cetak paparan kth 2014

8/10/2019 Cetak Paparan Kth 2014

1/34

RENCANA LAUNCHING


2/34

1. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG1. KEAMANAN MERUPAKAN SALAH SATU PRASYARAT BAGI BERPUTARNYA RODA

PEREKONOMIAN.

2. POLRI SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAHAN NEGARA BERFUNGSI SEBAGAI

PEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKKAN HUKUM,

PELAYANAN, PERLINDUNGAN, DAN PENGAYOMAN PADA MASYARAKAT, MERUPAKAN

LEMBAGA YG DIKEDEPANKAN DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS.

3. POLA PENYELENGGARAAN PEMOLISIAN YG BERTUMPU PADA KONSEP PENINGKATAN

JUMLAH POLISI ATAU PENINGKATAN INTENSITAS KEGIATAN POLISI BELUM MAKSIMAL

MENGATASI ATAU MENEKAN ANGKA GANGGUAN KAMTIBMAS DI DALAM

MASYARAKAT.

4. PERLU ADANYA STRATEGI PENCEGAHAN DENGAN MELIBATKAN POTENSI YANG ADA

PADA MASYARAKAT SETEMPAT DAN STAKE HOLDER MELALUI STRATEGI

HARKAMTIBMAS YG MEMPRIORITASKAN KAWASAN TERTENTU BERDASARKANANALISA KARAKTERISTIK SUATU WILAYAH HUKUM.


3/34

1. UNDANG UNDANG NOMOR : 2 TAHUN 2002 TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

2. PERKAP NO 7 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN DASAR

DAN IMPLEMENTASI POLRES DALAM PELAKSANAAN

TUGAS POLRI

3. SKEP KAPOLRI NO.POL : SKEP / 507 / X / 2009 / TANGGAL

30 OKTOBER 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

STANDAR PENERAPAN POLMAS BAGI PELAKSANA POLMAS

4. SURAT TELEGRAM KAPOLDA BALI NOMOR: ST/06/I/2014

TGL 3 JANUARI 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN

PELAKSANAAN KAWASAN TERTIB HUKUM DI POLDA BALI

B. DASAR

C. MAKSUD DAN TUJUAN1. MAKSUD : MEMBERIKAN GAMBARAN KEPADA PIMPINAN

TENTANG PEMBENTUKAN DAN RENCANA PERESMIAN /

LAUNCHING KAWASAN TERTIB HUKUM DI WILAYAH

HUKUM POLRES TABANAN.

2. TUJUAN : TERWUJUDNYA PERSAMAAN PERSEPSI

TERHADAP INPLEMENTASI KEBIJAKAN PIMPINAN TENTANG

KAWASAN TERTIB HUKUM PADA TINGKAT POLRES DAN

POLSEK.


4/34

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASARC. MAKSUD DAN TUJUAN

D. TATA URUT

II. LAPORAN PELAKSANAAN KTH

A. KTH BY PASS

B. KONSEP BANJAR TERTIB HUKUM

C. DINAMIKA OPERASIONAL BANJAR TERTIB HUKUM

III. RENCANA LAUNCHING KTH JLN. PAHLAWAN TABANANA. LATAR BELAKANG

B. KARAKTERISTIK

C. TUGAS POKOK

D. SARANA DAN PRASARANA

IV. MANAJEMEN OPERASIONAL KTH

A. PERENCANAAN

B. PENGORGANISASIANC. PELAKSANAAN

D. PENGENDALIAN

V. DUKUNGAN ANGGARAN OPERASIONAL

VI. INSTRUKSI DAN KOORDINASI

VII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

D. TATA URUT


5/34

INTEL DASAR:

1. 3 SPBU

2. 1 MASJID

3. 275 PERTOKOAN

4. 3 SEKOLAH

5. 11 SIMPANG

6. 3 TRAFIC LIGHT

7. 15 RUMAH MAKAN

8. 23 WARUNG LESEHAN

9. 3 SHOW ROOM

10. 3 BENGKEL

PANJANG JL= 7,3 KM

LIBAT PERS = 146 ORG

A. KTH BY PASS

POS TL KEDIRI

POS ADI PURA

POS UNTAB

POS DADAKAN

POS GEROKGAK


6/34

KONSEP DASAR

BANJAR TERTIB HUKUM

SUBYEK METHODE OBYEK

- KAPOLSEK

- BABHINKAMTIB

MAS

- KANIT FUNGSI

POLSEK

- BINLUH

- SOSIALISASI

- SAMBANG

- FOCUS

GROUP

DISCUSION

- KELIHAN

BANJAR

- TOMAS

- TOGA

- TOPOL

- SEKEHE

TERUNA

KONDISI

AWAL

HAR

KTMS

KONSEP PELAKSANAAN

KONDISI

HAR KTMS

YG DI

HARAPKAN

BANJAR

TERTIB

HUKUM

DESA

TERTIBHUKUM

KEC.

TERTIB

HUKUM

KTH

WILKUM

KAB.TBN

AMAN

STRATA TERKECIL

PEMERINTAHAN

DESA

BANJAR DINAS

B KONSEP DASAR BANJAR TERTIB HUKUM


7/34

C. DINAMIKA OPERASIONAL BANJAR TERTIB HUKUM

JUMLAH KECAMATAN : 10

JUMLAH DESA : 133JUMLAH BANJAR : 798

JUMLAH BANJAR TERTIB HUKUM : 133

RATA-RATA LUAS 1 BANJAR 64.586 M2

RATA-RATA JML PENDUDUK DLM 1

BANJAR = 3.000 JIWA/ 777 KK


8/34

FILOSOFI GURITA DALAM

MENGELOLA KAMTIBMAS

BANJAR

TERTIB

HUKUM

BANJARTERTIB

HUKUM

BANJAR

TERTIB

HUKUM

BANJAR

TERTIBHUKUM

BANJAR

TERTIBHUKUM

BANJARTERTIB

HUKUM

BANJAR

TERTIB

HUKUM

BANJAR

TERTIB

HUKUM

KAWASAN

TERTIB

HUKUM


9/34

1. LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG1. JALAN PAHLAWAN DARI POS WAGIMIN S/D POS PAHLAWAN TABANAN

MERUPAKAN JALUR PUSAT PEMERINTAHAN.

2. TERDAPAT 1 DESA ADAT ( KOTA) DAN 2 DESA DINAS ( DAJAN PEKEN DAN

DELOD PEKEN ) SERTA 5 BANJAR DINAS ( BR, SAKENAN BALERAN, BR. TAMAN

SARI, PANGKUNG, PANGKUNG PRABU, DANGIN CARIK )

3. DI SEPANJANG JALUR SERING TERJADI PELANGGARAN / LAKA LALU LINTAS.

4. ADANYA KEGIATAN CAR FREE NIGHT PADA SETIAP MALAM MINGGU SERTA

CAR FREE DAY SETIAP MINGGU PAGI YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN

PELANGGARAN DAN KEJAHATAN.

5. UNTUK ITU DIBENTUK KTH YANG EFEKTIF SESUAI DENGAN TINGKAT

KERAWANAN SEHINGGA TERWUJUDNYA KEAMANAN, KESELAMATANKETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS.


10/34PANJANG JLR 900 M

B. KARAKTERISTIK

GIAT RUTIN :1. PSR TAMAN SARI

SETIAP PAGI2.CAR FREE NIGHT

(MLM MINGGU )

3. CAR FRE DAY (

MINGGU PAGI)

PEMBENTUKAN 2

POS PAM

1. POS WAGIMIN

2. POS PAHLAWAN

POTENSI KERAWANAN :1. CURAT, CURAS DAN

CURANMOR

2. PELANGGARAN / LAKA

LANTAS

3. BALAP LIAR4. TAWURAN ANTAR PELAJAR

5. PENYALAHGUNAAN

NARKOBA DAN MIRAS

6. ORMAS ANARKHIS

7. UNJUK RASA

TERDAPAT 1 DESA

ADAT (KOTA),DAN 2 DESA DINAS

(DAJAN PEKEN DAN

DELOD PEKEN ) SERTA

5 BR DINAS (BR,

SAKENAN BALERAN,

BR. TAMAN SARI,

PANGKUNG,

PANGKUNG PRABU

DAN DANGIN CARIK)

DATA ORMAS :

1.PBB

2.LASKAR BALI

3.BALADIKA

4.FORKOT

DEMOGRAFI :

1. LUAS DAERAH TBN :

51,40 KM2

2. JML PENDUDUK :

69.3423. WNA : 8 ORG

4. MATA PENCAHARIAN :

PEDAGANG DAN

PETANI

SEPANJANG SELATAN

JALUR TERDAPAT :1. KTR BUPATI TBN

2. APOTEK RESTU FARMA

3. DEALER TOYOTA

4. BENGKEL RESMI

HONDA

5. WARUNG MAKAN

6. FOTO COPY

7. KTR BPBD

8. KTR STATISTIK9. KTR PEPABRI

SEPANJANG UTARA JALUR

TERDAPAT :

1. RSUD TBN

2. POLRES TBN

3. KTR GOLKAR

4. HOTEL TBN

5. KTR BUMI PUTERA

6. KTR PN TBN

7. KTR POS TBN

8. BANK SINAR9. SEKOLAH SARASWATI

POLRES

TABANAN


11/34

C. TUGAS POKOK

POLRES TABANAN BESERTA PERKUATANNYA

MELAKSANAKAN KEGIATAN KEPOLISIAN YANG

DITINGKATKAN DENGAN MEMBENTUK

KAWASAN TERTIB HUKUM (KTH) DI JALAN

PAHLAWAN DARI POS WAGIMIN S/D POSPAHLAWAN DENGAN KEGIATAN KEPOLISIAN

PREEMTIF, PREVENTIF DAN REPRESIF GUNA

TERCIPTANYA DAN TERPELIHARANYA SITUASIKAMTIBMAS YANG KONDUSIF SERTA

TERWUJUDNYA KAMSELTIBCARLANTAS.


12/34

D. SARANA DAN PRASARANA

1. POS BKPM ( 1 UNIT)

2. POS JAGA ( 2 UNIT )

3. R4 ( 2 BUAH )

4. R2 ( 4 BUAH )

5. BALIHO ( 1 BUAH )

6. ALKOM ( 7 HT )

7. RUNNING TEXT ( 1 UNIT )

8. CCTV ( 3 TITIK )

9. RAMBU PORTABLE ( 4

BUAH )

10. POSKO KTH ( 1 UNIT )


13/34


14/34


15/34

TARGET :1. MASY MEMAHAMI DAN

MERASAKAN DAMPAK POSITIFPELAKS KTH

2. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYDAN INSTANSI TERKAIT DALAM

MEWUJUDKAN KAWASAN YANGTERTIB.

3. MASYARAKAT SUDAH TERBIASADAN MERASAKAN MANFAATMENGGUNAKAN LAJUR R2

4. KAWASAN TARGET SUDAH BISADIKEMBANGKAN KE KAWASANTERTIB HUKUM YANG BARU

SASARAN :1. SELURUH MASY PENGGUNA JLN

DAN PENGHUNI KAWASAN2. SINERGITAS INST TERKAIT DAN

MASYCARA BERTINDAK :1. PENINGKATAN INTENSITAS &

KUALITAS SAMBANG, BINLUH,PENLING DAN TURJAGWALI

2. KOORD BERLANJUT3. PENINGKATAN PENINDAKAN

TERHADAP PELANGGARAN LAJURKHUSUS R2

4. MENGURANGI PENGGELARANPERSONIL PADA LAJUR R2

PENGGELARAN PERS :LANTAS, SABHARA, RESKRIM, INTEL,

NERKOBA DAN BINMAS SELAMA1X24 JAM

1. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

A. PERENCANAAN

BULAN I (OKT sd NOV) BULAN II (NOV sd DES) BULAN III (DES SD JAN)

TARGET :1. SOSIALISASI TTG KTH2. PENGEMBANGAN MARKA/

RAMBU JLN & PEMASANGANRAMBU2 PD LOKASI POTENSIAL

3. SINERGITAN KEMITRAAN ISNT

TERKAIT4. TERSEDIANYA MARKA KHUSUSUNTUK LAJUR R2

SASARAN :1. MASY PENGGUNA JLN DAN

PENGHUNI KAWASAN2. RAMBU YG TLH ADA DAN

LOKASI2 YG PERLU RAMBU3. DISHUB, POL PP, SATPAM DAN

PECALANGCARA BERTINDAK :1. IDENTIFIKASI LOKASI

SAMBANG, BINLUH DANPENLING

2. SURVEY DAN KOORD DG INSTTERKAIT

3. IDENT LOKASI YG POTENSIALPERLU RAMBU

4. PENYIAPAN MARKA KHUSUSUNTUK LAJUR R2

5. SOSIALISASI KHUSUS UNTUKLAJUR R2

PENGGELARAN PERS :

LANTAS, SABHARA, RESKRIM,INTEL, NERKOBA DAN BINMASSELAMA 1X24 JAM

TARGET :1. TUMBUHNYA RASA PEDULI

MASY THD KETERTIBAN DANKEAMANAN

2. TUMBUHNYA KESADARANMASY THD HUKUM

3. MASYARAKAT PENGENDARA R2MENGERTI DANMENGGUNAKAN LAJUR R2

SASARAN :1. INST PEMERINTAH DAN

PENGUSAHA2. MASY PENGGUNA JLN DAN

PENGHUNI KAWASANCARA BERTINDAK :1. PENINGKATAN KUANTITAS

SAMBANG, BINLUH & PENLING.2. TURJAG PADA LAJUR KHUSUS

R23. PENINDAKAN TERHADAP

PELANGGARAN LAJUR KHUSUSR2

PENGGELARAN PERS :LANTAS, SABHARA, RESKRIM,INTEL, NERKOBA DAN BINMAS

SELAMA 1X24 JAM


16/34

B. PENGORGANISASIANSTRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL KTH

PAWAS I KTH X PAWAS I KTH BY PASS

PENANGGUNG JAWAB

KAPOLRES

KAREN PROGAR KTH

KABAG RENKAKORLAKDAL KTH

KABAG OPS

WK PENANGGUNG JAWAB

WK KAPOLRES

PAWAS I ,II,III KTH

JLN. PAHLAWAN

PADAL I ,II,IIIZONA WARINGIN S/D KS TUBUN

PADAL I ,II,IIIZONA DIPONEGORO S/D KS TUBUN

PIKET FUNGSI PIKET FUNGSI


17/34

a. KAKORLAKDAL KTH

1) MENGKOORDINIR PELAKSANAAN TUGAS

OPERASIONAL KTH.2) MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS

OPERASIONAL KTH.

3) BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP

OPERASIONAL KTH KEPADA KAPOLRES

b. KAREN PROGAR KTH

1) MERENCANAKAN PROGRAM KEGIATAN,

PENGEMBANGAN DAN ANGGARAN KAWASAN

TERTIB HUKUM.

2) MELAKSANAKAN ANALISA DAN EVALUASI

TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAMKEGIATAN, PENGEMBANGAN DAN DUKUNGAN

ANGGARAN KAWASAN TERTIB HUKUM.

3) MERENCANAKAN KERJA SAMA DENGAN

INSTANSI TERKAIT (MOU) DALAM MENUNJANG

PELAKSANAAN KEGIATAN OPERATIONAL DAN

PENGEMBANGAN KTH.

1. PERTELAAN TUGAS


18/34

c. PERWIRA PENGAWAS ( PAWAS ).

1) BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEAMANAN

KAWASAN TERTIB HUKUM DI JLN PAHLAWANDARI POS WAGIMIN S/D POS PAHLAWAN.

2) MENGAWASI DAN MENGENDALIKAN PERSONIL

YANG BERTUGAS DI KAWASAN TERTIB HUKUM.

3) MELAPORKAN SITUASI KEPADA KAPOLRES

SETIAP HARI PUKUL 08.00 WITA.

d. PERWIRA PENGENDALI (PADAL)

1) MEMBERIKAN APP KEPADA PERSONIL YANG

MELAKS TUGAS KAWASAN TERTIB HUKUM DI

JLN PAHLAWAN DARI POS WAGIMIN S/D POS

PAHLAWAN.

2) MELAKS PENGAWASAN DAN PENGENDALIANTERHADAP PERSONIL YANG BERTUGAS DI

KAWASAN TERTIB HUKUM.

3) MELAPORKAN SITUASI KAWASAN TERTIB

HUKUM KEPADA PERWIRA PENGAWAS SETIAP

HARI PKL 08.00 WITA DAN PUKUL 20.00 WITA


19/34

2) KUAT PERS

a) KUAT PERS POLRI :

(1) SAT LANTAS = 12 ORG

(2) SAT SABHARA = 12 ORG

(3) SAT BINMAS = 12 ORG

(4) SAT RESKRIM = 6 ORG

(5) SAT INTELKAM = 6 ORG

b) KUAT INSTANSI SAMPING :

(1) DISHUB = 6 ORG

(2) POL PP = 6 ORG

(3) SATPAM = 14 ORG

(4) TNI = 6 ORG

(5) PKS = 6 ORG

(6) JURU PARKIR = 8 ORG


20/34

C. PELAKSANAAN

1. CARA BERTINDAK

KEGIATAN URAIAN PELAKSANA

PREEMTIF 1. SOSIALISASI HUKUM

2. PEMBENTUKAN & PEMBINAAN

JARINGAN

3. BINLUH

4. SAMBANG

5. PENLING

1. SAT BINMAS

2. SAT INTELKAM

3. SAT SABHARA

4. SAT LANTAS

PREVENTIF 1. TURJAGWALI

2. PH PADA TITIK2 RAWAN

3. PEMASANGAN RAMBU

4. IDENTIFIKASI & MAPING

5. PENGGALANGAN

1. SAT SABHARA

2. SAT LANTAS

3. SAT INTELKAM

REPRESIF 1. TIPIRING

2. TILANG

3. PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN

1. SAT SABHARA

2. SAT LANTAS

3. SAT RESKRIM

4. SAT NARKOBA

POLA PENGGELARAN PERSONIL DI KTH ADALAH 1 X 24 JAM.


21/34

2. CARA BERTINDAK MASING-MASING FUNGSI

a. FUNGSI LANTAS

1) MELAKSANAKAN KEGIATAN PENJAGAAN POS WAGIMIN DAN POSPAHLAWAN.

2) MELAKSANAKAN PATROLI DI KAWASAN TERTIB HUKUM DI

SEPANJANG JLN PAHLAWAN DARI POS WAGIMIN S/D POS

PAHLAWAN.

3) MELAKSANAKAN PENINDAKAN SIMPATIK/TILANG KEPADA

MASYARAKAT PENGGUNA JALAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN.4) MELAKSANAKAN TPTKP APABILA TERJADI KECELAKAAN SEPANJANG

JALUR KTH

b. FUNGSI SABHARA MELAKSANAKAN PATROLI DIALOGIS DAN PATROLI

KAWASAN PADA JALUR KAWASAN TERTIB HUKUM

c. FUNGSI BINMAS

MEMBERIKAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

PENGGUNA JALUR KTH AGAR MEMATUHI PERATURAN LALULINTAS DAN

TIDAK MENJADI KORBAN KEJAHATAN.


22/34

d. FUNGSI RESKRIM

1) MELAKS KRING SERSE PADA TEMPAT RAWAN

CURAT, CURAS, CURANMOR SEPANJANG JALUR

KAWASAN TERTIB HUKUM.

2) MELAKS PENANGKAPAN TERHADAP PELAKUKEJAHATAN SEKITAR JALUR KTH

3) MELAKS PAM TUP PADA KEGIATAN CAR FREE NIGHT

e. FUNGSI INTEL

1) MELAKS DITEKSI DINI TERHADAP SITUASI DAN

KONDISI PD JALUR KTH.

2) MELAKS PENGAMANAN TERTUTUP PADA TEMPAT

TEMPAT RAWAN CURAS CURAT DAN CURANMOR.

3) MELAKS PENGGALANGAN KEPADA SELURUH

KOMPONEN MASY, PEMILIK HOTEL, PERTOKOAN,

SATPAM PERKANTORAN PD KTH UTK BERSAMA-

SAMA MENJAGA KEAMANAN DAN BILA

MENEMUKAN HAL YG MENCURIGAKAN SEGERA

LAPOR KE POLISI.


23/34

D. PENGENDALIAN

1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA DINAMIKA PELAKS

KTH DILAKS OLEH KAPOLRES SELAKU PENANGGUNG JAWAB KEBIJAKAN

OPERASIONAL KTH YANG SEHARI-HARINYA DILAKSANAKAN OLEH KABAGOPS SELAKU KAKORLAKDAL KTH.

2. DLM RANGKA TRANSPARANSI DN AKUNTABILITAS PELAKS KTH SETIAP

PAWAS, PADAL WAJIB MEMBERDAYAKAN PENGAWASAN PADA SAAT

DILAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN PREEMTIF, PREVENTIF DAN GAKKUM

3. PAWAS MELAPORKAN HSL PELAKS TUGAS DI KTH KEPADA KAPOLRESSELAKU KEBIJAKAN OPERASIONAL.

4. SISTIM PELAPORAN :

a. PERWIRA PENGENDALI ( PADAL ) MELAPORKAN RENCANA KEGIATAN

DI KAWASAN TERTIB HUKUM DAN MELAPORKAN HASIL KEGIATAN

PUKUL 08.00 WITA DAN PUKUL 20.00 WITAb. PERWIRA PENGAWAS MELAPORKAN SETIAP HARI SITUASI KAWASAN

TERTIB HUKUM DI JLN PAHLAWAN TABANAN KEPADA KAPOLRES

TABANAN PUKUL 07.00 WITA.

PENDAHULUAN


24/34

1. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

DUKGAR YG DIGUNAKAN UTK MENDUKUNG

PELAKS KTH BERSUMBER DARI GAR DIPARUTIN TUPOKSI :

1. INTEL GUNAKAN ANGGARAN BINJAR

2. RESKRIM GUNAKAN ANGGARAN ULP NONORGANIK

3. LANTAS GUNAKAN ANGGARAN TURJAWALI

4. SABHARA GUNAKAN ANGGARAN TURJAWALI

5. BINMAS GUNAKAN ANGGARAN BINTIBMAS/

BINKAMSA

PENDAHULUAN


25/34

1. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

A. PELAKSANAAN TUGAS DI KTH MENGACU PADA BUKU PEDOMAN KTH POLRES TABANAN

YANG DITETAPKAN MELALUI SURAT KEPUTUSAN KAPOLRES TABANAN.

B. PENJABARAN RENCANA KEGIATAN DI KTH DIATUR BERDASARKAN PETUNJUK POLDA.

C. SUPERVISI OLEH PIMPINAN DAN PEJABAT YG DITUNJUK GUNA MENJAMIN

TERSELENGGARANYA KTH SESUAI RENCANA KEGIATAN DI KTH.

D. KAWASAN TERTIB HUKUM DARI POS WAGIMIN S/D POS PAHLAWAN SEPANJANG JL

PAHLAWAN DI TITIK BERATKAN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN DAN NYAMANKEPADA MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI JALUR KAWASAN TERTIB HUKUM.

E. MELAKS KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

F. MEMPERHATIKAN KELENGKAPAN PERORANGAN SESUAI DENGAN SITUASI DAN KONDISI

DI LAPANGAN.

G. BERSIKAP SIMPATIK DAN HUMANIS DLM MELAKSANAKAN TUGAS PENGAMANSEPANJANG JALUR KAWASAN TERTIB HUKUM.

H. MENGGUNAKAN ALKOM YG TERGELAR DAN DIMILIKI POLRI.

I. POSKO KTH BERADA DI TMC SAT LANTAS POLRES TABANAN.

PENDAHULUAN


26/34

1. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

A. KESIMPULANPOLRES TABANAN TELAH MENJABARKAN KEBIJAKAN

KAPOLDA TTG KTH DI LOKASI BY PASS JLN IR

SOEKARNO, KTH DI LOKASI JL. PAHLAWAN DAN

PENJABARAN IMPLEMENTASI KTH MELALUI BANJAR

TERTIB HUKUM.

B. SARAN.

DIMOHON KESEDIAAN BAPAK KAPOLDA UNTUK

SEKIRANYA DAPAT MERESMIKAN TEROBOSAN KREATIF

KAPOLDA BALI TTG KTH DI JLN. PAHLAWAN TABANAN.

DIHARAPKAN DGN LAUNCHING SECARA RESMI

KEBIJAKAN TERSEBUT DPT DIKETAHUI DAN DIINDAHKAN

OLH MASY LUAS


27/34

SEKIAN

&

TERIMA KASIH
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/KTH%20BARU.pptx


28/34

PENDAHULUAN
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/KTH%20BARU.pptx


29/34

1. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG1. KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI JALAN MERUPAKAN HARAPAN SEMUA PENGGUNA JALAN.

DIMANA LALU LINTAS MERUPAKAN URAT NADI BAGI TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA

MASYARAKAT, SEHINGGA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG

SANGAT DIPENGARUHI OLEH FAKTOR LALU LINTAS.

2. DI INDONESIA, RATA RATA KORBAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS

ADALAH 2 KORBAN JIWA / JAM. ADAPUN RATA RATA KORBAN MENINGGAL DUNIA DI

DAERAH BALI ADALAH 2 KORBAN JIWA SETIAP HARI DAN 2 MD UTK DI TABANAN PER MINGGU3. POLA PENYELENGGARAAN PEMOLISIAN YG BERTUMPU PADA KONSEP PENINGKATAN JUMLAH

POLISI ATAU PENINGKATAN INTENSITAS KEGIATAN POLISI BELUM MAKSIMAL MENGATASI ATAU

MENEKAN ANGKA PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS.

4. PENINGKATAN KUALITAS SISTEM UJI SIM, MELALUI PEMBUATAN TRAFFIC BEHAVIOUR STUDIO

(TBS) MENJADI STRATEGI LEBIH LANJUT ATAU PILOT PROJECT POLRES TABANAN DAN SATUAN

LALU LINTAS PADA KHUSUSNYA DALAM MEMINIMALISIR TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS.

B DASAR


30/34

B. DASAR

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

2. Undang-undang nomor 22 Tahun 2009tentang lalu lintas dan angkutan jalan.3. Rencana Umum Nasional Keselamatan

(RUNK) Jalan Tahun 2011-2035.4. Rencana Kerja Polres Tabanan TA. 2014.

1. MAKSUD :

Maksud dibuatnya buku Traffic Behaviour Studio(TBS) ini adalah untuk memberikan gambaran kepadapimpinan tentang strategi lanjut yang dilaksanakan oleh

Polres Tabanan pada umumnya dan satuan Lalu Lintaspada khususnya dalam meminimalisir angka kecelakaan

lalu lintas.2. TUJUAN :

Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan

pimpinan dalam menentukan langkah dan kebijakan lebih

lanjut pada pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah hukumPolres Tabanan khususnya dibidang lalu lintas.


31/34

KONSEP DASAR

BANJAR TERTIB HUKUM

SUBYEK METHODE OBYEK

- KASAT

LANTAS

- KASAT

BINMAS

- KANIT

REGIDENT- BAUR

REGIDENT

PENGEMUDI

- VISUALISASI

QUOTION

- INTERVENSI

PSYKOLOGI

PENGEMUDI

- PEMOHON SIM

- PELAKU GAR

LANTAS

MASYARAKAT

LAINNYA ( PELAJAR,

SEKEHE TARUNA DANKOMUNITAS

MASYARAKAT

LAINNYA

KONDISI

AWAL

PERILAKU

PENGEM

UDI

KONSEP PELAKSANAAN

KONDISI

PERILAKU

PENGEMUDI

YANG DI

HARAPKAN

TERWUJUDNYA

KAMSELTIBCAR

LANTAS.

KONSEP DASAR

TRAFFIC BEHAVIOUR STUDIO

MEKANISME PENERBITAN SIM


32/34

MEKANISME PENERBITAN SIM

IDENTIFIKASI

VERIFIKASI DATA

SIDIK JARI

TANDA TANGAN

PAS FOTO

PENCERAHAN PERILAKU

PENGEMUDI

Masuk Traffic Behavior Studio


33/34


34/34

cetak paparan kth 2014

Documents