century by fachry

8/9/2019 Century by fachry

1/32

32/,7,..(8$1*$11(*$5$

6NDQGDO.DVXV%DQN&HQWXU\

0HQJXQJNDS7DELU.HPDQD/DULQ\D$OLUDQ'DQD&HQWXU\

'LVXVXQ2OHK

+DXQDQ)DFKU\5RKLOLH

-8586$1,/083(0(5,17$+$1

)$.8/7$6,/08626,$/'$1,/0832/,7,.

81,9(56,7$608+$00$',


2/32

BAB I

PENDAHULUAN

Awal mula terjadi nya kasus Bank Century adalah mengalami kalah kliring pada

tanggal 18 Nov 2008.kalah kliring adalah suatu terminologi yang di pahami oleh semua

masyarakat untuk menggambarkan adanya defisit suatu bank. Sementara kliring itu

sendiri adalah pertukaran data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama

peserta atau klien yang mereka peroleh pada waktu tertentu.

Kliring (dari bahasa Inggris clearing) sebagai suatu istilah dalam

dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat

terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan

kesepakatan tersebut.

Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih

cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan aset transaksi.

Kliring melibatkan manajemen dari paska perdagangan, pra penyelesaian eksposur

kredit, guna memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan

pasar, walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan

penyelesaian kesepakatannya.


3/32

Menteri Keuangan Sri Mulyani terkejut saat mengetahui rasio kecukupan modal

(CAR) Bank Century minus. Kekagetan ini terbaca dalam transkrip yang dalam rapat

Komite Stabilitas Sektor Keuangan yang diketuainya, pada 20 - 21 November 2008.

Data CAR untuk FPJP itu data/lap rutin dalam kondisi Century beroperasi normal

(posisi 30/9/08 masih positif 2,3%). Menjadi minus karena setelah ditetapkan jadi bank

gagal diberlakukan kondisi yang sepenuhnya ikut aturan. Padahal CAR Century dalam

kondisi normal (sampai dengan terima FPJP) tidak memasukkan pencadangan aktiva

non produktif (PPPA) atas SSB Valas bermasalahnya.

SSB Valas memang disetujui BI tidak perlu pencadangan sejak awal

merger/pembentukkan Century karena adanya komitmen pemegang saham/investor.

Sampai dengan saat dinyatakan sebagai bank gagal ternyata pemegang saham

Century tidak/belum sepenuhnya menjalankan komitmennya. Makanya saat ditangani

LPS, "kebijakan" BI sejak awal merger tadi dikoreksi yang berakibat turun drastisnya

CAR century ke titik minus (bahkan sampai lebih dari 100%).

Masalah internal yang terjadi di Bank Century penipuan oleh manajemen bank,

sehubungan dengan klien mereka:

Penyimpangan dana untuk peminjam $ 2,8 milyar (Rp 1,4 triliun Bank

Century pelanggan dan pelanggan delta Antaboga Securities Indonesia

adalah Rp 1,4 Triliiun).

Penjualan produk-produk investasi fiktif Antaboga Delta Securities

Indonesia. Jika produk tidak perlu mendaftar BI dan Bappepam LK.


4/32

Kedua Point tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Nasabah

Bank Century. Dan Uang para nasabah pun tidak bisa dicairkan Dan tidak ada uang

tidak dibayar oleh pelanggan.

Pada tahun 2005, Bank Indonesia menunjuk Bank abad dan mengatakan

kepada mereka kepada Bapepam-LK. Tetapi itu tidak pernah di tindak lanjut oleh

Bapepam-LK. Kemudian pada tahun 2006, Bank Indonesia Bank sekali lagi ditolak

abad. Karena tidak lagi catatan penjualan transaksi reksa dana di Bank Century arus

kas, apa yang terjadi Namaun Bank Century terus penjualan reksa dana fiktif yang

terlibat, tetap kasus pada bulan November 2008 kemarin.

Setelah November 13, 2008, Bank Century pelanggan dalam bentuk devisa

transksi berwenang tidak dapat diambil, kliring bahkan tidak dapat mentransfer juga

tidak mampu. Bank hanya dapat mentransfer uang ke tabungan. Jadi uang itu tidak bisa

keluar dari bank. Hal ini terjadi pada semua Bank Century pelanggan.

Nasabah bank yang merasa dikhianati dan dirugikan karena banyak menyimpan

uang di bank pelanggan, tapi sekarang tidak bisa dilikuidasi. Pelanggan

mengasumsikan bahwa Bank Century Memperjualbelikan produk investasi

ilegal. Alasannya adalah investasi dipasarkan Antaboga Century Bank tidak terdaftar di

Bapepam LK. Dan benar manajemen Bank Century tahu bahwa produk adalah

ilegal.Permasalahan hit PT Bank Century Tbk pelanggan adalah mahal. Kasus dapat

mempengaruhi bank lain, di mana orang tidak percaya bahwa mereka lebih terhadap

sistem perbankan nasional.Bank Century kasus, sehingga bisa menyakiti bank di

Indonesia, dunia.


5/32

BAB II

Sejarah Skandal Century

A. Marger Century

a. Kronologi Merger Century

Kucuran dana talangan pemerintah kepada Bank Century telah menuai kritikan

berbagai pihak. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat akan menggunakan senjatanya, hak

angket, untuk menelisik aliran dana talangan yang membengkak dari dari Rp 630 miliar

menjadi Rp 6,7 triliun.

Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan,

kolapsnya Bank Century merupakan akumulasi ketidaktegasan Bank Indonesia sejak

awal kali merger Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC menjadi Bank Century.

Bahkan BI tidak menerapkan aturan merger sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi

BI Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Merger, Konsolidasi,

dan Akuisisi Bank Umum.

BI juga tidak menerapkan SK Direksi BI Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12

November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif yang menyebabkan rasio kecukupan

modal (CAR) Century negatif. BI juga juga tidak tegas pada Peraturan BI Nomor

2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

bagi pemegang saham.


6/32

Berikut kronologi merger ketiga bank itu menjadi Bank Century:

1. 27 November 2001

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menyetujui prinsip akuisisi Bank Pikko,

Bank Danpac, dan Bank CIC.

2. 5 Juli 2002

Izin akuisisi dari Bank Indonesia keluar. Meski demikian, BI mengendus

perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara pada Bank CIC.

3. 2001-2004

Bank CIC melakukan transaksi surat-surat berharga (SSB) fiktif senilai US$ 25

juta yang melibatkan Chinkara. Selain itu terdapat pula SSB berisiko tinggi sehingga

Century wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Ini

berakibat CAR Bank CIC menjadi negatif. Kondisi ini membuat penarikan dana pihak

ketiga besar-besaran yang mengakibatkan bank mengalami keseretan likuiditas dan

telah melanggar ketentuan posisi devisa netto (PDN).

4. 6 Desember 2004

BI memberikan persetujuan merger atas Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank

CIC menjadi Bank Century.


7/32

5. 22 Juli 2005

Bank Indonesia mempermudah merger. Kemudahan itu surat berharga Bank CIC

kemudian dinilai lancar (semula dinilai macet) dan akhirnya CAR seolah-oleh memenuhi

persyaratan merger. Selain itu kemudahan lain, hasil fit and proper test sementara atas

pemegang saham yang dinyatakan tidak lulus ditunda penilaiannya.

6. 31 Oktober 2005

Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi CAR Century per 28 Februari

2005 atau dua bulan setelah merger, adalah negatif 132,5 persen. Dalam kondisi ini,

seharusnya Bank Indonesia menetapkan Century sebagai bank dalam pengawasan

khusus, namun BI hanya memberi kategori bank dalam pengawasan intensif.

7. 2005-2007

BI menenukan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dalam

kegiatan Century. Namun Bank Indonesia tidak mengambil tindakan tegas. Bahkan

sejak 2004 Century melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PDN. Seharusnya

Century diberi sanksi denda sebesar Rp 22 miliar, tapi BI memberi keringanan Rp 11

miliar.

8. 2008-2009

Pengawas BI tidak mengungkapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan pemegang

saham, pengurus bank, dan pihak-pihak terkait Century yang mengakibatkan kerugian

bank itu.


8/32

b. Merger Bank Century Libatkan Petinggi BI

Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi mengatakan pada saat proses

merger Bank Century, yang terdiri dari Bank CIC, Danpac, dan Pikko memang

melibatkan Anwar Nasution, Miranda S Goeltom, dan Aulia Pohan. Hal itu dikarenakan

ketiganya berada di struktur Bank Indonesia sehingga mengharuskan ketiganya terlibat.

Dalam struktur BI, ada Deputi Gubernur yang membawahi pemeriksaan dan

pengawasan bank, koordinator bank secara keseluruhan. Pada saat itu yang menjadi

Deputi Gubernur BI Aulia Pohan menjadi Deputi di bidang pemeriksaan, dan Anwar

Nasution menjabat Deputi Gubernur Senior BI, sementara untuk BuM

iranda yang

menggantikan Pak Anwar Nasution.

Sementara Siti Fadjriah pada saat itu menjabat sebagai Direktur Direktorat

Perijinan dan Informasi Perbankan BI, atau di bawah Aulia Pohan. Dia membantah

pemberian izin merger Bank Century itu karena kedekatan Robert Tantular dengan

pejabat BI.

Menurutnya semua keputusan normal sesuai mekanisme, yang bermuara pada

Rapat Dewan Gubernur. Sementara ketika ditanya bagaimana pendapatnya jika Ketua

BPK Anwar Nasution ikut diperiksa, Budi mengatakan Anwar pada saat itu ikut terlibat

dalam proses merger karena jabatannya di BI.

B. Rekayasa Pemberian FPJP Bank Century

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil audit tentang kelanjutan kasus

Bank Century. Dalam transkrip pembicaraan tentang skenario pemberian bantuan BI

kepada Bank Century, sudah tersirat rencana agar dana pinjaman dapat diloloskan.


9/32

Dewan Gubernur ketika itu menugaskan Dewan Direktorat Penelitian dan

Pengaturan Perbankan (DPNP) berkoordinasi dengan Direktorat Hukum. Tugasnya

adalah menerbitkan perubahan PBI No.10/26/PBI/2008 tertanggal 30 Oktober 2008,

tentang FPJP bagi bank umum. Peraturan itu berlaku efektif per 14 November 2008.

Menurut transkrip yang diterima INILAH.COM, Rabu (16/12), disebutkan bahwa

Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI saat itu) menanyakan tentang

persyaratan agunan aset kredit lancar 12 bulan.

Hal itu ditanggapi Halim Alamsyah, yang ketika itu menjabat Direktur Direktorat

Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP), dengan mengatakan bahwa Direktorat

Penelitian dan Investigasi Perbankan (DPIP) bisa mengucurkan pinjaman jangka

pendek. DPIP memungkinkan dilaksanakan, dan kebetulan sudah melaksanakan

simulasi dari beberapa bank yang diperkirakan akan kesulitan. Itu (DPIP) masih bisa

mengakses FPJP yang sudah ada

Terkait ketercukupan modal (CAR) Bank Century yang tidak memenuhi kriteria,

SCF (Siti Ch. Fadjrijah, Deputi Gubernur) menyarankan agar status CAR Bank Century

disebut positif saja, tanpa perlu menyebutkan nominalnya. Pertama CAR-nya positif,

gitu bilangnya ya? Enggak usah sebutin berapa. Kalau terjadi sesuatu, setahu saya

kasus Tripanca itu juga ada bank yang kena, jatuh turun banyak CAR-nya.

Dalam rapat Dewan Gubernur 14 November 2008 yang dimulai jam 8.00 WIB,

Direktorat Hukum menyatakan bahwa keputusan RDG 13 November 2008

mengandung konsekuensi hukum terutama terkait penambahan pasal 4A yang memuat


10/32

klausul kondisi mendesak dan membahayakan kestabilan sistem keuangan dan

perekonomian.

Untuk itu Direktorat Hukum berpandangan perubahan FPJP sebaiknya disusun

sesuai ketentuan bersifat umum yang berlaku bagi seluruh bank, untuk menghindari

pemberian kewenangan terlalu besar dan bersifat diskresi yang dapat ditafsirkan

seolah-olah hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Memperhatikan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Direktorat Hukum

mengenai keputusan RDG 13 November 2008, Dewan Gubernur dalam RDG 14

November 2008 memutuskan dilakukan perubahan atas PBI No.10/26/PNI/2008

tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP bagi bank umum yakni mengubah ketentuan

dalam pasal 2 ayat (2) menjadi Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP

adalah yang memiliki CAR positif

C. Keganjilan Dalam Bank Century

Bank Century diputuskan sebagai Bank Gagal yang direkomendasikan

Berdampak Sistemik pada 20 November 2008 jam 8 malam oleh Dewan Gubernur

Bank Indonesia. Keputusan itu diteruskan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan

(KSSK) di mana Menteri Keuangan sebagai ketuanya, yang langsung menggelar rapat

pada hari yang sama jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Rapat itulah yang lalu

mengesahkan rekomendasi BI agar Bank Century di-bailout.

Seperti disampaikan pemerintah, pertimbangan memilih bailout dibanding

menutup -selain dampak sistemik- adalah karena biayanya yang jauh lebih murah:


11/32

Rp 632 miliar dibanding Rp 5,6 triliun. Suntikan Rp 632 miliar oleh LPS akan

menaikkan Rasio Kecukupan Modal/CAR Bank Century dari negatif 3,53 persen

menjadi 8 persen (syarat minimum bank sehat). Angka CAR negatif 3,53 persen itu

adalah perhitungan CAR per 31 Oktober 2008 yang hasilnya konon baru diketahui

tanggal 20 November 2008 (hari di mana Dewan Gubernur BI memutuskan Bank

Century berstatus Bank Gagal yang Berdampak Sistemik).

Jadi Bank Indonesia tidak mendasarkan datanya pada perhitungan CAR

paling aktual (November) yang perhitungannya katanya baru keluar 20-25 hari

setelah akhir bulan. Ini mirip pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

(FPJP) yang menggunakan asumsi CAR per 30 September, untuk pengucuran 14

November 2008. Padahal, selisihnya sudah jauh. CAR Bank Century per 30

September masih positif 2,35 persen. Sehingga dengan mengubah aturan tentang

FPJP dari positif 8 persen menjadi positif saja, Bank Century bisa mendapat

kucuran dana FPJP Rp 689 miliar. Padahal, pada saat periode pengucuran itu, CAR

Bank Century sudah jatuh ke level negatif 3,53 persen (perhitungan 31 Oktober

yang dikatakan baru keluar 20 November). Tentu saja bila angka ini yang menjadi

acuan, Bank Century tetap tak layak ditolong dengan FPJP, meski standar

aturannya sudah diturunkan sedemikian rupa (dari minimal CAR 8 persen menjadi

minimal 0 persen).

Nah, ketika Bank Indonesia "meyakinkan" KSSK dan LPS bahwa Bank

Century layak diselamatkan karena biayanya lebih murah, data yang digunakan lagi-

lagi data CAR 31 Oktober 2008. Padahal para pejabat peserta rapat ini tahu belaka,

bahwa ongkos penyelamatan yang katanya lebih murah daripada ongkos menutup


12/32

itu, didasarkan pada data yang seharusnya sudah di-update agar lebih aktual.

Terkesan lah bahwa keputusan ini diambil dari informasi-informasi yang sepatutnya

sudah basi.

Sebab, hanya beberapa jam setelah KSSK mengetok palu memutuskan

mem-bailoutBank Century dengan Rp 632 miliar saja, Bank Indonesia

mengeluarkan perhitungan CAR terbaru. Tidak ada keterangan dalam laporan BPK

seberapa anjlok CAR Bank Century yang data terbarunya baru dikeluarkan BI

setelah keputusan bailout "berbiaya lebih murah" itu diambil. Yang jelas, tiga hari

kemudian: Senin, 24 November 2008, LPS mulai mengucurkan dana dalam bentuk

Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century yang jumlahnya

mencapai Rp 2,7 triliun hanya dalam tempo 6 hari (sampai 1 Desember 2008).

Itulah pengucuran Tahap I.

Meski begitu, dana yang mendadak bengkak (dari semula Rp 632 miliar) itu

ternyata belum juga mampu mendongkrak CAR Bank Century ke level 8 persen.

Sebab, pada tanggal 9 - 30 Desember 2008, Bank Century kembali mendapat

kucuran Rp 2,2 triliun! Sehingga hanya dalam tempo 39 hari (21 November saat

diputuskan hingga 30 Desember 2008), bank ini sudah menelan dana Rp 4,9 triliun.

Belakangan, Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani menyatakan bahwa saat

diambil alih lembaganya, CAR Bank Century negatif 153,66 persen. Jadi, bila titik

pengambilalihan Bank Century itu tanggal 21 November dini hari -dan Bank

Indonesia menyodorkan angka CAR "basi" pada malam harinya- maka bisa

dikatakan, bahwa dari sisi informasi yang dijadikan rujukan dalam proses


13/32

pengambilan keputusan, hanya dalam beberapa jam saja, CAR Bank Century sudah

amblas dari negatif 3,53 persen menjadi 153,66 persen.

Tentang CAR Bank Century saat diambil alih memang ada beberapa versi

informasi. Menurut Bank Indonesia seperti dikutip laporan BPK disebutkan, bahwa

saat keputusan diambil, 20-21 November 2008, CAR Bank Century masih

menggunakan perhitungan CAR 31 Oktober, yakni negatif 3,53 persen. Angka CAR

bulan November menurut BI baru keluar tanggal 23 November 2008 yang angkanya

(tidak sefantastis klaim LPS), hanya negatif 35,9 persen alias anjlok 30 basis poin

lebih. Jadi patokan CAR yang paling anyar, baru keluar perhitungannya tanggal 23

November 2008 atau dua hari setelah keputusan dibuat.

Kita semua pasti penasaran apakah perhitungan CAR oleh Bank Sentral

memang lazim dibuat di hari libur, mengingat tanggal 23 November 2008 adalah

hari Minggu. Tapi jangan heran juga, sebab keesokan harinya (24/11), perhitungan

CAR inilah yang langsung dijadikan acuan untuk pengucuran tahap pertama

sebesar Rp 2,7 triliun hingga sepekan kemudian.

Membengkaknya kebutuhan suntikan dana ini telah diperingatkan oleh BI

karena potensi perubahan CAR dinamis. Tetapi justru di sinilah blundernya.

Bercermin dari anjloknya CAR yang signifikan sejak keputusan FPJP beberapa hari

sebelumnya -yang terbukti tak mampu menyehatkan bank tersebut meski diguyur

uang Rp 689 miliar- bagaimana mungkin opsi bailout diyakini masih lebih murah dari

opsi menutup bank tersebut? Di benak saya yang awam: bila disuntik Rp 689 miliar


14/32

saja tidak manjur, mengapa KSSK berpikir Bank Century akan sehat bila disuntik Rp

632 miliar? Apalagi perhitungan CAR-nya tidak aktual dan jauh panggang dari api.

Hingga 4 Februari sampai dengan 24 Februari 2009, Bank Century masih

mendapat kucuran dana lagi dari LPS sebesar Rp 1,15 triliun. Kucuran baru

berhenti pada 24 Juli 2009 dengan suntikan terakhir Rp 630 miliar. Jadi total

jenderal, Bank Century memang mendapat kucuran dana Rp 6,7 triliun selama

periode 8 bulan (November 2008 - Juli 2009). Setelah kucuran terakhir itu, LPS

barulah menyatakan bahwa CAR Bank Century sudah positif 9,28 persen.

Atas fakta adanya angka yang bengkak mendadak ini, dalam laporannya

BPK menarik kesimpulan sementara: "...BI tidak memberikan informasi mengenai

berapa risiko penurunan CAR. Informasi yang tidak diberikan tersebut adalah

informasi penurunan kualitas aset yang seharusnya diketahui oleh BI, yaitu antara

lain dugaan rekayasa akuntansi yang selama ini dilakukan Bank Century dengan

tidak menerapkan PPAP (Penyediaan Pencadangan Aktiva Produktif) secara benar,

dugaan Letter of Credit (LC) dan kredit fiktif, serta penyimpangan lainnya yang

dilakukan oleh pemilik/pengurus BC sebelum diambil alih oleh LPS".


15/32

BAB III

Upaya Pengungkapan Skandal Kasus Century

A. Pembentukan Pansus Century

Bola liar kasus Century belum berakhir meski pemerintahan baru telah terbentuk.

Komisi III dan XI DPR mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket

untuk menyibak kemelut bank tersebut. Rencana Hak Angket sendiri sudah digulirkan

sepekan lalu oleh fraksi PDIP.

Hak Angket DPR merupakan salah satu cara yang terbaik. Pansus Bank Century

perlu segera dibentuk untuk memperkuat dukungan penuntasan kasus tersebut, terang

anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam Rapat Gabungan Komisi III dan XI di

Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pansus Bank Century inibersifat mendesak. Karenanya Komisi III dan Komisi XIakan berkonsolidasi untuk tindakan yang lebih konkret. Diharapkan dengan adanya

konsolidasi dua komisi ini akan melahirkan kesepakatan di tingkat fraksi untuk

menggunakan Hak Angket.

Maruarar Sirait, anggota Komisi XI, menekankan, kasus Century harus benar-

benar ditangani secara profesional. Tekad serupa dikemukakan oleh Fraksi Hanura.

Sehari sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terbuka mendukung

usulan sebagian anggota DPR yang akan menggunakan Hak Angket DPR.

Maruarar menambahkan DPR belum bisa mengambil langkah lebih lanjut untuk

membentuk Pansus Hak Angket Century karena sampai saat ini Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) belum menyelesaikan audit investigasinya.


16/32

Persetujuan pembentukan angket DPR kasus Bank Century di sidang paripurna

diwarnai perdebatan. Sebelum Ketua DPR, Marzuki Alie mengetukkan palu sebagai

tanda disetujuinya pembentukan angket Bank Century tersebut, terdapat dua

perbedaan pendapat di antara para peserta sidang paripurna.

Sebagian besar anggota dewan dari Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP)

meminta agar sebelum disetujui dibacakan terlebih dahulu point tujuan dari

pembentukan angket tersebut. Tetapi, sebaliknya sebagian besar anggota dewan dari

Fraksi Partai Demokrat menginginkan sebaiknya langsung disetujui tanpa dibacakan

point tujuan pembentukan angket tersebut.

Akhirnya Ketua DPR, Marzuki Alie langsung menanyakan persetujuan

pembentukan angket Bank Century ini dan langsung mengetuk palu.

"Apakah dapat disetujui pembentukan Panitian Khusus (Pansus) Bank Century ini," ujar

Marzuki dan langsung dijawab setuju oleh peserta sidang paripurna yang sebagian

besar dari Fraksi Partai Demokrat, di ruang sidang paripurna DPR.

B. Hasil Pansus

Setelah beberapa bulan bekerja dan menghabiskan banyak dana dalam proses

penyelidikannya. Dan beberapa hal kontrofersial yang dilakukan beberapa anggota

pasus akhirnya Rabu (24/02/10) dini hari Pansus mulai menguak Skandal Century dan

hal tersebut terlihat ketika pembacaan kesimpulan Pansus Century oleh masing-masing

praksi yang ada di DPR yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi swasta.


17/32

Yang kemudian dilanjutkan dengan pandangan dan kesimpulan dari 9 fraksi di

DPR tentang Kasus Bank Century yang selama ini cukup menyita waktu dan biaya,

berikut kesimpulan yang telah disampaikan para anggota pansus.

a. Fraksi Partai Demokrat menilai, secara keseluruhan proses penyelamatan

Bank Century sudah disesuai dengan prosedur perundangan yang

berlaku. Tidak ditemukan juga aliran dana ke parpol atau ke capres

sebagaimana

b. Fraksi PDIP menilai, mantan Gubernur BI Boediono dan mantan Ketua

KSSK SriMulyaniharus bertanggungjawab atas berbagai kebijakan soal

proses dan bailout BankCentury.

c. Fraksi Partai Golkar juga menilai ada penyimpangan aliran dana Bank

Centurydan itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi BPK

Atas Kasus Bank Century Tbk, disebutkan dua penyimpangan terkait

aliran dana FPJPdan PMS yaitu BankCentury melakukan Pembayaran

Dana Pihak Ketiga Terkait Bank Selama BankCentury Berstatus Sebagai

Bank Dalam Penanganan Khusus Sebesar Rp 938,645 juta, yang

melanggar aturan PBI tentang TindakLanjut Pengawasan dan Penetapan

Status Bank sebagaimana diubahdengan PBINo 7/38/PBI/2005

d. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat giliran kelima

menyampaikan pandangan akhir terkait kasus Bank Century. Seperti

disampaikan anggota Pansus, Romahur Muzy, kasus Century diduga

merugikan keuangan negara. "Keuangan Bank Indonesia adalah

keuangan negara. Dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk


18/32

mengambil alih BankCentury melaluipinjaman modal sementara (PMS)

sepenuhnya ranah keuangan negara," kata dia di Gedung Dewan,

Senayan, Jakarta, Rabu 24 Februari 2010dinihari.

e. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN ) mengindikasikan adanya modus

tindakpidana perbankan dalam kasus BankCentury. "Kami menemukan

beberapa perilaku yang mengarah kepada tindakpidana perbankan," kata

anggota Panitia Angketdari PartaiAmanatNasional, Asman Abnur, dalam

penyampaian pandangan akhirFraksi terkait kasus BankCentury, di rapat

PanitiaA

ngket, Selasa (23/2), di Gedung DPR/M

PR RI.

f. Fraksi PartaiHanura dalam pandangan akhir fraksinya terkait Kasus Bank

Century memandang bahwa Boediono-Sri Mulyani adalah pihak yang

bertanggungjawab soal Bank Century sehingga perlu diproses hukum.

Terutama Boediono perludiprotes sampaiMahkamah Konstitusi.

g. Fraksi PKS dalam pembacaan akhir pandangan terhadap kasus Bank

Century mengemukakan ada penyimpangan dalam pengelolaan Bank

Century yang dilakukan para pengurus bank yang berakibat

memburuknya kondisi bank berupa memburuknya likuiditas, rentabilitas,

dan solvabilitas

h. Meski tak menyebut nama, salah satu butirpandangan akhirFraksi Partai

Gerindra menyatakan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

untuk memeriksa para pejabat Bank Indonesia yang diduga melakukan

tindak pidana korupsi dalam proses pengucuran dana talangan Bank

Century.


19/32

i. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, penanganan Bank

Century oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan

menyuntikkan dana talangan, telah sesuai aqidah fikih. Alasannya,

penanganan BankCenturydilakukan dalam dalam keadaan darurat.

Dari hanya melihat laporan kesimpulan dan pandangan yang disampaikan oleh

para anggota pasus jelas terlihat bahwa perpecahan antar partai koalisi. Diluar partai

PKB yang memiliki pandangan yang sama dan PDIP, HANURA, GERINDRA selaku

partai yang beroposisi pada pemerintahan SBY.

Hal ini membuat banyak pihak berfikir bahwa koalisi SBY tinggal menunggu

waktu lagi, tinggal menanti adanya anggapan Reshuffle cabinet Indonesia Bersatu Jilid

II. Dengan tidak akurnya parlemen mustahil koalisi akan terus berjalan dan

pemerintahan SBY pun akan terancam.

Namun kita masih harus melihat hasil Final dari penyelidikan yang dilakukan oleh

Pasus Century yang akan dilakukan sidang paripurna DPR 2 Maret 2010 mendatang.

C. Hasil Sidang Peripurna dan Voting anggota DPR

dalam siding Paripurna lalu, yaitu upaya untuk menindaklanjuti temuan dari pansus

Century maka melalui sebuah voting terbuka yang di hadiri berbagai fraksi dari partai-

partai di Indonesia.


20/32

Berikut ini adalah hasil voting yang dilakukan dalam siding tersebut, dimana

sebanyak 315 anggota siding memilih opsi C, yang dimotori partai Golkar. Dan 212

anggota siding yang memilih opsi A, yang dimotori partai Demokrat.

Hasil akhir pemungutan suara, pemilih opsi C yang mengatakan kebijakan

pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century serta pelaksanaannya bermasalah

sebanyak 325 suara. Sementara yang kontra, yakni yang menganggap kebijakan

pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century serta pelaksanaannya sudah tepat

untuk menyelamatkan perekonomian nasional hanya didukung 212 suara.

Hasil ini tidak jauh beda dengan pandangan akhir fraksi di awal paripurna. Pada

saat itu 5 fraksi yakni FPG, FPDIP, FPKS, F-Gerindra, dan F-Hanura secara tegas

menyebut memilih opsi C. FPD dan FKB memilih opsi A, sedangkan FPAN dan FPPP

ketika itu memilih abstain.

Berikut perolehan suara selengkapnya yang dilakukan melalui voting terbuka;

Opsi A (Bailout FPJP dan PMS tidak bermasalah) Fraksi PD 148 suara, Fraksi PAN 39

suara, Fraksi PKB 25 suara. Total anggota DPR yang memilih opsi A sebanyak 212

suara.


21/32

Sedangkan opsi C (Bailout FPJP dan PMS bermasalah); Fraksi PG 104 suara, Fraksi

PDIP 90 suara, Fraksi PKS 56 suara, Fraksi PPP 32 suara, Fraksi PKB 1 suara, Fraksi

Partai Gerindra 25 suara dan Fraksi Partai Hanura sebanyak 17 suara. Jumlah total

anggota DPR yang memilih opsi C sebanyak 325 suara.


22/32

BAB IV

Aliran Dana Century

A. Memehami Aliran Dana Century

Sebelum masalah aliran dana dijelaskan lebih lanjut, terlebih dulu perlu

diketahui, dana talangan Rp 6,7 triliun itu dikucurkan oleh Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) kepada Bank Century secara bertahap pada 24 November

2008-24 Juli 2009. Bagian terbesar dikucurkan pada November-Desember 2008

karena memang pada waktu-waktu tersebut Century menghadapi masalah

paling gawat sebagai institusi bank.

Dana itu tak semuanya berupa dana segar, sebagian berupa surat

berharga yang baru dapat menjadi uang atau dana segar jika surat-surat itu laku

dijual. Kalau kita batasi posisi hingga akhir 2008 sebagai masa transisi bank ini

dari manajemen lama ke yang baru, berdasarkan data yang tercantum dalam

laporan keuangan per akhir Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik, jumlah dana talangan mencapai Rp 4,9 triliun, di antaranya Rp

0.4 triliun berupa Surat Utang Negara (SUN) dan Rp 4,5 triliun dana segar.

Sebagai keterangan tambahan, seperti diungkapkan dalam catatan

tambahan pada laporan tahunan 2008, sampai 27 Februari 2009, dana talangan

yang telah disetor Rp 6,1 triliun, di antaranya ditransfer berupa dana segar

sebanyak Rp 4.7 triliun dan sisanya Rp 1,4 triliun dalam bentuk SUN. Dengan

demikian, jika dana talangan itu kini berjumlah Rp 6,7 triliun, berarti tambahan

Rp 0,6 triliun dikucurkan dalam kurun Februari-Juli 2009.


23/32

Pada awalnya, dana talangan (PMS) berupa dana segar tentunya

dimasukkan dan tercatat pada giro Century di Bank Indonesia. Adapun yang

berbentuk surat-surat berharga dicatat sebagai efek pada neraca.

1. Aliran Dana

Soal penelusuran aliran atau penggunaan dana, sebenarnya tak terlalu

sulit dilakukan. Semua penggunaan dana sejak dana talangan diterima, ada

catatannya di bank. Ambil saja neraca bank saat dana diterima (neraca per 20

November 2008) dan bandingkan dengan posisi neraca akhir Desember 2008.

Dengan melakukan analisis neraca yang paling sederhana saja, sangat mudah

mengetahui ke mana uang dipergunakan.

Mari kita cermati perubahan sisi pasiva neracanya saja (di luar ekuitas)

dengan mengabaikan dulu perubahan pada pos aktiva dengan asumsi Century

tidak melakukan ekspansi pada sisi asetnya selama kurun November-Desember

2008. Menurut teori akuntansi, penurunan posisi pos pasiva dalam neraca

selama periode tertentu akan menunjukkan terjadinya penggunaan dana (cash

outflow). Sementara itu, sebaliknya, jika terjadi kenaikan pada pos pasiva,

menunjukkan adanya tambahan atau pemasukan dana (cash inflow).

Posisi pasiva neraca Bank Century pada 20 November 2008 yang pernah

dipublikasikan, dalam perbandingan dengan posisi akhir Desember 2008

menunjukkan terjadi penurunan pos-pos pasiva dari Rp 13,7 triliun pada posisi

20 November 2008 menjadi Rp 7,1 triliun pada akhir Desember 2008. Berarti ada

penurunan dana neto Rp 6,6 triliun. Suatu jumlah yang tidak sedikit yang terjadi


24/32

hanya dalam waktu sekitar 30 hari kerja di bank sekecil itu. Berarti praktis semua

dana talangan dari LPS yang sampai akhir Desember 2008 baru dikucurkan Rp

4,9 triliun di tambah dengan dana fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dari

BI Rp 690 miliar tersedot semuanya, bahkan tak mencukupi untuk keperluan

pembayaran tersebut.

Dari jumlah ini, penggunaan (aliran) dana terbesar berupa penarikan

simpanan nasabah mencapai Rp 3,8 triliun. Manajemen baru dihadapkan pada

kepercayaan nasabah yang merosot tajam dengan menarik simpanan secara

besar-besaran (bank-rush) pada saat itu. Bisa dipastikan, pencairan deposito

oleh para deposan merupakan porsi terbesar menyusul berikutnya pencairan

rekening tabungan. Dalam hal pencairan deposito ini mungkin saja termasuk

deposito pemilik bengkel di Makassar yang pernah dimuat di harian ini di

samping deposito grup Sampoerna yang heboh itu.

Siapa saja dari para deposan atau penabung yang menarik dananya,

tentunya juga tidak sulit diketahui karena semua ada rinciannya di Century.

Apakah yang menyimpan dana dan kemudian menariknya itu ada orang-orang

parpol atau perusahaan milik orang parpol, mungkin saja. Namun, itu tentunya

dalam konteks nasabah atau deposan normal sehingga transaksi yang dilakukan

adalah bersifat normal, yaitu untuk menyelamatkan uangnya dari kondisi yang

tidak jelas pada waktu itu.

Kecuali, BI atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) mampu mendeteksi bahwa dalam pencairan uang deposito terdapat

praktik-praktik melawan hukum, misalnya kredit fiktif dan sebagainya.


25/32

Transaksi keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank lain (berasal

dari dananya yang ditarik dari Century dan dipindahkan ke bank lain) tidak

relevan untuk dipersoalkan karena itu bagian dari transaksi bisnis yang normal,

apalagi sudah diluar tanggung jawab Century. Karena itu, kalau Pansus minta

PPATK menelusuri sampai sejauh itu, patut dipertanyakan urgensinya.

Yang perlu diperhatikan dalam hal mengungkap penggunaan dana yang

terkait dengan nasabah bank, semua pihak harus hati-hati karena salah-salah

bisa dituduh melanggar UU tentang rahasia bank. Karena itu, saya cukup

memahami sikap yang diambil pejabat PPATK atau LPS dan lainnya dalam

menjelaskan masalah aliran dana ini.

Dampak lain yang perlu diantisipasi adalah merosotnya kepercayaan

masyarakat dalam menyimpan dana pada bank swasta nasional, khawatir kasus

seperti Century terjadi lagi pada kemudian hari. Urusannya bisa ke mana-mana,

termasuk ke masalah pajak.

Selain penarikan dana simpanan nasabah, penggunaan lain yang juga

tergolong signifikan adalah untuk membayar utang akseptasi, yaitu utang kepada

bank luar negeri akibat dari pembukaan L/C yang dilakukan oleh nasabahnya.

Jumlahnya sampai akhir 2008 mencapai Rp 1,3 triliun. Ini yang perlu ditelusuri,

dilakukan oleh siapa saja, nasabah umum atau grup, apakah proses pembukaan

L/C ini melalui prosedur wajar atau asal-asalan. Karena transaksi ini berpotensi

menjadi kredit, yang juga perlu diteliti adalah kaitan dengan ketentuan batas

maksimum pemberian kredit, melanggar atau tidak. Kembali di sini pentingnya

peran dan fungsi pengawasan BI.


26/32

Dari penjelasan di atas, tampaknya transaksi keuangan yang

menunjukkan terjadinya aliran dana itu terutama akibatbank-rush, di samping

kegiatan operasional bank sebagaimana lazimnya. Kecuali ada indikasi bahwa di

balik transaksi itu ada perbuatan melawan hukum, BI dan PPATK adalah

instansi-instansi yang berkewajiban menelusurinya lebih mendalam.

B. Aliran Dana Versi Kelompok Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera)

LSM Bendera mengemukakan data terbaru soal aliran dana Century ke

rekening Amirudin Rustan, Hartati Murdaya, Choel Malarangeng, Budi

Sampoerna serta Partai Demokrat.

Ferdi Semaun, selaku Sekretaris Jendral bendara menyatakan, Amirudin

Rustan menerima Rp 33 miliar transaksi via rekening, Senin 15 Desember 2008.

Kemudian, lanjut Ferdi, Amirudin meneruskan dana itu ke Choel Malarangeng

sebesar Rp 7 miliar, Selasa 23 Desember 2008. Transaksi dari Amirudin ke

Choel diantar dengan mobil bernomor polisi B 8751 HK. Transaksi dilakukan ini

(dalam bentuk) cash di Hotel Borobudur.

Selain dari Amirudin, Ferdi mengatakan, Choel juga mendapat aliran dana

dari Hartati Murdaya sebesar Rp 3 Miliar, Senin 16 Februari 2009. Transaksi itu

diantar dengan mobil bernomor polisi B8669 MK di Hotel Ambarawa. Hartati

Murdaya sendiri, lanjut Ferdi, menerima aliran dana Century sebanyak dua kali.

Pertama sebesar Rp 45 miliar pada minggu 21 Desember 2008, katanya.

Transaksi itu, menurut Ferdi terjadi di sekitar Lapangan Banteng dan diantar

dengan mobil bernomor polisi B 9743 AF.


27/32

Transaksi kedua ke Hartati Murdaya, menurut Ferdi, terjadi di dekat

Atrium Plaza, 21 Januari 2008. Transaksi itu, Ferdi menyatakan sebesar Rp 30

miliar. Terakhir adalah Budi Sampoerna. Dia meneruskan aliran dana dari bank

Century ke Partai Demokrat sebesar Rp 60 miliar, ujar Ferdi. Transaksi itu

diantar dengan mobil bernomor polisi B 9757 AF.

C. Aliran Dana Menurut George Adi Condro Membongkar Gurita Cikeas, di

balik skandal Bank Century

Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas? Boedi Sampoerna

ditengarai menjadi salah seorang penyokong SBY, termasuk yang menjadi

corong politik Partai SBY. Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna

tidak hanya menanam modal di kelompok media JurnalNasional, tapi juga di

simpulsimpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat

Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank

Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada TanggalTanggal 30 Juni 2009

dan 2008menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan fihak ketiga sebesar Rp

5,7 trilyun.

Selain itu, Ringkasan EksekutifLaporan HasilInvestigasi BPK atas Kasus

PT BankCentury Tbktertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank

Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi

Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi

Tantular sebesar US$ 18 juta (sekitar Rp 150 milyar) dengan dana yang berasal


28/32

dari Penempatan Modal Sementara LPS. Antara lain yang berjumlah Rp. 40,6

milyar ke Bravo Media Center, salah satu tim kampanye SBYBoediono.


29/32

BAB V

Penutup

Skandal Century belum berakhir sampai disini saja tinggal bagaimana pihak-

pihak terkait bekerja sama untuk membuka kasus ini seluas-luasnya (SBY). Dari hasil

pansus Century dan Hasil Audit Investigasi BPK yang secara terang benderang telah

menunjukkan indikasi perbuatan melawan hukum dan jelas unsur pidananya. Apakah

bisa institusi penegak hukum meneruskan kasus ini ke meja pengadilan? Harapannya

ada pada KPK, ada dalam pundak KPK. Semoga saja KPK segera sadar bahwa

mereka lah lembaga yang memegang harapan besar dari masyarakat untuk

mengungkap kasus Century ini. Dan tentunya semoga tidak ada kepentingan kelompok

tertentu atau bahkan kepentingan politik yang bertujuan untuk menutup rapat-rapat

kembali kasus tersebut, dan melindungi para penjahat dari jeratan hukum.

Berikut inilah 10 keganjilan di seputar kasus bail-outBank Century.

1. Bank Century tak layak merger, tapi dipaksakan (Desember 2004).

2. Pengawasan atas bank hasil merger tak maksimal dan Bank Indonesia mestinya

sudah memasukkan bank ini dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus

(Oktober 2005).

3. Aturan minimum Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang diubah dari 8 persen

menjadi 0 persen, sehingga memungkinkan Bank Century mendapat kucuran

dana melalui skema Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp

689 miliar.

4. Bank Century di-bail outdengan biaya Rp 6,7 triliun dengan alasan bisa

menimbulkan Dampak Sistemik. Padahal Bank Indonesia tidak menggunakan


30/32

ukuran-ukuran yang jelas tentang apa yang dimaksud Dampak Sistemik

tersebut.

5. Opsi bail-outmelalui skema Penyertaaan Modal Sementara oleh Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) pada hakikatnya menggunakan dana publik, karena

modal awal LPS dari APBN (Rp 4 triliun) dan LPS bukanlah asuransi perbankan

yang mendasarkan keputusannya pada hitungan-hitungan bisnis murni. LPS

menunggu "order" dari BI dan Pemerintah untuk menyelamatkan sebuah bank,

dan LPS bisa meminta tambahan dana ke APBN bila ternyata ia kekurangan

modal akibat menjalankan perintah penyelamatan tersebut. Bila LPS adalah

lembaga asuransi perbankan murni, maka mem-bail outBank Century dengan

Rp 6,7 triliun adalah tindakan yang penuh risiko sebab modal LPS hanya Rp 18

triliun sementara konon ada 18 bank yang dinyatakan berstatus Dalam

Pengawasan Khusus. Bila hitung-hitungannya bisnis asuransi perbankan murni,

mungkinkah sebuah lembaga asuransi mengeluarkan sepertiga modalnya untuk

menyelamatkan sebuah bank, sementara kondisi bank lain juga sedang dalam

"krisis berdampak sistemik"?

6. Informasi tentang kondisi CAR Bank Century tidak aktual sehingga keputusan

yang diambil tentang besaran dana untuk bail-outberbeda secara tajam, dari

semula Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

7. Ada kerancuan dalam dasar hukum yang digunakan untuk mem-bail outBank

Century. Di satu sisi ada Perppu tentang Jaringan Pengaman Sektor Keuangan

yang menjadi dasar menolong Bank Century, tapi Perppu ini tak disahkan DPR


31/32

sebagai undang-undang (sementara kucuran dana terlanjur terjadi dan masih

terjadi hingga Perppu "ditolak"). Di sisi lain Pemerintah berkeras bahwa dasar

hukum bail outadalah UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi ada atau

tidak ada Perppu, ditolak atau diterima, Bank Century tetap akan diselamatkan

berdasarkan UU LPS.

8. Pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang dilakukan Bank

Indonesia kepada Bank Century sebesar Rp 689 miliar (di luar skema Rp 6,7

triliun) sarat masalah, mulai dari: (8.1) penyerahan dokumen jaminan yang

dilakukan setelah dana dikucurkan, (8.2) jumlah jaminan berupa Aset Kredit

yang diserahkan di bawah 150 persen, hingga (3) kualitas Aset Kredit yang

ternyata disandarkan pada agunan berupa deposito yang berpotensi merugikan

negara bila Bank Century akhirnya berstatus Bank Gagal (karena deposito yang

dijamin hanya maksimal Rp 2 miliar, sementara deposito yang diagunkan

bernilai ratusan miliar).

9. Terjadi penyalahgunaan dana FPJP justru saat Bank Century berada di bawah

Pengawasan Khusus Bank Indonesia pada periode 6 November 2008 hingga

dinyatakan bail outpada 20-21 November 2008. Dana FPJP yang totalnya Rp

689 miliar, digunakan oleh pemilik Bank Century untuk menutup penyimpangan-

penyimpangan yang sebelumnya dilakukan, sehingga timbul pertanyaan, andai

hal ini tidak terjadi, apakah kebijakan bail-outmasih perlu dilakukan?

10. Terjadi penarikan dana oleh pihak-pihak yang mestinya masuk dalam daftar

negatif Bank Indonesia pasca-bail out. Dengan demikian berarti dana tersebut


32/32

disedot dari Penyertaan Modal Sementara LPS yang akhirnya membengkak dari

kebutuhan awal Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

century by fachry

Documents