dan berbelanja tanpa harus keluar kota, dan kedua

memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai salah satu alternatif

pendapatan tetap yaitu atas penyewaan mal;

e. Lokasi Alam Sutera yang berkonsep dekat dengan alam dan asri, memberikan nilai keindahan bagi

pemukim yang akan merasakan suasana alami beserta kualitas udara yang bersih dimana merupakan

salah satu keuntungan utama yang dapat diperoleh bagi pemukim maupun calon pemukim.

5. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Melihat potensi dan prospek yang positif dalam industri ini, Perseroan dan Anak Perusahaan menetapkan

beberapa langkah strategi utama antara lain :

a. Pemanfaatan aspek lokasi yang strategis atas tanah-tanah yang dimiliki Perseroan dan Anak

Perusahaan dengan merancang proyek yang mengedepankan aspek lokasi yang prima dan segmen

pasar yang tepat sasaran;

b. Meningkatkan akses ke dalam kawasan proyek-proyek Perseroan dan Anak Perusahaan dengan

penambahan akses-akses yang meningkatkan kemudahan dan memberikan nilai tambah atas

kawasan yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan;

c. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur kelas satu pada lahan-lahan milik Perseroan dan Anak

Perusahaan dan menjaga kualitas pengembangan proyek hunian, komersial, perkantoran, sarana

perbelanjaan, dan sarana rekreasi yang prima melalui perencanaan yang matang;

d. Penambahan jumlah tanah yang berlokasi strategis. Pemilihan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan

akan senantiasa mengedepankan lokasi tanah yang strategis yang dapat memberikan nilai tambah

bagi para pemegang saham;

17

e. Senantiasa berfokus untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan konsumennya dengan

penyediaan jasa yang prima, meningkatkan strategi pemasaran yang efisien, efektif dan kena sasaran;

f. Memiliki fokus untuk melakukan penetrasi pasar melalui penyediaan jasa dan produk yang menyeluruh

melalui pengembangan mixed used development yang mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi

tanpa mengenyampingkan konsep pengembangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang

mengutamakan keasrian, keamanan dan kesehatan;

g. Perencanaan keuangan yang matang;

h. Perluasan segmentasi usaha;

i. Menjaga dan mengembangkan tim yang berpengalaman; serta

j. Mengembangkan proyek-proyek pada lahan-lahan (land bank) yang saat ini dimiliki oleh Perseroan

dan Anak Perusahaan baik di kawasan Alam Sutera maupun kawasan lainnya serta mengembangkan

proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan.

ANALISA DAN PANDANGAN MANAJEMEN

Stabililitas dan apresiasi nilai tukar rupiah, penurunan laju inflasi dan penurunan suku bunga mendorong

pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Pertumbuhan ekonomi juga dipercaya akan meningkat seiring

dengan penetapan regulasi yang kondusif bagi sektor properti seperti perpanjangan HGB, perlakuan

pajak yang sejajar bagi investor lokal dan luar negeri. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Perseroan memiliki

pandangan yang optimis terhadap kondisi sektor usaha properti ke depannya.

Saat ini, Perseroan sedang mengembangkan beberapa proyek seperti cluster perumahan dan kawasan

komersial. Beberapa proyek akan diselesaikan pada awal tahun 2008. Penyelesaian proyek ini akan

meningkatkan kondisi likuiditas Perseroan yaitu menambah arus kas operasi yang akan diterima. Namun,

pada saat yang sama, sebagai perusahaan yang terus menerus berkembang dan memproduksi,

Perseroan juga memiliki proyek-proyek yang memasuki tahun-tahun awal pengembangan. Hal ini

menjadikan pengurangan kas operasi terhadap likuiditas Perseroan. Dengan terlaksananya Penawaran

Umum ini, posisi kas Perseroan akan meningkat pada awal tahun 2008. Peningkatan dana yang tersedia

akan 100% (seratus persen) digunakan oleh Perseroan untuk mengembangkan proyek mal. Untuk

mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pembangunan dan penyelesaian proyek ini, Perseroan

telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan risiko antara lain menyiapkan sumber dana eksternal,

memilih kontraktor dan konsultan yang berpengalaman di bidangnya, melakukan perlindungan asuransi

serta mematuhi dan berpegang kepada peraturan yang berlaku. Perseroan akan memiliki tren arus kas

positif dengan penyelesaian mega proyek mal untuk beberapa tahun kedepan.

Dengan adanya tingkat urbanisasi yang tinggi, khususnya pada kota-kota di Indonesia, dan perubahan

gaya hidup akan berdampak pada naiknya permintaan atas perumahan. Di Indonesia sendiri, permintaan

akan produk properti diindikasikan dengan stabilnya tingkat okupansi sektor perumahan, komersial dan

hotel. Perubahan kondisi demografi pasar juga mempunyai dampak terhadap penjualan Perseroan.

Terkait erat dengan sensitivitas industri properti terhadap perubahan kondisi pasar dan perubahan gaya

hidup, metode penjualan yang diterapkan oleh Perseroan dipercaya dapat meminimalisasi dampak dari

kedua hal di atas. Metode yang digunakan saat ini adalah metode direct selling, corporate networking

dan outsourcing dimana metode-metode tersebut dapat membantu menstabilkan penjualan Perseroan.

Posisi Perseroan saat ini di kota Serpong sebagai salah satu pengembang terbesar yang telah berhasil

menjual sedikitnya 2.887 rumah dan 1.278 tanah kavling. Terdapat beberapa hal yang berpengaruh

terhadap posisi Perseroan antara lain perubahan harga, negosiasi dengan pemasok, dan diversifikasi

produk. Pengembangan produk-produk baru yang memiliki konsep dan penawaran yang berbeda dengan

produk-produk yang terdapat di pasaran dipercaya oleh manajemen akan menjadi nilai jual Perseroan

dan mendorong peningkatan kuantitas penjualan baik itu tanah kavling, bangunan, area komersial maupun

rental space oleh Perseroan.

18

MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan tata kelola perusahaan yang

baik (Good Corporate Governance), di mana Perseroan sedang membentuk internal audit serta memiliki

Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelasakan pada Bab V mengenai risiko, Perseroan

menerapkan manajemen risiko sebagai berikut :

Untuk mengatasi persaingan usaha Perseroan selalu berusaha menjadi trend setter dengan melakukan

inovasi-inovasi baru dan menerapkan konsep yang berbeda namun matang di setiap proyek yang

dikembangkannya. Perseroan juga menjaga mutu atau kualitas dari produk-produknya dan harga jual

yang bersaing serta menjalankan layanan purna jual yang berkualitas dan konsekuen.

Untuk mengatasi risiko keuangan, Perseroan senantiasa melakukan perencanaan keuangan yang matang

dan prudent yang bertujuan memastikan ketersediaan dana untuk pembangunan proyek-proyek,

kewajaran nilai-nilai proyek Perseroan, likuiditas, rasio-rasio keuangan dan mengoptimalkan penggunaan

dana.

Untuk mengatasi risiko gugatan hukum, dalam proses pembelian tanah Perseroan selalu melakukan

penelahaan atas kepemilikan dan kelengkapan surat-surat untuk menghindari kemungkinan adanya

tuntutan dan sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah di kemudian hari.

Untuk mengatasi tertundanya penyelesaian proyek, Perseroan melakukan proses pemilihan yang lebih

ketat dan selektif dalam penunjukkan para kontraktor yang didasari oleh pengalaman kontraktor tersebut.

Selain itu, Perseroan akan memberikan pinalti yang mengikat kepada para kontraktor apabila persyaratan

dan kondisi yang mencakup kualitas produk, ketepatan penyelesaian dan kesesuaian biaya dengan

anggaran yang disetujui, tidak terpenuhi / tercapai.

Untuk mengatasi risiko berkurangnya lahan yang berlokasi strategis untuk rencana pengembangan,

Perseroan akan terus melakukan identifikasi dan akuisisi lahan-lahan potensial baru yang berlokasi

strategis. Perseroan juga akan terus membina hubungan dengan para pemilik lahan dan agen-agen

penjual tanah untuk mendapatkan harga akuisisi terbaik.

Untuk mengatasi risiko fluktuasi kondisi ekonomi makro di pasar properti, Perseroan memiliki rencana

untuk memperluas segmentasi pasar terutama untuk menghasilkan pendapatan yang berulang (recurring

income) dari sektor komersial sehingga pendapatan Perseroan lebih stabil dan tidak terlalu bergantung

kepada kondisi ekonomi makro.

Untuk mengatasi dampak bencana alam dan kebakaran, Perseroan mengantisipasi dampak kebakaran

melalui asuransi, dimana Perseroan mengasuransikan aktiva tetap dan persediaan Perseroan,

menyediakan fire hydrant di setiap cluster-clusternya dan memiliki unit pemadam kebakaran tersendiri di

kawasan Alam Sutera. Perseroan juga melakukan review secara berkala terhadap besarnya nilai

pertanggungan dari aset tersebut untuk menjaga agar nilainya masih wajar. Untuk mengantisipasi bencana

banjir, Perseroan telah melengkapi dirinya dengan sistem antisipasi yang terintegrasi yaitu saluran air

sebesar 2m2 di setiap sisinya dan absorption pit atau percolation pit.

19

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap industri pengembang perumahan / komersial tidak terlepas

dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai

tantangan dan risiko. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi

usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing

risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut:

RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Industri properti merupakan salah satu industri yang memiliki persaingan yang cukup ketat. Sebagian

besar pengembang menawarkan produk yang homogen dilihat dari beberapa faktor seperti lokasi, fasilitas

dan sarana prasarana pendukung, infrastruktur, pelayanan dan harga. Perseroan saat ini sedang

memfokuskan diri pada pengembangan produknya di kota Serpong. Dalam pengembangan tanah di

kota Serpong, Perseroan dan Anak Perusahaan harus bersaing dengan beberapa pengembang yang

juga mengembangkan beberapa lokasi pemukiman di kota Serpong dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, Bekasi).

Untuk mempertahankan dan mengembangkan posisi pasar, Perseroan dan Anak Perusahaan akan terus

menerus konsekuen menjalankan layanan purna jual dengan menjual produk yang berkualitas baik serta

memberi tambahan fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana, serta kenyamanan dan keamanan.

Kegagalan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mengantisipasi dan / atau mencermati persaingan

usaha disekitarnya akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik

dari segi lokasi, harga, kelengkapan sarana dan prasarana, maupun kualitas pelayanan sehingga

memungkinkan berkurangnya permintaan atas produk Perseroan dan Anak Perusahaan, yaitu penjualan

area pemukiman maupun komersial. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan, laba bersih dan kinerja

Perseroan dan Anak Perusahaan.

2. Risiko Keuangan

Perseroan dan Anak Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha sebagai pengembang kawasan

pemukiman, komersial, dan sarana rekreasi yang membutuhkan pendanaan dimuka yang cukup besar

untuk menyelesaikan proyek-proyeknya. Perseroan dan Anak Perusahaan sendiri juga menghadapi fakta

bahwa aset yang dimilikinya bukan termasuk aset likuid yang dapat diubah menjadi uang dalam waktu

singkat sehingga tidak menutup kemungkinan Perseroan mengalami kesulitan untuk membiayai proyek-

proyeknya. Untuk meminimalisasikan risiko ini, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan pemasaran

sebagian besar dengan strategi penjualan dimuka (pre-selling) dimana pembayaran dilakukan sebelum

pembangunan proyek dilaksanakan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan dana Perseroan

dan Anak Perusahaan. Apabila dana yang tersedia di dalam internal tidak dapat mencukupi kebutuhan

dana proyek, Perseroan dan Anak Perusahaan dapat memperoleh dana dari pihak ketiga. Namun, sumber

pembiayaan dari pihak ketiga ini tidak menjamin Perseroan mendapatkan persyaratan yang

menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Keterlambatan ketersediaan dana ini serta ketidakcocokannya dengan jadual penyelesaian proyek,

rencana pengembangan proyek dan persyaratan yang kurang kompetitif, dapat mempengaruhi

penyelesaian dan performa proyek yang pada akhirnya mempengaruhi laba bersih dan kinerja Perseroan

dan Anak Perusahaan.

20

3. Risiko Gugatan Hukum

Perseroan dan Anak Perusahaan membebaskan tanah dari penduduk setempat atau dari Pihak-pihak

lain berdasarkan Surat Izin Lokasi dan Pembebasan Hak / Pembelian Tanah dari Pemerintah Daerah

setempat. Namun, dalam proses perolehan hak atas tanah tersebut terdapat kemungkinan adanya

sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah. Jika terjadi sengketa, dapat

menunda dan menghentikan proses pembelian tanah oleh kedua pihak serta dapat mengakibatkan

tertundanya perolehan Hak Guna Bangunan atas tanah bersangkutan. Perolehan atas tanah ini tidak

menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum. Apabila hal ini terjadi maka dapat berdampak negatif

bagi arus kas dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

4. Risiko Keterlambatan Penyelesaian

Kinerja dan performa finansial Perseroan terkait erat dengan pengembangan, pemasaran dan penjualan

proyek yang sesuai dengan jadual dan anggaran. Penyelesaian proyek dipengaruhi oleh beberapa faktor,

termasuk keterlambatan penerbitan izin-izin persetujuan serta surat-surat lainnya dari Pemerintah,

ketersediaan bahan bangunan, biaya konstruksi, ketergantungan kepada kontraktor, kekurangan tenaga

buruh, kondisi cuaca, bencana alam, serta perubahan kebijakan dan peraturan oleh Pemerintah. Faktor-

faktor di atas tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa proyek-proyek, baik yang

sedang dikembangkan maupun yang akan dikembangkan, dapat berhasil diselesaikan tanpa mengalami

keterlambatan. Risiko ini akan berdampak pada pendapatan, laba bersih, arus kas dan kinerja Perseroan

dan Anak Perusahaan.

5. Risiko Berkurangnya Lahan Yang Berlokasi Strategis

Hal terpenting dalam industri pengembangan dan pembangunan tanah dan bangunan adalah memiliki

lahan yang berlokasi strategis. Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan tidak berhasil untuk menambah

lahan, sehingga di kemudian hari dapat terjadi keadaan dimana Perseroan dan Anak Perusahaan akan

kehabisan lahan untuk dijual / dikembangkan. Dengan demikian hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja

dan kesinambungan Perseroan dan Anak Perusahaan.

6. Risiko Pemeliharaan dan Pengelolaan

Risiko pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas umum dan sosial

yang kurang optimal akan mempengaruhi minat penghuni baik yang baru maupun yang telah ada, sehingga

dapat mengakibatkan penurunan kuantitas pada penjualan tanah dan bangunan, harga jual, yang pada

akhirnya akan mempengaruhi pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

7. Risiko Dampak Lingkungan

Sebagai suatu Perusahaan yang mengelola kawasan pemukiman dan komersial yang terintegrasi,

Perseroan dan Anak Perusahaan dihadapkan pada masalah limbah baik cair maupun padat yang

dihasilkan oleh kawasan tersebut. Selain masalah kelestarian, Perseroan dan Anak Perusahaan menyadari

untuk memenuhi peraturan Pemerintah mengenai kebijakan dampak lingkungan. Peraturan Pemerintah

ini membebankan pemilik properti dengan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pengelolaan bahan-

bahan limbah yang berbahaya dimana kelalaian dalam menaati peraturan-peraturan ini mempunyai

implikasi hukuman dan sanksi-sanksi lainnya yang mungkin cukup material. Perseroan dan Anak

Perusahaan memiliki risiko bukan hanya dari lahan yang sedang dikembangkannya saat ini, namun juga

pada lahan-lahan yang akan diakuisisinya di masa depan yaitu risiko dimana lahan-lahan tersebut memiliki

komponen kewajiban lingkungan hidup yang tidak diketahui oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Risiko

ini pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan, laba bersih, kinerja dan kesinambungan Perseroan

dan Anak Perusahaan.

21

8. Risiko Ketergantungan Pada Pendapatan Anak Perusahaan

Saat ini seluruh pendapatan Perseroan berasal dari AGR. Dengan demikian pada saat ini, Perseroanmempunyai ketergantungan yang sangat signifikan pada kegiatan maupun pendapatan dari AnakPerusahaannya, AGR. Apabila terjadi penurunan kinerja dari Anak Perusahaan, hal tersebut akanmempengaruhi tingkat pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan. Selain itu, jika Perseroan danAnak Perusahaan memiliki kewajiban yang mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan dengan syarat-syarat tertentu (pre-conditions / negative covenants) yang dapat membatasi perolehan dan penggunaandana yang pada akhirnya mempengaruhi likuiditas dan kinerja Perseroan.

RISIKO-RISIKO UMUM PERSEROAN

1. Risiko Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat

Kondisi pertumbuhan pasar properti tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dan moneter, serta kondisipolitik Indonesia. Dengan perkembangan ekonomi dan moneter yang membaik serta kondisi politik yangstabil saat ini menyebabkan peningkatan perkembangan properti yang cukup baik di Indonesia. Namundemikian, pertumbuhan ini belum tentu meningkat secara berkelanjutan dan dapat pula mengakibatkanpenurunan. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh tren musiman (cyclical) perekonomian Indonesiadan indikator-indikator makro ekonomi Indonesia yang terjadi di luar kendali Perseroan dan AnakPerusahaan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, dapat mengakibatkan menurunnya kegiatanproperti di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi keuangan, dan prospekpertumbuhan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Selain itu, kelangsungan industri properti juga akan tergantung kepada daya beli masyarakat / konsumen.Kenaikan tingkat suku bunga pinjaman pada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dapat mempengaruhiusaha di segala bidang properti akibat dari meningkatnya angsuran yang harus dibayar oleh konsumen.

Apabila perekonomian negara lemah atau mengalami kelesuan yang berkepanjangan, maka investasiakan menjadi kurang menarik karena biaya investasi menjadi tinggi dan daya beli masyarakat menurun.Hal tersebut akan mengurangi pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

2. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan

Kondisi sosial, politik dan keamanan di dalam negeri yang diakibatkan dari memburuknya kondisiperekonomian, dapat mempengaruhi stabilitas usaha di segala bidang termasuk bidang properti dimanamemburuknya kondisi tersebut juga merupakan faktor di luar kendali Perseroan dan Anak Perusahaan.Kerusuhan atau gejolak sosial serta adanya ancaman terorisme, dapat mengakibatkan ketidakstabilanpolitik. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan Pemerintah, perubahan tatananpolitik, dan ekonomi. Gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan ketidakpastian yang secara langsungmaupun tidak langsung dapat memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia yang pada akhirnyaakan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dimana akanmenurunkan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

3. Risiko Kebijakan / Peraturan Pemerintah

Seperti halnya semua industri, kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dipengaruhi olehperubahan kebijakan Pemerintah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintahdapat menerbitkan dan menerapkan kebijakan baru di bidang perumahan dan properti. Risiko yangdihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan / Peraturan Pemerintahantara lain kemungkinan perubahan kebijakan tata kota dan tata ruang (zoning), tuntutan Pemerintahterkait dengan standar bangunan, peraturan Pemerintah terkait dengan rasio sarana prasarana denganluasan kawasan pemukiman dan komersial, perubahan persyaratan pemberian izin-izin, penerapandan pengenaan tarif pajak antara lain PPN, PPh, BPHTB, PPn-BM dan lainnya, serta pembatasankepemilikan properti. Apabila kebijakan / peraturan tersebut diterapkan, maka dapat menyebabkanberkurangnya nilai ekonomis suatu proyek, peningkatan biaya pengelolaan untuk menjamin kesesuaianproyek Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kebijakan / peraturan Pemerintah dan berkurangnyajumlah unit dan lahan yang akan dijual, selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatanusaha, kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan Perseroan dan Anak Perusahaan.

22

4. Risiko Bencana Alam

Bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia seperti gempa bumi maupun banjir, tidak menutup

kemungkinan untuk dapat terjadi kembali di wilayah Indonesia di masa datang dan tidak dapat dikendalikan

oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Apabila hal ini terjadi kembali dapat mempengaruhi kegiatan

Perseroan dan Anak Perusahaan baik di kawasan proyek maupun distribusi pasokan bahan baku. Selain

itu, Pemerintah Indonesia juga membutuhkan banyak biaya untuk pemulihan dan pertolongan daerah-

daerah yang terkena bencana alam. Biaya-biaya ini dapat memberatkan kondisi keuangan Pemerintah

yang dapat berdampak kepada kondisi bisnis dan perekonomian keseluruhan Indonesia. Kemungkinan

sentimen negatif yang dialami oleh perekonomian Indonesia ini akan dapat mempengaruhi kegiatan

usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

23

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN

AUDITOR INDEPENDEN

Setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 27 Nopember 2007, tidak ada kejadian penting

yang cukup berarti dan relevan untuk diungkapkan dalam Prospektus ini.

24

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Adhihutama Manunggal berdasarkan Akta Pendirian No.15 tanggal

3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat

Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari 1994 dan telah didaftarkan pada register

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal

5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994,

Tambahan No.3973.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana disebutkan di bawah

ini :

1. Akta Risalah Rapat No.256 tanggal 10 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo,

S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4967HT.01.04.TH.1998 tanggal 12 Mei 1998 serta

Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat pada tanggal 12 Mei 1998 berdasarkan

Surat No.C2-HT.01.04-A.4117 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran

Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No.3990/BH.09.03/II/99 tanggal 22 Februari 1999,

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 5 Nopember 1999,

Tambahan No. 7503.

2. Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham No.94 tanggal 23 April 2007 yang dibuat oleh

Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan

No.W7-05242.HT.01.04.TH. 2007 tanggal 8 Mei 2007 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran

Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 721/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007,

dan telah didaftarkan pada kantor pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah

No. 721/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia

untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara

Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan No. 26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007

yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.111 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi

Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09419 HT.01.04-TH.2007,

serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di

Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan

No. 26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris

di Jakarta. Akta tersebut merubah status Perseroan menjadi perusahaan fasilitas Penanaman Modal

Asing, serta merubah pasal 1 ayat (1), pasal 5 sampai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan,

yang mengakibatkan perubahan nama Perseroan menjadi PT Alam Sutera Realty.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.162 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi

Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09583 HT.01.04-TH.2007

tanggal 30 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam

proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, berdasarkan

Surat Keterangan No. 26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi

Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta.

25

Anggaran Dasar Perseroan kemudian terakhir diubah dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada

Masyarakat berdasarkan Akta Berita Acara RULBPS Perseroan No. 71 tanggal 19 September 2007

yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan

No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan pemberitahuannya telah diterima dan

dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat

No.C-UM.HT.01.10-1912 tanggal 1 Nopember 2007. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan

pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan

oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan bukti pembayaran Tambahan Berita

Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Akta tersebut antara lain

merubah nama Perseroan menjadi “PT Alam Sutera Realty Tbk.”, merubah nilai nominal saham dan

merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta Berita

Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 71 tanggal 19 September 2007

yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan serta kegiatan

usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan. Untuk

mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut:

a. membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan pembangunan perumahan dan bertindak

sebagai pengembang (developer);

b. membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan real estate, pusat pertokoan dan

perkantoran;

c. membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan biro bangunan termasuk perencana,

pelaksana, pengawas, pemborong dan pemelihara, baik untuk bangunan-bangunan gedung, pabrik,

jalan, jembatan, landasan, irigasi, waduk, dermaga, konstruksi besi, pembuatan sumur artesis dan

lain-lain bangunan sarana dan prasarana, maupun untuk pekerjaan-pekerjaan teknik sipil lainnya

basah ataupun kering di kawasan tersebut di atas;

d. mengembangkan daerah pemukiman, perkantoran, termasuk pelepasan hak atas tanah, pengurukan,

pemetakan, pengukuran, penggalian dan penimbunan tanah, peluasan lahan di pantai (reklamasi),

pemasangan instalasi-instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi dan seluruh faktor penunjang

yang berkaitan dengan pembangunan suatu daerah;

e. menjual tanah-tanah yang telah dikembangkan berupa tanah-tanah kavling, berikut bangunannya.

Sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh izin-

izin sebagai berikut :

a. Izin-izin yang diperoleh Perseroan dari Pemerintah:

Perseroan

- Perseroan telah memperoleh Keputusan Bupati Cianjur No. 505/Kep.202-KP/2002 tanggal

22 Juli 2002 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas + 150 (seratus lima puluh) hektar di

Desa Cimacan dan Ciloto, Kecamatan Pacet untuk keperluan pengembangan pembangunan

perumahan resort, cottage, kegiatan wisata dan fasilitas penunjang lainnya atas nama

PT Adhihutama Manunggal;

- Perseroan telah memperoleh hasil Penelitian Lapangan No.460/29/II/2002 tanggal 2 September

2002 mengenai Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi

untuk Perumahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang; dan

- Perseroan telah memperoleh Keputusan Walikota Tangerang No. 460-113-2002 tanggal

3 September 2002 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan,

tanah seluas + 1.650.000 m2 terletak di Kelurahan Panunggangan Timur, Kunciran, Kunciran

Indah dan Pinang, Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Propinsi Banten atas nama

PT Adhihutama Manunggal.

26

PT Alfa Goldland Realty

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.593.82/SK.228.S/AGR-

DA/104 tanggal 1 Februari 1984 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas + 700 Ha,

terletak di Desa Panunggangan, Kecamatan Cipondoh, dan Desa Pondok Jagung, Desa

Pakulonan, Kecamatan Serpong Kabupaten Daerah Tk.II Tangerang untuk mendirikan

perumahan (real estate) atas nama PT Alfa Goldland Realty, yang terakhir kali telah diperpanjang

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang No.460.04-

SK.051.P tanggal 4 Mei 1994.

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No.645/575-DB/1997 tanggal

17 Nopember 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan kantor proyek

2 kepada PT Alfa Goldland Realty, yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jl. Alam Utama

Kav.2, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Tangerang;

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No.643.1/576-DB/1997 tanggal

17 Nopember 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Wisata

Perang-perangan (Paint Ball Game) kepada PT Alfa Goldland Realty, yang beralamat di

Perumahan Alam Sutera, Jl. Alam Utama Kav.2, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong,

Tangerang;

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No.644.1/578-DB/1997 tanggal

17 Nopember 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Pusat Jajan

(Food Court) kepada PT Alfa Goldland Realty, yang beralamat di Perumahan Alam Sutera,

Jl. Alam Utama Kav.2, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Tangerang;

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No.645/579-DB/1997 tanggal

17 Nopember 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan kantor

pengelola kawasan kepada PT Alfa Goldland Realty, yang beralamat di Perumahan Alam Sutera,

Jl. Alam Utama Kav.2, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Tangerang;

- Keputusan Bupati Tangerang No.643/07- DTRB/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Izin

Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Family Park / Leisure center kepada PT Alfa

Goldland Realty / Soelaeman Soemawinata, yang beralamat di Wisma Argo Manunggal Lt.18,

Jl. Gatot Subroto Kav.22, Jakarta Selatan;

- Keputusan Bupati Tangerang No.643.1/10-DTRB/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Izin

Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Club House kepada PT Alfa Goldland Realty

/ Soelaeman Soemawinata, yang beralamat di Wisma Argo Manunggal Lt.18, Jl. Gatot Subroto

Kav.22, Jakarta Selatan; dan

- Keputusan Bupati Tangerang No.643/890-DTRB/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Izin

Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Taman Rekreasi kepada PT Alfa Goldland

Realty / Soelaeman Soemawinata, yang beralamat di Wisma Argo Manunggal Lt.18, Jl. Gatot

Subroto Kav.22, Jakarta Selatan.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan

Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut :

Tahun 1993 (Pendirian)

Sesuai dengan Akta Pendirian No.15 tanggal 3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari

1994 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah

No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal 5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994, Tambahan No.3973. Komposisi permodalan dan susunan

Pemegang Saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

27

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 20.000 20.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 5.000.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Tunas Koralindo 3.000 3.000.000.000 60,00

The Lin I 600 600.000.000 12,00

The Hui Chin 450 450.000.000 9,00

The Nin King 400 400.000.000 8,00

The Wen Jun 400 400.000.000 8,00

Karman Widjaja 150 150.000.000 3,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 15.000 15.000.000.000

Tahun 1994

Sesuai Akta Jual Beli Saham No.388 tanggal 19 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana The Ning King menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan

sebanyak 400 (empat ratus) saham kepada Ny. Angeline Sutedja. Dengan adanya perubahan tersebut

di atas, maka komposisi permodalan dan sususan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 20.000 20.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000 5.000.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Tunas Koralindo 3.000 3.000.000.000 60,00

Angeline Sutedja (d/h The Lin I) 1.000 1.000.000.000 20,00

Marcia Sutedja (d/h The Hui Chin) 450 450.000.000 9,00

Aurelia Wynn Sutedja (d/h The Wen Jun) 400 400.000.000 8,00

Karman Widjaja 150 150.000.000 3,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 15.000 15.000.000.000

Keterangan:

• The Lin I melakukan penggantian nama menjadi Angeline Sutedja berdasarkan Keputusan Menteri

Kehakiman, tanggal 17 Mei 1994, Nomor: C2-658 HT.02.01-Th 1994;

• The Hui Chin melakukan penggantian nama menjadi Marcia Sutedja berdasarkan Keputusan Menteri

Kehakiman, tanggal 17 Mei 1994, Nomor: C2-660 HT.02.01-Th 1994;

• The Wen Jun melakukan penggantian nama menjadi Aurelia Wynn Sutedja berdasarkan Keputusan

Menteri Kehakiman, tanggal 17 Mei 1994, Nomor: C2-659 HT.02.01-Th 1994.

Tahun 1997

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.256 tanggal 10 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-4967HT.01.04.Th.1998 tanggal 12 Mei

1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta

Selatan dibawah No. 3990/BH.09.03/II/99 tanggal 22 Februari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 5 Nopember 1999, Tambahan No.7503, dimana Perseroan

menurunkan nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi

Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham. Dengan adanya penurunan nilai nominal saham tersebut, maka

komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

28

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 20.000.000 20.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000 5.000.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Tunas Koralindo 3.000.000 3.000.000.000 60,00

Angeline Sutedja (d/h The Lin I) 1.000.000 1.000.000.000 20,00

Marcia Sutedja (d/h The Hui Chin) 450.000 450.000.000 9,00

Aurelia Wynn Sutedja (d/h The Wen Jun) 400.000 400.000.000 8,00

Karman Widjaja 150.000 150.000.000 3,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 15.000.000 15.000.000.000

Tahun 2006

1. Sesuai dengan Notulen Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan dokumen Jual Beli Saham, yang

keduanya tertanggal 15 Juni 2006 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pemegang saham

Perseroan telah setuju atas penjualan saham Perseroan milik Angeline Sutedja sebanyak 1.000.000

(satu juta) saham, Marcia Sutedja sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) saham, Aurelia

Wynn Sutedja sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) saham dan PT Tunas Koralindo sebanyak

3.000.000 (tiga juta) saham, yang dijual kepada PT Selaras Citamanunggal sebanyak 4.850.000

(empat juta delapan ratus lima puluh ribu) saham.

Jual beli saham tersebut diatas dilaksanakan dengan Dokumen Jual Beli Saham tanggal 15 Juni

2006 dibuat di bawah tangan dan bermeterai yang cukup yang berisikan jual beli saham milik Angeline

Sutedja sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, Marcia Sutedja sebanyak 450.000 (empat ratus

lima puluh ribu) saham, Aurelia Wynn Sutedja sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) saham kepada

PT Selaras Citamanunggal. Selain itu jual beli saham antara PT Tunas Koralindo dengan PT Selaras

Citamanunggal juga dilaksanakan dengan Dokumen Jual Beli Saham tanggal 15 Juni 2006 dibuat

di bawah tangan dan bermeterai yang cukup.

Dengan adanya jual beli saham tersebut, maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang

Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 20.000.000 20.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000 5.000.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Selaras Citamanunggal 4.850.000 4.850.000.000 97,00

Karman Widjaja 150.000 150.000.000 3,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 15.000.000 15.000.000.000

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.25 tanggal 21 Desember 2006 dibuat dihadapan Ny. Retno

Indah Handayani, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, para

Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak

15.000.000 (lima belas juta) saham atau sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah),

yang diambil seluruhnya dan ditempatkan serta disetor penuh secara tunai oleh PT Selaras

Citamanunggal. Dengan adanya pengeluaran saham dalam simpanan, maka struktur permodalan

dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

29

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 20.000.000 20.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 20.000.000 20.000.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Selaras Citamanunggal 19.850.000 19.850.000.000 99,25

Karman Widjaja 150.000 150.000.000 0,75

Jumlah Saham Dalam Portepel - -

Tahun 2007

1. Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.94 tanggal 23 April

2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat

Keputusan No.W7-05242.HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Mei 2007 dan telah didaftarkan pada kantor

Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 721/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal

31 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses

pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keterangan No.26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta,

S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut turut menegaskan Akta Risalah Rapat No.25 tanggal

21 Desember 2006 dibuat dihadapan Ny. Retno Indah Handayani, S.H., Notaris pengganti dari

Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Para Pemegang Saham emiten telah menyetujui

peningkatan modal dasar dari sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi

Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), serta modal ditempatkan / disetor yang

semula Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp212.000.000.000 (dua ratus dua

belas miliar Rupiah). Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor

penuh tersebut, maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi

sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 250.000.000 250.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 212.000.000 212.000.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Selaras Citamanunggal 211.850.000 211.850.000.000 99,93

Karman Widjaja 150.000 150.000.000 0,07

Jumlah Saham Dalam Portepel 38.000.000 38.000.000.000

2. Sesuai dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 28 Mei 2007 dibuat

dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang kemudian diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan

Rapat No.64 tanggal 18 Juni 2007, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta,

akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.W7-HT.01.10-12204 tanggal 29 Agustus 2007,

serta telah dicatatkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2007. Pemegang Saham

Perseroan telah setuju atas penjualan saham Perseroan milik Karman Widjaja sebanyak 150.000

(seratus lima puluh ribu) saham kepada PT Tangerang Fajar Industrial Estate.

Jual beli saham tersebut diatas dilaksanakan dengan Dokumen Jual Beli Saham tanggal 28 Mei

2007 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup yang berisikan jual beli saham milik Karman

Widjaja sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham kepada PT Tangerang Fajar Industrial

Estate. Dengan adanya jual beli saham tersebut maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang

Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

30

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 250.000.000 250.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 212.000.000 212.000.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Selaras Citamanunggal 211.850.000 211.850.000.000 99,93

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 150.000 150.000.000 0,07

Jumlah Saham Dalam Portepel 38.000.000 38.000.000.000

3. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.111 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat

oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan

No.W7-09419 HT.01.04-TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007, serta berdasarkan Surat Keterangan

No.26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris

di Jakarta yang menyatakan bahwa Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut sedang

dalam proses pencetakan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, para

Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula

Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp2.400.000.000.000 (dua triliun

empat ratus miliar Rupiah), serta modal ditempatkan / disetor yang semula Rp212.000.000.000

(dua ratus dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp1.398.681.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan

puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Dengan adanya peningkatan

modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, maka komposisi permodalan dan

susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 2.400.000.000 2.400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.398.681.000 1.398.681.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Argo Manunggal Land Development 515.916.000 515.916.000.000 36,89

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 298.245.000 298.245.000.000 21,32

PT Manunggal Prime Development 266.480.000 266.480.000.000 19,05

PT Selaras Citamanunggal 211.850.000 211.850.000.000 15,15

PT Bukit Asri Padang Golf 106.190.000 106.190.000.000 7,59

Jumlah Saham Dalam Portepel 1.001.319.000 1.001.319.000.000

Atas penyetoran saham akibat peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor

sebagaimana tersebut di atas telah disetorkan oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan cara:

a. PT Argo Manunggal Land Development melakukan penyetoran dengan cara inbreng saham

miliknya yang berada di dalam PT Nusa Cipta Pratama sebanyak 515.916.000 (lima ratus lima

belas juta sembilan ratus enam belas ribu) saham atau sebesar Rp515.916.000.000 (lima ratus

lima belas miliar sembilan ratus enam belas juta Rupiah), yang diaktakan berdasarkan Akta

Penyimpanan No.116 tanggal 23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H.,

Notaris di Jakarta.

b. PT Tangerang Fajar Industrial Estate melakukan penyetoran dengan cara inbreng saham sebagai

berikut:

i. Miliknya yang berada di dalam PT Duta Prakarsa Development sebanyak 94.000.000

(sembilan puluh empat juta) saham atau sebesar Rp94.000.000.000 (sembilan puluh empat

miliar Rupiah), yang kemudian diaktakan berdasarkan Akta Penyimpanan No.112 tanggal

23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

31

ii. Miliknya yang berada di dalam PT Delta Mega Persada sebanyak 204.095.000 (dua ratus

empat juta sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp204.095.000.000 (dua ratus

empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah), yang kemudian diaktakan berdasarkan Akta

Penyimpanan No.113 tanggal 23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta,

S.H., Notaris di Jakarta.

c. PT Manunggal Prime Development melakukan penyetoran dengan cara inbreng saham miliknya

yang berada di dalam PT Delta Mega Persada sebanyak 266.480.000 (dua ratus enam puluh

enam juta empat ratus delapan puluh ribu) saham atau sebesar Rp266.480.000.000 (dua ratus

enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), yang kemudian diaktakan

berdasarkan Akta Penyimpanan No.114 tanggal 23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi

Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

d. PT Bukit Asri Padang Golf melakukan penyetoran dengan cara inbreng saham miliknya yang

berada di dalam PT Delta Mega Persada sebanyak 106.190.000 (seratus enam juta seratus

sembilan puluh ribu) saham atau sebesar Rp106.190.000.000 (seratus enam miliar seratus

sembilan puluh juta Rupiah), yang diaktakan berdasarkan Akta Penyimpanan No.115 tanggal

23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

4. Sesuai dengan Akta Berita Acara RULBPS Perseroan No. 71 tanggal 19 September 2007 yang

dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan

No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007. Akta tersebut saat ini masih dalam proses

pengurusan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007

yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan bukti

pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal

23 Oktober 2007. Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain penurunan nilai

nominal dari Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Dengan adanya

penurunan nilai nominal tersebut, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham

Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 24.000.000.000 2.400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.986.810.000 1.398.681.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Argo Manunggal Land Development 5.159.160.000 515.916.000.000 36,89

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 2.982.450.000 298.245.000.000 21,32

PT Manunggal Prime Development 2.664.800.000 266.480.000.000 19,05

PT Selaras Citamanunggal 2.118.500.000 211.850.000.000 15,15

PT Bukit Asri Padang Golf 1.061.900.000 106.190.000.000 7,59

Jumlah Saham Dalam Portepel 10.013.190.000 1.001.319.000.000

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Argo Manunggal Land Development (“AMLD”)

Riwayat Singkat

AMLD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.294 tanggal 22 September 1993 dibuat dihadapan

Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan

No.C2-9893.HT.01.01.TH.93 tanggal 30 September 1993 dan telah didaftarkan dalam register pada

32

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.989/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL pada

tanggal 20 Oktober 1993, yang kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.104

tanggal 28 Desember 1993, Tambahan 6269. Dimana Anggaran Dasar AMLD terakhir diubah berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 1 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta,

S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-08846 HT.01.04-TH.2007 tanggal

9 Agustus 2007, yang kemudian didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan

dibawah No.669/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007. Akta tersebut juga telah dilaporkan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pelaporan

No.W7-HT.01.04-12014 tanggal 15 Agustus 2007 dan kemudian didaftarkan pada kantor Pendaftaran

Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.369/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007,

serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di

Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.33/MW/

X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari AMLD ialah berusaha dalam bidang pembangunan perumahan.

Permodalan

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar AMLD sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan

Keputusan Rapat No.2 tanggal 1 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di

Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-08846 HT.01.04-TH.2007 tanggal 9 Agustus 2007,

yang kemudian didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.669/

RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007. Akta tersebut juga telah dilaporkan kepada Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pelaporan No.W7-HT.01.04-

12014 tanggal 15 Agustus 2007 dan kemudian didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya

Jakarta Selatan dibawah No.369/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, serta Berita Negara

Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan

Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.33/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007

yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Akta Risalah Rapat

No.101 tanggal 24 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta,

serta Pemberitahuan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk akta

tersebut masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.63/MW/X/2007 tanggal

29 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, Notaris di Jakarta, komposisi permodalan

dan susunan Pemegang Saham AMLD sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas NamaNilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 700.000.000 700.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 653.916.000 653.916.000.000 100,00

Pemegang SahamWall Street Limited 515.916.000 515.916.000.000 78,90PT Tunas Koralindo 130.410.000 130.410.000.000 19,94Karman Widjaya 4.140.000 4.140.000.000 0,63The Nicholas 3.450.000 3.450.000.000 0,53

Jumlah Saham Dalam Portepel 46.084.000 46.084.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta Risalah Rapat No.100 tertanggal 24 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Misahardi

Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, serta Pemberitahuan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan

No.63/MW/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, Notaris di Jakarta,

susunan pengurus AMLD adalah sebagai berikut :

33

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Karman Widjaya

Komisaris : Emil Syarief Husen

Direksi:

Direktur Utama : Hendra Lesmana

Direktur : Iwan Setia Atmadja

PT Tangerang Fajar Industrial Estate (“TFIE”)

Riwayat Singkat

TFIE didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.29 tanggal 19 Oktober 1989 dibuat dihadapan Mirah Dewi

Ruslim Sukmadjaja, S.H., Notaris di Tangerang, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Pemasukan dan

Pengeluaran sebagai Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar No.17 tanggal 13 Maret 1991, dibuat

dihadapan Notaris yang sama, kemudian diperbaiki kembali oleh Akta Perubahan Anggaran Dasar No.288

tanggal 14 Desember 1993, dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian

diperbaiki lagi dengan Akta Perbaikan No.135 tangal 12 September 1994 dibuat dihadapan Notaris yang

sama, dan terakhir diperbaiki berdasarkan Akta Perbaikan No.137 tanggal 13 April 1995, akta-akta mana

telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan

No.C2-8129.HT.01.01.TH.95 tanggal 29 Juni 1995 dan sampai dengan saat ini sedang dalam proses

pendaftaran dalam register Kepaniteraan, serta dalam Berita Negara Republik Indonesia. Anggaran

Dasar TFIE kemudian terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.62 tanggal

15 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan

Surat Keputusan No.W7-09296 HT.01.04-TH.2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan telah didaftarkan pada

kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.706/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal

29 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses

pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan

No.29/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari TFIE ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan Kawasan

Industri.

Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.62 tanggal 15 Agustus 2007 yang dibuat oleh

Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09296

HT.01.04-TH.2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan

Kodya Jakarta Selatan dibawah No.706/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Komposisi

permodalan dan susunan Pemegang Saham TFIE adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 400.000.000 400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 225.095.000 225.095.000.000 100,00

Pemegang Saham

Unity Reliance Limited 204.095.000 204.095.000.000 90,68

PT Tunas Koralindo 15.750.000 15.750.000.000 7,00

Harjanto Tirtohadiguno 4.200.000 4.200.000.000 1,86

Angelina Sutedja 1.050.000 1.050.000.000 0,46

Jumlah Saham Dalam Portepel 174.905.000 174.905.000.000

34

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.67 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Misahardi

Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi TFIE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Karman Widjaya

Komisaris : The Nicholas

Direksi:

Direktur Utama : Hungkang Sutedja

Direktur : Harjanto Tirtohadiguno

Direktur : Leo Yulianto Sutedja

PT Manunggal Prime Development (“MPD”)

Riwayat Singkat

MPD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.353 tanggal 30 Oktober 1993, yang dibuat dihadapan

Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-12843 HT.01.01.Th.93 tanggal

2 Desember 1993 dan telah didaftarkan dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan di bawah No.62/H.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL pada tanggal 15 Januari 1994, yang kemudian

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.25 tanggal 29 Maret 1994, Tambahan No.1761.

Anggaran Dasar MPD kemudian terakhir diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat No.65 tanggal

16 Januari 1998 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-9882

HT.01.04.Th.98 tanggal 29 Juli 1998 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya

Jakarta Selatan dibawah No.3828/BH.09.03/I/99 tanggal 27 Januari 1999, serta telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1999, Tambahan No.6440.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari MPD ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum.

Permodalan

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.65 tanggal 16 Januari 1998 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo,

S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-9882 HT.01.04.Th.98 tanggal 29 Juli 1998 dan telah

didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.3828/BH.09.03/I/99

tanggal 27 Januari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal

5 Oktober 1999, Tambahan No.6440, serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.65 tanggal

18 September 2007, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, struktur

permodalan dan susunan Pemegang Saham MPD adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 200.000.000 200.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 72.390.000 72.390.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Daya Manunggal 66.600.000 66.600.000.000 92,00

The Nicholas 2.026.500 2.026.500.000 2,80

Hungkang Sutedja 2.026.500 2.026.500.000 2,80

Leo Yulianto Sutedja 1.737.000 1.737.000.000 2,40

Jumlah Saham Dalam Portepel 127.610.000 127.610.000.000

35

Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.127 tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan

Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, serta Pemberitahuan pada Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan berdasarkan

Surat Keterangan No.68/MW/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta,

S.H., susunan pengurus MPD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : The Nicholas

Komisaris : Harjanto Tirtohadiguno

Komisaris : Leo Yulianto Sutedja

Direksi:

Direktur Utama : Karman Widjaya

Direktur : Hungkang Sutedja

PT Selaras Citamanunggal (“SCM”)

Riwayat Singkat

SCM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.464 tanggal 31 Mei 1994 dibuat dihadapan Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-11797.HT.01.01.TH.94 tanggal 5 Agustus 1994

dan telah didaftarkan dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah

No.1597/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL. tanggal 12 September 1994, yang kemudian diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 29 Nopember 1994, Tambahan No.9798, yang terakhir

Anggaran Dasarnya diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat No.351 tanggal 13 Nopember 1997 yang

dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4.977 HT.01.04.TH.98

tanggal 12 Mei 1998 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan

dibawah No.4428/BH.09.03/V/99 tanggal 3 Mei 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia No.71 tanggal 3 September 1999, Tambahan No.5390.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari SCM ialah berusaha dalam bidang pembangunan perumahan.

Permodalan

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.351 tanggal 13 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4.977 HT.01.04.TH.98 tanggal 12 Mei 1998

dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.4428/

BH.09.03/V/99 tanggal 3 Mei 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

No.71 tanggal 3 September 1999, Tambahan No.5390, struktur permodalan dan susunan Pemegang

Saham SCM adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas NamaNilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 20.000.000 20.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.000.000 5.000.000.000 100,00

Pemegang SahamPT Tunas Koralindo 4.750.000 4.750.000.000 95,00Aurelia Wynn Sutedja 250.000 250.000.000 5,00

Jumlah Saham Dalam Portepel 15.000.000 15.000.000.000

36

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.104 tertanggal 25 September 2007

yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana sedang dalam proses

pengurusan pelaporan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan pengurus SCM adalah

sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : The Nicholas

Komisaris : Handojo Budilaksmono

Direksi:

Direktur Utama : Hungkang Sutedja

Direktur : Emil Syarief Husen

PT Bukit Asri Padang Golf (“BAPG”)

Riwayat Singkat

BAPG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 6 Februari 2003, yang dibuat dihadapan

Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-08782 HT.01.01.TH.2003 tanggal

23 April 2003 dan telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten

Cianjur di bawah No.0006/BH.01.06/VIII/2007 pada tanggal 15 Agustus 2007, serta telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 25 September 2007, Tambahan No.9678.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari BAPG ialah berusaha dalam bidang pembangunan lapangan golf dan

prasarananya, jasa pendidikan dan penyewaan lapangan atau peralatan golf.

Permodalan

Sesuai dengan Akta Pendirian No.4 tanggal 6 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo,

S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-08782 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 April 2003 dan telah

didaftarkan dalam register pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Cianjur di bawah No.0006/

BH.01.06/VIII/2007 pada tanggal 15 Agustus 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia No.77 tanggal 25 September 2007, Tambahan No.9678, struktur permodalan dan susunan

Pemegang Saham BAPG adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 100.000 100.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 100.000 100.000.000 100,00

Pemegang Saham

Agus Eliadarius 50.000 50.000.000 50,00

Yongky Tan 50.000 50.000.000 50,00

Jumlah Saham Dalam Portepel - -

Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.19 tanggal 20 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus BAPG adalah sebagai berikut:

37

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Anatha Budiartika

Komisaris : Yongky Tan

Direksi:

Direktur Utama : Agus Eliadarius

Direktur : Soelaeman Soemawinata

4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN

PT Delta Mega Persada (“DMP”)

Riwayat Singkat

DMP didirikan dengan nama PT Griya Tangerang Estetika berdasarkan Akta Pendirian No.151 tanggal

22 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah

memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Republik Indonesia sesuai

dengan Surat Keputusannya No. C2-2564.HT.01.01.TH.94 tanggal 17 Februari 1994 dan telah didaftarkan

pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.389/A.PT/HKM/1994/

PN.JAK.SEL tanggal 3 Maret 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

No.52 tanggal 1 Juli 1994, Tambahan No. 3854.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 73 tanggal 14 September 2001 dibuat dihadapan Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya

No. C-12233.HT.01.04.TH.2001 tanggal 2 Nopember 2001, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk

akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.322/SL/IX/2007 tanggal 21 September 2007 yang

dikeluarkan oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut merubah maksud dan

tujuan serta nama menjadi PT Delta Mega Persada.

Akta DMP telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan

Keputusan Rapat No.43 tanggal 10 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris

di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat

Keputusan No. W7-09185 HT.01.04-TH.2007 tanggal 20 Agustus 2007, dan juga telah diberitahukan

kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan Akta

Perubahan Anggaran Dasar No.W7-HT.01.04-12099 tanggal 22 Agustus 2007 dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 386/RUB 09

03/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007, Akta tersebut saat ini sedang dalam proses pengurusan Berita

Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan

Surat Keterangan No. 31/MW/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi

Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 1 Nopember 2007

serta berdasarkan Bukti Pembayaran Tambahan Berita Negara (ACT) dengan No. Kwitansi 013495/

ACT/2007, akta tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara No. 79 tahun 2007 dan Tambahan

Berita Negara No. 10038.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari DMP ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengusahaan perumahan.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan

Misahardi Wilamarta S.H., akta mana telah sampaikan pemberitahuannya kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan dengan Nomor

W7-HT.01.10.12244 tangal 31 Agustus 2007, komposisi permodalan dan Pemegang Saham DMP adalah

sebagai berikut:

38

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 600.000.000 600.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 583.128.000 583.128.000.000 100,00

Pemegang Saham

Perseroan 576.765.000 576.765.000.000 98,91

Hungkang Sutedja 6.363.000 6.363.000.000 1,09

Jumlah Saham Dalam Portepel 16.872.000 16.872.000.000

Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan pengurus DMP berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 126

tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, susunan

pengurus DMP adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hungkang Sutedja

Komisaris : Kristianto Sudiono

Direksi

Direktur Utama : Yongky Tan

Direktur : Karman Widjaya

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DMP untuk tahun-tahun yang berakhir

tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004

Jumlah Aktiva 579.378 579.372 579.377 579.380

Jumlah Kewajiban 400 328 223 126

Jumlah Ekuitas 578.978 579.044 579.154 579.254

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan DMP belum melakukan kegiatan usaha

PT Nusa Cipta Pratama (“NCP”)

Riwayat Singkat

NCP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.40 tanggal 25 April 2003 yang dibuat

dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan

dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C-15223.HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Juli

2003 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.1100/

BH.09.02/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, yang berdasarkan Surat Keterangan No.319/SL/IX/2007

tanggal 21 September 2007 pengumuman dalam Lembar Berita Negara Republik Indonesia sedang

berada dalam proses, dan berdasarkan nota pembayaran tanggal 3 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh

Manajer Pelayanan dan Promosi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia bahwa Akta Pendirian

tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara No.83 pada tahun 2007, Tambahan No.10496.

39

Akta Pendirian tersebut selanjutnya diubah dengan Akta Risalah Rapat No.9 tanggal 12 Desember 2003

yang dibuat oleh Ny. Retno Indah Handayani, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo, S.H.,

Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan

Surat Keputusan No.C-29296 HT.01.04.TH.2003 tanggal 16 Desember 2003 dan telah didaftarkan

dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat di bawah

No.1100/RUB.09.02/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, akta tersebut saat ini sedang dalam proses

pengurusan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan No.384/SL/X/2007 tanggal

21 September 2007 yang dikeluarkan oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, dan berdasarkan

Surat Keterangan tanggal 6 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemasaran dan Logistik

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia bahwa akta tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara

No.91 pada tanggal 13 Nopember 2007, Tambahan No.11.166/2007.

Akta tersebut merubah keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan, mengubah status NCP menjadi

Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing, mengubah maksud dan tujuan NCP,

meningkatkan modal dasar NCP, menerima Pemegang Saham baru dalam NCP.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari NCP ialah berusaha dalam bidang jasa konsultasi pengembangan bisnis

manajemen.

Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.9 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat oleh Ny. Retno Indah

Handayani, Notaris pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi permodalan

dan Pemegang Saham NCP adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 600.000.000 600.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 516.016.000 516.016.000.000 100,00

Pemegang Saham

Perseroan 515.916.000 515.916.000.000 99,98

PT Tangerang Matra Industrial Estate 100.000 100.000.000 0,02

Jumlah Saham Dalam Portepel 83.984.000 83.984.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus NCP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.79 tanggal 20 Juni 2007

yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus NCP adalah sebagai

berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Eliadarius

Komisaris : Buyung Thabrani

Direksi

Direktur Utama : Felix Denanta

Direktur : Yongky Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting NCP untuk tahun-tahun yang berakhir

tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

40

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004

Jumlah Aktiva 516.016 516.017 516.017 516.017

Jumlah Ekuitas 516.016 516.017 516.017 516.017

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan NCP belum melakukan kegiatan usaha

PT Duta Prakarsa Development (“DPD”)

Riwayat Singkat

DPD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.53 tanggal 30 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya

No.C-19973 HT.01.01.TH 2002 tanggal 15 Oktober 2002 dan telah didaftarkan pada register Kantor

Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat dibawah No.1065/BH 0902/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007,

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 2007, Tambahan No.10405.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 3 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta,

S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. W7-09887 HT.01.04-TH.2007

tanggal 7 September 2007 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen

Hukum dan HAM sesuai dengan surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

No.W.7-HT.01.10-12571, serta Berita Negara untuk akta tersebut sedang berada dalam proses pencetakan

di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Bukti Pembayaran

Tambahan Berita Negara (SPMU) dengan No Kwitansi 026579/SPMU/2007 tanggal 4 September 2007

dan Surat Keterangan No. 30/MW/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi

Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari DPD adalah berusaha dalam bidang Jasa Pengelolaan Properti.

Permodalan

Struktur permodalan DPD berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 3 September

2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi permodalan dan susunan

Pemegang Saham DPD adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 100.000.000 100.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 95.000.000 95.000.000.000 100,00

Pemegang Saham

Perseroan 94.000.000 94.000.000.000 98,95

Freddy Wijaya 1.000.000 1.000.000.000 1,05

Jumlah Saham Dalam Portepel 5.000.000 5.000.000.000

41

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 101 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi

Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta, susunan pengurus DPD adalah sebagai berikut :

Komisaris : Harry Harsanto Winaryo

Direktur : Freddy Wijaya

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DPD untuk tahun-tahun yang berakhir

tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004

Jumlah Aktiva 95.000 84.999 84.009 84.009

Jumlah Kewajiban - 84.000 84.000 84.000

Jumlah Ekuitas 95.000 999 9 9

Analisa Neraca DPD

Penurunan kewajiban dan kenaikan ekuitas DPD pada tahun 2007 disebabkan oleh pengkonversian

obligasi konversi sebesar Rp84.000 juta menjadi uang muka setoran modal. Selain itu pada periode

8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007, terdapat tambahan modal disetor sebesar

Rp10.000 juta.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan DPD belum melakukan kegiatan usaha

Anak Perusahaan NCP dan DPD

PT Alfa Goldland Realty (“AGR”)

Riwayat Singkat

AGR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.49 tanggal 12 Februari 1973 yang dibuat di hadapan Dian

Paramita Tamzil, atas kekuatan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta,

tertanggal 24 Nopember 1972 No.600/1972 P., Notaris Penggganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di

Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai

dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/97/8 tanggal 30 Maret 1973 dan telah didaftarkan pada register

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.1209 tanggal 6 April 1973, serta telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 15 Mei 1981, Tambahan No.388.

Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 9 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo,

S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-02820 HT.01.04.TH.2004 tanggal 6 Februari 2004,

kemudian telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat

No.C-04553 HT.01.04.TH.2004 tanggal 25 Februari 2004 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan

di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dibawah No.140/RUB.09-02/I/2006 tanggal

27 Januari 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.58 tanggal 21 Juli

2006, Tambahan No.7827.

42

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari AGR ialah berusaha dalam bidang pembangunan perumahan.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 9 Januari 2004 yang dibuat dihadapan

Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham

AGR adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 600.000.000 600.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 600.000.000 600.000.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Nusa Cipta Pratama 515.916.000 515.916.000.000 85,99

PT Dusa Prakarsa Development 84.000.000 84.000.000.000 14,00

Hungkang Sutedja 84.000 84.000.000 0,01

Jumlah Saham Dalam Portepel - -

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus AGR berdasarkan Akta Risalah Rapat No.75 tanggal 27 Juni 2006 yang dibuat di

hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus AGR adalah sebagai

berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusdy Laswardi

Komisaris : Leo Yulianto Sutedja

Komisaris : Harry Harsanto

Direksi

Direktur Utama : Yahya Winaryo

Direktur : Harjanto Tirtohadiguno

Direktur : Kristianto Sudiono

Direktur : Lilia Setiprawarti Sukotjo

Direktur : Joseph Sanusi Tjong

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting AGR untuk tahun-tahun yang berakhir

tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004

Jumlah Aktiva 1.746.302 1.613.253 1.560.529 1.433.943

Jumlah Kewajiban 1.181.957 1.052.517 1.001.379 875.322

Jumlah Ekuitas 564.344 560.736 559.149 558.621

Penjualan 182.385 152.016 116.772 96.803

Beban Pokok Penjualan 146.883 121.069 84.603 67.682

Laba Kotor 35.502 30.947 32.169 29.121

Laba Usaha 8.946 1.757 2.986 3.463

Laba Bersih 3.609 1.586 529 3.534

43

Analisa Laba Usaha AGR

Laba usaha AGR untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar

Rp8.946 juta, Laba usaha AGR pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1.757 juta, mengalami kenaikan

sebesar Rp7.189 juta atau mengalami kenaikan 4,09x dibanding dengan tahun 2005. Peningkatan ini

disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan harga jual rata-rata tanah kavling per m2 serta

penghematan beban usaha.

Pada tahun 2006, Laba usaha AGR adalah sebesar Rp1.757 juta mengalami penurunan sebesar Rp1.229

juta atau 0,41x dibandingkan laba usaha AGR pada tahun 2005 sebesar Rp2.986 juta. Laba usaha AGR

di tahun 2006 mengalami penurunan meskipun penjualan mengalami kenaikan. Hal disebabkan oleh

kenaikan persentase beban pokok penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan persentase

penjualan. Pada periode tersebut, beban usaha AGR relatif stabil.

Analisa Laba Bersih AGR

Laba bersih AGR untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar

Rp3.609 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.023 juta atau 1,28x dibanding dengan tahun 2006

sebesar Rp1.586 juta. Meskipun laba usaha mengalami kenaikan sebesar 4,09x, laba bersih hanya

mengalami kenaikan sebesar 1,28x, hal ini disebabkan oleh kenaikan beban lain-lain pada tahun 2007.

Laba bersih AGR untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp1.586 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.057

juta atau 1,99x dibanding dengan tahun 2005 sebesar Rp529 juta. Meskipun laba usaha mengalami

kenaikan hanya sebesar 0,67x, laba bersih mengalami kenaikan sebesar 1,99x, hal ini disebabkan oleh

penurunan beban lain-lain pada tahun 2006.

Laba bersih AGR untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp529 juta mengalami penurunan sebesar Rp3.005

juta atau 0,85x dibanding dengan tahun 2004 sebesar Rp3.534 juta. Pada periode tahun 2005 dan 2006,

penjualan mengalami kenaikan sebesar 20,63% dan laba kotor mengalami kenaikan sebesar 10,47%.

Laba bersih mengalami penurunan karena kenaikan beban usaha dan beban lain-lain pada tahun 2005.

Anak Perusahaan AGR

PT Nusa Raya Mitratama (“NRM”)

Riwayat Singkat

NRM didirikan dengan nama PT Peratabusana Mitratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

No.118 tanggal 14 Juni 1988 yang dibuat di hadapan Lanawati Dewi Soegianto S.H., atas kekuatan

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 009/P.NOT.1988 tanggal 4 Juni 1988,

selaku pengganti dari Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh

Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya

No.C2-10488. HT.01.01.Th.88 tanggal 17 Nopember 1988, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk

akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik

Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Esti Widowati,

S.H., Notaris pengganti dari Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

a. Akta Risalah Rapat No.7 tanggal 5 Februari 1998 yang dibuat oleh Ny. Wiwiek Widjayanti, Kandidat

Notaris atas kekuatan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari

1998 No. 03/CN/1998/PN.JKT.PST pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo SH, Notaris di Jakarta, akta

mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan

Surat Keputusan No.C2-9171 HT.01.04.TH.98 tanggal 20 Juli 1998 serta Laporan Perubahan

Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat pada tanggal 20 Juli 1998 berdasarkan Surat

No. C2-9170 HT.01.04 TH.98 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran

Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No.3271/BH.09.03/X/98 tanggal 9 Oktober 1998,

44

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.17 tanggal 29 Februari 2000,

Tambahan No. 1054. Akta tersebut merubah pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Anggaran Dasar NRM

menjadi sesuai dengan standar Akta Model I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang

mengakibatkan nama menjadi PT Nusa Raya Mitratama.

b. Akta Berita Acara No.2 tanggal 5 Desember 2003 yang dibuat oleh Weliana Salim, S.H., Notaris di

Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Republik Indonesia“sesuai dengan Surat Keputusan No.C-29090.HT.01.04.TH. 2003 tanggal

15 Desember 2003 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan

dibawah No. 1458/RUB.09.03/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia No.1 tanggal 3 Januari 2006, Tambahan No. 74.

c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.163 tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi

Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-01221 HT.01.04-TH.2007 tanggal

25 Oktober 2007 dan telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan surat No.C-UM.HT.01.10-1911 tanggal 1 Nopember 2007, serta

Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan

Umum Percetakan Negara Republik Indonesia bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan

nomor kwitansi 028044/SPMU/2007 tertanggal 23 Oktober 2007.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari NRM ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan gedung,

perkantoran dan pertokoan.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.163 tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh

Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-01221 HT.01.04-TH.2007

tanggal 25 Oktober 2007 dan telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan surat No.C-UM.HT.01.10-1911 tanggal 1 Nopember 2007, serta Berita

Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum

Percetakan Negara Republik Indonesia bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor

kwitansi 028044/SPMU/2007 tertanggal 23 Oktober 2007. Komposisi permodalan dan Pemegang Saham

NRM adalah sebagai berikut:

Keterangan Saham Biasa Atas Nama

Nilai Nominal Rp1.000 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 250.000.000 250.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 200.200.000 200.200.000.000 100,00

Pemegang Saham

PT Alfa Goldland Realty 200.198.000 200.198.000.000 99,999

Felix Denata 2.000 2.000.000 0,001

Jumlah Saham Dalam Portepel 49.800.000 49.800.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat 105 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi

Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus NRM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendra Lesmana

Komisaris : Suherman Rusly

45

Direksi

Direktur Utama : The Nicholas

Direktur : Agus Eliadarius

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting NRM untuk tahun-tahun yang berakhir

tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004

Jumlah Aktiva 501.209 503.729 503.730 450.617

Jumlah Kewajiban 900 482.610 482.202 428.704

Jumlah Ekuitas 500.309 21.119 21.528 21.913

Analisa Neraca NRM

Penurunan kewajiban dan kenaikan ekuitas NRM pada tahun 2007 disebabkan oleh hutang kepada

AGR sebesar Rp 479.160.000.000 menjadi uang muka setoran modal.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan NRM belum melakukan kegiatan usaha

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka

waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang

kedua setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

46

Berdasarkan Akta Risalah RUPSLB No.71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi

Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Marzuki Usman

Komisaris : Harjanto Tirtohadiguno

Komisaris : Kristianto Sudiono

Komisaris Independen : Pingki Elka Pangestu

Komisaris Independen : Prasasto Sudyatmiko

Direksi

Direktur Utama : Tri Ramadi

Direktur : Soelaeman Soemawinata

Direktur : Joseph Sanusi Tjong

Direktur : Lilia Setiprawarti Sukotjo

Direktur (Tidak Terafiliasi) : Takeshi Otsuka

Berdasarkan Surat Perseroan No. 008/ASR/IPO/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007 Perihal Surat

Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Direksi menunjuk Joseph Sanusi Tjong sebagai Sekretaris

Perusahaan (Corporate Secretary).

Penunjukan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik

berdasarkan surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 2 Nopember 2007.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 2 Nopember 2007 bahwa Perseroan akan

membentuk Komite Audit paling lambat 6 (enam bulan) sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan:

Dewan Komisaris

Marzuki Usman, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jambi pada tahun 1943 (63 Tahun). Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1969 dari Universitas Gajah Mada dan Gelar

Master of Arts in Economic pada tahun 1975 dari Duke University, Durham North

Carolina, United States of America. Memulai karier pada tahun (1969-1977) di

Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai staf Direktorat Jendral

Keuangan, (1977-1988) di Direktorat Jenderal Moneter-Departemen Keuangan

RI, (1981-1987) Dewan Komisaris Bank Bumi Daya, (1983-1989) Dewan Komisaris

di Bank Dagang Negara Indonesia, (1988-1998) Komisaris di Bank Dagang Negara,

(1988-1991) Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal; (1989-1992) Komisaris Perum

Astek, (1993) Ketua Delegasi Indonesia di WTO, Geneva Switzerland, (1994)

Penasehat ABN AMRO Bank dan sebagai Anggota International Member of

Advisory Board, Nasdaq New York, (1995-1998) Kepala Badan Analisa Keuangan

& Moneter, 1996 sebagai Penasehat Senior PT Bursa Efek Jakarta, (1998)

Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI, (1998 – 1999) Menteri

Pariwisata, Seni, dan Budaya RI, (1999-2000) Penasehat Senior Ernest & Young,

Singapore, (1999) Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM RI, (2001) Menteri

Perhubungan ad Interim RI, (2001) Menteri Kehakiman Republik Indonesia ad

Interim RI, (2004) Komisaris Utama PT Bank Ganesha dan Komisaris Independen

PT Sari Husada Tbk. (2004-2006) Senior Advisor Asuransi Rama, Beberapa

jabatan penting yang saat ini masih dijabat sejak tahun 2005 antara lain adalah

47

Penasehat Senior PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Ketua Dewan

Pembina ISEA, Ketua Economic Asociation of Indonesia dan India, Anggota Dewan

penasehat Duke Islamic Studies Center, Wakil Ketua Dewan Pembina STEKPI,

Wakil Ketua Dewan Pembina IPMI, Dosen Universitas Gajah Mada dan Universitas

Indonesia, Anggota Dewan Nasional Institut Bankir Indonesia, Anggota Dewan

Penyantun IPMI, Anggota Dewan Pembinaan Program Magister Manajemen

Universitas Gajah Mada. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak

2007.

Harjanto Tirtohadiguno, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir di Surabaya pada tahun 1962 (45 Tahun). Meraih

Gelar Bachelor of Economics pada tahun 1987 dari University of Missouri,

Columbia, United States of America. Memulai karier pada tahun (1987-1988)

sebagai Sales Representative di PT Argo Pantes, (1988-1989) Marketing Manager

di PT Alfa Goldland Realty, (1990-1993) Deputy General Manager di PT Megapolis

Manunggal Indonesia Development, (2007-sekarang) Managing Director di

PT Alfa Goldland Realty. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2007.

Kristianto Sudiono, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bojonegoro pada tahun 1947 (59 Tahun). Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1975 dari Universitas Katholik Atmajaya,

Jakarta. Memulai karier pada tahun (1970-1980) Staf Akuntansi di PT Fumira.

(1980-1994) Manajer di PT Ragam Logam. Beberapa posisi penting yang saat ini

dijabatnya, (1988-sekarang) Direktur di PT Sumber Baja Makmur, (1994-sekarang)

Direktur di PT Alfa Goldland Realty. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak

tahun 2007.

Pingki Elka Pangestu, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1953 (54 Tahun). Mendapat gelar

Bachelor of Science dari University of New South Wales, Sydney pada tahun

1975, Bachelor of Architecture dari University of Sydney, Australia pada tahun

1977 dan Master of Town & Country Planning dari University of Sydney, Australia

pada tahun 1981. Memulai karir pada tahun 1973 sebagai Assistant Architect

pada Peddle Thorp & Walker, Sydney, Australia; (1974-1975) Assistant Architect,

PT Parentjana Djaya; (1975-1976) Assistant Architect Hollandsche Beton MR,

Netherlands, dan Dennis Lennon & Partner, London, United Kingdom; (1979-1980)

Assistant Manager PT Bangun Tjipta Sarana. (1981-1985) Assistant National

Coordinator, Departemen Pekerjaan Umum, (1982-1985) Planner di PT Parentjana

Djaya, (1985-1990) Planning Manager, PT Bumi Serpong Damai, (1989-sekarang)

Direktur PT Loka Mampang Indah Realty, (1990-1994) Planning Director di PT

Putra Alvita Pratama, (1996-sekarang) Founder and Member of Board Urban

Regional Development Institute, (1996-1997) Komisaris PT Panca Wiratama Sakti,

(1998-sekarang) Direktur PT Bina Sekar Usaha, (1999-2005), (2001-2002) Direktur

PT Casa Lelang, (2003-sekarang) Advisor PT Interkarya Serasi. Menjabat sebagai

Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2007.

48

Prasasto Sudyatmiko, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1937 (69 Tahun). Menyelesaikan

pendidikan di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas

Indonesia pada tahun 1963. Memulai karir pada tahun 1970 sampai sekarang

sebagai Advocate / Pengacara / Konsultan Hukum di Jakarta. Beberapa posisi

yang pernah dan saat ini dijabatnya adalah (1976–sekarang) Dosen Hukum

perdata, Universitas Katholik Atmajaya, (1980-sekarang) Direktur eksekutif

Yayasan Prasetya Mulya, (1983-sekarang) Dewan Direktur / Sekretaris BPH

Institute Management Prasetya Mulya, (1985-sekarang) Senior Partner Kantor

Pengacara dan Konsultan Hukum Johnny, Utami, Prasasto, Sugiyanto. (1986-

1999) Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, (1997-sekarang)

Komisaris Independen PT. Pan Brothers Tbk., (1998-sekarang) Komisaris

Independen PT Sucaco. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak

tahun 2007.

Dewan Direksi

Tri Ramadi, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir di Pontianak pada tahun 1971 (36 Tahun).

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi pada tahun 1994 dari Universitas

Tarumanegara, Jakarta. Memulai karier pada tahun (1994-2005) PT Lontar Papyrus

Pulp & Paper dengan posisi terakhir sebagai Direktur. (2003-2005) Direktur

PT Pindo Deli Paper Mills. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak

tahun 2007.

Soelaeman Soemawinata, Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bogor pada tahun 1962 (45 Tahun).

Menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998. Memulai

karier pada tahun 1988–1993 sebagai Manajer Proyek PT Perentjana Djaja. (1994-

sekarang) General Manager PT Alfa Goldland Realty. (1997-sekarang) Direktur

PT Bukit Asri Padang Golf, (2000-sekarang) Direktur PT Adhihutama Manunggal.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007.

Joseph Sanusi Tjong, Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir di Medan pada tahun 1962 (45 Tahun). Meraih

gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia tahun 1987 dan meraih gelar Master

in Business Administration dari International University of Japan pada tahun 1993.

Memulai karier pada tahun (1986–1991) Insinyur Struktur, Manajer Proyek, dan

Ketua Tim di konsultan Teddy Boen & Associates, (1993-1994) Staf di

PT Summit Sinar Mas Finance, (1994-2000) Manajer Proyek PT Alfa Goldland

Realty, (2000-2003) Kepala Bidang Keuangan PT Alfa Goldland Realty, (2003-

sekarang) Direktur Teknik di PT Alfa Goldland Realty. Menjabat sebagai Direktur

Perseroan sejak tahun 2007.

49

Lilia Setiprawarti Sukotjo, Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bandung pada tahun 1963 (44 Tahun). Meraih

gelar Sarjana Arsitek dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)

pada tahun 1989 dan meraih gelar Master of Landscape Architecture, University

of Pennsylvania, Philadelphia, United States of America pada tahun 1989. Memulai

karier pada tahun (1989-1990) Asisten Arsitek Pertamanan di PT Pangripta Multi

Konsultan, (1989 – 1993), pengajar di Departemen Pertamanan dan Lingkungan

Hidup Universitas Trisakti, (1990 – 1993) Direktur Operasional di PT Bhumyagara

Laras Konsultan, (1993 – 1997), Manager Perencanaan PT Alfa Goldland Realty,

(1997 – 1998) General Manager Pemasaran PT Alfa Goldland Realty, (1998–

sekarang) Marketing Director PT Alfa Goldland Realty. Menjabat sebagai Direktur

Perseroan sejak tahun 2007.

Takeshi Otsuka, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Jepang. Lahir di Jepang pada tahun 1940 (67 Tahun). Meraih Gelar

Sarjana Teknik Sipil dari Hosei University Department of Technology, Japan pada

tahun 1964. Memulai karir pada tahun 1964-1970 sebagai Kepala Laboratorium

Jalan, Nihondoro Corp. (1970-1974) Project Manager di Mitsuidoro Corp., (1974-

1976) Penasehat di Mitsuidoro Corp, (1976-1977) sebagai Chief Technique Division

di Mitsuidoro Corp, (1977-1981) Wakil Kepala Proyek di PT Promix, (1981-1985)

Civil Engineer di New Japan Consultant Corp, (1985-1989) Subcontractor di

CV Saudara Alam Establishment, (1989-1995) Subcontractor di PT Kumagai Kadi,

(1995-1997) Subcontractor di Sanyuong Corp, (1997-1998) Penasehat di

Kumagaigumi Corp, (2002-2006) General Manager PT Argo Manunggal Land

Development. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam

menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan

berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas

sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan

kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan dan Anak Perusahaan, maka diperlukan

penambahan tenaga-tenaga yang andal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional

Perseroan dan Anak Perusahaan. Pada tanggal 31 Agustus 2007 Perseroan dan Anak Perusahaan

mempekerjakan sebanyak 516 karyawan dimana Direksi Perseroan yang juga merangkap di Anak

Perusahaan berjumlah 2 orang. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan

per 31 Agustus 2007 menurut status kerja, jenjang pendidikan, jabatan dan kelompok usia:

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja:

Keterangan AGR Perseroan dan Anak Perusahaan

Karyawan Tetap 122 141

Karyawan Tidak Tetap 375 375

Jumlah 497 516

50

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan AGR Perseroan dan Anak Perusahaan

Direksi 5 8

Senior Manajer 3 4

Manajer 16 16

Asisten 9 9

Koordinator / Supervisor 10 12

Staf 454 467

Jumlah 497 516

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan AGR Perseroan dan Anak Perusahaan

Pasca Sarjana 6 7

Sarjana 66 73

Sarjana Muda/Diploma 19 21

SLTA 390 397

SLTP dan Lainnya 16 18

Jumlah 497 516

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan AGR Perseroan dan Anak Perusahaan

< 20 tahun 20 22

21 – 25 tahun 161 165

26 – 35 tahun 226 235

36 – 45 tahun 77 80

46 – 55 tahun 9 9

> 56 tahun 4 5

Jumlah 497 516

Dari jumlah karyawan tersebut, terdapat 1 (satu) orang tenaga kerja asing yaitu Takeshi Otsuka yang

menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak 2007. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja

Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Takeshi Otsuka saat ini sedang dalam proses

pengurusan. Berdasarkan Pernyataan dan Jaminan Direksi Perseroan No. 70414/P/ASR tanggal

29 Nopember 2007, menyatakan apabila sampai dengan tanggal 28 Februari 2008 proses pengurusan

seluruh dokumen belum dapat diselesaikan maka Takeshi Otsuka akan mengundurkan diri dan / atau

diberhentikan tugasnya sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan dan Perseroan akan mengangkat

orang lain untuk menggantikan kedudukan Takeshi Otsuka sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan

adalah sebesar Rp1.296 juta, Rp1.589 juta, Rp1.352 juta dan Rp1.213 juta masing-masing untuk periode

8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2006, 2005 dan 2004. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris

ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan / atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh

RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan

kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi

dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji

minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan juga

memberikan kepada karyawan penghargaan bonus atau berupa piagam dan / atau hadiah kepada karyawan

51

atas dasar penilaian prestasi karyawan sesuai dengan usulan atasan karyawan yang bersangkutan. Selain

itu Perseroan juga mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jamsostek, yang meliputi jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan memberikan tunjangan Hari Raya secara teratur

pada setiap tahunnya, yang merupakan kewajiban. Selain dari tunjangan yang wajib diberikan oleh

Perseroan, tunjangan maupun fasilitas lainnya yang diberikan oleh Perseroan mencakup :

• Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit;

• Asuransi pengobatan dan dokter;

• Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia;

• Sarana olah raga, ibadah dan hiburan.

8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Keterangan : AMLD, TFIE, MPD dan SCM dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh keluarganya The Ning King.

9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Hubungan kepengurusan dengan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Perseroan Anak Perusahaan Anak AnakPerusahaan Perusahaan(NCP & DPD) (melalui AGR)

DMP DPP NCP AGR NRM

Marzuki Usman KU - - - - -Harjanto Tirtohadiguno K K - - D -Kristianto Sudiono K K - - D -Prasasto Sudyatmiko KI - - - - -Pingki Elka Pangestu KI - - - - -Tri Ramadi DU - - - - -Soelaeman Soemawinata D - - - - -Joseph Sanusi Tjong D - - - D -Lilia Setiprawarti Sukotjo D - - - D -Takeshi Otsuka DTA - - - - -

Keterangan:KU : Komisaris Utama DU : Direktur UtamaKI : Komisaris Independen D : DirekturK : Komisaris DTA : Direktur Tidak Terafiliasi

52

10. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan

sebagian besar aktivanya dengan perincian sebagai berikut :

No. Nomor Polis Jenis Aktiva Tetap Jenis Jumlah Periode Tertanggung Penanggung

Asuransi Pertanggungan(Rp)

1. 00-N0001787/2006/3/0 Bangunan di Asuransi 2.700.000.000 3 Juli 2007 AGR ASJ

Jln. Utama Kav. 2, Kebakaran s/d

Serpong; Jln. Sutra (Standard 3 Juli 2008

Utama Kav.1, Serpong; Fire Policy)

dan Jln. Raya Serpong

Km 3, Serpong

2. 00-L0000218/2007/4/0 Kantor Proyek Asuransi 315.000.000 3 Juli 2007 AGR ASJ

(47 Unit); Kantor Estate Kebongkaran s/d

(11 Unit); Kantor 3 Juli 2008

Marketing I (3 Unit),

dan Kantor Marketing II

( 2 Unit)

3. 01-83-07-000014 Sport House Alam Property 6.750.000.000 8 Januari 2007 AGR ACA

Sutera, Jln. Sutera All Risk s/d

Boulevard, Perumahan Insurance 8 Januari 2008

Alam Sutera Tangerang

4. 29-83-07-130002 Sport House Alam Sutera, Public 1. 200.000.000, 8 Januari 2007 AGR AAI

Jln. Sutera Boulevard, Liability combine single limit s/d

Perumahan Alam Sutera Insurance and in the aggregate 8 Januari 2008

Tangerang 2. Bodily injury

25.000.000/

tiap kecelakaan

3. Bodily injury

10.000.000 / orang

4. Food and Drinks

Extension (Sub limit

10.000.000 any

one accident and in

aggregate

5. Property damage

25.000.000 / satu

kecelakaan

6. Property damage

5.000.000/ orang

5. DFBQJK0053460600 29 Ruko yang terletak di Fire, 8.415.375.000 21 Nopember 2006 NRM CII

Kawasan Industrial Estate Earthquake s/d

Bekasi. Special 21 Nopember 2007

ASJ = PT Asuransi Staco Jasapratama, ACA = PT Asuransi Central Asia, AAI = PT Asuransi AIU Indonesia, CII = PT China Insurance Indonesia (terafiliasi)

Asuransi terhadap seluruh kendaraan-kendaraan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menanggulangi

beban akibat risiko yang akan timbul, diasuransikan pada asuransi Indonesia, yaitu pada PT Asuransi

AIU Indonesia, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp4.488 juta.

11. KETERANGAN MENGENAI AKTIVA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, secara konsolidasi, Perseroan dan Anak Perusahaannya

memiliki aktiva tetap berupa tanah dan bangunan diantaranya sebagai berikut :

No. Pemilik Status Tanah Tahun Jenis aktiva Lokasi Luas (m2)

Berakhir

1 Perseroan Hak Guna Bangunan 2007* Tanah Kosong Kecamatan Serpong, Tangerang 556.901

Hak Guna Bangunan 2027 Tanah Kosong Kecamatan Pinang, Tangerang 64.660

2029 Tanah Kosong 154.443

2034 Tanah Kosong 17.549

2036 Tanah Kosong 78.391

Akta Jual-Beli Tanah Kosong 311.605

Hak Milik Tanah Kosong Kecamatan Pacet, Cianjur 490.065

Akta Jual Beli Tanah Kosong 304.185

Sub total 1.977.799

53

No. Pemilik Status Tanah Tahun Jenis aktiva Lokasi Luas (m2)

Berakhir

2 DMP Hak Guna Bangunan 2022 Tanah Kosong Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang 943.215

Hak Guna Bangunan 2027 Tanah Kosong 993.777

Hak Guna Bangunan 2028 Tanah Kosong 1.085.232

Hak Guna Bangunan 2029 Tanah Kosong 418.525

Akta Jual-Beli Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang 2.449.836

Sub total 5.890.585

3 AGR Hak Guna Bangunan 2006* Tanah Kosong Kecamatan Serpong Utara dan 2.720

2007* Tanah Kosong Kecamatan Pinang, Tangerang 99.410

2009 Tanah Kosong 420.392

2014 Tanah Kosong 36.152

2015 Tanah Kosong 142.138

2024 Tanah Kosong 650.228

2028 Tanah Kosong 36.434

2029 Tanah Kosong 162.909

2037 Tanah Kosong 16.657

Akta Jual Beli Tanah Kosong 114.128

Hak Guna Bangunan 2006* Tanah Kosong Cluster Sutera Telaga / Danau Biru 14.337

2007* Tanah Kosong Kecamatan Serpong dan 64.410

2015 Tanah Kosong Kecamatan Serpong Utara, Tangerang 22.764

2024 Tanah Kosong 668

2028 Tanah Kosong 8.489

Hak Guna Bangunan Tanah Kavling Cluster dan Ruko Alam Sutera 219.034

Perumahan Kecamatan Serpong dan

Kecamatan Serpong Utara, Tangerang

Hak Guna Bangunan 2006* Tanah Kavling Perumahan Alam Sutera 1.095

2007* Komersil Kecamatan Serpong dan 185.104

2014 Kecamatan Serpong Utara, Tangerang 5.472

2015 13.770

2024 175

2026 88.896

2028 2.000

2037 16.055

Hak Guna Bangunan 2031 Tanah Kosong Kecamatan Cikarang, Bekasi 234.576

Akta Jual-Beli 176.557

Sub total 2.734.570

4 NRM Hak Guna Bangunan 2020 Tanah Kosong Kecamatan Cibitung Bekasi 41.540

Hak Guna Bangunan 2022 Tanah Kosong 9.225

Hak Guna Bangunan 2027 Tanah Kosong 351.065

Hak Guna Bangunan 2028 Tanah Kosong 512.108

Hak Guna Bangunan 2020 Rumah Toko 1.986

Sub total 915.924

Total 11.518.878

*Dalam proses perpanjangan

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan beberapa

perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian antara AGR dengan kontraktor sehubungan dengan pengerjaan proyek perumahan dan

komersial. Tabel berikut merupakan uraian dari perjanjian antara AGR dengan kontraktor pihak

ketiga yang memiliki kontrak di atas Rp5.000 juta.

54

No. Kontraktor No. Perjanjian Uraian Kerja Nilai Jangka

Kontrak Waktu

(Rp juta) Pelaksanaan

1. PT Wijaya Karya Tbk (Persero) Akta Notaris Amriyati Pembangunan jembatan 24.584 4/4/2007

Amin Supriyadi, SH. akses jalan tol Jakarta s/d

No 99 tanggal 4/4/2007 Tangerang Sta 15+400 14/12/2007

2. PT Prasamta Ekatama No. 328/11/07/TOD Pekerjaan Infrastruktur 7.951 17/11/2007

tanggal 17/11/2007 Jalan dan Saluran Cluster s/d

juncto Addendum Sutera Onyx 30/3/2008

No. 1 SPK No. S328/

11/07/TOD

3. PT Karyacipta Bangun Mandiri No. 249/09/07/TOD Pembangunan Rumah Type 5.212 4/9/200

tanggal 4/9/2007 Oliver (289/240) Sutera Olivia s/d

I No. 3,5,6,8,10,12,16,18,20. 7/05/2008

4. PT Karyacipta Bangun Mandiri No. 277/09/07/TOD Pembangunan Ruko Jalur 5.603 17/9/2007

tanggal 17/9/2007 Sutera Kavling 29 D s/d

No. 1-20 13/7/2008

5. PT Karyacipta Bangun Mandiri No. 278/09/07/TOD Pembangunan Ruko Jalur 5.298 18/9/2007

tanggal 17/9/2007 Sutera Kavling 29 D s/d

No. 21-38 25/6/2008

6. PT Karyacipta Bangun Mandiri No. 279/09/07/TOD Pembangunan Ruko Jalur 5.595 18/9/2007

tanggal 17/9/2007 Sutera Kavling 29 D s/d

No. 39-58 25/6/2008

7. PT Semangat Baru Putera No. 280/09/07/TOD Pembangunan Ruko Jalur 5.076 17/9/2007

tanggal 17/9/2007 Sutera Kavling 31 A s/d

No. 1-20 13/7/2008

b. Perjanjian fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Anak Perusahaan untuk membiayai

aktivitas rutinnya, antara lain :

Nama Perusahaan / Pemberi Kredit Jumlah Fasilitas No Perjanjian Jangka Waktu

Penerima Kredit

Perseroan PT Bank Syariah Rp100 milyar Akta Fasilitas Pembiayaan 9 Nopember 2007

Muamalat Indonesia Line Facility Al Musyarakah No.10 s/d

Tbk. tanggal 9 Nopember 2007, yang 8 Mei 2009

dibuat dihadapan Yualita

Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta

AGR PT Bank Mandiri Tbk. Rp594.105 juta Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit 18 Oktober 2006

(Persero) Modal Kerja No.29 tanggal s/d

18 Oktober 2006 dibuat di hadapan triwulan IV

Ny. Erly Soehandjojo, S.H., tahun 2012

Notaris di Jakarta.

AGR PT Bank Century Setinggi-tingginya Akta Perjanjian Kredit No. 04 10 Agustus 2007

Rp26.000 juta tertanggal 10 Agustus 2007 yang s/d

dibuat dihadapan Ina Susiani, S.H. 11 Agustus 2008

Notaris di Tangerang.

AGR PT Bank Tabungan KMK sebesar Akta Perjanjian Kredit No. 38 tertanggal 30 April 2007

Negara (Persero) Rp30.000 juta 30 April 2007 yang dibuat dihadapan s/d

Amriyati Amin Supriyadi, S.H. Notaris 16 Oktober 2009

di Tangerang.

c. Perjanjian kerja sama dengan beberapa bank untuk menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah

(”KPR”) bagi konsumen, yaitu dengan PT Bank Central Asia Tbk; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

PT Bank Internasional Indonesia Tbk; PT Bank Permata Tbk; PT Bank NISP Tbk; PT Bank Panin

Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero); PT Bank Bumiputera Indonesia; PT Lippo Bank Tbk;

PT Bank Danamon Tbk; dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan beberapa

perjanjian penting dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu sebagai berikut:

55

a. Perjanjian kerjasama antara AGR dengan AMLD tanggal 28 Februari 2006, untuk mengembangkan

tanah menjadi kawasan perumahan berikut fasilitasnya dan menyatu dengan kawasan perumahan

Alam Sutera. Untuk ini pihak AMLD menyediakan tanah berikut biaya-biaya proyek dan pihak AGR

diberi kuasa untuk menjual kavling-kavling tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah sampai seluruh

kavling dalam proyek habis terjual. Untuk setiap transaksi penjualan, AGR memperoleh komisi,

biaya pemasaran dan pengawasan sebesar 5% dari nilai transaksi penjualan.

b. Perjanjian sewa menyewa No. 14/P-DSP/WAM/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 dan addendum sewa

menyewa No. 052/P-DSP/WAM/I/XI/2007 tgl 22 Nopember 2007 antara Anak Perusahaan – PT Alfa

Goldland Realty dengan PT Daya Sakti Perdika melakukan perjanjian sewa menyewa kantor yang terletak

di Wisma Argo Manunggal Lt 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan seluas 172,50 m2.

Jangka waktu sewa menyewa selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan

31 Desember 2009. Biaya sewa ruangan sebesar US$ 12,50/m2/bulan dan service charge sebesar

US$ 7/m2/bulan (US$ 1 = Rp 5.750 mulai 1 Januari 2006 dan US$ 1 = Rp 6.000 mulai 1 April 2006).

c. Perjanjian Peminjaman Ruangan berdasarkan kesepakatan Pengunaan Ruangan, antara Perseroan

dengan AGR selaku pemberi izin dan Perseroan dan DMP selaku penerima izin atas ruangan

kantor yang terletak di Wisma Argo Manunggal Lt. 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta

Selatan tanpa dipungut biaya. Jangka waktu sewa menyewa selama 2 tahun terhitung sejak tanggal

1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2007 dan diperpanjang berdasarkan addendum tanggal

26 Nopember 2007 yang berlaku sejak 31 Desember 2007 – 31 Desember 2009.

d. Perjanjian peminjaman logo berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Penggunaan Logo tanggal

24 September 2007 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan selaku

penerima izin dan AGR selaku pemberi izin penggunaan logo Alam Sutera.

e. Perjanjian antara AGR dengan kontraktor sehubungan dengan pengerjaan proyek perumahan dan

komersial di kawasan Alam Sutera. Tabel berikut merupakan uraian dari perjanjian dengan kontraktor

antara AGR dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang saat ini masih berlangsung.

No. Kontraktor No. Perjanjian / SPK Uraian Kerja Nilai Kontrak Jangka Waktu

(Rp jutaan) Pelaksanaan

1. AMLD* No. 285/09/07/TOD Pembangunan Ruko Jalur Sutera 5.066 19/9/2007

tanggal 19/9/2007 Kavling 30D No. 1-18 s/d 15/7/2008

2. AMLD* No. 037/02/07/TOD Pembangunan Rumah Type Asoka Sutera 3.083 20/2/2027

tanggal 20/2/2007 Feronia Utama No. 2,6,8,10,12,16,18,20, s/d 3/1/2028

22,26

3. AMLD* No. 083/04/07/TOD Pembangunan Rumah Type Juba (74/119) 1.327 2/4/2007

tanggal 2/4/2007 Griya Sutera IV. No. 6,8,10,12,16,18,20, s/d 4/10/2007**

22,26,28,30

4. AMLD* No. 084/04/07/TOD Pembangunan Rumah Type Juba (74/119) 469 2/4/2027

tanggal 2/4/2007 Griya Sutera II. No. 6,8,10,12 s/d 4/10/2007**

5. AMLD* No. 138/05/07/TOD Pembangunan Kantor Estate Alam 663 14/5/2007

tanggal 14/05/2007 Sutera – Serpong s/d 27/9/2007**

6. AMLD* No. 186/07/07/TOD Pembangunan Rumah Type Freja Sutera 1.540 3/7/2007

tanggal 3/7/2007 Lavender Park II No. 3.5.7 s/d 7/5/2008

7. AMLD* No. 187/07/07/TOD Pembangunan Rumah Type Daira B 2.950 3/7/2007

tanggal 3/7/2007 (278/400-479) & Type Daira C s/d 7/5/2008

(278/480-480+) Sutera Lavender Park

Utama II, Sutera Lavender Park III dan

Sutera Lavender Park IV. No. 1

8. AMLD* No. 192/07/07/TOD Pembangunan Infrastruktur Jalan dan 6.651 6/7/2007

tanggal 6/7/2007 Saluran Cluster Sutera Danau Biru s/d 12/11/2007**

9. AMLD* No. 309/10/07/TOD Pembangunan Rumah Type Alpinia 2.373 8/10/2007

tanggal 8/10/2007 (200/240) Sutera Olivia VI No. 9,11,15, s/d 21/6/2008

17,27,29

10. AMLD* No. 310/10/07/TOD Pembangunan Rumah Type Adreanum 1.410 8/10/2007

tanggal 8/10/2007 (167/200) Sutera Olivia IV No. 18,20, s/d 21/6/2008

22,26

11. AMLD* No. 311/10/07/TOD Pembangunan Rumah Type Adreanum 3.169 8/10/2007

tanggal 8/10/2007 (167/200) Sutera Olivia II No. 1,3,5,7,9,11, s/d 21/6/2008

15,17,19

12. AMLD* No. 312/09/07/TOD Pembangunan Rumah Type Anteos 2.005 8/10/2007

tanggal 8/10/2007 (261/350) Sutera Olivia Utama s/d 21/6/2008

No. 5,7,9,11

56

13. AMLD* No..323/10/07/TOD Pengerjaan Pagar Gerbang Cluster 1.357 1/11/2007

tanggal 25/10/2007 Danau Biru s/d 14/2/2008

14. AMLD* No. 275/09/07/TOD Pembangunan Ruko Jalur Sutera kavling 6.537 18/11/2007

tanggal 17/9/2007 29 A No. 18-39 s/d 25/7/2008

15. AMLD* No.S250/09/07/TOD Pekerjaan Perbaikan Club House 121 5/9/2007

tanggal 4/9/2007 s/d 5/10/2007**

16. AMLD* No. 155/06/07/TOD Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Saluran 528 15/6/2007

tanggal 5/6/2007 Kantor Pengelola s/d 15/8/2007**

17. AMLD* No. S.111/04/07/TOD Pembangunan Rumah Type Leda (49/102) 189 18/4/2007

tanggal 18/04/2007 di Griya Sutera V No. 55 dan 57 s/d 25/11/2007**

18. AMLD* No. S.294.09/0/EM Penambahan Pekerjaan Pembangunan 149 22/10/2007

tanggal 25/9/2007 Kantor Estate Alam Sutera s/d 22/11/2007**

*AMLD merupakan pemegang saham utama Perseroan

** Masih dalam tahap pekerjaan pemeliharaan dan retensi

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan beberapa

perjanjian penting dengan pihak ketiga dan / atau pihak terafiliasi, yaitu sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Sifat hubungan istimewa Transaksi

PT Argo Manunggal Land Development Pemegang Saham Pekerjaan konstruksi dan pinjaman

Wallstreet Limited Pemegang Saham Tidak Langsung Pinjaman

PT Argo Pantes Tbk. Afiliasi Pinjaman

PT Cahaya Alam Raya Afiliasi Surat Aksep

PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills Afiliasi Pinjaman

PT Bekasi Matra Industrial Estate Afiliasi Pembelian Tanah

PT Hijau Pundinusa Afiliasi Pembelian Tanah

PT Bekasi Fajar Industrial Estate Afiliasi Penjualan Tanah

PT China Insurance Indonesia Afiliasi Asuransi

PT Daya Sakti Perdika Afiliasi Sewa Ruangan

Transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut terdiri dari sebagai

berikut :(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah

Hutang Usaha :

PT Hijau Pundinusa 38.458

PT Argo Manunggal Land Development 6.130

Hutang Lain-lain :

PT Argo Manunggal Land Development 8.564

Hutang Hubungan Istimewa :

PT Argo Manunggal Land Development 174.688

Penjualan Tanah:

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 2.340

Beban Pokok Penjualan – Pekerjaan Konstruksi:

PT Argo Manunggal Land Development 9.286

Pembelian Tanah:

PT Bekasi Matra Industrial Estate 49.000

PT Hijau Pundinusa 97.458

Beban Umum dan Administrasi:

Sewa ruangan PT Daya Sakti Perdika 183

15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK

PERUSAHAAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak terlibat atau sedang

menghadapi suatu gugatan perkara atau perselisihan baik dalam perkara perdata maupun pidana di

hadapan pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui BANI, diajukan pailit dan / atau penundaan

kewajiban hutang melalui pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Badan Penyelesaian Sengketa

Pajak (BPSP) serta perselisihan perburuhan di pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

57

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN

ANAK PERUSAHAAN

1. UMUM

A. SEJARAH PERKEMBANGAN

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan

yang berada di bawah naungan Harjanto Tirtohadiguno dan keluarga yang telah berpengalaman di bidang

pembangunan perumahan dan Kawasan Industri terpadu di Indonesia selama lebih dari 18 tahun.

Proyek-proyek yang telah dikembangkan adalah kawasan hunian Taman Alfa Indah yang berlokasi di

Joglo, Jakarta Barat dengan luas lahan sekitar 90 hektar. Proyek lainnya adalah Kawasan Industri terpadu

MM2100 Industrial Town, yang berlokasi di Cibitung, Bekasi dengan luas lahan sekitar 700 hektar yang

merupakan proyek kerjasama dengan Marubeni, perusahaan besar dari Jepang. Kawasan Industri terpadu

MM2100 Industrial Town dimulai pembangunannya pada tahun 1989 dan merupakan salah satu Kawasan

Industri yang berlokasi strategis, memiliki infrastruktur serta sarana dan prasarana yang lengkap. Saat

ini MM2100 ditempati sekitar 160 perusahaan-perusahaan baik nasional dan multinasional, dimana sekitar

90% (sembilan puluh persen) merupakan perusahaan multinasional seperti Marubeni Chemicals Group,

PT Yamaha Music Manufacturing Asia, PT Astra Honda Motor, PT Panasonic Shikoku Electronics

Indonesia, PT LG Electronics Indonesia, PT Sanken Indonesia.

B. UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DI INDONESIA

Hukum pertanahan di Indonesia pada dasarnya diatur berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria

No. 5 tahun 1960 (“UUPA”) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun

1997 (Peraturan Pemerintah Mengenai Tanah). UUPA mengatur mengenai berbagai jenis hak atas tanah

dan sistim pendaftarannya untuk memberikan perlindungan atas status kepemilikan tanah. Adapun

beberapa hak atas tanah, antara lain:

a. Hak Milik: merupakan hak atas tanah yang terkuat. Hak Milik juga merupakan hak atas tanah yang

paling mendekati jenis hak atas tanah yang dikenal secara internasional dengan konsep “freehold”.

Kepemilikan seseorang atas tanah dengan Hak Milik adalah tanpa batas waktu. Tanah dengan Hak

Milik dapat dimiliki oleh perorangan Warga Negara Indonesia, bank-bank negara (Pemerintah),

koperasi, organisasi-organisasi keagamaan dan sosial tertentu. Hak Milik dapat dijadikan jaminan

dengan dibebani Hak Tanggungan. Tanah dengan Hak Milik tidak dapat dimiliki oleh perusahaan

(baik perusahaan Indonesia atau perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing) atau individu asing.

b. Hak Guna Bangunan (HGB): adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah

yang bukan miliknya sendiri dan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan atas

permintaan pemohon dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Badan

Pertanahan Nasional setempat. Tanah dengan HGB dapat dimiliki oleh perorangan Warga Negara

Indonesia, perusahaan Indonesia atau perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan di

Indonesia. HGB dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan.

c. Girik : UUPA juga mengenal jenis hak atas tanah yang berasal dari hukum adat Indonesia yang

disebut Girik, yang muncul akibat perwujudan dan penguasaan atau penghunian atas tanah,

pembayaran pajak dan retribusi atas tanah tersebut, atau pelepasan atas tanah Girik. Girik merupakan

jenis hak atas tanah yang tidak terdaftar namun kepemilikannya dapat dibuktikan dengan sertifikat

yang terdaftar di kantor desa atau kelurahan setempat. Sertifikat tersebut berisi penjelasan singkat

mengenai tanah dan pemegang Girik serta penjelasan lengkap mengenai pembayaran pajak dan

retribusi atas tanah tersebut.

58

Untuk memperoleh HGB atas tanah yang berasal dari Hak Milik atau tanah Girik, permohonan kepada

Kantor Badan Pertanahan setempat diajukan setelah pelepasan hak oleh pemilik tanah hak atau tanah

Girik sebelumnya. Proses perolehan HGB atas tanah yang berasal dari Hak Milik relatif lebih singkat

dibandingkan dengan yang berasal dari tanah Girik mengingat tanah dengan Hak Milik telah terdaftar

sebelumnya. Jika suatu badan hukum bermaksud memiliki tanah maka, ia terlebih dahulu harus memiliki

izin untuk membebaskan dan membeli tanah dimaksud.

Tata cara untuk memperoleh izin untuk membebaskan, membeli, dan membangun, atau untuk memperoleh

hak atas tanah, mungkin dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Permohonan untuk

memperoleh izin membeli, membebaskan, dan membangun kawasan tertentu harus diajukan Pemerintah

Daerah setempat. Pemilik tanah hanya dapat menjual tanah mereka kepada pemegang izin dengan

cara yang disepakati bersama. Jika Perseroan membeli tanah melalui pelepasan hak, maka Perseroan

akan mengajukan permohonan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mendapatkan

sertifikat HGB. Setelah memperoleh HGB, Perseroan kemudian menjual dan atau mengalihkan hak

tanah tersebut sebagai bidang-bidang tanah yang telah dibangun atau dimatangkan. Dalam hal tanah

yang telah dimatangkan, pembeli baru dapat memperoleh hak atas tanah setelah pematangan tersebut

selesai.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah pembangunan

dan pengelolaan perumahan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sampai dengan Prospektus ini

diterbitkan Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki tanah yang telah dibebaskan sebesar 1.472

hektar dan tanah yang sedang dalam proses pembebasan sebesar 28 hektar. Dari tanah yang telah

dibebaskan tersebut, Perseroan telah mengembangkan sebesar 297 hektar dan sedang mengembangkan

sebesar 77 hektar sehingga sisa tanah (land bank) yang dimiliki adalah sebesar 1.098 hektar. Tabel

dibawah menggambarkan rincian tanah berdasarkan kepemilikan sebagai berikut:

No Perusahaan Dibebaskan Dalam Proses Dikembangkan1

(Ha) Pembebasan (Ha) (Ha)

1 Perseroan 201 28 4

2 PT Alfa Goldland Realty 590 - 370

3 PT Delta Mega Persada 589 - -

4 PT Nusa Raya Mitratama 92 - -

Total 1.472 28 374

1 Merupakan tanah yang telah dimatangkan dan siap dijual dan dibangun, termasuk tanah terjual, stok tanah, infrastruktur dan

tanah-tanah yang digunakan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sedangkan tabel berikut menggambarkan rincian tanah berdasarkan lokasi yaitu:

No Lokasi Dibebaskan Dalam Proses Dikembangkan1

(Ha) Pembebasan (Ha) (Ha)

1 Kecamatan Serpong 671 28 374

2 Kecamatan Cianjur 79 - -

3 Kecamatan Pasar Kemis 589 - -

4 Kecamatan Cibitung 92 - -

5 Kecamatan Cikarang 41 - -

Total 1.472 28 374

1 Merupakan tanah yang telah dimatangkan dan siap dijual dan dibangun, termasuk infrastruktur dan tanah-tanah yang digunakan

untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

59

A. PRODUKSI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan proses kerja sebagai berikut:

Keterangan:

a. Informasi Pasar dan Potensi Pasar adalah tahapan awal untuk mengumpulkan dan mendapatkan

informasi mengenai produk-produk properti yang memiliki potensi untuk dikembangkan, serta lokasi-

lokasi yang baik untuk pembangunan produk properti tersebut.

b. Analisa Pasar adalah analisa mengenai produk-produk properti yang akan dibangun dan beserta

potensi pasarnya.

c. Studi Kelayakan adalah kajian teknis yang lebih mendalam mengenai kelayakan rencana

pembangunan suatu proyek properti. Adapun faktor-faktor yang diteliti dalam studi kelayakan adalah

target pasar, proyeksi permintaan pasar, tingkat persaingan, proyeksi keuangan dan imbal balik

atas proyek properti tersebut.

d. Perencanaan adalah tahapan dimana Perseroan, dengan atau tanpa bantuan dari konsultan-

konsultan yang sudah berpengalaman, merancang pengembangan dasar dari proyek tersebut. Dalam

proses perencanaan, terdapat dua tahapan yang terdiri dari rencana tapak (site planning) dan rencana

blok (block planning). Dalam tahap perencanaan ini, dijelaskan mengenai jenis-jenis fasilitas yang

akan disediakan, rencana infrastruktur, dan daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan

pemukiman dan / atau komersial.

e. Perizinan adalah pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk melakukan pembangunan atas proyek

properti.

f. Perencanaan dan perancangan adalah perencanaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan

lain-lain.

g. Pemasaran adalah penjualan produk Perseroan.

h. Konstruksi adalah pelaksanaan pembangunan produk-produk properti.

i. Penyerahan produk adalah proses penyerahan fisik produk dari pihak Perseroan kepada konsumen.

Tabel berikut menunjukkan produksi Proyek Alam Sutera untuk periode 1994-2002, 12 bulan pada tahun

2003–2006 dan 8 (delapan) bulan pada tahun 2007:

Nama Proyek 31 Agt 07 31 Des 06 31 Des 05 31 Des 04 31 Des 03 2002-1994

Luas (m2) Luas (m2) Luas (m2) Luas (m2) Luas (m2) Luas (m2)

Tanah Kavling

Kavling Cluster - 17.856 15.278 66.520 45.110 431.043

Kavling Komersial 19.836 69.041 12.000 - - 360.717

Sub Total 19.836 86.897 27.278 66.520 45.110 791.760

Tanah yang dibangun

Rumah 14.407 37.559 33.932 27.697 8.080 445.288

Ruko - 784 640 2.731 2.673 11.678

Sub Total 14.407 38.343 34.572 30.428 10.753 456.966

Sarana dan Prasarana 40.000 - 25.500 - - 1.278.100

Total 74.243 125.240 87.350 96.948 55.863 2.526.826

60

B. PROYEK-PROYEK PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Terkait erat dengan fakta bahwa DKI Jakarta sudah semakin padat penduduknya, adalah keinginan

Pemerintah Daerah Tangerang maupun Gubenur DKI Jakarta untuk mengurangi beban penduduk

Tangerang dan DKI Jakarta dengan menciptakan kota-kota baru di luar Jakarta yang dapat menjadi

daerah pemukiman alternatif bagi penduduk Jakarta. Permasalahan beban penduduk di Tangerang dan

DKI Jakarta ini dijawab dengan mendirikan dan mengembangkan Kawasan Terpadu bernama Alam

Sutera.

Proyek Alam Sutera

Proyek Alam Sutera merupakan proyek Kawasan Terpadu (mixed use development) yang dimulai pada

tahun 1994. Proyek Alam Sutera terletak di tengah ”Golden Pentagon” yaitu di tengah-tengah 5 (lima)

area pemukiman yang terus berkembang yaitu Tangerang, Karawaci, Kebun Jeruk, Pondok Indah dan

Bintaro-Serpong.

Ilustrasi tidak sesuai skala sebenarnya

Proyek Alam Sutera lahir dari konsep Perseroan untuk mempunyai kawasan yang memiliki aksesabilitas,

lokasi, sarana dan prasarana bertaraf internasional, cluster dengan karakteristik unik masing-masing

dan lingkungan hijau dan asri.

Terletak kurang lebih 15 km dari Jakarta dan sekitar 8 km dari pusat kota Tangerang, saat ini Alam

Sutera dapat diakses melalui beragam alternatif, salah satunya melalui jalan tol. Akses jalan tol tersebut

dibagi menjadi (i) Jakarta melalui jalan tol Jakarta–Merak, (ii) Bekasi dan Bogor melalui jalan tol Jakarta

Outer Ring Road I, dan jalan tol Pondok Indah–Serpong.

Selain akses-akses tersebut, Perseroan sedang membangun akses / on-off ramp yang akan

menghubungkan Alam Sutera dengan jalan tol Jakarta-Merak secara langsung. Proyek ini dikonstruksikan

oleh PT Wijaya Karya Tbk. (Persero) dan direncanakan mulai beroperasi pada kuartal ketiga tahun

2008. Akses / on-off ramp merupakan akses tercepat dari Jakarta (point-to-point toll road) menuju ke

Alam Sutera dan sekaligus menjadi akses utama baru bagi penduduk Serpong dan sekitarnya. Dengan

dibangunnya akses ini menjadikan Alam Sutera sebagai salah satu kawasan terpadu yang memiliki

akses point-to-point toll road terdekat dengan Jakarta.

Nilai jual Proyek Alam Sutera juga diperkuat dengan infrastruktur yang berkualitas internasional. Perseroan

menciptakan perpaduan lokasi yang strategis dengan infrastruktur di dalam Kawasan Terpadu Alam

Sutera. Perpaduan ini menciptakan jalur sirkulasi ke dalam kawasan Alam Sutera yang mudah dan

nyaman untuk diakses oleh penghuni.

61

Ilustrasi (Artistic Rendering) mengenai circulation plan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaannya telah memiliki lahan

untuk pengembangan Alam Sutera seluas 699 hektar dimana 28 hektar sedang di dalam proses

pembebasan. Pengembangan proyek ini akan dibagi ke dalam dua tahap, dimana tahap pertama telah

mengembangkan 297 hektar dan sedang mengembangkan sebesar 77 hektar dari seluruh lahan yang

dibebaskan. Dari sejumlah tanah yang tersedia, tabel berikut menggambarkan rencana penggunaan

tanah oleh proyek dalam rangka pengembangan kawasan terpadu Alam Sutera:

No Kategori Rencana Peruntukan Luas Tanah (Ha) (%)

1 Komersial Apartemen danTown Houses 22 3,17

Rumah Toko dan Pusat Perbelanjaan 10 1,37

Hotel 8 1,19

Perkantoran 35 5,00

Lahan Komersial 86 12,24

Mal & Theme Park 23 3,25

Sub Total 184 26,22

2 Pemukiman Cyber Housing Cluster 13 1,86

Vila / Perumahan Mewah 18 2,64

Perumahan Lainnya 192 27,44

Sub Total 223 31,93 2

3 Sarana Prasarana Pendidikan 10 1,49

Pertamanan dan Telaga 24 3,47

Sarana Olahraga 5 0,67

Rumah Sakit 1 0,17

Sarana Rekreasi 6 0,85

Sarana Ibadah 2 0,26

Infrastruktur Cluster 152 21,67

Infrastruktur Luar Cluster 86 12,25

Akses Tol 4 0,57

Fasilitas Lainnya 3 0,45

Sub Total 293 41,85

Total 699 1,2 100,00

1Terdapat lahan seluas 28 hektar dalam proses pembebasan serta dikarenakan nilai pembulatan2 Efek pembulatan

Kawasan terpadu Alam Sutera merupakan kawasan terpadu yang mempunyai visi “Residential and

Lifestyle Community” yang terdiri dari kawasan perumahan menengah atas, kawasan komersial dan

sarana prasarana pendukungnya.

62

Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan Alam Sutera dirancang dalam master plan sebesar 223 hektar oleh Sasaki Walker

Associate dari Amerika Serikat, yang merupakan master planner tahap pertama yang kemudian dilanjutkan

oleh Forrec dari Kanada untuk tahap ke dua, bersama-sama dengan tim internal Perseroan yang telah

memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun. Master plan Alam Sutera dirancang untuk membangun

komunitas yang aman, nyaman dan asri.

Untuk mewujudkan komunitas tersebut, Alam Sutera hadir dengan konsep cluster yang memberikan

keamanan yang optimal dimana setiap cluster mempunyai luas tanah sekitar 5 sampai 20 hektar dan

terdiri dari sekitar 150 sampai 400 rumah hunian. Dengan sistim cluster ini, pengamanan akan dapat

lebih terfokus dan dijaga oleh satuan pengamanan selama 24 jam. Untuk cluster-cluster selanjutnya,

keamanan akan semakin ditingkatkan salah satunya melalui penggunaan CCTV.

Kenyamanan dihubungkan dengan lingkungan asri dan hijau. Dimana menekankan keseimbangan

kehidupan yang dirancang dengan konsep yang menciptakan keteduhan antara lain dengan banyaknya

penanaman pohon-pohon rindang dan hijau yang sangat berpengaruh atas tingkat polusi udara. Alam

Sutera melalui penelitian kadar timbal (Pb) yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

(BAPEDAL) pada Oktober 2004 menunjukan hasil minimum kadar yang berada dibawah rata-rata standar

World Health Organization (0.5 mikrogram per nano meter kubik) yaitu sebesar 0.24 mikrogram per

nano meter kubik. Tidak hanya lingkungan asri, kualitas infrastruktur juga menunjukkan keseriusan Alam

Sutera, hal ini dapat dilihat pada keberadaan jalan-jalan utama yang lebar (4 (empat) jalur), pertamanan

yang menghijau disertai dengan danau buatan beserta jogging track dengan total luasan sebesar

10 hektar dimana semua ini dibangun dan dikelola dengan taraf internasional.

Kawasan Komersial

Alam Sutera akan terus mengembangkan komplek multi fungsi yang memadukan antara lain pusat

perbelanjaan (rumah toko, dan mal), hotel, perkantoran dalam satu kawasan dengan pemukiman yang

ada. Menurut master plan, lahan yang tersedia untuk komersial adalah 183 hektar.

Kawasan komersial ini akan menghadirkan sebuah kawasan yang modern dan high-tech dengan sektor

komersial sebagai pusatnya. Pengembangan kawasan multi fungsi merupakan bagian dari mega proyek

berskala besar.

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pengembangan kawasan terpadu, telah dilakukan pembangunan secara bertahap,

dimulai dari penyiapan lahan siap bangun beserta infrastrukturnya. Adapun sarana dan prasarana

penunjang yang telah, sedang dan akan dibangun adalah sebagai berikut :

No Sarana dan Prasarana Luas Status

(Ha)

1 Akses Tol 4 Tahapan sedang dikembangkan

2 Family Park 6 Tahapan sudah dikembangkan

3 Club House 1 Tahapan sudah dikembangkan

4 Greenery + Pond 14 Tahapan akan dikembangkan

5 Jalan Utama 86 Tahapan sudah dan akan dikembangkan

6 Jalan dan Prasarana Cluster dan Ruko 152 Tahapan sudah dan akan dikembangkan

7 Lapangan Softball 1 Tahapan sudah dikembangkan

8 Mini Market + Pasar Tradisional 1 Tahapan sudah dikembangkan

9 Rumah Sakit 1 Tahapan sudah dikembangkan

10 Sarana Ibadah 2 Tahapan sudah dan akan dikembangkan

11 Sarana Lainnya 3 Tahapan sudah dan akan dikembangkan

12 Sekolah Swasta 9 Tahapan sudah dikembangkan

13 Sekolah Umum 1 Tahapan sudah dan akan dikembangkan

14 Sport Center 3 Tahapan sudah dikembangkan

15 Telaga + Jogging Tracks 10 Tahapan sudah dikembangkan

Total 293 1

1 Efek pembulatan

63

Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum seperti jalan, sistim

pembuangan yang dikelola oleh divisi khusus yang didukung oleh sekitar 40 (empat puluh) pegawai

yang bergerak di bidang unit pengelolaan perumahan dengan imbalan uang iuran pelayanan bulanan

dari para pemukim.

Kelebihan proyek Alam Sutera dibandingkan pesaing lainnya adalah pengembangan kawasan all-in-one

community dimana penghuni mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, asri dan hijau baik untuk

bekerja dan menetap sambil berekreasi bersama-sama keluarga di dalam sebuah kawasan yang sama.

Ilustrasi (Artistic Rendering) aerial view dari Kawasan Alam Sutera

Sampai saat ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah membukukan hasil penjualan berdasarkan

kegiatan usahanya dari tahun 2002 hingga 31 Agustus 2007 sebagai berikut:

2007 2006 2005

8 bulan 12 bulan 12 bulan

LB (M2) LT (M2) Unit Nilai (Rp) LB (M2) LT (M2) Unit Nilai (Rp) LB (M2) LT (M2) Unit Nilai (Rp)

Kavling 122,018 186 148,977 55,249 80 67,304 42,757 104 38,096Rumah 8,425 11,860 84 33,408 21,746 36,507 219 84,713 20,244 33,038 151 78,676

Total 8,425 133,878 270 182,385 21,746 91,756 299 152,017 20,244 75,795 255 116,772

2004 2003 2002

12 bulan 12 bulan 12 bulan

LB (M2) LT (M2) Unit Nilai (Rp) LB (M2) LT (M2) Unit Nilai (Rp) LB (M2) LT (M2) Unit Nilai (Rp)

Kavling 33,067 88 23,686 111,631 306 53,413 99,773 120 35,692Rumah 24,020 34,533 133 73,117 14,507 16,952 74 39,931 13,573 15,022 73 32,716

Total 24,020 67,600 221 96,803 14,507 128,583 380 93,344 13,573 114,795 193 68,408

B.1 PROYEK-PROYEK YANG TELAH DIKEMBANGKAN

Berikut adalah rincian proyek-proyek yang telah dikembangkan sampai Prospektus ini dibuat:

No Kawasan Luas Tanah (Ha) (%)

1 Kawasan perumahan 114 38,522 Kawasan komersial 48 16,183 Sarana dan Prasarana 134 45,30

297 1 100,001 Efek pembulatan

B.1.1 SEKTOR PERUMAHAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Alam Sutera telah dibangun sebanyak 20 (dua puluh) cluster dan

2 (dua) perumahan non cluster yang luas seluruhnya sebesar 114 (seratus empat belas) hektar. Cluster

pertama dibangun pada tahun 1995 dengan nama Sutera Asri. Berikut rangkuman cluster pemukiman

yang telah dibangun oleh Perseroan sejak pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

64

No. Nama Cluster Produksi Penjualan

Rumah (unit) Kavling (unit) Rumah (unit) Kavling (unit)

1 Sutera Asri 21 139 21 139

2 Sutera Amarylis 44 20 42 16

3 Sutera Buana 12 167 12 158

4 Sutera Cemara 145 42 145 42

5 Sutera Delima 212 68 212 65

6 Sutera Elok 113 64 113 53

7 Sutera Feronia 42 36 26 26

8 Sutera Flamboyan 291 22 291 22

9 Sutera Gardenia 225 24 225 23

10 Sutera Harmoni 217 52 217 52

11 Sutera Intan 133 37 133 36

12 Sutera Jelita 330 104 330 100

13 Sutera Kirana 392 81 392 81

14 Sutera Lavender 43 166 21 136

15 Sutera Magnolia 57 69 57 59

16 Sutera Narada 78 156 74 149

17 Sutera Riviera 7 35 6 22

18 Sutera Telaga Biru - 81 - 76

19 Griya Sutera 319 51 309 16

20 Griya Hijau 263 14 261 7

Total 2,944 1,428 2,887 1,278

B.1.2 KAWASAN KOMERSIAL

Kawasan komersial / bisnis saat ini terdiri dari antara lain pertokoan, dalam bentuk rumah toko (ruko)

dan lahan komersial. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kawasan komersial telah dibangun sebanyak

4 (empat) kompleks ruko dan kavling komersial siap bangun yang luas seluruhnya sebesar 48 (empat

puluh delapan) hektar. Ruko pertama dibangun pada tahun 1995 dengan nama Sutera Niaga 1. Berikut

rangkuman ruko dan lahan komersial yang telah dibangun sejak pendirian sampai dengan Prospektus

ini diterbitkan:

No. Nama Ruko Luas Produksi Penjualan

(Ha) Ruko Kavling Ruko Kavling

(unit) (unit) (unit) (unit)

1 Ruko Sutera Niaga 1 1 54 - 54 -

2 Ruko Sutera Niaga 2 01 52 - 44 -

3 Ruko Sutera Niaga 3 1 50 20 30 19

4 Ruko Griya Hijau 01 36 18 30 18

5 Makro 5 - - - -

6 Depo Bangunan 2 - - - -

7 Showroom 01 - - - -

8 Kavling Komersial ROW 60 4 - - - -

9 Kavling Komersial ROW 36 28 - - - -

10 Kavling Komersial ROW 47 6 - - - -

Total 48 192 38 158 37

1Luasan untuk Sutera Niaga 2 sebesar 0.44 ha, untuk Griya Hijau sebesar 0.19 ha, untuk showroom sebesar 0.49 ha.

B.1.2.1 RUMAH TOKO DAN LAHAN KOMERSIAL

Ruko Sutera Niaga I

Ruko Sutera Niaga I (RSN I), merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang berlokasi

di Jalan Raya Serpong. Jumlah unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 54 (lima puluh empat) unit,

dimana dari total keseluruhan 54 (lima puluh empat) unit, semua unit sudah terjual.

Ruko Sutera Niaga II

Ruko Sutera Niaga II (RSN II), merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang berlokasi

di Jalan Raya Serpong. Jumlah unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 52 (lima puluh dua) unit,

dimana dari total keseluruhan 52 (lima puluh dua) unit, masih tersedia 8 (delapan) unit.

65

Ruko Sutera Niaga III

Ruko Sutera Niaga III (RSN III), merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang

berlokasi di Jalan Raya Serpong. Jumlah unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 70 (tujuh puluh)

unit, dimana dari total keseluruhan 70 (tujuh puluh) unit, masih tersedia 21 (dua puluh satu) unit.

Ruko Griya Hijau

Ruko Griya Hijau, merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jalan

Griya Hijau Raya. Jumlah unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 54 (lima puluh empat) ruko terdiri

dari 36 (tiga puluh enam) unit ruko dan 18 (delapan belas) kavling, dimana masih tersedia 6 (enam) unit

ruko dan 18 (delapan belas) unit kavling.

B.1.3 SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung kawasan perumahan dan komersial, Proyek Alam Sutera sampai saat ini telah

dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, baik itu berupa fasilitas umum maupun fasilitas

sosial. Sarana dan prasarana di kawasan terpadu Alam Sutera sampai saat ini merupakan salah satu

yang terlengkap di daerah Serpong. Berikut adalah sarana dan prasarana yang telah dikembangkan di

Alam Sutera:

No Sarana dan Prasarana Luas Persentase

(Ha) (%)

1 Jalan Utama 28 20,49

2 Jalan dan Prasarana dalam Cluster / Ruko 72 53,79

3 Sport Center 3 1,90

4 Club House 1 0,83

5 Rumah Sakit Omni International 1 0,89

6 Alam Sutera Family Park 6 4,41

7 Sekolah St. Laurensia 9 6,88

8 Sekolah Umum 0 1 0,20

9 Mini Market + Pasar Tradisional 1 0,37

10 Lapangan Softball 1 0,74

11 Telaga + Jogging Tracks 10 7,54

12 Sarana lainnya 3 1,96

Total 134 2 100,00

1 Terdiri dari lahan seluas 0.27 hektar.2 Efek pembulatan

Rumah Sakit Omni International Jogging Track Pool Club House

(Foto Agustus 2007) (Foto Juli 2007) (Foto Mei 2004)

Foto-foto sarana prasarana yang telah dikembangkan di Alam Sutera

B.1.3.1 SARANA DAN PRASARANA REKREASI

Perkembangan pembangunan di kota Serpong, Tangerang yang seiring dengan pertumbuhan

penduduknya yang demikian pesat telah meningkatkan kebutuhan atas sarana rekreasi bagi setiap

anggota keluarganya setelah melakukan segala aktifitas kesehariannya.

66

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah membangun sebuah sarana rekreasi dengan

konsep “Outdoor Activities” yang disebut Alam Sutera Family Park (ASFP). Melalui sarana-sarana yang

tersedia di ASFP, Perseroan ingin mengajak masyarakat kembali mencintai kegiatan “Outdoor Activities”

yang sarat dengan tema pendidikan, kesehatan dan kecintaan kepada lingkungan hidup disekitar kita.

Adapun sarana dan prasarana penunjang pariwisata terdiri dari sarana rekreasi, sarana olahraga air dan

darat, dan restoran. Kawasan ini diresmikan dan mulai beroperasi pada tanggal 22 Desember 2002

yang dibangun diatas tanah seluas ± 5.93 hektar.

Beberapa sarana yang ada di Alam Sutera Family Park ini antara lain adalah:

No. Nama Sarana Kegiatan

1. Wonder Kidz Play Ground - Birthday Pavillion : sebuah sarana untuk penyelenggaraan kegiatan ulang tahun anak,

pertemuan keluarga, dll.

- Fun Cars : permainan mobil-mobilan menggunakan coin.

- Choo Choo Train : kereta api mini yang disukai anak-2.

- Kolam Renang : terdiri dari Wading Pool (kolam untuk Balita), dilengkapi dengan air

mancur ditengahnya dan kolam arus untuk anak yang lebih besar sampai usia dewasa.

Seluruh lantai disekitar tepi kolam renang ini dibuat dari karet berwarna-warni (rubber

flooring), sehingga menjadi lebih aman bagi anak-anak.

2. Putt-Putt Golf & Games Merupakan lapangan golf mini dengan 36 (tiga puluh enam) holes, dengan beberapa variasi

bentuk lapangan maupun ornamen hiasannya.

3. Ring O Stage Amphitheatre berbentuk lingkaran yang dilengkapi dengan panggung. biasa digunakan untuk

atraksi pentas seni, aneka lomba, company gathering, dll.

4. Patriot Paintball Sport Sarana permainan perang-perangan dengan menggunakan peralatan khusus dan peluru

cat. Terdapat 3 (tiga) field berbentuk hutan dan berbukit, yang sangat menantang sebagai

ajang pertempuran.

5. Food Court Adalah areal santap yang menyediakan aneka makanan dan minuman dengan beragam

pilihan.

6 Outbound Area Terdapat 2 (dua) areal yang diperuntukkan bagi kegiatan outbound, baik untuk anak-anak

(Kampung Maen) maupun dewasa.

7 DJ’s Kampoeng Aer Restoran lesehan dengan suasana terbuka yang menyatu dengan alam, tersedia juga ruang

dengan fasilitas AC tertutup untuk acara khusus, seperti rapat, arisan, dll.

Family Park Sports Center Wading Pool

(Foto April 2007) (Foto Juli 2007) (Foto Agustus 2004)

Foto-foto sarana rekreasi yang telah dikembangkan di Alam Sutera

B.1.3.2 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Sarana dan prasarana lain yang telah dibangun oleh pihak ketiga yang terdapat di dalam kawasan

terpadu Alam Sutera yang dapat menunjang kelengkapan Alam Sutera adalah sebagai berikut:

No. Nama Sarana Kegiatan

1. Sekolah St Laurensia Sekolah swasta terkemuka yang memberikan berbagai program pendidikan dimulai

dengan playgroup, taman kanak-kanak, SD, SLTP, SLTA, dan SMIP (Sekolah Menengah

Industri Pariwisata).

2 Rumah Sakit Omni Medical Rumah Sakit Omni dahulu lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Ongkomulyo. Saat

Center (RS Omni) ini RS Omni memberikan layanan tertier, yaitu rumah sakit yang menyediakan pelayanan

sub spesialistik.

67

3 Mini-Mart dan Pasar Tradisional Berlokasi di tengah-tengah kompleks perumahan Alam Sutera, mini-mart adalah toko

serba ada yang menyediakan berbagai macam produk seperti makanan ringan,

minuman ringan dan kebutuhan sehari lainnya dengan lapangan parkir yang luas. Pada

pagi hari lapangan parkir ini berubah dan dipadati oleh pasar tradisional yang menjual

sayuran dan buah-buahan segar.

4 Sport Center Kolam renang olympic size, lapangan basket, bulu tangkis (indoor 4 (empat) buah),

spa dan sauna, fitness center, lapangan tenis, bilyard dan gedung multiguna. Luas

lahan Sport Center 2,55 hektar.

Sarana dan prasarana lain yang terdapat di sekitar kawasan terpadu Alam Sutera yang dapat menunjang

kelengkapan Alam Sutera adalah sebagai berikut:

1. Rumah Toko (Ruko) Berlokasi di jalan utama Serpong di bagian depan Alam Sutera merupakan deretan

ruko yang memberikan berbagai ragam jasa seperti rumah makan, perkantoran, salon

kecantikan, binatu, kursus bahasa inggris, apotik, foto studio dan cuci cetak film.

2. Bank Kawasan Alam Sutera dilengkapi dengan bank-bank utama yaitu Bank Mandiri, Bank

Danamon, Bank Central Asia (BCA), Bank Kesawan dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

yang terletak di dalam kawasan komersial Sutera Niaga.

3. Swiss German University Merupakan salah satu universitas internasional terkemuka di Indonesia. Lokasinya

berjarak radius 8 km dari Alam Sutera.

4. Universitas Pelita Harapan Merupakan salah satu universitas lokal terkemuka di Indonesia. Lokasinya berjarak

radius 5 km dari Alam Sutera.

5. Lapangan Golf Terdapat 5 lapangan golf yang rata-rata berjarak radius 5 km dari Alam Sutera yang

memiliki minimal 18 holes

6. Pujasera Pujasera merupakan pusat makanan dan jajanan yang ada disekitar Alam Sutera.

Pujasera ini memiliki menu makanan yang variatif dan lokasi yang tersebar di sepanjang

jalan raya Serpong.

7. Sekolah Pelita Harapan Merupakan salah satu sekolah lokal dengan kurikulum internasional terkemuka di

Indonesia. SPH dapat dijangkau dalam radius 5 km dari Alam Sutera.

8. Deutsch International Schule Merupakan salah satu sekolah internasional di kota Serpong. Deustsch Internastional

Schule dapat dijangkau dalam radius 5 km dari Alam Sutera.

B.2 PROYEK-PROYEK YANG SEDANG DIKEMBANGKAN

Berikut adalah rincian proyek-proyek yang sedang dikembangkan sampai Prospektus ini dibuat:

No Kawasan Luas Tanah (Ha) (%)

1 Kawasan Perumahan 34 44,32

2 Kawasan Komersial 6 8,01

3 Sarana dan Prasarana 33 42,49

4 Akses Tol 4 5,18

77 100,00

B.2.1 KAWASAN PERUMAHAN

Saat ini Alam Sutera sedang membangun 3 (tiga) cluster perumahan. Adapun perumahan yang saat ini

sedang dikembangkan adalah sebagai berikut:

No. Nama Cluster Produk Penjualan

Rumah (unit) Kavling (unit) Rumah (unit) Kavling (unit)

1 Sutera Danau Biru - 77 - 5

2 Sutera Olivia 206 165 84 152

3 Sutera Onyx 243 222 7 172

Total 449 464 91 329

68

Sutera Danau Biru

Sutera Danau Biru dimulai pembangunannya pada tahun 2007 dan diperkirakan akan selesai

pembangunannya pada bulan April 2008. Sutera Danau Biru, merupakan kompleks perumahan dengan

lahan kavling siap bangun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit dengan luas tanah berkisar 1.000m2

sampai dengan 4.800m2. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkembangan pembangunannya

sudah mencapai 30%. Perseroan mulai melakukan pemasarannya sejak Januari 2008.

Sutera Olivia

Sutera Olivia dimulai pembangunannya pada tahun 2007 dan infrastruktur diperkirakan akan selesai

pembangunannya pada Desember 2007. Sutera Olivia, merupakan kompleks perumahan dengan rumah-

rumah kelas menengah-menengah ke atas dengan luas bangunan yang berkisar antara 151m2 sampai dengan

289m2 dan luas tanah yang berkisar antara 180m2 sampai dengan 420m2. Adapun tipe-tipe perumahan yang

terletak di cluster Sutera Olivia adalah Asoka, Adreanum, Alpinia, Anteos, Oliver. Selain itu di dalam cluster ini,

Perseroan juga menawarkan produk berupa lahan kavling siap bangun sebanyak 103 (seratus tiga) unit.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkembangan pembangunannya sudah mencapai 60%. Perseroan

mulai melakukan pemasarannya sejak Februari 2007 dan saat ini telah terjual sebesar 70% dari seluruh

pembangunannya.

Sutera Onyx

Sutera Onyx dimulai pembangunannya pada tahun 2007 dan infrastruktur diperkirakan akan selesai

pembangunannya pada Mei 2008. Sutera Onyx, merupakan kompleks perumahan dengan rumah-rumah

menengah-menengah ke atas dengan luas bangunan yang berkisar antara 155m2 sampai dengan 279m2

dan luas tanah yang berkisar antara 180m2 sampai dengan 420m2. Adapun tipe-tipe perumahan yang

terletak di cluster Sutera Onyx adalah Palmer, Pacific, Paloma, Pua, Pandora, Paquita. Selain itu di

dalam cluster ini, Perseroan juga menawarkan produk berupa lahan kavling siap bangun sebanyak 178

(seratus tujuh puluh delapan) unit. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkembangan

pembangunannya sudah mencapai 10%. Perseroan mulai melakukan pemasarannya sejak Februari

2007 dan saat ini telah terjual sebesar 40% dari seluruh pembangunannya.

B.2.2 KAWASAN KOMERSIAL

Kawasan komersial / bisnis saat ini terdiri dari antara lain pertokoan, dalam bentuk rumah toko (ruko)

dan kavling komersial. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan sedang

merencanakan memulai pembangunan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) unit ruko dan kavling

komersial siap bangun yang luas seluruhnya 6 (enam) hektar.

B.2.2.1 RUMAH TOKO

Ruko Jalur Sutera, merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jalur

Sutera. Spesifikasi Jalur Sutera berkisar antara 75m2 sampai dengan 126m2 dan luas tanah yang berkisar

antara 192m2 sampai dengan 489m2. Ruko ini memiliki 3-4 lantai dan digunakan sesuai dengan keinginan

investor dengan disertai beberapa pembatasan pengunaan yang telah disetujui bersama-sama. Jumlah

unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 260 (dua ratus enam puluh) unit, dimana dari total keseluruhan

260 (dua ratus enam puluh) unit, masih tersedia 153 (seratus lima puluh tiga) unit.

B.2.3 SARANA DAN PRASARANA

Kawasan terpadu Alam Sutera sampai sekarang terus membangun dan menambahkan koleksi sarana

dan prasarana, baik itu berupa fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Berikut adalah gambaran umum

mengenai sarana dan prasarana yang sedang dikembangkan di Alam Sutera:

69

No Sarana dan Prasarana Luas Persentase Tahap(Ha) (%)

1 Akses Tol 4 10,87 Sedang dibangun, akan selesai pada kuartal ketiga tahun 20082 Jalan Utama 7 19,44 Sedang dibangun, tahap pertama akan selesai pada kuartal

ketiga tahun 20083 Jalan dan Prasarana Cluster / Ruko 24 64,80 Sedang dibangun, diperkirakan akan selesai pada kuartal

kedua tahun 20084 Sarana Ibadah 2 4,89 Sedang dibangun, diperkirakan akan selesai pada kuartal

kedua tahun 2008

37 100,00

Foto-foto perkembangan pembangunan akses tol di Alam Sutera (Foto September 2007)

B.2.3.1 SARANA DAN PRASARANA REKREASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak ada sarana dan prasarana rekreasi yang sedang

dikembangkan.

B.2.3.2 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Sarana dan prasarana lain yang sedang dibangun oleh pihak ketiga dan / atau bersama-sama dengan

Perseroan yang berada di dalam kawasan terpadu Alam Sutera yang dapat menunjang kelengkapan

Alam Sutera adalah sebagai berikut:

No. Nama Sarana Keterangan

1. Gereja Dikerjakan oleh pihak ketiga yang berlokasi di dalam Alam Sutera

2. Mesjid Tahap pertama telah diselesaikan oleh Perseroan dan Anak Perseroan yang berlokasi di dalam Alam

Sutera

B.3 PROYEK-PROYEK YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Berikut adalah rincian proyek-proyek yang akan dikembangkan sampai Prospektus ini dibuat:

No Kawasan Luas Tanah (Ha) Persentase (%)

1 Kawasan Perumahan 75 23,01

2 Kawasan Komersial 129 39,68

3 Sarana dan Prasarana 121 37,31

325 100,00

B.3.1 KAWASAN PERUMAHAN

Sebagai upaya memenuhi permintaan atas kebutuhan perumahan di kawasan Serpong, Tangerang,

saat ini Alam Sutera akan membangun 6 (enam) cluster perumahan yang akan dibangun selama

3 tahun ke depan. Tambahan pengembangan perumahan ini disediakan untuk kelompok berpendapatan

menengah ke atas. Adapun perumahan yang saat ini akan dibangun adalah sebagai berikut:

70

No. Nama Cluster Estimasi Luas Cluster Rencana Pengembangan(Ha) 1 (Tahun)

1 Dominion Park–The President 12 20082 Dominion Park–The Crown 10 20093 Dominion Park–The Capitol 12 20104 Sutera Palma 11 20105 Cyber Housing 13 20116 Luxury Villas 18 2012

Total 75 2

1 Luas neto di luar sarana dan prasarana pendukung.2 Efek pembulatan

Konsep pengembangan kawasan perumahan oleh Perseroan akan tetap mempertahankan sistem

clusternya. Seluruh kawasan perumahan yang akan dikembangkan ini mempunyai target market

menengah atas dan ke atas. Target market ini didasarkan kepada visi Perseroan yaitu mewujudkan

“Residential and Lifestyle Community” dengan sarana dan prasarana dengan kualitas prime, taman dan

telaga dengan standar kualitas internasional yang membutuhkan pemeliharaan yang bertaraf internasional.

Konsep yang akan ditawarkan secara garis besar adalah menawarkan beragam perumahan dengan

keunikannya masing-masing, sebagai contoh Cyber Housing diproyeksikan akan menjadi housing cluster

pertama di kawasan Alam Sutera yang dilengkapi dengan public cyber facility seperti wi-fi yang didukung

dengan keamanan kelas prime seperti keamanan 24 jam, CCTV, dan lainnya yang akan menjamin privasi

penghuninya. Luxury Villas sendiri dibangun sebagai kesatuan dengan kawasan resort hotel dan telaga

buatan. Konsep yang ditawarkan Luxury Villas sendiri adalah resort type of housing complex.

B.3.2 KAWASAN KOMERSIAL

Seiring dengan pengembangan kawasan perumahan, Alam Sutera akan melakukan pengembangan

kawasan komersial sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan kawasan perbelanjaan dan komersial akibat

dari meningkatnya jumlah penduduk di kawasan Alam Sutera dan sekitarnya. Alasan mengapa

pengembangan komersial ini belum dilakukan adalah kondisi Alam Sutera saat ini belum cukup besar

untuk menopang pengembangan komersial ini. Namun, Perseroan percaya bahwa di saat pengembangan

pemukiman dengan dibukanya cluster-cluster baru dilakukan disertai dengan akses point to point toll

road, akan menciptakan pasar eksklusif yang akan menopang kawasan komersial di Alam Sutera ini.

Perseroan saat ini juga sedang mengembangkan lahan komersial siap bangun yang sedang dalam

proses pematangan dan penyediaan infrastruktur. Kawasan ini sebesar 129 hektar dan direncanakan

akan dibangun superblock yang terdiri dari commercial office, hotel dan conference centre dan taman

sentral, IT park yang terdiri dari high technology corporate office, incubator office, cyber institute dan

digital resource center. Superblock dan IT Park ini merupakan salah satu nilai tambah dalam mega

proyek Alam Sutera.

Adapun rencana peruntukan untuk kawasan komersial yang saat ini akan dibangun adalah sebagai berikut:

No. Rencana Peruntukan Estimasi Luas Persentase(Ha) (%)

1 Apartment / Town Houses 22 17,152 Hotel 8 6,463 Kavling Komersial 71 54,774 Mal dan Theme Park 23 17,615 Ruko 5 4,02

Total 129 100,00

B.3.2.1 PUSAT PERBELANJAAN / MAL

Menurut salah satu survey properti komersial pada triwulan ke dua 2007, tingkat hunian ritel sewa di

wilayah Jabodetabek masih cukup tinggi yaitu 82,29% dan mengalami peningkatan dari triwulan

sebelumnya sebesar 0,92%. Pada saat yang sama, terdapat perkembangan peningkatan jumlah penduduk

di sekitar Tangerang dan Serpong. Atas dasar inilah, Perseroan merencanakan membangun mal namun

dengan konsep yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya yaitu konsep family entertainment mall,

71

yaitu pusat perbelanjaan yang dikembangkan dan dilengkapi dengan sarana entertainment berupa theme

park indoor dan outdoor. Mal ini diharapkan menjadi gaya hidup baru dan pusat perbelanjaan yang

menjadi tujuan untuk berbelanja sekaligus hiburan bagi pengunjung dan konsumennya. Mal ini merupakan

mal yang berskala regional dengan target market kepada kelas menengah ke atas.

Ilustrasi (Artistic Rendering) aerial view mal yang terintegrasi dengan theme park

Mal Alam Sutera adalah one stop recreational center seluas 7 hektar yang akan diintegrasikan dengantheme park seluas 15,75 hektar. Mal ini memadukan suasana perbelanjaan modern dengan saranarekreasi eksklusif bagi pengunjungnya. Keunggulan komparatif antara Mal Alam Sutera denganpesaingnya adalah theme park yang terintegrasi, komposisi lahan yang seimbang, tenancy-mix yangberagam dan lengkap serta posisi di pinggir tol yang dapat diakses secara langsung dan terintegrasi didalam kawasan komersial Alam Sutera.

Pembangunan integrated theme park merupakan terobosan baru bagi Perseroan yang merencanakanuntuk menghadirkan suatu theme park yang berbeda dari theme park-theme park lainnya. Theme parkyang dibangun merupakan kombinasi unik konsep pertunjukan baik itu di air maupun di darat denganpermainan dan hiburan yang dibungkus perpaduan antara musik, animasi dan atraksi yang dirancangkhusus bagi pengunjung di segala umur, sehingga masing-masing pengunjung dapat menikmati beragamfasilitas-fasilitas dalam kawasan yang sama.

Adapun komposisi pemakaian lahan serta luas bangunan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut :

Luas Kotor 100.000 m2Luas Bersih 60.000 m2Jumlah Lantai 3 lantaiLuas per lantai 33.000 m2Jumlah Retailer 300 retailer

Kapasitas Parkir 4.000 mobil

Strategi pemasaran dan penjualan Perseroan difokuskan kepada lahan yang luas, lokasi yang prime,konsep baru yang berbeda dan modern integrated theme park. Untuk mewujudkan one stop recreationalcenter, Perseroan merancang tenant mix yang akan menciptakan shopping experience tersendiri bagipengunjungnya. Shopping experience ini dibangun dengan menyediakan seluruh kebutuhan anggotakeluarga. Tenancy mix di Mal Alam Sutera ini diperkirakan terdiri dari:

Tenant Jenis Luas bersih (m2) Komposisi

Anchor Hypermarket 10.000 26,70%Department Store 6.000

Mini Anchor Toko Buku 1.500 8,30%Pusat Elektronik 2.000Fitness Center 1.500

Entertainment Family Entertainment Center 4.000 15,00%Bioskop 5.000

Food and Beverages Fine dining restaurant, al-fresco 15.000 25,00%

Retailer Fashion, IT section, 15.000 25,00%

Total 60.000 100,00%

72

Ilustrasi (Artistic Rendering) tampak samping mal yang terintegrasi dengan theme park

Perkembangan Pembangunan Mal

Pembangunan mal ini menjadi salah satu fokus Perseroan untuk beberapa tahun kedepannya. Perseroan

telah merencanakan dengan penuh perhitungan tahapan-tahapan dan jangka waktu pembangunan dalam

pengembangan mal ini. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tahapan pengembangan mal yang

telah dilaksanakan oleh Perseroan meliputi penunjukan konsultan untuk pembuatan master plan dan

concept design. Perseroan sendiri saat ini sedang dalam tahapan pemilihan konsultan-konsultan utama

lainnya seperti arsitek, kontraktor, landscape consultant dan lainnya. Penunjukan konsultan-konsultan

utama sendiri direncanakan akan dilakukan pada awal tahun 2008. Perseroan menargetkan untuk memulai

pembangunan konstruksi fisik pada bulan Juli 2008.

Studi Kelayakan Proyek

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Amin, Nirwan, Afliantori & Rekan, perusahaan terdaftar

di Bapepam–LK, proyek pembangunan mal ini dinilai layak untuk dilaksanakan. Kajian dilakukan dengan

mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

a. Aspek komersial yang mencakup hal teknis (lokasi, akses, fasilitas, dan infrastruktur) dan non teknis

(parameter sosial ekonomi di kawasan Serpong dan sekitarnya);

b. Aspek makro yang mencakup analisa makro ekonomi, demografi dan regulasi pemerintah;

c. Aspek finansial yang mencakup prospek dan risiko internal dan eksternal dari proyek;

d. Aspek Perseroan yang mencakup analisa persaingan, posisi Perseroan, permintaan pasar,

permodalan dan perizinan.

B.3.3 SARANA DAN PRASARANA

Berikut adalah gambaran umum mengenai sarana dan prasarana yang akan dikembangkan di Alam

Sutera:

No Sarana dan Prasarana Estimasi Luas Persentase

(Ha) (%)

1 Jalan Utama 48 40,72

2 Jalan & Prasarana Cluster / Ruko 55 46,64

3 Sekolah Umum 1 0,73

4 Greenery + Pond 14 11,91

Total 119 1 100,00

1 Efek pembulatan

73

B.3.3.1 SARANA DAN PRASARANA REKREASI

Berikut adalah gambaran lebih detail atas sarana dan prasarana rekreasi yang akan dikembangkan oleh

Perseroan dan Anak Perusahaan:

No. Nama Sarana Kegiatan

1. Theme Park Theme Park merupakan sarana rekreasi yang terintegrasi dengan kawasan komersial (mal)

dimana akan dilengkapi dengan permainan (rides) untuk segala umur, atraksi dan pertunjukan.

B.3.3.2 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Sarana dan prasarana lain yang akan dibangun oleh pihak ketiga dan / atau bersama-sama dengan

Perseroan yang terdapat di dalam Kawasan Terpadu Alam Sutera yang dapat menunjang kelengkapan

Alam Sutera adalah sebagai berikut:

No. Nama Sarana Kegiatan

1. Infrastruktur Cluster Terdiri dari jalan-jalan di cluster, taman, lapangan olahraga, dan clubhouse

2. Infrastruktur (non cluster) Terdiri dari jalan ROW 28 dan jalan ROW 47

3. Fasilitas Lainnya Terdiri dari sarana ibadah, sarana rekreasi dan fasilitas sosial dan umum

B.4 SISA TANAH (LANDBANK) YANG BELUM DIKEMBANGKAN

Perseroan saat ini memiliki tanah potensial yang belum dikembangkan. Tabel berikut menunjukkan rincian

land bank Perseroan:

No Lokasi Rencana Sisa Tanah Total

Pengembangan Land Bank (Ha)

1 Kecamatan Cianjur - 79 79

2 Kecamatan Pasar Kemis - 589 589

3 Serpong 298 - 298

4 Kecamatan Cibitung - 91 91

5 Kecamatan Cikarang - 41 41

Total 298 800 1.098

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih belum melakukan pengembangan di daerah-daerah

lainnya selain kota Serpong.

3. STRATEGI PEMASARAN DAN PENJUALAN

Produk Perseroan yang ditawarkan oleh Perseroan kepada konsumen pada dasarnya terbagi atas kavling

perumahan siap bangun, rumah jadi dan lahan komersial siap bangun dengan sasaran konsumen

karyawan profesional dan pengusaha dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Untuk penjualan rumah jadi, Perseroan menawarkan berbagai macam tipe rumah yang telah dirancang

oleh beberapa arsitek dengan sistem cluster. Perubahan ataupun modifikasi yang akan dilakukan oleh

pemilik rumah diperkenankan dengan syarat harus disetujui dahulu oleh pihak Perseroan untuk

menghindari terjadinya penyimpangan dari prinsip desain yang menyatu dengan lingkungan.

Sedangkan untuk lahan komersial siap bangun, Perseroan hanya menjual tanah dimana pemilik dapat

membangun sendiri proyek-proyek tertentu sesuai dengan konsep perencanaan pengembangan kota

yang disetujui oleh Perseroan, sebagai contoh: sekolah, pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit,

hotel, dan lainnya.

Pemasaran produk-produk Perseroan dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan

sendiri kegiatan pemasarannya, menggunakan tenaga-tenaga penjual independen, agen-agen real estat

atas dasar komisi atau referensi dari para karyawan Perseroan maupun pihak independen, dan dengan

menggunakan jaringan pemasaran Perseroan melalui klub pemasaran yang telah dibangun.

74

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pemasaran dan penjualan produk Perseroan dilakukan di bawah

tanggung jawab direktur pemasaran yang dibagi atas 2 unit kerja yang terdiri dari 23 tenaga penjualan.

Strategi yang dilaksanakan oleh pihak pemasaran secara keseluruhan akan diolah dan ditetapkan oleh

direktur pemasaran Perseroan. Penetapan strategi ini ditetapkan berdasarkan analisis atas permintaan

konsumen, tren pasar dan variabel-variabel pemasaran lainnya, termasuk analisis yang dilakukan oleh

pihak independen yang mempunyai kegiatan sebagai analisa pasar properti. Dalam menunjang strategi

pemasaran tersebut, maka divisi pemasaran melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan tenaga penjualan yang terdiri dari:

a. Sales Executive untuk menunjang calon-calon pembeli;

b. Sales Counter untuk menerima pembeli di lokasi pemasaran;

c. Standguide untuk tugas-tugas pameran baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun oleh pihak

ketiga.

2. Pembentukan tim promosi untuk periklanan dan promosi;

3. Pembentukan tim administrasi penjualan;

4. Pembentukan tim riset dan pengembangan (research and development).

Dalam upaya meningkatkan penjualan produk Perseroan, pemasaran juga dilakukan oleh agen-agen

real estat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalin kerjasamanya dengan

ERA, Century 21, Coldwell Bankers dan Ray White. Adapun sistim pembayaran yang dilakukan oleh

Perseroan terhadap agen penjualan ini berdasarkan komisi pada saat terjadinya dan selesainya transaksi.

Pemasaran melalui klub dilakukan oleh 2 unit pemasaran yaitu Alam Sutera Marketing Club (“ASMC”) I

dan II. ASMC I dibuka pada tahun 2003 dan ASMC II dibuka mulai tahun 2007. Keanggotaan ASMC I

dan II terdiri dari korporasi, penjual independen, ibu rumah tangga, pegawai Perseroan dan pegawai

perusahaan lainnya. Adapun komisi yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota diperhitungkan per

penjualan. Bagi pengurus klub dibagi atas komisi bulanan dan komisi tiga bulanan. Sampai dengan

31 Agustus 2007 keanggotaan ASMC I dan II terdiri dari 482 anggota. Para anggota klub membayar

uang jaminan keanggotaan yang dibayar pada waktu pendaftaran.

Untuk transaksi penjualan kavling siap bangun, rumah tinggal dan rumah toko, Perseroan menawarkan

tiga cara pembayaran:

1. Tunai: Cara pembayaran ini berlaku untuk pembelian semua produk Perseroan. Pembeli diberi

insentif berupa potongan harga sebesar kurang lebih 20% dari harga beli yang ditentukan.

2. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR): Cara pembayaran ini diberlakukan untuk pembelian tanah dan

rumah dalam satu kesatuan. Pembeli melakukan pembayaran uang muka sebesar minimal 20%,

sementara sisanya akan dilunasi oleh bank pemberi KPR kepada Perseroan dan Anak Perusahaan.

3. Pembayaran bertahap / Angsuran Tanpa Bunga: Cara pembayaran ini berlaku untuk pembelian

rumah siap huni dan tanah kavling. Pembeli melakukan pembayaran secara bertahap dengan jangka

waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Pembayaran diawali dengan membayar uang muka minimum

30% dari harga beli yang telah disepakati dan sisanya akan diangsur sesuai dengan kesepakatan

sebesar proporsional sisa pembayaran.

Dalam menunjang kegiatan pemasarannya, sistem pemasaran akan dilakukan dengan berbagai cara

antara lain :

1. Kunjungan langsung kepada calon pembeli;

2. Melakukan presentasi kepada calon-calon prospek pembeli;

3. Membangun kerja sama dan hubungan yang baik dengan masyarakat dan sekitarnya;

4. Mengikuti pameran yang dilaksanakan oleh asosiasi real estat antara lain Real Estate Indonesia

(REI) maupun pameran tunggal yang dilaksanakan oleh Perseroan;

5. Telemarketing dengan mengundang calon pembeli melalui telepon;

6. Pembuatan brosur, selebaran, spanduk, umbul-umbul, dan materi promosi lainnya;

7. Melakukan promosi melalui koran, majalah, radio, televisi, dan jasa berita singkat (SMS);

8. Bonus khusus untuk jangka waktu tertentu ataupun untuk pembelian secara bersamaan oleh suatu

perusahaan;

75

9. Penawaran dengan potongan harga khusus untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu,

pembayaran secara tunai, ataupun pembelian dalam periode tertentu;

10. Insentif yang diberikan kepada tenaga pemasaran apabila mencapai target;

11. Membangun jaringan profesional yang baik dan terarah dengan pihak perbankan, pemerintahan,

dan para investor; dan

12. Memberikan hadiah kepada pembeli untuk produk-produk tertentu.

Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi para pembeli maupun calon pembeli, Perseroan

membuka kantor pemasarannya untuk umum selama 7 hari dalam 1 minggu.

4. PERSAINGAN

Banyaknya pengembang berskala besar dan kecil menyebabkan ketatnya persaingan dalam merebut

pangsa pasar maupun lokasi-lokasi yang strategis. Kompetisi dari pengembang properti lain

mempengaruhi tingkat permintaan terhadap rumah, rumah toko, maupun lahan siap bangun yang dibangun

dan disiapkan oleh Perseroan. Dikarenakan persaingan ini, Perseroan dituntut untuk menjaga kualitas

produk, pelayanan pada segi sarana dan prasarana, kelengkapan infrastruktur, dan kualitas pelayanan

purna jual yang baik serta kualitas perawatan yang konsisten.

Kompetitor utama Perseroan yang terletak di sekitar kawasan Alam Sutera antara lain adalah (i) BSD

City, (ii) Sumarecon Serpong, (iii) Paramount Lake dan perumahan-perumahan lainnya di daerah

Tangerang, Karawaci dan perbatasan Jakarta Barat dengan Serpong yang menawarkan produk-produk

yang sejenis dengan Perseroan.

Kompetisi dari para pengembang tersebut di atas akan mempengaruhi tingkat permintaan terhadap

produk yang ditawarkan Perseroan. Untuk mempertahankan posisinya, Perseroan memposisikan

produknya pada segmen pasar yang lebih spesifik dan menekankan lokasinya yang sangat strategis

disertai dengan produk dan pelayanan yang lebih inovatif dalam kualitas dan harga yang kompetitif.

5. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Perseroan dan Anak Perusahaan sangat memperhatikan aspek lingkungan baik di kawasan perumahan

maupun komersial. Perseroan yakin bahwa penanganan lingkungan yang prima dapat menghasilkan

sebuah properti yang terkendali dan berkesinambungan. Untuk mencapai sustainable economic

development, Perseroan melakukan analisa mengenai dampak lingkungan secara terukur dan terintegrasi.

Perseroan telah memenuhi semua prosedur AMDAL untuk pembangunan suatu kawasan. Dokumen-

dokumen AMDAL yang telah dimiliki oleh Perseroan meliputi: izin AMDAL regional yang dikeluarkan oleh

provinsi Jawa Barat pada tahun 1994 untuk AGR dan surat keterangan dari BAPEDAL Provinsi Banten

bahwa Perseroan sedang melaksanakan proses AMDAL.

Perseroan telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan

hidup dengan membuat dan menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang yaitu

berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk AGR.

Sesuai dengan Surat Keterangan No. 800/297-Bpdl/X/2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Pemerintah Provinsi Banten, menyatakan bahwa saat ini, Perseroan

sedang dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.

Untuk menunjang komitmen Perseroan akan kepedulian lingkungan ini, Perseroan menyediakan berbagai

prasarana serta menetapkan ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung kelestarian alam dan mencegah

terjadinya kerusakan lingkungan. Langkah-langkah nyata yang telah dijalankan oleh Perseroan adalah

sebagai berikut:

76

a. Untuk area yang permukaannya banyak ditutup dengan perkerasan, banyak ditanami pohon-pohon

peneduh, sebagai pengganti area resapan yang telah hilang. Kanopi dari pohon-pohon tersebut

akan menghalangi proses pemanasan bumi langsung dari sinar matahari yang akan menjaga iklim

mikro dan meminimalisasikan tingkat polusi;

b. Banyaknya saluran untuk water run-off, dikhawatirkan kecepatan aliran air permukaan yang cepat

akan membuat area-area penerimanya tidak dapat menampung jumlah air tersebut. Oleh sebab itu,

Perseroan membangun beberapa telaga yang berfungsi sebagai pengendali banjir;

c. Untuk mengembalikan muka air tanah ke posisi semula, maka di setiap rumah yang dibangun oleh

Perseroan, dibuat sebuah sumur resapan. Demikian pula dibeberapa titik kritis kawasan;

d. Di dalam regulasi kawasan Alam Sutera, dibuat beberapa ketentuan yang bertujuan untuk membuat

kawasan properti Perseroan dapat menjalankan moto utama pengembangan yaitu mengenai

pembentukan lingkungan yang baik untuk menunjang sebuah healthy living.

6. MAKRO EKONOMI

Semenjak krisis ekonomi tahun 1997, perkembangan perekonomian Indonesia berada pada titik terendah

yang diakibatkan oleh keadaan politik yang tidak stabil, suku bunga yang sangat tinggi, penurunan daya

beli masyarakat, tingkat inflasi yang tinggi, dan volatilitas nilai tukar yang tinggi. Namun beberapa tahun

belakangan ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ini

diindikasikan melalui beberapa parameter dibawah ini:

a. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), pertumbuhan Produk

Domestik Bruto di Indonesia diperkirakan sebesar 6% di 2007 dengan tingkat bunga dan laju inflasi

yang menurun;

b. SBI menunjukkan kecenderungan untuk terus menurun dari 12,75% di awal tahun 2006 menjadi

8,25% pada bulan Oktober tahun 2007 dan diperkirakan akan cenderung stabil. Kondisi ini

mengakibatkan penurunan pada suku bunga pinjaman. Kedua hal diatas diikuti antara lain dengan

penurunan tingkat suku bunga KPR;

c. Semenjak tahun 2006 nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi dan pada beberapa bulan terakhir

menunjukkan tren yang stabil. Faktor-faktor yang mendorong apresiasi dan stabilitas nilai tukar

Rupiah antara lain kestabilan politik yang diikuti dengan kebijakan moneter dan fiskal yang baik dan

cadangan devisa negara yang tinggi;

d. Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2007 berada pada kisaran 5-6%. Jikalau kita bandingkan dengan

laju inflasi pada tahun 2006 yang berada pada kisaran dua digit, hal ini menunjukkan tren positif.

Konsistensi stabilitas perekonomian Indonesia, penurunan secara signifikan tingkat suku bunga,

peningkatan Produk Domestik Bruto, stabilnya nilai tukar Rupiah dan penurunan inflasi menunjukan

bahwa perekonomian Indonesia berada pada jalur yang tepat dan akan terus memberikan kondisi yang

kondusif dan berpengaruh positif terhadap iklim usaha Indonesia terutama meningkatkan iklim investasi

di Indonesia.

Kondisi perekonomian yang semakin membaik sejak tahun 2004 menciptakan tingginya permintaan

terhadap industri properti. Dikatakan bahwa sektor properti memiliki peluang yang cerah, menurut

pengamatan Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), ada tiga faktor pemicu bangkitnya industri properti

yaitu (i) stabilnya laju inflasi, (ii) tingkat suku bunga KPR yang kompetitif dan (iii) menguatnya kurs

Rupiah. Ketiga indikator tersebut merefleksikan waktu yang kondusif bagi industri properti untuk bergerak.

Lebih jauh lagi, penurunan suku bunga SBI dipredikasikan akan merangsang meningkatnya alokasi

pada kredit properti yang terdiri dari KPR dan kredit konstruksi, dimana akumulasi pertumbuhan kedua

kredit ini dipredikasikan akan menggairahkan industri properti kembali.

Selain industri yang mulai bangkit, gaya hidup masyarakat juga mulai berubah. Perubahan gaya hidup

dan pola konsumerisme masyarakat ini sudah diprediksikan oleh para pengembang. Pada tahun 2007,

menurut survei PSPI, pasokan pusat perbelanjaan baru di Jabodetabek meningkat sebesar 49,7%. Pemicu

utama dari tinggi pasokan produk properti ini adalah indikasi meningkatnya permintaan, daya beli

masyarakat yang disertai dengan pergeseran gaya hidup.

77

Parameter-parameter diatas telah memicu institusi finansial untuk menurunkan suku bunga KPR yang

berimbas kepada meluasnya segmentasi pasar konsumen di industri properti yang berdampak pada

meningkatnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya mendorong penjualan produk-produk properti.

Dengan iklim yang positif tersebut, hal ini akan membuka peluang yang positif dan optimisme baru bagi

perindustrian properti atas meningkatnya permintaan dan pertumbuhan yang berarti pada sektor produk-

produk properti di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

7. PROSPEK USAHA

Prospek usaha Perseroan dibentuk melalui dua faktor yaitu (i) prospek industri properti secara keseluruhan

dan (ii) prospek Perseroan secara personal.

Meningkatnya pertumbuhan makro ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan ini, tingginya tingkat

populasi yang diikuti dengan urbanisasi di daerah Jabodetabek dan regulasi pemerintah yang semakin

kondusif yang antara lain adalah sebagai berikut: (i) insentif untuk investasi di bidang properti dengan

diperpanjangnya jangka waktu untuk Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, (ii) perlakuan pajak yang

setara diantara investor lokal dan asing, (iii) semakin banyak institusi finansial yang mulai mengeluarkan

produk KPR dengan bunga yang kompetitif dan syarat-syarat yang mudah, (iv) wacana bahwa investor

asing dapat memiliki properti, dan (v) insentif pajak bagi perusahaan publik dengan menurunkan tarif

pajak korporat, turut mendukung pertumbuhan sektor properti di Indonesia terutama di daerah Jabodetabek

pada khususnya. Pertumbuhan sektor properti tersebut tercermin dengan tingginya permintaan akan

tanah pemukiman dan meningkatnya harga tanah, sebagai contoh, berdasarkan data harga tanah di

daerah Serpong – Tangerang, harga tanah di daerah tersebut mengalami peningkatan rata-rata 12% per

tahun1. Berikut merupakan perkembangan rata-rata harga tanah di daerah Serpong – Tangerang.

Nama Proyek Harga Tanah / m2 % Kenaikan HargaBulan Juni 2006 Des 2005 s/d Juni 2006

Alam Sutera Rp1,2 juta - Rp3,2 juta 16%Citra Raya Rp350 ribu - Rp1,5 juta 15%Kota Modern Rp1,2 juta - Rp2,7 juta 0%Lippo Karawaci Rp1,5 juta - Rp6,5 juta 11%Puri Metropolitan Rp1,2 juta - Rp1,4 juta 0%Ambassador Gading Serpong Rp950 ribu - Rp2,5 juta 8%Summarecon Serpong Rp1,6 juta - Rp1,9 juta 0%1 Sumber: Procon Property Research Paper Indonesia – Market Analysis Services – 1st Half 2006Greater Jakarta Residential Estate Market

Sementara itu, prospek Perseroan dapat ditunjukkan melalui keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh

Perseroan sebagai berikut:

(i) Lokasi sebagai faktor terpenting dalam industri properti memegang peranan utama. Perseroan

memiliki lokasi yang strategis yang ditunjukkan melalui beragamnya akses dan kelengkapan sarana

prasarana baik itu di dalam maupun di sekitar proyek Perseroan;

(ii) Kesesuaian lokasi dengan konsep dan gaya hidup yang diminati oleh masyarakat;

(iii) Segmentasi pasar Perseroan yang kurang price sensitive dan / atau yang memiliki daya beli yang tinggi;

(iv) Penetrasi pasar melalui metode pemasaran yang tepat;

(v) Tim yang solid dan berpengalaman; dan

(vi) Rencana keuangan yang matang.

Jalinan dan kombinasi prospek industri properti dan prospek Perseroan secara personal, membuat

manajemen memiliki optimisme terhadap prospek Perseroan.

8. STRATEGI USAHA

Perseroan memiliki visi menjadi pengembang properti nasional yang terkemuka dengan mengutamakan

peningkatan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk mencapai visi tersebut,

Perseroan memposisikan dirinya sebagai pengembang properti yang mengutamakan (i) pelayanan prima

dan (ii) produk yang inovatif yang memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumennya. Untuk mencapai

visi dan misinya, Perseroan menetapkan beberapa langkah strategis utama antara lain:

78

Mengedepankan Aspek Lokasi yang Strategis

Saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan tengah membangun akses tol di lingkungan Alam Sutera yang

akan terhubung langsung dengan jalan tol Jakarta-Merak. Pembangunan akses tol tersebut diperkirakan

selesai pada kuartal ketiga tahun 2008 dan akan meningkatkan harga jual sekaligus menjadi keunggulan

dari Alam Sutera sebagai real estat di daerah Tangerang yang memiliki lokasi paling dekat dengan Jakarta.

Memanfaatkan aspek lokasi yang strategis, Perseroan dan Anak Perusahaan merencanakan akan

mengembangkan kawasan hunian dan komersial menjadi tempat yang strategis untuk tinggal dan

berbisnis, seperti mal, universitas, hotel, exhibition center, gedung perkantoran, ruko-ruko, town house,

dan lain-lain yang mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi tanpa mengenyampingkan konsep

pengembangan Perseroan.

Meningkatkan Akses ke Kawasan Alam Sutera

Perseroan dan Anak Perusahaan yang saat ini sedang mengembangkan pembangunan akses jalan tol

dalam kawasan Alam Sutera, memahami bahwa dengan adanya akses jalan tol tersebut maka hal tersebut

dipercaya akan meningkatkan harga jual tanah dan bangunan serta memberikan nilai tambah bagi setiap

pihak yang berinvestasi di Alam Sutera. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan berkembangnya

pembangunan Alam Sutera, Perseroan dan Anak Perusahaan akan senantiasa meningkatkan akses ke

kawasan Alam Sutera dari lokasi lainnya yang dapat memberikan kenyamanan bagi para penghuni

pemukiman di kawasan Alam Sutera maupun investor serta konsumen dari kawasan komersial.

Menyediakan Fasilitas Sarana Prasarana dan Infrastruktur Kelas Satu

Fasilitas sarana prasarana dan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama yang menjadi

pertimbangan bagi calon pembeli rumah. Perseroan dan Anak Perusahaan akan selalu mengusahakan

tersedianya berbagai fasilitas kelas satu pada lahan-lahan milik Perseroan dan Anak Perusahaan dan

menjaga kualitas pengembangan proyek hunian, komersial, perkantoran, sarana perbelanjaan, dan sarana

rekreasi yang prima melalui perencanaan yang matang. Perseroan dan Anak Perusahaan senantiasa

berusaha meningkatkan spesifikasi bahan, mengutamakan fungsi, inovasi produk yang lebih berhati-

hati dan pengawasan pembangunan yang baik. Dengan demikian, Perseroan dan Anak Perusahaan

terhindar dari keluhan / complain terhadap fungsi ataupun mutu produk bangunan. Strategi Perseroan

ini diharapkan bukan hanya mempertinggi tingkat permintaan dan nilai atas produk-produk namun juga

memberikan Perseroan nilai tambah dibandingkan dengan pengembang lainnya.

Penambahan Jumlah Tanah / Lahan yang Berlokasi Strategis

Dengan aset tanah yang ada saat ini, dan dengan terus meningkatnya kemampuan keuangan Perseroan

dan Anak Perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing dalam bisnis real estat

dan berharap untuk terus dapat memberikan produk perumahan berkualitas tinggi. Wilayah Jabodetabek

tergolong wilayah yang padat sehingga menimbulkan permintaan yang tinggi atas fasilitas perumahan

dengan berbagai bentuknya seperti apartemen, kondominium, mal dan Kawasan Industri. Perseroan

dan Anak Perusahaan berkeyakinan bahwa permintaan akan tetap kuat karena pengembangan

infrastruktur, konstruksi dan perekonomian di Jabodetabek terus tumbuh. Dengan demikian, Perseroan

dan Anak Perusahaan berencana untuk meningkatkan jumlah tanah yang berlokasi strategis. Pemilihan

Perseroan akan senantiasa mengedepankan lokasi tanah yang strategis yang dapat meningkatkan pangsa

pasarnya dan pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi para Pemegang Saham.

Meningkatkan Penetrasi Pasar melalui Pemasaran yang Efektif

Perseroan dan Anak Perusahaan berupaya untuk meningkatkan penetrasi pasarnya dengan senantiasa

berfokus untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan konsumennya dengan penyediaan jasa yang

prima, meningkatkan strategi pemasaran yang efisien, efektif dan kena sasaran melalui antara lain pemberian

paket-paket khusus penjualan rumah di Alam Sutera dengan membangun kerja sama dengan beberapa

bank dalam pemberian KPR maupun dengan bentuk-bentuk kerja sama lainnya. Selain itu Perseroan dan

Anak Perusahaan secara berkesinambungan mengikuti pameran-pameran properti dalam rangka mendukung

penjualan serta meningkatkan kesadaran pasar akan investasi di Alam Sutera.

79

Target Market yangTerarah

Perseroan menempatkan target marketnya pada kalangan berpenghasilan menengah ke atas, yang

umumnya tidak terlalu price sensitive. Perseroan juga memfokuskan pangsa pasar produknya kepada

pasangan muda dengan double income dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan

gaya hidup dan kebutuhan mereka.

Perencanaan Keuangan

Untuk mengembangkan usaha dan strategi, Perseroan berupaya mendukung kebutuhan arus kasnya

dengan cara pendanaan internal maupun eksternal jika diperlukan. Perseroan juga menerapkan

perencanaan keuangan yang matang dan prudent baik dari segi pengelolaan penerimaan pendapatan

dan pengeluaran untuk mengoptimalkan penggunaan dana untuk mendukung operasi dan pengembangan

usaha Perseroan.

Memperluas Segmentasi Usaha

Perseroan merencanakan untuk memperluas segmentasi pasarnya terutama pada sumber-sumber

pendapatannya. Saat ini, sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari one time income dari

penjualan produk-produknya. Manajemen menargetkan untuk mempunyai komponen pendapatan sewa

secara kontinu untuk mengurangi ketergantungan kepada keadaan ekonomi dan iklim industri properti

di Indonesia.

Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia)

Pengadaan pendidikan dan pelatihan-pelatihan in-house maupun dengan pihak ketiga bagi SDM

Perseroan akan terus ditingkatkan guna menunjang perkembangan perusahaan dan pelayanan kepada

konsumen yang solid dan lebih profesional. Dalam menjalankan usaha, Perseroan akan menjunjung

tinggi profesionalisme, etika kerja, dan kebersamaan untuk melakukan kerjasama secara optimal.

Selain itu, strategi Perseroan yang dinilai dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan di masa datang,

diantaranya dengan :

1. Meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan fasilitas dan insentif yang dapat

meningkatkan produktivitas karyawannya;

2. Melaksanakan proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan dengan efektif dan menggunakan

kontraktor-kontraktor yang berpengalaman untuk dapat memberikan produk-produk kepada para

konsumen pada kualitas terbaik dan tepat waktu;

3. Mendayagunakan kecanggihan teknologi terkini dengan mengembangkan sistim informasi

manajemen dan akuntansi dengan sistem yang terintegrasi;

4. Meningkatkan penggunaan konsultan analisa pasar yang berkaitan dengan properti dalam upaya

mengantisipasi perubahan-perubahan ekonomi, politik, sosial, geografi, persaingan dan dengan

melakukan analisa pasar, prediksi dalam upaya mempersiapkan pengembangan suatu proyek secara

optimal;

5. Senantiasa melakukan perkembangan atas regulasi-regulasi yang khususnya berkaitan dengan

industri properti.

80

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada Laporan

Keuangan Konsolidasi Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas Laporan Keuangan yang

dilampirkan di dalam Prospektus Bab XX.

Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang

bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode

8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 serta Laporan Keuangan Konsolidasi

Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006,

2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan

dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, konsolidasi atas Laporan

Keuangan disusun oleh Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Salmon & Rekan dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian.

NERACA(Dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember

Uraian 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Aktiva

Kas dan Setara Kas 104.422 7.992 1.514 27.775 11.886 5.091

Deposito Berjangka 48.429 7.628 15.107 1.282 895 1.861

Piutang Usaha 5.131 - - - 2.464 68

Piutang Lain-Lain 2.669 2.393 1.521 1.846 96 3

Persediaan 1.169.524 1.183.215 591.721 548.980 509.641 514.331

Pajak Dibayar Dimuka - - - - - 157

Piutang Hubungan Istimewa - 112.281 100.937 100.937 - -

Aktiva Pajak Tangguhan 1.338 1.251 995 878 687 231

Tanah Untuk Dikembangkan 1.194.250 1.030.025 1.552.836 1.403.283 1.325.058 1.294.379

Penyertaan - - - - 98 597

Aktiva Tetap – Bersih 12.590 12.458 13.119 12.846 12.514 10.034

Aktiva Lain-Lain 716 - - - 118 88

Jumlah Aktiva 2.539.069 2.357.243 2.277.750 2.097.827 1.863.457 1.826.840

Kewajiban, Hak Minoritas dan Ekuitas

Kewajiban

Hutang Bank 647.445 636.951 603.904 563.736 - -

Hutang Usaha 50.341 8.956 13.147 7.109 6.294 5.032

Hutang Lain-Lain 16.241 9.944 4.203 10.658 7.100 3.934

Hutang Pajak 4.367 1.472 1.926 1.157 518 121

Beban Masih Harus Dibayar 3.196 47.499 44.174 17.923 3.510 538

Uang Muka Penjualan 271.661 153.441 148.725 81.884 59.822 51.073

Hutang Hubungan Istimewa 174.688 190.413 181.413 181.413 181.413 181.413

Security Deposit - - - - 396.000 596.000

Obligasi Konversi - 84.000 84.000 84.000 84.000 515.916

Penyisihan Imbalan Pasca Kerja Karyawan 4.459 4.169 3.315 2.927 2.289 771

Jumlah Kewajiban 1.172.398 1.136.845 1.084.807 950.807 740.947 1.354.798

Hak Minoritas 7.438 6.491 6.491 6.492 6.492 4.777

Jumlah Ekuitas 1.359.233 1.213.907 1.186.452 1.140.528 1.116.018 467.265

Jumlah Kewajiban, Hak Minoritas dan Ekuitas 2.539.069 2.357.243 2.277.750 2.097.827 1.863.457 1.826.840

81

LAPORAN LABA RUGI (Dalam jutaan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember

Uraian 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Penjualan 182.385 152.016 116.772 96.803 93.343 83.444

Beban Pokok Penjualan 146.883 121.069 84.603 67.682 63.238 63.922

Laba Kotor 35.502 30.947 32.169 29.121 30.105 19.522

Beban Usaha 26.917 29.319 29.289 25.761 24.306 18.187

Laba Usaha 8.585 1.629 2.881 3.361 5.800 1.335

Pendapatan / (Beban) Lain-Lain (3.831) (420) (2.574) (92) (4.167) 987

Laba Sebelum Beban Pajak 4.753 1.208 306 3.269 1.632 2.322

Laba Bersih 3.768 1.465 424 3.460 2.088 2.553

RASIO-RASIO PENTING

31 Agustus 31 Desember

Uraian 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Rasio Pertumbuhan

Penjualan n/a* 30,18% 20,63% 3,71% 11,86% n/a*

Beban Pokok Penjualan n/a* 43,10% 25,00% 7,03% (1,07)% n/a*

Laba Kotor n/a* (3,80)% 10,47% (3,27)% 54,21% n/a*

Beban Usaha n/a* 0,10% 13,70% 5,99% 33,64% n/a*

Laba Usaha n/a* (43,46)% (14,28)% (42,05)% 334,46% n/a*

Laba Bersih n/a* 245,56% (87,75)% 65,72% (18,23)% n/a*

Jumlah Aktiva 7,71% 3,49% 8,58% 12,58% 2,00% n/a*

Jumlah Kewajiban 3,13% 4,80% 14,09% 28,32% (45,31)% n/a*

Jumlah Ekuitas 11,97% 2,31% 4,03% 2,20% 138,84% n/a*

Rasio Usaha

Laba Kotor / Penjualan 19,47% 20,36% 27,55% 30,08% 32,25% 23,40%

Laba Usaha / Penjualan 4,71% 1,07% 2,47% 3,47% 6,21% 1,60%

Laba Bersih / Penjualan 2,07% 0,96% 0,36% 3,57% 2,24% 3,06%

Laba Usaha / Aktiva 0,34% 0,07% 0,13% 0,16% 0,31% 0,07%

Laba Bersih / Aktiva 0,15% 0,06% 0,02% 0,16% 0,11% 0,14%

Laba Usaha / Ekuitas 0,63% 0,13% 0,24% 0,29% 0,52% 0,29%

Laba Bersih / Ekuitas 0,28% 0,12% 0,04% 0,30% 0,19% 0,55%

Rasio Keuangan

Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas 86,25% 93,65% 91,43% 83,37% 66,39% 289,94%

Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva 46,17% 48,23% 47,63% 45,32% 39,76% 74,16%

*Keterangan :Tidak dapat diperbandingkan

82

X. EKUITAS

Tabel dibawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersumber dari

Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak

Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 yang

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat

wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004

Modal Dasar 2.400.000 20.000 20.000 20.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.398.681 20.000 5.000 5.000

Modal Disetor Lainnya - 143.500 133.500 88.000

Modal Proforma berasal dari Restrukturisasi Entitas Sepengendali - 1.050.389 1.047.923 1.047.494

Selisih Transaksi Entitas Sepengendali (39.696) - - -

Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya 248 18 29 34

Jumlah Ekuitas 1.359.233 1.213.907 1.186.452 1.140.528

Berikut ini merupakan keterangan mengenai perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor sejak

Perseroan didirikan sampai dengan saat Prospektus ini dibuat:

Pendirian Perseroan

Sesuai dengan Akta Pendirian No.15 tanggal 3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari

1994 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah

No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal 5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994, Tambahan No. 3973, modal dasar Perseroan adalah

sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham,

dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham, modal

ditempatkan dan disetor penuh adalah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima

ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham.

Tahun 1997

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 256 tanggal 10 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ny. Erly

Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-4967HT.01.04.TH.1998 tanggal 12 Mei

1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta

Selatan dibawah No. 3990/BH.09.03/II/99 tanggal 22 Februari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 5 Nopember 1999, Tambahan No.7503, modal dasar Perseroan

adalah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 20.000.000 (dua puluh

juta) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham, modal

ditempatkan dan disetor penuh adalah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang terdiri dari 5.000.000

(lima juta) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham.

Tahun 2006

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.25 tanggal 21 Desember 2006 dibuat dihadapan Ny. Retno Indah

Handayani, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, para Pemegang

Saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 15.000.000 (lima

belas juta) saham atau sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah), yang diambil seluruhnya

83

oleh PT Selaras Citamanunggal. Dengan adanya pengeluaran saham tersebut, maka modal dasar

Perseroan adalah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 20.000.000

(dua puluh juta) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per

saham, modal ditempatkan dan disetor penuh adalah Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang

terdiri dari 20.000.000 (dua puluh juta) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu

Rupiah) per saham.

Tahun 2007

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.111 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat oleh

Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09419

HT.01.04-TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007, serta berdasarkan Surat Keterangan No.26/MW/X/2007

tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang

menyatakan bahwa Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut sedang dalam proses

pencetakan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, para Pemegang Saham

Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula Rp250.000.000.000 (dua ratus lima

puluh miliar Rupiah) menjadi Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), serta modal

ditempatkan / disetor yang semula Rp212.000.000.000 (dua ratus dua belas miliar Rupiah) menjadi

Rp1.398.681.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh

satu juta Rupiah).

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan terhadap seluruh

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan

No. 71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta,

dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan pemberitahuannya

telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan surat No. C-UM.HT.01.10-1912 tanggal 1 Nopember 2007. Akta tersebut saat ini masih

dalam proses pengurusan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum

Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal

11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan

bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal

23 Oktober 2007.

Dalam perubahan tersebut, struktur modal dasar Perseroan diubah menjadi sebesar Rp2.400.000.000.000

(dua triliun empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham

dengan nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, modal ditempatkan dan disetor adalah

sebesar Rp1.398.681.000.000 ( satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan

puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 13.986.810.000 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh

enam juta delapan ratus sepuluh ribu) saham dengan nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per

saham.

Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Agustus 2007

hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada Masyarakat

sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai

nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp105 (seratus lima Rupiah)

dan konversi seluruh Waran Seri I menjadi 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta)

saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga

pelaksanaan Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Agustus 2007, maka susunan

proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

84

(Dalam jutaan Rupiah)

Modal Agio Selisih transaksi Saldo Jumlah

Saham Saham entitas sepengendali Laba Ekuitas

Posisi ekuitas menurut Laporan

Keuangan Konsolidasi pada tanggal

31 Agustus 2007 dengan modal dasar

Rp2.400.000.000 dengan nilai

nominal Rp1.000 setiap saham 1.398.681 - (39.696) 248 1.359.233

Perubahan nilai nominal dari

Rp1.000 per saham menjadi Rp100

per saham terjadi setelah tanggal

31 Agustus 2007, sehingga proforma

ekuitas pada tanggal 31 Agustus

2007 dengan modal dasar

Rp2.400.000.000.000 dengan nilai

nominal Rp100 setiap saham. 1.398.681 - (39.696) 248 1.359.233

Penawaran Umum sejumlah

3.142.000.000 lembar saham biasa

atas nama dengan nilai nominal

Rp100 per saham dengan harga

penawaran Rp105 setiap saham. 314.200 15.710 - - 329.910

Konversi seluruh Waran Seri I menjadi

3.142.000.000 saham biasa atas

nama dengan nilai nominal Rp100

dengan harga pelaksanaan Rp110

setiap saham 314.200 31.420 - - 345.620

Proforma ekuitas pada Tanggal

31 Agustus 2007 setelah Penawaran

Umum kepada Pemegang Saham

dan seluruh konversi Waran Seri I

dilaksanakan 2.027.081 47.130 (39.696) 248 2.034.763

85

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, seluruh pendapatan Perseroan berasal dari AGR, namun Perseroan

tidak dapat membagikan dividen dikarenakan saat ini AGR memiliki kewajiban kepada kreditur yang

mengikat AGR dengan syarat-syarat tertentu (negative covenants) dimana AGR dilarang untuk

membagikan dividen tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. AGR telah menyampaikan permohonan

pencabutan negative covenants kepada kreditur tersebut namun AGR tidak dapat memastikan mengenai

waktu perolehan atau disetujuinya permohonan pencabutan negative covenants termaksud. Pinjaman

dari kreditur tersebut berakhir dan lunas pada triwulan IV tahun 2012.

Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham pendiri, jika AGR tidak berhasil

mendapatkan persetujuan atas pencabutan negative covenants. Selain itu jika terdapat kondisi-kondisi

dalam persetujuan atas pencabutan negative covenants mengenai pembagian dividen antara lain

Perseroan tidak boleh membagikan dividen kepada pemegang saham pendiri dan / atau Perseroan

hanya boleh membagikan dividen kepada Masyarakat, Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa

kondisi-kondisi tersebut akan dipenuhi seluruhnya.

Namun demikian, jika AGR berhasil mendapatkan persetujuan atas pencabutan negative covenants

tersebut, Perseroan akan mengumumkan persetujuan termaksud pada 2 (dua) surat kabar berperedaran

nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pencabutan tersebut.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang

Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada satu tahun buku, maka Perseroan dapat

membagikan dividen kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan

persetujuan RUPS.

Perseroan harus memenuhi dan tunduk pada ketentuan–ketentuan (jika ada) yang ada di dalam

persetujuan atas pencabutan negative covenants termaksud. Selain itu, pembayaran dividen kas terhitung

berdasarkan rumusan progresif dan diperhitungkan dari laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya

akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan,

dan apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana

cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa

mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak Dividen Kas

(berdasarkan persentase dari laba bersih setelah pajak)

Sampai dengan Rp150 Miliar pertama 20%

Lebih dari Rp150 Miliar 30%

Keterangan: Maksud dari pembayaran dividen secara progresif adalah untuk sampai dengan Rp150 miliar pertama, persentase

pembayaran dividen adalah 20%, diatas Rp150 miliar persentase pembayaran dividen adalah 30% dari hasil pengurangan

Rp150miliar pertama

Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2007 dan Direksi Perseroan bermaksud untuk

mengusulkan pembayaran dividen kas berdasarkan hasil usaha tahun 2008 dan seterusnya.

86

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Seusai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan

Emisi Efek PT Alam Sutera Realty Tbk. No. 140 tanggal 30 Oktober 2007 juncto Perubahan Akta Perjanjian

Penjaminan Emisi Efek PT Alam Sutera Realty Tbk. No. 146 tanggal 28 Nopember 2007, keduanya

dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Emisi

Efek”), para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun

sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan

Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh

(full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis

terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua

persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian

Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para Pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian

Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian

lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah

sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan

Ketua BAPEPAM Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer

Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi

efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA PENJAMIN EMISI EFEK PORSI PENJAMINAN %

(Jumlah Lembar Saham)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Ciptadana Securities 3.122.000.000 99,363

Para Penjamin Emisi Efek

PT Bahana Securities 1.500.000 0,048

PT BNI Securities 1.000.000 0,032

PT Danasakti Securities 1.000.000 0,032

PT Danatama Makmur 1.000.000 0,032

PT Dhanawibawa Arthacemerlang 1.000.000 0,032

PT Evergreen Capital 750.000 0,024

PT Hortus Danavest Tbk. 1.000.000 0,032

PT Investindo Nusantara Sekuritas 1.000.000 0,032

PT Kim Eng Securities 1.000.000 0,032

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. 750.000 0,024

PT Lautandhana Securindo 1.000.000 0,032

PT Makinta Securities 1.000.000 0,032

PT Mandiri Sekuritas 1.500.000 0,048

PT Minna Padi Investama 1.000.000 0,032

PT Optima Kharya Capital Securities 1.000.000 0,032

PT Pacific Capital 750.000 0,024

PT Panca Global Securities Tbk. 1.000.000 0,032

PT Panin Sekuritas Tbk. 1.000.000 0,032

PT Pratama Capital Indonesia 1.000.000 0,032

PT Sarijaya Permana Sekuritas 750.000 0,024

JUMLAH 3.142.000.000 100,00

87

Berdasarkan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan Pihak yang mempunyai

hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal

maupun vertikal;

b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan

Komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan

atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung,

oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seluruhnya dengan tegas menyatakan

tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana

didefinisikan hubungan afiliasi seperti tersebut diatas.

B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran Saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan

pendekatan nilai ekuitas yang disesuaikan (Book Value Approach) dan diperhitungkan berdasarkan

Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit. Dalam penerapan

pendekatan ini, perolehan nilai ekuitas yang disesuaikan diperhitungkan dari nilai ekuitas Perseroan per

31 Agustus 2007 ditambahkan dengan dana hasil Penawaran Umum yang telah dikurangi perkiraan

biaya emisi, dengan asumsi Penawaran Umum saham Perseroan dilakukan pada tanggal 31 Agustus

2007. Tabel di bawah ini disajikan informasi pendukung penentuan harga saham Perseroan, berdasarkan

Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Agustus 2007.

Keterangan

Jumlah Saham Sebelum Penawaran Umum 13.986.810.000

Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum 3.142.000.000

Jumlah Saham Setelah Penawaran Umum 17.128.810.000

Harga Penawaran Saham Perdana (Rp) 105

Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum (Rp) Sebelum Dikurangi Biaya-biaya Emisi 329.910.000.000

Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum (Rp) Setelah Dikurangi Perkiraan Biaya Emisi 3,02% 319.946.718.000

Ekuitas Perseroan Per 31 Agustus 2007 1.359.232.990.795

Ekuitas Perseroan yang Disesuaikan Seandainya Penawaran Umum Dilakukan Tanggal 31 Agustus 2007 (Rp) 1.679.179.708.795

Nilai Buku (Book Value) / Saham Pada Tanggal 31 Agustus 2007 (Rp) 1 98,03

Harga Penawaran Umum / Nilai Buku Per Saham (X) 2 1,07

Catatan :

1. Proforma ekuitas Perseroan yang disesuaikan seandainya Penawaran Umum dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2007

dibagi dengan jumlah saham setelah Penawaran Umum.

2. Merupakan harga perdana saham dalam Penawaran Umum dibagi dengan ekuitas yang disesuaikan / saham pada tanggal

31 Agustus 2007.

88

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum

dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian

Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi

Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam

Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan

menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada perusahaan efek / bank kustodian yang telah

menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan / atau lembaga

/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer

Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran

Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham

dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang

Pendaftaran Efek yang bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-027/PE/KSEI/1107 yang ditandatangani antara

Perseroan dengan KSEI pada tanggal 22 Nopember 2007.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan

sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham.

Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan

Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas

nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 17 Desember 2007.

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan

akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir

Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti

pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atas saham-saham dalam

Penitipan Kolektif.

3. KSEI, perusahaan efek, atau bank kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada

pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis

merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.

5. Pemegang Saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan

efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat

pada saham.

89

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada

saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening

efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang

memiliki / membuka rekening efek di perusahaan efek atau bank kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang

menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif

di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek

perusahaan efek atau kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI

melalui perusahaan efek atau bank kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir

penarikan efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif

saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaikan transaksi bursa atas saham Perseroan

wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening

di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif

Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut

mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen

penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama masa penawaran, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam

kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau agen

penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang

bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP / Paspor bagi perorangan dan Anggaran

Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan

asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di

luar negeri dan / atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan

pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan dan Perseroan berhak

untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila

persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat

membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 11 Desember 2007 dan ditutup pada tanggal 13 Desember

2007 jam 15.00 WIB. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul

15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap

pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 17 Desember 2007.

90

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata

uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu

FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek

pada :

Bank Lippo

Cabang Bursa Efek Jakarta, Jakarta

Atas nama : PT CIPTADANA SECURITIES qq IPO Alam Sutera

Nomor Rekening : 580-30-106265

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik

pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah “in good funds” pada tanggal

13 Desember 2007.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung

jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana

pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham

yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account

dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan

dan menyebutkan nomor FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan

FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS

sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian

uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian

saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku manajer penjatahan

dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (pooling) dan penjatahan pasti (fixed allotment)

sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka

Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan

di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti

(fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari

jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat

(pooling).

10.1 Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka

penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai

berikut :

a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan

mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan

penjatahan pasti adalah karyawan Perseroan serta sejumlah pihak yang menurut pertimbangan

91

manajer penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan

investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor

individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana

Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli

atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana

Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual

saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek,

kecuali melalui BEI jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan

dicatatkan di BEI.

10.2 Penjatahan Terpusat (Pooling)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka manajer penjatahan

harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut :

a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan Direktur, Komisaris,

karyawan, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu

perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau agen

penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan

Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari

jumlah saham yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh

jumlah saham yang dipesan;

b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 10.2.a

di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka

penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan meliputi

persyaratan sebagai berikut :

i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika

terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi

maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham

yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh

terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;

ii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan

dibagikan kepada pemesan. Pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan

perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan;

iii. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi; dan

iv. Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima

penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut

dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Kepada Bapepam-

LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12

Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau

Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer

Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling

lambat 30 hari sejak Tanggal Penjatahan.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya masa penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana

Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum

dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

92

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya

pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh

para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal

akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan

atau tanggal pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran

bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah

tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 1,00% (satu persen) diatas suku bunga

Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 1 (satu) bulan, yang dihitung secara pro-rata setiap hari

keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang

pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat

setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang hanya dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung

dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian

saham pada Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai

Tanggal Pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan

diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) kepada masing-masing pemesan saham

akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan dimana FPPS yang bersangkutan

diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas

distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian

saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham

secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan

diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu)

pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih

dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek

wajib membatalkan pemesanan tersebut.

93

XIV. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN SAHAM DAN

PENERBITAN WARAN SERI I

Penawaran Umum ini terdiri dari sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta)

saham biasa atas nama (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham,

dengan harga penawaran sebesar Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh

pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham

dimana melekat sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran

Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum.

Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya

tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra,

Biro Administrasi Efek (“BAE”) pada Tanggal Penjatahan, yaitu 17 Desember 2007. Setiap pemegang

1 (satu) lembar Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I yang

diterbitkan mempunyai jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Pencatatan Waran

Seri I pada BEI.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian

saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus

Rupiah) setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak

kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel.

Adapun harga pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap lembar yang

dapat dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan, yaitu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan

Waran Seri I pada BEI sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan yaitu 17 Desember 2009. Pemegang

Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen dan hak suara

selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tersebut tidak

dilaksanakan sampai tanggal akhir pelaksanaan maka Waran Seri I menjadi daluwarsa.

KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus

empat puluh dua juta) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus

Rupiah) setiap sahamnya dengan harga penawaran Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham.

Saham Baru tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan akan dicatatkan pada BEI. Saham

Baru yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal seperti halnya saham-

saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan

Penerbitan Waran, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan

dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat

diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada

setiap hari dan jam kerja.

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat

puluh dua juta) yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat

dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro

Administrasi Efek (“BAE”) pada Tanggal Penjatahan, yaitu 17 Desember 2007. Waran Seri I tersebut

diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Alam Sutera Realty Tbk. No. 141

tanggal 30 Oktober 2007 juncto Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 147 tanggal

28 Nopember 2007, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya

disebut “Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”).

94

1. Definisi

a. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti

yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan Pemegang

Saham yang berasal dari saham yang ditawarkan / dijual melalui Penawaran Umum, untuk membeli

saham hasil pelaksanaan sesuai Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar

Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku;

b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu

yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I;

c. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I terhitung 6 (enam)

bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja

sebelum akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) sejak pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal

17 Desember 2009 pukul 16.00 WIB;

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang

ditetapkan, harus dibayar pada waktu melakukan pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp110 (seratus

sepuluh Rupiah);

e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai

hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang

menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya

dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan

hak-hak Pemegang Saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan

KSEI yang berlaku.

2. Hak atas Waran Seri I

Para pemegang Saham Baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum

Perseroan pada Tanggal Penjatahan yaitu tanggal 17 Desember 2007 dinyatakan sebagai pemilik Waran

Seri I yang sah.

Setiap 1 (satu) Saham Baru melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai

insentif. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama

pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I.

3. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Atas Nama dan sebagai bukti kepemilikan awal

adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik

di KSEI.

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di BEI sejak tanggal 18 Desember 2007

sampai dengan tanggal 11 Desember 2009 di Pasar Reguler dan Negosiasi dan sejak tanggal

18 Desember 2007 sampai dengan 16 Desember 2009 di Pasar Tunai. Perseroan telah menunjuk BAE

yaitu PT Raya Saham Registra sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Akta Perjanjian

Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yang bertugas untuk melakukan pencatatan para pemegang

Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

4. Hak untuk Membeli Saham

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak

untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I

pada Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Adapun Harga Pelaksanaan Waran

Seri I sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

95

5. Jangka Waktu Waran Seri I

Waran Seri I ini mempunyai jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak Tanggal

Pencatatan di BEI yaitu tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan akhir 1 (satu) Hari Kerja sebelum

akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) yaitu tanggal 17 Desember 2009 pada pukul 16.00 WIB. Jangka

Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember

2009, dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil

Pelaksanaan Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham

Perseroan, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham

Baru. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran Seri I tersebut

menjadi daluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

6. Perubahan Isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Perseroan berhak untuk merubah isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali untuk merubah

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak dapat diubah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran

Seri I;

b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat

kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional selambatnya dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani pengubahan penerbitan Waran Seri I

dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman

tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan

secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran Seri I

dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut; dan

c. Setiap pengubahan penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil

dan pengubahan mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan dalam penerbitan Waran Seri I, peraturan Pasar Modal dan ketentuan

KSEI.

7. Periode Perdagangan Waran Seri I

Periode perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak Tanggal Pencatatan Waran

Seri I pada BEI, yaitu adalah tanggal 18 Desember 2007 hingga 11 Desember 2009 pada pukul

16.00 WIB untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi, dan tanggal 18 Desember 2007 hingga

16 Desember 2009 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai.

8. Periode Pelaksanaan Waran Seri I

Periode pelaksanaan Waran Seri I adalah setiap Hari Kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah Tanggal

Pencatatan Waran Seri I pada BEI, yaitu mulai tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja

sebelum akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 17 Desember

2009 pada pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Waran Seri I yang

dipegangnya menjadi saham biasa atas nama. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah

dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan Waran Seri I yang

dipegangnya menjadi saham biasa atas nama.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a. Setiap pemegang Waran Seri I berhak melakukan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham biasa

atas nama selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I pada jam kerja dengan melakukan pembayaran

Harga Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam

pernyataan penerbitan Waran Seri I.

96

b. Prosedur pelaksanaan Waran Seri I yang berada diluar Penitipan Kolektif (warkat) adalah sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan melalui anggota bursa dan / atau bank kustodian

2. Pada Periode Pelaksanaan Waran Seri I para pemegang Waran Seri I (warkat) yang bermaksud

melakukan pelaksanaan Waran Seri I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada

Perseroan melalui anggota bursa / bank kustodian serta menyertakan Dokumen Pelaksanaan

Waran Seri I kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, yang terdiri dari:

i. Formulir Pelaksanaan Waran Seri I;

ii. Asli Surat Kolektif Waran Seri I;

iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I;

iv. Fotokopi identitas pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan pelaksanaan Waran

Seri I;

v. Asli surat kuasa, apabila dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas

yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa;

vi. Formulir Penyetoran Efek standar KSEI.

3. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I

wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (“Bukti Penerimaan Dokumen

Pelaksanaan”) kepada pemegang Waran Seri I.

4. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat

ditarik kembali.

5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu

pelaksanaan, tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil

Pelaksanaan Waran Seri I

6. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima

Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap

kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I dan kebenaran tentang

terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

7. Pada Hari Kerja berikutnya setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian

terhadap Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi

dari Perseroan tentang telah diterimanya secara penuh (in good funds) Harga Pelaksanaan

Waran Seri I ke dalam rekening bank khusus. Pada Hari Kerja berikutnya setelah meminta

konfirmasi kepada Perseroan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta persetujuan

dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I tersebut dilaksanakan, dan Perseroan

pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan keputusan kepada Pengelola Administrasi

Waran Seri I mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan menjadi saham biasa

atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

8. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola

Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai

diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I.

9. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa, Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima konfirmasi

dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, Pengelola Administrasi

Waran Seri I wajib mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan ke dalam rekening

efek dengan menggunakan fasilitas C-BEST.

97

c. Prosedur pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI

adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Waran Seri I memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I dengan menyerahkan

Surat Konfirmasi Waran Seri I melalui anggota bursa / bank kustodian dan membayar Harga

Pelaksanaan Waran Seri I dengan memasukannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk

oleh KSEI;

2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I

oleh anggota bursa / bank kustodian kepada KSEI, maka:

i. KSEI akan mendebet Waran Seri I dari masing-masing sub rekening pemegang Waran

Seri I yang memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening KSEI dengan

menggunakan fasilitas C-BEST;

ii. Segera setelah pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I diterima di dalam rekening

bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan pembayaran Harga

Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke rekening bank khusus

pada hari yang sama.

3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, KSEI akan

menyampaikan pada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dokumen sebagai berikut:

i. Daftar Rincian Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I yang diterima KSEI;

ii. Surat atau bukti pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang

dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank khusus;

iii. Instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke

dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4. Segera setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dari KSEI dokumen tersebut di

atas, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen

pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, bukti pemindahbukuan pembayaran Harga

Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank

khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk mendepositkan

sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

5. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan Waran Seri I diterima dari

KSEI dan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah dibayar penuh (in good funds)

dalam rekening bank khusus, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan menerbitkan /

mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus

yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil

Pelaksanaan Waran Seri I ke sub rekening Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan

Waran Seri I dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan

pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut KSEI akan menerbitkan

laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut kepada Perseroan

dan Pengelola Administrasi Waran Seri I.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan

dengan pelaksanaan Waran Seri I yang permohonan pelaksanaannya diajukan langsung ke Pengelola

Administrasi Waran Seri I harus dibayar penuh (in good funds) pada saat pelaksanaan, maka Perseroan

membuka dan mengoperasikan rekening khusus.

98

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I dapat melakukan pembayaran pada

harga pelaksanaan dengan cek, bilyet, giro, bank transfer, pemindahbukuan tunai (in good funds) dalam

Rupiah kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

Bank BCA

KCP Gatot Subroto, Jakarta

Atas Nama : PT Alam Sutera Realty Tbk.

No. Rekening: 1453021738

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I kurang dari jumlah yang ditentukan, maka

Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menolak pelaksanaan Waran Seri I dan Perseroan segera

mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan

biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk pengembalian pembayaran tersebut

(jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka Tanggal Pembayaran

dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek / giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good

funds).

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi

saham ini menjadi tanggungan pemegang Waran Seri I.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada nomor 1 (d) di atas.

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat

puluh dua juta) Waran Seri I. Apabila harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena

penyesuaian menjadi pecahan, maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan mengalami pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut :

a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena alasan apapun juga termasuk akibat

penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

Harga nominal baru setiap saham

Harga Pelaksanaan baru = ––––––––––––––––––––––––––– x A

Harga nominal lama setiap saham

Harga nominal lama setiap saham

Jumlah Waran Seri I baru = ––––––––––––––––––––––––––– x B

Harga nominal baru setiap saham

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan

nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

memiliki peredaran nasional.

b. Perubahan jumlah saham Perseroan sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham

dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, maka:

A

Harga Pelaksanaan baru = —————— x X

( A + B )

99

( A + B )

Jumlah Waran Seri I baru = —————— x Y

A

A = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham

dividen.

B = jumlah Saham Baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham

bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Y = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif

yang akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran

nasional.

c. Pengeluaran Saham Baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas

( C – D)

Harga Pelaksanaan baru = —————— x X

C

C

Jumlah Waran Seri I baru = —————— x Y

( C – D )

C= harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas.

D= harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

( C – F )

——————

( G + 1 )

F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G= jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan

efek terlebih dahulu (right).

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Y = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan pemesan saham dalam

rangka Penawaran Umum Terbatas.

12. Status Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam RUPS Perseroan dan menerima dividen dalam

bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal

dari kapitalisasi laba. Dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang

akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari, sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan

menjadi saham.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I

diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan

serta memberi hak kepada pemegangnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan,

hak yang sama dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

100

14. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran

Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para pemegang

Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran

Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di BEI yang mencakup pengalihan

dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan

Perseroan.

15. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut :

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2

Jl. Jend Sudirman Kav 47 - 48

Jakarta – 12930

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan

administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di BEI yang mencakup

pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi

kepentingan Perseroan.

16. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain, jual beli di BEI, hibah

maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian

dari pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih,

dapat mengajukan permohonan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan

kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk

didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya

atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk

pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya

3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal

yang berlaku.

Dalam Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak

atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-

sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum

diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan

ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari

Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang

diberikan kepada pemegang Waran Seri I.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan melalui Pengelola Administrasi

Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai

peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup

membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut termasuk bukti Akta Hibah yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan

peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam

Daftar Pemegang Waran Seri I.

101

17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan atau

permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola

Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I. Asli Surat Kolektif

Waran Seri I yang rusak harus dikembalikan kepada Perseroan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan

diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dan dengan memberikan jaminan-

jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di BEI dengan

memperhatikan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

Perseroan dan / atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima

jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada Pihak yang mengajukan

permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian

yang akan diderita Perseroan.

Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan

tertulis kepada BAPEPAM-LK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau

rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif

Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian

Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku pelaksanaan Waran Seri I:

a. Terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan

tersebut diambil Perseroan wajib memberitahu kepada pemegang Waran Seri I dan Perseroan

memberi hak kepada pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan

tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki oleh pemegang Waran

Seri I.

b. Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan

yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan

Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I

yang berlaku.

19. Hukum yang Berlaku

Syarat dan kondisi Waran Seri I ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik

Indonesia.

102

XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan dimuat dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 71

tanggal 19 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan

perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir

adalah sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT ALAM SUTERA REALTY Tbk (selanjutnya disebut Perseroan),

berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar

wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya dan dimulai pada tanggal

28-1-1994 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), dengan ketentuan

bahwa Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal berlaku bagi

Perseroan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut, kecuali jika izin Penanaman Modal

diperbaharui oleh yang berwenang setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan

perumahan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut:

a. membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan pembangunan perumahan dan

bertindak sebagai pengembang (developer);

b. membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan real estate, pusat pertokoan dan

perkantoran;

c. membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan biro bangunan termasuk perencana,

pelaksana, pengawas, pemborong dan pemelihara, baik untuk bangunan-bangunan gedung,

pabrik, jalan, jembatan, landasan, irigasi, waduk, dermaga, konstruksi besi, pembuatan sumur

artesis dan lain-lain bangunan sarana dan prasarana, maupun untuk pekerjaan-pekerjaan teknik

sipil lainnya basah ataupun kering di kawasan tersebut di atas;

d. mengembangkan daerah pemukiman, perkantoran, termasuk pelepasan hak atas tanah,

pengurugan, pemetakan, pengukuran, penggalian dan penimbunan tanah, peluasan lahan di

pantai (reklamasi), pemasangan instalasi-instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi

dan seluruh faktor penunjang yang berkaitan dengan pembangunan suatu daerah;

e. menjual tanah-tanah yang telah dikembangkan berupa tanah-tanah kavling, berikut

bangunannya.

103

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus milyar Rupiah),

terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar) saham, masing-masing bernilai nominal

Rp 100,- (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah

13.986.810.000 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sepuluh

ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.398.681.000.000,- (satu triliun tiga ratus

sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh satu juta Rupiah) oleh para pemegang

saham yang rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga

tersebut tidak di bawah harga pari dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam

anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan

Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Saham yang belum dicatatkan

akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan dari Rapat

Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh

atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan

yang dimuat dalam anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar

modal di Indonesia asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas

adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak

untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan

pemesanan; maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang

telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau nama pemegang saham masing-

masing pada tanggal tersebut.

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka

waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat

persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan syarat-

syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi

diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia,

1 (satu) diantaranya yang berperedaran nasional dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat

kedudukan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada pemegang saham yang

memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas

yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas

yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan

tambahan Efek Bersifat Ekuitas satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan

Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

104

f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang

saham sebagaimana dimaksud huruf e diatas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib

dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan

syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar

Modal.

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

kepada pemegang saham, seperti penambahan modal dengan cara mengkonversi hutang

Perseroan menjadi saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal.

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari

ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 4 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas,

apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di

tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya.

5. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang efek yang dapat

ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan

oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula

telah menyetujui pengeluaran efek tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat

dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa

Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus

disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran

dasar ini dan dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.

7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan

kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta

pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak

berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib disetujui terlebih dahulu oleh

Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-

Undang tentang Perseroan Terbatas dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang

lain berperedaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum

Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;

b. Benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham sebagaimana dimaksud dalam

huruf a di atas wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK);

c. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham

yang sudah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus

ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat

tentang harga saham, dengan ketentuan bahwa jika pemasukan saham dilakukan dalam bentuk

saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai

pasar wajar; dan

d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,

dan atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan / atau

unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir

yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (Bapepam dan LK) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

105

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan

10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila

peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan setiap saham

mempunyai 1 (satu) suara.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham,

yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

3. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka

yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka

atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa

itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk

atau yang diberi kuasa ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham (-saham) yang

bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham (-saham)

tersebut.

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut

tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran

dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan

kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang

Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa Surat Saham atau Surat Kolektif Saham

atau nama pemiliknya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan

Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di

tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu Surat Kolektif Saham yang memberikan bukti pemilikan dari

2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

3. Pada Surat Saham sekurangnya harus dicantumkan:

Nama dan alamat pemegang saham;

Nomor Surat Saham;

Tanggal pengeluaran Surat Saham;

Nilai nominal saham.

4. Pada Surat Kolektif Saham sekurangnya harus dicantumkan:

Nama dan alamat pemegang saham;

Nomor Surat Kolektif Saham;

Tanggal pengeluaran Surat Kolektif Saham;

Nilai nominal saham;

Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.

106

5. Setiap Surat Saham dan / atau Surat Kolektif Saham dan / atau obligasi konversi dan / atau waran

dan / atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicatat dan diberi nomor urut

dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari seorang anggota Direksi

dan Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada Surat Saham dan /

atau Surat Kolektif Saham dan / atau obligasi konversi dan / atau waran dan / atau efek lainnya yang

dapat dikonversi menjadi saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dan

izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas

permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, untuk lahirnya suatu gadai

saham disyaratkan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan

oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai

saham yang bersangkutan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima fidusia, untuk lahirnya

suatu fidusia saham disyaratkan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang

akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi mengenai fidusia

saham yang bersangkutan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999

(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia dan / atau peraturan

perundang-undangan lain yang terkait.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Apabila Surat Saham rusak, penggantian Surat Saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan

menerima bukti yang cukup bahwa:

a. Surat Saham tersebut rusak;

b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik Surat Saham

tersebut; dan

Asli Surat Saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan Surat Saham

baru yang nomornya sama dengan nomor Surat Saham aslinya. Asli Surat Saham yang rusak tersebut

wajib dimusnahkan setelah diberikan Surat Saham pengganti.

2. Apabila Surat Saham hilang, penggantian Surat Saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan

menerima bukti yang cukup bahwa:

a. Surat Saham tersebut hilang;

b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Surat Saham memberikan jaminan yang

dipandang cukup oleh Direksi;

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Surat Saham adalah pemilik dari Surat Saham

tersebut.

3. Biaya untuk pengeluaran Surat Saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik Surat Saham

yang bersangkutan.

4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai Surat Saham pengganti

dalam hal Surat Saham rusak dan / atau Surat Saham hilang dengan menyebutkan alasannya.

Surat Saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus

dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.

5. Pengeluaran Surat Saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana

saham-saham Perseroan dicatatkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum

pengeluaran Surat Saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat dimana

saham-saham Perseroan dicatatkan.

107

6. Pengeluaran Surat Saham pengganti untuk suatu Surat Saham menurut pasal ini, mengakibatkan

Surat Saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah

Surat Saham pengganti.

7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran Surat Saham pengganti juga berlaku

untuk pengeluaran Surat Kolektif Saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat

kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:

a. Nama dan alamat para pemegang saham dan / atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian;

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Saham dan / atau Surat Kolektif Saham yang

dimiliki oleh para pemegang saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan

tanggal perolehan hak gadai tersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan disyaratkan oleh ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan

Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan / atau pada Perseroan lain serta tanggal saham

itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham

dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Dalam hal terjadi perubahan alamat Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham tersebut harus memberitahukan

kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan

dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham sah jika dialamatkan pada alamat

pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali

ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

5. Setiap pencatatan-pencatatan dan / atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham

dan Daftar Khusus harus di tanda tangani oleh seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang

saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khususnya yang

berkenaan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu

jam kerja Perseroan.

7. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku, hanya

pemegang saham yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham

yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang

saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan

dalam anggaran dasar ini.

108

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu)

saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama

dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama-sama harus menunjuk seorang diantara mereka atau

orang lain sebagai wakil mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang

berhak dalam hal pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dalam

Daftar Pemegang Saham dan atas Surat Saham yang bersangkutan. Dalam hal pemilik bersama itu

lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan kuasa mereka

bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam

Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk

melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

10. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai

suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham

Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai

dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta

peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini, yaitu:

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat

dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian;

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam

rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama bank kustodian

atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank kustodian

atau perusahaan efek tersebut;

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian merupakan bagian dari portofolio

efek reksa dana yang terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan

mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama bank kustodian untuk

kepentingan pemilik unit penyertaan dari reksa dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian atau bank kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar

Pemegang Saham Perseroan;

Sertifikat atau konfirmasi tertulis paling sedikit harus mencantumkan:

1) Nama dan alamat;

2) Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;

3) Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;

4) Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;

5) Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama

adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain;

6) Syarat yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis;

109

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian untuk reksa dana dalam bentuk

kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama

pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian

dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

atau bank kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank kustodian atau perusahaan efek wajib

menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam

rekening efek;

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang diterbitkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi

yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila Surat Saham

tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan

bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham

dan Surat Saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;

i. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham

tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau

disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan / atau sita diberitahukan

secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;

j. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, sesuai dengan jumlah saham

yang dimilikinya pada rekening tersebut;

k. Bank kustodian dan perusahaan efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah

saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening bank kustodian dan

perusahaan efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya

diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan

Rapat Umum Pemegang Saham;

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham

atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian yang

merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak

termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan

ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama manajer investasi tersebut

selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan

pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada bank

kustodian dan kepada perusahaan efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening

pada bank kustodian dan perusahaan efek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan

pemilikan saham kepada bank kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada bank

kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana yang berbentuk kontrak

investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian;

110

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham

bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa bank kustodian dan

perusahaan efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah

saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan

selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham

yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal

dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan

akan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh

atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima

pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

2. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektip dilakukan dengan

pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian, bank kustodian dan perusahaan efek.

3. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut

dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan

perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di

tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus

berbentuk sebagaimana ditentukan dan / atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan,

bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi

peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut

dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang

berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya

peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-

saham Perseroan dicatatkan atau tanpa persetujuan dari pihak berwenang jika disyaratkan, tidak

berlaku terhadap Perseroan.

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asal yang terdaftar dalam Buku

Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik

baru telah tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi

izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan

pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar

Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan

ini tidak dipenuhi.

7. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, maka mereka

wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi

Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal

dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

111

8. Pencatatan pendaftaran pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham

tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan-panggilan untuk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sampai

dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal diumumkannya panggilan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama pemegang saham yang hadir dalam

Rapat tersebut.

10. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau

karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham berubah menurut hukum,

dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat

mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham yang

bersangkutan. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti

hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan

mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia, dimana saham-

saham Perseroan dicatatkan.

11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk

memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku secara

mutatis mutandis terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 10 pasal ini.

12. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib

memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa

Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang Direktur atau lebih;

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan yang kedua setelah diangkatnya anggota Direksi yang bersangkutan.

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan

ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota

Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat

tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham.

6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan

alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk

membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri rapat yang bersangkutan.

7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang

anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri dari Rapat Umum

Pemegang Saham dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu

lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti

secara demikian atau anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk mengisi lowongan tersebut

adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan / digantikan tersebut.

112

8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji, uang jasa dan / atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

9. Apabila jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari

2 (dua) orang karena pemberhentian, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota

Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender

sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran

diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri

sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sebagai anggota Direksi

sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.

12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

atau

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau

c. Meninggal dunia; atau

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan

dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya

dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi

dengan pembatasan untuk:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

Perseroan di bank), yang besarnya melebihi jumlah yang diputuskan Dewan Komisaris;

b. Membeli / menjual atau memperoleh / melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan

(yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris),

kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan dengan memperhatikan ayat 4 tersebut

dibawah ini;

c. Mengagunkan / menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik

Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 dibawah ini;

d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa

mengurangi ijin yang berwenang dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan

perundangan yang berlaku harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

113

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh

atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi

atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, dengan

memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang

Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah

yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah

ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui 3/4 (tiga per

empat) bagian dari jumlah suara tersebut;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas

permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan

waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan

hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan

dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran

luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan

Perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

Ketentuan dalam ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ini dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6. a. Direktur Utama dan salah seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas

nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direksi lainnya berhak dan

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau

kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi

seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal

Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi,

maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan

perundangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu, sekurang-kurangnya sekali

dalam 1 (satu) tahun oleh anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang

bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah.

114

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut

ketentuan pasal 12 anggaran dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan secara tertulis dengan surat tercatat atau dengan surat

yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus disampaikan secara tertulis mencantumkan acara, tanggal, waktu dan

tempat Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan

atau tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam

wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih

dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau

berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin

oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya

berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili

dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan

menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun

secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak

yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat

kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat

Direksi menentukan lain.

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa

tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali

Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang

hadir;

d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap

tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Berita acara Rapat Direksi harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi

lainnya yang hadir dan / atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat

oleh seorang Notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.

115

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti

yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan,

baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan

ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi

yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya

dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi

persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah diangkatnya anggota Dewan Komisaris

yang bersangkutan.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan

memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa

jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku

sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.

6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang

anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini dan

Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris

untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota

Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan

anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.

7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji, uang jasa dan / atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan

Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 di atas.

9. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum

memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat

Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta

tanggung jawab yang sama dengan Komisaris Utama.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan

pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Dewan Komisaris

yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung

jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga

tanggal disetujuinya pengunduran diri.

116

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

atau

b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-

undang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau

c. Meninggal dunia; atau

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan

serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung,

kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa

catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban

mereka.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan

oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara

seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan

anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyebutkan

alasannya.

4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan

Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang

akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau

dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan

sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

5. Rapat tersebut dalam ayat 4 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama

tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hal tidak

ada seorangpun anggota Dewan Komisaris mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat

akan dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

6. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi

batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga

tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk

mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan

sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu, sekurang-kurangnya

sekali dalam satu tahun oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas

permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.

117

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara

langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat

7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha

Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal

saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat

hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris

akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan

Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang

anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat

hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam

hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil

dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang

akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung

maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau

kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan

sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam

pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut,

kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain;

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda

tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali

Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang

hadir;

d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap

tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang

anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan / atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila berita acara dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak

disyaratkan.

118

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini

merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan

Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak

ketiga.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan

Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan

seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh

satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan

tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh

semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat

14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan

diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk

oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan

Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba / rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa

Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh)

hari setelah tahun buku berakhir.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham.

6. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan

dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pasal 19 anggaran dasar

ini;

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan

tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

119

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

a. Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi

dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diaudit oleh akuntan publik serta penjelasan atas

Perhitungan Tahunan tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat (“Neraca Laba Rugi”);

b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan

dan perkiraan mengenai perkembangan Perseroan untuk masa yang akan datang, kegiatan

utama Perseroan dan perubahannya selama satu tahun buku serta rincian masalah yang timbul

selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan

Rapat; Laporan Tahunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan

yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;

d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi

wewenang kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengangkat akuntan publik;

e. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perseroan;

f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya pada Rapat sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar ini.

3. Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi

dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku

yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan.

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang

memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan

setelah ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh

Direksi atau Dewan Komisaris.

2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-

sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak

dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender

terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak

memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas harus memperhatikan penetapan

Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin.

120

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan

melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham

Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari kalender sebelum Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara

memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu)

diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu)

lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau yang terbit di tempat kedudukan Bursa

Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sebagaimana ditentukan oleh

Direksi. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan

selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai

ayat 2 pasal 21 ini, dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara

Rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa memperhitungkan

tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham disampaikan

kepada setiap pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat

kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran nasional.

4. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama, perlu diadakan Rapat Umum

Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling

cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari Rapat

Umum Pemegang Saham pertama. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua

dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang

Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memutuskan halhal yang berbenturan kepentingan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua

dilakukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum

Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham

kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian

berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran nasional. Ketentuan ini berlaku

tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan

Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat

dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat

tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan panggilan sampai dengan tanggal Rapat

diadakan. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 pasal 17 telah tersedia di kantor

Perseroan dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu

dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

6. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham,

jika:

a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih

pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

121

b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan melalui surat

tercatat disertai alasannya; dan

c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan

dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin

oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal

tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan

dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab

apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham

akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir

atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat

Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan

kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat

Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris

mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur

Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh

anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi

mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah

seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir

dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Ketua Rapat berhak meminta kepada mereka yang hadir pada Rapat untuk membuktikan hak

mereka untuk menghadiri Rapat yang bersangkutan.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat

Berita Acara Rapat. Berita Acara Rapat tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk

oleh Ketua Rapat, yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham

atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh

Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut. Berita Acara

Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang

keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal di atas tidak disyaratkan apabila Berita Acara

Rapat dibuat oleh notaris.

6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan ayat 4 pasal ini

berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan

dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

122

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham

yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran

dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a di atas tidak tercapai, maka dapat

diadakan panggilan Rapat kedua, tanpa didahului dengan pemberitahuan Rapat;

c. Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b di atas harus dilakukan paling lambat

7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Kedua tersebut diselenggarakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat dengan menyebutkan telah

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum;

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat

21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang

sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai persyaratan panggilan

Rapat sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 c di atas persyaratan kuorum sebagaimana

ditetapkan dalam ayat 1e di bawah;

e. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri

oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara

yang sah.

f. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan

Perseroan. Demikian dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan kuorum Rapat

yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal

termasuk kuorum Rapat untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi

Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku tentang bukti perdata dan diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan

kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa

dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam

pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani,

dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan

dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya

1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan

jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

123

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan

suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah

suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.

9. a. Dalam hal Perseroan termasuk untuk melakukan transaksi tertentu dimana terdapat benturan

kepentingan, yaitu terdapat perbedaan antara kepentingan Perseroan dan pemegang sahamnya

dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau

pemegang saham utama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan transaksi dimaksud

tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar

Modal maka transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa dimana pemegang saham independen terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil

keputusan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dibidang Pasar Modal. Selanjutnya keputusan pemegang saham independen tersebut

mengikat para pemegang saham lainnya dan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

tersebut oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang hadir dalam rapat termasuk

pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.

b. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan

kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut

dihadiri / diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen

dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 b, pasal ini tidak tercapai, maka dapat

diadakan Rapat Kedua dengan ketentuan harus dihadiri / diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang

saham independen dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen

dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir, sedangkan mengenai

jangka waktu panggilan dan penyelenggaraan rapat adalah sesuai ketentuan ayat 1 c dan 1 d

pasal 23 anggaran dasar ini.

d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 c pasal ini tidak tercapai, maka atas

permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu

penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (Bapepam dan LK);

e. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam rapat tersebut dianggap telah

memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham

independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

10. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara

dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:

a. Menurut pendapat Ketua Rapat usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara

rapat yang bersangkutan; dan

b. Usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki

sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

124

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan

laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara

penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.

2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan

yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam keputusan mana juga harus

ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat

dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk saham harus dibayarkan kepada orang

atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal

8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen, satu dan lain dengan

tidak mengurangi ketentuan dari Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut

dicatatkan.

3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka

laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran

dasar dibagi sebagai dividen.

4. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagikan dividen sementara, jika keadaan

keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus

diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan

anggaran dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan

dicatatkan.

5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat

ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam

perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba

selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali

tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat

kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah

Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau

yang terbit di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan

dicatatkan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari

pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui

oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewenangan untuk memberikan tantiem kepada anggota Direksi tersebut oleh Rapat Umum

Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

8. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima)

tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi

Perseroan. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun

setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus

diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang

saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti

haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil

setelah lewatnya waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

125

9. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek

di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal

yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang

ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari

dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal 24 ini, digunakan

bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan

cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan

peraturan perundangundangan yang berlaku.

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba

rugi Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh

Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh

sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

3. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan / atau

tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya

modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan

tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan anggaran dasar selain menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 3 pasal 26 di atas cukup

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

5. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 26 ini kuorum yang ditentukan tidak tercapai,

maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama

itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan

rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk

tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan

pemberitahuan / pengumuman terlebih dahulu dan rapat yang kedua tersebut harus dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

126

6. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum, jumlah

suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam

dan LK).

7. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor

Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia,

1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan

1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi

dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang

pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga

per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum

Pemegang Saham kedua dapat diambil keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau

kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga

per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas

tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan,

panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan

oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

4. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu)

diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu)

lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai

rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas)

hari kalender sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran

Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan

disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah

dalam Rapat.

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum

Pemegang Saham kedua dapat diambil keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau

kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga

per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

127

3. Dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud diatas

tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan,

panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan

oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya (jika didirikan untuk

jangka waktu tertentu), atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Perseroan harus dilikuidasi

oleh satu atau lebih likuidator.

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau

penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak menunjuk likuidator.

6. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan,

kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.

7. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan

Pengadilan.

8. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan:

a. Mendaftarkan pembubaran Perseroan serta nama alamat likuidator dalam Daftar Perusahaan;

b. Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Berita Negara;

c. Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam 2 (dua) surat

kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam

wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan

Perseroan sebagaimana ditentukan oleh likuidator; dan

d. Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

9. a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas likuidasi

yang dilakukan;

b. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham dengan

memperhatikan ketentuan ayat 3 huruf a pasal 5 di atas.

11. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya dikemudian hari tetap

berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang

Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator.

12. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan

menerima bagian menurut perbandingan nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang

mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka akan diputuskan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

128

XVI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1)

menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau

diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-

syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah

modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima

dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi

baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan

sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak

Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen

yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara

kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak

Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah

bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal

29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan

Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai

Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang

pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen

dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai

Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh

persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan

penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda

dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal

29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14

tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan

atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal

Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas

Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997

tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan

saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

129

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan

saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi

dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek

melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh

saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut

adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan

dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri,

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir

2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan

Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 17 tahun 2000.

Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur

Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK

BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT

PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM

YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

130

XVII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai

berikut :

Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO & REKAN

Jl. Barito 2 No. 31, Kebayoran Baru

Jakarta 12130

STTD 289/PM/STTD-AP/2001 tanggal 13 Februari 2001

Asosiasi Anggota IAI No. 425 berlaku s/d tahun 2008

Surat Penunjukkan Tanggal 14 Juni 2007

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di

dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang

mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, audit juga meliputi penilaian

atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian

terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan yang

digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum WILLIAM, EFFENDI & CO

Jl. Blora No. 31 Menteng

Jakarta 10310

STTD 117/STTD-KH/PM/1997 tanggal 20 Maret 1997 dan 363/PM/STTD-KH/

2001 tanggal 6 April 2001

Asosiasi Anggota HKHPM No. 98018 dan 200126

Surat Penunjukan Tanggal 7 September 2007

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain

yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada

Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas

yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti

informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan

dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum,

sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris DR MISAHARDI WILAMARTA, SH, M.HUM, LL.M, SE, MM, MBA

Jl. Denpasar Raya Blok C4 No 23, Kuningan

Jakarta Selatan 12950

STTD No. 10/STTD-N/PM/1996 tanggal 14 Maret 1996

Surat Penunjukan Tanggal 8 Agustus 2007

131

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh

Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara

Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan

Administrasi Efek dan Waran Seri I antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dan membuatkan

Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Penilai Independen PT HUTAMA PENILAI

Jl. Dr. Saharjo No. 149A

Jakarta 12980

STTD No. 26/BL/STTD-P/A/2007 tanggal 4 Juni 2007

Asosiasi Anggota GAPPI No. 005 berlaku s/d tanggal 31 Desember 2007

Surat Penunjukan Tanggal 12 Juni 2007

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan penilaian secara langsung pada lokasi aktiva tetap Perseroan dan memberikan pendapat

atas nilai pasar aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai

Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu

pendapatan mengenai nilai pasar atas aktiva tetap Perseroan.

Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral Lantai 2

Jl Jendral Sudirman Kav. 47 – 48

Jakarta 12930

Surat Penunjukan No. 001/L/CF-Pro/IX/07 Tanggal 24 September 2007

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham

(DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen

sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari

Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta

melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan

pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang

berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses

penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak

Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung

jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran

Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai

hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana

ditentukan dalam UUPM.

132

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

133

134

Halaman ini sengaja dikosongkan

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

XIX. LAPORAN PENILAI

151

136

Halaman ini sengaja dikosongkan

153

154

155

156

157

158

XX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN

KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK

PERUSAHAAN

159

138

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Neraca Konsolidasi

Per 31 Agustus 2007 dan 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

(Disajikan kembali, (Disajikan kembali, (Disajikan kembali,

Catatan 31 Agustus 2007 Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c )

Aktiva

Kas dan setara kas 3e, 4 104.421.888.255 7.992.193.207 1.513.708.566 27.775.434.566

Deposito berjangka 3f, 5 48.429.464.025 7.627.649.011 15.106.757.185 1.281.661.559

Piutang usaha 3g, 6 5.130.687.585 - - -

Piutang lain-lain 7 2.669.140.043 2.393.197.300 1.521.296.098 1.846.054.986

Persediaan 3h, 8 1.169.524.572.980 1.183.214.716.107 591.721.517.945 548.979.581.174

Piutang hubungan

istimewa 3d, 9, 23 - 112.281.399.288 100.936.765.019 100.936.765.019

Aktiva pajak tangguhan 3l, 10c 1.337.659.474 1.250.588.412 994.563.172 878.016.267

Tanah untuk dikembangkan 3h, 11 1.194.249.696.141 1.030.025.066.737 1.552.836.358.327 1.403.283.557.060

Aktiva tetap –

(setelah dikurangi akumulasi

penyusutan sebesar

Rp 9.894.660.856 tahun 2007,

Rp 9.191.163.989 tahun 2006,

Rp 8.118.108.324 tahun 2005,

dan Rp 7.220.766.296

tahun 2004) 3i, 12 12.590.011.543 12.457.765.193 13.119.060.858 12.846.130.349

Aktiva lain-lain 13 715.818.750 - - -

Jumlah aktiva 2.539.068.938.796 2.357.242.575.255 2.277.750.027.170 2.097.827.200.980

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

165

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Neraca Konsolidasi (lanjutan)

Per 31 Agustus 2007 dan 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

(Disajikan kembali, (Disajikan kembali, (Disajikan kembali,

Catatan 31 Agustus 2007 Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c )

Kewajiban, hak minoritas

dan ekuitas

Kewajiban

Hutang bank 14 647.445.397.250 636.951.597.250 603.903.922.614 563.736.118.772

Hutang usaha 15 50.340.834.302 8.955.818.115 13.146.645.141 7.108.898.022

Hutang lain-lain 16 16.241.248.722 9.943.779.529 4.203.130.242 10.658.297.208

Hutang pajak 10a 4.366.858.032 1.471.992.375 1.926.089.322 1.157.458.742

Beban masih harus dibayar 17 3.195.517.106 47.499.125.286 44.174.452.722 17.922.514.615

Uang muka penjualan 18 271.661.134.088 153.441.413.832 148.724.717.814 81.884.373.689

Hutang hubungan istimewa 19, 23 174.687.634.984 190.412.755.361 181.412.755.361 181.412.755.361

Obligasi konversi 20 - 84.000.000.000 84.000.000.000 84.000.000.000

Penyisihan imbalan

pasca kerja karyawan 3n, 21 4.458.864.913 4.168.628.039 3.315.210.571 2.926.720.889

Jumlah kewajiban 1.172.397.489.397 1.136.845.109.787 1.084.806.923.787 950.807.137.298

Hak minoritas 22 7.438.458.604 6.490.607.018 6.491.324.755 6.492.263.678

Ekuitas

Modal saham - nilai nominal

Rp 1.000 per saham. Modal dasar

sebesar 2.400.000.000 saham (2007);

20.000.000 saham (2006, 2005 dan

2004). Telah ditempatkan dan

disetor penuh 1.398.681.000 saham

(2007); 20.000.000 saham (2006);

5.000.000 saham (2005 dan 2004) 23 1.398.681.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

Modal disetor lainnya 24 - 143.500.000.000 133.500.000.000 88.000.000.000

Modal proforma berasal dari

restrukturisasi entitas

sepengendali 2 - 1.050.388.888.362 1.047.922.506.591 1.047.494.043.365

Selisih transaksi

entitas sepengendali 2 (39.695.516.305) - - -

Saldo laba yang belum

ditentukan penggunaanya 247.507.100 17.970.088 29.272.037 33.756.639

Jumlah ekuitas 1.359.232.990.795 1.213.906.858.450 1.186.451.778.628 1.140.527.800.004

Jumlah kewajiban, hak

minoritas dan ekuitas 2.539.068.938.796 2.357.242.575.255 2.277.750.027.170 2.097.827.200.980

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

166

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Laporan Laba Rugi Konsolidasi

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

(Catatan 2 (Disajikan kembali, (Disajikan kembali, (Disajikan kembali,

dan 3c) Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c )

Catatan ( 8 bulan ) ( 12 bulan ) ( 12 bulan ) ( 12 bulan )

Penjualan 3k, 25 182.384.908.422 152.016.439.238 116.772.211.064 96.802.731.279

Beban pokok penjualan 3h, 26 146.883.324.844 121.069.013.060 84.602.787.404 67.681.482.745

Laba kotor 35.501.583.578 30.947.426.178 32.169.423.660 29.121.248.534

Beban usaha 27

Beban penjualan 12.959.264.452 9.006.884.407 11.057.708.590 9.043.843.241

Beban umum dan

administrasi 13.957.519.542 20.311.886.351 18.230.950.907 16.716.832.273

Jumlah beban usaha 26.916.783.994 29.318.770.758 29.288.659.497 25.760.675.514

Laba usaha 8.584.799.584 1.628.655.420 2.880.764.163 3.360.573.020

Pendapatan/(beban) lain-lain

Pendapatan bunga 1.825.170.781 711.460.931 738.324.888 765.002.383

Beban bunga (4.958.832.106) (511.017.961) (3.632.585.019) (391.504.003)

Provisi bank - (544.607.000) - (1.150.000.000)

Laba penjualan aktiva tetap 12 - - 123.500.000 185.500.000

Lainnya (697.756.689) (76.154.545) 196.488.764 499.287.146

Jumlah pendapatan/

(beban) lain-lain (3.831.418.014) (420.318.575) (2.574.271.367) (91.714.474)

Laba sebelum

beban pajak 4.753.381.570 1.208.336.845 306.492.796 3.268.858.546

Beban (penghasilan) pajak 10b

Pajak kini 1.066.468.700 - - -

Pajak tangguhan (87.071.062) (256.025.240) (116.546.905) (191.168.022)

Jumlah beban (penghasilan)

pajak 979.397.638 (256.025.240) (116.546.905) (191.168.022)

Laba bersih sebelum

hak minoritas 3.773.983.932 1.464.362.085 423.039.701 3.460.026.568

Bagian hak minoritas

atas (laba)/rugi bersih

Anak Perusahaan 22 (5.724.556) 717.737 938.923 (45.665)

Laba bersih 3.768.259.376 1.465.079.822 423.978.624 3.459.980.903

Laba per saham setelah

efek penyesuaian proforma 28 2,75 1,10 0,33 2,77

Laba (rugi) per saham sebelum

efek penyesuaian proforma 28 11,48 (2,26) (0,89) 3,85

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

167

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

Modal proforma Selisih Saldo laba

Modal berasal dari transaksi yang belum

Modal disetor restrukturisasi entitas ditentukan Jumlah

Catatan saham lainnya entitas sepengendali sepengendali penggunaannya ekuitas

Saldo 1 Januari 2004 5.000.000.000 48.950.000.000 - - 14.522.890 53.964.522.890

Penyesuaian yang timbul dari transaksi

restrukturisasi entitas sepengendali - - 1.082.073.114.656 - - 1.082.073.114.656

Saldo 1 Januari 2004 - disajikan

kembali (catatan 2 dan 3c) 5.000.000.000 48.950.000.000 1.082.073.114.656 - 14.522.890 1.136.037.637.546

Peningkatan modal disetor lainnya 24 - 39.050.000.000 - - - 39.050.000.000

Laba bersih tahun berjalan - 2004 - - - - 3.459.980.903 3.459.980.903

Laba proforma berasal

dari restrukturisasi

entitas sepengendali 2 - - 3.440.747.154 - (3.440.747.154) -

Perubahan proforma ekuitas

Anak Perusahaan 2 - - (38.019.818.445) - - (38.019.818.445)

Saldo 31 Desember 2004 - disajikan

kembali (catatan 2 dan 3c) 2 5.000.000.000 88.000.000.000 1.047.494.043.365 - 33.756.639 1.140.527.800.004

Peningkatan modal disetor lainnya 24 - 45.500.000.000 - - - 45.500.000.000

Laba bersih tahun berjalan - 2005 - - - - 423.978.624 423.978.624

Laba proforma berasal

dari restrukturisasi

entitas sepengendali 2 - - 428.463.226 - (428.463.226) -

Saldo 31 Desember 2005 - disajikan

kembali (catatan 2 dan 3c) 5.000.000.000 133.500.000.000 1.047.922.506.591 - 29.272.037 1.186.451.778.628

Peningkatan modal saham 23 15.000.000.000 - - - - 15.000.000.000

Peningkatan modal disetor lainnya 24 - 10.000.000.000 - - - 10.000.000.000

Laba bersih tahun berjalan - 2006 - - - - 1.465.079.822 1.465.079.822

Laba proforma berasal

dari restrukturisasi

entitas sepengendali - - 1.476.381.771 - (1.476.381.771) -

Perubahan proforma ekuitas

Anak Perusahaan 2 - - 990.000.000 - - 990.000.000

Saldo 31 Desember 2006 - disajikan

kembali (catatan 2 dan 3c) 20.000.000.000 143.500.000.000 1.050.388.888.362 - 17.970.088 1.213.906.858.450

Peningkatan modal disetor lainnya 24 - 48.500.000.000 - - - 48.500.000.000

Peningkatan modal saham 23 1.186.681.000.000 - - - - 1.186.681.000.000

Pemindahbukuan modal disetor

lainnya ke akun modal saham 192.000.000.000 (192.000.000.000) - - - -

Laba bersih untuk periode delapan

bulan yang berakhir pada tanggal

31 Agustus 2007 - - - - 3.768.259.376 3.768.259.376

Laba performa entitas sepengedali 2 - - 3.538.722.364 - (3.538.722.364) -

Perubahan proforma ekuitas

Anak Perusahaan 2 - - 93.057.872.969 - - 93.057.872.969

Perolehan Anak Perusahaan - - - (1.186.681.000.000) - (1.186.681.000.000)

Reversal modal performa - - (1.146.985.483.695) 1.146.985.483.695 - -

Saldo 31 Agustus 2007 1.398.681.000.000 - - (39.695.516.305) 247.507.100 1.359.232.990.795

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

168

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Laporan Arus Kas Konsolidasi

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

(Catatan 2 (Disajikan kembali, (Disajikan kembali, (Disajikan kembali,

dan 3c) Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c )

Catatan ( 8 bulan ) ( 12 bulan ) ( 12 bulan ) ( 12 bulan )

Arus kas dari aktivitas

operasi

Penerimaan kas dari pelanggan 295.668.945.616 158.962.236.680 186.362.226.313 117.979.426.212

Pembayaran kas kepada :

Direksi dan karyawan (9.080.497.180) (12.795.603.775) (10.865.069.445) (9.243.807.016)

Kontraktor, pemasok dan

operasional (96.055.111.263) (48.233.358.036) (118.647.097.597) (110.386.878.569)

Kas dari(digunakan

untuk) operasi 190.533.337.173 97.933.274.869 56.850.059.271 (1.651.259.373)

Pembayaran bunga (51.882.630.429) (46.827.796.135) (17.803.115.664) (5.348.490.789)

Penerimaan bunga 1.825.170.781 711.460.931 738.324.888 765.002.383

Penerimaan dari pihak lain yang

bukan pelanggan 6.479.154.864 3.406.745.683 626.423.852 352.303.794

Kas bersih dari (digunakan

untuk) aktivitas operasi 146.955.032.389 55.223.685.348 40.411.692.347 (5.882.443.985)

Arus kas dari aktivitas investasi

Saldo kas Anak Perusahaan

yang dikonsolidasi - - - 4.575.000

Pembayaran perolehan saham

Anak Perusahaan - - - (1.200.000.000)

Penambahan tanah untuk

dikembangkan 11 (69.756.665.323) (72.670.063.612) (96.568.400.184) (46.285.599.340)

Penambahan aktiva tetap (835.743.217) (411.760.000) (1.407.272.537) (1.523.222.576)

Hasil penjualan aktiva tetap - - 123.500.000 185.500.000

(Kenaikan)/penurunan

deposito berjangka 5 (40.801.815.014) 7.479.108.174 (13.825.095.626) (386.827.500)

Kas bersih dari (digunakan untuk)

aktivitas investasi (111.394.223.554) (65.602.715.438) (111.677.268.347) (49.205.574.416)

Arus kas dari

aktivitas pendanaan

Kenaikan (penurunan)

hutang bank 14 10.493.800.000 (5.887.851.000) (496.150.000) 31.929.374.981

Peningkatan modal disetor - 15.000.000.000 - -

Peningkatan modal disetor

Anak Perusahaan 10.000.000.000 - - -

Peningkatan modal

disetor lainnya 24 48.500.000.000 10.990.000.000 45.500.000.000 39.050.000.000

Kenaikan/(penurunan) piutang

hubungan istimewa 875.086.213 (3.244.634.269) - -

Kenaikan/(penurunan) hutang

hubungan istimewa (9.000.000.000) - - -

Kas bersih dari (digunakan untuk)

aktivitas pendanaan 60.868.886.213 16.857.514.731 45.003.850.000 70.979.374.981

Kenaikan/(penurunan) bersih

kas dan setara kas 96.429.695.048 6.478.484.641 (26.261.726.000) 15.891.356.580

Kas dan setara kas awal tahun 7.992.193.207 1.513.708.566 27.775.434.566 11.884.077.986

Kas dan setara kas

akhir tahun 4 104.421.888.255 7.992.193.207 1.513.708.566 27.775.434.566

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

169

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Laporan Arus Kas Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

(Catatan 2 (Disajikan kembali, (Disajikan kembali, (Disajikan kembali,

dan 3c) Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c )

Catatan ( 8 bulan ) ( 12 bulan ) ( 12 bulan ) ( 12 bulan )

Pengungkapan tambahan :

Transaksi yang tidak

mempengaruhi kas terutama :

Kapitalisasi beban bunga pinjaman

ke akun persediaan 42.870.321.054 37.002.986.427 18.469.198.460 12.319.099.472

Kapitalisasi beban bunga pinjaman

ke akun tanah untuk

dikembangkan 4.337.977.267 50.791.356.981 52.978.401.083 31.842.933.574

Kenaikan hutang bank akibat

kapitalisasi tunggakan bunga

yang dijadwalkan - 38.935.525.636 - -

Pemindahbukuan tanah untuk

dikembangkan ke persediaan - 646.272.712.183 - -

Penyelesaian hutang hubungan istimewa-

Wall Street Ltd, dengan piutang pada

PT Argo Pantes Tbk. 50.996.140.000 - - -

Pembelian tanah mentah yang

pendanaannya menggunakan

piutang PT Argo Pantes Tbk 49.000.000.000 - - -

Penyelesaian hutang kontraktor

dengan surat aksep – PT Cahaya

Alam Raya 10.469.548.056 - - -

Pemindahbukuan biaya masih harus

dibayar - bunga pinjaman ke akun

hutang hubungan istimewa -

Wall Street Ltd. 44.271.019.623 - - -

Pemindahbukuan obligasi konversi

menjadi modal disetor Anak

Perusahaan – PT Duta Prakarsa

Development 84.000.000.000 - - -

Peningkatan modal dengan

inbreng saham 1.186.681.000.000 - - -

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

170

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

1. U m u m

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) (selanjutnya disebut Perusahaan) didirikan

berdasarkan akta Notaris Ny. Erly Soehandjojo SH, No. 15 tanggal 3 November 1993. Anggaran dasar Perusahaan

telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 256 tanggal 10 November 1997 oleh Erly

Soehandjojo SH, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4967.HT.01.04-TH.1998 tanggal 12 Mei 1998. Berdasarkan akta Notaris

Misahardi Wilamarta SH, No. 94 tanggal 23 April 2007, modal dasar Perusahaan ditingkatkan dari Rp 20 milyar

menjadi Rp 250 milyar. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. W7-05242.HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Mei 2007.

Berdasarkan akta No. 111 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta SH, Perusahaan

telah meningkatkan modal dasarnya dari Rp 250 milyar menjadi Rp 2.400 milyar, dan merubah nama Perusahaan dari

PT Adhihutama Manunggal menjadi PT Alam Sutera Realty, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. W7.09419.HT.01.04-TH.2007 tanggal 27

Agustus 2007.

Berdasarkan akte Notaris Misahardi Wilamarta SH, No. 162 tanggal 29 Agustus 2007 yang telah disetujui oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-09583.HT.01.04-TH.2007 tanggal 30 Agustus

2007, maksud dan tujuan didirikan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan

perumahan. Pada saat ini Perusahaan memiliki tanah untuk dikembangkan yang terletak di Serpong, Kabupaten

Tangerang, Provinsi Banten dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan masih dalam tahap pembelian tanah untuk proyek

Kawasan Alam Sutera serta memiliki beberapa Anak Perusahaan.

Perusahaan dan Anak Perusahaan (bersama-sama disebut “Grup”) berkedudukan di Wisma Argo Manunggal, Jl. Jend.

Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta dan mempunyai proyek real estat yang berkedudukan di Kecamatan Serpong,

Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi

Jawa Barat serta memiliki tanah untuk dikembangkan yang terletak di Kecamatan Serpong, Kecamatan Pasar Kemis,

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten serta Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Pacet,

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasional dengan pembelian tanah sejak tahun 1999.

Proyek real estat utama yang dimiliki oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan pada saat ini adalah proyek Kawasan

Alam Sutera.

Anak Perusahaan yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut :

Tahun

Nama Anak Perusahaan Kegiatan utama Kedudukan mulai operasi

Anak perusahaan yang dimiliki

secara langsung :

PT Delta Mega Persada real estat Jakarta Belum operasional

PT Duta Prakarsa Development real estat Jakarta Belum operasional

PT Nusa Cipta Pratama konsultasi dan investasi Jakarta Belum operasional

Anak perusahaan yang dimiliki

secara tidak langsung :

Melalui PT Nusa Cipta Pratama dan

PT Duta Prakarsa Development :

PT Alfa Goldland Realty real estat Jakarta 1994

Melalui PT Alfa Goldland Realty :

PT Nusa Raya Mitratama real estat Jakarta 1996

171

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

1. U m u m (lanjutan)

Nama Anak Perusahaan Persentase pemilikan

Anak perusahaan yang dimiliki 2007 2006 2005 2004

secara langsung : % % % %

PT Delta Mega Persada 98,91 98,91 98,91 98,91

PT Duta Prakarsa Development 98,95 98,95 98,95 98,95

PT Nusa Cipta Pratama dan

Anak Perusahaan 99,98 99,98 99,98 99,98

Anak perusahaan yang dimiliki

secara tidak langsung :

Melalui PT Nusa Cipta Pratama dan

PT Duta Prakarsa Development :

PT Alfa Goldland Realty 99,83 99,83 99,83 99,83

Melalui PT Alfa Goldland Realty :

PT Nusa Raya Mitratama 99,82 99,82 99,82 99,82

Nama Anak Perusahaan Aktiva Bersih (dalam Ribuan Rupiah)

2007 2006 2005 2004

Anak perusahaan yang dimiliki

secara langsung :

PT Delta Mega Persada 579.378.486 579.043.972 579.153.942 579.254.484

PT Duta Prakarsa Development 90.008.553 (4.497.932) (5.709.731) (5.783.507)

PT Nusa Cipta Pratama dan

Anak Perusahaan 485.357.604 482.254.742 480.891.125 480.436.904

Anak perusahaan yang dimiliki

secara tidak langsung :

Melalui PT Nusa Cipta Pratama dan

PT Duta Prakarsa Development :

PT Alfa Goldland Realty 564.344.335 560.735.549 559.149.378 558.620.855

Melalui PT Alfa Goldland Realty :

PT Nusa Raya Mitratama 500.308.741 21.119.383 21.528.073 21.912.881

172

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

1. U m u m (lanjutan)

Berdasarkan akta Notaris Erly Soehandjojo SH, No. 10 tanggal 21 Januari 2004 dan akta Notaris Misahardi Wilamarta

SH, No. 111 tanggal 23 Agustus 2007, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

Dewan komisaris

Komisaris Utama : Tn. Marzuki Usman Tn. Karman Widjaya Tn. Karman Widjaya Tn.Karman Widjaya

Komisaris : Tn. Agus Eliadarius Tn. The Nicholas Tn. The Nicholas Tn. The Nicholas

Komisaris : Tn. Emil Syarief Husen - - -

Dewan Direksi

Direktur Utama : Tn. Tri Ramadi Tn. Harjanto Tn. Harjanto Tn. Harjanto

Tirtohadiguno Tirtohadiguno Tirtohadiguno

Direktur : Tn. Ir. Soelaeman Tn. Hungkang Tn. Hungkang Tn. Hungkang

Soemawinata Sutedja Sutedja Sutedja

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan sebesar

Rp 1.296.000.000, Rp 1.589.554.000, Rp 1.351.875.000, dan Rp 1.212.294.000 masing-masing untuk periode

delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2006, 2005 dan 2004 (tidak diaudit).

Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki 516 orang, 504 orang, 509 orang, dan 455 orang karyawan masing-

masing pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (tidak diaudit).

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan belum membentuk komite audit.

2. Restrukturisasi entitas sepengendali

Pada tahun 2007, Perusahaan melakukan berbagai transaksi yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas

sepengendali sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Agustus 2007, Perusahaan telah meningkatkan modal saham dengan menerima inbreng

kepemilikan saham PT Tangerang Fajar Industrial Estate pada PT Duta Prakarsa Development sebesar

94.000.000 lembar saham senilai Rp 94 Milyar atau dengan kepemilikan sebesar 98,95 %.

- Pada tanggal 23 Agustus 2007, Perusahaan telah meningkatkan modal saham dengan menerima inbreng

kepemilikan saham PT Manunggal Prima Development, PT Bukit Asri Padang Golf; PT Tangerang Fajar

Industrial Estate pada PT Delta Mega Persada masing-masing sebesar 266.480.000 saham, 106.190.000

saham, dan 204.095.000 saham masing-masing senilai Rp 266.480.000.000, Rp 106.190.000.000, dan Rp

204.095.000.000 atau dengan kepemilikan masing-masing sebesar 45,70%, 18,21% dan 35,00%.

- Pada tanggal 23 Agustus 2007, Perusahaan telah meningkatkan modal saham dengan menerima inbreng

kepemilikan saham PT Argo Manunggal Land Development pada PT Nusa Cipta Pratama sebesar 515.916.000

lembar saham senilai Rp 515.916.000.000 atau dengan kepemilikan sebesar 99,98 %.

Perusahaan dan Anak Perusahaan sebelum dan setelah inbreng saham-saham tersebut merupakan Perusahaan-

Perusahaan yang baik langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh PT Selaras Citamanunggal dimana

pemegang saham mayoritasnya adalah PT Tunas Koralindo melalui pemilikan saham dan atau kemampuan

menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus, dan atau mempunyai hak suara yang melebihi 50% pada

Perusahaan-Perusahan tersebut, sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi entitas sepengendali .

173

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

2. Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

Rincian jumlah lembar saham, harga perolehan dan bagian proporsional saham atas nilai buku aktiva bersih Anak

Perusahaan pada saat diakuisisi adalah sebagai berikut :

Bagian

proporsional Selisih

saham atas transaksi

Jumlah Harga nilai buku entitas

Lembar saham Perolehan aktiva bersih sepengendali

PT Nusa Cipta Pratama 515.916.000 515.916.000.000 485.263.545.407 (30.652.454.593)

PT Delta Mega Persada 576.765.000 576.765.000.000 572.660.843.428 (4.104.156.572)

PT Duta Prakarsa Development 94.000.000 94.000.000.000 89.061.094.860 (4.938.905.140)

Jumlah 1.186.681.000 1.186.681.000.000 1.146.985.483.695 (39.695.516.305)

Neraca konsolidasi sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2007, dan 31 Desember

2006, 2005, dan 2004 adalah sebagai berikut :

Sebelum Restrukturisasi Setelah Restrukturisasi

(dalam ribuan Rupiah) (dalam ribuan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember 31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

Aktiva

Kas dan setara kas 11.401.857 95.572 66.228 108.702 104.421.888 7.992.193 1.513.709 27.775.435

Deposito berjangka - - - - 48.429.464 7.627.649 15.106.757 1.281.662

Piutang usaha - - - - 5.130.688 - - -

Piutang lain-lain - - - - 2.669.140 2.393.197 1.521.296 1.846.055

Persediaan - - - - 1.169.524.573 1.183.214.716 591.721.518 548.979.581

Piutang hubungan

istimewa - - - - - 112.281.399 100.936.765 100.936.765

Aktiva pajak tangguhan - - - - 1.337.659 1.250.588 994.563 878.016

Tanah untuk

dikembangkan 270.938.976 163.033.987 138.463.044 92.925.055 1.194.249.696 1.030.025.067 1.552.836.358 1.403.283.557

Aktiva tetap – bersih 404.922 388.411 - 12.590.012 12.457.766 13.119.061 12.846.130

Penyertaan pada

anak perusahaan 1.146.985.484 - - - - - - -

Aktiva lain-lain 715.819 - - - 715.819 - - -

Jumlah aktiva 1.430.447.058 163.517.970 138.529.272 93.033.757 2.539.068.939 2.357.242.575 2.277.750.027 2.097.827.201

Kewajiban, hak minoritas

dan ekuitas

Kewajiban

Hutang bank - - - - 647.445.397 636.951.597 603.903.923 563.736.119

Hutang usaha 70.457.675 - - - 50.340.834 8.955.818 13.146.645 7.108.898

Hutang lain-lain 715.819 - - - 16.241.249 9.943.780 4.203.130 10.658.297

Hutang pajak 484 - - - 4.366.858 1.471.992 1.926.089 1.157.459

Beban masih

harus dibayar 40.089 - - - 3.195.517 47.499.125 44.174.453 17.922.515

Uang muka penjualan - - - - 271.661.134 153.441.414 148.724.718 81.884.373

Hutang hubungan

istimewa - - - - 174.687.635 190.412.756 181.412.755 181.412.755

Obligasi konversi - - - - - 84.000.000 84.000.000 84.000.000

Penyisihan imbalan

pasca kerja

karyawan - - - - 4.458.865 4.168.628 3.315.211 2.926.721

Jumlah kewajiban 71.214.067 - - - 1.172.397.489 1.136.845.110 1.084.806.924 950.807.137

174

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

2. Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

Sebelum Restrukturisasi Setelah Restrukturisasi

(dalam ribuan Rupiah) (dalam ribuan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember 31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

(Delapan Bulan) (Satu Tahun) (Satu Tahun) (Satu Tahun) (Delapan Bulan) (Satu Tahun) (Satu Tahun) (Satu Tahun)

Hak minoritas - - - - 7.438.459 6.490.607 6.491.324 6.492.264

Ekuitas

Modal saham

– nilai nominal 1.398.681.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 1.398.681.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000

Modal disetor lainnya - 143.500.000 133.500.000 88.000.000 - 143.500.000 133.500.000 88.000.000

Modal proforma berasal

dari restrukturisasi

entitas sepengendali - - - - - 1.050.388.888 1.047.922.507 1.047.494.043

Selisih transaksi

entitas sepengendali (39.695.516) - - - (39.695.516) - - -

Saldo laba yang belum

ditentukan

penggunaanya 247.507 17.970 29.272 33.757 247.507 17.970 29.272 33.757

Jumlah ekuitas 1.359.232.991 163.517.970 138.529.272 93.033.757 1.359.232.991 1.213.906.858 1.186.451.779 1.140.527.800

Jumlah kewajiban,

hak dan ekuitas 1.430.447.058 163.517.970 138.529.272 93.033.757 2.539.068.939 2.357.242.575 2.277.750.027 2.097.827.201

Laporan laba rugi sebelum dan sesudah restruturisasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal

31 Agustus 2007, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai

berikut :

Sebelum Restrukturisasi Setelah Restrukturisasi

(dalam ribuan Rupiah) (dalam ribuan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember 31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

(Delapan Bulan) (Satu Tahun) (Satu Tahun) (Satu Tahun) (Delapan Bulan) (Satu Tahun) (Satu Tahun) (Satu Tahun)

Penjualan - - - - 182.384.908 152.016.439 116.772.211 96.802.731

Beban pokok

penjualan - - - - 146.883.325 121.069.013 84.602.787 67.681.483

Laba kotor - - - - 35.501.583 30.947.426 32.169.424 29.121.248

Beban usaha

Beban penjualan - - - - 12.959.264 9.006.885 11.057.708 9.043.843

Beban umum dan

administrasi 296.025 11.239 5.279 3.084 13.957.520 20.311.886 18.230.952 16.716.832

Jumlah beban usaha 296.025 11.239 5.279 3.084 26.916.784 29.318.771 29.288.660 25.760.675

Laba usaha (296.025) (11.239) (5.279) (3.084) 8.584.799 1.628.655 2.880.764 3.360.573

Pendapatan/(beban)

lain-lain

Pendapatan bunga 526.828 299 1.225 22.764 1.825.171 711.461 738.325 765.002

Beban bunga - - - - (4.958.832) (511.018) (3.632.585) (391.504)

Provisi bank (1.266) (362) (431) (446) - (544.607) - (1.150.000)

Laba penjualan

aktiva tetap - - - - - - 123.500 185.500

Lainnya - - - - (697.757) (76.154) 196.489 499.288

Jumlah pendapatan/

(beban) lain-lain 525.562 (63) 794 22.318 (3.831.418) (420.318) (2.574.271) (91.714)

Laba sebelum

beban pajak 229.537 (11.302) (4.485) 19.234 4.753.381 1.208.337 306.493 3.268.859

175

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

2. Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

Sebelum Restrukturisasi Setelah Restrukturisasi

(dalam ribuan Rupiah) (dalam ribuan Rupiah)

31 Agustus 31 Desember 31 Agustus 31 Desember

2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004

(Delapan Bulan) (Satu Tahun) (Satu Tahun) (Satu Tahun) (Delapan Bulan) (Satu Tahun) (Satu Tahun) (Satu Tahun)

Beban (penghasilan) pajak

Pajak kini - - - - 1.066.468 - - -

Pajak tangguhan - - - - (87.071) (256.025) (116.547) (191.168)

Jumlah beban

(penghasilan) pajak - - - - 979.397 (256.025) (116.547) (191.168)

Laba bersih sebelum

hak minoritas 229.537 (11.302) (4.485) 19.234 3.773.984 1.464.362 423.040 . 3.460.027

Bagian hak minoritas

atas (laba)/rugi bersih

Anak Perusahaan - - - - (5.724) 718 939 (46)

Laba bersih 229.537 (11.302) (4.485) 19.234 3.768.260 1.465.080 423.979 3.459.981

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi

Perusahaan dan Anak Perusahaan, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar pengukuran dan penyajian laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan (bersama-sama disebut “Grup”) disusun sesuai dengan

Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan No. G.VIII.7

lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000

tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002 tanggal 27

Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan

Publik. Laporan keuangan tersebut disajikan menurut konsep nilai historis (harga perolehan), kecuali beberapa

akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-

masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas

atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini adalah Rupiah.

Angka-angka yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi dalam Rupiah penuh, kecuali

dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen

untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan

aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan konsolidasi serta jumlah pendapatan dan beban

selama periode pelaporan. Hasil sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

176

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh Perusahaan yang dikendalikan oleh induk Perusahaan.

Pengendalian (control) dianggap ada apabila induk Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak

langsung (melalui Anak Perusahaan), lebih dari 50% hak suara pada suatu Perusahaan. Walaupun suatu

Perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan

adanya salah satu kondisi berikut :

• Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;

• Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Perusahaan

berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

• Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus Perusahaan;

• Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dieliminasi dalam

penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

c. Akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali

Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham, atau

instrument kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam

suatu kelompok usaha yang sama tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan, dan oleh

karena itu, transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok Perusahaan maupun bagi

entitas individu dalam kelompok Perusahaan tersebut. Berdasarkan PSAK No. 38 (revisi 2004), “Akuntansi

Restrukturisasi Entitas Sepengendali”, transaksi tersebut harus dicatat sesuai dengan nilai buku seperti

penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interests method).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas-entitas yang

direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang

disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah Perusahaan tersebut telah tergabung sejak permulaan

periode perbandingan yang disajikan tersebut. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dalam

transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat dalam akun “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas

Sepengendali” yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada neraca konsolidasi.

Jika substansi sepengendalian antara entitas yang pernah melakukan transaksi restrukturisasi entitas

sepengendali tersebut telah hilang atau terjadi pelepasan aktiva, kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikan

lainnya yang mendasari terjadinya selisih nilai transaksi entitas sepengendali kepada pihak lain yang tidak

sepengendali, maka saldo akun selisih nilai transaksi resrukturisasi entitas sepengendali dicatat sebagai laba atau

rugi yang direalisasi pada laporan laba rugi konsolidasi.

177

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa adalah:

1). Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan

oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies,

subsidiaries dan fellow subsidiaries);

2). Perusahaan asosiasi;

3). Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di

Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut

(yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi

atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan)

4). Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk

merencanakan memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota dewan

komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan

5). Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun

tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut

mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang

dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-

perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau

tidak dengan tingkat bunga atau harga normal, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak-pihak yang

tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam laporan keuangan.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan deposito berjangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan

atau kurang, setelah dikurangi cerukan dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Deposito berjangka

Penempatan deposito dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan atau dijaminkan dinyatakan sebesar nilai

nominal, disajikan sebagai deposito berjangka.

g. Penyisihan piutang ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan hasil penelaahan terhadap kolektibilitas dari masing-masing

piutang pada setiap akhir periode.

178

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

h. Persediaan dan tanah untuk dikembangkan dan beban pokok penjualan

Persediaan dan tanah untuk dikembangkan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan

nilai yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

Harga perolehan persediaan rumah jadi, rumah toko dan unit bangunan dalam pelaksanaan termasuk seluruh

biaya konstruksi diluar nilai tanah.

Tanah untuk dikembangkan dipindahkan menjadi persediaan real estat pada saat proses pematangan untuk zona

tersebut dimulai berdasarkan luas tanah yang dapat dijual.

Harga perolehan persediaan tanah dan tanah untuk dikembangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan tanah,

pematangan, pengembangan tanah dan lingkungan dan perolehan tanah lainnya, serta biaya pinjaman berkenaan

dengan pinjaman yang diterima untuk mendanai perolehan tanah. Kapitalisasi biaya pinjaman akan dihentikan

pada saat aktivitas pembangunan dihentikan sementara atau telah selesai.

Beban pokok penjualan tanah dinyatakan sebesar harga perolehan tanah ditambah beban pinjaman, dan taksiran

biaya pengembangan tanah serta lingkungan.

i. Aktiva tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan

mencakup pengeluaran untuk pemugaran dan peningkatan daya guna aktiva tetap yang jumlahnya signifikan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun berganda, kecuali untuk bangunan

menggunakan metode garis lurus berdasarkan persentase penyusutan, sebagai berikut :

Persentase

Jenis aktiva tetap penyusutan

Bangunan 5 - 10%

Kendaraan 50%

Perlengkapan kantor 50%

Peralatan proyek 25%

Hak atas tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Aktiva tetap yang

sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya.

Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada periode

yang bersangkutan.

Aktiva dalam penyelesaian.

Merupakan biaya-biaya yang berhubungan secara langsung dengan pembangunan aktiva tetap, termasuk biaya

pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan

aktiva tersebut.

Aktiva dalam penyelesaian dipindahkan ke akun aktiva tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

179

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

j. Penurunan nilai aktiva

Perusahaan dan Anak Perusahaan mengakui rugi nilai aktiva apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh

kembali dari suatu aktiva lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada tiap tanggal neraca, Perusahaan dan Anak

Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai laba pada periode terjadinya pemulihan.

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan penjualan bangunan rumah dan ruko beserta kavling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh

(full accrual method) jika syarat-syarat berikut terpenuhi :

• Proses penjualan telah selesai;

• Harga jual akan tertagih;

• Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang

akan diperoleh pembeli; dan

• Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu

transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara

signifikan dengan unit bangunan tersebut.

Apabila kriteria pengakuan pendapatan dari penjualan dengan metode akrual penuh tidak terpenuhi, maka

semua pembayaran dicatat sebagai uang muka dengan metode deposit.

Pendapatan penjualan kavling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method)

jika syarat-syarat berikut terpenuhi :

• jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut

tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;

• harga jual akan tertagih;

• tagihan penjual tidak subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa yang akan

datang;

• proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan

kavling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kavling tanah atau kewajiban untuk

membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai

dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan

diatas kavling tersebut.

Apabila kriteria pengakuan pendapatan dari penjualan dengan metode akrual penuh tidak terpenuhi, maka

semua pembayaran dicatat sebagai uang muka dengan metode deposit.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

l. Perpajakan

Beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan metode pajak tangguhan, sesuai dengan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46, “Akuntansi Pajak Penghasilan”.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari

perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak

aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan

aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar

kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

180

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

l. Perpajakan (lanjutan)

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan

bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku

pada tanggal neraca.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan

keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

m. Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat

terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan

untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul

dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Kurs yang berlaku pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Jenis mata uang asing 31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

Dollar Amerika Serikat (US$ 1) 9.404 9.020 9.830 9.290

n. Kewajiban imbalan pasca kerja

Perusahaan dan Anak Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja - imbalan pasti untuk karyawan sesuai

dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24

tentang imbalan kerja. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan

sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan

kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui

dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program

tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya

akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi

vested.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca konsolidasi merupakan nilai kini kewajiban

imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian akturial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang

belum diakui.

o. Laba (rugi) per saham

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih tahun berjalan dengan jumlah rata-rata

tertimbang saham yang beredar pada periode atau tahun yang bersangkutan, setelah mempertimbangkan

pengaruh retrospektif dari modal saham ditempatkan sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas

sepengendali.

181

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

p. Informasi segmen

Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (revisi 2000) yang mensyaratkan penyajian informasi

keuangan berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis.

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan

produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu

memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dapat dibedakan dalam

menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko

dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan

(wilayah) ekonomi lain.

Perusahaan dan Anak Perusahaan bergerak dalam bidang yang sama yakni real estat, kecuali PT Nusa Cipta

Pratama yang bergerak dalam bidang konsultasi dan investasi. Seluruh Anak Perusahaan, kecuali PT Alfa

Goldland Realty dan PT Nusa Raya Mitratama belum beroperasi secara komersial. Karena itu bentuk primer

segmen usaha tidak disajikan.

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

4. Kas dan setara kas

Terdiri dari kas dan setara kas dalam

mata uang Rupiah :

Kas 464.992.887 620.851.004 384.188.055 277.485.885

Bank :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 28.298.289.627 2.633.373.136 106.158.518 5.228.607.330

PT Bank Century 25.636.175.666 - - -

PT Bank Central Asia Tbk 18.222.317.313 2.327.650.867 39.423.176 820.000

PT Bank Internasional

Indonesia Tbk 4.625.805.605 2.125.070.672 399.861.490 2.478.500.770

PT Bank NISP Tbk 1.408.443.755 7.978.403 137.086.680 837.957.270

PT Bank Danamon Indonesia Tbk 225.165.586 225.632.951 203.944.385 818.681.596

PT Bank Negara Indonesia Tbk 25.999.635 26.220.866 26.516.823 26.780.320

PT Bank Bintang Manunggal 13.177.832 13.177.832 13.177.832 13.177.832

PT Bank Tabungan Negara

(Persero) 1.520.349 12.237.476 203.351.607 2.546.794.970

PT Bank Permata - - - 46.628.593

Deposito berjangka jangka pendek:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 25.500.000.000 - - 3.000.000.000

PT Bank Internasional

Indonesia Tbk - - - 8.500.000.000

PT Bank Tabungan Negara

(Persero) - - - 4.000.000.000

Jumlah 104.421.888.255 7.992.193.207 1.513.708.566 27.775.434.566

Tingkat bunga deposito

berjangka per tahun : 5,25% - 7,50% - - 5,75% - 7%

182

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

5. Deposito berjangka

Terdiri dari :

Pihak ketiga :

PT Bank Central Asia Tbk 31.763.940.000 4.382.954.952 10.145.677.126 -

PT Bank Internasional

Indonesia Tbk 8.691.116.489 - 267.120.000 127.200.000

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.256.776.637 900.000.000 2.707.924.000 350.927.500

PT Bank Permata Tbk 2.150.530.000 984.730.000 - -

PT Bank NISP Tbk 2.121.356.840 485.000.000 1.775.002.000 592.500.000

PT Bank Panin 892.600.000 - - -

PT Bank Lippo Tbk 324.910.000 663.930.000 - -

PT Bank Danamon

Indonesia Tbk 211.034.059 211.034.059 211.034.059 211.034.059

PT Bank Negara Indonesia Tbk 17.200.000 - - -

Jumlah 48.429.464.025 7.627.649.011 15.106.757.185 1.281.661.559

Tingkat bunga per tahun : 5,25% - 7,50% 7,75% - 9,50% 5,50% - 12,25% 5,75% - 7,00%

Merupakan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan. Semua deposito

berjangka telah dijadikan sebagai jaminan atas penjualan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

6. Piutang usaha

Terdiri dari :

Rumah - - - -

Tanah kavling 5.130.687.585 - - -

Jumlah 5.130.687.585 - - -

Merupakan tagihan dalam mata uang Rupiah – pihak ketiga.

Rincian umur piutang usaha dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo tagihan, sebagai berikut :

Sampai dengan 1 bulan 2.295.106.353 - - -

> 1 bulan – 3 bulan 2.474.577.232 - - -

> 3 bulan – 6 bulan 361.004.000 - - -

> 6 bulan – 1 tahun - - - -

> 1 tahun - - - -

Jumlah 5.130.687.585 - - -

Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu untuk menutupi

kemungkinan kerugian atas piutang tak tertagih karena berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat ditagih.

Piutang usaha telah dijadikan jaminan atas pinjaman Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (lihat catatan 14).

183

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

7. Piutang lain-lain

Terdiri dari :

Piutang kepada karyawan 1.672.444.471 1.399.787.300 1.167.886.098 847.725.835

Lainnya 996.695.572 993.410.000 353.410.000 998.329.151

Jumlah 2.669.140.043 2.393.197.300 1.521.296.098 1.846.054.986

Piutang kepada karyawan dalam mata uang Rupiah tanpa dikenakan beban bunga, pembayaran dengan cara

angsuran bulanan.

Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu untuk menutupi

kemungkinan kerugian atas piutang tak tertagih karena berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat ditagih.

8. Persediaan

Terdiri dari :

Proyek Alam Sutera :

Tanah dalam pengembangan

Kec. Serpong, Tangerang 711.371.132.676 646.272.712.183 - -

Tanah dalam pengembangan

Kec. Serpong, Tangerang 229.283.991.130 308.308.001.090 349.002.849.526 322.786.524.977

Bangunan

dalam penyelesaian

Kec. Serpong, Tangerang 15.626.731.546 13.502.716.979 27.587.382.564 22.607.006.270

Proyek Cibitung, Bekasi :

Tanah

Kec. Cibitung, Bekasi 243.578.737.825 245.467.306.052 245.467.306.052 233.922.070.124

Unit bangunan

Kec. Cibitung, Bekasi 7.037.333.333 7.037.333.333 7.037.333.333 7.037.333.333

Jumlah 1.206.897.926.510 1.220.588.069.637 629.094.871.475 586.352.934.704

Dikurangi : cadangan

penurunan nilai persediaan 37.373.353.530 37.373.353.530 37.373.353.530 37.373.353.530

Jumlah - bersih 1.169.524.572.980 1.183.214.716.107 591.721.517.945 548.979.581.174

184

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

8. Persediaan (lanjutan)

Persediaan tanah seluas 1.635.076 m2 yang terletak di Kecamatan Serpong, Tangerang dan Kecamatan Cibitung,

Bekasi telah dijadikan jaminan atas pinjaman Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (lihat catatan 14).

Seluruh persediaan atas nama Perusahaan dan telah dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan kecuali tanah

seluas 10.860 m2 masih dalam bentuk Surat Pelepasan Hak.

Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan – unit bangunan dan bangunan dalam

pelaksanaan dikarenakan belum dilakukan serah terima oleh kontraktor, kecuali ruko yang terletak di Cibitung

diasuransikan kepada PT China Insurance Indonesia - pihak hubungan istimewa dengan jumlah pertanggungan

sebesar Rp 8.415.375.000. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut memadai untuk menutup

kemungkinan kerugian aktiva yang diasuransikan. Persediaan tanah tidak diasuransikan.

Dalam persediaan tanah sebesar Rp 940.655.123.806 terdapat tanah seluas 1.791.836 m2 dengan nilai tercatat

sebesar Rp 646.272.712.183 merupakan pindahan dari akun tanah untuk dikembangkan (lihat catatan 11).

Selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 beban pinjaman masing-masing sebesar Rp 42.870.321.054,

Rp 37.002.986.427, Rp 18.469.198.460 dan Rp 12.319.099.472 dikapitalisasi kedalam persediaan.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan adalah cukup untuk menutup

kemungkinan kerugian penurunan nilai persediaan.

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

9. Piutang hubungan istimewa

Terdiri dari :

PT Argo Pantes Tbk - 100.936.765.019 100.936.765.019 100.936.765.019

PT Cahaya Alam Raya - 10.469.548.056 - -

PT Argo Manunggal Land

Development - 875.086.213 - -

Jumlah - 112.281.399.288 100.936.765.019 100.936.765.019

Piutang kepada PT Argo Pantes Tbk merupakan tagihan Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty yang tidak

dikenakan bunga. Berdasarkan perjanjian pengalihan piutang tertanggal 31 Agustus 2007, atas tagihan tersebut

dialihkan (set-off) dengan hutang kepada Wall Street Ltd. sebesar Rp 50.996.140.000 (lihat catatan 19) dan kepada

PT Bekasi Matra Industrial Estate sebesar Rp 49.000.000.000 (lihat catatan 11) dan tagihan Anak Perusahaan – PT

Nusa Raya Mitratama kepada PT Argo Pantes Tbk sebesar Rp 940.625.019 yang telah dilunasi pada bulan Agustus

2007.

Piutang pada PT Cahaya Alam Raya (CAR) merupakan surat aksep tanpa bunga kepada CAR yang jatuh tempo

pada tanggal 28 Desember 2007 dan terjadi akibat beban bunga hutang bank dimana dana dari hutang bank tersebut

digunakan untuk pihak hubungan istimewa (PT Argo Pantes Tbk.) dan atas beban bunga tersebut ditanggung oleh

CAR. Pada tanggal 27 Agustus 2007, CAR bersepakat untuk dapat menyelesaikan hutang piutang surat aksep

dengan anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (AGR) dengan cara mengambil-alih hutang AGR kepada

kontraktor pihak ketiga.

Piutang pada PT Argo Manunggal Land Development merupakan pinjaman meminjam uang tunai tanpa beban

bunga dan tanpa jadwal pembayaran. Pada bulan Juli 2007 pinjaman ini telah diselesaikan oleh PT Argo

Manunggal Land Development.

185

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

10. Perpajakan

a. Hutang pajak

Terdiri dari :

Perusahaan :

Pajak penghasilan pasal 21 484.100 - - -

Anak Perusahaan :

Pajak penghasilan badan

– tahun 2007 760.038.134 - - -

Pajak penghasilan pasal 25 48.243.661 - - -

Pajak penghasilan pasal 21 79.052.546 86.268.065 47.857.960 83.630.968

Pajak penghasilan pasal 23 159.361.753 47.609.581 85.480.406 93.673.752

Pajak Pertambahan Nilai 3.319.677.838 1.338.114.729 1.792.750.956 980.154.022

Jumlah 4.366.373.932 1.471.992.375 1.926.089.322 1.157.458.742

Jumlah seluruhnya 4.366.858.032 1.471.992.375 1.926.089.322 1.157.458.742

b. Beban/(penghasilan) pajak

Terdiri dari :

Perusahaan - - - -

Anak Perusahaan :

Pajak kini 1.066.468.700 - - -

Pajak tangguhan (87.071.062) (256.025.240) (116.546.905) (191.168.022)

Jumlah 979.397.638 (256.025.240) (116.546.905) (191.168.022)

Jumlah seluruhnya 979.397.638 (256.025.240) (116.546.905) (191.168.022)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak dan beban (penghasilan) pajak dengan tarip pajak yang berlaku

sebagai berikut :

Laba konsolidasi sebelum

beban pajak 4.753.381.570 1.208.336.845 306.492.796 3.268.858.546

(Laba)/ rugi Anak Perusahaan

sebelum pajak (4.523.844.558) (1.219.638.794) (310.977.398) (3.249.624.797)

Laba/(rugi) Perusahaan

sebelum pajak 229.537.012 (11.301.949) (4.484.602) 19.233.749

186

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

10. Perpajakan (lanjutan)

b. Beban/(penghasilan) pajak (lanjutan)

Beban pajak penghasilan

berdasarkan tarip 68.861.104 (3.390.585) (1.345.381) 5.770.125

Pendapatan kena pajak final (158.048.372) (89.620) (367.603) (6.829.125)

Beban tidak diakui pajak - - - -

Rugi fiskal yang tidak diakui

sebagai aktiva

pajak tangguhan 89.187.268 3.480.205 1.712.984 1.059.000

Beban pajak – Perusahaan - - - -

Beban pajak – Anak

Perusahaan 979.397.638 (256.025.240) (116.546.905) (191.168.022)

Beban pajak

- Konsolidasi 979.397.638 (256.025.240) (116.546.905) (191.168.022)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba komersial ke laba/(rugi) fiskal sebagai berikut :

Laba konsolidasi komersial 4.753.381.570 1.208.336.845 306.492.796 3.268.858.546

(Laba)/ rugi Anak Perusahaan

sebelum pajak (4.523.844.558) (1.219.638.794) (310.977.398) (3.249.624.797)

Laba/(rugi) Perusahaan

sebelum pajak 229.537.012 (11.301.949) (4.484.602) 19.233.749

Ditambah/(dikurangi) :

Perbedaan waktu - - - -

Perbedaan permanen :

Pendapatan bunga (526.827.906) (298.735) (1.225.344) (22.763.749)

Rugi fiskal (297.290.894) (11.600.684) (5.709.946) (3.530.000)

Pajak kini :

Perusahaan - - - -

Anak Perusahaan 1.066.468.700 - - -

Jumlah 1.066.468.700 - - -

Pajak penghasilan Perusahaan telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan masing-masing tahun pajak.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, tidak ada Surat Ketetapan Pajak yang telah dikeluarkan oleh Kantor

Pajak kepada Perusahaan.

187

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

10. Perpajakan (lanjutan)

c. Pajak tangguhan

Saldo dan pergerakan aktiva pajak tangguhan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31

Agustus 2007.

Dikreditkan pada

Saldo 1 Jan. 2007 laporan laba rugi Saldo 31 Agustus 2007

Penyisihan imbalan pasca

kerja karyawan 1.250.588.412 87.071.062 1.337.659.474

Jumlah 1.250.588.412 87.071.062 1.337.659.474

Saldo dan pergerakan aktiva pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

Dikreditkan pada

Saldo 1 Jan. 2006 laporan laba rugi Saldo 31 Des. 2006

Penyisihan imbalan pasca

kerja karyawan 994.563.172 256.025.240 1.250.588.412

Jumlah 994.563.172 256.025.240 1.250.588.412

Saldo dan pergerakan aktiva pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

Dikreditkan pada

Saldo 1 Jan. 2005 laporan laba rugi Saldo 31 Des. 2005

Penyisihan imbalan pasca

kerja karyawan 878.016.267 116.546.905 994.563.172

Jumlah 878.016.267 116.546.905 994.563.172

Saldo dan pergerakan aktiva pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004.

Dikreditkan pada

Saldo 1 Jan. 2004 laporan laba rugi Saldo 31 Des. 2004

Penyisihan imbalan pasca

kerja karyawan 686.848.245 191.168.022 878.016.267

Jumlah 686.848.245 191.168.022 878.016.267

Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak mengakui adanya aktiva pajak tangguhan dari kerugian fiskal yang

dapat dikompensasi dengan pertimbangan adanya ketidakpastian Perusahaan dalam memperoleh laba secara

fiskal di masa yang akan datang.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa aktiva pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui

penghasilan kena pajak dimasa yang akan datang.

188

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

11. Tanah untuk dikembangkan

Terdiri atas tanah mentah yang

terletak di :

Kec. Serpong, Tangerang 224.236.155.170 117.549.201.150 640.382.148.690 550.702.872.061

Kec. Pasar Kemis, Tangerang 579.340.945.252 579.340.945.252 579.340.945.252 579.340.945.252

Kec. Cianjur, Jawa Barat 46.702.821.121 45.484.785.954 45.463.130.004 27.153.827.835

Kec. Cibitung, Bekasi 482.367.455.313 426.047.815.096 426.047.815.096 384.483.592.627

Jumlah 1.332.647.376.856 1.168.422.747.452 1.691.234.039.042 1.541.681.237.775

Dikurangi : cadangan

penurunan nilai tanah 138.397.680.715 138.397.680.715 138.397.680.715 138.397.680.715

Jumlah - bersih 1.194.249.696.141 1.030.025.066.737 1.552.836.358.327 1.403.283.557.060

Merupakan tanah mentah seluas 8.844.533 m2 yang belum dikembangkan yang dimiliki Perusahaan dan Anak

Perusahaan. Dari jumlah luas tanah tersebut yang sudah atas nama Perusahaan dan Anak Perusahaan seluas

4.037.724 m2, sedangkan sisanya masih dalam bentuk Surat Pelepasan Hak ataupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan sedang dalam proses pengurusan hak guna bangunan

secara bertahap.

Selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, beban pinjaman masing-masing sebesar Rp 4.337.977.268,

Rp 50.791.356.981, Rp 52.978.401.083 dan Rp 31.842.933.574 dikapitalisasi kedalam tanah untuk dikembangkan.

Tanah untuk dikembangkan seluas 1.791.836 m2 dengan nilai tercatat sebesar Rp 646.272.712.183 yang terletak di

Kecamatan Serpong, Tangerang dipindahkan ke akun persediaan dikarenakan pada tahun 2006 telah mulai dilakukan

pengembangan.

Tanah untuk dikembangkan seluas 565.016 m2 dengan nilai tercatat sebesar Rp 287.959.485.515 yang terletak di

Kecamatan Cibitung, Bekasi telah dijadikan jaminan atas pinjaman Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty

(lihat catatan 14).

Pada tahun 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty membeli tanah mentah seluas 411.133 m2

yang

terletak di Kecamatan Cibitung, Bekasi dari pihak hubungan istimewa – PT Bekasi Matra Industrial Estate senilai

Rp 49.000.000.000, yang dilakukan dengan mengalihkan piutang kepada PT Argo Pantes Tbk (lihat catatan 9).

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, bukti kepemilikan masih dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Jual

Beli.

Pada tahun 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty telah membeli kembali tanah mentah seluas 556.901

m2

yang terletak di Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang dari pihak hubungan istimewa – PT Hijau

Pundimusa senilai Rp 97.457.675.000.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tanah adalah cukup untuk menutup

kemungkinan kerugian penurunan nilai tanah untuk dikembangkan.

189

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

12. Aktiva tetap

Saldo dan perubahan – 31 Agustus 2007

Jenis aktiva tetap Saldo 1 Jan.2007 Penambahan Pengurangan Saldo 31 Agustus 2007

Harga perolehan

Tanah 2.210.296.278 - - 2.210.296.278

Bangunan 12.333.825.938 - - 12.333.825.938

Kendaraan 4.526.923.281 350.172.727 - 4.877.096.008

Perlengkapan kantor 1.989.041.834 107.836.500 - 2.096.878.334

Peralatan proyek 588.841.851 - - 588.841.851

Jumlah 21.648.929.182 458.009.227 - 22.106.938.409

Aktiva dalam penyelesaian :

Bangunan - 377.733.990 - 377.733.990

Jumlah 21.648.929.182 835.743.217 - 22.484.672.399

Dikurangi :

Akumulasi penyusutan

Bangunan 2.962.962.383 390.696.484 - 3.353.658.867

Kendaraan 3.751.925.341 233.097.958 - 3.985.023.299

Perlengkapan kantor 1.890.799.320 79.141.607 - 1.969.940.927

Peralatan proyek 585.476.945 560.818 - 586.037.763

Jumlah 9.191.163.989 703.496.867 - 9.894.660.856

Nilai buku 12.457.765.193 12.590.011.543

Saldo dan perubahan – 31 Desember 2006

Jenis aktiva tetap Saldo 1 Jan. 2006 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo 31 Des.2006

Harga perolehan

Tanah 2.210.296.278 - - - 2.210.296.278

Bangunan 10.122.345.149 - - 2.211.480.789 12.333.825.938

Kendaraan 4.134.423.281 392.500.000 - - 4.526.923.281

Perlengkapan kantor 1.969.781.834 19.260.000 - - 1.989.041.834

Peralatan proyek 588.841.851 - - - 588.841.851

Jumlah 19.025.688.393 411.760.000 - 2.211.480.789 21.648.929.182

Aktiva dalam

penyelesaian :

Bangunan 2.211.480.789 - - (2.211.480.789) -

Jumlah 21.237.169.182 411.760.000 - - 21.648.929.182

Dikurangi :

Akumulasi penyusutan

Bangunan 2.378.458.394 584.503.989 - - 2.962.962.383

Kendaraan 3.361.250.315 390.675.026 - - 3.751.925.341

Perlengkapan kantor 1.794.044.306 96.755.014 - - 1.890.799.320

Peralatan proyek 584.355.309 1.121.636 - - 585.476.945

Jumlah 8.118.108.324 1.073.055.665 - - 9.191.163.989

Nilai buku 13.119.060.858 12.457.765.193

190

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

12. Aktiva tetap (lanjutan)

Saldo dan perubahan - 31 Desember 2005

Jenis aktiva tetap Saldo 1 Jan. 2005 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo 31 Des.2005

Harga perolehan

Tanah 2.210.296.278 - - - 2.210.296.278

Bangunan 10.122.345.149 - - - 10.122.345.149

Kendaraan 3.321.423.281 1.050.000.000 237.000.000 - 4.134.423.281

Perlengkapan kantor 1.880.351.379 89.430.455 - - 1.969.781.834

Peralatan proyek 588.841.851 - - - 588.841.851

Jumlah 18.123.257.938 1.139.430.455 237.000.000 - 19.025.688.393

Aktiva dalam

penyelesaian :

Bangunan 1.943.638.707 267.842.082 - - 2.211.480.789

Jumlah 20.066.896.645 1.407.272.537 237.000.000 - 21.237.169.182

Dikurangi :

Akumulasi penyusutan

Bangunan 1.901.446.959 477.011.435 - - 2.378.458.394

Kendaraan 3.087.577.348 510.672.967 237.000.000 - 3.361.250.315

Perlengkapan kantor 1.648.882.194 145.162.112 - - 1.794.044.306

Peralatan proyek 582.859.795 1.495.514 - - 584.355.309

Jumlah 7.220.766.296 1.134.342.028 237.000.000 - 8.118.108.324

Nilai buku 12.846.130.349 13.119.060.858

191

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

12. Aktiva tetap (lanjutan)

Saldo dan perubahan – 31 Desember 2004

Jenis aktiva tetap Saldo 1 Jan. 2004 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo 31 Des.2004

Harga perolehan

Tanah 2.210.296.278 - - - 2.210.296.278

Bangunan 10.122.345.149 - - - 10.122.345.149

Kendaraan 3.712.638.599 - 391.215.318 - 3.321.423.281

Perlengkapan kantor 1.801.557.771 78.793.608 - - 1.880.351.379

Peralatan proyek 588.841.851 - - - 588.841.851

Jumlah 18.435.679.648 78.793.608 391.215.318 - 18.123.257.938

Aktiva dalam

penyelesaian :

Bangunan 499.209.739 1.444.428.968 - - 1.943.638.707

Jumlah 18.934.889.387 1.523.222.576 391.215.318 - 20.066.896.645

Dikurangi :

Akumulasi penyusutan

Bangunan 1.171.827.282 729.619.677 - - 1.901.446.959

Kendaraan 3.238.974.923 239.817.743 391.215.318 - 3.087.577.348

Perlengkapan kantor 1.437.450.423 211.431.771 - - 1.648.882.194

Peralatan proyek 538.336.158 44.523.637 - - 582.859.795

Jumlah 6.386.588.786 1.225.392.828 391.215.318 - 7.220.766.296

Nilai buku 12.548.300.601 12.846.130.349

Pada tahun 2007, aktiva dalam penyelesaian – bangunan merupakan pekerjaan kantor estat yang terletak di lokasi

perumahan Alam Sutera. Sedangkan pada tahun 2006, 2005 dan 2004 merupakan pekerjaan bangunan Sport Center

yang seluruhnya berjumlah Rp 2.211.480.789, pada tahun 2006 telah direklasifikasi ke akun bangunan, karena telah

selesai dibangun dan siap untuk digunakan.

Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty memiliki aktiva tetap - tanah yang terletak di Tangerang dengan hak

legal berupa Hak Guna Bangunan, berjangka waktu 20-30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2007 dan 2028.

Beberapa HGB jatuh tempo pada bulan Mei 2007, dan sedang dalam proses perpanjangan. Manajemen berpendapat

tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung

dengan bukti pemilikan yang memadai.

Seluruh aktiva tetap yang dimiliki adalah atas nama Perusahaan dan Anak Perusahaan, kecuali satu unit kendaraan

bermotor senilai Rp 392.500.000 yang masih atas nama pihak ketiga.

Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan aktiva tetap bangunan kepada PT Asuransi Staco

Jasapratama, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi AIU Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar

Rp 9.965.000.000. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut memadai untuk menutup

kemungkinan kerugian aktiva yang dipertanggungkan.

Beban penyusutan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang

berakhir 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar Rp 703.496.867, Rp 1.073.055.665,

Rp 1.134.342.028 dan Rp 1.225.392.828 dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

192

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

12. Aktiva tetap (lanjutan)

Pengurangan aktiva tetap merupakan penjualan aktiva dengan rincian sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

Nilai buku - - - -

Harga jual - - 123.500.000 185.500.000

Laba penjualan aktiva tetap - - 123.500.000 185.500.000

13. Aktiva lain-lain

Merupakan biaya emisi saham sehubungan dengan emisi saham Perusahaan yang telah dikeluarkan sampai dengan

tanggal 31 Agustus 2007. Saldo per 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing – masing sebesar

Rp 715.818.750, nihil, nihil, dan nihil.

14. Hutang bank

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

Terdiri dari :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk :

- Kredit modal kerja – Aflopend 580.105.071.613 594.105.071.613 - -

- Tunggakan bunga yang

dijadwalkan 38.565.525.637 38.935.525.637 - -

- Kredit Investasi - 601.530.072.614 560.866.118.772

PT Bank Tabungan Negara :

- KMK Konstruksi 2.774.800.000 3.911.000.000 2.373.850.000 2.870.000.000

PT Bank Century :

Kredit atas permintaan 26.000.000.000 - - -

Jumlah 647.445.397.250 636.951.597.250 603.903.922.614 563.736.118.772

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kredit modal kerja - Aflopend

Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri berdasarkan perjanjian

restrukturisasi kredit modal kerja No : KP – CRG/007/PK-KMK/2006, dengan akte No. 29 tanggal 18 Oktober 2006

oleh Notaris Ny. Erly Soehandjojo SH, disetujui untuk merestrukturisasi pinjaman dengan cara menurunkan pagu

kredit dan menggabungkan fasilitas kredit investasi I dan II menjadi fasilitas kredit modal kerja yang bersifat

Aflopend dengan limit sebesar Rp 594.105.071.613, jangka waktu 6 tahun sampai dengan triwulan 4 tahun 2012.

Tingkat bunga 13% per tahun (mengambang).

193

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

14. Hutang bank (lanjutan)

Pembayaran dengan cara angsuran triwulanan dengan jadwal sebagai berikut :

Jumlah (Rp)

Tahun 2007 28.000.000.000

Tahun 2008 75.000.000.000

Tahun 2009 85.000.000.000

Tahun 2010 150.000.000.000

Tahun 2011 160.000.000.000

Tahun 2012 96.105.071.613

Jumlah 594.105.071.613

Tunggakan bunga yang dijadwalkan (TBYD)

Seluruh tunggakan bunga dan denda atas fasilitas K1 – 1 dan K1 – 2 yang timbul sampai dengan tanggal efektif

perjanjian, yakni sebesar Rp 38.935.525.637 dibukukan sebagai tunggakan bunga yang dijadwalkan (TBYD).

Jangka waktu sampai dengan tahun 2012, tanpa dikenakan bunga. Pembayaran dengan cara angsuran triwulan

sebagai berikut :

Jumlah (Rp)

Tahun 2007 740.000.000

Tahun 2008 4.000.000.000

Tahun 2009 6.000.000.000

Tahun 2010 8.000.000.000

Tahun 2011 8.000.000.000

Tahun 2012 10.379.229.265

Jumlah 37.119.229.265

Tunggakan denda sebesar Rp 1.816.296.372 akan dihapuskan pada akhir jangka waktu kredit.

Jaminan atas pinjaman ini adalah :

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 212.039.284.201 dan hak tanggungan peringkat II sebesar Rp

15.655.663.132 atas tanah HGB seluas 702.546 m2 atas nama PT Alfa Goldland Realty yang terletak di Desa

Panunggangan, Tangerang.

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 162.345.752.667 atas tanah HGB seluas 500.913 m2 atas nama PT Alfa

Goldland Realty yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 53.899.639.228 atas tanah HGB seluas 29.015 m2 atas nama PT Alfa

Goldland Realty yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 16.425.372.682 dan peringkat II sebesar Rp 676.127.318 atas tanah

HGB seluas 57.005 m2 atas nama PT Nusa Raya Mitratama yang terletak di Desa Gandamekar, Bekasi.

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 249.602.680.277, dan peringkat II sebesar Rp 30.754.029.453 atas tanah

HGB seluas 863.173 m2 atas nama PT Nusa Raya Mitratama yang terletak di Desa Gandasari, Bekasi.

194

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

14. Hutang bank (lanjutan)

• Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 6.294.400.000 atas tanah HGB seluas 1.986 M2 atas nama PT Nusa

Raya Mitratama.

• Tanah seluas 45.454 m2 atas nama PT Alfa Goldland Realty yang terletak di Desa Pakulonan, Tangerang, tidak

diikat hak tanggungan.

• Seluruh pendapatan termasuk tagihan pada pihak ketiga di ikat secara fidusia.

• Jaminan Perusahaan dari PT Duta Prakarsa Development.

Selama periode pinjaman Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (AGR) tidak diperbolehkan untuk

membagikan dividen, dan tanah AGR menjadi salah satu sumber pembayaran hutang unsustained yang jatuh tempo

dari PT Argo Pantes Tbk; PT Suryakarya Pratama Tekstil; PT Grand Pintalan Textile Industries; PT Intirub, apabila

Perusahaan-Perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dari hasil operasional maupun penjualan

aset mereka.

Kredit investasi

Berdasarkan perjanjian kredit No. 53 dan 54 tanggal 26 April 2004, Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty

memperoleh fasilitas kredit investasi I dan kredit investasi interest during construction I (KI IDC I) dan kredit

investasi II dan kredit investasi interest during construction II (KI IDC II) sebagai berikut :

Fasilitas Maksimum fasilitas Jangka waktu Saldo pinjaman Tingkat bunga

2005 2004 2005 2004

% %

Kredit Investasi – I 150.000.000.000 s/d 31 Desember 2012 30.000.000.000 30.000.000.000 11 – 13,5 11

KI IDC I 22.275.000.000 s/d 31 December 2008 3.935.250.000 1.633.500.000 11 – 13,5 11

Kredit Investasi – II 500.000.000.000 s/d 31 December 2012 499.996.140.000 499.996.140.000 11 – 13,5 11

KI IDC II 74.250.000.000 s/d 31 December 2008 67.598.682.614 29.236.478.772 11 – 13,5 11

Jumlah 746.525.000.000 601.530.072.614 560.866.118.772

Jaminan utama dan jaminan tambahan berupa :

• Tanah-tanah yang terletak di Desa Panunggangan dan Desa Pakulonan, Tangerang merupakan Proyek Alam

Sutera seluas 127,79 Ha atas nama PT Alfa Goldland Realty .

• Tanah-tanah yang terletak di Kawasan Industri MM2100 Cibitung seluas 92,33 Ha atas nama PT Nusa Raya

Mitratama.

Pinjaman ini telah direstrukturisasi pada tahun 2006.

PT Bank Tabungan Negara

Berdasarkan perjanjian kredit No. 38 tanggal 30 April 2007, Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty

memperoleh kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 30.000.000.000, jatuh tempo pada 16 Oktober 2009, tingkat

bunga 13,5% per tahun (mengambang). Jaminan pokok berupa Pemberian Hak Tanggungan, kuasa menjual dan

pemberian jaminan lainnya atas tanah berikut bangunan dilokasi perumahan Alam Sutera dengan Hak Tanggungan

peringkat pertama atas tanah HGB seluas 6.218 m2

atas nama PT Alfa Goldland Realty dan jaminan Perusahaan

dari PT Nusa Cipta Pratama.

195

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

14. Hutang bank (lanjutan)

PT Bank Century

Berdasarkan perjanjian kredit No. 4 tanggal 10 Agustus 2007, Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty

memperoleh fasilitas kredit atas permintaan maksimal sebesar Rp 26.000.000.000, jatuh tempo tanggal 11 Agustus

2008, tingkat bunga 14% per tahun (mengambang). Jaminan berupa tanah hak guna bangunan seluas 87.395 m2

yang terletak di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh, Tangerang, atas nama PT Adhihutama Manunggal.

15. Hutang usaha

Akun ini merupakan kewajiban dalam mata uang rupiah yang timbul atas pekerjaan konstruksi kepada kontraktor

dan pembelian tanah, dengan rincian sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

Pekerjaan konstruksi :

Pihak ketiga :

PT Semangat Baru Putra 1.217.001.690 185.142.037 - -

PT Tara Putratama Mandiri 1.047.910.223 - - -

PT Mitraagung Deltaperkasa 883.919.055 - - -

PT Prasamta Ekatama 624.217.158 554.390.000 54.776.692 -

PT Kadi Internasional 434.125.500 872.572.688 - -

PT Karka Arganusa - - 1.021.228.773 809.741.127

PT Kita Jifas Arganusa - - 875.518.079 -

PT Cendana Kreasi Mandiri - 191.928.040 841.317.170 -

PT Banten Sakti Perdana - 312.006.219 657.939.525 -

PT Bangun Surya Mandiri - 206.732.000 640.446.240 -

PT Karya Cipta Bangun Mandiri - 78.592.904 326.288.488 143.517.209

PT Kharismawira Surya Inti - 37.437.350 506.284.225 -

PT Bakomindo Utama - 6.499.600 485.541.073 -

Lainnya 1.545.660.769 1.903.695.002 4.817.829.812 2.144.219.101

Jumlah 5.752.834.395 4.348.995.840 10.227.170.077 3.097.477.437

Pihak hubungan istimewa :

PT Argo Manunggal Land

Development 6.130.324.907 4.606.822.275 2.919.475.064 4.011.420.585

Jumlah 11.883.159.302 8.955.818.115 13.146.645.141 7.108.898.022

Pembelian tanah :

Pihak hubungan istimewa :

PT Hijau Pundinusa 38.457.675.000 - - -

Jumlah 50.340.834.302 8.955.818.115 13.146.645.141 7.108.898.022

Hutang pada PT Hijau Pundinusa merupakan hutang anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty dalam rangka

pembelian kembali tanah.

196

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

15. Hutang usaha (lanjutan)

Rincian umur hutang usaha dihitung sejak tanggal faktur sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

Sampai dengan 1 bulan 10.256.082.430 7.417.877.331 7.750.782.272 4.687.808.808

> 1 bulan – 3 bulan 39.758.522.504 1.326.940.784 5.395.862.869 2.421.089.214

> 3 bulan – 6 bulan - - - -

> 6 bulan – 1 tahun 115.229.368 211.000.000 - -

> 1 tahun 211.000.000 - - -

Jumlah 50.340.834.302 8.955.818.115 13.146.645.141 7.108.898.022

16. Hutang lain-lain

Akun ini merupakan kewajiban dalam mata uang rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

Pihak ketiga :

Tanda jadi, penerimaan dari

pembeli 5.184.091.226 4.989.086.703 2.759.985.279 10.314.150

Lainnya 2.493.226.088 1.716.142.789 1.443.144.963 10.647.983.058

Pihak hubungan istimewa :

PT Argo Manunggal Land

Development 8.563.931.408 3.238.550.037 - -

Jumlah 16.241.248.722 9.943.779.529 4.203.130.242 10.658.297.208

Hutang lain-lain Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty kepada PT Argo Manunggal Land Development

merupakan titipan uang muka penjualan rumah dan kavling type Sutera Feronia dari pembeli individual,

sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dengan Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (lihat catatan

33a).

17. Beban masih harus dibayar

Terdiri dari :

Bunga pinjaman 2.000.803.541 45.987.323.163 43.445.283.565 16.903.597.888

Pajak bumi dan bangunan 412.693.430 392.575.202 - 367.263.122

Periklanan 608.275.600 520.055.105 698.073.948 595.374.309

Lainnya 173.744.535 599.171.816 31.095.209 56.279.296

Jumlah 3.195.517.106 47.499.125.286 44.174.452.722 17.922.514.615

Bunga pinjaman kepada Wall Street Ltd. per 31 Desember 2006 sebesar Rp 44.271.019.623 telah dipindahbukukan

menjadi pokok pinjaman pada bulan Agustus 2007 (selanjutnya lihat catatan 19).

197

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

18. Uang muka penjualan

Terdiri dari :

Tanah kavling 149.803.071.106 139.105.973.595 97.109.464.659 59.179.246.580

Rumah 121.858.062.982 14.335.440.237 51.615.253.155 22.705.127.109

Jumlah 271.661.134.088 153.441.413.832 148.724.717.814 81.884.373.689

Merupakan uang muka diterima dari pihak ketiga atas penjualan bangunan dan tanah kavling dari pembeli

individual.

19. Hutang hubungan istimewa

Terdiri dari :

PT Argo Manunggal Land

Development 174.687.634.984 - - -

Wall Street Ltd, St. Lucia - 181.412.755.361 181.412.755.361 181.412.755.361

PT Jakarta Cakratunggal Steel

Mills - 9.000.000.000 - -

Jumlah 174.687.634.984 190.412.755.361 181.412.755.361 181.412.755.361

Hutang Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty kepada PT Argo Manunggal Land Development merupakan

pengalihan tagihan Wall Street Ltd. Pinjaman ini tidak dibebani bunga dan tidak ditentukan jadwal pelunasannya.

Hutang Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty (AGR) kepada Wall Street Ltd., St. Lucia dengan tingkat bunga

sebesar SIBOR + 0,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2003 dan telah diperpanjang sampai

dengan 22 Agustus 2009 dengan tingkat bunga 8% per tahun. Jaminan berupa tanah yang dimiliki Perusahaan dan

sejak Wall Street Ltd menjadi pemegang saham di PT Nusa Cipta Pratama, jaminan ini telah dicabut. Berdasarkan

surat dari Wall Street Ltd. tertanggal 11 Januari 2007, disetujui untuk membebaskan beban bunga mulai tanggal 1

Januari 2007. Berdasarkan nota kesepahaman tanggal 31 Agustus 2007 antara Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland

Realty dengan Wall Street Limited bahwa atas saldo hutang pokok dan bunga sebesar Rp 225.683.774.984 (lihat

catatan 17) disetujui untuk di-set off dengan piutang kepada PT Argo Pantes Tbk sebesar Rp 50.996.140.000,

sehingga sisa tagihan Wall Street Ltd. kepada AGR menjadi sebesar Rp 174.687.634.984. Dan berdasarkan

perjanjian pengalihan piutang tertanggal 31 Agustus 2007, disetujui untuk mengalihkan tagihan Wall Street Ltd

sebesar Rp 174.687.634.984 kepada PT Argo Manunggal Land Development.

Hutang Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty kepada PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills merupakan

pinjaman uang tunai tanpa beban bunga dan jadwal pembayaran yang tetap. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan

Agustus 2007.

198

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

20. Obligasi konversi

Saldo akhir tahun - 84.000.000.000 84.000.000.000 84.000.000.000

Berdasarkan perjanjian obligasi konversi tanggal 15 April 2003 antara Anak Perusahaan – PT Duta Prakarsa

Development (DPD) dan Essex Glory Holdings Limited (pihak ketiga), DPD (Issuer) menerbitkan obligasi konversi

sebesar Rp 84.000.000.000 dalam bentuk zero coupon, yang jatuh tempo dalam 5 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Mulai dari 12 bulan setelah tanggal penerbitan obligasi konversi, DPD memiliki hak untuk membeli kembali

sebagian atau seluruh obligasi yang belum dikonversi menjadi saham dengan tingkat bunga 21% per tahun.

Pada tanggal 2 April 2007, obligasi konversi tersebut dialihkan oleh Essex Glory Holdings Limited kepada PT

Tangerang Fajar Industrial Estate berdasarkan perjanjian pengalihan piutang tanggal 2 April 2007.

Berdasarkan surat tanggal 16 April 2007 dari PT Tangerang Fajar Industrial Estate (TFIE), TFIE bermaksud untuk

mengkonversi obligasi konversi menjadi modal saham. Berdasarkan akte Notaris Misahardi Wilamarta, SH. No. 101

tanggal 23 April 2007 Anak Perusahaan – PT Duta Prakarsa Development telah meningkatkan modal ditempatkan

dan disetor penuh atas nama TFIE sebanyak 84.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham atau

dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 84.000.000.000.

21. Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan

Perusahaan dan Anak Perusahaan membukukan estimasi imbalan pasca kerja untuk seluruh karyawannya yang

memenuhi kualifikasi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan PSAK No. 24

“Imbalan Kerja”.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi adalah :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

Biaya jasa kini 219.429.152 251.600.597 693.626.305 319.389.806

Biaya bunga 168.232.079 400.671.035 356.428.381 285.551.223

Biaya jasa lalu 102.736.512 154.104.768 154.104.768 154.104.768

Rugi/(laba) aktuaria (200.160.869) - - -

Jumlah 290.236.874 806.376.400 1.204.159.454 759.045.797

Kewajiban imbalan pasca kerja di neraca konsolidasi sebagai berikut :

Nilai kini kewajiban yang

tidak didanai 3.548.077.625 2.564.425.956 3.642.463.958 2.970.236.510

Keuntungan/kerugian aktuarial

yang belum diakui 1.251.533.606 2.047.684.913 317.375.279 14.298.041

Biaya jasa lalu yang belum diakui (340.746.318) (443.482.830) (597.587.598) (751.692.366)

Penyesuaian atas kewajiban tahun

sebelumnya - - (47.041.068) 693.878.704

Kewajiban bersih 4.458.864.913 4.168.628.039 3.315.210.571 2.926.720.889

199

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

21. Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan (lanjutan)

Mutasi kewajiban bersih di neraca konsolidasian adalah sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

Saldo awal 4.168.628.039 3.315.210.571 2.926.720.889 2.289.494.150

Pembayaran manfaat - - (74.750.000) -

Beban tahun berjalan 290.236.874 806.376.400 1.204.159.454 759.045.797

Penyesuaian atas kewajiban tahun

sebelumnya - 47.041.068 (740.919.772) (121.819.058)

Saldo akhir 4.458.864.913 4.168.628.039 3.315.210.571 2.926.720.889

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Asumsi utama yang

digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut :

Tingkat diskonto 10% 11% 12% 12%

Tingkat kenaikan gaji 5% 5% 5% 5%

Tingkat kematian CSO’80 CSO’80 CSO'80 CSO'80

Usia pengunduran diri 55 tahun 55 tahun 55 tahun 55 tahun

Jumlah karyawan yang berhak 178 174 193 164

22. Hak minoritas

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Hak minoritas atas

aktiva bersih

Anak Perusahaan

PT Nusa Cipta Pratama

dan Anak Perusahaan 94.058.635 0,02 93.457.323 0,02 93.193.065 0,02 93.105.040 0,02

PT Alfa Goldland Realty

dan Anak Perusahaan 79.219.483 0,01 78.713.960 0,01 78.495.979 0,01 78.425.829 0,01

PT Delta Mega Persada 6.317.722.030 1,09 6.318.435.735 1,09 6.319.635.711 1,09 6.320.732.809 1,09

PT Duta Prakarsa

Development 947.458.456 1,05 - 1,05 - 1,05 - 1,05

7.438.458.604 6.490.607.018 6.491.324.755 6.492.263.678

Bagian hak minoritas

atas laba (rugi) bersih

Anak Perusahaan

PT Nusa Cipta Pratama

dan Anak Perusahaan (601.311) 0,02 (264.259) 0,02 (88.024) 0,02 (589.254) 0,02

PT Alfa Goldland Realty

dan Anak Perusahaan (505.524) 0,01 (217.980) 0,01 (70.151) 0,01 (492.466) 0,01

PT Delta Mega Persada 713.705 1,09 1.199.976 1,09 1.097.098 1,09 1.036.055 1,09

PT Duta Prakarsa

Development (5.331.426) 1,05 - 1,05 - 1,05 - 1,05

(5.724.556) 717.737 938.923 (45.665)

200

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

23. Modal saham

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

Modal dasar 2.400.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000

Telah ditempatkan dan

disetor penuh 1.398.681.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

Berdasarkan akta Notaris Erly Soehandjojo, SH No. 256 tanggal 10 November 1997, modal dasar Perusahaan

sebesar Rp 20 milyar yang terbagi atas 20 juta saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan telah

mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-

4967.HT.01.04.TH.1998 tanggal 12 Mei 1998.

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa dan perjanjian jual beli saham tanggal 15 Juni 2006,

disetujui untuk menjual saham Perusahaan yang dimiliki masing – masing oleh PT Tunas Koralindo, Ny. Angeline

Sutedja, Nn. Marcia Sutedja, Ny. Aurelia Wynn Sutedja yang seluruhnya berjumlah 4.850.000 saham kepada PT

Selaras Citamanunggal.

Berdasarkan akta Notaris Retno Indah Handayani SH, No. 25 tanggal 21 Desember 2006, disetujui meningkatkan

modal disetor Perusahaan dengan mengeluarkan seluruh saham dalam simpanan Perusahaan yaitu sebanyak

15.000.000 saham atau sebesar Rp 15 Milyar, yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Selaras Citamanunggal.

Berdasarkan akta No. 94 tanggal 23 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta SH, modal dasar

Perusahaan telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp 250.000.000.000 terbagi atas 250.000.000 saham masing-masing

saham bernilai nominal Rp 1.000. Dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor oleh PT Selaras

Citamanunggal sebesar Rp 192.000.000.000 (lihat catatan 24) sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor

meningkat dari Rp 20.000.000.000 menjadi Rp 212.000.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. WJ-05242 HT. 01.04-TH.

2007 tanggal 8 Mei 2007.

Berdasarkan perjanjian jual beli saham tanggal 28 Mei 2007, disetujui untuk menjual saham Perusahaan yang

dimiliki oleh Tuan Karman Widjaya sejumlah 150.000 saham kepada PT Tangerang Fajar Industrial Estate.

Berdasarkan akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH., No. 111 tanggal 23 Agustus 2007, modal dasar Perusahaan

telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp 2.400.000.000.000 yang terbagi atas 2.400.000.000 saham dengan nilai

nominal Rp 1.000 per saham, dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 212.000.000.000 menjadi

Rp 1.398.681.000.000, dilakukan berkaitan dengan inbreng saham (lihat catatan 2). Selain itu juga mengubah nama

Perusahaan dari semula PT Adhihutama Manunggal menjadi PT Alam Sutera Realty Tbk. Perubahan anggaran dasar

ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. W7-

09419HT.01.04-TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007.

201

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

23. Modal saham (lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007

adalah sebagai berikut :

Persentase

Pemegang saham Jumlah saham kepemilikan Jumlah

(%) (Rp)

PT Argo Manunggal Land Development 515.916.000 36,89 515.916.000.000

PT Tangerang Fajar Industrial Estate 298.245.000 21,32 298.245.000.000

PT Manunggal Prima Development 266.480.000 19,05 266.480.000.000

PT Selaras Citamanunggal 211.850.000 15,15 211.850.000.000

PT Bukit Asri Padang Golf 106.190.000 7,59 106.190.000.000

Jumlah 1.398.681.000 100,00 1.398.681.000.000

Susunan pemegang saham Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah

sebagai berikut :

Persentase

Pemegang saham Jumlah saham kepemilikan Jumlah

(%) (Rp)

PT Selaras Citamanunggal 19.850.000 99,25 19.850.000.000

Tn. Karman Widjaja 150.000 0,75 150.000.000

Jumlah 20.000.000 100,00 20.000.000.000

Susunan pemegang saham Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004

adalah sebagai berikut :

Persentase

Pemegang saham Jumlah saham kepemilikan Jumlah

(%) (Rp)

PT Tunas Koralindo 3.000.000 60,0 3.000.000.000

Tn. Karman Widjaja 150.000 3,0 150.000.000

Ny. Angeline Sutedja 1.000.000 20,0 1.000.000.000

Nn. Marcia Sutedja 450.000 9,0 450.000.000

Ny. Aurelia Wynn Sutedja 400.000 8,0 400.000.000

Jumlah 5.000.000 100,0 5.000.000.000

24. Modal disetor lainnya

Merupakan uang muka setoran modal dari PT Selaras Citamanunggal yang pada tanggal 23 Agustus 2007 telah

dipindahkan ke dalam akun modal saham (lihat catatan 23).

Saldo modal disetor lainnya per tanggal 1 Januari 2004 sebesar Rp 48.950.000.000, dan saldo per 31 Agustus 2007,

31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar nihil, Rp 143.500.000.000, Rp 133.500.000.000, dan

Rp 88.000.000.000.

202

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

25. Penjualan

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

(8 bulan) (12 bulan) (12 bulan) (12 bulan)

Tanah kavling 148.976.552.282 67.303.573.184 38.095.958.334 23.685.928.691

Rumah 33.408.356.140 84.712.866.054 78.676.252.730 73.116.802.588

Jumlah 182.384.908.422 152.016.439.238 116.772.211.064 96.802.731.279

Jumlah terjual :

Tanah kavling 186 unit 80 unit 104 unit 88 unit

Bangunan 84 unit 219 unit 151 unit 133 unit

Tidak ada penjualan kepada pelanggan individual yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih.

Penjualan pada pihak hubungan istimewa – PT Bekasi Fajar Industrial Estate untuk periode delapan bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp 2.340.000.000 atau 1,3% dari jumlah penjualan dan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah nihil, dan sisanya merupakan penjualan pada

pihak ketiga.

26. Beban pokok penjualan

Rincian beban pokok penjualan bersih berdasarkan kelompok produk utama adalah sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

(8 bulan) (12 bulan) (12 bulan) (12 bulan)

Tanah kavling 119.187.845.310 50.930.681.798 27.342.972.918 15.859.732.443

Rumah 27.695.479.534 70.138.331.262 57.259.814.486 51.821.750.302

Jumlah 146.883.324.844 121.069.013.060 84.602.787.404 67.681.482.745

Perhitungan beban pokok penjualan adalah sebagai berikut :

Saldo awal 1.220.588.069.637 629.094.871.475 586.352.934.704 552.616.286.360

Penambahan 133.193.181.717 712.562.211.222 127.344.724.175 101.418.131.089

1.353.781.251.354 1.341.657.082.697 713.697.658.879 654.034.417.449

Persediaan akhir 1.206.897.926.510 1.220.588.069.637 629.094.871.475 586.352.934.704

Harga pokok penjualan 146.883.324.844 121.069.013.060 84.602.787.404 67.681.482.745

Rincian pemasok yang melebihi 10% pembelian adalah sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des. 2004

Rp % Rp % Rp % Rp %

Pihak hubungan istimewa :

PT Argo Manunggal

Land Development 9.286.030.452 14,1 8.540.423.809 22,6 14.612.673.319 14,9 25.862.419.137 34,3

Pihak ketiga :

PT Karka Arganusa - - 1.618.775.172 4,3 11.112.237.140 11,3 12.426.774.136 16,5

Jumlah 9.286.030.452 10.159.198.981 25.724.910.459 38.289.193.273

203

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

(8 bulan) (12 bulan) (12 bulan) (12 bulan)

27. Beban usaha

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut :

Beban penjualan

Promosi dan iklan 9.259.565.666 6.498.121.139 8.388.600.914 7.457.182.511

Komisi penjualan 2.678.250.156 1.743.035.968 1.710.587.346 851.657.121

Keperluan kantor 830.559.240 473.323.790 654.605.056 246.892.678

Telepon dan listrik 161.888.273 251.677.095 272.444.116 28.148.290

Kendaraan dan transportasi 29.001.117 40.726.415 31.471.158 459.962.641

Jumlah 12.959.264.452 9.006.884.407 11.057.708.590 9.043.843.241

Beban umum dan administrasi

Beban gaji, upah dan tunjangan 9.080.497.180 12.795.603.775 10.865.069.445 9.243.807.016

Iuran dan pajak daerah 1.016.581.050 2.475.347.143 1.553.391.218 769.183.061

Keperluan proyek 772.893.590 847.679.649 2.086.184.544 2.520.093.691

Penyusutan aktiva tetap 703.496.868 1.073.055.665 1.134.342.028 1.225.392.828

Telepon, fax dan listrik 364.562.237 500.521.628 637.857.270 466.148.052

Transportasi 299.847.478 384.913.373 254.204.067 209.457.400

Penyisihan imbalan

pasca kerja karyawan 290.236.874 853.417.468 388.489.682 637.226.739

Asuransi 218.576.658 126.544.529 128.799.936 359.551.357

Pemeliharaan aktiva dan proyek 182.832.135 187.388.654 217.497.089 289.673.156

Keamanan dan kebersihan 160.306.500 132.100.000 137.883.000 159.292.000

Beban konsultan 157.800.000 402.720.128 276.643.767 408.437.274

Lain-lain 709.888.972 532.594.339 550.588.861 428.569.699

Jumlah 13.957.519.542 20.311.886.351 18.230.950.907 16.716.832.273

Jumlah beban usaha 26.916.783.994 29.318.770.758 29.288.659.497 25.760.675.514

28. Laba (rugi) bersih per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih setelah dan sebelum pengaruh penyesuaian profoma

sehubungan dengan penggunaan metode penyatuan kepemilikan sebagai pembilang dengan jumlah rata-rata

tertimbang saham yang beredar sebagai penyebut setelah memperhitungkan efek retroaktif sehubungan dengan

transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (catatan 2 dan 3c).

Laba per saham setelah

efek penyesuaian proforma

Laba bersih setelah efek

penyesuaian proforma 3.768.259.376 1.465.079.822 423.978.624 3.459.980.903

Rata-rata tertimbang jumlah

lembar saham yang beredar

setelah efek retroaktif 1.372.499.750 1.330.176.000 1.292.431.000 1.250.156.000

Laba per saham 2,75 1,10 0,33 2,77

204

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

(8 bulan) (12 bulan) (12 bulan) (12 bulan)

28. Laba (rugi) bersih per saham (lanjutan)

Laba (rugi) per saham sebelum

efek penyesuaian proforma

Laba (rugi) bersih sebelum efek

penyesuaian proforma 229.537.012 (11.301.949) (4.484.602) 19.233.749

Rata-rata tertimbang jumlah

lembar saham yang beredar

sebelum efek retroaktif 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Laba (rugi) per saham 11,48 (2,26) (0,89) 3,85

29. Transaksi hubungan istimewa

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah

sebagai berikut :

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Sifat hubungan istimewa Transaksi

PT Argo Manunggal Land Development Pemegang saham Pekerjaan konstruksi dan pinjaman

Wall Street Ltd Pemegang saham tidak langsung Pinjaman

PT Argo Pantes Tbk Afiliasi Pinjaman

PT Cahaya Alam Raya Afiliasi Surat aksep

PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills Afiliasi Pinjaman

PT Bekasi Matra Industrial Estate Afiliasi Pembelian tanah

PT Hijau Pundinusa Afiliasi Pembelian tanah

PT Bekasi Fajar Industrial Estate Afiliasi Penjualan tanah

PT China Insurance Indonesia Afiliasi Asuransi

PT Daya Sakti Perdika Afiliasi Sewa ruangan

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

Akun ini terdiri dari :

Piutang hubungan istimewa (catatan 9)

PT Argo Pantes Tbk - 100.936.765.019 100.936.765.019 100.936.765.019

PT Cahaya Alam Raya - 10.469.548.056 - -

PT Argo Manunggal Land

Development - 875.086.213 - -

Jumlah - 112.281.399.288 100.936.765.019 100.936.765.019

Persentase dari jumlah aktiva - 4,76% 4,43% 4,81%

Hutang usaha (catatan 15)

PT Hijau Pundinusa 38.457.675.000 - - -

PT Argo Manunggal

Land Development 6.130.324.907 4.606.822.275 2.919.475.064 4.011.420.585

Jumlah 44.587.999.907 4.606.822.275 2.919.475.064 4.011.420.585

Persentase dari jumlah kewajiban 3,80% 0,40% 0,27% 0,42%

205

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

29. Transaksi hubungan istimewa (lanjutan)

Hutang lain-lain (catatan 16)

PT Argo Manunggal

Land Development 8.563.931.408 3.238.550.037 - -

Persentase dari jumlah kewajiban 3,80% 0,40% - -

Hutang hubungan istimewa (catatan 19)

PT Argo Manunggal

Land Development 174.687.634.984 - - -

Wall Street Ltd, St. Lucia - 181.412.755.361 181.412.755.361 181.412.755.361

PT Jakarta Cakratunggal

Steel Mills - 9.000.000.000 - -

Jumlah 174.687.634.987 190.412.755.361 181.412.755.361 181.412.755.361

Persentase dari jumlah kewajiban 14,90% 16,75% 16,72% 19,08%

Penjualan tanah (catatan 25)

PT Bekasi Fajar Industrial Estate 2.340.000.000 - - -

Persentase dari jumlah penjualan 1,28% - - -

Beban pokok penjualan –

pekerjaan konstruksi (catatan 26)

PT Argo Manunggal

Land Development 9.286.030.452 8.540.423.809 14.612.673.319 25.862.419.137

Persentase dari jumlah beban

Pokok penjualan 6,32% 7,05% 17,27% 38,21%

Pembelian tanah (catatan 11)

PT Bekasi Matra Industrial Estate 49.000.000.000 - - -

PT Hijau Pundinusa 97.457.675.000 - - -

Jumlah 146.457.675.000 - - -

Persentase dari jumlah pembelian

Tanah 94,07% - - -

Beban umum dan administrasi –

Sewa ruangan (catatan 27)

PT Daya Sakti Perdika 183.064.500 217.298.251 219.245.378 100.067.497

Persentase dari jumlah beban

usaha 1,68% 0,74% 0,75% 0,39%

Anak Perusahaan – PT Nusaraya Mitratama mengasuransikan persediaan ruko yang terletak di Cibitung kepada

PT China Insurance Indonesia - pihak hubungan istimewa dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 8.415.375.000.

206

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

30. Informasi segmen

a. Informasi bentuk segmen primer berdasarkan usaha :

Perusahaan dan Anak Perusahaan bergerak dalam bidang yang sama yakni real estat, kecuali PT Nusa Cipta

Pratama yang bergerak dalam bidang konsultasi dan investasi. Seluruh Anak Perusahaan, kecuali PT Alfa

Goldland Realty dan PT Nusa Raya Mitratama belum beroperasi secara komersial. Karena itu bentuk primer

segmen usaha tidak disajikan.

b. Informasi bentuk segmen sekunder berdasarkan geografis adalah sebagai berikut :

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

Pendapatan :

Kec. Serpong, Tangerang 277.502.583.422 152.016.439.238 116.772.211.064 96.802.731.279

Kec. Pasar Kemis, Tangerang - - - -

Kec. Cibitung, Bekasi 2.340.000.000 - - -

Kec. Cianjur, Jawa Barat - - - -

Tidak dialokasikan - - - -

279.842.583.422 152.016.439.238 116.772.211.064 96.802.731.279

Eliminasi 97.457.675.000 - - -

Jumlah 182.384.908.422 152.016.439.238 116.772.211.064 96.802.731.279

Laba (rugi) bersih :

Kec. Serpong, Tangerang 3.803.241.213 1.983.736.293 909.781.471 3.790.211.312

Kec. Pasar Kemis, Tangerang (65.406.466) (109.970.060) (100.541.995) (94.947.774)

Kec. Cibitung, Bekasi 29.357.565 (408.689.202) (384.808.141) (236.521.321)

Kec. Cianjur, Jawa Barat - - - -

Tidak dialokasikan 1.067.064 2.791 (452.711) 1.238.686

Jumlah 3.768.259.376 1.465.079.822 423.978.624 3.459.980.903

Eliminasi - - - -

Jumlah bersih 3.768.259.376 1.465.079.822 423.978.624 3.459.980.903

207

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

(Dalam Rupiah)

31 Agustus 2007 31 Des. 2006 31 Des. 2005 31 Des 2004

30. Informasi segmen (lanjutan)

Aktiva :

Kec. Serpong, Tangerang 1.425.124.752.609 1.227.556.326.175 1.149.069.011.143 1.040.565.245.092

Kec. Pasar Kemis, Tangerang 579.378.485.610 579.371.841.926 579.377.018.806 579.380.217.522

Kec. Cibitung, Bekasi 557.219.723.448 503.729.857.255 503.730.571.255 450.617.161.858

Kec. Cianjur, Jawa Barat 46.702.821.121 45.484.785.954 45.463.130.004 27.153.827.835

Tidak dialokasikan 11.377.831.008 1.099.763.945 17.512.881.588 3.422.387.724

Jumlah 2.619.803.613.796 2.357.242.575.255 2.295.152.612.796 2.101.138.840.031

Eliminasi (80.734.675.000) - (17.402.585.626) (3.311.639.051)

Jumlah bersih 2.539.068.938.796 2.357.242.575.255 2.277.750.027.170 2.097.827.200.980

Kewajiban :

Kec. Serpong, Tangerang 1.251.831.550.815 1.051.406.765.900 535.783.933.908 441.288.761.661

Kec. Pasar Kemis, Tangerang 399.920.152 327.870.002 223.076.822 125.733.543

Kec. Cibitung, Bekasi 900.693.430 1.110.473.885 482.202.498.683 428.704.281.145

Kec. Cianjur, Jawa Barat - - - -

Tidak dialokasikan - 84.000.000.000 84.000.000.000 84.000.000.000

Jumlah 1.253.132.164.397 1.136.845.109.787 1.102.209.509.413 954.118.776.349

Eliminasi (80.734.675.000) - (17.402.585.626) (3.311.639.051)

Jumlah bersih 1.172.397.489.397 1.136.845.109.787 1.084.806.923.787 950.807.137.298

PT Nusa Cipta Pratama dan PT Duta Prakarsa Development tidak memiliki proyek real estat, sehingga disajikan

ke dalam kelompok tidak dialokasikan.

31. Dampak kondisi ekonomi Indonesia

Banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mengalami dampak kondisi ekonomi, terutama

karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut.

Secara keseluruhan, akibat dari kondisi ekonomi yang kurang baik telah menyebabkan dampak yang kurang

menguntungkan terhadap industri properti di mana Perusahaan bergerak. Akan tetapi di tahun-tahun terakhir ini

industri property sudah mulai membaik.

Dalam memberikan respon terhadap kondisi ekonomi tersebut, manajemen Perusahaan berusaha meningkatkan

fasilitas sosial dan promosi dalam usaha untuk meningkatkan penjualan dan melakukan program penghematan biaya

disegala bidang, mengaktifkan kegiatan penagihan piutang yang telah jatuh tempo. Pada saat ini nilai penjualan

Perusahaan telah meningkat dan sudah mencatat laba.

Di tahun-tahun mendatang Perusahaan akan tetap meningkatkan fasilitas sosial dan promosi dalam usaha untuk

meningkatkan penjualan sehingga dapat memenuhi kewajiban Perusahaan.

208

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

32. Perjanjian-perjanjian penting

Pihak hubungan istimewa :

a. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (AGR) dengan PT

Argo Manunggal Land Development (AMLD) tanggal 28 Februari 2006, untuk mengembangkan tanah

menjadi kawasan perumahan berikut fasilitasnya dan menyatu dengan kawasan perumahan Alam Sutera.

Untuk ini pihak AMLD menyediakan tanah berikut biaya-biaya proyek dan pihak AGR diberi kuasa untuk

menjual kavling-kavling tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah sampai seluruh kavling dalam proyek

habis terjual. Untuk setiap transaksi penjualan, AGR memperoleh komisi, biaya pemasaran dan pengawasan

sebesar 5% dari nilai transaksi penjualan.

b. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 14/P-DSP/WAM/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 dan addendum

sewa menyewa No. 052/P-DSP/WAM/I/XI/2007 tgl 22 Nopember 2007 antara Anak Perusahaan – PT Alfa

Goldland Realty dengan PT Daya Sakti Perdika melakukan perjanjian sewa menyewa kantor yang terletak di

Wisma Argo Manunggal Lt 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan seluas 172,50 m2. Jangka

waktu sewa menyewa selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember

2009. Biaya sewa ruangan sebesar US$ 12,50/m2/bulan dan service charge sebesar US$ 7/m2/bulan (US$ 1

= Rp 5.750 mulai I Januari 2006 dan US$ 1 = Rp 6.000 mulai 1 April 2006).

c. Berdasarkan perjanjian kesepakatan untuk menempati ruangan, antara Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland

Realty (AGR) dengan PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASR) dan PT Delta Mega Persada (DMP), AGR

memberi ASR dan DMP untuk menempati ruangan kantor yang terletak di Wisma Argo Manunggal Lt 18, Jl.

Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan tanpa dipungut biaya. Jangka waktu sewa menyewa selama 2

tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2007 dan diperpanjang berdasarkan

addendum tanggal 26 Nopember 2007 yang berlaku sejak 31 Desember 2007 – 31 Desember 2009.

Pihak ketiga :

a. Berdasarkan akte Notaris Amriyati Amin Supriyadi, SH. No 99 tanggal 4 April 2007, Anak Perusahaan – PT

Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Wijaya Karya dalam rangka

pembangunan jembatan akses jalan tol Jakarta Tangerang Sta 15+400 dengan nilai kontrak sebesar Rp

24.583.775.000, jangka waktu pelaksanaan perkerjaan adalah 240 hari kalender. Sampai dengan tanggal

laporan keuangan ini, pekerjaan konstruksi telah direalisasikan sebesar Rp 3.413.679.040.

b. Berdasarkan akte Notaris Wargio Suhardjo, SH. No 13 tanggal 14 Juli 2004 beserta perubahannya tanggal 12

April 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank

Central Asia Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah kepada seluruh pembeli tanah dan bangunan

maksimal sebesar Rp 15.000.000.000 dan bersifat non revolving, dengan jangka waktu pemberian KPR

paling lama 15 tahun. Jaminan berupa deposito yang diikat secara gadai. Jangka waktu perjanjian tidak

ditentukan.

c. Berdasarkan akte Notaris Siti Rahyana pengganti dari BRAy Mahyastoeti Notonagoro, SH. No 71 tanggal 29

Desember 2003 dan surat persetujuan Bank Mandiri No CNB.CLN.DRD/012/2007 tanggal 14 Mei 2007 dan

addendum II No CBN – CLN/048/PKS – DEV/2003, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty

melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan

Rumah Graha Mandiri kepada seluruh pembeli tanah dan bangunan, dengan jangka waktu pemberian KPR

paling lama 15 tahun. Jaminan berupa deposito. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun yang berakhir pada

tanggal 28 Desember 2010.

d. Berdasarkan surat No. 2007.0495/Deputy Presdir - Home Loan tanggal 5 Juni 2007 dan perjanjian kerjasama

No 07 tanggal 26 Agustus 2007, Notaris Yasmine Achmad Djawas SH, Anak Perusahaan – PT Alfa

Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Internasional Indonesia perihal fasilitas

Kredit Pemilikan Rumah di Perumahan Alam Sutera kepada seluruh pembeli rumah/ ruko maksimum 80%

dari harga bersih rumah/ruko atau untuk seluruh debitur sebesar Rp 35.000.000.000, dengan jangka waktu

pemberian KPR paling lama 15 tahun untuk rumah, 10 tahun untuk ruko dan 5 tahun untuk kavling. Jaminan

berupa unit rumah/ruko atau kavling yang dibiayai oleh BII. Jangka waktu perjanjian 1 tahun dan dapat

diperpanjang.

209

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

32. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan)

e. Berdasarkan surat No. 038/LO-JKT/BD-SM/IV/07 tanggal 9 April 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa

Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Permata Tbk perihal fasilitas KPR,

KPRuko dan KPT kepada seluruh pembeli tanah dan bangunan maksimum sebesar 80% untuk rumah dan

ruko dan 70% untuk tanah kavling, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun untuk rumah

dan ruko dan 5 tahun untuk tanah kavling. Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan. Jaminan berupa

rumah/ruko atau kavling yang dibeli.

f. Berdasarkan perjanjian kerja sama. No. 008/PKS/KP-KPR/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002 dan surat No.

122/Eks-Cons/JI/IV/2007 tanggal 2 April 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan

perjanjian kerja sama dengan PT Bank NISP Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah atau Kredit

Pemilikan Rumah Toko/Kantor kepada seluruh pembeli tanah dan bangunan di Kompleks Perumahan Alam

Sutera, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun dan KP Ruko/Rukan paling lama 10

tahun. Jaminan berupa deposito yang dikembalikan setelah pembangunan rumah selesai.

g. Berdasarkan surat No. 342/JAS/EXT/07 tanggal 26 April 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty

melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Panin Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah atas

Perumahan Alam Sutera kepada seluruh pembeli rumah/ ruko dan kavling maksimum sebesar 80% untuk

rumah dan ruko dan 70% untuk tanah kavling, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun.

Jaminan berupa rumah/ruko atau kavling yang dibeli oleh debitur.

h. Berdasarkan perjanjian kerja sama tanggal 1 April 2003 yang diperbaharui tanggal 23 Maret 2007 dan 15

Juni 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Lippo

Bank perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Toko/Kantor dan Kredit Pemilikan Tanah kepada seluruh

pembeli tanah dan bangunan masing-masing maksimal sebesar 80% dan 70% dari harga jual bersih obyek

yang dibiayai dengan jangka waktu masing selama 10 dan 5 tahun serta fasilitas Kredit Pemilikan Rumah

sebesar 80% dari harga jual bersih obyek yang dibiayai, dengan jangka waktu 15 tahun. Jaminan berupa

objek KPR yang telah bersertifikat HGB. Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun sejak ditandatanganinya

perjanjian, dan diperpanjang secara otomatis untuk waktu yang sama.

i. Berdasarkan surat No. B.03.236/CONS/KWI/0801 tanggal 23 Agustus 2001, Anak Perusahaan – PT Alfa

Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Danamon Tbk perihal fasilitas Kredit

Pemilikan Rumah/Ruko di Perumahan Alam Sutera kepada seluruh pembeli rumah/ ruko maksimum 70%

dari harga bersih rumah/ruko atau untuk seluruh debitur sebesar Rp 15.000.000.000, dengan jangka waktu

pemberian KPR paling lama 15 tahun untuk rumah dan 10 tahun untuk ruko. Jaminan berupa akta

pembebanan hak tanggungan atas rumah/ruko atau kavling yang dibeli oleh debitur.

j. Berdasarkan perjanjian kerja sama No. 142/BBP-AGR/KS/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007, Anak

Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Bumiputera

Indonesia Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dan Rumah Toko dalam lingkungan proyek

maksimal sebesar 80% dari harga bersih rumah/ruko atau untuk seluruh debitur sebesar Rp 25.000.000.000,

dengan jangka waktu 25 tahun. Jaminan berupa akta pemberian hak tanggungan dan jaminan membeli

kembali dari pengembang. Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan.

k. Berdasarkan akte Notaris Yasmine Achmad Djawas, SH. No 27 tanggal 23 November 2006, Anak

Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk tentang perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (BNI Griya)

kepada pembeli rumah dalam lingkungan proyek, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15

tahun dan 20 tahun. Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan. Jaminan berupa rumah yang dibeli.

l. Berdasarkan akte Notaris Hamida Abdurahchman, SH. No 23 tanggal 16 Juli 2002, Anak Perusahaan – PT

Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) tentang

perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Griya Utama kepada pembeli rumah siap

huni maupun rumah indent di proyek perumahan Alam Sutera, dengan jangka waktu pemberian KPR paling

lama 15 tahun. Jangka waktu perjanjian adalah tiga tahun sejak perjanjian ditandatangani. Jaminan berupa

rumah yang dibeli.

210

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

33. Kejadian penting setelah tanggal neraca

a. Berdasarkan akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH., No. 71 tanggal 19 September 2007 tentang risalah Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, disetujui untuk : merubah status Perusahaan dari Perusahaan

tertutup menjadi Perusahaan terbuka; merubah nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per

saham; menyetujui Perusahaan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat di Indonesia;

menyetujui memberikan kuasa kepada direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam akte notaris tersendiri

mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah penawaran umum dilaksanakan;

menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan, disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaanya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka : Perusahaan menjadi bernama PT Alam Sutera Realty Tbk.

dengan maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan,

modal dasar Perusahaan berjumlah Rp 2.400.000.000.000 yang terbagi atas 24.000.000.000 saham dengan nilai

nominal Rp 100 per saham.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, susunan anggota komisaris dan

direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

Dewan komisaris

Komisaris Utama : Marzuki Usman

Komisaris : Harjanto Tirtohadiguna

Komisaris : Kristianto Sudiono

Komisaris independen : Pingki Elka Pangestu

Komisaris independen : Prasasto Sudyatmiko

Dewan Direksi

Direktur Utama : Tri Ramadi

Direktur : Ir. Soelaeman Soemawinata

Direktur : Joseph Sanusi Tjong

Direktur : Ir. Lilia Setiprawarti Sukotjo

Direktur (tidak terafiliasi) : Takeshi Otsuka

Akta Notaris ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan surat keputusan No. C-01547 HT.01.04-TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007.

b. Berdasarkan surat Perusahaan tanggal 2 November 2007, Direksi Perusahaan telah menunjuk Joseph Sanusi

Tjong sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

c. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, tidak ada kejadian penting lain setelah tanggal neraca yang

mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31

Agustus 2007.

211

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

34. Pernyataan akuntansi baru

Pada bulan Desember 2006, Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan dua PSAK revisi yang diterbitkan pada bulan

Mei 2007 sebagai berikut :

a. PSAK No. 50 (revisi 2006), “Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan”, yang menetapkan prinsip

penyajian dan pengungkapan instrument keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas dan saling hapus aktiva

keuangan dan kewajiban keuangan. Pernyataan ini berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari

perspektif penerbit, dalam aktiva keuangan, kewajiban keuangan, dan instrument ekuitas; pengklasifikasian

yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aktiva keuangan dan

kewajiban keuangan akan saling hapus. PSAK No. 50 (revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50,

“Akuntansi Investasi Efek Tertentu’, yang dikeluarkan tahun 1998. Pernyataan ini berlaku secara prospektif

untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.

b. PSAK No. 55 (revisi 2006), “Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran”, yang mengatur prinsip-

prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aktiva keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan

pejualan item non-keuangan. PSAK No. 55 (revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, “Akuntansi

Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”, yang dikeluarkan tahun 1999. Pernyataan ini berlaku secara

prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.

c. PSAK No. 13 (revisi 2007), “Properti Investasi”, yang menetapkan prinsip dasar pengakuan, pengukuran

property investasi. PSAK No. 13 (revisi 2007) ini menggantikan PSAK No. 13, “Akuntansi untuk investasi “

yang dikeluarkan tahun 1994. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau

setelah tanggal 1 Januari 2008.

d. PSAK No. 16 (revisi 2007), “Aset Tetap”, yang menetapkan prinsip akuntansi atau asset tetap. PSAK No. 16

(revisi 2007) ini menggantikan PSAK No. 16, “Aktiva tetap dan Aktiva Lain-lain yang dikeluarkan tahun 1994

dan PSAK No. 17, “Akuntansi Penyusutan” yang dikeluarkan tahun 1994. Pernyataan ini berlaku prospektif

untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

Perusahaan belum melakukan estimasi atas dampak penerapan PSAK tersebut.

35. Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode delapan bulan yang berakhir

pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Alam Sutera

Realty Tbk sejumlah 3.142.000.000 saham biasa, laporan keuangan konsolidasi untuk periode delapan bulan yang

berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2006, 2005 dan 2004 diterbitkan kembali dengan beberapa tambahan pengungkapan dan perubahan

lainnya (catatan 1, 2, 3d, 3h, 3k, 8, 9, 10b, 10c, 11, 12, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32 dan 33b).

36. Penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasi

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang diselesaikan pada

tanggal 27 November 2007.

212

213

XXI. PERYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana

Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ciptadana Securities

Citra Graha Lantai. 8

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36

Jakarta – 12950, Indonesia

Telepon: (021) 523 2500 Faksimili: (021) 252 4323

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

PT Bahana Securities PT BNI Securities

Graha Niaga Lantai 19 Sudirman Plaza Indofood Tower Lantai 16

Jl Jendral Sudirman Kav 58 Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78

Jakarta 12190 Jakarta 12910

Telepon: (021) 250 5080 Telepon : (021) 2554 3946

Faksimili : (021) 250 5070 Faksimili : (021) 5793 6942

PT Danasakti Securities PT Danatama Makmur

Jl. Tanah Abang III no 6 Menara Global Lantai 15

Jakarta 10160 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 27

Telepon : (021) 2312345 Jakarta 12950

Faksimili : (021) 2312211 Telepon : (021) 527 5002

Faksimili : (021) 527 5001

PT Dhanawibawa Arthacemerlang PT Evergreen Capital

JSX Building Tower I Suite 1504 Panin Bank Centre Ground Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jl. Jend. Sudirman No. 1

Jakarta 12190 Jakarta 10270

Telepon : (021) 5151 678 Telepon : (021) 573 9510

Faksimili : (021) 5151 226 Faksimili : (021) 573 9508

PT Hortus Danavest Tbk. PT Investindo Nusantara Sekuritas

Sona Topas Tower Lantai 7 Plaza ABDA Lantai 17

Jl. Jend. Sudirman Kav 26 Jl Jend. Sudirman Kav 29

Jakarta 12920 Jakarta 12190

Telepon : (021) 250 6676 Telepon : (021) 515 0817

Faksimili : (021) 250 6645 Faksimili : (021) 515 1217

PT Kim Eng Securities PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Deutsche Bank Bldg Lantai 9 JSX BuildingTower I Lantai 30

Jl Imam Bonjol No. 80 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 10310 Jakarta 12190

Telepon : (021) 3983 1360 Telepon : (021) 515 2889

Faksimili : (021) 3983 1361 Faksimili : (021) 515 5280

PT Makinta Securities PT Lautandhana Securindo

Plaza ABDA Lantai 23 Wisma Kyoei Prince Lantai 15

Jl Jend. Sudirman Kav 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3

Jakarta 12190 Jakarta 10220

Telepon : (021) 5140 1133 Telepon : (021) 578 51818

Faksimili : (021) 5140 1599 Faksimili : (021) 578 51637

214

PT Mandiri Sekuritas PT Minna Padi Investama

Plaza Mandiri Lantai 28 Plaza Lippo Lantai 11

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25

Jakarta 12190 Jakarta 12920

Telepon : (021) 526 3445 Telepon : (021) 525 5555

Faksimili : (021) 526 3448 Faksimili : (021) 527 1527

PT Optima Kharya Capital Securities PT Pacific Capital

Menara Rajawali Lantai 22 Sona Topas Tower Lantai 18

Jl Mega Kuningan Lot# 5.1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta 12950 Jakarta 12920

Telepon : (021) 5795 0101 Telepon : (021) 252 4930

Faksimili : (021) 576 3345 Faksimili : (021) 252 4931

PT Panca Global Securities Tbk. PT Panin Sekuritas Tbk.

JSX BuildingTower I Suite 1706 A JSX BuildingTower II Suite 1705

Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53 Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190 Jakarta 12190

Telepon : (021) 515 5456 Telepon : (021) 515 3055

Faksimili : (021) 515 5466 Faksimili : (021) 515 3061

PT Pratama Capital Indonesia PT Sarijaya Permana Sekuritas

Bapindo Plaza Citibank Tower Lantai 20 Permata Bank Tower Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27

Jakarta 12920 Jakarta 12920

Telepon : (021) 527 5636 Telepon : (021) 523 7333

Faksimili : (021) 527 5573 Faksimili : (021) 523 7748

LOKET PENAWARAN UMUM

Kartika Expo Center

Balai Kartini

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37

Jakarta 12950