Oleh: MAILIZA

Pengadilan Agama (Khusus Provinsi Aceh

disebut Mahkamah Syar’iyah)

merupakan lembaga yang

menyelesaikan perkara antara orang

yang beragama Islam di bidang

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,

wakaf, zis, dan ekonomi syariah (serta

ditambah jinayah untuk Mahkamah

Syar’iyah)

BUKAN. PENGADILAN AGAMA BERADA DI BAWAH

MAHKAMAH AGUNG (YUDIKATIF) SEDANGKAN KEMENAG (EKSEKUTIF)

YUDIKATIF

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN AGAMA

PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA

PENGADILAN MILITER

ASASNYA: PENGADILAN MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN, NAMUN

PERKARA CERAI DAPAT DIKABULKAN JIKA SUDAH MEMENUHI ALASAN PERCERAIAN DAN BISA DIBUKTIKAN

OLEH PIHAK YANG MENGAJUKAN

ALASAN PERCERAIAN DIATUR DALAM: PENJELASAN PASAL 39 UU 1/1974 PERKAWINAN

PASAL 19 PP 9/1975 PERKAWINAN PASAL 116 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman

yang lebih berat

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang tidak ada harapan rukun lagi

Suami Melanggar Taklik Talak

ISTRI BERHAK MENGAJUKAN REKONVENSI BERUPA

TUNTUTAN TERHADAP HAK-HAKNYA DAN HAK ANAK

AKIBAT DARI TERJADINYA PERCERAIAN, sbb:

Nafkah lampau (jika suami melalaikan nafkah ketika masih hidup bersama sampai mengurus perceraian)

Nafkah selama masa iddah (kecuali jika istri nusyuz - yang sedang tidak hamil)

Mut’ah (kecuali jika istri belum didukhuli)

Hadhanah (hak asuh anak)

Nafkah anak (jika anak ditetapkan di bawah hadhanah istri)

Harta Bersama

BAIK SUAMI ATAU ISTRI SAMA-SAMA MEMILIKI HAK TERHADAP

HARTA YANG DIDAPAT SELAMA PERKAWINAN, TERLEPAS SIAPA

YANG BEKERJA ATAU MEMPEROLEHNYA, SELAMA TIDAK

DIATUR LAIN DENGAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 35 UU 1/1974 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing2 suami istri dan atau

harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing2 pihak

Pasal 96 KHI (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta

bersama dapat menjadi hak pasangan yang masih hidup

Pasal 97 KHI Janda atau duda cerai hidup masing-masing dapat berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

NIKAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN MEMENUHI RUKUN DAN SYARAT AKAD

NIKAH: DAPAT DIKABULKAN SEPANJANG DAPAT DIBUKTIKAN DI PERSIDANGAN.

ITSBAT NIKAH PENYELUNDUPAN POLIGAMI (MENIKAH DENGAN SUAMI

ORANG) TIDAK DAPAT DISAHKAN.

Pasal 7 KHI ayat (3) Itsbat (Pengesahan) Nikah dapat diajukan ke

Pengadilan Agama bila: - Adanya perkawinan dalam rangka

menyelesaikan perceraian - Hilangnya akta nikah - Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya

salah satu syarat perkawinan - Adanya perkawinan yang terjadi sebelum

berlakunya UU 1/1974 tentang Perkawinan - Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU 1/1974

IZIN POLIGAMI DAPAT DIKABULKAN JIKA MEMENUHI

SYARAT DAN KETENTUAN MENURUT PERATURAN.

IZIN POLIGAMI DIAJUKAN SECARA TERTULIS KE

PENGADILAN AGAMA.

IZIN POLIGAMI HARUS DISERTAI DENGAN PENETAPAN

HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI

PERTAMA, DEMI MENGHINDARI TERCAMPURNYA HARTA

BERSAMA SUAMI DAN ISTRI PERTAMA DARI

KEPEMILIKAN ISTRI KEDUA, KETIGA, KEEMPAT

OPTION HARUS ADA

Ada atau tidaknya alasan

yang memungkinkan

poligami:

- Istri tidak dapat

menjalankan kewajibannya

sebagai istri

- Istri mendapat cacat badan

atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan

- Istri tidak dapat melahirkan

keturunan

Ada persetujuan dari istri baik lisan dan tulisan

Ada surat pernyataan tentang kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak dengan melampirkan surat keterangan penghasilan/pajak/lainnya

Ada surat pernyataan tentang jaminan suami dapat berlaku adil

TETAP MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA. SABAR.

Menggugat Cerai Ke Pengadilan Agama, Mempidanakan suami dan selingkuhannya

(Sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan apalagi yg akan dilaporkan adalah ayah dari anak kita sendiri)

Pasal 284 KUHP Seorang laki-laki atau perempuan yang

melakukan gendak (zina) dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya tanpa paksaan dapat dipidana penjara paling lama sembilan bulan

Pasal 279 KUHP – SEMA 3/2015 Perkawinan yang dilakukan seorang suami

dengan perempuan lain tanpa izin istrinya dapat diterapkan Pasal 279 KUHP (pidana penjara paling lama lima tahun)

Pasal 7 UU 1/1974 jo. Pasal 15 KHI Usia menikah (sekurang-kurangnya)

bagi laki-laki:19 tahun bagi wanita:16 tahun

Ketentuan ini sudah di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 22/PUU-

XV/2017 tanggal 13 Desember 2018) batas bawah usia menikah (16 tahun) bertentangan dengan

UUD 1945 dan harus diubah.

Pasal 7 (2) UU 1/1974:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) /

batas bawah usia menikah, dapat meminta

dispensasi nikah kepada pengadilan.

Dispensasi Nikah baru dapat dikabulkan jika

Terbukti ada alasan yang mengharuskan

terjadinya pernikahan anak

Kebanyakan dispensasi nikah diajukan terhadap anak-

anak yang putus sekolah, berasal dari keluarga

menengah ke bawah (tidak mampu), orang tua tidak

mengontrol pergaulan anaknya, dan anak terlibat

pergaulan bebas sehingga hamil.

Ada juga karena korban keadaan ekonomi keluarga,

orang tuanya memilih untuk menikahkan anak

perempuannya supaya lepas tanggungan. Padahal

dalam UU Perlindungan Anak, orang tua wajib

mencegah terjadinya pernikahan di usia anak-anak