candra hayatul iman.pdf

8/15/2019 CANDRA HAYATUL IMAN.pdf

1/399

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari

generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu

bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan

suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional

untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak

sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-

hak yang dimilikinya. 1Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua,

harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet

pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat

khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada

masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan

perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-

luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,

mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan

periode penaburan benih, pendirian t iang pancang, pembuatan pondasi, yang

dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan

karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan

1

Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang , dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, 2005, hlm. 24.


2/399


3/399

3

dengan perkembangan teknologi, industri dan ekonomi. Indonesia dari tahun

ke tahun sejak tahun 1970-an merasakan jumlah kenakalan remaja ( juvenile

delinquency) , meningkat terus, sehingga fenomena kenakalan remaja mulai

dari mereka yang tidak taat terhadap orang tua seperti membolos,

mengganggu ketertiban masyarakat sampai melakukan tindak pidana,

dinyatakan sebagai salah satu masalah nasional serta mendapat perhatian

rakyat, namun pemerintah memberantasnya secara sempurna, terutama dalam

hal memperlakukan mereka yang berada dalam proses peradilan pidana, yang

masih memperlakukan pelaku tindak pidana anak seperti memperlakukan

tindak pidana dewasa.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak

(politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan

anak ( Juvenile Justice ). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak

( Juvenile Justice ) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi

pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi

lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut

sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak

pidana.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan

perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat

negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan

anak. 4 Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek.

4 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Akademi Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 222.


4/399

4

Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua,

menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. 5

Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem

peradilan anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini

sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam

United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile

Justice (SMR-JJ) atau The Beijing Rules , bahwa tujuan peradilan anak ( Aims

of Juvenile Justice ), sebagai berikut :

“The juvenile Justice Sistem shall emphasize wel-being of the juvenilean shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in

proportion to the circumstances of both the offender and offence .”( SistemPeradilan pidana bagi anak / remaja akan mengutamakan kesejahteraanremaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-

pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaranhukumnya). 6

Dalam Standard Minimum Rules Juvenile Justice (SMR-JJ) atau The

Beijing Rules , juga ditegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam

mengambil keputusan, yakni dalam Rule 17.1, yang menyatakan bahwa

dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai

berikut :

a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harusdiseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/beratringannya tindak pidana ( the circumstances and the gravity of the

juvenile ) tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si

5 Zulmansyah Sekedang dan Arief Rahman, Selamatkan Anak-anak Riau , KPAID Riau,Pekanbaru, 2008, hlm. 121.

6 Abintoro Prakoso dan Vage Normen , Sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum diterapkan

oleh Polisi Penyidik Anak , Vol.17, No.2, April 2010 , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, UIIYogyakarta, 2010, hlm. 251.


5/399

5

anak ( the circumstances andof the juvenile ) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat ( the needs ofthe society );

b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanyadikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimalmungkin;

c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anakmelakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atauterus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada

bentuk sanksi lain yang lebih tepat;d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam

mempertimbangkan kasus anak.

Demikian pula secara khusus ketentuan yang mengatur sistem peradilan

pidana anak di Indonesia ditetapkan dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997.

Dibentuknya Undang-undang tentang pengadilan anak, antara lain karena

disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial

yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu

gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Oleh karena itu,

perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan

terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan

perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang

lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara

khusus. 7

Meskipun demikian, pada pelaksanaannya banyak kritik-kritik terhadap

penyelenggaraan peradilan pidana anak. Terutama setelah kasus Mohammad

Azwar alias Raju, anak berusia 8 tahun yang menjalani proses persidangan di

Pengadilan Negeri (PN) Stabat Kab. Langkat Sumatera Utara, karena

berkelahi dengan seorang anak lain pada tahun 2006, kemudian kasus

7 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika,Jakarta, 2008, hlm.29.


6/399

6

persidangan anak kembali mendapat sorotan, Pengadilan Negeri Tangerang,

Banten menyidangkan 10 orang anak yang masih di bawah umur dengan

dugaan melakukan permainan koin dengan taruhan uang senilai Rp1000,00.

Masalah penanganan anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum

kembali mencuat ketika Aal anak berusia 15 tahun yang divonis bersalah oleh

Pengadilan Negeri Palu atas dakwaan mencuri sandal milik seorang anggota

Polri, kasus ini telah menimbulkan berbagai tanggapan dari para pemerhati

anak di negeri ini, bahkan Ketua Komnas Perlindungan Anak dan Direktur

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta kasus-kasus ini dijadikan pintu

masuk untuk memperbarui Undang-Undang Pengadilan Anak. 8 Banyak

kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam

implementasinya belum sesuai dengan tujuan kesejahteraan anak dan

kepentingan terbaik bagi anak. Keprihatinan akan kondisi pelaksanaan

perlindungan anak yang masih jauh dari keinginan ini semakin bertambah

saat data jumlah tahanan anak dan narapidana anak (anak didik

permasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia tiga tahun

terakhir ini cenderung bertambah. Pada tahun 2009 berjumlah 2.536, pada

tahun 2011 berjumlah 3.672, dan pada tahun 2012 berjumlah 5.398. Bahkan

hingga pertengahan april ini berjumlah 5.409 tahanan anak di rumah tahanan

dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. 9 Ini menunjukkan bahwa

tindakan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat

dihindarkan secara maksimal. Tentu hal ini merupakan salah satu masalah

8 M.Musa, Peradilan Restoratif suatu Pemikiran Alternatif Sistem Peradilan Anak Indonesia ,

Jurnal Mahkamah, Vol.19 No.2, Oktober 2007, Pekan Baru, 2007, hlm. 169.9 Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM.


7/399

7

nasional yang harus mendapat perhatian khusus. Namun, hingga saat ini

pemerintah masih memperlakukan pelaku tindak pidana anak seperti

memperlakukan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini dapat dilihat dari data

lapangan, dimana sebagian besar atau 57 persen dari narapidana anak

tergabung dengan tahanan orang dewasa atau berada di rumah tahanan dan

lapas untuk orang dewasa. Kondisi ini akan menempatkan anak pada situasi

rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Berdasarkan hasil

pemetaan anak berhadapan dengan hukum tahun 2009 hingga 2012

menunjukkan mayoritas kasus diselesaikan melalui pengadilan. Sebanyak 90

persen diantaranya dijatuhi hukuman pidana dan dipenjarakan 10 .

Adanya kasus-kasus kenakalan anak yang ditangani melalui sistem

peradilan pidana, sudah tentu memerlukan penanganan dan perhatian khusus

yang berbeda dengan orang dewasa. Hal tersebut disebabkan karena tindak

pidana yang dilakukan seorang anak didasarkan oleh latar belakang yang

berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam praktik proses sistem peradilan pidana terdapat manifestasi

ambivalensi sebagai konsekuensi perkembangan hukum modern yang

formal (prosedural), birokratis dan rasional. Dimana dalam sistem hukum

modern prosedur dan substansi sudah dipadukan menjadi satu, sehingga

kesalahan prosedural berakibat pula kepada kegagalan substansial.

Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun

secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas

10

http://m.antaranews.com/berita/1270440109/jumlah-tahanan-anak-di-lapas-terus-meningkat diakses pada hari selasa tanggal 22 April 2013 pukul 20.00 wib

http://m.antaranews.com/berita/1270440109/jumlah-tahanan-anak-di-lapas-terus-meningkathttp://m.antaranews.com/berita/1270440109/jumlah-tahanan-anak-di-lapas-terus-meningkathttp://m.antaranews.com/berita/1270440109/jumlah-tahanan-anak-di-lapas-terus-meningkat


8/399

8

secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang

berjalan secara otomatis.11

Dalam proses peradilan yang demikian, aparat penegak hukum

(terutama hakim) dalam menyelesaikan setiap perkara, pemikirannya

selalu didasarkan kepada menggunakan logika undang-undang ( legal sense ).

Walaupun disadari bahwa hukum sebagai karya manusia hanya dapat berjalan

melalui manusia. Manusia yang menciptakan hukum, namun hukum yang

telah diciptakan tidak secara otomatis dapat bekerja dengan sendirinya,

melainkan diperlukan campur tangan manusia pula. Namun demikian tidak

berarti manusia sebagai penegak hukum harus bersifat rigid/kaku. Kekakuan

terhadap penerapan hukum justru akan menghasilkan keadilan yang bersifat

formal bukan keadilan yang bersifat substansial 12 .

Bertolak dari kenyataan tersebut, persoalan yang sangat penting dalam

proses persidangan perkara pidana anak tidak hanya masalah formal

prosedural proses persidangan yang harus dilakukan menurut prosedur,

asas dan doktrin yang telah ditetapkan, sehingga keadilan yang diperoleh

bukan diukur dari segi substansinya tetapi dari prosedur formal yang

digunakan melainkan lebih mendasarkan kepada proses persidangan yang

ditujukan kepada hakikat yang melatar belakanginya, yakni adanya sifat-sifat

yang khusus dari seorang anak. Dengan demikian ditanganinya anak pelaku

11 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung,1980, hlm. 74.12

Nandang Sambas, Tesis, Tinjauan Terhadap Persidangan Perkara Pidana Anak Mencari Model Sidang Anak Yang Ideal, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 6.


9/399

9

tindak pidana melalui peradilan benar-benar ditujukan demi perlindungan dan

kesejahteraan anak13

.

Munculnya berbagai kasus anak pelaku tindak pidana yang ditangani

melalui proses peradilan dengan berbagai perlakuan yang secara konsisten

sesuai dengan persepsi yuridis prosedural, nampaknya ada suatu kebutuhan

untuk mengkaji kembali peraturan-peraturan yang hingga kini dijadikan

landasan operasional penyelenggaraan sidang anak. Kenyataan tersebut

karena sampai saat ini undang-undang tentang peradilan anak yang

diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk

mencapai kesejahteraan bagi anak masih dalam proses pembentukan. Di lain

pihak, adanya kasus-kasus sebagaimana diungkapkan di atas menyadarkan

pada bahwa ternyata perilaku menyimpang yang dilakukan anak memang

bersifat kriminal secara yuridis.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan

Sudarto 14 , mengatakan bahwa:

“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini,apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya,

harus didasarkan pada suatu prinsip, ialah demi kesejahteraan anak, demikepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukahtindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untukkesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatiankepada kepentingan masyarakat”.

Namun demikian, secara tegas diungkapkan pula bahwa

kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

13

Ibid., hlm. 6-7.14 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981, hlm.140.


10/399

10

Demikian pentingnya mengedepankan kesejahteraan anak, secara tegas

Arief Gosita , menyatakan bahwa:

“Penghalangan 'pengadaan' kesejahteraan anak dengan prespektifkepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur sepirituil danmateriil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktorkriminogen (menimbulknan kejahatan) dan Victimogen (menimbulkankorban)”. 15

Pengakuan adanya komitmen dari masyarakat bangsa-bangsa untuk

memberikan jaminan khusus bagi anak-anak generasi penerus bangsa di

bidang hukum dan peradilan, terlihat melalui Kongres-Kongres Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian khusus

terhadap masalah perlindungan hukum bagi anak. Sebagaimana dalam

Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku

Kajahatan ke IX ( Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and the

Treatment of Offenders ) yang diselenggarakan pada tanggal 29 April - 8 Mei

1995 di Kairo, Mesir, menekankan pula perlunya diperhatikan tiga instrumen

internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Anak Bermasalah dalam bidang

hukum. Salah satu instrumen penting yang menyangkut penyelenggaraan

peradilan anak ( Juvenile Justice ) adalah UN Standard Minimum Rule for the

Administraton of Juvenile Justice Resolusi PBB Nomor 40/33 atau yang lebih

dikenal dengan Beijing Rules .16

Hal-hal yang mengatur tentang hak-hak anak ( Rights of Juvenile),

antara lain menyatakan bahwa selama dalam proses peradilan hak-hak anak

harus benar-benar dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk

15

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Akademika Presindo, 1989, hlm. 33.16 Nandang Sambas, Op.Cit., hlm. 10.


11/399

11

memahami tuduhan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau

wali, hak untuk bertemu berhadapan dan menguji silang kesaksian atas

dirinya, serta hak untuk banding. Di samping itu, untuk menghindarkan

stigmatisasi selama dalam proses peradilan, privacy anak harus dilindungi

serta dihindarkan dari pemaparan oleh media massa. 17

Menurut Arif Gosita , perlunya hak-hak anak sebagai pelaku diberi

perhatian khusus selama proses peradilan, karena proses peradilan pidana

adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi,

dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh

berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang

diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Oleh karena itu, selama proses

persidangan hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan

meliputi:

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tatacara persidangan dankasusnya.

2. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan

mengenai dirinya (transpor, perawatan kesehatan).4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.5. Hak untuk menyatakan pendapat.

6. Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpaalasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruanmengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yangdiatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat (2)2).

7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusiaseutuhnya.

17 SMR-JJ ( Beijing Rules ).Rule.7-8.Op.Cit., hlm. 6.


12/399

12

8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. 18

Karena persoalan peradilan anak pada hakikatnya ditujukan untuk

melindungi hak-hak anak guna mewujudkan kesejahteraan anak, yang

merupakan bagian integral dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial,

maka persoalan yang sangat mendasar dari kesemuanya itu akan bertitik

tolak kepada masalah kebijakan pengadilan pidana.

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen, yaitu

kepolisian,kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat

komponen tersebut bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Tahapan

dalam proses peradilan pidana yaitu terhadap pra judikasi (sebelum sidang

pengadilan) meliputi penyelidikan dan penyidikan, judikasi (selama sidang

pengadilan) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan jaksa dan pasca

judikasi (setelah sidang pengadilan), meliputi pelaksanaan semua keputusan

yang telah ditetapkan dalam persidangan seperti penempatan terpidana dalam

lembaga pemasyarakatan. 19

Penanganan perkara anak / remaja pelaku tindak pidana anak, dengan

pola prilaku kriminal dan jati diri pelaku beragam (aneka pola) melalui sistem

peradilan anak ternyata dihadapkan pada banyak masalah yang cukup berat.

Oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum yang mantap, kesadaran para

penegak hukum terkait dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan

tentunya partisipasi masyarakat.

18 Arif Gosita, Pengembangan Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana : (BeberapaCatatan), Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 51-54.

19 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana , Pusat

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,Jakarta, 1997, hlm. 84.


13/399

13

Pembaruan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, sebagai bagian dari upaya terlaksananya amanat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

dalam Pasal 64 memberi pedoman atau amanat agar Pengadilan Anak

menerapkan hal-hal sebagai berikut :

“Diutamakan perlakuan terhadap tersangka anak yang ma nusiawi,menjaga martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping yangkhusus, sejak penahanan dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus,

penjatuhan sanksi tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan pribadi anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk tetap berhubungandengan orang tua atau keluarganya, dan perlindungan dari penderitaan yangmenyebut identitas melalui media massa dan sedapat mungkin dihindarkandari trauma yang mendalam”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

harus menjadi kewajiban nasional untuk merealisasikannya, karena salah satu

faktor penting dan mengikat adalah adanya resolusi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) tentang Standard Minimum Rules for the Administration of

Juvenile Justice atau The Beijing Rules yang memuat prinsip-prinsip yang

harus diterapkan di Pengadilan Anak sebagai berikut :

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimaluntuk memperkecil intervensi sistem peradilan anak;

2. Non-diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana;

3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak;4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir;5. Tindakan diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/

wali;6. Penentuan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak;7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana;


14/399

14

8. Peraturan peradilan anak tidak boleh bertentangan dengan peraturanini. 20

Amanat Beijing Rules yang merupakan kebijakan PBB untuk

melindungi anak yang diperiksa dalam sistem peradilan anak di Indonesia

harus terus diperhatikan, mengingat Indonesia telah memiliki perangkat

hukum positif tentang perlindungan anak yang melakukan tindak pidana yaitu

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mardjono Reksodiputro menyatakan, bahwa sistem peradilan pidana

merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah

kejahatan, bertujuan untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-

batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan

masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku

kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana.

Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku

mengulangi kejahatannya.

Suatu kenyataan bahwa sistem peradilan pidana menjadi perangkat

hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat.

Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan

kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana

diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi. Namun

disadari penyelesaian pelaku tindak pidana menghadapi masalah dalam

20

United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly Resolutions 40/30 tanggal 29-11-1985.


15/399

15

prosesnya. Di samping pelaku tindak pidana orang dewasa, ternyata banyak

anak dan remaja yang melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah,

anak dan remaja Indonesia masih memiliki hari depan, sehingga terhadap

anak dan remaja yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan

perlindungan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, serta Konvensi-konvensi Internasional terkait.

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan

pidana yang merupakan bagian dan peradilan umum 21 mulai dan penyidikan,

penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Peradilan Pidana Anak

merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. 22

Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas

Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu

sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice

Sistem), yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga

diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami

benturan dengan hukum.

Mengenai Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.:

a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu

sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita

21 Berdasarkan Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilanterdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha

Negara.22

Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum).


16/399

16

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai

ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

rangka menjamin peitumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan

sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan

terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut

kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan

memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan

pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Dalam Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

ditentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam Hukum

Acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain. Dalam hal ini perundang-

undangan yang menyangkut PeradilanPidana Anak, antara lain adalah:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor

8 Tahun 1981 tentang b Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang b Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP,

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 06-UM. 0l Tahun 1983 tentang

Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang, Surat Edaran Mahkamah


17/399

17

Agung No. 6 Tahun1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak, b Undang-undang

Hukum Pidana Khusus seperti: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak, dimana secara substansinya semua undang-undang tersebut mengatur

hak-hak anak yang berupa : hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak

kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi,

berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan,

pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga

Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik

khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan

selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip

perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak

tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai

kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak

hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur

dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang

kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta

masyarakatnya. 23 Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan

sebagaimana mestinya. ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan anak

23 Sri Widoyati Wiratmo Soekito. Anak dan wanita dalam Hukum . Jakarta. LP3S. 1983, hlm.71.


18/399

18

penyidik masih memakai pakaian dinas, pemeriksaan perkara dilakukan

terbuka untuk umum. Adanya Anak Nakal yang dipidana penjara seumur

hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun, 14 (empat belas) tahun, 10

(sepuluh) tahun. 24

Hal inilah yang menjadi pendorong untuk melakukan penelitian

denganjudul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN

ANAK DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DI INDONESIA. Penelitian ini mengungkapkan keberadaan UU No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam kaitannya dengan perlindungan

hukum terhadap anak di Indonesia, penerapannya dalam menangani kasus-

kasus kenakalan anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengandilan,

pemasyarakatan, mengetahui hambatan-hambatan dan usaha

penanggulangannya, serta memaparkan tentang pembaruan sistem peradilan

pidana anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Menurut pengetahuan penulis penelitian terhadap perlindungan anak

dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam program studi doktor

ilmu hukum telah dilakukan oleh beberapa penulis dengan sudut pandang dan

kekhasan masing-masing penulis, misalnya yang ditulis oleh Nandang

Sambas dengan judul Kebijakan Formulasi sistem Pemidanaan Terhadap

Anak Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pidana Anak di Indonesia. Disertasi

tersebut menitikberatkan pada hukum pidana materil anak dengan fokus

24 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), Monitoring Kasus Anak , Medan: 1998, hlm 9.


19/399

19

kajian kebijakan formulasi sistem pemidanaan. Kemudian disertasi yang

ditulis oleh Maidin Gultom dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap

Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. disertasi tersebut

menitikberatkan pada sistem peradilan pidana anak menurut hukum positif.

Disertasi ini mengambil sudut pandang Kebijakan Formulasi

Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Serta Kebijakan Aplikasi

Perlindungan Anak Dalam Rangka Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak

Di Indonesia. Oleh karena itu originalitas atau kekhasan yang menjadi fokus

kajian adalah Perlindungan anak dalam sistem peradilan anak dalam hukum

positif ( ius costitutum ) dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana

anak yang sebaiknya ( ius constituendum ) sehingga penelitian ini bersifat

preskriptif. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi untuk

pengembangan sistim peradilan pidana anak di Indonesia.


20/399

20

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat di identifikasi

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di

Indonesia?

2. Bagaimanakah kebijakan aplikasi Undang-undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan uraian diatas, tujuan penelitian dapat dirumuskan secara

ringkas sebagai berikut :

1. Untuk mengatahui, mengkaji serta menganalisis bagaimana kebijakan

formulasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam

pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Untuk mengatahui, mengkaji serta menganalisis bagaimana kebijakan

aplikasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem

peradilan pidana anak di Indonesia.


21/399

21

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun

secara praktis. Kegunaan teoritis, diharapkan bermanfaat bagi pengembangan

kajian akademik tentang pentingnya penanganan terhadap anak, khususnya

anak yang terlibat dalam perkara pidana dan juga sebagai kontribusi kepada

pemegang kebijakan untuk penyempurnaan kebijakan formulasi dalam sistem

peradilan pidana anak.

Kegunaan Praktis , diharapkan dapat memberikan masukan kepada

berbagai pihak, baik para praktisi/aparat penegak hukum yang secara

langsung maupun tidak langsung menangani masalah anak berhadapan

dengan hukum.

E. Kerangka Pikir

Permasalahan utama dalam penelitian ini terfokus pada kebijakan

kriminal perlindungan anak dalam pembaruan sistim peradilan pidana anak

di Indonesia , yaitu usaha-usaha yang memungkinkan dalam menangani anak

yang berhadapan dengan hukum yang secara khusus menyangkut sistem

peradilan yang dapat memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak.

Kebijakan itu sendiri diartikan sebagai suatu keputusan yang

menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai

suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. 25 Dihubungkan dengan

25

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang CV. Ananta, 1994, hlm. 63.


22/399

22

penelitian tentang kebijakan kriminal perlindungan anak dalam

pembaruansistim peradilan pidana anak di Indonesia , lebih menitik beratkan

kepada kajian mengenai kebijakan kriminal melalui tahap kebijakan

legislatif/formulasi dan aplikasi tentang sistem peradilan. Hal ini karena

ditinjau dari segi penegakkan hukum, tahap kebijakan formulasi dan aplikasi

merupakan tahap yang tidak dapat dipisahkan, dimana tahap kebijakan

formulasi merupakan tahap awal dan sekaligus sumber landasan dari proses

penegakkan hukum selanjutnya, yaitu tahap aplikasi. Kebijakan formulasi

sendiri diartikan sebagai suatu perencanaan atau program dari pembuat

undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi

problem tertentu, dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu

yang telah direncanakan atau diprogramkan. Sedangkan kebijakan aplikasi

merupakan tahap lanjutan dari tahap formulasi, yang menyangkut kebijakan

terapan dari hal-hal yang diamanatkan dan diatur oleh kebijakan formulasi.

Teori utama (grand theory) yang digunakan sebagai landasan untuk

menjawab pokok permasalahan dalam penelitian adalah teori tentang Negara

Hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi

terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Menurut Aristoteles

yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan

fikiran yang adil, sedangkan penguasa hanyalah pemegang hukum dan

keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik atau tidaknya

suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah


23/399

23

sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintah negara. Oleh karena itu,

yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik,

karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga

negaranya.

Dalam ajaran Islam seruan untuk menegakkan negara hukum

ditegaskan sebagaimana firman Allah S. W. T. :

“sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan berbagai amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan memerintahkankalian – jika kalian menetapkan hukum di antara manusia – membuatketetapan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yangsebaik-baiknya kepada kalian.Sesungguhnya Allah Maha Mendengar danMaha Melihat”.Q.S., An -Nisa, 4: 58.

Seruan dalam ayat ini mengandung perintah untuk menyampaikan

berbagai amanat kepada kalangan yang berhak. Ketentuan ini bersifat umum

menyangkut seluruh amanat. Oleh karena itu, agama adalah amanat; syariat

adalah amanat; kekuasaan (bernegara) yang berdasarkan pada hukum pun

adalah amanat26

.

Ibnu Jarir ath-Thabari, telah menukil sejumlah riwayat yang

menegaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan para penguasa

(wulat al-umur ). Beliau, antara lain, menuturkan riwayat yang bersumber dari

26

Manna Khalil Al-Qaththan, Wujud Tathbiq Asy- syari‟ah, Tahun dan Penerbit tidak diketahui.hlm, 301.


24/399

24

Mush‟ab ibn Sa‟ad. Disebutkan bahwa ia telah menyatakan bahwa Sayyidina

„Ali r.a., an tara lain, berkata :

“seorang imam ( khalifah ) wajib menjalankan hukum yang telah Allahturunkan dan menunaikan amanat. Jika dia mengerjakan hal ini, maka rakyatwajib mendengar dan menaatinya, sekaligus memenuhi seruannya jikamereka diseru.”

Dalil lain dari Al- Qur‟an yaitu :

“wahai orang -orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dantaatlah kalian kepada Rasul-Nya serta ulil amri di antara kalian. Jika kalian

berbeda pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut

kepada Allah (Al- Qur‟an) dan Rasul -Nya (As-sunnah), jika kalian memang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Sikap demikian adalah lebih utamadan lebih baik akibatnya.” Q. S. An -Nisa 4: 59.

Ibnu Jarir Ath-Thabari menyatakan pendapat yang paling tepat

mengenai makna ayat di atas adalah pendapat yang menyatakan bahwa Ulil

Amri adalah para pemimpin ( umara ) dan para penguasa ( wulat ). Mereka

wajib ditaati di dalam perkara yang mengadung unsur ketaatan kepada Allah

dan kemaslahatan bagi kaum muslim.

Kedua ayat di atas mengadung pilar-pilar negara, yaitu :

1. Pemerintah atau kepala negara ( Ulil Amri) .

2. Masyarakat ( Umat )

3. Hukum (juga termasuk di dalamnya Undang-Undang dan

peraturan-peraturan).


25/399

25

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi

masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan

atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. 27 Hak-hak setiap individu pun

harus dijunjung tinggi.

Bicara tentang hak anak dalam Islam, pertama sekali secara umum

dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai dharuriyatu khamsin (hak asasi

dalam Islam). Hak itu adalah lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak

setiap orang: 28

1. Pemeliharaan atas hak beragama ( hifdzud dien );

2. Pemeliharaan atas Jiwa ( hifdzun nafs ).

3. Pemeliharaan atas Akal ( hifdzul aql );

4. Pemeliharaan atas Harta ( hifdzul mal );

5. pemeliharaan atas keturunan/nasab ( hifdzun nasl ) dan Kehormatan

(hifdzul „ird ).

Jika merinci hak-hak anak yang diperolehnya dari orangtua atau otoritas

lain (dalam hal ini negara) yang menggantikan orangtua, maka akan dapati

bahwa hak-hak tersebut merupakan penjabaran dari Dharuriyatu Khamsin

tadi. Misalnya hak anak untuk mendapatkan nama dan keturunan nasab maka

itu ada dalam pemeliharaan atas nasab dan kehormatan, hak untuk

mendapatkan pendidikan yang layak, dapat dimasukkan ke dalam

27 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo,Op .Cit ., hlm. 2.28

Imam Rusly, Nasab Dan Urgensinya Dalam Islam, http://imamrusly.wordpress.com/ 2012/04/20/nasab-dan-urgensinya-dalam-islam/ diakses 11 Juni 2013.

http://imamrusly.wordpress.com/http://imamrusly.wordpress.com/http://imamrusly.wordpress.com/


26/399

26

pemeliharaan atas agama (mendapatkan pendidikan akhlaqul karimah ) dan

pemeliharaan atas akal, dan seterusnya. Sebagaimana ketahui, kehormatan

seseorang seringkali dikaitkan dengan keturunan siapakah dia. Dan jika

seorang anak dikenal sebagai anak tak berbapak, maka hampir pasti ia akan

mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak karena

ketidak jelasan status keturunan. Demi menjaga hal tersebut, Islam melarang

seseorang menghapus nasab/nama keturunan dari ayah kandungnya. Selain

masalah psikologis dan perkembangan kepribadian anak, masalah nasab atau

keturunan juga berkaitan dengan muharramat yaitu aturan tentang wanita-

wanita yang haram dinikahi (dianggap incest/menikah seketurunan). 29

Dari Abu Dzar al-Ghifari, Rasulullah saw bersabda :

“Tidaklah seorang yang mengaku bernasab kepada lelaki yang bukan

ayahnya, sedangkan ia mengetahuinya maka ia adalah seorang kafir. Dan

siapa yang mengaku bernasab kepada suatu kaum yang bukan kaumnya,

maka ber siaplah untuk mengambil tempat duduknya di neraka”.

Berkaitan dengan penegakan hukum B. Arief Sidharta mengatakan

bahwa upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita hukum yang dianut

dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan

hukum positif, lembaga hukum, dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan

dan warga masyarakat). 30

29

Ibid.30 B. Arief Sidharta. Op.Cit ., hlm. 180.


27/399

27

Hukum pidana di satu pihak bermaksud melindungi

kepentingan/bendahukum dan HAM dengan merumuskan norma-norma

perbuatan yang terlarang, namun di pihak lain hukum pidana menyerang

kepentingan hukum/hak asasi seseorang dengan mengenakan sanksi

(pidana/tindakan) kepada sipelanggar norma. Sifat paradoksal dari hukum

pidana ini sering digambarkan dengan ungkapan yang sangat terkenal Rechts

guterschut durch Rechtsguterverletzung (perlindungan benda hukum melalui

penyerangan benda hukum). Sering dikatakan bahwa ada sesuatu yang

menyedihkan “ tragic ” dalam hukum pidana, sehingga hukum pidana sering

dinyatakan pula sebagai “pedang bermata dua”. 31

Perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum

merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila yaitu sila Keadilan

Sosial. Kedudukan seorang warga negara di dalam hukum di Indonesia

merupakan republik yang demokratik berlainan sekali dengan negara yang

berdasar supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan

( feodal ) atau negara kapitalis. Agar hukum berkembang dan dapat

berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu

dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum yang secara umum

dianut umat manusia atau asas hukum yang universal. 32 Asas-asas yang

merupakan pencerminan dan tekad dan asosiasi sebagai bangsa yang

mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan bangsa Indonesia terkandung

31 Idem., hlm. 17-18.32 Moctar Kusumaatmadja. Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di

Masa Kini dan di Masa Akan Datang , dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar, hlm. 3- 5.


28/399

28

dalam UUD 1945 dan mukadimahnya yang merupakan pencerminan dari

falsafah Pancasila. Asas persatuan dan kesatuan dan kebangsaan yang

mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional

yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dalam hal yang sama Sudargo Gautama mengatakan:

“Dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan Negara

terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-

wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.

Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai rule of law .33

Hukum mempunyai komponen-komponen yaitu 34 :

a. Komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifatrelatif konstan;

b. Komponen spiritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensidinamis;

c. Komponen struktural, lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan,hukum dan undang-undang yang dirumuskannya berlainan di ataskaidah yang sama;

d. komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyaisifat menyelaraskan diri dengan lingkungan.

Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni disatu sisi berusaha

mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana

agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di

sisi lain adalah untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak

bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana.

33 Sudargo Gautama. Pengertian Negara Hukum . Bandung: Alumni, 1983, hlm. 35 34

Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia,1986, hlm. 138-139


29/399

29

Maka dalam hal penanggulangan masalah tindak pidana anak, negara

menjamin hak-hak anak yang melakukan tindak pidana melalui proses yang

tersistematis dalam sistem peradilan pidana anak yang menjunjung tinggi

hak-hak anak, diantaranya hak privasi anak, hak pelayanan hukum, hak

special policy, hak penahanan terpisah, dan hak partisipasi orang tua.

Dalam QS al-Hujurat [49]: 10 disebutkan juga :

َ ِ

َ

ن

ْ

ُو

ِ

ْؤ

ْ ة ا

َ

ْخو

ِ

ا ْ

و

ُ

ح

ِ ْ

فََصَ

يْن

َ

بْ

يْكُم

َ

ا َخَوْ

تقُو ا

َ

وَ

ْ

كُم

َ

َعَ

ن

ْ

و

ُ َ

ح

ْ

تُر

Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Karena itu,

damaikanlah kedua saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah

supaya kalian mendapatkan rahmat. (QS al-Hujurat [49]: 10).

Sebagai Middle Range Theory , digunakan teori kebijakan hukum

pidana ( penal policy/strafrechts politiek ). Penal policy adalah suatu ilmu

sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan

peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi

pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, serta kepada para

pelaksana putusan pengadilan. 35

Kebijakan hukum pidana tersebut juga dengan “politik hukum pidana”,

yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan

keadaan dan situasi pada suatu saat. 36 Politik hukum pidana diartikan pula

sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk

35

Barda Nawawi Arief, kebijakan Hukum Pidana (penal policy), tanpa tahun dan penerbit.36 Sudarto, Kapita Sekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.


30/399

30

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat

dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 37

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang

baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan

kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pergantian

kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Kebijakan/politik criminal dalam praktiknya di masyarakat dapat

dilakukan lewat kebijakan dengan menggunakan sarana hukum pidana

(sarana penal), dan yang tidak menggunakan sarana hukum pidana (non

penal). Kebijakan penal dalam kontek penanggulangan delinkuensi anak

dalam masyarakat terwujud lewat perangkat norma hukum pidana yang

menyangkut delinkuensi anak yang berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan. Perangkat norma-norma hukum tersebut dapat diklasifikasikan

menjadi norma-norma hukum yang sekarang berlaku dalam masyarakat ( ius

constitutum ) dan norma hukum pidana yang dicita-citakan/yang diharapkan

(ius constituendum ). Kajian terhadap berlakunya hukum pidana dalam

masyarakat dilakukan lewat pemahaman terhadap hukum pidana yang secara

operasional ditetapkan dalam masyarakat ( ius operatum ). Pemahaman

kebijakan penal dalam bentuk hukum pidana yang sedang berlaku dapat

dilakukan dengan melakukan kajian terhadap ketentuan hukum pidana anak

yang sedang berlaku. Kajian ini dilengkapi dengan peninjauan terhadap

37 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.


31/399

31

penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga yang

terkait dalam masyarakat.

Serta keseluruhan kebijakan penanggulangan delinkuensi anak pada

hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan anak dalam

upaya mencapai kesejahteraan anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

tujuan utama dari politik criminal delinkuensi anak adalah perlindungan anak

untuk mencapai kesejahteraan anak. Dapat dikatakan pula bahwa politik

kriminal delinkuensi anak pada hakikatnya merupakan bagian integral dari

politik sosial, yaitu upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial anak.

Sebagai Teori Terapan ( Applied Theory ), digunakan teori Sistem

Peradilan Pidana ( criminal justice sistem ). Sistem peradilan pada hakikatnya

identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada

hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik

dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman” pada

dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila

difokuskan dalam bidan hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “sistem

peradilan pidana” (dikenal dengan istilah SPP atau criminal justice

sistem/CJS ) pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana”

(SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan

kehakiman di bidang hukum pidana” (SKK -HP). 38

Sistem Peradilan Pidana untuk pertamakali diperkenalkan oleh pakar

hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice sistem di Amerika Serikat

38

Barda Nawawi Arief, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukumdi Indonesia”, edisi keempat , Komisi Judisial, Jakarta, 2009, hlm. 2.


32/399

32

sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak

hukum dan institusi penegak hukum. Frank Ramington adalah orang pertama

di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan

pidana melalui pendekatan sistem ( sistem approach ). Menurut Ramington,

Criminal Justice Sistem dapat diartikan sebagai pemekaian pendekatan sistem

terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana

sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-

undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social, pengertian

sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang

dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil

tertentu dengan segala keterbatasannya. 39

Menurut Mardjono Reksodipoetra, Sistem Peradilan Pidana adalah

Sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. bertitik tolak dari

definisi tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam

sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

kemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu

Integrated criminal justice sistem.40

Menurut Romli Atmasasmita pengertian sistem peradilan pidana dapat

dilihat dari sudut pendekatan normatif, administratif dan sosial. Ketiga bentuk

pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan salah

39 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Putra Bardin, Jakarta, 1996, hlm,33.

40

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm.35.


33/399

33

satu antara lain. Bahkan lebih jauh bentuk pendekatan tersebut saling

mempengaruhi dalam bentuk tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi

kejahatan. 41 Dimana pendekatan normatif memandang keempat aparatur

penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan perundang-undangan yang

berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak

terpisah dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif

memandang keempat penegak hukum sebagai suatu organisasi manejemen

yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal

maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku

dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat

secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak

berhasilan dari empat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan

tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial. 42

Dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana, diperlukan usaha

khusus oleh negara. Yaitu menggunakan pendekatan sistem terhadap

mekanisme administratif peradilan pidana khusus untuk anak. Dimana setiap

anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus

diperlakukan secara manusiawi, diantaranya dengan mengedepankan

perlindungan terhadap hak-hak anak. Yaitu nondiskriminasi; kepentingan

41

Ibid. 42 Idem., hlm. 39.


34/399

34

terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan

perkembangannya; penghargaan terhadap pendapat anak; tidak dijadikan

sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi; tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup; tidak

dirampas kebebasannya secara melawan hukum; penangkapan, penahanan

atau pidana penjara dilakukan sebagai upaya terakhir; memperoleh bantuan

hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum

yang berlaku; dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang

objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

(perlindungan hak privasi anak). 43

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis . Sifat penelitian

deskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk mencari data seteliti

mungkin dan lengkap tentang karakteristik suatu keadaan atau

gejala-gejala yang dapat membantu mengkaji teori lama untuk

membangun teori baru mengenai kebijakan perlindungan anak

khususnya dalam sistem peradilan pidana. Bersifat deskriftif

bertujuan untuk membuat deskrifsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

43

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (pengembangan konsep diversi dan restoratif justice), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 10.


35/399

35

hubungan antar fenomena sistem peradilan, khususnya sistem

peradilan anak.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang

sepenuhnya mempergunakan data sekunder. 44 Penelitian hukum

yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-

teoritis dan analisis normatif-kualitatif. 45

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi lapangan ( Field

Research) dan studi kepustakaan ( Library Research ) Teknik ini

dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 46

4. Teknik Analisis Data

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan

data sekunder, dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif

analisis, penerapan pola penelitian dapat lebih bebas, karena

penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi.

Atas dasar hal itu, maka analisis data yang diterapkan dalam

penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis

kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif, logika yang

bertolak dari “ umum ke khusus .“

44 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Pers, 1984, hlm. 10.45

J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 3.46 Kartini Kartono, Pengantar Metedologi Riset Sosial , Bandung, Mandar Maju, 1990. hlm. 207.


36/399

36

BAB II

NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,

DAN KEADILAN

A. Negara Hukum

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum

klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern. 47 Negara

hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit,

yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang

kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula

pengertian keadilan di dalamnya. Wolfgang Friedman dalam bukunya Law in

a Changing Society membedakan antara rule of law dalam arti formil yaitu

dalam arti organized public power , dan rule of law dalam arti materiel yaitu

the rule of just law. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa

dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud

secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu

sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula

dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara

kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya

pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan

terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Friedman juga

mengembangkan istilah the rule of just law untuk memastikan bahwa dalam

47 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.


37/399


38/399

38

Dalam perkembangan tatanan negara hukum, negara ikut terlibat secara

aktif dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka

menciptakan kesejahteraan masyarakat. 51

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal,

tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat

tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Istilah negara

hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari dari lima konsep, yaitu

konsep negara hukum menurut Al Qur‟an dan Sunnah yang diistilahkannya

dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental

yang disebut rechtstaat, konsep rule of law , konsep socialist legality serta

konsep negara hukum Pancasila. 52

Oemar Seno Adjie menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu

rechtstaat dan rule of law , socialist legality dan negara hukum Pancasila.

Menurut Seno Adjie antara rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang

sama. Menurut Seno Adjie, konsep rule of law hanya pengembangan semata

dari konsep rechtstaats. Sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist

legality mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, dimana

rechtstaats d an rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental

dan Amerika Serikat sedangkan socialist legality berkembang di negara-

negara komunis dan sosialis. Namun ketiga konsep itu lahir dari akar yang

51 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , Bandung: Alumni,2003,hlm.51.

52 Azhary Tahir, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum

Islam , Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Edisi Kedua, Jakarta :Kencana, 2003,hlm.83.


39/399

39

sama, yaitu manusia sebagai titik sentral ( antropocentric) yang menempatkan

rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi

sumber nilai. 53

Dari sisi waktu ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis dan

tidak statis. Tamanaha mengemukakan dua versi negara hukum yang

berkembang yaitu versi formal dan versi substantif yang masing-masing

tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal

dimulai dengan konsep rule by law dimana hukum dimaknai sebagai

instrument tindakan pemerintah. Kemudian berkembang dalam bentuk formal

legality, dimana konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas,

prospektif dan pasti. Sedangkan perkembangan terakhir dari konsep negara

hukum versi formal adalah democracy andlegality , dimana kesepakatanlah

yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan versi substantif

konsep negara hukum berkembang dari individual rights, dimana privacy dan

otonomi individu serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok.

Kemudian berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau

keadilan ( dignity of man) serta berkembang menjadi konsep social welfare

yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan serta

kelangsungan komunitas. 54Menurut Tamanaha konsepsi formal dari negara

hukum ditujukan pada cara dimana hukum diumumkan (oleh yang

berwenang), kejelasan norma dan dimensi temporal dari pengundangan

norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan kepada

53 Oemar Seno Adjie, Peradilan Bebas, Negara Hukum , Jakarta : Erlangga , 1980. hlm.34.54

Tamanaha, Brian Z, On The Rule of Law, History, Politics, Theory , Cambridge University Press,Edisi Keempat, 2006,hlm.91-100.


40/399

40

penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri, dan tidak

berkaitan dengan apakah hukum itu hukum yang baik atau jelek. Konsepsi

substantif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui

atribut formal yang disebut di atas. Hak-hak dasar atau derivasinya adalah

menjadi dasarnya konsep negara hukum substantif. Konsep tersebut dijadikan

sebagai fondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum

yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk

yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada

kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya sementara konsep

substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah

perubahan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Semula istilah negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang

menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum ( rechtstaats ),

tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( machtstaat ). Persoalannya apakah yang

dimaksud dengan rechtstaat dalam konsepsi UUD 1945 dan bagaimana

impelementasinya dalam kehidupan negara. Dari landasan pemikiran itulah

yang melahirkan konsep negara hukum Barat seperti yang dikemukakan oleh

Julius Stahl seperti dikutip Jimly Asshiddiqie, yang mengemukakan empat

elemen penting dari negara hukum yang diistilahkannya dengan rechtstaat,

yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintahan


41/399

41

negara, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang serta

peradilan tata usaha negara.55

A.V. Dicey yang dianggap sebagai teoretisi pertama yang

mengembang-kan istilah rule of law dalam tradisi hukum Anglo-Amerika,

rule of law mengandung tiga elemen penting yang secara ringkas dapat

dikemukakan, yaitu absolute supremacy of law , equality before the law dan

due process of law , dimana ketiga konsep ini sangat terkait dengan kebebasan

individu dan hak-hak asasi manusia. 56 Kesemua konsep negara hukum Barat

tersebut bermuara pada perlindungan atas hak-hak dan kebebasan individu

yang dapat diringkas dalam istilah dignity of man dan pembatasan kekuasan

serta tindakan negara untuk menghormati hak-hak individu yang harus

diperlakukan sama. Karena itulah harus ada pemisahan kekuasaan negara

untuk menghindari absolutisme satu cabang kekuasaan terhadap cabang

kekuasaan lainnya serta perlunya lembaga peradilan yang independen untuk

mengawasi dan jaminan dihormatinya aturan-aturan hukum yang berlaku,

yang dalam praktik negara-negara Eropa Kontinental memerlukan peradilan

administrasi negara untuk mengawasi tindakan pemerintah agar tetap sesuai

dan konsisten dengan ketentuan hukum. Pandangan negara hukum barat

didasari oleh semangat pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak

individu.

55 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Sekretariat JenderalMahkamah Konstitusi RI, 2006,hlm.152.

56

A.V.Dicey, Introduction to the Study of the Law and the Constitution , Ninth Edition,London :MacMilland and CO, 1952,hlm.202-203.


42/399

42

Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum modern

Jimly Asshiddieqie sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok

negara hukum ( rechtstaat) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu

sumpremasi hukum ( supremacy of law ), persamaan dalam hukum ( equality

before the law ), asas legalitas ( due process of law ), pembatasan kekuasaan,

organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak,

peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi

manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan

negara serta transparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu

merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara

hukum modern dalam arti yang sebenarnya. 57 Negara hukum Indonesia yang

dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar

belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal

di barat walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam

Penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal di

barat. Jika membaca dan memahami apa yang dibayangkan oleh Soepomo

ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep rechtstaat ,

karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat.58

57 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Op. Cit ., hlm.151-162.58 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , Jakarta: Penerbit Buku Kompas,

2006,hlm.48.Selanjutnya dikatakan bahwa negara hukum adalah konsep modern yang tidaktumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang impor”. Negara hukum adalah

bangunan yang “dipaksakan dari luar”. Lebih lanjut menurut Satjipt o, proses menjadi negarahukum bukan menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa di masa lalu seperti terjadi diEropa.Akan tetapi apa yang dikehendaki oleh keseluruhan jiwa yang tertuang dalamPembukaan dan Pasal -Pasal UUD 1945, demikian juga rumusan terakhir negara hukum dalam

UUD 1945 setelah perubahan adalah suatu yang berbeda dengan konsep negara hukum Baratdalam arti rechtstaat maupun rule of law.


43/399

43

Karena terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini

rechtstaat maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen rechtstaat maupun

rule of law menjadi bagian dari prinsip-prinsip negara Indonesia. Bahkan

secara tegas rumusan penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum ( rechtstaat ) bukan negara

yang berdasar atas kekuasaan belaka ( machtstaa t). Rumusan Penjelasan UUD

mencerminkan bahwa UUD 1945 menghendaki pembatasan kekuasaan

negara oleh hukum. Untuk mendapatkan pemahaman utuh terhadap negara

hukum Pancasila harus dilihat dan diselami ke dalam proses dan latar

belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan

kehendak lahirnya negara Indonesia serta sebagai dasar filosofis dan tujuan

negara. Dari kajian dan pemahaman itu, akan sampai pada suatu kesimpulan

bahwa konsep negara hukum Pancasila disamping memiliki kesamaan tetapi

juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Barat baik rechtstaa t,

rule of law maupun socialist legality . Seperti disimpulkan oleh Oemar Seno

Adji, antara konsep negara hukum Barat dengan negara hukum Pancasila

memiliki similarity dan divergency . Jika konsep negara hukum dalam

pengertian rechtstaat dan rule of law berpangkal pada dignity of man yaitu

liberalisme, kebebasan dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip

pemisahan antara agama dan negara ( sekularisme ), maka latar belakang

lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk

bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang

bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya


44/399

44

kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip Ketuhanan adalah elemen paling utama

dari elemen negara hukum Indonesia. Unsur-unsur negara hukum Indonesia

sebagai sebuah konsep seperti telah diuraikan di atas adalah nilai yang dipetik

dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum

negara Indonesia. Dengan demikian posisi Pembukaan ini menjadi sumber

hukum yang tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Perubahan UUD 1945

(dalam Perubahan Keempat) mempertegas perbedaan posisi dan kedudukan

antara Pembukaan dengan Pasal -Pasal UUD 1945.

Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menegaskan bahwa UUD 1945

terdiri dari Pembukaan dan Pasal -Pasal. Hanya Pasal -Pasal saja yang dapat

menjadi objek perubahan sedangkan Pembukaan tidak dapat menjadi objek

perubahan. Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai abstraksi yang sangat tinggi

sehingga hanya dapat menimba elemen-elemen yang sangat mendasar bagi

arah pembangunan negara hukum Indonesia. Nilai yang terkandung dalam

pembukaan itulah yang menjadi kaedah penuntun bagi penyusunan Pasal-

Pasal UUD 1945 sehingga tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi

dasar falsafah dan cita negara Indonesia. Dalam tingkat implementatif,

bagaimana kongkritnya negara hukum Indonesia dalam kehidupan bernegara

harus dilihat pada Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar. Kaedah-kaedah yang

terkandung dalam Pasal-Pasal UUD yang menjadi kaedah penuntun bagi

pelaksanaan pemerintahan negara yang lebih operasional. Konsistensi

melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itulah yang dikenal dengan


45/399

45

prinsip konstitusionalisme. Karena itu, jika konsep negara hukum bersifat

abstrak maka konsep konstitusionalisme menjadi lebih nyata dan jelas.

Konstitusionalisme merupakan faham pembatasan kekuasaan negara

dalam tingkat yang lebih nyata dan operasional. Pasal undang-undang dasar

mengatur lebih jelas mengenai jaminan untuk tidak terjadinya monopoli satu

lembaga kekuasaan negara atas lembaga kekuasaan negara yang lainnya,

kewenangan masing masing lembaga negara, mekanisme pengisian jabatan-

jabatan bagi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara serta hubngan

antara negara dengan warga negara yang mengandung jaminan kebebasan

dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Konstitusi

dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan

kekuasaan organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga yang

satu dengan yang lain serta mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-

lembaga negara dengan warga negara. 59

Pada tingkat implementasi pelaksanaan kekuasaan negara baik dalam

pembentukan undang-undang, pengujian undang-undang maupun

pelaksanaan wewenang lembaga-lembaga negara dengan dasar prinsip

konstitusionalisme harus selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan UUD.

Karena Pasal-Pasal UUD tidak mungkin mengatur segala hal mengenai

kehidupan negara yang sangat dinamis, maka pelaksanaan dan penafsiran

UUD dalam tingkat implementatif harus dilihat pada kerangka dasar konsep

dan elemen-elemen negara hukum Indonesia yang terkandung pada

59 Jimly Asshiddiqie , Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,Op. Cit., ,hlm. 144.


46/399

46

Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila. Sehingga

Pasal -Pasal UUD 1945 menjadi lebih hidup dan dinamis.

Pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi memiliki

ruang penafsiran yang luas terhadap Pasal -Pasal UUD 1945 dalam frame

prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan

UUD 1945. Kecermatan dalam pembentukan hukum baik yang dilakukan

oleh pembentuk undang-undang yang terdiri dari DPR dan Presiden maupun

Mahkamah Konstitusi dalam makna legislasi negatif seperti istilah Jimly

Asshiddiqie dilakukan melalui proses yang panjang dan berliku. Pada

praktiknya pembentukan hukum, paling tidak melibatkan proses dan sangat

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan UUD 1945.

2. Situasi dan kekuatan politik berpengaruh pada saat undang-undang

itu dibuat.

3. Pandangan dan masukan dari masyarakat.

4. Perkembangan internasional dan perbandingan dengan negara lain.

5. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu, serta.

6.

Cara pandang para pembentuk undang-undang terhadap dasar dan

falsafah negara.

7. Pengaruh teori dan akademisi.

Titik rawan dari pembentukan hukum agar sejalan dengan prinsip-

prinsip negara hukum Indonesia adalah pada pengaruh dan perkembangan

ketentuan dari negara lain serta pandangan akademisi yang sangat


47/399

47

dipengaruhi oleh kerangka teori yang hanya bersumber dari negara lain.

Pengaruh itu dapat diperoleh dari studi banding ke negara lain maupun

pandangan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri. Pernyataan ini

tidak dimaksudkan sebagai keengganan untuk menyesuaikan diri dengan

perkembangan negara-negara lain atau perkembangan internasional atau teori

yang berkembang dari luar, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai kehati-

hatian dan kecermatan agar hukum yang dibuat sesuai dengan kondisi

Indonesia dan cita negara hukum Indonesia. Karena itu alat ukur dan

verifikasi terakhir atas seluruh pembentukan hukum harus dilihat dalam

kerangka elemen prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang terkandung

dalam Pembukaan disamping Pasal -Pasal UUD 1945.

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan

sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping

memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam

rechtstaat maupun rule of law , juga memiliki elemen-elemen yang spesifik

yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara

hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai

yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya

mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah

dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial,

kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan

negara kesatuan Indonesia. Pembentukan hukum baik oleh pembentuk


48/399

48

undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan

keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai

standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang. 60

Konsep negara hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dalam

masyarakat, di mana hukum dalam kehidupan bernegara yang demokratis

adalah ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan interaksi

antara mereka. Kehidupan masyarakat modern, pembentukan peraturan

perundang-undangan dilakukan oleh rakyat dengan sistem perwakilan di

lembaga legislatif, karena itu rakyat menempatkan posisi sangat penting

sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang demokratis melalui

wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan turut menentukan proses

pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai suatu upaya perlindungan

hak-hak rakyat. 61

Terlepas dari kebutuhan perlindungan kepentingan warga negara

melalui peraturan perundang-undangan, Plato memberikan rambu-rambu

ketidak-sempurnaan hukum, dimana Plato telah memprediksi kemungkinan

munculnya praktik penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan suatu

undang-undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia atau

bertentangan dengan rasa keadilan. 62 Persamaan di muka hukum ( equality

before the law), yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal. 63

60 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif ,Jakarta : Penerbit Buku Kompas, Op.Cit ., hlm53.

61 A.Muhammad Asrun, Op.Cit ., hlm.4062 Karen G.Turner, et.al.(eds), The limits of the Rule of Law in China , Seattle:University of

Washington Press, 2000,.hlm.563 Muhammad Tahir Ashary, Op.Cit., hlm.73.


49/399


50/399

50

perintah yang di tujukan kepada segenap subjek hukum, maka sistem hukum

bagi dia adalah kumpulan peraturan.66

H.L.A. Hart juga melihat hukum merupakan suatu sistem yang memuat

sekumpulan peraturan ,dimana satu peraturan dengan peraturan lainnya

berhubungan dalam suatu hierarki dan memiliki struktur yang kompleks. 67

Hans Kelsen memahami lebih jauh pengertian undang-undang sebagai suatu

perintah yang lebih khusus, karena perintah merupakan manifestasi kehendak

pribadi .68 Kelsen memunculkan pengertian undang-undang tersebut dikaitkan

dengan suatu ororitas yang diberikan kepada individu pemberi perintah

tersebut. 69

Sejarah proses penegakan hukum juga mencatat peranan penting dari

instrument perjanjian atau konvensi internasional sebagai landasan hukum

bagi perlindungan hak asasi manusia. Piagam Magna Charta dicatat sebagai

piagam pertama bangsa-bangsa yang memberikan pengakuan terhadap hak

asasi manusia, di mana raja Inggris menjamin tidak merintang pelaksanaan

kebebasan manusia, kecuali melalui pertimbangan-pertimbangan hukum. 70

Jaminan terhadap kebebasan manusia dapat dilihat dalam konteks praktik

hukum, yaitu dalam rangka penegakan hukum. Karena itu, tidak ada

seorangpun yang dapat dihukum tanpa proses hukum ( due process of law ),

66 Joseph Raz, the Concept of a Legal Sistem , An Introduction to the Theory of a Legal Sistem ,Oxford Claredon Press, 1970,hlm.7.

67 John N.Adams dan Roger Brownsword, Understanding Law , London : Fortana Press,1992,hlm.3.

68 Hans Kelsen , General Theory of Law and State , terjemahan Anders Wedberg, New York:Russel and Russel, 1945,hlm.30-31.

69 Ibid.70

Francis A. Allen, the Habits of Legality ,Criminal Justice and Rule of Law , Oxford: UniversityPress 1996,hlm.3.


51/399


52/399

52

integralistik menganggap negara sebagai perwujudan umat Islam. Negara

konstitusional didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia dan kedaulatan

rakyat. Pada konsep terakhir ini, prosedur tertentu perlu di atur dalam

konstitusi agar ada jaminan partisipasi rakyat yang efektif di pemerintahan,

pembatasan kekuasaan pemerintah, dan pertanggung-jawaban pemerintah

terhadap rakyat. 75

Konsep negara hukum yang menganut paham “ rule of law ”, menurut Dicey

mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. HAM dijamin lewat Undang-undang,

2. persamaan di muka hukum ( equality before the law ),

3. supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan

tanpa aturan yang jelas.

Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung 4

(empat) unsur, yaitu:

1. adanya pengakuan HAM,

2. adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut,

3. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan ( wetmatigheid van

bestuur ),

4. adanya peradilan tata usaha negara. 76

Dalam hukum diatur rambu-rambu sebagai berikut:

1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain ( respects for the rightsand freedoms of others );

75

Idem, hlm.57.76 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,Yogyakarta, 1999, hlm.22.


53/399

53

2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum ( the generally accepted moral code ),

3. Menghormati ketertiban umum ( public order ),4. menghormati kesejahteraan umum ( general welfare );5. Menghormati keamanan umum ( public safety );6. Menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat ( national

and social security );7. Menghormati kesehatanumum ( public health );8. Menghindarkan penyalahgunaan hak ( abuse of right );9. Menghormati asas-asas demokrasi;10. Menghormati hukum positif.

Dalam hukum juga diatur asas-asas yang merupakan pembatas

pengaturan hak dan kewajiban warga negara, yang paling sedikit sebagai

berikut:

1. Asas legalitas;2. Asas negara hukum;3. Asas penghormatan terhadap martabat kemanusiaan;4. Asas bahwa segala pembatasan HAM merupakan perkecualian;5. Asas persamaan dan non diskriminasi;6. Asas non-retro aktivitas (peraturan tidak berlaku surut),7. Asas proporsionalitas. 77

Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka

kebijakan sosial ( social policies ), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan

sosial ( socialwelfare policies ). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi

untuk menjagaagar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan,

keselarasan dan keserasianantara kepentingan negara, kepentingan

masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu

pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum. Asas-asas hukum

mempunyai karakteristik antara lain :

77 Idem ., hlm. 62-63


54/399


55/399

55

k. Berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat

resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk

mengaturnya dalam hukum positif.

Secara teoritis, dibedakan adanya 3 (tiga) alasan berlakunya hukum:

1. Berlakunya secara yuridis, terdapat pandangan-pandangan sebagai

berikut:

a. Hans Kelsen dalam teorinya: The Pure Theory of Law mengatakan

bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila

penentuannya berdasarkan padakaidah yang lebih tinggi

tingkatannya (berdasar teori: Stufenbau das Rechts );

b. Zevenbergen dalam: Formele Encyclopaedie der Rechtswetenschap

menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan

yuridis apabila kaidah tersebut menurut cara-cara yang telah

ditetapkan;

c. Logemann dalam Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht

menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mengikat apabila

menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan

akibatnya.

2. Berlakunya secara sosiologis, yang berintikan pada efektivitas hukum.

Terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa :

a. Teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara

sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, dan hal itu


56/399

56

adalah terlepas dari masalah apakah masyarakat menerimanya atau

bahkan menolak;

b. Teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum

didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat;

3. Berlaku secara filososfis, artinya bahwa hukum tersebut sesuai dengan

cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 78

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik,

diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Peraturan hukum itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanyaketidakcocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-

bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalahketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukumyang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalammasyarakat, dan sebagainya;

2. Mentalitas

candra hayatul iman.pdf

Documents