daftar isi - lumajangkab · 3. berita acara penutupan kas di bendahara pengeluaran per 31 desember...

DAFTAR ISI

Hal

Pernyataan Tanggung Jawab......................................................... i

Daftar Isi ....................................................................................... ii

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ............................................. vii

2. Laporan Operasional (LO)........................................................... vii

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).............................................. ix

4. Neraca ....................................................................................... x

5. Catatan atas Laporan Keuangan................................................ xi

Lampiran-lampiran :

1. Rincian Laporan Realisasi Anggaran SKPD menurut Urusan

Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan dan Belanja Tahun

Anggaran 2019

2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2019

3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31

Desember 2019

4. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

5. Kertas Kerja Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

per 31 Desember 2019

6. Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname)

Persediaan SKPD per 31 Desember 2019

7. Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2019

8. Kertas Kerja Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019

9. Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 ii

10. Kertas Kerja Perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tahun 2019

11. Daftar Aset Lainnya - Barang Hilang (Tidak Ditemukan) per 31

Desember 2019

12. Daftar Aset Lainnya - Barang Rusak Berat

13. Lampiran Pendukung

BAB I PENDAHULUAN1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1.Belanja OPERASI3.1.2.Belanja MODAL

3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional3.2.1.Pendapatan LO3.2.2.Beban

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

3.4 Penjelasan Pos-pos Neraca3.4.1.Neraca3.4.2.Aset3.4.3.Kewajiban3.4.4.Ekuitas

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbulsehubungan dengan penerapan basis akrual ataspendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya denganpenerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitaspelaporan yang menggunakan basis akrual

BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 iii

BAB V PENUTUP

Lumajang, 15 Januari 2020

KEPALA DINAS DALDUK, KB dan PPSelaku Pengguna Anggaran/Barang

dr. ROSYIDAHNIP. 19711018 200604 2 009

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 iv

DAFTAR TABELHal

Tabel 2.1 : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja.............................. 8

Tabel 2.2 : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Operasi................. 9

Tabel 2.3 : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal.................... 10

Tabel 2.4 : Perkembangan Realisasi Belanja Modal............................................ 11

Tabel 2.5 : Perkembangan Posisi Aset Tetap....................................................... 12

Tabel 2.6 : Perkembangan Posisi Kewajiban....................................................... 13

Tabel 2.7 : Perkembangan Posisi Ekuitas........................................................... 13

Tabel 3.1 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi..................... 16

Tabel 3.2 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal....................... 17

Tabel 3.3 : Rincian Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai........ 18

Tabel 3.4 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.................... 19

Tabel 3.5 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa......................... 20

Tabel 3.6 : Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barjas – Belanja Persediaan...... 21

Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barjas – Belanja Jasa............... 22

Tabel 3.8 : Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barjas – Belanja Jasa............... 23

Tabel 3.9 : Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barjas – Belanja Perjalanan...... 24

Tabel 3.10 : Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barjas – Belanja Lainnya........ 24

Tabel 3.11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal............................................ 25

Tabel 3.12 : Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... 25

Tabel 3.13 : Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26

Tabel 3.14 : Daftar Persediaan per 31 Desember 2019....................................... 27

Tabel 3.15 : Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap........................................... 29

Tabel 3.16 : Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin.......... 30

Tabel 3.17 : Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan...... 32

Tabel 3.18 : Daftar Rincian Aset Lainnya........................................................... 33

Tabel 3.19 : Daftar Rincian Aset Lainnya........................................................... 33

Tabel 3.20 : Rincian Utang Belanja.................................................................... 35

Tabel 3.21 : Rekap Utang Belanja Jasa.............................................................. 36

Tabel 3.22 : Daftar Ekuitas per 31 Desember 2019............................................ 36

Tabel 3.23 : Daftar Rincian Ekuitas................................................................... 37

Tabel 3.24 : Perhitungan Beban Pegawai........................................................... 38

Tabel 3.25 : Perhitungan Beban Barang dan Jasa.............................................. 39

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 iv

Tabel 3.26 : Daftar Rincian Beban Persediaan................................................... 39

Tabel 3.27 : Daftar Rincian Beban Jasa............................................................. 40

Tabel 3.28 : Daftar Rincian Beban Pemeliharaan............................................... 41

Tabel 3.29 : Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas.......................................... 41

Tabel 3.30 : Daftar Rincian Beban Lainnya........................................................ 42

Tabel 3.31 : Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi...................................... 42

Tabel 3.32 : Surplus Defisit / Defisit LO............................................................ 43

Tabel 3.33 : Laporan Perubahan Ekuitas.......................................................... 44

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 v

DAFTAR GAMBARHal

Gambar 2.1 : Diagram Realisasi Belanja........................................................... 9

Gambar 2.2 : Diagram Realisasi Belanja Operasi.............................................. 10

Gambar 2.3 : Diagram Realisasi Belanja Modal................................................. 10

Gambar 2.4 : Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Modal......................... 11

Gambar 2.5 : Diagram Perkembangan Posisi Ekuitas........................................ 14

Gambar 3.1: Diagram Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa........... 20

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 vi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang

Tahun 2019. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh

pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk

pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi

yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk

menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas

laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam

memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan

keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi

kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa

dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan

pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan

keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan

akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

A. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus

kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019

BAB IP E N D A H U L U A N

1

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber daya.

B. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban

dan ekuitas pemerintah daerah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan


Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2019 2

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan


4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);


12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 2 atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah



15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah



16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah




19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

83);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan


Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi;

35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah; dan

36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun

Standar.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos

yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan KeuanganBAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMERINTAH

DAERAH

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target KinerjaBAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH

3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Pendapatan Laporan Operasional

b. Beban

3.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

a. Neraca

b. Aset

c. Kewajiban

d. Ekuitas

3.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

3.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

3.6. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk

entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

pada pemerintah daerahBAB VI INFORMASI NON KEUANGANBAB VII PENUTUP


2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang

Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel belanja.

1. BELANJA LANGSUNG

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Transaksi belanja yang

dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Transaksi belanja yang dibayar

melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang

persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau

GU Nihil.

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2019

sebagaimana terlihat di tabel belanja dalam APBD Tahun 2019 dianggarkan

sebesar Rp. 9.329.929.000,- realisasi belanja mencapai 56.37% dari anggarannya

atau sebesar Rp. 5.259.057.949,-

Tabel 2.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2019 (dalam rupiah)

NO

RINCIAN OBYEKBELANJA

ANGGARAN REALISASI % SISA ANGGARAN %

1 2 4 5 6 7 8

1 Belanja Operasi Rp. 8.413.970.000 Rp. 4.358.240.229 51.80 Rp 4.055.729.771 48.20

2 Belanja Modal Rp. 915.959.000 Rp. 900.817.720 98.35 Rp. 15.141.280 1.65

Jumlah Belanja Rp. 9.329.929.000 Rp. 5.259.057.949 56.37 Rp. 4.070.871.051 43.63


BAB IIIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

8

Gambar 2.1Diagram Realisasi Belanja Tahun 2019

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL JUMLAH TOTAL -

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

8,413,970,000

915,959,000

9,329,929,000

4,358,240,229

900,817,720

5,259,057,949 51.80%

98.35%

56.37%

Anggaran Realisasi %

1) Belanja Operasi

Pada Tahun 2019 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp.

8.413.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.358.240.229,- atau 51.80% dari

anggaran. Tabel dibawah ini menyajikan data yang memberikan informasi

tentang seberapa besar penyerapan anggaran untuk tiap-tiap jenis belanja

operasi.

a) Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 154.376.000,- atau sebesar

86.13% dari anggaran sebesar Rp. 179.246.000,- Dibandingkan dengan

penyerapan tahun 2018, penyerapan belanja pegawai tahun 2018 terjadi

penurunan dimana pada tahun sebelumnya terserap sebesar Rp.

258.657.000,- dari anggarannya sebesar Rp. 297.944.000,-.

b) Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 4.203.864.229,- atau

sebesar 51.05% dari anggaran sebesar Rp. 8.234.724.000,- Dibandingkan

dengan penyerapan tahun 2018, penyerapan belanja barang dan jasa tahun

2018 terjadi kenaikan dimana pada tahun sebelumnya terserap sebesar Rp.

4.010.358.367,- dari anggarannya sebesar Rp. 8.077.851.000,-;

Tabel 2.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Operasi Tahun 2019

Belanja Operasi AnggaranRealisasi Sisa Anggaran

Rp % Rp %

Belanja Pegawai Rp. 179.246.000 Rp. 154.376.000 86.13 Rp. 24.870.000 13.87

Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.234.724.000 Rp. 4.203.864.229 51.05 Rp. 4.030.859.771 48.95

Jumlah Rp. 8.413.970.000 Rp. 4.358.240.229 51.80 Rp. 4.055.729.771 48.20

Gambar 2.2


Diagram Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH TOTAL

179,246,000

8,234,724,000 8,413,970,000

154,376,000

4,203,864,229 4,358,240,229

86.13%

51.05% 51.80%% Realisasi Anggaran

2) Belanja Modal

Pada Tahun 2019 belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 915.959.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 900.817.000,-. Atau sebesar 98.35% Tabel berikut

menyajikan data yang memberikan informasi tentang realisasi belanja modal

dibandingkan dengan anggarannya.

Tabel 2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal Tahun 2019

Belanja Modal AnggaranRealisasi Sisa Anggaran

Rp % Rp %Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp. 765.959.000 Rp. 751.517.720 98.11 Rp. 14.441.280 1.89

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp. 150.000.000 Rp. 149.300.000 99.53 Rp. 700.000 0.47

Jumlah Belanja Rp. 915.959.000 Rp. 900.817.720 98.35 Rp. 15.141.280 1.65

Gambar 2.3Diagram Realisasi Belanja Modal Tahun 2019


BLJ. M

ODAL PERAL&

MESIN

BLJ. M

ODAL GEDUNG D

AN BANGUNAN

JUM

LAH T

OTAL

765,959,000 150,000,000

915,959,000

751,517,720

149,300,000

900,817,720 98.11%

99.53%

98.35%% Realisasi Anggaran

Realisasi belanja modal dari Tahun 2015 sampai dengan 2019

cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan sesuai dengan

pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 s.d 2019 (dalam

rupiah)Jenis Belanja

Modal2015 2016 2017 2018 2019

Belanja Peralatan

dan Mesin596,131,350 472.711.000 502.488.000 865.993.760 751.517.720

Belanja Gedung

dan Bangunan698,637,000 867.443.900 2.925.000 427.326.250 149.300.000

Jumlah 1,294,768,350 1.340.154.900 505.413.000 1.293.320.010 900.817.720

Kenaikan

(penurunan)45.386.550 (834.741.900) 787.907.010 (392.502.290)

% Kenaikan

(penurunan)3.39% (165.16%) 60.92% (43.57%)

Gambar 2.3Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019


2015 2016 2017 2018 2019 -

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

BLj. Peralatan dan Mesin

Blj. Gedung dan Bangunan

2. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2019 sebagaimana

tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset

merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau

manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan


bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam

pengerajaan.

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikategorikan

sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap maupun dana cadangan.

Posisi dan perkembangan aset daerah selama lima tahun terakhir sebagaimana

tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Perkembangan Posisi Aset tetap Tahun Anggaran 2015 s.d 2019 (dalam rupiah)

Jenis Aset 2015 2016 2017 2018 2019

Aset Lancar 655.687.444 645.971.768 706.928.185 1.023.174.242 737.849.916Aset Tetap 4.355.297.060 4.818.898.682,21 5.144.299.369,80 5.648.011.226,09 5.916.552.072.10Aset Lainnya 108.242.400 108.242.400 108.242.400 108.242.400 99.996.400Jumlah 5.119.226.904 5.573.112.850 5.959.469.955,80 6.779.427.868,09 6.754.398.388,10

Kenaikan

(penurunan)

453.885.946 386.357.105 819.957.913 (25.029.480)

% 8.14 6.48 12.09 (0.37)

2. Kewajiban

Kewajiban daerah dibedakan menjadi kewajiban lancar atau jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban

pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan

setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban yang penyelesaiannya lebih

dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai kewajiban

jangka panjang.

Tabel 2.6. Perkembangan Posisi Aset tetap Tahun Anggaran 2015 s.d 2019 (dalam rupiah)

Kewajiban 2015 2016 2017 2018 2019

Kewajiban Jangka

Pendek

2.324.491 2.837.680 15.197.549 83.377.676 85.508.724

Kewajiban Jangka

Panjang

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jumlah2.324.491 2.837.680 15.197.549 83.377.676 85.508.724

Kewajiban jangka pendek tahun 2019 sebagaimana tabel diatas merupakan

utang belanja yang merupakan implikasi penerapan basis akrual. Sedangkan

Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang tidak memliki utang jangka

panjang.

3. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah

kewajiban. Ekuitas dana menggambarkan jumlah kekayaan bersih milik Dinas


Dalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang. Posisi ekuitas pemerintah daerah

pada akhir tahun 2015 s/d 2019 sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Perkembangan Posisi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2015 s.d 2019 (dalam

rupiah)

Tahun Jumlah

2014 7.377.836.300

2015 5.116.902.413

2016 5.573.112.850,21

2017 5.944.272.405,80

2018 6.696.050.192,09

2019 6.668.889.664,10

Gambar 2.5. Diagram Perkembangan Posisi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2015 s.d 2019

(dalam rupiah)

20142015

20162017

20182019

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

6,668,889,664

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian

target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.2.1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting

dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada


saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki

kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis

akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang

melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang

memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan

SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi

laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan

mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya

melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan

secara intensif dan Lain-lain baik formal maupun non formal yang

diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/

propinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenanggannya.

2.2.2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan

keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai

terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi

yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat

pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang

melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi

keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan

SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang

daerah adalah dengan jalan melakukan bimbingan teknis dan pembinaan-

pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi

kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD, Biro Keuangan Provinsi

Jawa Timur, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan maupun

BPK.

2.2.3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pemerintah

Kabupaten Lumajang terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern


adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang

daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan

penanganan yang serius, sehingga pengelolaan dan administrasi barang daerah

masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang

tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang

atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan

barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang

tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.


3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam

satu periode pelaporan.Informasi yang disajikan di dalam LRA mencakup pendapatan-

LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA; pembiayaan dan sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran.

BELANJA DAERAH

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)Belanja Daerah 12.052.483.966 7.865.484.882 7.888.575.817

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal. Realisasi belanja tahun 2019 sebesar

Rp. 7.865.484.882,- Realisasinya mencapai 65.23% dari anggaran sebesar Rp.

12.052.483.966,- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 64.39%, realisasi

belanja Tahun 2019 mengalami kenaikan.

1. BELANJA OPERASI

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)Belanja Operasi 8.413.970.000 4.358.240.229 4.269.015.367

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa.Pada tahun 2019

anggaran belanja operasi sebesar Rp. 8.413.970.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar

Rp. 4.358.240.229,- Jika dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi sebesar Rp.

4.269.015.367,- dan realisasi belanja operasi mengalami kenaikan pada tahun 2019.

Tabel 3.1.Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019

N

oBelanja Operasi Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1 Belanja Pegawai Rp. 179.246.000 Rp. 154.376.000 86.13 Rp. 258.657.000

2Belanja Barang dan

Jasa Rp. 8.234.724.000 Rp.4.203.864.229 51.05 Rp. 4.010.358.367

Jumlah Rp. 8.413.970.000 Rp. 4.358.240.229 51.80 Rp. 4.269.015.367

2. BELANJA MODAL


BAB IIIPENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

16

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)Belanja Modal 915.959.000 900.817.720 1.293.320.010

Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung

dan bangunan. Pada tahun 2019 anggaran belanja modal sebesar Rp. 915.959.000,-

sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 900.817.720,- Jika dibandingkan dengan tahun

2018 sebesar Rp. 1.293.320.010,- realisasi belanja modal mengalami kenaikan pada tahun

2019.

Tabel 3.2.Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

N

oBelanja Modal Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1Belanja Modal

Peralatan dan MesinRp.765.959.000 Rp.751.517.720 98.11 Rp.865.993.760

2

Belanja Modal

Gedung dan

Bangunan

Rp. 150.000.000 Rp.149.300.000 99.53 Rp.427.326.250

Jumlah Rp. 915.959.000 Rp. 900.817.720 98.35 Rp. 1.293.320.010

3.1.1 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)(A) Belanja Pegawai 2.901.800.966 2.760.802.933 2.584.902.440

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja

pegawai ( tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai,

sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai

yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan setiap SKPD). Anggaran belanja

pegawai tahun 2019 sebesar Rp. 2.901.800.966,- dan realisasinya sebesar Rp.

2.760.802.933,- atau 95.14% dari Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp.

2.584.902.440,-. Dari total realisasi belanja pegawai termasuk di dalamnya realisasi belanja

pegawai langsung. Dibanding realisasi Tahun 2018, belanja pegawai tahun 2019 realisasinya

terdapat kenaikan, hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah pagu belanja pegawai tahun

anggaran 2019.


Tabel 3.3.Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 (dalam

rupiah)

NoRincian Belanja

PegawaiAnggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1Gaji pokok PNS / uang representasi

1.332.079.208 1.325.734.798 99.52% 1,562,718,256

2 Tunjangan keluarga 137.549.226 129.329.494 94.02% 149,498,278 3 Tunjangan jabatan 201.774.995 195.305.000 96.79% 239,575,000

4Tunjangan fungsional

- - 0.00% 4,020,000

5Tunjangan fungsional umum

6.528.600 6.495.000 99.49% 7,945,000

6 Tunjangan beras 65.613.940 59.456.820 90.62% 71,478,540

7Tunjangan PPh/tunjangan khusus

3.264.528 2.402.076 73.58% 1,746,843

8 Pembulatan gaji 25.323 17.840 69.03% 19,096

9

Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

11.184.984 10.865.786 97.15% 12,312,762

10

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

964.534.162 876.820.479 90.91% 143,833,425

11Tunjangan uang makan

- - 0.00% 133,098,240

12Honorarium panitia pelaksana kegiatan

28.950.000 28.950.000 100.00% 5,850,000

13Honorarium tim teknis kegiatan

45.800.000 27.200.000 59.39% 36,100,000

14Honorarium pengadaan barang/jasa

10.094.000 8.544.000 84.64% 11,664,000

15Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan

- - 0.00% 79,855,000

16Honorarium penyimpan dan pengurus barang

2.700.000 2.700.000 100.00% 4,200,000

17Honorarium Pengguna Anggaran

6.372.000 6.372.000 100.00% -

17Honorarium penerima hasil pekerjaan

2.700.000 2.700.000 100.00% 3,600,000

18Honorarium tim teknis kegiatan

9.500.000 9.500.000 100.00% 8,650,000

19 Uang lembur PNS 73.130.000 68.410.000 93.55% 108,738,000

JUMLAH 2.901.800.966 2.760.802.933 95.14% 2,584,902,440

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.760.802.933,- digunakan untuk membayar

gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.606.426.933,- dan membayar belanja pegawai

yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD sebesar Rp.

154.376.000,- seperti untuk uang lembur pegawai, honorarium tim/panitia, dan honorarium

pegawai lainnya. Dibandingkan dari pagu belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp.


2.681.010.932,- pagu belanja pegawai tahun 2019 mengalami kenaikan, sebesar Rp.

2.901.800.966,- atau 1.08% dari pagu anggaran.

Realisasi yang tercantum untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp.

2.606.426.933,- terdapat perbedaan dengan realisasi di LRA sebesar Rp. 2.603.096.728,-

sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 3.330.205,- dikarenakan ada Surat Tanda Setoran

(STS) Kontra Pos Nomor : 0001/1.14.01/CP/2019 senilai Rp. 2.165.205,- yaitu Lebih bayar

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP – PNS) dan Nomor :

0002/1.14.01/CP/2019 senilai Rp. 980.000,- yaitu Pengembalian Tunjangan Jabatan serta

Surat Tanda Setoran (STS) Kontra Pos Nomor : 0003/1.14.01/CP/2019 senilai Rp. 185.000,-

yaitu Pengembalian Gaji Pokok PNS dikarenakan SK Penurunan Pangkat dari Golongan III/

d ke Golongan III/c Bagian Bulan Mei 2019

Berdasarkan Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun

2019 dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai tidak langsung naik sebesar 97.73%, dan

belanja pegawai langsung naik 86.13%, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.4.Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2019 (dalam rupiah)

No Belanja Pegawai 2019 2018Kenaikan

(Penurunan)%

1Belanja Tidak

Langsung2.606.426.933 2.326.245.440 280.181.493 1.12%

2 Belanja Langsung 154.376.000 258.657.000 (104.281.000) 0.60%

Jumlah 2.760.802.933 2.584.902.440 175.900.493 1.07%

3.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)(B) Belanja Barang dan

Jasa 8.234.724.000 4.203.864.229 4.010.358.367`

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program

dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan,

belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai

habis; belanja bahan/material; belanja cetak dan penggandaan; belanja makanan dan minuman;

belanja pakaian dinas/kerja; dan belanja barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak

ke tiga.


Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; belanja sewa; belanja ongkos/upah kerja; belanja

pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; belanja premi dan belanja lainnya yg

bersifat jasa.

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin;

gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar

daerah.

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel

yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap untuk tahun 2019 tidak ada belanja lainnya. Perbandingan

realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 3.5.Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 (dalam rupiah)

NoBelanja Barang dan

Jasa2019 2018

Kenaikan

(Penurunan)%

1 Belanja Persediaan 1.031.550.440 1,060,730,500

(29.180.060) 0.97%

2 Belanja Jasa 2.500.009.870 2,323,531,122 176.478.748 1.08%

3 Belanja Pemeliharaan 383.779.480 244,276,035 139.503.445 1.57%

4Belanja Perjalanan

Dinas288.523.939 380,920,710 (92.396.771) 0.76%

5 Belanja Lainnya - 900,000 (900,000) 0.00%

Jumlah 4.203.863.729 4,010,358,367 193.505.362 1.05%

Diagram 3.1.Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 (dalam rupiah)

Belanja

Perse

diaan

Belanja

Jasa

Belanja

Pemeli

haraa

n

Belanja

Perjal

anan

Din

as

Belanja

Lain

nya

(500,000,000)

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

REALISASI 2019

REALISASI 2018

KENAIKAN/PENURUNAN


1. Belanja Persediaan

Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.

1.031.550.440,- atau 39.08% dari Anggaran Rp. 2.639.261.000,- dan ada penurunan

realisasi di tahun 2019 dibandingan realisasi tahun 2018. serta ada hibah propinsi

berupa Alkon (Alat Kontrasepsi) sebesar Rp. 1.009.493.256,- dan dimutasi keluar

persediaan ke Puskesmas, RSUD, Klinik Swasta sebesar Rp. 1.285.762.164,- .

sehingga terdapat selisih beban persediaan LO sebesar Rp. 276.268.908,-

Dengan adanya selisih beban persediaan LO tersebut, maka sisa persediaan per

31 Desember 2019 Rp. 703.190.736,- sehingga dapat terlihat dari tabel realisasi

anggaran perjenis belanja barang dan jasa khusus belanja persediaan tahun 2019,

terinci sebagai berikut.

Tabel 3.6.Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barang dan Jasa - Belanja Persediaan

Tahun 2019 (dalam rupiah)

No Rincian Belanja PersediaanAnggaran

2019Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1 Belanja alat tulis kantor 71.444.400 56.746.580 92.65%104,703,450

2Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)

5.000.000 4.810.000 95.45% 54,063,

700

3Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya

6.000.000 6.000.000 100.00% 4,800,

000

4Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

7.000.000 6.155.160 99.01% 24,220,

700

5 Belanja umbul-umbul bendera 41.250.000 37.207.500 50.00% 1,200,

000

6 Belanja spanduk/baliho/banner 128.500.000 1.200.000 50.00% 1,200,

000

7 Belanja bahan baku praktek/pelatihan - - 0.00% 14,528,

000

8Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek

147.038.000 60.768.750 80.64% 8,215,

500

9 Belanja cetak 125.632.600 58.921.100 89.94% 50,910,

000

10Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan

17.816.000 10.152.850 59.62% 22,811,

750

11 Belanja makanan dan minuman rapat 2.049.180.000 748.077.500 36.51% 688,485,

000

12 Belanja makanan dan minuman tamu 5.400.000 4.922.800 23.43% 4,217,

400

13Belanja makanan dan minuman Kegiatan tertentu

- 29.383.200 93.29% 12,240,

000

14 Belanja pakaian batik tradisional 29.400.000 2.500.000 98.33% 26,845,

000

15 Belanja pakaian olah raga - - 0.00% 22,750,

000

16 Belanja pakaian kegiatan tertentu 2.500.000 2.500.000 100.00% 11,200,

000

17 Belanja hadiah uang tunai - - 0.00% 2,000,

000

18 Belanja hadiah barang 3.100.000 2.700.000 52.81% 7,540,

000

JUMLAH 2.639.261.000 1.029.545.440 39.01% 1,060,730,500


2. Belanja Jasa

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.

2.500.009.870,- atau 52.10% dari Anggaran Rp. 4.798.765.000,- dan ada kenaikan

realisasi dibandingkan realiasasi tahun 2018 sebesar Rp. 2.323.531.122,-, sehingga

dapat terlihat dari tabel realisasi anggaran perjenis belanja barang dan jasa khusus

belanja Jasa tahun 2019,terinci sebagai berikut.

Tabel 3.7.Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa

Tahun 2019 (dalam rupiah)

No Rincian Belanja Jasa Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1 Belanja telepon 3.600.000 1.673.73146.49%

2,922,162

2 Belanja air 9.000.000 6.912.70076.81%

1,692,550

3 Belanja listrik 71.400.000 61.944.80586.76%

54,166,289

4 Belanja surat kabar/majalah 1.800.000 1.620.00090.00%

1,620,000

5 Belanja kawat/faksimili/internet 118.600.000 98.627.22583.16%

43,481,551

6 Belanja paket/pengiriman 600.000 211.94535.32%

240,000

7 Belanja jasa siaran radio 6.600.000 6.000.00090.91%

4,800,000

8 Belanja Transportasi / Akomodasi 1.500.000 480.00032.00%

4,800,000

9 Belanja dekorasi 28.500.000 19.550.00068.60%

23,100,000

10 Belanja jasa promosi/publikasi/advertising 10.500.000 6.985.00066.52%

-

11 Belanja penggantian transport 1.893.200.000 329.050.00017.38%

399,465,000

12 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli 641.725.000 178.025.00027.74%

226,950,000

13 Belanja jasa pendukung kegiatan 24.550.000 15.200.00061.91%

10,975,000

14 Belanja jasa juri/wasit - -0.00%

1,200,000

15 Belanja jasa penata rias/make up - -0.00%

1,500,000

16 Belanja retribusi pelayanan persampahan 600.000 600.000100.00%

550,000

17 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 3.000.000 2.959.46498.65%

2,328,570

18 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.000.000 -0.00%

2,328,570

19 Belanja sewa alat rumah tangga 3.000.000 3.000.000100.00%

2,500,000

20 Belanja sewa meja dan kursi - -0.00%

1,800,000

21 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya - -0.00%

4,300,000

22 Belanja jasa konsultansi perencanaan 3.250.000 3.250.000100.00%

-

23 Belanja jasa konsultansi pengawasan 6.500.000 6.500.000100.00%

2,500,000

24 Belanja jasa konsultansi psikologi 12.000.000 6.000.00050.00%

4,100,000

25 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 1.956.840.000 1.751.420.00089.50%

1,501,990,000

26 Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan - -0.00%

31,350,000

JUMLAH 4.798.765.000 2.500.009.870 52.10% 2,323,531,122

3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.

383.779.480,- atau 84.51% dari Anggaran Rp. 454.132.000,- dan ada Kenaikan


realisasi dari tahun 2018 untuk belanja pemeliharaan sebesar Rp. 244.276.035,-,

sehingga dapat terlihat dari tabel realisasi anggaran perjenis belanja barang dan jasa

khusus belanja pemeliharaan tahun 2019,terinci sebagai berikut.

Tabel 3.8.Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barang dan Jasa - Belanja

Pemeliharaan Tahun 2019 (dalam rupiah)N

oRincian Belanja Pemeliharaan

Anggaran


1 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 137.025.000 74.262.78054.20%

78,693,735

2Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang

30.492.000 30.199.40099.04%

40,447,000

3Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional

400.000 90.00022.50%

205,000

4Belanja STNK kendaraan dinas/operasional

24.765.000 21.239.80085.77%

23,093,300

5 Belanja pemeliharaan office use 16.800.000 16.747.50099.69%

-

6 Belanja pemeliharaan alat pendingin 15.000.000 15.000.000100.00%

5,700,000

7 Belanja pemeliharaan home use 1.200.000 -0.00%

2,150,000

8 Belanja pemeliharaan personal komputer 40.600.000 40.150.00098.89%

36,932,500

9Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer

25.350.000 25.030.00098.74%

29,529,500

10Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor

162.500.000 161.060.00099.11%

27,525,000

JUMLAH 454.132

.000 383.779.4

80 84.51% 244,276,0

35

4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi

sebesar Rp 288.523.939,- atau 84.22% dari Anggaran Rp. 342.566.000,- , Belanja

Perjalanan dinas terbagi menjadi dua yaitu Belanja Perjalanan dinas dalam daerah

maupun Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan ada Kenaikan realisasi tahun

2018 untuk belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 380.920.710,-, sehingga dapat

terlihat dari tabel realisasi anggaran perjenis belanja barang dan jasa khusus belanja

perjalanan dinas tahun 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.9.Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barang dan Jasa - Belanja perjalanan

dinasTahun 2019 (dalam rupiah)N

oRincian Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran


1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 128.565

.000 99.435.00

0 77.34% 130,400,0

00

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 214.001

.000 189.088.9

39 97.83% 250,520,7

10


N

oRincian Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran


JUMLAH 342.566

.000 288.523.9

39 84.22% 380,920,7

10

5. Belanja Lainnya

Belanja Lainnya merupakan belanja barang extrakomptabel yang sampai

dengan 31 Desember 2019 tidak terdapat realisasi karena tidak dianggarkan untuk

belanja office use sedangkan di tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 900.000,- dari

Anggaran Rp. 2.250.000,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.10.Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Barang dan Jasa - Belanja Lainnya

Tahun 2019 (dalam rupiah)N

oRincian Belanja Lainnya

Anggaran


1 Belanja Office Use - - 0.00%

900,000

JUMLAH - - 0.00%

900,000

3.2.1 BELANJA MODAL

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)Belanja Modal 915.959.000 900.817.720 1.293.320.010

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,

belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja

modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal Tahun 2019

dianggarkan sebesar Rp. 915.959.000,- terealisasi sebesar Rp. 900.817.720,- atau

sebesar 98.35%

Tabel 3.11.Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2019 (dalam rupiah)

N

oRincian Belanja Modal

Anggaran


1 Belanja Modal Tanah 0 0 0% 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 765.959.000 751.517.720 98.11% 865.993.7603 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 149.300.000 99.53% 427.326.2504 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0% 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 0 0% 06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 0 0% 0

JUMLAH 915.959.000 900.817.720 98.35% 1.293.320.010


1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)Belanja Modal Peralatan

dan Mesin765.959.000 751.517.720 864.013.760

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2019

terealisasi sebesar Rp. 751.517.720,- atau 98.11% dari Anggaran Rp.765.959.000,- ,

dan ada Kenaikan realisasi tahun 2018 untuk belanja Modal Peralatan dan Mesin

sebesar Rp. 864.013.760,-, sehingga dapat terlihat dari tabel realisasi anggaran

perjenis belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018,terinci sebagai berikut.

Tabel 3.12.Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun

2019 (dalam rupiah)

No Rincian Modal Peralatan dan Mesin Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor

25.000.000 24.750.000 99.00% 34,960,00

0

2 Belanja modal office use 10.000.000 9.625.000 96.25% 163,277,40

0

3 Belanja modal meubelair 3.500.000 3.465.000 99.00% 40,750,00

0

4 Belanja modal alat pembersih - - 0.00% 220,00

0

5 Belanja modal alat pendingin 10.000.000 9.735.000 97.35% 8,550,00

0

6 Belanja modal home use 5.000.000 3.300.120 66.00% -

7 Belanja modal personal komputer 26.000.000 23.488.860 90.34% 307,030,44

0

8Belanja modal peralatan personal computer

5.000.000 4.520.740 90.41% 24,950,00

0

9 Belanja modal meja kerja pejabat - - 0.00% 7,800,00

0

10 Belanja modal kursi kerja pejabat - - 0.00% 2,950,00

0

11 Belanja modal alat komunikasi telephone - - 0.00% 273,525,92

0

12 Belanja modal kendaraan bermotor khusus 681.459.000 672.633.000 98.70% -

JUMLAH 765.959.00

0 751.517.72

0 98.11% 864,013,76

0

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)Belanja Modal gedung

dan bangunan150.000.000 149.300.000 427.326.250


Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2019

terealisasi sebesar Rp. 149.300.000,- atau 99.53% dari Anggaran Rp.150.000.000,- ,

sehingga dapat terlihat dari tabel realisasi anggaran perjenis belanja Modal Gedung

dan Bangunan tahun 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.13.Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2019

(dalam rupiah)N

o

Rincian Modal Peralatan dan

Mesin

Anggaran


1 Belanja modal bangunan gedung kantor 150.000.000 149.300.000 99.53% 427.326.250

JUMLAH 150.000.000 149.300.000 99.53% 427.326.250


5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas,investasi jangka pendek, piutang dan

persediaan. Saldo aset lancar pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP

Kabupaten Lumajang terdapat Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar

Rp. 737.849.916,-

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)Persediaan 737.849.916,00 1.023.174.242,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, merupakan hasil

stock opname yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang

diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode

harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui

hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.14.Daftar Persediaan per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

N

oPersediaan 2018 2019

1 Persediaan Alat Tulis Kantor 29.262.300 20.621.9402 Persediaan Barang cetakan 9.200.000 7.659.7003 Persediaan Obat-obatan 980.258.442 703.190.736

4Persediaan Alat kebersihan dan Bahan

Pembersih1.901.100 2.374.440

5Persediaan alat listrik dan elektronika

(lampu pijar, battery kering)2.552.400 4.003.100

Jumlah 1.023.174.242 737.849.916

b. ASET TETAP

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)Aset Tetap 5.916.552.072,10 5.648.011.226,09

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik

Dinas Dalduk, KB dan PP Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam

pengerjaan.


Seluruh aset tetap milik Dinas Dalduk, KB dan PP kabupaten Lumajang

disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset

tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan

kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (straight line).

- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di

abaikan.

- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan

perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).

- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau

nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam

nilai yang dapat disusutkan.

- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak

dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset

tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau

kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat

aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo Aset Tetap Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang Per 31

Desember 2019 sebesar Rp. 5.916.552.072,10 dan Per 31 Desember 2018 sebesar

Rp. 5.648.011.226,09. Mutasi aset tetap tahun 2019 meliputi penambahan sebesar

Rp. 856.792.194,00 dengan uraian sebagai berikut.

1. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 5.648.011.226,092. Penambahan Aset Tetap Tahun 2019 856.792.194,00

3. Jumlah (1+2) 6.504.803.420,094. Pengurangan Aset Tetap Tahun 2019 05. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 (3(4) 6.504.803.420,096. Akumulasi penyusutan (588.251.347,99)7. Nilai Buku aset tetap bersih 31 Desember 2019

(5+6)

5.916.552.072,10

Aset Tetap Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang per 31 Desember

2019 tersebut terdiri dari Tanah, Peralatan Dan Mesin, Gedung Dan Bangunan,

Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan

dengan rincian sebagaimana tabel berikut.


Tabel 3.15.Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2019 (dalam

rupiah)

No UraianSaldo Awal Mutasi Saldo31 Des 2018 Bertambah Berkurang 31 Des 2019

1 Tanah 298.620.000,00 0,00 0,00 298.620.000,002 Peralatan dan Mesin 6.554.376.960.00 707.492.194.00 0,00 7.261.869.154.00

3 Gedung dan

Bangunan4.637.604.500.00 149.300.000.00 0,00 4.786.904.500.00

4 Jalan, Irigrasi, dan

Jaringan

- 0,00 0,00

- 5 Aset Tetap Lainnya

450,000.00 0,00 0,00 450,000.00

6 Konstruksi Dalam

Pengerjaan

- 0,00 0,00

-

Jumlah 11.491.051.460 856.792.194.00 0,00 12.347.843.654.00

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset

Tetap per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 856.792.194.00 meliputi :

(1) Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang menambah Aset Tetap

sebesar Rp. 707.492.194.00;

(2) Realisasi belanja modal gedung dan bangunan menambah aset tetap Rp.

149.300.000.00;

b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp. 44.025.526,00 meliputi :

(1) Penghapusan Aset Tetap Berupa Alat – Alat Angkutan bermotor

dengan SK Penghapusan Nomor : 188.4/33/427.12/2019 1 unit

sepeda motor supra 125 Nopol N 3376 YP

(2) Penghapusan Aset Tetap Berupa Alat – Alat Angkutan bermotor

dengan SK Penghapusan Nomor : 188.4/42/427.12/2019 1 unit

sepeda motor supra 125 Nopol N 3367 YP

(3) Penghapusan Aset Tetap Berupa Alat alat kantor dan rumah tangga

dengan SK Penghapusan Nomor : 188.4/42/427.12/2019 1 unit Note

Book

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)a) Tanah 298.620.000,00 298.620.000,00


Saldo Aset Tetap Tanah Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang Per 31

Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 serta per 31 Desember 2019 adalah

sebesar Rp. 298.620.000,00 tidak ada penambahan maupun pengurangan aset tetap

berupa tanah.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)b) Peralatan dan Mesin 7.261.869.154,00 6,554,376,960,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten

Lumajang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 7.261.869.154,00 sedangkan saldo

per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 6.554.376.960,00. Kondisi tersebut

disebabkan karena adanya penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, gedung dan

bangunan sebesar Rp. 856.792.194,00. Terdiri dari penambahan aset dari realisasi

belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp, 707.492.194,00 serta penambahan aset

dari realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 149.300.000,00 dan

Pengurangan Aset tetap dikarenakan Penghapusan Aset tetap yang hilang sebesar Rp.

44.025.526,00,-. Perkembangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin rincian tabel

berikut.

Tabel 3.16.Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap peralatan dan mesin per 31

Desember 2018 (dalam rupiah)

No JenisSaldo

31 Des 2018Penambahan Pengurangan

Saldo

31 Des 20191 Alat-alat besar 265,320,000 0 0 265,320,000

2 Alat-alat Angkutan 3,292,292,900 672.633.000 30.130.526 3.934.795.374

3 Alat-alat Kantor dan

Rumah Tangga

2.436.842.990 75.584.600 13.895.000

2.498.532.590

4 Alat-alat Studio dan

Komunikasi

533,521,070 3.300.120 0

536.821.190

5 Alat-alat

Kedokteran

26,400,000 0 0

26,400,000

Jumlah 6.554.376.960 751.517.720 44.025.526 7.261.869.154

Perubahan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2019 dapat dijelaskan

sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar Rp.751.517.720,-

dengan perincian sebagai berikut.


Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang menambah Aset Tetap Alat –

alat angkutan sebesar Rp. 672.633.000,- Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.

75.584.600,- Alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp. 3.300.120

Realisasi belanja modal gedung dan Bangunan yang menambah Aset Tetap sebesar

Rp. 149.300.000,-

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang tidak menambah aset tetap tetapi

mengurangi Penghapusan Aset tetap dikarenakan Hilang berupa Alat – alat angkut

(Sepeda Motor) Nopol N 3367 YP dan N 3376 YP dengan SK Penghapusan

Nomor 188.4/42/427.12/2019 Tanggal 30 Desember 2019

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang tidak menambah aset tetap tetapi

mengurangi Penghapusan Aset tetap dikarenakan Hilang berupa Alat – alat kantor

dan rumah tangga (Notebook) dengan SK Penghapusan Nomor

188.4/33/427.12/2019 Tanggal 30 Desember 2019

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)c) Gedung dan Bangunan 4.786.904.500 4.637.604.500

Saldo Aset Tetap Gedung dan bangunan Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten

Lumajang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.786.904.500,- sedangkan saldo per 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp. 4.637.604.500,-. Kondisi tersebut disebabkan karena

adanya penambahan Aset Tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp. 149.300.000,-.

Terdiri dari penambahan aset dari realisasi belanja bangunan dan gedung sebesar Rp,

149.300.000,- berupa Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor (Gedung dalam kantor

) Perkembangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin rincian tabel berikut.

Tabel 3.17.Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap gedung dan bangunan per 31

Desember 2019 (dalam rupiah)

NoJenis

Saldo

31 Des 2018Penambahan Pengurangan

Saldo

31 Des 20191 Bangunan Gedung 4.637.604.50

0 149.300.000

0 4.786.904.500

2 Monumen 0 0 0 0

Jumlah 4.637.604.50

0 149.300.000 0 4.786.904.500


31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)d) Aset Lainnya 450.000 450.000

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang Per 31

Desember 2019 maupun per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 450.000,- tidak ada

penambahan maupun pengurangan aset tetap berupa Barang bercorak kebudayaan.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)e) Kontruksi dalam

pengerjaan

0 0

Saldo Kontruksi dalam pengerjaan pada Dinas Dalduk, KB dan PP Kabupaten

Lumajang Per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 tidak ada kontruksi yang

dalam pengerjaan

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)f) Akumulasi Penyusutan (6.431.291.581,90) (5.843.040.233,91)

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.

(6.431.291.581,90) dan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (5.843.040.233,91) yang

terdiri dari Penyusutan Tahun 2019 untuk Peralatan dan mesin sebesar Rp.

(5.606.300.783,50) Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp.

(824.990.798,40)

c. ASET LAINNYA

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)Aset Lain - Lain 99.996.400 108.242.400

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar,

investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Dinas Dalduk KB dan PP

Kabupaten Lumajang saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 99.996.400,- sedangkan

saldo Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 108.242.400. Dimana kondisi Aset

Lainnya terdapat pengurangan aset lainnya sebesar Rp. 8.246.000,- dikarenakan Hilang

berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 7.256.000,- dan alat studio dan


komunikasi sebesar Rp. 990.000,- dengan SK Penghapusan Nomor : 188.4 / 42 / 427.12

/ 2019 per tanggal 30 Desember 2019

Tabel 3.18.Daftar Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 (dalam rupiah)

No Jenis 31 Desember 2019 Penambahan Pengurangan31 Desember

20181 Tuntutan Ganti Rugi 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Aset Tak Berwujud 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Akumulasi Amortisasi

Aset Tak Berwujud

0.00 0.00 0.00 0.00

4 Aset Lain lain 99.996.400 0.00 0.00 108.242.400

Jumlah 99.996.400 0.00 0.00 108.242.400

Untuk mengetahui rincian Aset Lainnya yang hilang dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut.

Tabel 3.19.Daftar Rincian Aset Lainnya – hilang per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

No Nama Barang

Keadan FisikBarang Jumlah

FisikHargaBarang

Total NilaiTahun

PerolehanTahun

ExpiredBaik

Rusak

1 Lemari Buku 1 250,000 250,000 20082 Papan White Board 1 75,000 75,000 20083 Lemari Buku 1 450,000 450,000 20084 Lemari Buku 1 450,000 450,000 20085 Lemari Kayu 1 275,500 275,500 20086 Lemari Buku 1 450,000 450,000 20087 Lemari Buku 1 450,000 450,000 20088 Lemari Buku 1 160,000 160,000 20089 Lemari Buku 1 160,000 160,000 2008

10 Meja Kerja Es - III 13,063,0

003,063,000 2008

11 Meja Kerja Es - IV 1 173,000 173,000 200812 Meja Kerja Es - IV 1 173,000 173,000 200813 Meja Kerja Staf 1 375,500 375,500 200814 Meja Kerja Staf 1 375,500 375,500 200815 Meja Kerja Staf 1 375,500 375,500 200816 Peralatan Pemancar 1 990,000 990,000 2011

JUMLAH TOTAL 8.246.000


d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian

yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar

sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang

perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 85.446.724,-

dan per 31 Desember 2018 Sebesar Rp. 83.377.676,- Utang tersebut diuraikan

sebagai berikut.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)1) Kewajiban Jangka Pendek 85.508.724 83.377.676

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 85.508.724 dapat

diuraikan adalah utang Belanja Pegawai dan utang Belanja Barang dan Jasa, dimana

utang Belanja Pegawai yaitu Utang Belanja Tambahan Perbaikan Penghasilan

bagian Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 74.368.981,- dan Utang Belanja barang

dan jasa sebesar Rp. 11.139.743,- yang terdiri dari Utang Belanja Telepon, air,

listrik, surat kabar/majalah, kawat/faximile/internet (Balai PLKB)

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)a) Utang Belanja 85.508.724 83.377.676


Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar

sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang

dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang Belanja Pegawai dan utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019

sebesar Rp. 85.508.724,-, dimana utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 74.368.981,-

dan Utang Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 11.139.743,- sebagaimana tabel

dibawah.

Tabel 3.20.Daftar Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

No Jenis Utang 31 Des 2018 Penambahan Pengurangan 31 Des 20191 Utang Belanja pegawai 73.097.014 1.271.967 0.00 74.368.981

2 Utang Belanja Jasa 10.280.662 859.081 0.00 11.139.743

3 Utang Belanja

Pemeliharaan

0.00 0.00 0.00 0.00

4 Utang Belanja Modal

Gedung dan Bangunan

0.00 0.00 0.00 0.00

5 Utang Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

0.00 0.00 0.00 0.00

Jumlah 83.377.676 2.131.048 0.00 85.508.724

(a) Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 74.368.981,-

merupakan kewajiban utang Belanja Pegawai dan utang Belanja Barang dan Jasa,

dimana utang Belanja Pegawai yaitu Utang Belanja Tambahan Perbaikan Penghasilan

bagian Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 74.368.981,-

(b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp.

11.139.743,- merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima oleh

entitas di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang seperti jasa atas pemakaian

listrik PLN, telepon, air PDAM, Kawat/Faksimile/internet (Balai PLKB) dan jasa

lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Utang Belanja

barang dan jasa sebesar Rp. 11.139.743,- yang terdiri dari Utang Belanja Telepon, air,

listrik, surat kabar/majalah, kawat/faximile/internet (Balai PLKB)


Tabel 3.21.Rekap Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

No Nama Rekening Jumlah

1 Utang belanja telepon 106.559

2 Utang belanja air 1.300.800

3 Utang belanja listrik 4.361.084

4 Utang belanja surat kabar/majalah 135.000

5 Utang belanja kawat/faksimili/internet 5.236.300

Total Utang Belanja Barang dan Jasa 11.139.743

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)1) Kewajiban Jangka

Panjang

0.00 0.00

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari

12 (dua belas) bulan. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang

tidak memiliki kewajiban/utang jangka panjang.

e. EKUITAS

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)1) Ekuitas 6.696.050.192,09 5.944.272.405,80

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara

jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah.Saldo ekuitas per 31 Desember 2019

dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 3.22.Daftar Ekuitas per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

No Akun 31 Desember 2019 31 Desember 2018

1 Jumlah Aset 6.754.398.388,10 6.779.427.868,09

2 Jumlah Kewajiban 85.508.724,00 83.377.676,00

3 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (1(2)) 6.754.398.388,10 6.779.427.868,09


Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan

ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/

kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 3.23.Daftar Rincian Ekuitas per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

No Uraian 2018 2018

1 Ekuitas Awal 6.696.050.192,09 5.944.272.405,802 Surplus (Defisit) LO (6.696.845.335,99) (5.998.367.233,41)3 Dampak kumulatif perubahan kebiajakan

akuntansi / kesalahan mendasar

0.00 (96.611.910,30)

4 RK PPKD 1.382.166.021.168,855 EKUITAS AKHIR 1.382.165.226.024,95 (153.706.737.91)

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar

sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,

beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya

disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

1) Lain Lain Pendapatan yang sah

31 Desember 2018

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)a) Pendapatan Hibah 1.009.493.256,00 1.469.805.060,00

Pendapatan pajak LO lain lain pendapatn yang sah yaitu Pendapatan Hibah

berupa Alat kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi yang sudah menjadi hak

Dinas Dalduk KB dan PP Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019 sebesar

Rp. 1.009.493.256,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.469.805.060,00

terinci sebagai berikut.

b. Beban


1) Beban Pegawai

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)1) Beban Pegawai LO 2.758.744.695 2.651.934.454

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban

Pemerintah Daerah tahun 2019 dan 2018, sebagai berikut.

Tabel 3.24.Perhitungan Beban Pegawai LO per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

Uraian 2019 2018

Belanja Gaji Pegawai LRA 2.604.368.695 2.577.565.473

DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus

DibayarBeban Pegawai Honorarium PNS 76.466.000

Beban Pegawai Honorarium Non PNS 9.500.000

Beban Pegawai Uang Lembur PNS 68.410.000

Beban pegawai tahun lalu yang belum dibayar (TPP Bagian

Bulan Desember 2018)74.368.981

Jumlah Belanja Pegawai Lo 2.758.744.695 2.651.934.454

2) Beban Barang dan Jasa - LO

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)2) Beban Barang dan Jasa -

LO

4.213.716.728 4.127.557.074

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Dinas Dalduk KB dan PP Kabupaten

Lumajang meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban

pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai

berikut.

Tabel 3.25.Perhitungan Beban Barang dan Jasa LO per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

No Beban Barang dan Jasa Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018


1 Beban Persediaan 1.038.600.858 1.035.786.094

2 Beban Jasa 2.502.106.951 2.324.674.235

3 Beban Pemeliharaan 384.484.980 244.276.035

4 Beban Perjalanan Dinas 288.523.939 380.920.710

5 Beban Lainnya - 141.900.000

JUMLAH 4.213.716.728 4.127.557.074

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)a) Beban Persediaan 1.038.600.858 1.035.786.094

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/

dikonsumsi selama tahun 2019 sebesar Rp. 1.038.600.858 dan tahun 2018 sebesar

Rp. 1.035.786.094, beban persediaan meliputi Beban Bahan Pakai Habis, Bahan /

Material, Cetak dan penggandaan, Makanan dan minuman, Pakaian Khusus hari –

hari tertentu dan beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pihak

ketiga, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.26.Daftar Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

N

o

Beban Persediaan Tahun 2019 Tahun 2018

1 Beban Bahan Pakai habis 118.835.560 162.061.3502 Beban Bahan / Material 61.567.548 33.261.5943 Beban Cetak dan Penggandaan 70.614.250 65.185.7504 Beban Makanan dan Minuman 753.000.300 704.942.400

5Beban Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

31.883.200 60.795.000

6

Beban Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

2.700.000 9.540.000

Jumlah Beban Persediaan 1.038.600.858 1.035.786.094

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)b) Beban Jasa 2.502.106.951 2.324.674.235

Beban Jasa meliputi berbagai macam jasa antara lain : Beban Jasa Kantor,

Premi Asuransi baik Premi Asuransi Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, Sewa


Perlengkapan dan Peralatan, Upah / Ongkos Tenaga Kerja terdiri dari Harian,

Mingguan, Bulanan dan Tahunan serta beban Jasa Konsultasi tahun 2019 sebesar

Rp. 2.502.106.951 dan selama tahun tahun 2018 sebesar Rp. 2.324.674.235, terinci

sebagai berikut.

Tabel 3.27.Daftar Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

N

o

Beban Jasa Tahun 2019 Tahun 2018

1 Beban Jasa Kantor 728.977.487 773.805.6652 Beban Premi Asuransi 2.959.464 2.328.570

3Beban Sewa Perlengkapan

dan Peralatan

3.000.000 8.600.000

4 Beban Jasa Konsultansi 15.750.000 6.600.000

5Beban Upah/Ongkos Tenaga

Kerja

1.751.420.000 1.533.340.000

Jumlah Beban Jasa 2.502.106.951 2.324.674.235

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)c) Beban Pemeliharaan 384.484.980 244.276.035

Beban Pemeliharaan meliputi berbagai macam Pemeliharaan dan Perawatan

antara lain : Beban Perawatan kendaraan bermotor, Beban Pemeliharaan Alat Rumah

Tangga, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

dan Pemeliharaan Alat Kantor tahun 2019 sebesar Rp. 384.484.980 dan selama

tahun 2018 sebesar Rp. 244.276.035, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.28.Daftar Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

No Beban Pemeliharaan Tahun 2019 Tahun 2018

1 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor126.496.980 142.439.035

2 Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga15.000.000 7.850.000

3 Beban Pemeliharaan Komputer65.180.500 66.462.000

4Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

161.060.000 27.525.000


5 Beban Pemeliharaan Alat Kantor16.747.500 0.00

Jumlah Beban Pemeliharaan384.484.980 244.276.035

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)d) Beban Perjalanan Dinas 288.523.939 380.920.710

Beban Perjalanan Dinas meliputi Beban perjalanan dinas luar daerah dan

perjalanan dinas dalam daerah tahun 2019 sebesar Rp. 288.523.939 dan selama


Tabel 3.29.Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)


1 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah189.608.939 250.520.710

2 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah98.915.000 130.400.000

Jumlah Beban Perjalanan Dinas288.523.939 380.920.710

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)e) Beban Lainnya 0.00 141.900.000

Beban Lainnya pada Tahun 2019 adalah Nol Rupiah sedangkan Beban Lainnya

( Beban Alat kantor ) berupa Belanja Roll Standing Bnner sejumlah 300 Unit pada


Tabel 3.30.Daftar Rincian Beban Lainnya Dinas per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)


1 Beban Lainnya (Alat Kantor/Office Use)0.00 141.900.000

Jumlah Beban Lainnya0.00 141.900.000

3) Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)3) Beban Penyusutan dan 632.276.873,99 571.843.351,41


Amortisasi

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud

menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 sebesar Rp. 632.276.873,99 dan

tahun 2018 sebesar Rp. 571.843.351,41, sebagai berikut.

Tabel 3.31.Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 (dalam rupiah)

No Beban Penyusutan Tahun 2018 Tahun 20181 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 540.503.068,00 480.320.709,00

2Beban Penyusutan Gedung dan

Bangunan

91.773.805,99 91.522.642,41

3Beban Penyusutan Jalan, Irigasi &

Jaringan

0.00 0.00

4 Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya 0.00 0.00Jumlah Penyusutan Aset Tetap 632.276.873,99 571.843.351,415 Beban Amortisasi ASet Tak Berwujud 0.00 0.00

5.6. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

31 Desember 2018

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)1) Ekuitas Awal 6.696.050.192,09 5.944.272.405,80

Saldo ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp. 6.696.050.192,09 dan saldo ekuitas

awal audited tahun 2018 sebesar Rp. 5.944.272.405,80 merupakan ekuitas yang

sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2018 audited.

31 Desember 2018

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)2) Surplus (Defisit) LO (6.696.845.335,99) (5.998.367.233,41)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu

periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional


dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

2019 dan 2018, sebagai berikut.

Tabel 3.32.Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)


1 Pendapatan LO1.009.493.256,00 1.469.805.060,00

2 Beban7.698.030.591,99 7.460.513.555,41

3 Surplus / Defisit dari Operasional (1-2)(6.688.537.335,99) (5.990.708.495,41)

4 Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional(8.246.000) (7.658.738.00)

5 Pos Luar Biasa(6.696.845.335,99) (5.998.367.233.41)

6 Surplus / Defisit LO (3+4+5)(6.696.845.335,99) (5.998.367.233.41)

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)3) Dampak Kumulatif /

Perubahan Kebijakan

Akuntansi / Kesalahan

Mendasar

(0.00) (99.611.910,30)

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 dan 2018, meliputi saldo awal ekuitas

di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan

mendasar periode sebelumnya. Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan

akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan

Perubahan Ekuitas.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)4) Ekuitas Akhir 1.382.165.226.024,95 (153.706.737,91)


Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 dan 2018, meliputi saldo awal ekuitas

di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar

periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 3.33.Laporan perubahan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 (dalam rupiah)

No Keterangan Tahun 2019 Tahun 2018

1 Ekuitas Awal 6.696.050.192,09 5.944.272.405,80

2 Surplus (defisit) LO (6.696.845.335,99) (5.998.367.233.41)

3Dampak Kumulatif Koreksi

Kesalahan Mendasar

(0.00) (99.611.910,30)

4 Ekuitas Akhir1.382.165.226.024,9

5

(153.706.737.91)


4.1 GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABUPATEN LUMAJANG

A. SEJARAH DINAS

Selama periode sebelum tahun 1966 “Orde Lama” pemerintah tidak

sepenuhnya memperhatikan perencanaan keluarga.Alasannya karena

penduduk masih dianggap potensi untuk menggali sumberdaya

manusia.Setelah tahun 1966 politik ke depan tentang perkembangan ekonomi

dan perbaikan kesehatan masyarakat sangat misterius perhatiannya dan perlu

perhatian dari kependudukan.perubahan pemerintah pada pengembangan

Program Keluarga Berencana pada saat program Keluarga Berencana telah

disempurnakan pada tahun 1970 menjadi program Nasional.Hal ini lebih di

intensifikasi dalam MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan GBHN

(Garis Besar Haluan Negara) pada Tap MPR Nomor IV/MPR/73

sebagaimana telah ditetapkan pada Tap MPR Nomor IV/MPR/78 Program

KB adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari program pengembangan

nasional. Selanjutnya Kependudukan dan Program Keluarga Berencana

menjadi dasar dari kebijakan kependudukan secara keseluruhan yang diawali

oleh NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera).Kemudian

diganti dengan nama BKKBN(Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional).Sebelum tahun 2000 Badan Keluarga Berencana Lumajang ini

berdiri sendiri,yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Nomor. 285

Lumajang yang dipimpin oleh Drs. Soeparno. Karena adanya Otonomi

Daerah maka Badan Keluarga Berencana Lumajang bergabung dengan Dinas

Kependudukan (Dispenduk) pada tahun 2002 sehingga diganti dengan nama

Dispenduk dan KB yang masih tetap dipimpin oleh Drs. Soeparno.

Kemudian pada tahun 2004 Dispenduk dan KB bergabung dengan Catatan

Sipil (Capil) dan berubah lagi menjadi nama Dispenduk, KB dan Capil yang

masih dipimpin oleh Drs. Soeparno sampai dengan tahun 2004. Pada tahun


BAB IVINFORMASI NON KEUANGAN

45

2004 digantikan oleh dr. Buntaran Supriyanto M.Kes. Sampai dengan tahun

2006 dan pada tahun 2007 digantikan oleh Drs. Soerojo.

Kemudian pada akhir 28 Desember 2007 Badan Keluarga Berencana

Kabupaten Lumajang dipisah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dan akhirnya Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang berdiri

sendiri yang beralamatkan di Jalan Pisang Gajih No. 1 Lumajang sesuai

dengan keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 27.

Pada awal berdiri sendiri, Badan Keluarga Berencana Kabupaten

Lumajang dipimpin oleh Drs. Abdul Kadir, M.Pd sampai dengan tahun 2008.

Pada tanggal 28 Agustus 2008 karena ada pemutasian pegawai negeri sipil

kemudian digantikan oleh dr. Farida Alfawati, MPPM sampai saat ini yang

masih menjabat sebagai Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten

Lumajang. Kemudian pada Tahun 2017 adan Keluarga Berencana Kabupaten

Lumajang berganti Nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dan

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang. Dengan terbitnya Perda

tersebut diatas terbentuklah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang yang resmi

memulai kegiatan administrasinya pada tanggal 3 Januari 2017 di Jalan

Pisang Gajih Nomor 01 Lumajang, menempati Eks Kantor Badan Keluarga

Berencana Kabupaten Lumajang dan tetap dipimpin oleh dr. Farida Alfawati,

MPPM sampai sekarang.

Adapun Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang mulai berdiri sampai saat ini

telah mengalami pergantian yakni :


1. Sebelum tahun 2000-2004 Drs. Soeparno

2. Tahun 2004 – Tahun 2006 dr. Buntaran Supriyanto M.Kes.

3. Tahun 2006 – Tahun 2007 Drs. Soerojo

4. Tahun 2007 – Tahun 2008 Drs. Abdul Kadir, MPd

5. Tahun 2008 – Maret Tahun 2019 dr. Farida Alfawati, MPPM

6. April Tahun 2019 – Agustus Tahun 2019 Kosong diisi Plt. Kadis

Dalduk KB dan PP yaitu Lubna Azizah, SH MM

7. September Tahun 2019 – 6 Januari 2020 Kosong diisi Plt. Kadis

Dalduk KB dan PP yaitu Hendro Agung P, SH

8. 6 Januari 2020 – Sekarang dr. ROSYIDAH

4.2 STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA

A. STRUKTUR KELEMBAGAAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Lumajang dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan

Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati

Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Lumajang yang mana ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut

(terlampir)


Adapun nama pejabat yang ada di dalam struktur tersebut, adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas : --

2. Sekretaris Dinas : HENDRO AGUNG P, SH

2.1. Ka. Subbag Penyusunan Program

: TRI WAHYU WARTANINGTYAS, S.Sos

2.2. Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

: AHADI APRIYANTO, S.Sos MM

2.3. Ka. Subbag Keuangan

: CHATARINA NITO RUTISKE, S.IP

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan

: YONATAN KOBBA, SE. MM

3.1. Ka. Sie Advokasi dan PenggerakaN

: SLAMET RIYADI, S.Sos MM

3.2. Ka. Sie Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

: NUR KHASANAH, S.AP

3.3. Ka. Sie Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

: JOKO SRI MARDIYANTO, SH

4. Kepala Bidang Keluarga Berencana

: SULIKIN, S.Pd. MM

4.1. Ka. Sie Distribusi Alkon

: Dra. ELLI NURUL KOMARIAH

4.2. Ka. Sie Jaminan Pelayanan KB

: --

4.3. Ka. Sie Pembinaan Kesertaan KB

: MUJIBUR ROHMAN, SH

5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

: Ir. AISYAH SALAWATI

5.1. Ka. Sie Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

: EKO LESTI R., S.AP

5.2. Ka. Sie Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

: Drs. M SYARIFUDDIN, SH MM


5.3. Ka. Sie Bina Ketahanan Remaja

: ABD. HAFIDH FUADI, SH MM

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

: --

6.1. Ka. Sie Pengarusutamaan Gender

: GATOT ARIEF HARIANTO, SE.

6.2. Ka. Sie Pemberdayaan Perempuan

: CHUSNUL HOTIMAH

6.3. Ka. Sie Perlindungan Perempuan dan Anak

: LULUK AZIZAH, S.KM M.Kes

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Perbup Nomor 67 tahun 2016 tentang Penjabaran

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas :

a) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan

keluaga berencana sera pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

b) Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

c) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat

pelaksana dan staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Mempunyai fungsi :

a) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian


b) Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan;


c) Pengkoordinasian rencana kerja dan Program Dinas Pengendalian


d) Penyelenggaraan pembinaan teknis Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

e) Pelaporan hasil peleksanaan tugas kepada Bupati;

f) Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil

pembinaan dibidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

g) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada

Bupati;

h) Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain Sesuai Bidang Tugas Dan

Fungsinya Nya Yang Diberikan Oleh Bupati.

2. SEKRETARIAT

Mempunyai tugas :

Membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan

serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional

kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan

pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Mempunyai fungsi :

a) perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang

selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b) pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan;

c) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan

hubungan masyarakat;

d) pengelolaan urusan rumah tangga;


e) pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan

peningkatan karier pegawai;

f) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

g) penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;

h) penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perlatan serta

pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;

i) pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;

j) pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;

k) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

l) pelaksanaan monitoring, evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;

m)pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;

n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Perempuan.

2.1 Sub. Bag. Penyusunan Program

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan

Program;

b) menghimpun data dan menyiapakan bahan koordinasi

penyusunan program;

c) melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan

anggaran;

d) melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan

Dinas;

e) melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar

isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan,

dan revisi anggaran;

f) melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja

(rencana Strategi/renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);


g) menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan

dan perundang undangan;

h) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan masing-masing bidang;

i) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana Program kerja Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b) melakukan administrasi kepegawaian;

c) melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang

inventaris;

d) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan

Rencana Pemeliharaan Barang Unit;

e) melakukan penatausahaan barang milik daerah;

f) melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan

dan keprotokolan;

g) melakukan urusan kebersihan ketertiban dan keamanan;

h) melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

i) melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarkat dan

protokol;

j) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

a) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Sub. Bag. Keuangan

Mempunyai tugas :

a) melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;

b) melaksanakan penatausahaan keuangan;

c) melaksanakan pemungutan restribusi daerah;

d) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan

dokumen keuangan;


e) melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi

Anggaran, neraca dan lain-lain);

f) melakukan penyiapan bahan pengwasan dan penyelesaian

tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

g) melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag. Keuangan;

h) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK,

PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Mempunyai tugas :

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di

bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Mempunyai fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk,

sistem informasi keluaraga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan

masyarakat;

b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk,

sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan

masyarakat;

c) pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria di bidang

pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan,

advokasi dan penggerakan masyarakat;

d) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam

rangka pengendalian kuantitas penduduk;

e) pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian

penduduk;

f) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarkatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan

penggerakan masyarakat;

g) pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/PLKB;


h) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian

penduduk, sitem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan


i) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian

penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advikasi dan


j) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas


Perempuan;

k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Perempuan.

3.1. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana program kerja Seksi Advokasi dan

Penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan

dan Penggerakan;

b) menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan program advokasi dan

penggerakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan

dan penggerakan;

c) melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi

pelaksanaan program advokasi dan penggerakan di bidang

pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

d) menyusun bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan

evaluasi serta pembinaan di bidang advokasi dan penggerakan;

e) mempersiapkan fasilitas kegiatan yang mendukung advokasi

dan penggerakan program keluarga berencana/keluarga

sejahtera;

f) melaksanakan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan

institusi terkait dalam program keluarga berencana;

g) melaksanakan avokasi, komunikasi informasi, edukasi dalam

program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.


h) mengembangkan kegiatan lainnya, metode-metode, prosedur-

prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas dan menjadi

tanggung jawabnya;

i) melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja

secara terus menerus,preventif, represif agar program kerja

tercapai secara efektif dan efisien;

j) memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja

kepada staf agar semakin meninghkat kinerjanya;

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

l) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

3.2. Supervisi ProgSeksi Penyuluhan dan Pendayagunaan

PLKB dan Kader KB

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan dan

Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;

b) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknik pelaksanaan

program penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader

KB;

c) melaksanakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan

sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program penyuluhan

dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;

d) melaksanakan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan dan

pengendalian program penyuluhan dan pendayagunaan PLKB

dan Kader KB;

e) melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi

terkait dalam pelaksanaan pengendalian penyuluhan dan

pendayagunaan PLKB dan Kader KB;

f) memberikan moativasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja

kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya;


g) melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian maslah

yang berkaitan dengan program pelaksanaan pengendalian

penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;


prosedur, yang berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung

jawabnya;

i) melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf dibawahnya

dan melakukan pengawasan melekat secara terus menerus,

preventif, represif agar program kerja dapat tercapai secara

efektif dan efisien;

j) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerqakan;

k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala


3.3. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana program kerja Seksi Pengendalian

Penduduk dan Informasi Keluarga;

b) Menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi

serta pembinaan di bidang penyusunan penetapan parameter

penduduk dan kerjasama pendidikan kependudukan;

c) Melaksanakan sinkronisasi kebijakan kependudukan;

d) Menyusun perencanaan dan pengendalian kependudukan;

e) Melaksanakan administrasi pengolahan data

danpenyebarluasan informasi program pengendalian penduduk

dan informasi keluarga;

f) Melaksanakan administrasi pengolahan data dan

penyebarluasan informasi program pengendalian penduduk

dan informasi keluarga;

g) Mengumpulkan dan mengolah laporan-laporan data, umpan

balik hasil pelaksanaan program pengendalian hasil program

pengendalian penduduk dan informasi keluarga;


h) Memberikan layanan informasi kepada pihak pihak yang

memerlukan tentang pelaksanaan hasil program pengendalian

penduduk dan informasi keluarga;

i) Mengelola dan mengembangkan teknologi informasi sesuai

kebutuhan program pengendalian penduduk dan informasi

keluarga;

j) menyajikan data dan informasi di bidang kependudukan dan

keluarga berencana serta keluarga sejahtera;

k) mengembangkan sistem jaringan data dan informasi

kependudukan dan keluarga berencana.

l) menyiapkan bahan analisis dan evaluasi program pengendalian

penduduk dan keluarga berencana serta pembangunan keluarga

sejahtera;

m)menyusun analisis dan evaluasi serta penyebarluasan informasi

hasil program pengendalian penduduk dan informasi keluarga

sesuai kebutuhan;

n) melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya


preventif maupun represif agar program kerja dapat tercapai

secara efektif dan efisien;

o) memberikan motivasi, petunjuk dn penilaian prestasi kerja


p) memberikan saran dan pertimabngan kepada Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

q) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala


4. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

Mempunyai tugas :

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan

penyusunan perencanaan di bidang keluarga berencana.


Mempunyai Fungsi :

a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga

berencana;

b) pelaksanaan penyelenggaaraan norma, standar prosedur dan kriteria

di bidang keluarga berencana;

c) Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan

pendistribusian alat obat kontrasepsi;

d) Pelaksanaan pelayanan KB;

e) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;

f) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga

berencana;

g) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga

Berencana;

h) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas


Perempuan;

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Perempuan.

4.1. Seksi Distribusi Alkon

Mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Distribusi Alkon;

b) Menyusun konsep kebijakan operasional dan strategis pelaksan

pendistribusian alkon;

c) Menyusun pedoman pelaksanaan teknis peningkatan

pendistribusian alkon;

d) Merencanakan distribusi alkon sampai dengan

pertanggungjawaban pengiriman;

e) Mencatat dan melaporkan setiap kegiatan keluar masuknya

alkon;


f) Menacatat dan mengetahui setiap mutasi penerimaan dan

pengeluaran serta sisa persediaan akhir;

g) Mencatat setiap mutasi penerimaan dan pengeluaran barang

yang ditempatkan pada per jenis barang;

h) Mencatat setiap mutasi pengeluaran barang yang ditempatkan

pada per jenis barang;

i) membuat laporan persediaan barang (stock opname);

j) membuat laporan bulanan persediaan alat, obat dan kontrasepsi

(F/V/KB);

k) membuat laporan tribulan;

l) melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya




m)memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja


n) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Keluarga Berencana;

o) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Keluarga Berencana.

4.2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Jaminan

Pelayanan Keluarga Berencana;

b) menyusun konsep kebijakan operasional dan strategi

pelaksanaan kegiatan peningkatan jaminan pelayanan keluarga

berencana;

c) menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

peningkatan jaminan pelayanan keluarga berencana;

d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatn peningkatan

jaminan pelayanan keluarga berencana;


e) melaksanakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan

sinkronisasi peningkatan jaminan pelayanan Keluarga

Berencana dengan lembaga dan dinas terkait;

f) melaksanakan Contraceptive Technique Update (CTU)

petugas, pembinaan dan jamininan mutu pelayanan keluarga

berencana;

g) melaksanakan upaya tercapainya pengembangan perumusan

pelaksanaan dan pembinaan peningkatan jaminan pelayanan

keluarga berencana;

h) melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi

terkait dalam perumusan kegiatan dan pelaksanaan

peningkatan jaminan pelayanan keluarga berencana;

i) melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya




j) memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja


k) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Keluarga Berencana;



4.3. Seksi Pembinaan Kesertaan KB

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan

Kesertaan KB;


pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan

ber-KB;

c) menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;


d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

peningkatan kesertaan ber-KB;

e) melaksanakan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan

sinkronisasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB

dengan lembaga dan dinas terkait;

f) melaksanakan upaya tercapainya pengembangan perumusan

pelaksanaan dan pembinaan dn peningkatan kesertaan ber-KB;

g) melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi

terkait dalam perumusan kegiatan dan pelaksanaan pembinaan

dan peningkatan kesertaan ber-KB;

h) melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf di bawahnya




i) memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja


j) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Keluarga Berencana;

k) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala


5. KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA

Mempunyai tugas :


penyusunan perencanaan di bidang ketahanana dan kesejahteraan

keluarga;

Mempunyai fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga;

b) pelaksanaan kewenangan Norma Standar Prosedur Kriteria di

bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga


c) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina keluarga balita, anak,

lansia dan ketahanan remaja;

d) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga

sejahtera melalui usaha mikro krluarga;

e) pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga;

f) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

g) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdyaan

Perempuan;

h) pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Perempuan.

5.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana program kerja Seksi Pemberdayaan

Keluarga Sejahtera;

b) menyiapkan bahan - bahan untuk menyusun konsep

kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan program

pemberdayaan ekonomi keluarga ;

c) penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis pengendalian program pemberdayaan

keluarga sejahtera;

d) menyusun upaya-upaya terciptanya pelaksanaan program

pemberdayaan keluarga sejahtera;

e) melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi

teknis terkait dalam pelaksanaan pengendalian program

pemberdayaan keluarga sejahtera;

f) melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah

yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan keluarga

sejahtera;


g) mengembangkan program lainya, metode-metode, prosedur-

prosedur yang berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung

jawabnya ;

h) mengembangkan konsep kemitraan, permodalan, penjaringan

pemasaran bagi program pemberdayaan keluarga sejahtera;

i) menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian

program pemberdayaan keluarga sejahtera;

j) melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf dibawahnya



secara efektif dan efisien ;

k) memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja


l) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

m)melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

5.2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana program kerja Seksi Bina Ketahanan

Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

b) menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep

kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan program Bina

Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

c) menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis pelaksanaan program Bina Ketahanan


d) melaksanakan upaya-upaya tercapainya keterpaduan dan

sinkronisasi pelaksanaan program Bina Ketahanan Keluarga

Balita, Anak dan Lansia;


e) melaksanakan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan

pengendalian program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak

dan Lansia;

f) melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi

teknis terkait dalam pelaksanaan dan program Bina Ketahanan


g) melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah

yang berkaitan dengan program Bina Ketahanan



prosedur kerja yang berkaitan dengan tugas yang menjadi

tanggung jawabnya ;

i) menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian

program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;











5.3. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Remaja

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana program kerja Seksi Bina Ketahanan

Remaja;


pelaksanaan kegiatan peningkatan penanggulangan masalah

bina ketahanan remaja;


c) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

peningkatan penanggulangan masalah bina ketahanan remaja;

d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pembinaan

peningkatan penganggulangan masalah bina ketahanan remaja;

e) melaksanakan upaya-upaya keterpaduan dan sinkronisasi

pelaksanaan dan pembinaan kegiatan peningkkatan

penanggulangan masalah bina ketahanan remaja;

f) melaksanakan upaya tercapainya pengembangan perumusan

program dan pelaksanaan kegiatan peningkatan

penanggunglangan masalah bina ketahanan remaja;

g) melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf dibawahnya




h) memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja


i) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang


j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala


6. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Mempunyai tugas :


penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Mempunyai fungsi :

a) pengkoordinasian penetapan kebijakan pelaksanaan Pengarus

Utamaan Gender;

b) pengkoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan Pengarus

Utamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Lembaga Penyedia


Layanan di Tingkat Kabupaten, Lintas Kecamatan dan

Desa/Kelurahan;

c) pelaksanaan pengarus utamaan gender kebijakan pemberdayaan

perempuan;

d) pembentukan Forum pengarus utamaan gender dan forum-forum

pemberdayaan perempuan;

e) pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pelembagaan

pengarus utamaan gender dan implementasi pemberdayaan

perempuan pada organisasi kemasyarakatan;

f) pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender

dan bantuan teknis terkait pemberdayaan perempuan bagi

organisasi kemasyarakatan;

g) pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan

jenis kelamin;

h) pengkoordinasian pengembangan jejaring pelembagaan pengarus

utamaan gender dan penguatan layanan pemberdayaan perempuan;

i) penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan

bidang politik, sosial, ekonomi,mengacu kebijakan nasional dan

mempertimbangkan kebutuhan daerah;

j) perumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan

dan anak;

k) pengkoordinasian penetapan kebijakan pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan anak;

l) pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pencegahan kekerasa terhadap perempuan dan anak;

m)pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

n) pemfasilitasian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak;

o) pemverifikasian informasi dan data bagi masyarakat da pemangku

kepentingan tentang kebijakan/peraturan perundang-undangan,

korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus, dan situasi

darurat (terkait perempuan dan anak);


p) pemverifikasian data korban secara terpilah;

q) pemfasilitasian tenaga ahli dalam penanganan korban kekerasan

dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

r) pelatihan ketrampilan bagi korban kekerasan dan kroban tindak

pidana perdagangan orang;

s) pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindak

yang perlu diambil kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

t) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan.

6.1. Seksi Pengarus Utamaan Gender

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana program kerja Seksi Pengarus Utamaan

Gender;

b) menyiapkan konsep kebijakan pelaksanaan Pengarus Utamaan

Gender;

c) menyiapkan kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi

pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender;

d) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Pengarus Utamaan Gender;

e) melaksanakan pembentukan forum koordinasi Pengarus

Utamaan Gender;

f) melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pelembagaan

Pengarus Utamaan Gender pada Lembaga Pemerintah;

g) melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan analisis

gender;

h) melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah

berdasarkan jenis kelamin;

i) menyiapkan bahan dan materi pendukung pelaksanaan

koordinasi pengembangan jejaring;









Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6.2. Seksi Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas :

a) menyusunan rencana program kerja Seksi Pemberdayaan

Perempuan;

b) menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan

perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi mengacu

kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan

kebutuhan daerah;

c) menyiapkan kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi

pelaksanaan pemberdayaan perempuan;

d) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan pemberdayaan perempuan;

e) melaksanakan kegiatan layanan pemberdayaan perempuan

bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi

kemasyarakatan;

f) melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi

pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi

pada organisasi kemasyarakatan.

g) Melaksanakan kegiatan pendampingan dan bantuan teknis

terkait bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi bagi


h) melaksanakan pembentukan forum-forum pemberdayaan

perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi pada


i) menyiapkan bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan

perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;



melakukan pengawasan melekat secara terus menerus,






Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



6.3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Mempunyai tugas :

a) menyusun rencana program kerja Seksi Perlindungan

Perempuan dan Anak;

b) menyiapkan rumusan kebijakan pencegahan kekerasan


c) menyiapkan koordinasi penetapan kebijakan pencegahan

kekerasan terhadap perempuan dan anak;

d) menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan pencegahan kekerasan dan penyediaan layanan bagi

perempuan dan anak;

e) melaksanakan kebijakan layanan pencegahan kekerasan


f) memfasilitasi layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak;

g) mengkoordinasikan penetapan kebijakan penyediaan layanan

bagi perempuan dan anak;

h) menyiapkan rumusan kebijakan penyediaan layanan bagi

perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan;

i) menyusun informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku

kepentingan tentang : Kebijakan/Peraturan Perundang-


undangan, Korban kekerasan, Ketenagakerjaan, Kondisi

khusus dan situasi darurat (terkait perempuan dan anak);

j) menyelenggarakan pilihan layanan pencegahan kekrasan yang

melibatkan organisasi kemasyarakatan;

k) membentuk jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di

bidang Perlindungan Perempuan;

l) merencanakan pendataan korban secara terpilah;

m)merancang layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan


n) menyediakan tenaga ahli dalam penanganan korban kekerasan

dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

o) melaksanakan penilaian prestasi kerja para staf dibawahnya




p) memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja


q) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

r) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala


B. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah

pegawai sebanyak 49 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 24 orang dan

Tenaga Kontrak Bulanan (TKB) sebanyak 25 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat

Pendidikan pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Bulanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No. PendidikanStatus Kepegawaian

Jumlah %PNS CPNS TKB

1. SD - - - - -

2. SMP - - - - -

3. SMA/SMK 3 - 6 9 18.75%

4. D3 1 - - 1 2.08%

5. S1 9 - 19 28 58.33%

6. S2 10 - - 10 20.83%

J U M L A H 23 - 25 48 100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Pereempuan sudah cukup menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai

Paling banyak pada jenjang pendidikan S-1 dengan jumlah 28 orang

(58.33%) dan S-2 dengan jumlah 10 orang (20.83%), sedangkan D-3 dengan

jumlah 1 orang (2.08%) serta SMA/SMK dengan jumlah 9 orang (18.75%).


o

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan Catatan Atas

Laporan Keuangan Audited Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 disusun untuk memenuhi beberapa

peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar

generasi (Intergenerational Equity).

2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum

tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah untuk menyediakan

informasi tentang:

a) Kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten

Lumajang dalam merealisir program dan kegiatan dari yang dianggarkan.

b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019

berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan

surplus anggaran.

d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang

Tahun Anggaran 2019

e) Kewajiban(kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan

sampai dengan tanggal neraca.

f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019

pada tanggal neraca.

g) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.

h) Laporan keuangan pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 terdiri:


BAB VPENUTUP

72

(1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang

perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.

(2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang

untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode

pelaporan.

(3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

(4) Neraca Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten

Lumajang Tahun Anggaran 2019 yang menginformasikan tentang posisi

aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2019.

(5) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau

penjelasan secara kualitatif atas Catatan laporan keuangan.


daftar isi - lumajangkab · 3. berita acara penutupan kas di bendahara pengeluaran per 31 desember...

Documents