daftar isi · 2017-04-19 · terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada nota jasa laundry 3.1...

31
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DEPAN………………………………………..……... i HALAMAN SAMPUL DALAM……………………………………...……... ii HALAMAN PRASYARATAN GELAR SARJANA HUKUM……...……... iii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBINGBING………………………..…... iv HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI……………..…... v KATA PENGANTAR…………………………...…………………………... vi SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN……………………………………... x DAFTAR ISI…………………………………...……………………...……... xi ABSTRAK ……………………………………………………..…………... xiv ABSTRACT……………………………..…………………...….…………... xv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah………………...…………...………......... 1 1.2 Rumusan Masalah………………......………………………...…... 8 1.3 Ruang Lingkup Masalah…………………………...……………... 9 1.4 Orisinalitas Penelitian…………..……………….………………... 9 1.5 Tujuan Penelitian ………………………………...……………... 11 1.5.1 Tujuan umum ................................................................. ... 11 1.5.2 Tujuan khusus………..…………...…................................. 11 1.6 Manfaat Penelitian………..………………………………….. 11

Upload: haquynh

Post on 09-Mar-2019

227 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN………………………………………..……... i

HALAMAN SAMPUL DALAM……………………………………...……... ii

HALAMAN PRASYARATAN GELAR SARJANA HUKUM……...……... iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBINGBING………………………..…... iv

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI……………..…... v

KATA PENGANTAR…………………………...…………………………... vi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN……………………………………... x

DAFTAR ISI…………………………………...……………………...……... xi

ABSTRAK ……………………………………………………..…………... xiv

ABSTRACT……………………………..…………………...….…………... xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah………………...…………...………......... 1

1.2 Rumusan Masalah………………......………………………...…... 8

1.3 Ruang Lingkup Masalah…………………………...……………... 9

1.4 Orisinalitas Penelitian…………..……………….………………... 9

1.5 Tujuan Penelitian ………………………………...……………... 11

1.5.1 Tujuan umum ................................................................. ... 11

1.5.2 Tujuan khusus………..…………...…................................. 11

1.6 Manfaat Penelitian………..………………………………….. 11

Page 2: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

1.6.1 Manfaat Teoritis………………………………………….. 12

1.6.2 Manfaat praktis………………..………….…………......... 12

1.7 Landasan Teoritis…………..………..……….…………….......... 12

1.8 Metode Penelitian……………..…………………...……….......... 22

1.8.1 Jenis Penelitian………………………………..…….......... 22

1.8.2 Jenis Pendekatan……………..……..…………….…......... 23

1.8.3 Data dan Sumber Data…………………………..…........... 23

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data………….....…………….......... 24

1.8.5 Teknik Penentuan Sample Penelitian….…......................... 24

1.8.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data…….…...……......... 25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,

KLAUSULA BAKU DAN KLAUSULA EKSONERASI

2.1 Perlindungan Konsumen………………..……..…………........... 26

2.1.1 Pengertian perlindungan konsumen………..…..……......... 26

2.1.2 Asas dan tujuan perlindungan konsumen….………........... 30

2.1.3 Hak dan kewajiban konsumen………...…………….......... 32

2.2 Klausula Baku dan Klausula Eksonerasi....................................... 38

2.2.1 Pengertian klausula baku dan klausula eksonerasi….…..... 38

2.2.2 Dasar hukum pelarangan klausula eksonerasi……….….... 41

BAB III IMPLEMENTASI PASAL 52 HURUF C UNDANG-UNDANG NO.

8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TERKAIT PENGAWASAN BPSK KOTA DENPASAR

Page 3: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA

NOTA JASA LAUNDRY

3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK).......................................................................................... 45

3.2 Implementasi Pasal 52 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan BPSK Kota

Denpasar Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Jasa

Laundry………………..…………………………...…...…......... 47

BAB IV KENDALA-KENDALA YANG DIALAMI OLEH BPSK KOTA

DENPASAR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA

NOTA JASA LAUNDRY DI KOTA DENPASAR

4.1 Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh BPSK Kota Denpasar Dalam

Melakukan Pengawasan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi

Pada Nota Jasa Laundry Di Kota Denpasar...……………........... 56

4.2 Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Di Tempuh Konsumen Apabila

Merasa Dirugikan Akibat Pencantuman Klausula

Eksonerasi…………………………………...…………….......... 58

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.................................................................................... 62

5.2 Saran.............................................................................................. 63

DAFTAR PUSTAKA

Page 4: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

DAFTAR RESPONDEN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RINGKASAN SKRIPSI

Page 5: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Pasal 52 Huruf C Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan BPSK

Kota Denpasar Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Jasa

Laundry. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas

dari Implementasi Pasal 52 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan BPSK Kota Denpasar Terhadap

Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Jasa Laundry. BPSK adalah Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan BPSK sebagai badan publik

yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar

pengadilan. Selain berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen,

berdasarkan Pasal 52 Huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menyatakan bahwa tugas dan wewenang BPSK yaitu melakukan pengawasan

terhadap pencantuman klausula baku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum emperis. Penelitian hukum empiris salah satunya merupakan penelitian

yang membahas bagaimana hukum beroprasi dalam masyarat. Salah satu faktor

yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, yaitu berupa kesadaran

masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Implementasi

Pasal 52 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen terkait pengawasan BPSK Kota Denpasar terhadap pencantuman

klausula baku yang memuat klausula eksonerasi pada nota jasa laundry belum

dilaksanakan secara penuh oleh BPSK Kota Denpasar. Pengawasan yang

dilaksanakan hanya sebatas pengawasan setelah adanya sengketa, untuk

pengawasan secara langsung di lapangan belum dilaksanakan. Kendala-kendala

yang dialami oleh BPSK Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap

pencantuman klasula eksonerasi pada nota jasa laundry di Kota Denpasar yaitu

dikarenakan BPSK Kota Denpasar kekurangan fasilitas yang memadai sehingga

tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Fasilitas tersebut antara lain kurangnya

sumber daya manusia, peralatan yang lengkap, dan anggaran yang cukup. Selain

itu BPSK Kota Denpasar lebih fokus kepada penyelesaian sengketa konsumen

karena BPSK Kota Denpasar terikat waktu penyelesaian sengketa dimana

penyelesaian sengketa konsumen harus selesai selama 21 hari. Disamping itu

terkait dengan pengawasan terhadap klasula eksonerasi juga sudah dilaksanakan

oleh Dinas Perindrustrian Dan Perdagangan Kota Denpasar oleh sebab itu BPSK

Kota Denpasar lebih fokus kepada penyelesaian sengketa konsumen.

Kata Kunci : Pengawasan, Klausula Eksonerasi, Laundry, BPSK.

Page 6: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

ABSTRACT

The research titled Implementation of Article 52 Letter C of Law Number 8

Year 1999 on Consumer Protection Related Supervision BPSK Denpasar Against

Inclusion Memorandum On the exoneration clause Laundry Services. The purpose

of this study is to find out how the effectiveness of implementation of article 52

letter c of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection related supervision

d BPSK Denpasar against inclusion memorandum on the exoneration clause

laundry services. BPSK is Consumer Dispute Settlement Board. Based on Law

Number 8 Year 1999 on Consumer Protection BPSK declared as a public body

whose function is to address and resolve consumer disputes out of court. In

addition to functioning as a consumer dispute resolution institutions, based on of

article 52 letter c of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection states that

the duty and authority to supervise the BPSK namely the inclusion of standard

clauses.

The method used in this study is empirical legal research. Empirical legal

research one of which is the research that discusses how the law in the society.

One of the factors effecting a rule is a society, which is in the form of public

awareness to comply with a legislation.

Conclusion of this research is implementation of article 52 letter c of Law

Number 8 Year 1999 on Consumer Protection related supervision BPSK

Denpasar against inclusion memorandum on the exoneration clause laundry

services yet to be fully implemented by the BPSK Denpasar. Supervision is

carried out only limited supervision after their dispute, to control directly in the

field has not been implemented. Constraints experienced by BPSK Denpasar in

controlling the exoneration klasula inclusion in the memorandum of laundry

services in Denpasar the because BPSK Denpasar shortage of adequate facilities

so can not be implemented optimally. Facilities include a lack of human

resources, Full equipment, and significant funding. In addition BPSK Denpasar

more focused on the settlement of consumer disputes because BPSK Denpasar

time bound settlement of disputes where consumer dispute resolution must be

completed for twenty one days. Besides, it is associated with the monitoring of the

exoneration clause has also been implemented by Department of Industry and

Trade of Denpasar because of BPSK Denpasar more focused on consumer

dispute resolution.

Keywords : Supervision, Clause Exoneration, Laundry, BPSK.

Page 7: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini banyak sekali produk jasa yang diperdagangkan

kepada konsumen. Pengertian jasa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang

Perlindungan Konsumen) adalah “setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Selanjutnya yang diartikan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berbagai macam jenis usaha jasa bermunculan guna memenuhi kebutuhan

masyarakat yang semakin hari semakin sibuk, baik karena suatu pekerjaan

maupun hal-hal lain yang bersangkutan. Salah satu jenis usaha tersebut yaitu

usaha jasa laundry. Laundry dalam bahasa Indonesia memiliki arti penatu yang

artinya tukang cuci sekaligus strika pakaian.1

Pelaku usaha jasa laundry adalah penyedia jasa laundry yang menawarkan

layanan cuci pakaian termasuk di dalamnya jasa cuci, cuci kering, setrika, dan

cuci kering setrika. Pihak-pihak dalam usaha laundry ini adalah pihak pelaku

usaha jasa dan pihak masyarakat sebagai konsumen pemanfaat jasa laundry.

1Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Bahasa Indonesia, Widya Karya,

Semarang, h.368.

Page 8: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

2

Hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan usaha laundry adalah

hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga dapat berlaku Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen memberikan batasan pengertian sebagai berikut yaitu

“setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Keberadaan bisnis usaha jasa laundry merupakan salah satu bentuk kegiatan

bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perkembangan masyarakat yang

bertambah modern dan berpikir praktis beserta mode pakaian yang semakin

berkembang dengan kualitas bahan yang semakin baik tentunya melahirkan jenis

usaha jasa laundry yang juga kian maju, sehingga bisnis usaha laundry

bermunculan di mana-mana baik dari skala kecil hingga skala besar.

Diera modern saat ini, masyarakat memang lebih banyak memilih untuk

menggunakan jasa laundry karena dianggap praktis karena dengan adanya usaha

jasa laundry ini sangat memudahkan masyarakat pengguna jasa laundry untuk

bisa meringankan beban pekerjaan rumah mereka, serta lebih efisien waktu dan

tenaga. Tetapi dengan memilih untuk menggunakan jasa laundry berarti

masyarakat harus menerima klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha jasa

Page 9: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

3

laundry pada setiap nota transaksi jasa laundry antara pelaku usaha dengan

konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menyatakan klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat

dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Segala ketentuan yang dibuat oleh pelaku

usaha jasa laundry secara sepihak berlaku dalam setiap transaksi antara konsumen

dengan pelaku usaha. Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis

sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan transaksi jual beli.

Transaksi adalah suatu kegiatan tukar menukar dalam suatu proses. Secara hukum

umum, transaksi adalah bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan

bagian dari perikatan. Dalam perdagangan transaksi dapat diartikan persetujuan

dari jual beli.2

Dalam praktiknya, klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha menggunakan

syarat dan ketentuan untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian

yang isinya terlebih dahulu telah ditentukan atau dibuat oleh pelaku usaha tanpa

ada negosiasi kepada konsumen sebagai pengguna jasa laundry dan cenderung

bersifat merugikan konsumen atau menempatkan konsumen pada posisi yang

lemah. Biasanya klausula yang ditetapkan oleh pelaku usaha berisi hal-hal yang

2Ibid.h.583.

Page 10: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

4

berkenaan dengan kewajiban konsumen saja tanpa mencantumkan hak-hak

konsumen.

Berkaitan dengan klausula baku, masalah yang sering timbul saat ini dalam

masyarakat yaitu hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkaitan

dengan perjanjian atau transaksi yang dilakukan. Permasalahan tersebut biasanya

menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam hal ini

permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen sering ditemukan bahwa

konsumen berada pada posisi yang lemah. Adapun permasalahan tersebut yakni

masih banyaknya pelaku usaha dalam hal ini adalah pelaku usaha jasa laundry

yang banyak ditemukan khususnya di Kota Denpasar yang mencantumkan

klausula baku yang dilarang pada nota jasa laundry, salah satunya yaitu klausula

eksonerasi yang merupakan bagian dari klausula baku yang dilarang berdasarkan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula eksonerasi merupakan

klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha yang

secara tidak langsung merugikan konsumen.

Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung membatasi atau bahkan

menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada

pihak produsen/penyalur produk (penjual).3

Pencantuman klausula eksonerasi pada nota jasa laundry tersebut

menunjukan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga apabila

konsumen merasa tidak puas dengan layanan jasa laundry tersebut atau merasa

3Sidartha, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, h. 120.

Page 11: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

5

dirugikan, maka konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pemberi jasa

laundry dikarenakan telah tercantumnya klausula eksonerasi yang mengalihkan

tanggung jawab pelaku usaha. Adapun contoh dari klausula eksonerasi yang

terdapat pada nota jasa laundry yaitu : “pengaduan hanya akan kami layani 24

jam setelah barang diterima”, “dalam jangka waktu 2 bulan barang tidak diambil

bukan tanggung jawab kami”, “kerusakan/kelunturan dalam proses pencucian

yang disebabkan sifat bahan bukan tanggung jawab kami”.

Perbuatan tersebut menunjukan itikad tidak baik oleh pelaku usaha, padahal

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha

wajib beritikad baik kepada konsumen dalam menjalankan usahanya serta

memberikan informasi yang benar kepada konsumen terkait dengan produk

barang atau jasa yang diperdagangkannya tetapi kenyataannya masih banyak yang

mengabaikan ketentuan aturan tersebut.

Mengenai pencantuman klausula baku, dalam Pasal 18 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen telah diatur tentang ketentuan-ketentuan pelarangan

pencantuman klausula baku yang merugikan, salah satunya adalah klausula

eksonerasi, namun masih ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula

eksonerasi yang menunjukan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha

terhadap pelayanan yang kurang baik oleh pelaku usaha. Perbuatan tersebut jelas

merugikan konsumen. Disisi lain, banyak masyarakat sebagai konsumen kurang

paham mengenai hak-haknya sebagai konsumen, akibatkanya masyarakat sebagai

konsumen menjadi korban pelaku usaha yang terkadang tidak mau bertanggung

jawab atas kelalaiannya.

Page 12: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

6

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak

konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan

pelaku usaha. Adapun cara yang dilakukan pemerintah guna menjamin

terselenggaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan cara

melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran

perlindungan konsumen termasuk pengawasan terhadap pencantuman klausula

baku oleh pelaku usaha. Terkait dengan pengawasan terhadap pencantuman

klausula baku, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 52 huruf C

menyatakan bahwa pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan

oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut BPSK).

BPSK merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah di Daerah Tingkat II

untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 53

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaksanaan tugas

dan wewenang BPSK Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Adapun keputusan menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan kerja BPSK

yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 Tahun 2001

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (selanjutnya disebut KEPMENPERINDAG No. 350/2001).

Salah satu kewenangan BPSK sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 huruf c

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melakukan pengawasan

terhadap pencantuman klausula baku. Ketentuan ini diperjelas oleh aturan

Page 13: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

7

pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 3 hurf c KEPMENPERINDAG No. 350/2001

menyatakan bahwa BPSK memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan

pengawasan terhadap klausula baku, serta pada Pasal 9 KEPMENPERINDAG

No. 350/2001) menyebutkan bahwa :

(1) pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan

dari konsumen.

(2) hasil pengawasan pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan

pencantuman klausula baku di dalam Undang-undang Perlindungan

konsumen, diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai

peringatan.

(3) peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan tiga

kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing

peringatan satu bulan.

(4) bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPSK melaporkan kepada

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen untuk dilakukan

penyidikan dan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku.

Aturan KEPMENPERINDAG No. 350/2001 tersebut jelas menyebutkan

bahwa BPSK dapat melakukan pengawasan terhadap klausula baku dengan atau

tanpa pengaduan dari konsumen. Artinya BPSK dapat secara aktif melakukan

pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Tetapi fakta yang terjadi

bahwa masih banyaknya pelaku usaha jasa laundry yang mencantumkan klausula

baku yang dilarang khususnya di Kota Denpasar.

Page 14: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

8

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk

mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai

bagaimana Implementasi Pasal 52 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan BPSK Kota Denpasar

Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Jasa Laundry”.

Selanjutnya berdasarkan latar belakang di atas disusunlah dalam suatu

penulisan hukum yang berjudul “Implementasi Pasal 52 Huruf C Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait

Pengawasan BPSK Kota Denpasar Terhadap Pencantuman Klausula

Eksonerasi Pada Nota Jasa Laundry”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai

berikut :

1. bagaimana implementasi Pasal 52 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pengawasan BPSK kota

Denpasar terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada nota jasa

laundry ?

2. kendala-kendala bagaimana yang dialami oleh BPSK kota Denpasar dalam

melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada

nota jasa laundry di Kota Denpasar ?

Page 15: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

9

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini ditentukan mengenai materi yang akan dibahas.

Hal ini bertujan untuk menghindari agar materi atau isi dari pembahasan tidak

menyimpang dari pokok permasalahan. Permasalahan diteliti dan dibatasi sesuai

dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai implementasi Pasal

52 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

terkait pengawasan BPSK Kota Denpasar terhadap pencantuman klausula

eksonerasi pada nota jasa laundry serta kendala-kendala apa yang dialami oleh

BPSK dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi

pada nota jasa laundry di kota Denpasar.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Bahwa penulisan yang berjudul “Implementasi Pasal 52 Huruf C Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan

BPSK Kota Denpasar Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota

Jasa Laundry” belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Namun terkait dengan penelitian yang sejenis terdapat penelitian yang sudah

pernah ditulis tetapi dalam hal pembahasan yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

NO.

JUDUL

RUMUSAN MASALAH

1. “Pengawasan Dinas

Perindrustrian Dan Perdagangan

1) Bagaimana pelaksanaan

pengawasan peredaran makanan

Page 16: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

10

Kabupaten Gianyar Terhadap

Peredaran Makanan Dalam

Kemasan Kaitannya Dengan

Perlindungan Konsumen”.

Oleh : Putu Dewi Pramitha

Program Ekstensi Fakultas

Hukum Universitas Udayana

Tahun 2007

dalam kemasan di masyarakat

yang dilakukan Dinas

Perindrustrian Dan Perdagangan

Kabupaten Gianyar dalam

kaitannya dengan perlindungan

Konsumen ?

2) Kewenangan apa saja yang

dimiliki Dinas Perindrustrian

Dan Perdagangan Kabupaten

Gianyar dalam mengawasi

peredaran makanan kemasan di

masyarakat ?

2. “Akibat Hukum Atas Klausula

Eksonerasi Yang Merugikan

Konsumen Pada Nota Belanja”.

Oleh : Putu Prasintia Dewi

Fakultas Hukum Universitas

Udayana Tahun 2015

1) Bagaimana kedudukan

Konsumen dalam hal adanya

klausula eksonerasi pada nota

belanja ?

2) Apa akibat hukumnya terhadap

klausula eksonerasi yang

merugikan pada nota belanja ?

Page 17: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

11

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan umum

1.5.1.1 Untuk mengetahui implementasi Pasal 52 huruf c Undang Undang

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait

pengawasan BPSK Kota Denpasar terhadap pencantuman klausula

eksonerasi pada nota jasa laundry.

1.5.1.2 Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dialami oleh BPSK

Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap

pencantuman klausula eksonerasi pada nota jasa laundry di Kota

Denpasar.

1.5.2 Tujuan khusus

1.5.2.1 Untuk memahami bagaimana implementasi Pasal 52 huruf c

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen terkait pengawasan BPSK Kota Denpasar terhadap

pencantuman klausula eksonerasi pada nota jasa laundry.

1.5.2.2 Untuk memahami kendala-kendala apa yang dialami oleh BPSK

Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap

pencantuman klausula eksonerasi pada nota jasa laundry di Kota

Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat sebuah manfaat penelitian yang dapat

diambil. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Page 18: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

12

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah

dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang

positif dan berguna serta dapat dijadikan sebagai bahan refrensi pelengkap dalam

pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen.

1.6.2 Manfaat praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

panduan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 52 huruf c Undang

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pengawasan

BPSK Kota Denpasar terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada nota jasa

laundry.

1.7 Landasan Teoritis

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, dimana hal ini tertuang dalam

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan

pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Negara Hukum menurut Abdul Aziz

Hakim adalah, negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya,

artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara

atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh

hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.4

4Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, h. 8

Page 19: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

13

Maka berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa wewenang pemerintah

dalam menjalankan tugasnya bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Kata wewenang dapat disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan

sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan,

memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.5 Secara

teorotik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut

diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto,

mengemukakan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian

wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan. Jadi disini dilahirkan suatu wewenang pemerintah yang

baru.6

Teori atribusi erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah

dalam upaya perlindungan konsumen beradasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan

Konsumen). Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menyatakan “bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak

konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan

pelaku usaha”.

5Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem

Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, h.35. 6Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Cet. Ke-7, Rajawali Pers, Jakarta,

h.101.

Page 20: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

14

Adapun cara yang dilakukan pemerintah guna menjamin terselenggaranya

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan cara melakukan kegiatan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran perlindungan konsumen.

Terkait dengan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang

merupakan bagian dari klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen Pasal 52 huruf C menyatakan bahwa pengawasan terhadap

pencantuman klausula baku dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK).

BPSK sebagai badan publik yang berfungsi untuk menangani dan

menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK Kota Denpasar

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 23 tahun 2006.7 Keberadaannya

merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tujuan pembentukkan BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku

usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi .

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan

bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan

dalam Undang-undang ini.

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.

7Sejarah, http://bpsk.denpasarkota.go.id/. diakses tanggal 5 september 2016.

Page 21: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

15

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran

terhadap perlindungan konsumen.

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini.

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi

ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h,

yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa

konsumen.

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti

lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak

konsumen.

l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar

ketentuan Undang-undang ini.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen

menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen”. Rumusan pengertian

perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal tersebut, cukup memadai.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-

wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan

perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi

konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan

Konsumen Menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan”.

Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari

hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan

Page 22: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

16

juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.8 Adapun hukum

konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang

berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.9 Asas-asas

dan prinsip-prinsip yang dianut di dalam hukum perlindungan konsumen

dirumuskan pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang

berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan Manfaat, Keadilan, Keseimbangan,

Keamanan dan Keselamatan Konsumen, serta Kepastian Hukum”.

Berdasarkan asas-asas tersebut maka terbentuklah tujuan daripada

perlindungan konsumen, adapun tujuan dari perlindungan konsumen dirumuskan

dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi,

Perlindungan konsumen bertujuan :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri.

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi.

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam

berusaha.

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan

dan keselamatan konsumen.

8Az.nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta, h.22. 9Ibid.

Page 23: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

17

Dari tujuan tersebut jelas bahwa tujuan dari adanya perlindungan konsumen

yakni untuk menegakkan dan melindungi hak-hak konsumen dari tindakan

kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Secara universal diakui

adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan di hormati, yaitu :

1. hak atas keamanan dan keselamatan.

2. hak atas informasi.

3. hak untuk memilih.

4. hak untuk didengar.

5. hak atas lingkungan hidup.10

Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-

hak yang patut diperoleh oleh konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa.

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan.

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa.

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan.

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya.

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

10Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,

Jakarta, h.89.

Page 24: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

18

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban

bagi para pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha dapat

menjalankan usahanya dengan benar sehingga dapat tercapainya kesejahteraan

baik bagi konsumen maupun pelaku usaha serta menghindari perbuatan yang tidak

beritikad baik dari pelaku usaha dalam menjalankan usahahnya. Kewajiban para

pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

yang berbunyi sebagai berikut, kewajiban pelaku usaha adalah :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan.

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa

yang berlaku.

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara

pelaku usaha dengan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh

laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah

memperoleh pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.11 Dalam

kegiatan bisnis, terdapat praktik perjanjian yang mencantumkan klausula baku

11Sanusi Bintang, Dahlan, 2000, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya

Bakti, Bandung, h.107.

Page 25: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

19

yang menempatkan posisi tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen,

pada akhirnya akan melahirkan perjanjian yang melemahkan posisi konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan konsumen

menyatakan, “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat

dan wajib dipenuhi konsumen”. Tujuan penggunaan klausula baku tersebut

sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, karena tidak

efisien apabila setiap terjadi transaksi antara pihak penjual dan pembeli, mereka

membicarakan mengenai isi kontrak jual beli. Karena itu dalam suatu kontrak

standar dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak

jual beli.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk

membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha

perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak

mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen merumuskan :

(1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali

barang yang dibeli konsumen.

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh

konsumen.

Page 26: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

20

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh

konsumen secara angsuran.

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli

jasa.

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan

baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa

yang dibelinya.

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Ketentuan pelarangan pencantuman klausula baku yang sebagaimana diatur

dalam Pasal 18 ayat (1) tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan

antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Perlindungan Konusumen juga menyatakan bahwa “Pelaku usaha

dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat

atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit

dimengerti”. Jika pengusaha tetap mencantumkan klausula baku yang dilarang

tersebut, maka klausula itu batal demi hukum. Artinya, klausula itu dianggap tidak

pernah ada. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen

setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, terutama dalam hal pencantuman

klausula baku yang dimana konsumen sering merasa dirugikan dengan adanya

klausuala baku yang berisikan perjanjian atau ketentuan yang dibuat secara

sepihak oleh pelaku usaha, maka dilakukanlah suatu pengawasan dalam

pencantuman klausula baku tersebut. Pengawasan ini tentunya dilakuan lembaga

Page 27: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

21

yang memiliki kewenangan akan pelaksanaan pengawasan terhadap klausula baku

tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Lembaga

tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lebih sering disebut

dengan singkatan BPSK. Berdasarkan Pasal 52 huruf c Undang-Undang

Perlindungan Konsumen BPSK memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan

pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selain menyelesaikan sengketa

konsumen BPSK juga ditugaskan untuk mengawasi pencantuman klausula baku.

Salah satu kewenangan BPSK sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 52

huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melakukan pengawasan

terhadap pencantuman klausula baku. Ketentuan ini diperjelas oleh aturan

pelaksananya yaitu dalam Pasal 3 huruf c Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (KEPMENPERINDAG No. 350/2001)

yang menyebutkan bahwa BPSK berwenang dalam pengawasan terhadap

pencantuman klausula baku dan pada Pasal 9 ayat (1) KEPMENPERINDAG No.

350/2001 juga menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap pencantuman klausula

baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh BPSK dengan

atau tanpa pengaduan dari konsumen”.

Dari ketentuan KEPMENPERINDAG No. 350/2001 tersebut sudah jelas

menyebutkan bahwa BPSK dapat melakukan pengawasan terhadap klausula baku

dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen. Artinya BPSK dapat secara aktif

melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Tetapi dalam

prakteknya BPSK lebih berperan pasif karena BPSK memiliki juga kewenangan

Page 28: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

22

sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga

BPSK menunggu laporan dari konsumen yang merasa dirugikan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

emperis. Penelitian hukum empiris salah satunya merupakan penelitian yang

membahas bagaimana hukum beroprasi dalam masyarat. Salah satu faktor yang

mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, yaitu berupa kesadaran

masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.12

Adapun ciri dari penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang

beranjak dari adanya kesenjangan-kesenjangan das solen (teori) dengan das sein

(praktek atau kenyataan), kesenjangan dalam keadaan teoritis dengan fakta

hukum. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagi

prilaku nyata, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat,

sehingga penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial yang

berbeda dengan penelitian hukum normative yang memandang hukum sebagai

norma-norma positif di dalam sistem perundang undangan hukum nasional.13

12H. Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelotian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.37. 13Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h. 167.

Page 29: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

23

1.8.2 Jenis pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-

undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Fakta (The Fact Approach).

Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji beberapa aturan

hukum yang ada, untuk mengetahui bagaimana aspek hukum kewenangan BPSK

dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Pendekatan

Fakta yaitu pendekatan dengan pengkajian yang dilakukan oleh penulis terkait

peristiwa hukum yang diangkat serta ditunjang oleh fakta lapangan guna

mendapatkan hasil yang sempurna.

1.8.3 Data dan sumber data

1.8.3.1 Data primer yaitu data yang langsung didapat dari sumber pertama

yaitu prilaku masyarakat melalui penelitian di lapangan dan

penelitian dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota

Denpasar yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

pencantuman klausula baku serta menangani dan menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha khususnya di Kota

Denpasar.

1.8.3.2 Data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian

kepustakaan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan

maupun pendapat-pendapat para sarjana hukum dan tulisan-tulisan

ilmiah yang ada kaitanya dengan masalah yang di bahas.

Page 30: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

24

1.8.4 Teknik pengumpulan data

1.8.4.1 Teknik studi dokumen yaitu pendataan yang dilakukan dengan

mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti dokumen-dokumen

hukum dan peraturan perundangan-undangan yang ada kaitannya

dengan masalah yang di bahas.

1.8.4.2 Teknik wawancara (interview) yaitu pendataan yang dilakukan

dengan mengadakan komonikasi langsung kepada informan, guna

mencari jawaban terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.8.5 Teknik penentuan sampel penelitian

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non probability

sampling. Dalam teknik ini tidak ada ketentuan pasti mengenai beberapa sampel

yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinnya. Teknik non

probability sampling digunakan dalam hal :

1. data tentang populasi sangat langka atau tidak diketahui secara pasti

jumlah populasinya.

2. penelitian bersifat studi eksploratif atau deskriptif.

3. tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang populasinya.

Adapun bentuk dari non probability sampling yang digunakan dalam

penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball sampling. Pada purposive

sampling penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel

dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan atau

Page 31: DAFTAR ISI · 2017-04-19 · TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA JASA LAUNDRY 3.1 Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

25

pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi

kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari

populasinya.

Selanjutnya pada snowball sampling penarikan sampel dilakukan

berdasarkan penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya. Sampel

pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh si peneliti yaitu dengan mencari key

informan (informan kunci) ataupun responden kunci yang dianggap mengetahui

tentang penelitian yang dilakukan oleh si peneliti.

Penelitian dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Denpasar, sehingga yang menjadi responden kunci dalam hal ini adalah

pihak BPSK Kota Denpasar, selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap

pencantuman klausula baku dan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kota

Denpasar.

1.8.6 Teknik pengelolahan dan analisis data

Setelah data dikumpulkan, lalu diolah dan dianalisa secara kualitatif

kemudian data yang diperoleh tersebut dalam pembahasannya disajikan secara

deskriptif analitis yaitu disajikan secara konkrit sesuai dengan hasil yang

diperoleh dilapangan maupun penulusuran kepustakaan.