DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... ......

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. .....

DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................................ ..

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................

BAB 1. Kondisi, Perkembangan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2011 .......................... 1

1.1 Pertumbuhan Volume Usaha dan Struktur Perbankan Syariah............................................ 1

1.2. Struktur dan Pertumbuhan Sumber Dana dan Penyaluran Dana BUS dan UUS .................. 2

1.3. Perkembangan Kelembagaan BUS dan UUS ...................................................................... 4

1.4. Perkembangan Permodalan dan Rentabilitas .................................................................... 5

1.5. Perkembangan UMKM dan BPRS .................................................................................... 5

1.6. Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2011 ................................................................7

BAB 2. Kondisi Perekonomian, Dampak Terhadap Perbankan dan Proyeksi Pertumbuhan

Perbankan Syariah ................................................................................................... ...........11

2.1. Kondisi Perekonomian Dunia dan Domestik ................................................................... 12

2.2. Dampak Makro Ekonomi terhadap Perbankan dan Perbankan Syariah ............................ 14

2.3. Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah 2012 ............................................................. 16

BAB 3. Arah Kebijakan Perbankan Syariah 2012 .............................................................................. 20

1. Penguatan Intermediasi Perbankan Syariah Kepada Sektor Ekonomi Produktif .............. ....21

2. Pengembangan dan Pengayaan Produk Perbankan Syariah yang Lebih Terarah ............. ....24

3. Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk Dengan Tetap Mengembangkan

Infratruktur Kelembagaan Bisnis Syariah .................................................................... ....25

4. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Fokus pada Parity dan Distinctiveness .................. ....27

5. Peningkatan Good Governance dan Pengelolaan Risiko ................................................ ....28

6. Penguatan Sistem Pengawasan .................................................................................... ....30

Lampiran . Indikator Perkembangan Perbankan Syariah ..........................................................

DAFTAR GRAFIKDAFTAR GRAFIKDAFTAR GRAFIKDAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Perkembangan Industri Perbankan Syariah ...................................................... 11

Grafik 2.2. FDR, CAR dan NPF Perbankan Syariah 5 tahun terakhir ..................................... 15

Grafik 2.3. Break Down Pembiayaan Perbankan Syariah .................................................. 16

Grafik 2.4. Proyeksi DPK Perbankan Syariah ..................................................................... 17

Grafik 2.5. Proyeksi Pembiayaan Perbankan Syariah .......................................................... 17

Grafik 2.6. Proyeksi Total Aset, DPK dan Pembiayaan Perbankan Syariah ........................... 18

Grafik 2.7. Proyeksi Growth Aset, DPK, dan Pembiayaan Perbankan Syariah ...................... 19

Grafik 3.1. Trend Segmen Pembiayaan Perbankan Syariah ................................................ 22

Grafik 3.2. Gambaran Pertumbuhan Usaha Perbankan Syariah di Berbagai Wilayah ........... 23

Grafik 3.3 Perkembangan Share Aset Perbankan Syariah terhadap 10 BUK ...................... 25

DAFTAR TABELDAFTAR TABELDAFTAR TABELDAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Aset, DPK, dan Penyaluran Dana BUS dan UUS...........................1

Tabel 1.2 Perkembangan DPK BUS dan UUS ......................................................................2

Tabel 1.3 Penyaluran Dana BUS dan UUS ......................................................................... 4

Tabel 1.4 Jaringan Kantor ................................................................................................ 5

Tabel 2 Proyeksi PDB Dunia ............................................................................................12

OUTLOOKOUTLOOKOUTLOOKOUTLOOK

PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

2012

DIRDIRDIRDIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH EKTORAT PERBANKAN SYARIAH EKTORAT PERBANKAN SYARIAH EKTORAT PERBANKAN SYARIAH ---- 2012012012011111

KKKKATA PENGANTARATA PENGANTARATA PENGANTARATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenan-Nya, kita

dapat melalui berbagai tantangan dan melaksanakan berbagai upaya untuk menumbuh-

kembangkan industri perbankan syariah selama tahun 2011 ini.

Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan good governance, Bank Indonesia selaku

otoritas perbankan syariah selama ini telah berusaha secara konsisten untuk dapat menyampaikan

proyeksi perkembangan dan kebijakan perbankan syariah atau Outlook Perbankan Syariah

menjelang berakhirnya tahun, dengan tujuan untuk memberikan evaluasi kinerja, informasi

prospek beserta arah kebijakan perbankan syariah selama satu tahun ke depan.

Selama tahun 2011 perbankan syariah Indonesia mengalami salah satu masa pertumbuhan

tertinggi, dimana pada Oktober 2011 pertumbuhan aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah telah mencapai 48,1% (yoy) yang merupakan pertumbuhan tahunan tertinggi selama tiga

tahun terakhir, dengan pangsa pasar mencapai ± 3,7 %. Walaupun perekonomian global

khususnya Eropa dan Amerika masih dibayangi perlambatan pertumbuhan, Bank Indonesia

memperkirakan perekonomian Indonesia di tahun depan masih tetap mengalami pertumbuhan

yang cukup tinggi dalam kisaran 6,3% - 6,7%. Dengan demikian diharapkan dampak krisis

ekonomi kepada tingkat pertumbuhan perbankan syariah cenderung minimal, terlebih dengan

tidak banyaknya portofolio aset perbankan syariah dalam valuta asing maupun di luar negeri.

Secara kelembagaan, perbankan syariah Indonesia saat ini terdiri dari 11 Bank Umum Syariah, 23

Unit Usaha Syariah dan 154 BPRS dengan total jaringan kantor sebanyak 2017. Sedangkan secara

geografis sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di

lebih dari 120 kabupaten/kota di 33 propinsi di Indonesia.

Dalam rangka tetap menumbuh-kembangkan perbankan syariah, Bank Indonesia pada

akan memfokuskan kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2012 pada hal-hal sebagai

berikut : (i) penguatan intermediasi perbankan syariah kepada sektor ekonomi produktif. (ii) ) ) )

pengembangan dan pengayaan produk perbankan syariah yang lebih terarah, (iii) peningkatan

sinergi dengan bank induk dengan tetap mengembangkan infrastruktur kelembagaan bisnis

syariah, (iv) peningkatan edukasi dan komunikasi dengan fokus pada kesetaraan (parity) dan

distinctiveness, dan (v) peningkatan good governance dan pengelolaan risiko kegiatan usaha

perbankan syariah, serta (vi) penguatan sistem pengawasan.

Akhir kata kami berharap semoga Outlook Perbankan Syariah 2012 ini dapat

bermanfaat bagi pengembangan industri perbankan syariah. Kritik dan saran dalam rangka

penyempurnaan ke depan tentunya akan sangat kami hargai.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan hidayah-Nya kepada

kita semua dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab pengembangan industri perbankan

syariah.

Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2011

DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAHDIREKTORAT PERBANKAN SYARIAHDIREKTORAT PERBANKAN SYARIAHDIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH

Mulya E.Siregar Direktur

1

BAB 1. KONDISI, PERKEMBANGAN, DAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH

1.1 Pertumbuhan Volume Usaha dan Struktur Perbankan Syariah

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat

pesat. Total aset per Oktober 2011 (yoy) telah mencapai Rp127,19 triliun atau meningkat tajam

sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Ditambah

dengan aset BPRS sebesar Rp3,35 triliun, total aset perbankan syariah per Oktober 2011 telah

mencapai Rp130,5 triliun. Marketshare perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah

mencapai sekitar 3,8%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya

pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi

aktiva (lihat Tabel 1.1). Penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 52,79% dan penyaluran

dana masyarakat meningkat sebesar 46,43%.

Tabel 1. 1 Perkembangan Aset, DPK dan Penyaluran Dana BUS dan UUS (Rp Triliun)

Okt-10 Okt-11 Growth

Nominal (%)

Aset 85,85 127,19 41,34 48,10

DPK 66,48 101,57 35,09 52,79

Penyaluran Dana 83,81 122,73 38,92 46,43

Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah

terutama pasca disahkannya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara kelembagaan, jaringan perbankan syariah meningkat menjadi 11 BUS (bertambah 6 BUS

setelah lahirnya UU), dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 office

chanelling. Selain itu, upaya pengembangan perbankan syariah yang dilakukan secara sinergis

antara Bank Indonesia dan pelaku industri yang tergabung dalam iB campaign baik untuk

funding maupun lending berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Hal

ini juga berkat dukungan Bank Indonesia dalam bidang perijinan yaitu dengan memberikan

service excellence pada percepatan proses penyelesaian perijinan namun tetap menjaga kualitas

analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya Bank Indonesia dalam

mempercepat proses perijinan pendirian bank, fit and proper test, merger atau akuisisi,

2

pembukaan jaringan kantor serta persetujuan produk-produk perbankan syariah dapat dirasakan

manfaatnya oleh industri perbankan syariah.

1.2 Struktur dan pertumbuhan Sumber Dana dan Penyaluran Dana BUS dan UUS

Penghimpunan dana perbankan syariah mengalami peningkatan yang tinggi selama satu

tahun terakhir dari Rp 66,48 triliun pada Oktober 2010 menjadi Rp 101,57 triliun pada Oktober

2011 atau meningkat 52,79%. Meskipun mengalami sedikit penurunan di awal tahun sebagai

akibat dari January effect, namun penghimpunan dana dapat dipertahankan meningkat secara

stabil pada triwulan III 2011. Laju pertumbuhan pada triwulan III 2011 yang sebesar 52,79%

(yoy) tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2010 sebesar

39,16%. Penghimpunan dana masyarakat sebagaimana dalam Tabel 1.2, terbesar adalah dalam

bentuk deposito yaitu Rp 62,02 triliun (61,06%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp27,81 triliun

(27,38%) dan Giro sebesar Rp11,05 triliun (10,88%).

Tabel 1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS (Rp Triliun)

DANA PIHAK KETIGA

Okt-10 Okt-11 Growth

Nominal Share (%)

Nominal Share (%)

Nominal (%)

Total Dana Pihak Ketiga 66,48

100,00 101,57

100,00 35,10

52,79

Tabungan 19,33

29,07 27,81

27,38 8,49

43,93

- wadiah 2,18 4,33 2,15

98,53

- mudharabah 17,15 23,49 6,34

36,99

Deposito 39,23

59,01 62,02

61,06 22,79

58,11

Giro (wadiah) 7,12

10,70 11,05

10,88 3,94

55,31

Lainnya 0,81

1,22 0,69

0,68 (0,12)

(15,04)

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito dan tabungan

merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2011. Deposito

merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi yaitu sekitar 61,06% dari posisi

tahun lalu Rp39,23 triliun menjadi Rp62,02 triliun. Selain itu, produk tabungan juga meningkat

cukup tinggi yaitu sebesar 27,38% sehingga tabungan iB perbankan syariah menjadi Rp27,81

triliun dari posisi tahun sebelumnya yang tercatat Rp19,33 triliun. Disisi lain, giro merupakan

produk dengan perolehan yang berfluktuatif selama satu tahun terakhir, dimana mengalami

3

penurunan pada beberapa bulan, namun secara keseluruhan meningkat sekitar 10,88%

dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat

masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil

deposito berfluktuasi antara 7,24% sampai dengan 9,11% (equivalent rate), sedangkan imbal

hasil tabungan sekitar 2,91% dan giro sekitar 1,47% (equivalent rate). Dengan demikian

wajarlah apabila produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk

tabungan. Lebih lanjut, produk deposito yang paling diminati masyarakat adalah deposito 1

(satu) bulan.

Sedangkan dari sisi penyaluran dana sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3, piutang

Murabahah paling mendominasi tercatat sebesar Rp52,06 triliun atau 42,42% diikuti oleh

pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp17,73 triliun (14,45%) dan piutang Qardh sebesar

Rp13,02 triliun (10,61%). Penyaluran dana berupa piutang Qardh mengalami peningkatan yang

sangat tinggi yaitu sebesar 295,17% yang didominasi oleh peningkatan Qardh (gadai) emas.

Tabel 1.3 Penyaluran Dana BUS dan UUS (Rp Triliun)

PENYALURAN DANA Okt-10 Okt-11 Growth

Nominal Share (%)

Nominal Share (%)

Nominal (%)

Total Penyaluran dana 83,81 100 122,73 100 38,92 46,43

Pembiayaan 62,99 75,16 96,62 78,72 33,62 53,38

Piutang Murabahah 34,83 41,56 52,06 42,42 17,23 49,46

Piutang Qardh 3,29 3,93 13,02 10,61 9,72 295,17

Mudharabah 8,41 10,04 10,14 8,26 1,73 20,54

Musyarakah 13,42 16,01 17,73 14,45 4,31 32,11

Lainnya 3,04 3,62 3,67 2,99 0,64 20,92

Antar Bank 3,64 4,34 3,66 2,98 0,02 0,49

Penempatan di BI 11,19 13,35 16,21 13,21 5,02 44,89

Surat Berharga 5,67 6,76 5,94 4,84 0,27 4,78

Penyertaan 0,09 0,10 0,05 0,04 (0,04) (46,59)

Tagihan lainnya 0,24 0,28 0,26 0,21 0,02 9,32

Komitmen perbankan syariah untuk menggerakkan sektor riil tidak saja diimplementasikan

dengan cukup baik namun juga telah diusahakan secara terus menerus dalam mengoptimalkan

pencapaiannya. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil

telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 78,72% aktiva perbankan

syariah atau Rp 96,62 triliun diinvestasikan kedalam sektor ini. Sedangkan aktiva berupa

4

penempatan pada Bank Indonesia dan surat berharga yang dimiliki, masing-masing mempunyai

pangsa sebesar 13,21% (Rp 16,21 triliun) dan 4,84% (Rp 5,94 triliun) dari total aktiva (lihat

tabel 1.3). Dari sisi perkembangannya, portofolio perbankan syariah pada Bank Indonesia

meningkat sebesar 44,89%. Sedangkan penempatan di bank lain (PUAS) hanya mengalami

peningkatan 0,49% (± Rp 18 miliar).

Penyaluran dana masyarakat perbankan syariah meningkat tinggi sebesar 46,43% dari Rp

83,81 triliun menjadi Rp122,73 triliun. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (termasuk

jenis piutang) menempati jumlah terbesar yaitu Rp 96,62 triliun atau sekitar 78,72% diikuti

penempatan pada Bank Indonesia yaitu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS),

giro, dan Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang tercatat sebesar Rp16,21 triliun

(13,21%), sedangkan Surat Berharga yang dimiliki dan Penempatan pada Bank lain masing-

masing sebesar Rp5,94 triliun (4,84%) dan Rp3,66 triliun (2,98%).

Tingginya pertumbuhan penghimpunan dana telah dapat diimbangi dengan pertumbuhan

penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan (Mudharabah dan Musyarakah),

piutang (Murabahah, Istisna, dan Qardh), dan dalam bentuk pembiayaan Ijarah. Sehingga fungsi

intermediasi perbankan dapat relatif terjaga yang tercermin dari FDR agregat perbankan syariah

tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 95,08% meningkat jika dibandingkan posisi yang sama tahun

sebelumnya yang tercatat sebesar 94,76%. Selain fungsi intermediasi, untuk memberikan

pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat, akses jaringan perkantoran

meningkat menjadi 1.688 dari 1.388 (Okt’2010) kantor pada tahun sebelumnya. Perluasan

jaringan kantor tersebut telah mampu meningkatkan pengguna bank syariah yang tercermin dari

peningkatan jumlah rekening yaitu 2,11 juta rekening dari 6,55 juta rekening menjadi 8,66 juta

rekening (yoy).

1.3 Perkembangan Kelembagaan BUS dan UUS

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober

2011 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Dengan

demikian meskipun jumlah BUS maupun UUS cenderung tetap, namun pelayanan terhadap

kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin meluas yang tercermin dari

bertambahnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). KCP bertambah 219

kantor (30,50%) dari 718 menjadi 937, sedangkan KK bertambah 23 kantor (9,50%) yaitu dari

242 menjadi 265. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah meningkat dari 1.388

kantor (Okt’2010) menjadi 1.688 kantor, sedangkan jumlah layanan syariah (office channeling)

tetap yaitu sebesar 1.277 kantor.

5

Tabel 1.4 Jaringan Kantor

Kelompok

Bank 2009 2010

Okt

2011 Growth

Nominal %

BUS 6 11 11 0 0

UUS 25 23 23 0 0

Jumlah Kantor

BUS & UUS 1001 1477 1688 211 14,28

Jumlah Layanan

Syariah 1929 1277 1277 0 0

1.4 Perkembangan Permodalan dan Rentabilitas Perbankan Syariah (BUS + UUS)

Pada umumnya permodalan perbankan syariah dapat dijaga dalam kisaran yang memadai

untuk dapat menyerap potensi kerugian. Rasio kecukupan modal BUS dan UUS pada posisi

Oktober 2011 tercatat sebesar 15,30%. Berbagai upaya telah dilakukan bersama antara regulator

dengan industri perbankan syariah melalui berbagai kegiatan expo, penayangan iklan dan

liputan kegiatan oleh media massa telah mampu mendorong perbankan syariah secara signifikan

untuk meningkatkan penyaluran dana perbankan syariah meningkat tinggi sebesar 46,43% dari

Rp 83,81 triliun menjadi Rp122,73 triliun.

Peningkatan pembiayaan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga

kisaran Non Performing Financing (NPF) dapat dijaga dalam kisaran yang stabil. Secara rerata

NPF gross menurun dari 3,95% (Sept’2010) menjadi 3,11%. Hal tersebut telah mendorong

perolehan laba yang cukup baik dan efisiensi biaya, sehingga rentabilitas dapat terjaga. Pada

gilirannya hal ini dapat meningkatkan akumulasi laba yang dapat memperkuat permodalan.

Tingkat rentabilitas perbankan syariah terhadap penggunaan asetnya cukup baik yang

tercermin dari rasio ROA dan ROE yang masing-masing sebesar 1,75% dan 17,43%. Jumlah

pembiayaan yang meningkat diiringi dengan membaiknya kinerja telah mampu menurunkan

rasio BOPO menjadi 78,03% yang pada tahun sebelumnya masih sebesar 79,10% (Sept’2010).

1.5 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS)

1.5.1 Perkembangan UMKM

UMKM masih memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian

nasional. Rata-rata sumbangan sektor UMKM terhadap PDB nasional dalam beberapa

tahun terakhir mencapai lebih dari 50%. Selain itu sektor UMKM adalah sektor yang lekat

dengan semangat kerakyatan dan menyerap tenaga kerja yang besar. Keunggulan UMKM

6

sebagai sektor domestik yang telah mampu menggerakkan perekonomian nasional adalah

karena ketergantungannya yang sangat kuat terhadap muatan lokal. Unit usaha UMKM

menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan

peralatan sehingga UMKM tidak tergantung pada ekspor. Dalam pada itu, hasil produksi

sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri, sehingga

tidak tergantung kepada kondisi perekonomian negara lain. Oleh karena itu, sektor inilah

yang paling tahan terhadap ancaman krisis global seperti krisis Amerika dan Eropa.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat concern terhadap

pengembangan sektor riil telah dapat memanfaatkan peluang atas kebutuhan finansial

sektor UMKM. Sebesar 55,92% atau Rp 68,66 triliun dari total pembiayaan perbankan

syariah (BUS + UUS) disalurkan ke sektor UMKM. Namun demikian, ekspansi

pembiayaan yang dapat dipenuhi oleh bank syariah terhadap kebutuhan modal sektor

UMKM masih sangat terbuka lebar. Hal ini tercermin dari outstanding pembiayaan

UMKM pada perbankan nasional di bulan Agustus 2011 telah mencapai Rp449,9 triliun.

1.5.2 Perkembangan BPRS

BPRS sebagai salah satu lembaga pembiayaan syariah juga turut menyemarakkan

transaksi syariah. Aset BPRS selama kurun waktu satu tahun terakhir meningkat sebesar

Rp732 miliar atau 27,98% dari sebelumnya Rp. 2,62 triliun menjadi Rp. 3,35 triliun per

Oktober 2011 (yoy), dengan pembiayaan merupakan 78,05% dari total aktiva. Struktur

pendanaan BPRS sama dengan bank umum yang juga didominasi oleh dana mahal yaitu

deposito yang mempunyai pangsa sebesar 58,91%, sementara tabungan sebesar 41,08%.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, akad Murabaha masih mendominasi seperti halnya yang

terjadi pada BUS dan UUS. Akad pembiayaan Murabaha tercatat sebesar 79,25%.

Penghimpunan dana BPRS selama satu tahun terakhir mengalami peningkatan yang

tinggi selama satu tahun terakhir dari Rp 1.457 miliar menjadi Rp 1.902 miliar atau

meningkat 30,50%. Berbeda dengan BUS dan UUS, pada awal tahun BPRS tidak

mengalami January effect, melainkan penghimpunan dananya dapat dipertahankan terus

meningkat dari awal tahun hingga triwulan III 2011. Kegiatan iB campaign yang juga

diikuti oleh BPRS turut berkontribusi dalam peningkatan penghimpunan dana ini. Produk

tabungan meningkat 30,93%, sementara deposito meningkat 30,19%. Secara keseluruhan

perolehan dana masyarakat meningkat cukup tinggi sekitar 30,50% dibandingkan tahun

sebelumnya.

BPRS merupakan lembaga pembiayaan perbankan yang sangat penting berperan

dalam fungsi intermediasi perbankan. Hal tersebut tercermin dari tingginya angka

7

Financing Deposit Rasio (FDR) sehingga pertumbuhan penghimpunan dana telah

diimbangi dengan meningkatnya sisi pembiayaan. Pada tahun 2011 FDR agregat BPRS

telah mencapai 134,75%.Tingginya rasio yang tercermin dari cukup terkendalinya rasio

NPF. Selama kurun waktu satu tahun terakhir, rasio NPF membaik mengalami penurunan

dalam satu tahun terakhir yaitu dari 7,43% menjadi 7,05%.

Hal tersebut juga diimbangi oleh masih tingginya rasio permodalan yang tercermin

dari agregat rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) BPRS yang tinggi yaitu 24,75%. Selain

itu, adanya penambahan 8 BPRS baru dan keunggulan karakteristik BPRS yang

beroperasi didaerah-daerah terpencil bahkan pada daerah remote area sehingga mampu

dalam memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat.

Sehingga hal tersebut mendorong perolehan laba dan menjaga tingkat rentabilitas. Tingkat

efektifitas penggunaan modal dari BPRS meningkat tercermin dari rasio ROE yang

meningkat dari 13,17% menjadi 19,30%. Meskipun tingkat efektifitas penggunaan

asetnya (ROA) sedikit menurun dari 3,47% menjadi 2,80%. Sedangkan efisiensi biaya

meningkat sehingga mampu menurunkan rasio BOPO dari 76,93% menjadi 75,75%.

1.6. Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2011

Perkembangan perbankan syariah yang cukup tinggi tidak terlepas dari kebijakan yang

dilaksanakan tahun 2011. Sejalan dengan arah kebijakan yang telah digariskan pada tahun

sebelumnya, untuk pelaksanaan kebijakan perbankan syariah di tahun 2011 meliputi hal-hal

sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Human Capital bagi industri perbankan syariah

Selama tahun 2011, berbagai program pelatihan telah diselenggarakan oleh Bank

Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SDM perbankan syariah yaitu: pelatihan

Consumer & Retail Banking untuk BUS,UUS dan BPRS, pelatihan dan sertifikasi Dewan

Pengawas Syariah serta pelatihan Pengawas Bank Syariah. Selain itu, Bank Indonesia

juga melakukan penyelenggaraan international workshop terkait perbankan dan keuangan

syariah bagi perbankan syariah Indonesia, bekerja sama dengan IFSB dan/atau bank

sentral lain seperti Bank Negara Malaysia. Pelatihan kepada para pengajar dan dosen juga

telah dilakukan di seluruh Indonesia, melalui Training for Trainers dalam rangka

meningkatkan pemahaman pengajar/dosen tentang perbankan syariah. Dengan harapan

pemahaman tersebut akan dapat disebarluaskan kepada peserta didik pelajar dan

mahasiswa, sehingga semakin meningkatkan kesiapan SDM untuk bekerja di industri

perbankan syariah.

8

Selanjutnya dalam rangka mendorong tersedianya SDM yang sesuai dengan

kebutuhan industri perbankan syariah, pada bulan April 2011 Bank Indonesia telah

memfasilitasi program “link & match” antara bank syariah sebagai end user dengan

lembaga pendidikan/universitas sebagai penyedia SDM. Program tersebut selanjutnya

dilakukan melalui kerjasama antara bank-bank syariah secara sendiri-sendiri dengan

berbagai universitas dan perguruan tinggi terkemuka. Dengan tujuan untuk menjajaki dan

mendapatkan SDM calon pegawai siap pakai (talent scouting) melalui program-program

pelatihan on-campus maupun di pusat-pusat pelatihan milik bank syariah.

2. Peningkatan kualitas sistem pengawasan

Dalam rangka memperkuat sistem pengawasan bank dan meningkatkan daya analisis

dari pengawas bank diperlukan penguatan sistim pengawasan melalui penyempurnaan

infrastruktur pengawasan, dimana selama tahun 2011 telah dilakukan antara lain : (i)

penyempurnaan LBUS beserta aplikasi LBUS, yang bertujuan untuk mengakomodasi

perubahan beberapa ketentuan seperti pernyataan standar akuntansi keuangan Syariah

(PSAKS), perkembangan produk perbankan Syariah, kualitas aktiva dan restrukturisasi

serta untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internasional Basel II, dan (ii)

penyusunan aplikasi Early Warning System BPRS sebagai alat bantu deteksi dini bagi

pengawas dalam memonitor kinerja BPRS sehingga pengawas dapat mendeteksi secara

dini perubahan kondisi suatu BPRS secara individual sehingga dapat menetapkan

tindakan pengawasan yang cepat dan tepat sebelum perubahan tersebut menjadi

permasalahan yang lebih serius dan membahayakan kelangsungan usaha BPRS, serta (iii)

pelaksanaan sistem panel dalam sistem pengawasan bank syariah yang bertujuan untuk

mempertajam kualitas pengawasan (quality assurance) sehingga efektivitas pengawasan

dapat terus ditingkatkan.

3. Penguatan infrastruktur industri

Implementasi penguatan infrastruktur industri selama tahun 2011 yang diharapkan

akan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas perbankan syariah, antara lain

dilakukan melalui kontribusi aktif dan keikutsertaan Bank Indonesia dalam IILM sebagai

sarana penyedia infrastruktur instrumen likuiditas regional dan global perbankan syariah.

Selain itu, dilakukan juga melalui kerjasama dengan stakeholders perbankan syariah

seperti DSN, IAI maupun bursa berjangka Indonesia dalam peluncuran komoditas syariah

sebagai infrastruktur penunjang bagi kebutuhan likuiditas perbankan syariah Indonesia,

yang fatwanya telah dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2011 ini.

9

4. Penguatan modal dan struktur industri

Pelaksanaan kebijakan penguatan modal, antara lain dilakukan melalui kajian

terhadap permodalan BPRS yang dianggap optimal dalam mempertahankan sustainability

kegiatan usaha BPRS ke depan. Selain itu, BI juga memfasilitasi investor yang

berkeinginan untuk menanamkan dananya di perbankan syariah Indonesia seperti

penjajakan investor baru atas PT. Bank Muamalat Indonesia maupun kunjungan delegasi

United Arab Emirates Islamic Financial Services ke Indonesia pada semester II tahun

2011. Disamping melalui kebijakan penguatan modal dan memfasilitasi investor,

penguatan industri perbankan syariah juga tetap dilakukan melalui sinergi dan integrasi

pengembangan unit bisnis perbankan syariah dalam strategi BUK induknya yang

merupakan pemilik dominan BUK dan UUS.

5. Pengembangan pasar perbankan syariah

Program pengembangan pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama tahun

2011 merupakan kelanjutan dari implementasi Market Development Strategic Plan

(MDSP) yang sudah dirumuskan pada tahun 2008.

Salah satu implementasi programnya adalah memperluas jaringan layanan dan lebih

meningkatkan kualitas layanan bank syariah, dimana Bank Indonesia mendorong

kerjasama sinergis (co-opetition) antara bank syariah dengan bank konvensional

induknya/grupnya melalui pengembangan unit bisnis syariah yang terintegrasi dalam

strategi grup induknya. Hal ini antara lain telah dilaksanakan melalui delivery channel

produk perbankan syariah di kantor bank konvensional induknya, seperti yang dilakukan

BRI Syariah dan BNI Syariah.

Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan edukasi publik (iB Campaign) secara

intensif oleh Bank Indonesia melalui berbagai media komunikasi, baik media cetak,

elektronik, media online maupun berbagai events dan expo di Jakarta maupun di kota-kota

besar di seluruh Indonesia antara lain berupa Iklan Layanan Masyarakat “logo iB” dan

produk perbankan syariah dalam event Hari Raya Idul Fitri dan olahraga (SEA Games)

maupun dalam expo seperti International Franchise License & Business Concept Expo

(IFRA) dan Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) di Jakarta, serta iB Property &

Housing Finance Expo di Bandung. Dimana segmen masyarakat yang menjadi audiens iB

Campaign 2011 secara umum meliputi segmen profesional muda, segmen wanita dan

keluarga, segmen pengguna internet dan social network (netizen), dan segmen pengusaha.

Bank Indonesia juga melanjutkan edukasi melalui ulama serta akademisi dalam bentuk

seminar dan training for trainers. Disamping itu, Bank Indonesia menggandeng financial

10

planners terkemuka untuk menjelaskan kemanfaatan produk bank syariah, melalui

program iB Financial Planning dan iB Financial Tips di radio dan internet.

Selain melakukan sosialisasi tentang produk bank syariah untuk segmen pasar

consumer retail, Bank Indonesia juga mendorong bank syariah untuk melayani segmen

pasar korporasi dan sektor UMKM produktif, melalui pendekatan berbasis komunitas

berupa business gathering dan focus group, antara lain dilakukan dengan pengusaha di

sektor properti, sektor pertambangan, sektor bisnis waralaba (franchise) dan komunitas

perusahaan emiten.

11

BAB 2

KONDISI PEREKONOMIAN, DAMPAK TERHADAP PERBANKAN DAN

PROYEKSI PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH

Industri perbankan syariah secara umum terus berkembang selama tahun 2011, bahkan

pertumbuhan y-o-y tertinggi selama tiga tahun terakhir terjadi di bulan Oktober 2011 yaitu 48.10%

(lihat gambar 2.1). Perkembangan ini tentu memberikan harapan positif bagi perkembangannya pada

tahun 2012. Meskipun tahun depan secara global, ekonomi nasional diprakirakan akan menghadapi

tantangan perlambatan pertumbuhan akibat krisis utang yang dihadapi oleh negara-negara maju

khususnya negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Gambar 2. 1. Perkembangan Industri Perbankan Syariah (BUS+UUS)

Namun dengan relatif terkendalinya perekonomian domestik dan kinerja sektor riil yang masih

positif, ekspansi yang dilakukan oleh bank-bank syariah diharapkan masih akan mendorong

perkembangan industri perbankan syariah ke depan. Khususnya, industri perbankan syariah telah

melakukan perbaikan infrastruktur selama 2 tahun terakhir, penguatan aspek regulasi, harmonisasi

dan koordinasi kebijakan antara pihak-pihak terkait dan koordinasi dengan pelaku usaha di sektor riil

sehingga diharapkan industri perbankan syariah nasional masih akan mengalami pertumbuhan yang

relatif tinggi pada tahun 2012.

12

2.1. Kondisi Perekonomian Dunia dan Domestik

Krisis utang yang membelit perekonomian negara-negara Eropa dan permasalahan fiskal

yang dialami Amerika Serikat, akan menjadi faktor dominan yang menghambat laju

pertumbuhan ekonomi global. Diperkirakan masalah ini akan terus menjadi isu yang

mendominasi tantangan perekonomian baik nasional maupun dunia di tahun 2012.

Perkembangan terakhir di kawasan Eropa dan Amerika Serikat yang belum menunjukkan

perubahan positif yang signifikan telah meningkatkan ketidakpastian dalam perekonomian

banyak negara di dunia. Situasi ini pun telah membuat beberapa lembaga keuangan dunia seperti

IMF dan World Bank menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa dan

Amerika Serikat untuk tahun 2011 dan 2012 (lihat tabel 2.1.).

Sementara itu, kinerja perekonomian domestik relatif masih kondusif di tengah menguatnya

indikasi perlambatan perekonomian dunia. Kinerja ekonomi nasional tahun 2011 diperkirakan

masih meningkat dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2011 diprakirakan sebesar 6,5%,

sehingga di akhir tahun 2011 pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,5%. Sumber pertumbuhan

Tabel. 2

13

semakin berimbang dengan peran ekspor dan investasi yang meningkat. Disamping itu,

konsumsi rumah tangga juga diperkirakan masih akan tumbuh tinggi seiring dengan

membaiknya pendapatan masyarakat, yang antara lain bersumber dari pendapatan hasil ekspor

yang masih kuat. Kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor tersebut selanjutnya akan

mendorong pertumbuhan investasi. Dengan kondisi permintaan yang cenderung meningkat, baik

yang berasal dari eksternal maupun domestik, pertumbuhan impor diperkirakan juga meningkat.

Dari sisi lapangan usaha, dukungan sektor industri diperkirakan meningkat sejalan dengan

kuatnya kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga dan investasi.

Proyeksi tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat akibat

pengaruh krisis keuangan di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Khususnya, pertumbuhan

ekspor akan mengalami perlambatan, yang kemudian akan berdampak pada melambatnya

pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, investasi diperkirakan masih akan tumbuh

meningkat sejalan dengan masih besarnya potensi pasar dan kuatnya fundamental perekonomian

Indonesia, perbaikan iklim investasi, serta potensi perbaikan sovereign credit rating Indonesia.

Bank Indonesia memproyeksikan prospek ekonomi Indonesia 2012 diperkirakan masih cukup

kuat, walau lebih rendah dari proyeksi semula. Tahun depan ekonomi diproyeksikan tumbuh

melambat (6,4%), utamanya bersumber dari penurunan kinerja ekspor seiring perlambatan

global dan penurunan harga. Namun, perlambatan lebih lanjut tertahan oleh adanya peningkatan

permintaan domestik a.l. karena dampak penurunan BI Rate. Neraca Pembayaran Indonesia

2012 diperkirakan masih cukup baik dengan surplus USD13,7 miyar, meskipun lebih rendah

dari proyeksi sebelumnya.

Pergerakan harga barang dan jasa secara umum sampai dengan triwulan III 2011 cukup

terkendali. Inflasi secara tahunan pada September 2011 tercatat sebesar 4,61% (year on year),

atau secara kumulatif sebesar 2,97% (year to date). Perkembangan tersebut tidak terlepas dari

upaya Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan pergerakan harga barang dan jasa

secara umum. Bauran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh

Bank Indonesia serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah telah dapat menjaga

keseimbangan permintaan dan pasokan serta meredam dampak negatif kenaikan harga komodtas

internasional. Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih akan terkendali dan berada dalam

kisaran target yang ditetapkan sebesar 5%±1% di tahun 2011 dan 4,5%±1% di 2012. Namun,

tekanan inflasi dapat lebih tinggi dari yang diperkirakan terutama apabila Pemerintah

mengambil pilihan kebijakan yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang

bersifat strategis utamanya bahan bakar minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati dampak penurunan kinerja ekonomi dan

keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia ke depan. Dalam kaitan ini, Bank

14

Indonesia akan mengambil respons suku bunga serta bauran kebijakan moneter dan

makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia

Prospek Perekonomian dan Faktor Risiko ke depan tersebut dengan tetap mengutamakan

pencapaian sasaran inflasi. Di samping itu, Bank Indonesia juga akan mempererat koordinasi

kebijakan dengan Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak penurunan ekonomi dan

keuangan global tersebut.

2.2. Dampak Makro Ekonomi terhadap Perbankan dan Perbankan Syariah

Perbankan ke depan masih mendominasi sistem keuangan berdasarkan total aset lembaga

keuangan di Indonesia. Dari sisi ketahanan permodalan bank, sampai dengan akhir tahun 2011

perbankan terindikasi masih mampu menyerap risiko memburuknya ekonomi Eropa dan AS.

Hal ini terutama dikarenakan jumlah eksposur aset perbankan yang berasal dari luar negeri tidak

terlalu signifikan dibandingkan total asset perbankan dari dalam negeri. Direct eksposur luar

negeri (LN) perbankan yang mencakup portofolio on and off balance sheet berupa surat-surat

berharga, penempatan pada bank lain, tagihan akseptasi, bank garansi dan irrevocable LC

mencapai sebesar Rp110 triliun (yang bersumber dari dalam negeri mencapai sebesar Rp638,30

triliun). Tagihan portofolio luar negeri tersebut hanya sebesar 3,13% dari total aset perbankan

bulan Juni 2011 yaitu Rp3.195 triliun.

Terkelola dengan baiknya risiko pasar selama Semester I-2011 diperkirakan akan terus

berlanjut di Semester II-2011. Stress test yang dilakukan untuk mengukur ketahanan modal

bank terhadap tekanan risiko pasar yang mencakup penurunan nilai surat utang negara,

pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga, secara umum menunjukkan cukup kuatnya

permodalan perbankan. Potensi kerugian perbankan yang berasal dari kenaikan suku bunga ke

depan cenderung turun dikarenakan berkurangnya posisi short perbankan untuk maturity profile

rupiah <12 bulan yaitu turun dari Rp347,3 triliun (Desember 2010) menjadi Rp337,81 triliun

(Juni 2011).

Berdasarkan hasil stress test, permodalan bank relatif tahan terhadap risiko kenaikan suku

bunga, dimana dengan skenario kenaikan suku bunga sebesar 5%, CAR berpotensi turun 70 bps.

Namun demikian, perlu dimonitor meningkatnya sensitifitas terhadap kenaikan suku bunga

seiring peningkatan posisi short pada maturity profile rupiah perbankan <1 bulan. Meningkatnya

gejolak pada pasar global menyebabkan perbankan cenderung mengurangi eksposur valas pada

Semester I-2011. Hal ini terlihat dari turunnya rasio PDN dari 3,7% (Desember 2010) menjadi

3,43% (Juni 2011) sehingga ketahanan modal bank dalam mengantisipasi risiko pelemahan nilai

tukar rupiah terindikasi cukup baik. Dengan eksposur valas tersebut, hasil stress test pelemahan

nilai tukar sebesar 50% tidak terdapat bank yang CAR-nya berpotensi turun < 8%.

15

Gambar 2. 2. FDR, CAR Dan NPF Perbankan Syariah (BUS+UUS) 5 Tahun Terakhir

Sementara itu dampak makro ekonomi berupa krisis keuangan global yang cenderung

melambatkan laju pertumbuhan ekonomi banyak negara didunia, diprakirakan memiliki

pengaruh yang minimal terhadap industri perbankan syariah nasional. Ada beberapa alasan

mengapa diyakini pengaruh krisis keuangan global tahun 2012 tidak signifikan terhadap industri

perbankan syariah nasional. Pertama, eksposure portfolio pembiayaan perbankan syariah hampir

100% tersalurkan berupa pembiayaan usaha di sektor produktif (sektor riil), dimana sektor

usaha yang menjadi konsentrasi pembiayaan perbankan syariah adalah sektor usaha domestik

yang tidak terkait langsung dengan perdagangan luar negeri. Artinya, hampir tidak ada portfolio

bank syariah berupa eksposur aset keuangan yang berasal dari luar negeri seperti surat-surat

berharga. Jika dilihat lebih mendalam pembiayaan perbankan syariah di sektor riil terkonsentrasi

di sektor konsumtif (retail), jasa bisnis dan transportasi – komunikasi. Sementara kualitas

pembiayaan perbankan syariah masih relative terjaga baik, hal ini terlihat dari rasio NPF industri

beberapa tahun ini yang masih terpelihara pada angka rata-rata 3%. Dan pembiayaan disektor

tersebut minim sekali berupa pembiayaan usaha perdagangan luar negeri. Artinya pembiayaan

perbankan syariah nasional masih dominan berada di pasar domestik. Salah satu sebabnya

adalah kapasitas pembiayaan perbankan syariah yang memang relatif terbatas.

16

Gambar 2. 3. Break Down Pembiayaan Perbankan Syariah

Kedua, secara nature berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah tidak

diperkenankan menggunakan produk-produk berbasis bunga dan spekulasi. Berdasarkan

karakteristik dasar aplikasi perbankan seperti itu, perbankan syariah diyakini tidak akan

terpengaruh oleh krisis keuangan global. Tetapi jika kondisi krisis ini berlangsung relative lama,

maka diprakirakan krisis akan mempengaruhi kinerja industri perbankan syariah nasional secara

tidak langsung. Krisis global diyakini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi global dan

selanjutnya juga akan melambatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, secara

umum dapat dikatakan dampak makro ekonomi berupa krisis keuangan global masih dapat

dikatakan minimal terhadap perkembangan industri perbankan syariah nasional.

2.3. Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah 2012

Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 dan kinerja perbankan

nasional yang masih cukup kuat untuk menahan pengaruh tekanan krisis keuangan global,

perbankan syariah tahun 2012 juga diperkirakan masih tumbuh. Sementara pertumbuhan

tahunan dana pihak ketiga di akhir tahun 2011 diperkirakan antara 40%-50%, sedangkan untuk

tahun 2012 pertumbuhan optimis dana pihak ketiga diperkirakan mencapai Rp182 triliun,

pertumbuhan pesimis hanya Rp157 triliun dan pertumbuhan moderat diperkirakan tercapai

sebesar Rp165 triliun.

17

Gambar 2. 4. Proyeksi DPK Perbankan Syariah

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

May-0

1

Nov-0

1

May-0

2

Nov-0

2

May-0

3

Nov-0

3

May-0

4

Nov-0

4

May-0

5

Nov-0

5

May-0

6

Nov-0

6

May-0

7

Nov-0

7

May-0

8

Nov-0

8

May-0

9

Nov-0

9

May-1

0

Nov-1

0

May-1

1

Nov-1

1

May-1

2

Nov-1

2

DPK aktual

DPK forecast

Proyeksi

Sedangkan untuk pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2012, diproyeksikan pertumbuhan

optimis diperkirakan mencapai Rp173 triliun, dengan pertumbuhan pesimis hanya Rp. 149

triliun serta pertumbuhan moderat diperkirakan dapat mencapai sebesar Rp157 triliun.

Gambar 2. 5. Proyeksi Pembiayaan Perbankan Syariah

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

Jul-01

Jan-0

2

Jul-02

Jan-0

3

Jul-03

Jan-0

4

Jul-04

Jan-0

5

Jul-05

Jan-0

6

Jul-06

Jan-0

7

Jul-07

Jan-0

8

Jul-08

Jan-0

9

Jul-09

Jan-1

0

Jul-10

Jan-1

1

Jul-11

Jan-1

2

Jul-12

Pembiayaan bank syariah

Forecast

Proyeksi

18

Sebagaimana perkiraan pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan total aset perbankan

syariah di akhir 2011 diperkirakan tumbuh antara 40%-50%. Sementara, pertumbuhan moderat

total aset tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp187 triliun sedangkan pertumbuhan pesimis hanya

Rp178 triliun dan optimis mencapai hingga Rp206 triliun. Untuk pangsa pasar perbankan

syariah hingga mencapai 5% diperkirakan baru akan dicapai setelah tahun 2012.

Gambar 2. 6. Proyeksi Total Aset, DPK dan Pembiayaan Perbankan Syariah

Total aset Total DPK Total Pembiayaan

Pesimis* 177.80 156.84 148.99

Moderat* 187.15 165.09 156.84

Optimis* 205.87 181.60 172.52

Nopember 2011* 135.62 107.12 101.89

* triliun Rp

2012

Pertumbuhan pesimis, diasumsikan kinerja bank syariah mengalami perlambatan karena

dampak krisis global kepada perekonomian domestik, dan berdampak kepada penurunan

pembiayaan serta penurunan competitiveness perbankan syariah terhadap perbankan

konvensional. Sementara pertumbuhan moderat, terjadi apabila jumlah bank syariah tidak

bertambah namun kinerjanya tetap meningkat, dengan pola pembiayaan yang tetap didominasi

trade based financing (utamanya murabahah), lalu pembiayaan perbankan syariah tidak

meninggalkan UMKM. Kemudian didukung oleh kondisi perekonomian domestik yang masih

stabil serta masih tetap mendukung kinerja sektor riil dan sektor ekonomi produktif lainnya.

Sedangkan pertumbuhan optimis, didasari asumsi bahwa jumlah bank syariah bertambah dan

ekonomi domestik tidak terpengaruh oleh gejolak perekonomian global, serta kinerja sektor riil

yang tetap positif ditambah dengan kinerja perbankan syariah yang tetap memiliki

competitiveness dengan perbankan konvensional.

19

Gambar 2. 7. Proyeksi Growth Aset, DPK dan Pembiayaan Perbankan Syariah 2012

47%

57%

29%

54%

66%

36%

50%

82%

70%

50%55%

46%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Total aset Total DPK Total Pembiayaan

Pesimis

Moderat

Optimis

Nopember 2011

Sesuai dengan proyeksi ke depan, industri perbankan syariah Indonesia di tahun 2012 akan

semakin fokus kepada fungsi intermediasi yang berdampak nyata bagi sektor riil, tidak hanya

UMKM yang merupakan fokus pembiayaan bank syariah selama ini namun juga kepada target

pembiayaan lainnya. Bahkan, skim pembiayaan dimungkinkan untuk mendanai proyek-proyek

pemerintah pada program MP3EI (Master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi

Indonesia).

20

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH 2012

Sebagaimana diketahui, kemajuan ekonomi Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir

dipengaruhi oleh meningkatnya peran permintaan domestik yang menandakan semakin besarnya

ukuran pasar domestik seiring peningkatan daya beli masyarakat. Di satu sisi kondisi tersebut

diyakini menyebabkan lebih kuatnya daya tahan perekonomian terhadap shock eksternal, namun

disisi lain menuntut produksi atau kapasitas supply yang lebih besar yang memungkinkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengorbankan stabilitas harga. Oleh karena itu upaya

pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan menyediakan infrastruktur secara masif yang

diikuti dengan penyelarasan regulasi dan birokrasi, dinilai sangat strategis untuk mengejar

ketertinggalan produksi guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, perbankan diharapkan mengambil peran secara komprehensif baik dalam

membiayai kegiatan konsumsi dan perdagangan, maupun kegiatan investasi sektor produktif

termasuk dalam rangka penyediaan infrastruktur. Sementara itu, dengan mempertimbangkan

komposisi pembiayaan perbankan syariah lebih dari 70% disalurkan ke UMKM, pemerintah melalui

berbagai programnya semestinya dapat lebih mendukung aktivitas perbankan syariah, yang pada

akhirnya karena karakteristik perbankan syariah yang bertumpu pada kegiatan berdasarkan sektor riil

akan lebih dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia termasuk dalam program

Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3I).

Prakiraan kinerja ekonomi nasional 2012 yang tetap solid, sekalipun terkena imbas

ketidakpastian ekonomi global, juga memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk

mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan usaha. Hal ini didukung oleh kondisi

portfolio yang minim denominasi valas, sehingga memposisikan bank syariah pada kelompok yang

kurang terekspos risiko penurunan kinerja ekonomi dunia melalui jalur pasar keuangan. Lebih lanjut,

dampak melalui trade channel dalam bentuk penurunan kinerja sektor yang bergantung pada

permintaan eksternal (tradable) seperti sektor manufaktur, pertanian dan pertambangan juga relatif

kecil, mengingat terbatasnya alokasi pembiayaan ke sektor-sektor tersebut.

Namun demikian, untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi terdapat sejumlah faktor

yang perlu terus dibenahi. Faktor pertama, penguatan institusi baik dari sisi ketersediaan sumber

daya manusia (SDM), maupun infrastruktur jaringan dan teknologi. Jaringan layanan perbankan

syariah telah mencakup ke-33 propinsi di Indonesia, namun demikian kehadirannya diperkirakan

belum banyak diketahui mengingat jumlah kantor cabang yang jauh lebih kecil dibandingkan bank

konvensional. Dalam mengatasi kendala tersebut, perbankan syariah sebenarnya dimungkinkan turut

menggunakan jaringan bank konvensional, namun kendala lainnya berupa penyediaan SDM yang

21

mampu menjual dan memberikan layanan produk-produk berbasis syariah serta koneksi jaringan IT

menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah untuk diatasi.

Faktor kedua adalah efisiensi. Secara alami, karakteristik aset perbankan syariah yang

didominasi oleh pembiayaan dengan fixed maturity perlu didukung oleh sumber dana yang lebih

akomodatif terhadap risiko fluktuasi income sepanjang masa pembiayaan, yaitu dana yang juga

berjangka panjang dan/atau tidak mensyaratkan return yang tinggi. Pada kenyataannya sumber dana

jangka pendek (lebih kecil atau sama dengan 3 bulan) masih sangat dominan di perbankan syariah,

pun demikian sumber dana berbentuk deposito yang juga lebih dominan dibandingkan sumber dana

lain yang tidak mengharapkan return tinggi seperti tabungan dan giro. Lebih dominannya sumber

dana yang lebih mahal tersebut, antara lain membuat pricing pembiayaan perbankan syariah kalah

bersaing dengan perbankan konvensional, sehingga apabila perbankan syariah mampu

memanfaatkan dana-dana murah pemerintah seperti dana haji diharapkan pricing pembiayaan

perbankan syariah dalam mendukung kegiatan perekonomian akan semakin baik. Selain itu,

karakter ekspansif bank-bank syariah menimbulkan konsekuensi berupa biaya operasional dan

investasi yang relatif tinggi, sehingga selain pengendalian biaya secara cermat, bank perlu memiliki

strategi untuk secara bertahap melakukan perbaikan tingkat efisiensi.

Faktor lain yang cukup penting untuk menunjang pertumbuhan perbankan syariah adalah

komunikasi (dan edukasi) baik kepada stakeholders internal maupun eksternal. Hal ini mengingat

karakteristik nasabah yang menjadi sasaran kini semakin meluas, dari sebatas nasabah yang sudah

memiliki pemahaman ke‘syariah’an dan cenderung memilih produk bank syariah, menjadi mayoritas

nasabah perbankan yang selama ini menjadi basis nasabah bank-bank beraset besar yang notabene

juga merupakan bank induk dari bank-bank syariah. Selain itu, komunikasi juga penting untuk

harmonisasi persepsi dan meningkatkan preferensi stakeholders dalam mendukung perkembangan

perbankan syariah.

Dalam rangka terus mendukung pengembangan perbankan syariah, pada tahun 2012 Bank

Indonesia memandang perlunya langkah pengembangan dan kebijakan perbankan syariah difokuskan

pada hal-hal berikut:

1. Penguatan Intermediasi Perbankan Syariah kepada Sektor Ekonomi Produktif.

Sesuai dengan karakter perekonomian Indonesia, secara umum pengembangan industri

perbankan syariah diarahkan kepada penguasaan pasar domestik yang sangat besar, namun

belum sepenuhnya dieksplorasi dan belum secara merata memanfaatkan layanan perbankan

syariah. Orientasi pada penguasaan pasar mensyaratkan industri perbankan syariah yang mampu

melayani beragam lapisan masyarakat, mulai dari segmen ekonomi mikro, usaha kecil dan

menengah hingga segmen korporasi.

22

Selain itu, sebagai ‘kelas menengah’ baru di industri perbankan nasional, bank-bank syariah

pada akhirnya akan dihadapkan pada kompetisi langsung pada segmen-segmen yang dikuasai

bank-bank besar, karena tidak lagi dapat mengandalkan niche market tertentu untuk

mempertahankan laju pertumbuhan. Jika dalam beberapa tahun terakhir, usaha perbankan syariah

lebih terfokus untuk melayani pembiayaan segmen jasa dan konsumsi yang pada 2011

mendominasi (hingga 72%) portofolio pembiayaan perbankan syariah (grafik 3.1), maka pada

tahun-tahun mendatang perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi

portofolio usahanya. Sebagai pembanding, kontribusi segmen jasa dan konsumsi dalam portfolio

perbankan secara nasional pada tahun 2011 sebesar 47,1%.

Grafik 3.1 Trend Segmen Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS)

Sehubungan dengan hal itu, mulai tahun 2012, perbankan syariah akan diarahkan untuk

mulai mengembangkan kapasitasnya dan lebih aktif melayani kebutuhan pembiayaan sektor-

sektor produksi, antara lain sektor-sektor yang mendapatkan prioritas dari pemerintah seperti

konstruksi, listrik dan gas, pertanian dan industri kreatif, bahkan jika memungkinkan membiayai

berbagai proyek yang masuk dalam inisiatif MP3EI (Master plan percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Indonesia).

Bank Indonesia, sesuai kapasitasnya akan memfasilitasi proses link and match bank syariah

dengan pelaku usaha di sektor-sektor tersebut, antara lain melalui business matching dan focus

group discussion antara perbankan syariah dengan pengusaha. Proses tersebut tentunya

memerlukan komitmen penuh industri perbankan syariah, karena itu bank-bank syariah

diharapkan dapat menyiapkan rencana pengembangan bisnis ke sektor-sektor produksi.

Disamping itu, perbankan syariah juga diarahkan untuk melakukan pengendalian risiko terkait

23

konsentrasi usahanya, antara lain melalui peningkatan kualitas pelaporan produk atau aktivitas

bank. Lebih lanjut, dalam rangka mengarahkan struktur usaha yang lebih mencerminkan

karakteristik perbankan dan keuangan syariah, pada tahun 2012 Bank Indonesia akan mengkaji

model bisnis perbankan syariah, termasuk mengidentifikasi perilaku bisnis dan respon kebijakan

/ regulatory incentives yang dapat mendorong perbankan syariah lebih compatible dengan model

bisnisnya, antara lain melalui kebijakan perizinan, pelaporan dan/atau penghentian produk serta

aktivitas bank.

Arah kebijakan diversifikasi segmen tersebut memiliki dimensi spatial yang menekankan

pada perluasan sebaran geografis nasabah yang dilayani perbankan syariah. Untuk itu, bank

syariah diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai opsi dalam kebijakan pembukaan outlet

layanan, dalam rangka perluasan jaringan sekaligus meningkatkan penetrasi usaha ke berbagai

daerah di Indonesia. Terlebih lagi, perkembangan perbankan syariah di daerah-daerah seperti di

wilayah Sumatera dan Sulawesi-Maluku-Papua yang memiliki laju pertumbuhan pembiayaan

lebih tinggi dari pertumbuhan nasional (grafik 3.2).

Grafik 3.2 Gambaran Pertumbuhan Usaha Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS)

di berbagai wilayah

WILAYAH PYD DPK GPYD GDPK

Sumatera 19,007 14,975 55.5% 60.5%

Kalimantan 4,760 5,010 38.1% 39.5%

Sulawesi-Maluku-Papua 4,915 3,186 59.2% 40.4%

Jawa-bali nusatenggara 70,544 80,439 52.6% 55.1%

Nasional 99,295 103,539 52.7% 52.2%

24

2. Pengembangan dan Pengayaan Produk yang Lebih Terarah

Sejalan dengan arah peningkatan diversifikasi segmen nasabah, Bank Indonesia akan

memprioritaskan dukungan bagi pengembangan produk-produk yang terkait sektor produksi.

Dukungan tersebut antara lain dapat diberikan dalam bentuk kajian produk dan penyempurnaan

regulasi dan proses perizinan produk.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu prasyarat dalam rangka mencapai laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah pengembangan infrastruktur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan menjajaki dan melakukan kajian potensi

pengembangan skim pembiayaan proyek / infrastruktur melalui bank syariah. Pembiayaan

proyek / infrastruktur yang umumnya tergolong kategori pembiayaan komersial atau korporasi

memerlukan tidak hanya dukungan modal dan kemampuan manajemen risiko yang memadai,

namun secara ideal dibiayai dari sumber dana yang memiliki karakter yang serupa, misalnya

dari segi jangka waktu dan risk appetite pemilik. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengharapkan

dan siap mendukung eksplorasi yang dilakukan bank atau asosiasi perbankan syariah untuk

mendapatkan pendanaan dengan produk dan target investor yang lebih sophisticated termasuk,

jika diperlukan, menjajaki opsi insentif regulatory.

Selanjutnya Bank Indonesia akan mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait

produk perbankan syariah guna meningkatkan efisiensi proses perizinan produk. Bank Indonesia

juga akan melanjutkan forum kerjasama tripartite dengan Dewan Syariah Nasional dan Ikatan

Akuntan Indonesia dalam mempercepat pengembangan produk-produk baru atau non standard.

Salah satu produk yang relevan dengan kebutuhan bank dan masyarakat yang akan diagendakan

pembahasannya dalam forum tersebut adalah produk-produk lindung nilai.

Di sisi lain, setiap bank syariah diharapkan memperkuat unit kerja pengembangan produk

dalam rangka mempercepat upaya penyetaraan produk dan service level dengan bank

konvensional, agar variasi kebutuhan nasabah yang dapat dilayani secara syariah meningkat.

Dalam rangka pengembangan produk, bank kemungkinan menemukan keterbatasan tertentu

pada akad-akad syariah dibandingkan skema yang digunakan pada produk konvensional. Oleh

karena itu bank perlu melakukan inovasi produk, termasuk dalam membangun cara pandang

nasabah untuk pemenuhan kebutuhannya sesuai skema syariah.

Secara fundamental, inovasi dan pengembangan produk perbankan syariah perlu diarahkan

untuk mengantisipasi dinamika kebutuhan nasabah ke depan yang antara lain dipengaruhi oleh

perubahan demografi dan teknologi, serta arah pengembangan model bisnis perbankan syariah.

Dalam konteks ini, pada tahun 2012 Bank Indonesia akan menyusun arah strategis

pengembangan produk perbankan syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka

meningkatkan pemahaman akan trend produk dan aktivitas kedepan sekaligus mendorong

25

inovasi produk, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan workshop pengembangan dan inovasi

produk/layanan, misalnya dalam kerangka kerjasama dengan Bank Negara Malaysia

sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2011 ataupun dengan lembaga lain seperti IDB

group.

3. Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk Dengan Tetap Mengembangkan Infrastruktur

Kelembagaan Bisnis Syariah

Strategi co-opetition atau kerjasama sinergis antara bank konvensional induk dengan bank

syariah telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada arah kebijakan perbankan syariah tahun

2011. Melalui strategi tersebut diharapkan perbankan syariah dapat menyejajarkan tingkat

layanannya dengan bank umum konvensional (BUK) induknya antara lain melalui kerjasama

penggunaan fasilitas teknologi, jaringan kantor dan SDM.

Secara umum pertumbuhan bank-bank syariah masih lebih tinggi dibandingkan BUK induk.

Namun demikian, dampak pertumbuhan terhadap peningkatan share bank syariah cukup

bervariasi antara bank satu dengan lainnya (grafik 3.3). Dalam kenyataannya, tingkat penerapan

strategi co-opetition sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan bank syariah juga masih

bervariasi. Pada beberapa bank, kerjasama yang dilakukan masih relatif terbatas baik di sisi

jenis produk maupun jumlah jaringan kantor yang digunakan, antara lain karena proses

penyesuaian infrastruktur teknologi informasi dan pengelolaan SDM yang masih berlangsung.

Namun di beberapa bank lain, one bank concept telah diterapkan secara progresif, misalnya

dalam bentuk dukungan permodalan dan ekspansi bisnis secara reguler, hingga pengembangan

cross selling dan penyetaraan produk dengan dukungan infrastruktur seperti jaringan kantor dan

IT, dan kebijakan SDM yang lebih integrated.

Grafik 3.3 Perkembangan Share Aset Bank Syariah terhadap 10 BUK induk terbesar

26

Sehubungan dengan hal itu, Bank Indonesia memandang perlu agar setiap BUK induk

mempertimbangkan kembali sinergi usaha dengan bank syariah sejalan dengan arah

diversifikasi segmen dan produk bank syariah sebagaimana penjelasan diatas. Selain itu, BUK

induk dan bank syariah perlu secara bersama mengidentifikasi permasalahan dan menyiapkan

action plan untuk memperkuat sinergi dimaksud.

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam action plan tersebut adalah penilaian kinerja SDM

bank secara terintegrasi, baik untuk konvensional maupun syariah dalam mendukung bank

induk mencapai targetnya secara lebih optimal. Dengan demikian bank induk dapat

meminimalkan opportunity loss yang mungkin timbul dari kegagalan menawarkan layanan yang

terintegrasi dan komprehensif. Dalam hal ini, secara grup, perlu dilakukan upaya untuk

menjembatani perbedaan kompetensi SDM antara bank induk dengan bank syariah. Salah satu

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sharing antara kompetensi unit BUK

induk dalam mendesain dan menjual produk di satu sisi, dengan pemahaman standar/akad

syariah yang dimiliki bank syariah di sisi lain, sehingga produk dan layanan syariah dapat

diperluas untuk melayani segmen nasabah yang beragam, baik mikro, ritel maupun

komersial/korporasi. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengaktifkan proses edukasi

internal (kepada pegawai BUK induk) mengenai produk keuangan syariah, terutama kepada

pegawai unit-unit kerja yang diarahkan mendukung penguatan sinergi dengan bank syariah.

Selain itu, dalam konteks penguatan sinergi SDM, Bank Indonesia juga dapat memberikan

dukungan proses edukasi keuangan syariah kepada pegawai BUK Induk.

Bank Indonesia akan mempertimbangkan regulatory incentives yang diperlukan untuk

memperkuat sinergi dimaksud, antara lain melalui pengaturan kelembagaan dan jaringan kantor.

Pengaturan dimaksud, secara prinsip tetap akan memperhatikan arah kebijakan pengembangan

perbankan syariah sebagai sistem yang tunduk pada perundangan tersendiri dan memiliki

karakteristik serta infrastruktur yang spesifik. Hal ini tentu saja mesti sejalan dengan kebijakan

pengembangan perbankan syariah nasional yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, yang mendorong terwujudnya konsep perbankan syariah yang

bersifat full-pledged dengan mendorong UUS di-spin off dan BUS untuk mengembangkan

jaringan kantornya secara luas, serta adanya semangat dalam UU dimaksud untuk menampilkan

karakteristik khas perbankan syariah sebagai suatu sistem baru layanan keuangan.

Melalui langkah-langkah penguatan sinergi tersebut, Bank Indonesia menghendaki

peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah secara signifikan dalam 1-2

tahun kedepan, demikian juga halnya dengan produk bank syariah yang semakin variatif

memenuhi kebutuhan nasabah, terutama yang selama ini tidak memiliki alternatif selain produk

BUK. Kedua aspek tersebut yaitu outreach jaringan dan variasi produk BUK dan bank syariah

27

yang sesuai kebutuhan domestik, selayaknya dipandang sebagai key strategies oleh setiap

pelaku industri perbankan nasional dalam mengantisipasi persaingan dengan bank-bank regional

yang juga tengah mengintegrasikan layanan konvensional dan syariahnya, memasuki era

Masyarakat Ekonomi ASEAN.

4. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Fokus pada Kesetaraan dan Keunikan

(Parity & Distinctiveness)

Kenaikan pesat jumlah rekening yang dikelola perbankan syariah dalam 3 tahun terakhir

(hingga mencapai 92%), selain menunjukkan tingginya demand terhadap produk dan jasa

perbankan syariah, juga menunjukkan bahwa masyarakat telah semakin mengenal dan

merasakan kemanfaatan dari kehadiran bank syariah. Menyikapi perkembangan tersebut, Bank

Indonesia memandang bahwa citra “inklusif” industri perbankan syariah, yang juga semakin

dikenali sebagai iB (ai-Bi), perlu terus dikomunikasikan. Setiap segmen masyarakat mulai dari

yang memiliki tingkat penghasilan rendah hingga sangat tinggi, tanpa dibatasi segmen rasial

atau agama tertentu, perlu dikenalkan mengenai functional benefits dan variasi skema produk

yang dimiliki bank syariah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah

(iB financial literacy), program sosialisasi/edukasi publik Bank Indonesia pada 2012 lebih

difokuskan pada komunikasi kesetaraan “parity” dan keunikan “distinctiveness” produk

perbankan syariah. Program dimaksud diimplementasikan melalui berbagai media yang dinilai

efektif dalam mendorong aktivasi penggunaan layanan perbankan syariah, sebagai berikut:

• Sosialisasi berbasis komunitas melalui berbagai event atau media seperti radio, micro-site

dan talkshow, yang sesuai dengan target segmen komunikasi iB yaitu komunitas muda,

wanita/keluarga, professional, dan netizen. Beberapa message yang potensial untuk

dikedepankan dalam berbagai kegiatan edukasi tersebut antara lain, kesetaraan teknologi

dibalik fasilitas iB dan perencanaan keuangan melalui iB.

• Partisipasi perbankan syariah dalam pameran/expo untuk mendekatkan masyarakat umum

dengan produk bank syariah yang sesuai kebutuhannya, antara lain expo terkait sektor

produktif seperti konstruksi, maritim dan industri kreatif.

Implementasi program tersebut di daerah akan difasilitasi dengan format “iB pavilliun”

dengan entry point expo/pameran pada bidang yang sebelumnya telah dimasuki seperti di

bidang properti, UMKM, elektronik, otomotif dan franchise.

• Dialog dengan stakeholder perbankan syariah (pengelola bank syariah, asosiasi

industri/pengusaha, pemerintah daerah, akademisi, media, pengamat ekonomi dan

28

perbankan, organisasi masyarakat) yang dilakukan untuk mengenalkan dan menyelaraskan

pandangan terhadap perbankan syariah sekaligus memfasilitasi bank syariah untuk

meningkatkan pelayanan serta mendorong inovasi produk (co-creation). Secara spesifik,

untuk segmen akademisi dan ulama juga akan dilakukan edukasi melalui pola training for

trainers di berbagai daerah.

Selain itu, sesuai strategi pengembangan pasar, komunikasi “above the line” melalui Iklan

Layanan Masyarakat dan program/rubrik khusus di berbagai media cetak, elektronik, media

online dan media luar ruang, dalam porsi lebih kecil dibandingkan program-program aktivasi

tersebut diatas juga tetap akan dilakukan.

Disamping fokus mengkomunikasikan kesetaraan produk dan layanan perbankan syariah,

Bank Indonesia pada tahun 2012 akan mulai menyiapkan program komunikasi iB tahap lanjutan

yaitu untuk mulai mengenalkan karakter iB, antara lain kemitraan. Dalam hal ini, pendekatan

kultural melalui penggalian karakter kemitraan dalam budaya nusantara (reinvent heritage) akan

diutamakan dalam merancang komunikasi karakter iB tersebut.

Dalam tahun 2012 Bank Indonesia akan memfasilitasi program pemetaan kompetensi SDM

perbankan syariah secara lebih tajam, mengacu kepada rumusan business model industri

perbankan syariah. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan

program pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM, sehingga dapat memenuhi kebutuhan

kompetensi industri di masa depan melalui berbagai program sertifikasi maupun program

pelatihan bekerjasama dengan LLP-ICDIF dan lembaga penyedia pelatihan lainnya.

5. Peningkatan Good Governance dan Pengelolaan Risiko

Periode ketika perekonomian masih cukup kondusif menopang pertumbuhan perbankan,

memberikan kesempatan terbaik untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan menghadapi

risiko kedepan, termasuk dalam hal ini dampak ketidakpastian perekonomian global saat ini

yang dikuatirkan akan berkepanjangan. Oleh karena itu, di tahun 2012 perbankan syariah perlu

memperkuat tata kelola usaha atau good governance dan pengelolaan risiko.

Mencermati concern masyarakat terhadap berbagai kasus dan isu seputar perbankan

beberapa waktu terakhir, aspek integritas dalam pengelolaan bank menjadi sangat penting,

disamping aspek transparansi (dan edukasi) nasabah. Hal ini mengingat sistem pengelolaan

risiko maupun pengawasan yang ketat belum tentu efektif mencegah penyalahgunaan oleh

pengelola bank yang sengaja memanfaatkan celah kelemahannya. Ke depan, Bank Indonesia

akan memperkuat screening berdasarkan karakter dan integritas serta kompetensi para bankir.

Bank Indonesia juga akan memperkuat sanksi bagi mereka yang sengaja menyalahgunakan

kewenangannya. Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan pengurus bank bertanggung jawab

29

penuh, dalam batas-batas ketentuan perundangan yang berlaku, atas apa yang terjadi di bank

mereka. Selain itu, untuk BPRS Bank Indonesia merencanakan untuk menyusun ketentuan good

governance bagi BPRS, disamping melakukan review ketentuan transparansi kondisi keuangan

BPRS. Melalui kebijakan tersebut diharapkan BPRS dapat dikelola secara lebih sehat dengan

mengedepankan antara lain aspek profesionalitas dan transparansi.

Perbankan syariah juga diharapkan terus memperkuat kemampuan pengelolaan risiko,

sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang digariskan dalam regulasi Bank

Indonesia. Secara spesifik bank syariah diarahkan agar melakukan pengendalian risiko yang

memadai dengan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dalam rangka kepentingan

bank maupun nasabah terkait produk atau aktivitas di bank yang antara lain dilakukan melalui

peningkatan kualitas pelaporan produk atau aktivitas bank dengan tetap memperhatikan prinsip

kehati-hatian, aspek hukum, kompetensi pegawai, dan kesiapan infrastruktur.

Bank-bank syariah juga perlu memperkuat permodalannya dalam mengantisipasi

pertumbuhan dan risiko usaha. Dalam hal ini bank juga perlu memperhatikan arah regulasi

prudential internasional terutama yang terkait permodalan, antara lain perkembangan perumusan

standar permodalan, manajemen risiko likuiditas dan stress test bagi perbankan syariah yang

sedang dilakukan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Terkait perkembangan tersebut,

Bank Indonesia pada tahun 2012 akan mengkaji penerapan manajemen risiko likuiditas pada

perbankan syariah sesuai dengan standar IFSB. Khusus bagi BPRS, Bank Indonesia sedang

mempertimbangkan untuk meningkatkan batasan permodalan minimum BPRS, yang dilakukan

secara paralel dengan penyempurnaan ketentuan jaringan kantor yang memberikan kemudahan

(dari sisi modal) untuk pembukaan dan atau perpindahan kantor cabang. Diharapkan BPRS dapat

memperkuat ketahanannya sekaligus meningkatkan akses komunitas nasabah yang menjadi

prioritasnya.

Sementara itu, apabila merujuk kepada besarnya peningkatan penyaluran dana yang sangat

tinggi selama setahun terakhir ini dalam bentuk piutang Qardh sebesar 295,17%, yang

didominasi oleh Qardh (gadai) emas, Bank Indonesia memandang produk ini memiliki risiko

operasional dan risiko reputasi yang dapat merugikan industri perbankan syariah apabila tidak

diantisipasi secara dini, meskipun risiko kredit produk ini relatif kecil. Selain itu, dikhawatirkan

peningkatan produk ini akan mengurangi kecepatan penyaluran pembiayaan perbankan syariah

ke sektor ekonomi yang lebih produktif, yang seharusnya menjadi fokus utama bisnis bank

syariah. Dengan demikian, selain mempergunakan supervisory approach kepada perbankan

syariah terkait hal ini, agar bank syariah memiliki Standar Operating Prosedure, dan

mengarahkan supaya portofolio produk ini bukan menjadi segmen pembiayaan utama bank,

Bank Indonesia tidak menutup kemungkinan akan melakukan pengaturan tersendiri apabila

30

dipandang perlu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan nasabah, serta

memitigasi risiko-risiko yang ada terkait produk tersebut, selain juga mengacu kepada

kemanfaatan kepada perekonomian nasional dan model bisnis perbankan syariah ke depannya.

6. Penguatan Sistem Pengawasan

Sejalan dengan arah kebijakan penguatan tata kelola dan manajemen risiko perbankan

syariah, efektivitas pengawasan bank juga perlu ditingkatkan, terutama melalui penyempurnaan

infrastruktur pengawasan. Pada tahun 2012 Bank Indonesia akan mengintegrasikan sistem

informasi pengawasan bank syariah dalam single platform untuk mempermudah akses dan

meningkatkan kualitas informasi yang menjadi basis analisis pengawas. Integrasi dimaksud

antara lain mencakup aplikasi penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS, dan aplikasi stress test

yang sekaligus disempurnakan menurut perubahan ketentuan rencana bisnis bank pada tahun

2011. Selain itu Bank Indonesia akan mengevaluasi sistem deteksi dini atau early warning

system BPRS, sekaligus mengkaji early warning system bagi BUS dan UUS. Bank Indonesia

juga akan menyempurnakan pedoman Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) guna

mempersiapkan implementasi aplikasi LBUS revisi pada tahun 2013.

Selanjutnya guna mendukung penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip good

governance, sekaligus mendukung perkembangan kegiatan usaha bank syariah secara baik,

diperlukan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang andal untuk proses

pengambilan keputusan stakeholder dan pengawasan Bank Indonesia. Untuk itu Bank Indonesia

akan mengeluarkan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) tahun 2003 yang

merupakan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip akuntansi syariah di perbankan syariah

dengan mengakomodasi standar-standar akuntansi syariah terbaru antara lain standar akuntansi

sukuk serta beberapa standar akuntansi lain sebagai bagian dari proses konvergensi dengan

International Financial Reporting Standards (IFRS).

Selain penyempurnaan infrastruktur pengawasan, Bank Indonesia secara umum akan

meningkatkan proses penilaian risiko, pengawasan dan pemeriksaan terhadap bank syariah.

Kualitas penerapan manajemen risiko, antara lain dalam konteks pengendalian risiko produk dan

aktivitas baru, pengendalian internal dan pemahaman atas sumber daya manusia (know your

employee), akan menjadi fokus utama peningkatan pengawasan dimaksud, disamping

peningkatan keamanan dan perlindungan nasabah. Bank Indonesia juga melanjutkan upaya

peningkatan kompetensi pengawas dan quality assurance terhadap kegiatan pengawasan

perbankan syariah.