copy of presentasi spm

Download Copy of Presentasi SPM

Post on 27-Jun-2015

344 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Permendagri 79 Tahun 2007

Ratminto

Pengantar

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT(Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT(Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

-

Hankam Moneter Yustisi Politik Luar Negeri Agama

PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

SPM(Standar Pelayanan Minimal)

DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHANKriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 1. Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus 2. Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3. Efisiensi Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN MASINGBERDASARKAN 3 KRITERIA

1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. 2. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) 3. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)

Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP Kab/Kota Urusan SLTA oleh Provinsi Urusan PT oleh Pemerintah Pusat Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota Jalan Prov oleh Pemprov Jalan negara oleh Pem. Pusat

Ada hubungan interkoneksi dan interdependensi

Ada hubungan interkoneksi dan interdependensi

MATRIK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANKONKUREN/BERSAMA/BIDANG LAIN DAERAH PUSAT PROVINSI (SKALA PROVINSI) WAJIB (1) 1. Politik luar negeri; 2. Pertahanan; 3. Keamanan; 4. Yustisi; 5. Moneter dan fiskal nasional; 6. Agama (2) Perencanaan & pengendalian pembangunan Perenc., pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Penyelengg. Ketertiban umum & ketentraman masy. Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bid. Kesehatan Penyelengg. pendidikan dan alokasi SDM potensial.

KAB/KOTA (SKALA KAB/KOTA) WAJIB (4) Perenc. & pengendalian pemb. Perenc., pemanfa. & pengawasan tata ruang. Penyelengg. Keteriban umum & ketentraman masy. Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bid. Kes. Penyelenggaraan pendidikan. Penanggulangan masalah sosial Pelayanan bid. ketenagakerjaan

PILIHAN (3) Pertambangan Perikanan Peranian] Perkebunan Kehutanan Pariwisata.

PILIHAN (5) pertanian, pertanahan, kehutanan perkebunan indag kelautan & perikanan, pertam-bangan & energi, koperasi, penanaman modal, pariwisata, kebudayaan dll.

(1)

(2) Penanggulangan masalah sosial lintas kab./kota Pelayanan bid. Ketenagakerjaan lintas kab./kota Pengendalian LH Pelayanan pertanahan Pelayanan kependudukan dan capil Pelayanan adum pem. Pelayanan adm. Penannaman modal termasuk lintas kab./kota Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yg blm dilaks oleh kab./kota dan Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peruu-an.

(3)

(4) Fasilitasi pengeb. Koperasi, UKM Pelayanan pertanahan Pelayanan kepend. & capil Pelayanan adum pemerintahan. Pelayanan adm. Penanaman modal Penyelengg. Pelayanan dasar lainnya dan Urusan wajib lainnya yang diamanatkan per-uu-an.

(5) Pertambangan Perikanan Peranian] Perkebunan Kehutanan Pariwisata..

Standar Pelayanan Minimal (SPM)Dasar Hukum: 1. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

2.

UU NO.32/2004 (1) Dasar hukum penyusunan SPM adalah pasal 11 ayat (4):Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Dioperasionalkan dalam PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.Dengan demikian maka SPM yang telah disusun oleh Departemen/LPND dan Pemda perlu disesuaikan kembali.

UU NO.32/2004 (2) Urusan Wajib Daerah Kabupaten/Kota menurut Pasal 14 ayat (1): perencanaan dan pengendalian pembangunan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. penyediaan sarana dan prasarana umum 5. penanganan bidang kesehatan 6. penyelenggaraan pendidikan 7. penanggulangan masalah sosial 8. pelayanan bidang ketenagakerjaan 9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 10. pengendalian lingkungan hidup 11. pelayanan pertanahan 12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil 13. pelayanan administrasi umum pemerintahan 14. pelayanan administrasi penanaman modal 15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 16. urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peraturan perUU-an.1. 2. 3.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) (pasal 1 PP No. 65/2005) SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan NKRI serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) (pasal 1 PP No. 65/2005) Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

PENYUSUNAN SPMUU No. 32/2004 UU No. 8/2005 PP No. 65/2005 Petunjuk Teknis Mendagri

Penyusunan SPM oleh Menteri/Pimpinan LPND Penetapan SPM dgn Permen terkait

konsultasi

rekomendasi

Tim Konsultasi SPM Koor. Mendagri Anggota unsur: 1. Depdagri 2. Bappenas 3. DepKeu 4. menPAN 5. LPND terkait Disampaikan Ditjen Otda melalui Sek. DPOD

DPOD

Pembuatan Juknis SPM dgn Permen terkaitTahap penerapan

Penerapan SPM oleh Pemda.

PENERAPAN SPMBERDASARKAN: PP No. 65 TAHUN 2005 PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2007 PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2007

PENERAPAN SPMJuknis SPM Departemen terkait Tahap penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Pemda

Penyusunan RPJMD Renstra SKPD Penyusunan RKPD Renja SKPD KUA RK SKPD 1 Tahun

5 Tahun

Pedoman Mendagri mengenai Analisis keuangan dan potensi daerah

Diinformasikan kpd masy Didukung dgn sistem informasi Bekerja sama dgn Pemda lain Bekerja sama dengan pihak swasta

Penerapan SPM Pemda menerapkan SPM sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemda untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah; Pemerintahan daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD; Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan memprtimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemda menyusun rencana pencapaian SPM

Mekanisme Penerapan SPMDituangkan dalam Mengacu pada Batas waktu pencapaian SPM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Target tahunan pencapaian SPM

Dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Klasifikasi belanja daerah dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah Berdasarkan

Lintas Daerah dan Kerjasama SPM Adanya dampak lintas daerah dan/atau untuk efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama-sama dengan daerah sekitar sesuai peraturan perundang-undangan Dalam pengelolaan pelayanan dasar bersama-sama rencana pencapaian SPM perlu Disepakati bersama Kesepakatan menjadi dasar rencana dan anggaran kontribusi masing-masing daerah Dalam pencapaian SPM, Pemda dapat bekerjasama dengan swasta

Pembinaan SPM Menteri/Pimpinan LPND melakukan pembinaan kepada Pemda dalam penerapan SPM Pembinaan berupa Fasilitasi Pemberian orientasi umum Petunjuk teknis Bimbingan teknis Pendidikan dan pelatihan

Pembinaan SPM (lanjutan) Bantuan teknis lain Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaan Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Pembinaan penerapan SPM terhadap Pemda Propinsi oleh pemerintah Pemda Kabupaten/Kota oleh