buletin la’o hamutuk filehalaman 2 vol. 6, no. 5 desember 2005 buletin la’o hamutuk dengarkan...

Buletin La’o Hamutuk Vol. 6, No. 5 Desember 2005

Daftar Isi . . .Tinjauan Terhadap bantuan Komisi Eropa di TimorLeste.............................................................................................. 1Laporan tiga bulan pertama tentang danaperminyakan.................................................................................9Kampanye 16 hari kekerasan................................................ 10Berita singka : Peluncuran Buku........................................... 12Berita Singkat : Statment dari ANTI.......................................14Editorial : Tragedi yang terlupakan........................................16

La’o Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor-LesteP.O. Box 340, Dili, Timor-Leste

Mobile: +(670)723-4330 Telepon: +(670)3325-013 Fax: +(670)3317-294Email: [email protected] Situs/Web:www.laohamutuk.org

(Bersambung ke halaman 2)

Komisi Eropa didirikan setelah Perang Dunia Kedua(PD II) pada tahun 1952. Keanggotaan KomisiEropa diawali dengan enam negara yakni; Belgia,

German, Perancis, Italia, Belanda dan Luxemburg. Namumkarena perkembangannya dari tahun ke tahun Komisi Eropakini beranggotakan 25 negara meliputi hampir seluruhkawasan Eropa. Salah satu alasan mendasar didirikannyaKomisi Eropa dikarenakan pengalaman pahit yang dialamidi Eropa pada awal abad 20 selama perang dunia (PD Idan PD II).

Sejak tahun 1999 Komisi Eropa merupakan salah satudonor multilateral bagi Timor-Leste. Sejak Awal pem-bentukan UNAMET komisi ini telah menyalurkanbantuannya. Bantuan Komisi Eropa disalurkan melalui misiPBB untuk kebutuhan bantuan darurat, bantuan rehabilitasidan rekonstruksi, dan bantuan jangka panjang.

Bantuan Komisi Eropa dalam jangka pendek bertujuanmembantu Timor-Leste dalam mengatasi berbagai persoalan,seperti sarana dan prasarana, memperbaiki sistemadministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,dan pembangunan ekonomi. Sementara bantuan KomisiEropa untuk jangka panjang, bertujuan untuk memenuhi danmencapai target global utuk mengatasi kemiskinan yangtersirat dalam Tujuan Pembangunan Millenium (MilleniumDevelopment Goals/MDG).

Pertanyaan yang timbul adalah ; 1). Apa prinsip utamabantuan-bantuan Komisi Eropa? Sektor apa saja yangdidanai oleh Komisi Eropa di Timor-Leste? Institusi manasaja yang menjadi implementator untuk bantuan-bantuan Uni

Eropa? Bagaimana mengimplementasikannya? Sejauh manadampak dari bantuan tersebut terhadap kondisi di Timor-Leste?

Setelah melalui suatu proses penelitian yang panjang,akhirnya LH menurunkan artikel ini. Buletin La’o Hamutukedisi ini mengkaji secara kritis bantuan Komisi Eropa untukTimor-Leste.

Prinsip Bantuan Komisi Eropa

Komisi Eropa merupakan salah satu donor penting untukmasalah krisis kemanusiaan. Setiap tahunnya, Uni Eropamemberikan 0.3% Pendapatan nasional (Gross NationalIncome/GNI) kepada negara-negara dunia ketiga dalamberbagai bentuk. Seiring dengan gencarnya kampanye globalanti kemiskinan, kalangan masyarakat sipil menuntut agarKomisi Eropa meningkatkan prosentase bantuannya menjadi0.7% dari GNI.

Bantuan Komisi Eropa diberikan dalam bentuk bantuandarurat, bantuan pembangunan dan juga bantuan ekonomi.Secara keseluruhan, Komisi Eropa (termasuk negara-negaraanggota) mengkontribusikan sekitar 45% dari totalkeseluruhan bantuan kepada negara-negara berkembang.Total ini melebihi Amerika Serikat yang hanya memberikan20%.

Menurut pihak Uni Eropa, bantuan pembangunan yangdiberikan merupakan solidaritas dari komunitas Eropadengan negara-negara yang lemah ekonominya dan untukmenjamin hubungan dagang yang baik dengan Komisi Eropa.

Tinjauan Terhadap BantuanKomisi Eropa di Timor-Leste

Halaman 2 Vol. 6, No. 5 Desember 2005 Buletin La’o Hamutuk

Dengarkan Program Radio “Igualidade” La’o HamutukWawancara dan Komentar mengenai isu-isu yang kami pantau!

Dalam Bahasa Tetum dan IndonesiaSetiap Hari Minggu, pukul 1:00 siang di Radio Timor Leste

Secara legal prinsip Bantuan Komisi dijelaskan dalam artikel177 perjanjian Komisi Eropa menyangkut kebijakankomunitas dalam bidang kerjasama pembangunan untuksaling mengimbangi dengan kebijakan anggota negara untukmembantu perkembangan, menopang ekonomi danpembangunan sosial di negara-negara berkembang;kelancaran dan tahapan perpaduan pengembangan negara-negara sedang berkembang ke dalam ekonomi dunia;mengurangi angka kemiskinan. Art 177of the EC Treatyspecifies that Community policy in the sphere ofdevelopment co-operation is complementary to thepolicy pursued by Member States and must foster: thesustainable economic and social development ofdeveloping countries; the smooth and gradual inte-gration of developing countries into the world economy;and the reduction of poverty. Dalam hal kebijakan,didasarkan pada pernyataan bersama yang ditanda tanganipada tanggal 26 April 2000 yang kemudian dikenal denganKebijakan Pembangunan Komunitas Eropa (The EuropeanCommunity Development Policy).

Dalam konstitusi Komisi Eropa artikel III-316 menje-laskan bahwa tujuan dari kerjasama pembangunan adalahuntuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Negaraanggota harus berkomitmen dan bertanggung jawab atastujuan yang telah disahkan dalam konteks PBB dankomponen organisasi internasional lainnya.

Artikel III-292 menjelaskan bahwa Komisi Eropa harusmendefenisikan kebijakan bersama dan tindakannya bekerjauntuk tujuan yang tinggi dalam kerjasama di semua sektorkerjasama internasional agar memperkuat pembangunanekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di negara-negara sedang berkembang dengan tujuan utamanya adalahmengurangi kemiskinan.

Seiring dengan dicetuskannya Tujuan PembangunanMillenium, Komisi Eropa dan negara-negara anggotaberkomitmen untuk mempercepat tujuan yang telahditentukan untuk tahun 2015. Sebuah deklarasi yangdikeluarkan oleh negara-negara anggota pada tahun 2004menegaskan bahwa “ Komisi Eropa harus melanjutkan danmemainkan peranan penting untuk melawan kemiskinansecara global. Dewan Eropa mengekspresikan perhatiannyauntuk mencapai MDG, khususnya di kawasan Afrika”. Inimenunjukkakn bahwa Komisi Eropa akan mengintensifkanusahanya untuk memenuhi komitmennya dalam moneter,termasuk melalui eksplorasi sumber pendapatan keuangandan akan mendukung secara kuat usaha PBB untuk mencapaitujuan.

Melalui Deklarasi Barcelona juga yang ditandatanganipada bulan maret 2002, Komisi Eropa telah berkomitmenuntuk meningkatkan bantuannya dari 0.3% menjadi 0.7%dari pendapatan nasionalnya. Tujuannya adalah untukmemenuhi target yang telah ditetapkan oleh PBB. Komitmen

lainnya adalah reformasi dalam sistem Moneter Internasional,termasuk di dalamnya isu tentang utang negara-negaraberkembang.

Langkah lain yang diambil adalah meminta para mitrauntuk mengambil bagian dalam Kesepakatan Cotonou(Cotonou Agreement). Kesepakatan ini meliputi beberapadimensi yaitu aspek politik (dialog politik, kebijakanperdamaian, prevensi konflik dan resolusi perdamaian,masalah HAM dan good Governance), pendekatanpartisipatif (memberikan ruang agar aktor non-negara ikutberperan dalam merancang dan mengimplementasikanstrategi pembangunan), Stronger bias to Reduce Poverty(fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan manusia,kerjasama dan integrasi regional, isu-isu thematic dan crosscutting (lingkungan, kesteraan gender, pembangunaninstitusional dan pengembangan sumber daya manusia),Kerangka baru dalam kerjasama ekonomi dan perdagangandan reformasi kerjasama keuangan.

Komisi Eropa di Timor Leste

Komisi Eropa mulai memberikan bantuan kepada TimorLeste setelah PBB mendirikan misi pertamanya di TL,Unamet pada tahun 1999 . Dana sebesar 5.2 juta USD diberikan kepada Untaet untuk menyukseskan misinya.Memasuki masa kemerdekaan, Komisi Eropa terlibat secaraaktif dalam memberikan bantuan dalam berbagai bentukkepada Timor Leste. Total bantuan yang diberikan antaratahun 1999-2004, sebesar 181.2413 Juta USD. Disampingitu, European Comission for Humanitarian Office(ECHO) juga memberikan 2.5 juta USD untuk melanjutkanbantuan kemanusiaan melalui berbagai NGO yang bergerakdi bidang makanan. Dan menurut rencana,Komisi Eropaakan memberikan dana sebesar 11.25 juta USD.

Bantuan-bantuan yang diberikan dengan tujuan untukmendukung sektor-sektor sebagai berikut :

1. Dukungan untuk Misi PBBBantuan ini diberikan pada dua misi PBB, Unamet dan

Untaet. Total bantuan yang diberikan sebesar 14.4 juta.Dimana 5.2 juta USD diberikan untuk mendukung misiUnamet dan 9.2 juta USD diberikan untuk mendukung misiUntaet.

2. Bantuan Darurat dan Kemanusiaan.Bantuan ini diberikan sebagai respons terhadap kejadian

dan kehancuran total yang diakibatkan oleh tindakan milisipro-Jakarta. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhikebutuhan dasar masyarakat Timor Leste pada pascakehancuran tahun 1999. Komisi Eropa memberikan bantuanini dalam bentuk bantuan darurat dan kemanusiaan yangdicairkan melalui PBB dan beberapa NGO. Total bantuansebesar 48.8 Juta USD.

Buletin La’o Hamutuk Vol. 6, No. 5 Desember 2005 Halaman 3

3. Bantuan Rekonstruksi Nasional.Bantuan ini bertujuan untuk membantu Timor Leste dalam

membangun kembali sarana infrastruktur dan menciptakansistem Administrasi Publik Timor Leste untuk fondasipembangunan jangka panjang. Bantuan ini diberikan sejaktahun 2000-2002 dengan total dana 54. 6671 Juta.

4. Bantuan Jangka PanjangBantuan jangka panjang difokuskan pada dua sektor

utama, yaitu Sektor kesehatan dan Pembangunan AreaPedesaan. Untuk sektor kesehatan, bantuan ini telahberlangsung sejak tahun 2002 dan akan berakhir pada tahun2006 mendatang. Total dana yang diberikan berjumlah15.675 juta USD dan dicairkan melalui Bank Dunia dalampaket Trust Fund for East Timor (TFET).

Alasan utama bagi Komisi Eropa untuk memberikanprioritas terhadap sektor ini diidasari pada kenyataan bahwapelayanan kesehatan di area pedesaan sangat rendah ataumasih dibawah standar. Selain itu, sumber daya manusia yangsangat rendah, jarak antara pusat pelayanan kesehatan dantempat tinggal masyarakat yang sangat jauh, menjadibeberapa alasan bagi Komisi Eropa untuk mendukung sektorini. Dengan demikian tujuan utamanya adalah mendesen-tralisasikan sistem pelayanan kesehatan sehingga mem-permudah akses kepada masyarakat pada pelayanankesehatan. Dukungan lain dalam sektor kesehatan adalahPengimplementasian Sectoral Investment Programme(SIP) yang bertujuan untuk memberikan otonomisasi kepadapusat pelayanan kesehatan, membuka akademi perawatan,dan lainnya. Untuk program ini, Komisi Eropa langsungmencairkan dana sebesar 9.92 Juta USD melalui Bank Duniadan ECHO .

Selain sektor kesehatan, Komisi Eropa memberikanbantuan pada sektor pembangunan pedesaan. Bantuan inididasari pada kenyataan hidup masyarakat yang berdomisilidi wilayah pedesaan dan terisolasi. Tujuan utama dari sektorini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat diwilayah pedesaan. Total dana yang dialokasikan pada sektorini sebesar 27.6 juta USD untuk tahun 2002-2006.Pembangunan area pedesaan akan tetap menjadi salah satusektor penting untuk rencana masa depan, karena KomisiEropa telah sepakat untuk kembali memberikan 11.25 jutaUSD untuk sektor ini, dan pengimplemnetasiannya akandimulai tahun depan. Untuk tahun 2002-2006, ada 6program yang diimplementasikan. (Lebih jelas lihat tabel disebelah ini).

Untuk tahun depan, Program Pembangunan Pedesaanakan difokuskan pada usaha untuk mengatasi kelaparandengan meningkatkan keamanan makanan, pengembanganpeternakan untuk penduduk miskin di daerah pedesaan,terutama di kawasan barat, yang meliputi Maliana, Suai danOecusse. Keputusan ini didasarkan pada kenyataan bahwaTimor Leste merupakan salah satu negara dengan tingkatkemiskinan paling tinggi di Asia dan tidak memilikikenyamanan makanan yang cukup. Oleh karena itu, Komisi

Eropa telah berkomitmen untuk mencairkan dana sebesar11.25 juta USD guna membangun wilayah pedesaan.

Partner Bantuan Komisi Eropa

Ada beberapa organisasi yang menjadi mitra untukmengimplementasikan berbagai program yang didanai olehKomisi Eropa. Diantaranya Bank Dunia, Agen-Agen PBB,NGO yang berbasiskan di Eropa. Jika dilihat secarakeseluruhan mayoritas dana dari Komisi Eropa disalurkanmelalui Bank Dunia dengan prosentase 46%, sementara agenPBB dengan prosentase 26% sisanya melalui organisasiterkait lainnya.

Menurut pihak Komisi Eropa ada beberapa alasanmengapa mereka tidak mencairkan dana melalui Pemerintah.Salah satunya adalah kebijakan Komisi Eropa sendiri dikawasan Asia merupakan Pre-kondisi dukungan keuanganberupa dana hibah, sistem pemberian dana, dan pemberiandana untuk jangka menengah bagi setiap kementerian.

Trust Fund for East Timor (TFET) – Bank Dunia

Bank Dunia merupakan salah satu mitra global yang dinilaisangat efektif. Seiring dengan agenda global mengenaipemberantasan kemiskinan, Komisi Eropa mendukungDokumen Strategi Penurunan Kemiskinan, PovertyReduction Strategy Papers (SRSP). Bank Dunia di TimorLeste mendapatkan kepercayaan untuk mengatur danaTFET, bersama Bank Pembangunan Asia (ADB).

Antara tahun 2000-2002, Komisi Eropa mencairkan50.8576 Juta USD untuk program-program yang dikeloladan diimplementasikan oleh Bank Dunia. Jika diprosen-tasikan, maka 46% dari bantuan Komisi Eropa diberikanmelalui Bank Dunia. Dan jika ditambah dengan bantuan bi-

1 Dukungan terhadap misi Unamet 5.2 juta2 Dukungan terhadap Misi Untaet 9.2 juta3 Bantuan Darurat melalui NGO 35.4 juta4 Bantuan Darurat melalui UN 3.4 juta5 Dukungan terhadap TFET 50.9 juta6 Dukungan terhadap Pemilihan MK dan Presiden

melalui UNDP 1.4 juta7 Dukungan terhadap Decentralisasi sistem kesehatan

melalui Bank Dunia 15.7 juta8 Dukungan terhadap pengembangan

kapasitas melalui UNDP 2.4 juta9 Dukungan terhadap Program Pembangunan Rural

melalui UN, IOM dan Bank Dunia 27.6 juta10 Dukungan terhadap Implementasi SIP di sektor

kesehatan melalui EC dan Bank Dunia 9.9 juta11 Dukungan terhadap Penduduk Rawan melalui NGO 4.6 juta12 Dukungan terhadap Pemilihan Suku melalui UNDP 0.4 juta13 Dukungan melalui NGO 4.0 juta14 Program Pembangunan Rural Tahap II 11.2 juta

Total 92.5 juta

N o Deskripsi Bantuan Total (US$)

Siapakah di La’o Hamutuk?Staf La’o Hamutuk: Ines Martins, Yasinta Lujina, Maria Afonso, Guteriano Nicolau, Alex Grainger, Santina Soares,

Bella Galhos, Charles ScheinerDewan Penasihat: Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, Pamela Sexton, Aderito de Jesus SoaresPenerjemah Buletin Edisi ini: Selma Hayati, Kylie Talo, Nino Sari, Joao SarmentoFoto Buletin Edisi ini: Dokumentasi dari ANTI, Dokumentasi SAHEGambar: Cipriano Daos


Bank Dunia46%

Lain-lain28%

Agen-agen PBB26%

lateral lima negara anggota Komisi Eropa, maka 2/3 dari177 juta dollar USD. Sementara 8 donor lainnyamengkontribusikan 1/3-nya. Dana TFET ini digunakan untukmendanai program-program seperti CEP, ProgramRehabilitasi Pertanian dan program lainnya.

Menurut pihak Komisi Eropa, alasan mendasar pihaknyamemilih Bank Dunia sebagai mitra untuk mengimple-mentasikan program secara efisiensi dan efektivitaskoordinasi antara negara donor dan ketrampilan teknis.Alasan politisnya bahwa aturan TFET menggunakan prinsipsatu suara per dollar (One vote per dollar), sehingga jikaditambah dengan lima negara tersebut, Komisi Eropa akanmendominasi karena memiliki suara yang banyak dan bisamempengaruhi keputusan-keputusan penting. Sejakkemerdekaan Timor Leste, Komisi Eropa merupakan satu-satunya donor untuk program kesehatan dan pertanianmelalui dana TFET.

Bagi pihak Uni Eropa, Bank Dunia telah berhasil dalammenjalankan misinya di Timor Leste. Berdasarkan laporantim evaluasi beberapa waktu lalu, bahwa TFET telah menjadisalah satu instrumen yang berhasil dalam proses rekonstruksiTimor Leste. Pelaksanaannya memuaskan dan memenuhiharapan yang diinginkan oleh pihak Uni Eropa. Alasan inididasarkan pada kriteria bahwa ada koordinasi baik antaradonor, keberhasilan dalam memobilisasi sumber dana untukrekonstruksi Timor Leste dan dan berhasil dalam prosesimplementasi program.

Dukungan sektoral ini meliputi kebijakan, mekanismekoordinasi dan kerangka penggunaan dana. Kepercayaanyang diberikan oleh pihak Komisi Eropa ini juga dibenarkanoleh Elisabeth Huybens dari Bank Dunia. Dalam halkoordinasi, pihak Komisi Eropa bertindak sebagai donordan Bank Dunia bertindak sebagai implementator. DimanaProgram dirancang oleh Bank Dunia dan diajukan kepadaKomisi Eropa untuk meminta dukungan keuangan.

Agen-Agen PBB

Selain Bank Dunia, Komisi Eropa juga menggunakanAgen-agen PBB sebagai mitra dalam mengimplementasikan

program-program mereka. Semenjak masa darudat, AgenPBB seperti Word Food Program (WFP) mendapatkankepercayaan untuk mengimplementasikan bantuan daruratdan kemanusiaan, UNHCR mendapatkan kepercayaanuntuk mengimplementasikan program repatriasi danpemulangan pengungsi. Alasan utama menyalurkan danamelalui Agen PBB adalah suatu wujud dukungan yangdiberikan oleh Komisi Eropa kepada PBB dalam prosesmisi transisinya menuju kemerdekaan.

Selama masa rekonstruksi, agen-agen PBB tetapmemainkan peranan penting dalam mengimplementasikanprogram-program Komisi Eropa. UNDP tetap diperca-yakan untuk mengimplementasikan program pengembangankapasitas selama masa Unmiset, termasuk dukunganterhadap administrasi publik (Baca Bulletin La’o Hamutuk,Vol.VI, No.3). Kini, UNDP masih mengimplementasikanprogram seperti Program Pengembangan KapasitasKomunitas Oecusse, dan program pembangunan pedesaan.

Secara keseluruhan 26% dari bantuaun Komisi Eropadicairkan melalui Agen-agen PBB. UNDP merupakan agenPBB yang berperan aktif dalam pelaksanaan program seperti;OECAP, program pendidikan kewarganegaaan, dan lainnya.Selain UNDP, Co-Implementator untuk program pemban-gunan pedesaan melibatkan; International Labour Orga-nization (ILO), United Nations Development Fund forWomen (Unifem), International Organization for Migra-tion (IOM), dan juga United Nations Organization forProject Services (UNOPS). Dari keseluruhan BantuanKomisi Eropa, Agen-agen PBB mendapat jatah 26%.

NGO-NGO Eropa

Beberapa NGO Eropa merupakan aktor penting dalampelaksanaan bantuan Uni Eropa. Statistik global menunjuk-kan bahwa antara tahun 2001-2003, lebih dari setengahbantuan Uni Eropa diimplementasikan oleh NGO-NGOEropa. Di Timor Leste, eksistenci para NGO Eropa telahmemainkan peran penting dalam pengimplementasianbantuan Uni Eropa.

Sejak masa darurat, NGO seperti Medicines SansFrontieres (MSF) dan Asociacao Medicina International(AMI) bergerak dalam mengimpelementasikakn bantuandarurat, terutama di sektor kesehatan. Sampai sekarang,beberapa NGO seperti; Care, Advocat Sem Frontieras(ASF) berperan dalam pengimplementasian bantuan UniEropa.

Dukungan negara-negara donor kepada TL melalui TFET (Total US$169.5 juta)

Portugal30%

Lain-lain 5%

Inggris6%

Bank Dunia 6%

Australia 7%

Jepang16%

Komisi Eropa30%


Mengapa Begitu Banyak Bantuan dari KomisiEropa?

Kebijakan Komisi Eropa untuk bantuan Luar negeriKomisi Eropa terhadap Timor Leste didasarkan padaperjanjian Komisi Eropa, artikel 177. Kebijakan merupakanpernyataan bersama yang ditandatangani pada tanggal 26April 2000 dan selanjutnya dikenal dengan The EuropeanCommunity Development Policy atau KebijakanPembangunan Komunitas Eropa.

Atas dasar ini, Komisi Eropa membuat sebuah CountryStrategy Paper (CSP) , strategi dokumen negara. DalamCSP dijelaskan tujuan utamanya adalah memperkuatkerangka kerjasama dan mengefektifkan kontribusi melaluidialog institusional, kerjasama ekonomi dan keuangan,menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, stabilitasekonomi dan sosial serta demokrasi.

Empat tujuan Uni Eropa dilaksanakan dalam jangkawaktu lima tahun, keempat tujuan sebagai berikut:

1. Melengkapi program rehabilitasi di Timor Leste danmengakhiri commitment yang diberikan pada 2002-2003.

2. Menciptakan program pembangunan jangka panjang,khususnya untuk sektor kesehatan dan pembangunanpedesaan.

3. Mempertahankan posisi Komisi sebagai mitra untukTimor Leste dan memastikan visi bantuan komunitas.

4. Membantu Timor Leste mengembangkan strategi untukperdagangan luar negeri dan hubungan ekonomi.

Berdasarkan CSP, Komisi Eropa kelihatan memilikiekspektasi yang tinggi untuk masa depan Timor Leste danmelihat bahwa sektor pertanian akan menjadi salah satusektor yang penting. Di sisi lain dalam jangka waktumenengah kelihatan bahwa isu-isu seperti kemiskinan,masalah Capacity dan Public Administration, GoodGovernance dan HAM menjadi berbagai persoalan.

Pijakan pada realiatas ini, maka Komisi Eropamemfokuskan bantuannya pada sektor kesehatan danpembangunan pedesaan selain sektor pertanian yang didanaimelalui Bank Dunia. Di masa depan, Timor Leste juga akanmenandatangani Kesepakatan Cotonou yang merupakanjalan menuju liberalisasi perdagangan antara kedua negara.Pada tingkat tinggi, telah ada diskusi antara Perdana MenteriTimor Leste dan delegasinya dengan presiden Komisi Eropaketika berkunjung ke Bruxeles, Belgia. Diskusi inimemfokuskan pada periode transisi.

Isu perdagangan bebas juga difokuskan oleh Uni Eropauntuk Timor Leste. Hal ini diakui oleh Guiglemo Comlobo,eks Perwakilan ECHO di Dili. Meskipun Ia berpendapatbahwa perdagangan bebas lebih adil, dengan alasan pasarbebas sudah tidak bisa ditolak lagi. Jika Timor Lestemenandatangani kesepakatan ini, aspek positifnya bahwaTimor Leste akan memperoleh bantuan dari Uni Eropa,termasuk bantuan keuangan dari European Bank. Tetapisecara ekonomis, Timor Leste juga harus meliberalisasisektor perdagangan dan keuangannya. Dan hal ini dilakukandengan mengakhiri Non-reciprocal preferences. Agendaintegrasi ekonomi yang merupakan salah satu kondisi indikasidalam pasar bebas juga diutamakan, dimana pihak KomisiEropa menekankan agar Timor Leste dapat mengintegrasi-kan ekonominya baik secara regional maupun global.

Analisis dan Pandangan La’o Hamutuk

Dengan memperhatikan berbagai data tersebut, adalahbaik Timor Leste memperoleh bantuan dari Komisi Eropa,di tengah kampanye global untuk pemberantasan kemiskinanglobal dan target untuk MDG, dan sebagai salah satu negaratermiskin di kawasan Asia, maka bantuan Komisi Eropasangat dibutuhkan.

Pandangan secara global, komitmen Komisi Eropa untukmemberantas kemiskinan global lebih tinggi, dan berbagailangkah yang diambil menuju ke sana semakin mempertegaskomitmen ini. La’o Hamutuk berpikir bahwa, pemberantasankemiskinan harus menjadi tujuan utama dari bantuan-bantuanKomisi Eropa, serta negara-negara anggotanya. KomisiEropa telah memberikan perhatian yang besar terhadapsektor pembangunan pedesaan dan sektor kesehatan sebagaiprioritasnya untuk program kerjasama jangka panjang.

Di masa silam, terutama masa-masa perjuangan, posisiKomisi Eropa terhadap masalah Timor Leste lebih baikdibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal inidipengaruhi oleh tekanan dari negara anggota sepertiPortugal dan Irlandia. Bantuan Uni Eropa adalah tidak secarabilateral yang diimplementasikan oleh ECHO.

Namun menganalisis proses ini cara keseluruhan di TimorLeste, ada beberapa masalah yang menurut LH perludiperhatikan seperti :

1. Konteks Pemberdayaan.Bantuan Uni Eropa pada dasarnya untuk membantu

Timor Leste mengatasi berbagai persoalan sosial yangsedang dihadapi saat ini . Secara langsung maupun tidaklangsung, bantuan ini bertujuan untuk memberdayakanmasyarakat Timor Leste dalam berbagai aspek, namum bilamemperhatikan jalur pengimplementasian, bantuan-bantuanKomisi Eropa lebih banyak memberdayakan institusi-institusiinternasional seperti IFI, Agen-agen PBB dan NGO-NGOyang berbasiskan di Eropa. Dan secara tidak langsungbantuan tersebut telah mensubordinasikan posisi PemerintahRDTL dalam proses pengambilan keputusan. Secaraekonomis, bantuan ini akan kembali semua ke negara asal,karena digunakan untuk membayar staff internasional yangbekerja di institusi-insitusi internasional tersebut

Beberapa staf di pemerintahan yang kami temui, mengakuibahwa fungsi mereka hanya sebagai koordinasi saja. Programdesentralisasi kesehatan salah satu contohnya. Posisikementerian kesehatan hanya sebagai implementator, sementarafungsi managerial dijalankan oleh Bank Dunia. Hal yang samajuga berlaku untuk program pemberdayaan yang dijalankanoleh Unifem bersama dengan kabinet Promosi KesetaraanGender. Fungsi Pemerintah dalam program ini hanyalahkonsultasi dan mitra dalam pengambilan kebijakan, tetapi fungsimanagemen dijalankan oleh UNDP dan Unifem.

La’o Hamutuk melihat bahwa ini suatu kenyataan bahwapihak Komisi Eropa kurang mempercayai PemerintahRDTL. Seharusnya pemerintah diberikan kepercayaanmaksimal untuk ikut memainkan perannya dalam mengim-plementasikan semua program. Pemerintah tidak hanyamemainkan fungsi konsultasi, tetapi juga eksekutor.

2. Agenda Pasar BebasBantuan Komisi Eropa didasarkan pada Country Strat-

egy Paper/Dokumen strategi negara untuk setiap negaradan setiap kawasan. Dengan CSP untuk Timor Leste dan


kawasan Asia Tenggara, aspek ekonomi, agenda pasarbebas sangat menyolok. Hal ini terefleksi dalam konteksjangka panjang untuk sektor ekonomi, yaitu kerjasamaekonomi dan perdagangan. Dalam Kesepakatan Cotonouyang sudah ditandatangani oleh ratusan negara, agenda initerlihat jelas.

Jika Timor Leste menandatangani kesepakatan ini, makaTimor Leste akan masuk ke dalam agenda ini. Memang pihakKomisi Eropa mengakui bahwa persoalan pasar bebassudah tidak bisa dihindari, dan yang bisa dilakukan adalahmembuat pasar bebas itu lebih adil. Tetapi dalam kenyataanselama ini, pasar bebas tidak pernah menguntungkan negara-negara berkembang. Dan melihat keadaan Timor Lestesekarang, belum memenuhi standar untuk itu. Fakta historisdi negara-negara berkembang yang menerapkan AgendaPasar Bebas menunjukkan bahwa pasar bebas tidakmembantu ekonomi mereka, tetapi justru membunuhpertumbuhan ekonomi mereka.

La’o Hamutuk melihat bahwa dalam KesepakatanCotonou, tidak ada fokus yang jelas terhadap isupembangunan. Tetapi lebih kepada persoalan perdaganganbebas; di-mana Timor Leste akan melakukan perdagangandengan Uni Eropa.

3. Bank Dunia dan Komisi EropaBank Dunia merupakan mitra kerja Komisi Eropa baik

secara global maupun di Timor Leste. Seperti yang dikatakanoleh pihak Komisi Eropa bahwa alasan utama mereka adalahmengkoordinir semua donor dan kebijakan mereka di Asia.Tetapi dengan memperhatikan pengalaman Bank Dunia dinegara-negara berkembang dan di Timor Leste, institusi iniselalu menghadapi berbagai masalah.

Memang salah satu hal positif bahwa Komisi Eropa tidakmengimplementasikan secara langsung bantuannya di TimorLeste seperti yang dilakukan oleh negara donor lain. Tetapiproyek-proyek TFET yang mendapat dukungan besar dariKomisi Eropa pada umumnya bermasalah. Seperti CEP,program Agriculture Rehabilitation Project (ARP) I dan IIdan program lainnya (Baca Bulletin La’o Hamutuk, Vol.1No.4 Januari 2001).

4. PartisipasiJika Komisi Eropa berkomitmen untuk mengatasi

kemiskinan, demokratisasi, good governance, maka salahsatu faktor yang juga harus diperhitungkan adalah partisipasimasyarakat lokal. Sejauh ini, LH melihat bahwa partisipasimasyarakat lokal masyarakat sangat kurang dalam berbagaiprogram yang dirancang oleh Bank Dunia dan institusiinternasional lainnya, untuk menentukan program yangmereka inginkan. Bahkan proses sosialisasi program dinilaikurang.

LH melihat bahwa ini adalah suatu bumerang untukmencapai target yang telah ditetapkan oleh Komisi Eropadalam hal pemberantasan kemiskinan. Di satu sisi, dalamkonteks kebijakan dan dasar legal, Komisi Eropamenekankan tentang pemberantasan kemiskinan, de-mokratisasi, good governance dan HAM, tetapi di sisi lain,konteks implementasi, prinsip-prinsip ini tidak memadai.

LH juga meminta kepada Komisi Eropa untuk tetapmemainkan peran penting dalam isu keadilan di Timor Leste.LH mengakui bahwa Komisi Eropa telah menjadi salah satuaktor internasional selama perjuangan menuju kemerdekaan.Dan sekarang, peran Komisi Eropa masih dibutuhkan untukmasalah keadilan bagi korban kejahatan di TL.

Kesimpulan dan PenutupPandangan La’o Hamutuk terhadap bantuan di atas, La’o

hamutuk melihat bahwa di dalam kampanye globalpemberantasan kemiskinan ini, bantuan negara-negaraindustri maju penting demi mencapai target yang telahditetapkan. Tetapi de-ngan meningkatkan jumlahnya saja,tidak cukup. Penting juga untuk melihat efektifitas danefisiensi dalam pengim-plementasian sangat penting demimencapai target di atas.

Pandangan LH bukannya tidak menyetujui bantuantersebut. Tetapi yang dikritisi adalah prosesnya. Kegagalandalam proses tentu saja akan mempengaruhi tujuan yangdiharapkan. Dan ini juga sebagai kontribusi dari LH sebagaianggota kelompok masyarakat sipil terhadap prosespembangunan di Timor Leste.


Program Pembangunan PedesaanRural Development Program (RDP) atau Program

Pembangunan Pedesaan adalah salah satu sektor yangmenjadi prioritas untuk bantuan-bantuan Komisi Eropadalam jangka panjang. RDP I telah diimplementasikansejak tahun 2002 dan akan berakhir pada tahun 2006.RDP pertama bertujun meningkatkan kwalitas hidupmasyarakat di area pedesaan; dengan total dana24,450,225 juta Euro.

RDP I terdiri dari program-progran seperti OecusseCommunity Activition Project (OCAP), Pelatihan untukmeningkatakan kwalitas Pekerja, program untukmeningkatkan partisipasi perempuan dalam prosespembangunan nasional, ARP III dan program lain. Pro-gram-program di atas melibatkan Institusi Internasionalseperti Agen-agen PBB dan Bank Dunia sebagai mitrautama. Sementara Pemerintah seperti Menteri Pertanian,Perikanan dan Kehutanan, penasehat Perdana Menteriuntuk kesetaraan Gender menjalankan fungsi konsultatif.Lihat tabel di bawah ini.

Komisi Eropa juga telah bersedia untuk mengimple-mentasikan RDP II yang akan diimplemen-tasikan mulaitahun 2006, dengan total dana 11.25 juta. RDP II akandifokuskan pada peningkatan keamanan makanan,pengembangan peternakan untuk komunitas di areapedesaan, khususnya di bagian Barat, di tiga Distrik yangmenjadi perhatian yakni; Maliana, Suai dan Oecusse.

Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuatkapasitas kementerian Pertanian, Perikanan danKehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dalamhal managemen dan Teknis, sehingga dapat meningkatkanakses untuk pasar dan pelayanan untuk membantumasyarakat miskin demi meningkatkan pendapatan mereka.

Hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah;1. Kementerian terkait memiliki kualifikasi untuk pende-

katan sektoral/dukungan budget (dengan kebijakan yangtepat, erangka pengeluaran jangka menegah dankoordinasi antara donor yang efektif) dan hubungankerja dengan pemerintah lokal secara jelas dan dapatmencapai mandatnya.

Program PengembanganKomunitas di

Perbaikan terhadap JaringanPasar di bagian Timur

Program PengembanganKomunitas Oecusse

Pelatihan Tenaga Kerja.

Program PengembanganKepemimpinan dan partisipasiperempuan dalampembangunan

Bantuan untuk stabilitaskomunitas di Timor Leste.

Program Rehabilitas PertanianTahap III

Total konstribusi komisi Eropa

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

Memperbaiki akses ke pasar di wilayah timur sebagaiproses untuk meningkatkan produksi pertanian diViqueque dan Lautem.

Memberikan kesempatan untuk meningkatkanpendapatan bagi penduduk di Distrik Oekusseberkontribusi untuk mengurangi kemiskinan

Mengurangi angka pengangguran dan meningkatkankemampuan tenaga kerja melalui pengembangankapasitas nasional dengan meningkatkan sistempelatihan (berkontribusi untuk pengurangan kemiskinandan memfasilitasi pembangunan ekonomi Timor Leste.

Memperkuat hak-hak sipil kaum perempuan.

Menyediakan akses kepada komunitas di area ruraldengan tujuan untuk mempromosikan partisipasidalam pembangunan dan meminimalisir arus urbani-sasi.

Meningkatkan kemampuan Departemen pertanian,kehutanan dan perikanan dan partner pembangunanagar dapat membantu komunitas rural dalam mening-katkan produksi secara berkelanjutan.

UN Agencies

UNDP/UNOPS

UNDP/UNOPS

UNDP/ILO

UNDP/UNIFEM

InternationalOrganisationfor Migration

(IOM)

World Bank

16,814,618

7,449,084

3,460,160

5,255,623

649,750

3,068,518

7,745,619

27,628,754

5

3

5

5

3

2

4

Program Implementator KontrivusiKomisi Eropa

HasilDurasi


2. Meningkatkan pelayanan dari Kementerian Pertanian,Perikanan dan Kehutanan agar bekerja secara efisiendalam semua level sampai tingkat bawah dan dapatmemenuhi kebutuhan petani terhadap informasi danpelayanan pertanian.

3. Para Petani memiliki akses kepada pelayanan yangdibutuhkan untuk meningkatkan produksi Pertanian danKehutanan yang berkelanjutan.

4. Organisasi-organisasi komunitas di bagian baratdiperkuat untuk memberikan dukungan.

5. Kebijakan kehutanan dan regulasi yang memberikanperlindungan, management kehutanan terhadapmasyarakat lokal khususnya masyarakat miskin denganekonomi rendah

6. Meningkatkan akses dan infrastruktur di bagian barat.RDP II dirancang berdasarkan kondisi sosio-ekonomi

masyarakat Timor Leste. Timor Leste adalah negaratermiskin di kawasan Asia dengan kondisi kemiskinanyang luas, dimana 2/5 dari penduduk Timor Leste tidakdapat memenuhi kebutuhan dasar. Sistem pertanian yangtradisional diakui tidak dapat menciptakan suatu sistemyang berkelanjutan dalam jangka panjang dan menimbul-kan kerusakan hutan dan air.

RDP II ini dirancang untuk memberikan dukungankepada Kementerian terkait dalam beberapa hal;1. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kualifikasi

kementerian terkiat dalam memenuhi Komisi EropaSector Approach/Budget Aid.

2. Memberikan dukungan kepada kementerian terkaitdemi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lo-cal agar dapat mengatasi kemiskinan khusunyakemanan makanan.

3. Memberikan dukungan kepada Kementerian Perta-nian, Perikanan dan Kehutanan untuk meng-implementasikan SIP.

4. Memberikan dukungan untuk meningkatkan akseskepada jalan dan infrastruktur di area rural.Program ini akan berlangsung selama lima tahun.

Implementator hingga sekarang masih dalam tahappenyeleksian. Namun dua kementerian yang memilikirelasi kuat dengan program ini adalah KementerianPertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagai mitrapemimpin dan Kementerian Pekerjaan Umum dibawahkoordinasi Kementerian Pembangunan dan LingkunganHidup.

Demi memperlancar proses kerjasama antaraImplementator, Donor (Komisi Eropa) dan Peme-rintah(Kementerian Pembangunan dan Lingkungan Hidup,Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, danKementerian Pekerjaan Umum), maka akan dibentukSebuah Stering Committe (PSC). PSC akan bertanggungjawab dalam hal kebijakan dan memfasilitasi koordinasiantara semua institusi dan kelompok yang terlibat dalamprogram ini.

PSC akan mengadakan pertemuan dua kali dalamsetahun dan akan membantu Implementator denganmembuat Guidelines, dan monitoring proses pe-ngimplementasian. Secara struktural, PSC akan diketuaioleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atauperwakilan dan anggotanya terdiri dari kementerianterkait, organisasi yang menjadi implementator danKomisi Eropa. Program ini akan didanai oleh KomisiEropa. Sementara Pemerintah akan berbentuk staff, danjuga kantor.

Total dana yang dibutuhkan untuk program ini adalah12,317,000 juta USD. Hingga sekarang, Komisi Eropatelah bersedia untuk memberikan 11.25 juta USD,sementara 1,6 juta USD diharapkan akan dikontribusikanoleh Implementator. Total dana di atas akan digunakanuntuk Monitoring dan auditing dan Grant murni.

Komisi Eropa harus memberikan prioritas kepadaPembangunan Area-area Rural, mengingat mayoritasrakyat Timor Leste hidup di area Rural. Ada baiknyajika, sektor Pertanian menjadi prioritas untuk ini, karenamayoritas masyarakat hidup dengan per-tanian. Tetapibelajar dari proyek-proyek yang sudah diimple-mentasikan sebelumnya, banyak program yang meskipunbertujuan untuk mem-berdayakan masyarakat lokal,tetapi dalam implementasinya tidak tercapai.

Hal ini dikarenakan masyarakat lokal tidak dilibatkakndalam mengambil kebijakan. LH melihat bahwa pem-berdayaan masyarakat lokal tidak saja mencakup aspekekonomi, tetapi juga harus dalam hal politik, yaitumelibatkan masyarakat dalam proses pengambilankebijakan.

LH juga berpendapat bahwa pemerintah Timor Lesteharus dilibatkan secara aktif dan bukan hanya menjadigorden semata. Pengalaman RDP I, menunjukkan bahwaada program dimana Pe-merintah hanya menjalankanfungsi konsultatif. Sebaiknya ini dijadikan pengalamanuntuk program RDP II.


Undang-Undang dana Perminyakan telah disahkanolehParlemen dan telah diumumkan oleh Presiden Republik, padatanggal 3 Agustus 2005 melalui Jurnal da Republica dandinyatakan mulai berlaku sehari kemudian (tanggal 4 Agustus2005). UU dana Perminyakan memberikan mandat kepadaBank Payment Authority (Otoritas Perbankan danPembayaran) untuk menjalankan fungsi managemen terhadapdana perminyakan. Pasal 13 UU perminyakan jugamewajibkan Otoritas Perbankan dan Pembayaran untukmemberikan laporan kepada publik setiap 3 bulan tentangkegiatannya.

Implementasi dari mandat ini adalah pada tanggal 18 No-vember 2005, Otoritas Perbankan dan Pembayaranmenyelenggarakan Konfrensi Pers yang dihadiri oleh kalanganPers dan LSM untuk menyampaikan laporan tentangperkembangan dari dana perminyakan ini. La’o Hamutukmendapat kesempatan untuk menghadiri konferensi Pers ini.Artikel ini adalah adalah Summary singkat dari laporan danaPerminyakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Perbankan danPembayaran tersebut.

Pemerintah mulai membuka rekening khusus untukpendapatan dari Laut Timor sejak bulan Oktober tahun 2000untuk pendapatan dari First Tranche Petroleum (FTP). Hinggatanggal 31 Agustus 2005, total pendapatan dari Laut Timorsebesar US$ 79,555,667. Dari total ini, bunga yang diberikanoleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran sebesarUS$1,114,115 dan kapitalnya sebesar US$ 78,441,552.

Sejak tanggal 9 September, Pemerintah RDTL melakukantransfer dari rekening Timor Gap kepada rekening PetroleumFund sebesar $ 204,603,705. Jumlah ini dikategorikan sebagaiberikut; Dari Account Timor Gap sebesar $ 79,555,666 dandari Dana Consolidasi (Consolidated Fund for Timor Leste)sebesar 125,000,000. Hingga laporan untuk tiga bulan pertamadikeluarkan (tertanggal 30 September 2005), totalnya sebesar$ 247,603,705. Meningkatnya angka ini dikarenakanpenerimaan pajak dari Perusahaan yang beroperasi di LautTimor sebesar $ 43 juta untuk dua bulan pertama (Agustusdan September). Sementara bunga yang diperoleh sejaktanggal 9 September hingga tiga bulan pertama sebesar $611,000. Informasi dari BPA pada tanggal 30 November 2005,jumlahnya sudah mencapai 346 juta USD.

Laporan ini dikeluarkan terlambat berdasarkan article 13dari UU dana Perminyakan. Pasal ini mengatakan bahwaBPA harus memberikan laporan kepada Menteri Keuangandan perencanaan nasional dalam 20 hari, dan harusmempublikasikannya dalam 40 hari, dihitung mulai dari tigabulan pertama berakhir. Berdasarkan jadwalnya; quarterpertama berakhir pada tanggal 30 September dan OtoritasPerbankan dan Pembayaran sudah harus memberikan laporanpada tanggal 9 November. Tetapi ini baru terjadi pada tanggal18 November, sehingga mengalami keterlambatan 10 hari.Menurut pihak Otoritas Pembayaran dan Perbankan, alasanketerlambatan dikarenakan ini merupakan laporan pertama,

maka terdapat hambatan dalam terjemahan. Tetapi pihaknyatelah menyatakan komitmen untuk mengikuti aturan yang telahditetapkan oleh kerangka hukum yang ada.

Meskipun demikian, sebagai proses pertama, LH tetapmenyambut baik dan berterima kasih atas usaha keras OtoritasPerbankan dan Pembayaran. Dan diharapkan agar laporanselanjutnya tidak akan mengalami keterlambatan yang sama.Menurut rencana, Otoritas Pembayaran dan Perbankan akanmempublikasikan laporan mengenai Dana Petroleum Fundsecara tepat sesuai dengan hukum yang ada. Maka padatahun 2006, laporan quarter pertama akan dipublikasikan padatanggal 8 Februari, kemudian 9 Mei, kemudian 8 Agustus dan8 November.

Persoalan Managemen

Pasal 11 dari UU dana Perminyakan menjelaskan bahwakeputusan politik menyangkut managemen berada di tanganPemerintah, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Nasionaldan Keuangan. Sementara fungsi operasionalnya dikendalikanoleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Namun dalam halpenngambilan kebijakan tentang strategi investasi-,kementerian harus meminta nasehat dari Badan PenasehatInvestmen yang hingga sekarang belum ditetapkan.

Selama tiga bulan pertama, nilai index Petroleum Fundmengalami penurunan 0.30% dari target yang diharapkan,sehingga dana perminyakan menurun 0.32% dari target yangdiharapkan. Penurunan ini disebabkan oleh tiga alasan utama,diantaranya; pertama adalah Badai Katarina yang melandaAmerika Serikat, yang berdampak pada penurunan pada suratobligasi di pasar(US Bond). Kedua adalah komitmen dariFederal Reserve Bank (Bank dimana dana Perminyakandisimpan) untuk mengatasi laju inflasi, dan ketiga adalah BadaiRita yang melanda Amerika Serikat dan berdampak terhadapobligasi US.

Hingga sekarang, model managemen yang digunakan olehPemerintah adalah managemen pasif; Meskipun demikian,dana ini tetap digunakan untuk membeli dan menjual obligasiatas nama Pemeritnah RDTL. Tuuannya adalah untukmencapai bunga rata-rata yang dihitung berdasarkan indexpasar. Kelebihan dari model ini adalah Timor Leste tidak akanmendapatkan bunga obligasi yang turun di bawah index pasar.Tetapi juga Timor Leste tidak akan memperoleh bunga obligasiyang tinggi di atas index pasar. Menurut beberapa pihak,keputusan ini adalah keputusan yang baik karena tidak terlaluberisiko tinggi, dan baik untuk rencana investasi jangkapanjang.

La’o Hamutuk melihat bahwa laporan secara rutin olehBPA akan membantu publik untuk mengikuti perkembangantentang dana perminyakan dari laut Timor. Dan ini akanmenghindari timbulnya kesalahpahaman dan dapat meng-hindari pengalaman buruk yang pernah dialami oleh negara-negara penghasil minyak lain.

Laporan Tiga Bulan Pertama tentang Dana Perminyakan


Kampanye 16 hari anti kekerasanSebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tanggal 25 Nopember s/d 10 Desember 2005, dilakukan berbagai kegiatan

kampanye anti kekerasan di Dili dan semua distrik di Timor Lorosae. Untuk tahun ini Tema dari kampanye 16 Hari antikekerasan adalah “Untuk kesehatan wanita dan untuk kesehatan dunia : Hentikan Kekerasan “. Pembukaan kegiatankampanye ini dilakukan di distrik Lospalos pada tgl 25 November dan akan ditutup di distrik Ermera pada tanggal 9Desember 2005.

Kegiatan kampanye 16 hari tersebut diorganisir oleh : NGO Forum, Kantor Kesetaraan Gender, Unifem, UNFPA danberbagai organisasi perempuan yang tergabung dalam Rede Feto, dengan dukungan dana dari UNIFEM, UNDP, UNFPAdan Caritas Australia.

Program kegiatan yang dilakukan selama 16 hari adalah workshop, Seminar, Quis, Talk show di TVTL dan Radio,Konferensi pers, Diskusi basis, Diskusi terbuka, Diskusi kelompok, Pelatihan dan pendidikan di Dili maupun ke-13distrik.

Dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakattentang dampak dari kekerasan bagi kesehatan terutama bagi wanita. Sehingga adanya kesadaran dari masyarakatuntuk menghentikan tindakan kekerasan.


Tanggal 25 Nopember 2005, Dai Popular meng-adakan peluncuran sebuah buku dengan judul “TansaMak Tenke Kuba.” Buku tersebut ditulis oleh 9

partisipan pertukaran studi Pendidikan Popular di Kuba.Kesembilan partisipan ini mewakili organisasi; Fokupers,AMKV, Naroman Bucoli, Fundasaun Haburas, AsosiasaunHak, Fecu Uatu-Carbau, La’o Hamutuk dan Instituto Saheba Libertasaun.

Pada bulan Oktober-Nopember tahun2003, Organisasi La’o Hamutuk bersamaDai Popular mengorganisir sebuah pro-gram pertukaran bersama Centro MartinLuther King di Kuba. Pertukaran inibertujuan untuk memberi kesempatankepada perwakilan Timor-Leste mendalamiproses Pendidikan Popular di Kuba.Selama proses pertukaran ini Partisipanberkesempatan secara langsung bertemudengan organisasi atau Institusi yang terkaitdengan program pendidikan popular.Pengalaman dan informasi yang dperoleholeh para partisipan diharapkan bisamenjadi sumber alternatif pembangunanbagi ma-syarakat di distrik dan di daerahpedesaan. Berdasarkan pada pemikirantersebut maka para partisipan menulis danmeluncurkan buku ini sebagai sebuahreferensi.

Dalam acara peluncuran buku tersebut,Sekretaris Negara Region II, Jose Manuelmelalui pidatonya tentang ”Peranan Pemudadalam Pembagunan di era sekarang”mengatakan bahwa pemuda merupakanpilar dalam proses transformasi di negaramana saja dan sebagai pilar untuk mencapaitujuan pembebasan masyarakat darimanipulasi politik, exploitasi dan kekerasan, partisipasipemuda harus ditingkatkan di Negara Timor Lorosa’e.

Partisipasi pemuda dalam proses pembangunan masihmembutuhkan kepemimpinan dan orientasi yang mantap gunamencapai tujuan yang diharapkan bersama. Pemudamerupakan tulang punggung pembangunan oleh karena ituperlu adanya konsistensi keterlibatan pemuda yang pernahberjuang membebaskan Timor Leste ini dalam prosespembangunan yang tengah digalahkan sekarang ini.

Dr. Francisco (seorang dokter dari Kuba yang bertugasdi Timor Leste) yang hadir sebagai pembicara mengatakanbahwa Kuba adalah negara miskin seperti Timor Leste akantetapi Kuba selalu ingin memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang membutuhkan, ini bukan karena Kubakelebihan atau kaya tetapi memberi bantuan berdasarkan

prinsip-prinsip solidaritas dan kemanusiaan. Sehingga Kubatelah menerima 227 orang pelajar Timor-Leste untuk belajarkedokteran di Kuba.

Nuno Rodrigues (Direktor Sahe ba Libertasaun) dalampidatonya menga-takan bahwa Cuba adalah contoh un-tuksemua Negara. Timor Leste sendiri harus mempelajaribagaimana bisa mengembangkan partisipasi Pen-didikan

Peluncuran Buku Tansa Mak Tenki Kuba

Berita singkat ...

Popular pada era kemer-dekaan ini.Timor Leste telah men-dapatkan bantuan dari pemerintah dan masyarakat Kuba.Nuno mengajak masyarakat Timor leste untuk membe-rikansolidaritasnya dan mensuport Kuba, karena sekarangAmerika Serikat masih memblokade Kuba, untukbernegosiasi atau melobi dengan pemerintah AmerikaSerikat agar mencabut kembali blokadenya.

Pada sore harinya, Instituto Sahe ba Libertasaun jugamelakukan peluncurang buku mengenai “Francisco Borjada Costa (1946-1975), seorang musisi dan juga seorangpahlawan. Pada acara tersebut, istri Borja memberikesaksian mengenai Borja dalam kontribusinya untukmembebaskan rakyat dan negara Timor Leste. Danbeberapa puisi yang ditulis oleh Borja dibacakan....


NGO Forum Timor Leste (FONGTIL) sebagi payung bagiNGO, bekerja sama dengan UNDP dan Oxfam memfasilitasisebuah workshop bagi jaringan-jaringan, yang dilaksanakanpada tanggal 30 November – 2 Desember 2005 di HotelTimor Lodge, Comoro.

Tapi sebelumnya FONGTIL telah melakukan beberapatahap kegiatan antara lain pertemuan dengan jaringan danassessmen kepada jaringan.

Hasil dari assessmen dipresentasikan pada workshopjaringan tersebut. Partisipan workshop tersebut berasal darijaringan-jaringan yang ada di distrik dan Dili dengan jumlahpeserta 23 orang yang berasal dari 14 jaringan (7 jaringandari district dan 7 jaringan di Dili).

Tujuan dari workshop adalah :1. Untuk menambah kapasitas organisasi payung/Forum untuk

terlibat didalam jaringan di Timor Leste melalui diskusi,refleksi dan dukungan teknis.

2. Untuk menperkuat jaringan CSOs di Timor Leste agardapat mengambil peranannya dalam mendukung danmenperkuat laki-laki dan perempuan di Timor Leste untuksecara aktif berpartisipasi di dalam proses pembangunanbangsa.

3. Untuk membangun kesadaran tentang bagaimana jaringan-jaringan di Timor Leste.

4. Bagaimana mengetahui hambatan-hambatan dankesuksesan jaringan-jaringan yang ada di Timor-Leste.

5. Bagaimana menciptakan eksistensi FONGTIL untukbekerja sama dengan jaringan di Timor Leste di masa yangdatang.

Berita singkat ...

Workshop JaringanPada pasca 2000-an banyak jaringan yang mengalami

hambatan dalam melaksanakan program kegiatannyadisebabkan ketidakefekifan koordinasi anggota dalamjaringan dalam melakukan tugas dari issu yang diperjuangkandan garis struktur kordinasi yang efisien sehingga berakibatfatal terhadap kapasitas jaringan dalam memperjuangkan issukegiatan. Untuk menperbaiki ini maka semua jaringan lebihmenbahas bagaimana menciptakan jaringan yang ideal.

Melalui workshop ini juga telah diketahui tentangpermasalahan dan kesuksesan yang dihadapi jaringanmisalnya tidak adanya sekretariat, kurang dana untukmendukung sekretariat, kurangnya koordinasi dan kerjasamaanggota jaringan karena masing-masing anggota mempunyaikesibukan pada organisasinya masing-masing, kurangnyapengetahuan tentang manajemen sekretariat baik kegiatanmaupun keuangan. Berkaitan dengan permasalahan yangdihadapi oleh jaringan tersebut melalui hasil assessmentjaringan yang dilakukan oleh FONGTIL, menunjukkan bahwakedepan perlu memperhatikan sumberdaya sekretariat baikfasilitas kantor maupun kapasitas para pengelola jaringan.

Kegiatan yang diusulkan oleh beberapa anggota jaringanyang hadir yaitu perlu usaha keras dari jaringan itu sendiriuntuk mengembangkan diri dan kegiatan-kegiatannya.

Sementara rekomendasi partisipan, agar kedepanFONGTIL bisa memfasilitasi peningkatan kapasitas jaringanseperti manajemen, investigasaun, monitoring, advokasi.Selain itu FONGTIL juga diharapkan dapat memfasilitasikoordinasi antara jaringan itu sendiri dan dapat mengadakankerjasama dengan organisasi partner untuk melihat dan turutmeningkatkan keberadaan jaringan kedepan.

Aksi 7 DesemberUntuk yang kesekian kalinya, dilakukan perayaaan7 Desember untuk mengenang hari invasi TNI(Tentara Nasional Indonesi) di Timor Leste. Padatahun ini, kegiatan 7 Desember diorganisir olehANTI (Aliansi Nasional ba Tribunal Internasional,atau Aliansi Nasional untuk PengadilanInternasional).Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, berbagaiorganisasi, pemuda dan pelajar maupun keluargakorban yang tergabung dalam ANTI melakukanaksi damai dan mengeluarkan steatment/deklarasibersama (yang dimuat pada halaman berikutdalam bulletin ini). Selain itu, dilakukan penaburanbunga di laut (depan Palacio Governo) danpeluncuran film dokumenter tentang kejahatanterhadap kemanusiaan “Rock n Roll with Jakarta”dan pementasan musik dan drama dari Gembel group digedung Liceu.Dalam orasi dan steatment mereka, tuntutan yang diteriakanoleh para demonstran + 200 orang adalah “ Inginkan Keadilan

bukan Impunitas”. Mereka tidak setuju dengan pembentukanKomisi Kebenaran dan Persahabatan (KPK). Jalan satu-satunya untuk mencapai keadilan adalah PengadilanInternasional.


ALIANSI NASIONAL TIMOR-LESTE BATRIBUNAL INTERNASIONAL

(Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal)Sekretariadu: FONGTIL, Rua Caicoli,Dili Telemovel (+670) 725 4912,727 8653

KONSPIRASAUN POLITIKA INVAZAUN SEI LA-HALUHA…!!Tinan 30 liu ba iha loron 7 Desembro 1975, militar Indonesia invade Timor-Leste nebe hetan apoiu husi nasaun bo’otsira hanesan Estadu Unidus amerika, Australia no seluk tan. Konspirasaun nasaun bo’ot sira ne’e hodi hamosu kedasviolasaun graves direitus humanus ba povo iha rai Timor Leste. Timor oan hamutuk ema 200.000 mak deskunfia mateiha periodo invasaun ne’e no ema mate hamutuk 1.400 molok military Indonesia sai husi Timor Leste iha Tinan 1999.Durante tinan 24 anos, Timor Leste iha invazor Indonesia nia okos, povu tomak iha susar no mukit nia laran. Lakon niavida moris no familia hodi liberta nasaun ne’e husi invazor Indonesia. To’o ikus htan duni nia independensia iha tinan1999 liu husi elisaun popular mak fasilita husi UNO rasik.

Ohin loron 7 desembro 2005 hamutuk ba tinan lima (5) ona ita komemora loron invasaun ida ne’e. Problema barakmak rai doben no Povo Timor Leste ida ne’e infrenta, maibe ami fiar katak povo sei la-haluha saida mak akontese ihatinan 30 liu ba. Esperensia nebe’e povo ida ne’e hetan iha tinan 24 nia laran sei sai lisan ida ba ema hotu, liu-liu ba emano nasaun sira nebe’e kaer politik hodi justifika violasaun direitus humanus. Povo rai ki’ik ida ne’e sei hatudu nafatin nialuta ba justisa ho nia konsensia rasik sei luta nafatin hodi kombate politika sira nebe’e kontra prinsipiu direitus humanusnebe’e sai tiha ona iha Lei Internasional.

Ho matebian sira nia naran nebe’e mate iha tinan 24 nia laran hodi defende rai ida ne’e, ami sei hakilar nafatin ba justisa.Ukun an sei la-kompletu sei ita haluha tiha deit baut nebe’e ita uluk hakilar Hamutuk “ Lori Autor Krime sira ba TribunalInternasional…!!”. Keta fo tan fatin ba konspirasaun sira hanesan ne’e atu akontese tan.

Tanba ne’e, nudar sosiedade sivil mak haknaar an iha Aliansi Nasional Timor Leste ba Tribunal Internasional nebe’ekompostu husi ONG nasional no Internasional, Familia Vitima no vitima, individu no universitariu nebe’e mak ihainterese bot atu Luta ba Justisa iha rai laran; sei lembra fila fali iha loron historiku matebian sira, ho deklarasaun hirakmak tuir mai ne’e :

1. Lider nasaun Timor-Leste tenke promove no-mos tau substansia justisa iha nia fatin lo-los. Laos dezenvolveinstitusoens bar-barak nebe’e atu koko haluha justisa no gasta povu nia osan deit, hanesan Komisaun Verdadeno Amizade.

2. ONU no komunidade internasional tenke iha responsabilidade ba krime graves direitus humanus iha TimorLeste hodi prevene no hakotu violasaun direitus humanus sira hanesan iha futuru.

3. Komunidade internasional tenke hakribi hahalok konspirasaun sira hanesan ne’e hodi labele halo politika violasaundireitus humanus iha futuru.

4. Ba nasaun bo’ot sira nebe’e suporta invasaun Indonesia nian iha 7 Desembro atu keta taka matan tan ba vitimasira nia ejijensia ba justisa, maybe to’o tempu ona atu tao matan no hakribi salan sira ne’e.

Ami espera katak, ho matebian no familia vitima sira mak agora da-daun namlekar lemo-lemo iha Timor-Leste…justisa sei sai realidade iha aban bain rua. Obrigado wain.

Dili, 7 Desembro 2005

Membrus Aliansi Nasional Timor Leste ba Tribunal Internasional


Aliansa Nasional untuk Pengadilan InternasionalYang Terhormat Bapak Presiden,

Kami menulis kepada Bapak sehubungan dengan kontraversi sekitar laporan CAVR yang baru-baru ini dikeluarkan.

Kami mengikuti perkembangan laporan ini dan kekuatiran terhadap berbagai laporan, termasuk pidato Bapakkepada Parlemen Nasional pada tanggal 28 Nopember, yang menyarankan bahwa ada kemungkinan untuk menyensorlaporan tersebut, khususnya berhubungan dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Kami juga sangatmengkuatirkan keinginan Bapak untuk membatasi akses pada laporan tesebut.

Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan kepada Parlemen, setiap orang di Timor Leste mengetahui sejarah yangdicantumkan dalam laporan CAVR. Kita tidak membutuhkan laporan ini untuk menjelaskan kepada kita tentangribuan anggota keluarga dan tetangga kita yang meninggal sejak tahun 1975-1999. Bagaimanapun, laporan inimemberikan pengakuan resmi yang sangat penting mengenai pengalaman dan penderitaan dari perjuangan kita.Sebagai tambahan, rekomendasi-rekomendasi ekstensif dapat membantu kita sebagai manusia dan sebagai negarauntuk menemukan jalan ke depan kendatipun adanya kekerasan dan sejarah opresif.

Kami yakin bahwa korban dan seluruh masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara utuh penemuan yangditemukan oleh komisi, termasuk rekomendasi-rekomendasinya. Selama proses kerja CAVR, seluruh lapisanmasyarakat di negeri ini, khususnya para korban, telah menunjukkan keberanian mereka dengan memberikan faktamelalui kesaksian mereka, seringkali kesaksian mengusik kembali kenangan mereka yang sangat menyedihkan.Keikutsertaan mereka dengan sebuah pengertian bahwa kesaksian mereka akan menyumbangkan proses yangberarti dan bertanggung jawab akan keadilan di Timor-Leste.

Kami percaya bahwa sebuah pengertian yang utuh tentang kebenaran sangat penting untuk rekonsiliasi dan keadilan.Walaupun kita semua tahu apa yang bakal terjadi sehubungan dengan prespektif korban, kita mengerti bahwalaporan CAVR juga menjelaskan kebijakan-kebijakan dan strategis-strategis yang mengakibatkan penderitaan,demikian juga peranan para aktor internasional. Jika masyarakat Timor Leste menginginkan hidup dalam kedamaiandengan tetangga mereka di Indonesia dan di seluruh dunia, maka informasi ini akan sangat membantu kita keluar darikekerasan masa lalu menuju pada masa depan yang damai.

Kami mengerti bahwa regulasi dalam pembentukan CAVR (UNTAET/REG/2001/10) memberi provisi-provisi bebaskepada masyarakat untuk mengakses isi laporan.

Kami ingin mengingatkan Bapak bahwa tidak ada jurisdiksi untuk badan politik manapun termasuk Presiden untukbisa mencegah proses penyebarluasan laporan tersebut.

Oleh karena itu, kami meminta dengan sangat kepada Bapak untuk menyebarluaskan laporan tersebut seluas-luasnya bila memungkinkan, dalam semua bahasa yang tersediakan. Kami khususnya sangat berharap bahwa versidalam bahasa tetum akan disediakan, sebagai tambahan pada penerjemahan bahasa Indonesia, Ingris dan Portugis.

Tanda tangan

Berdasarkan pada pidato Bapak Presiden RDTL, Kayrala Xanana Gusmao di Parlemen Nasional dan berbagai steatmenyang dipublikasikan oleh berbagai media, mengenai Laporan CAVR akan ada kemungkinan disensor, terutama rekomendasi-rekomendasinya, maka Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional memberikan tanggapan sebagai berikut.


sarana dan prasarana di Timor-Leste, lebih dari 200,000penduduk yang secara paksa dipindahkan, pembunuhanmassal serta ragam kejahatan pelangaran HAM. Semua inidilakukan oleh Milisi yang dibentuk oleh Jakarta dengansokongan dana dari Bank Dunia yang nota bene digunakanuntuk Jaring Pengaman Sosial di Indonesia. Ini adalahpenyalahgunaan. Pemerintah Indonesia salah menggunakandana dari Bank Dunia untuk mendukung kampanye pro-Otonomi.

Kini, tepatnya 30 tahun setelah invasi, rakyat Timor-Lestemelihat serangan Invasi sebagai kaledoskop ketidakadilandi Timor-Leste. Masyarakat Timor-Leste kini sekali lagimeminta kesadaran kemanusiaan secara global, bagi merekayang memimpikan keadilan untuk menwujudkan bentukketidak-adilan menjadi keadilan. Tentu saja, sejarah masalalu tidak dapat dikembalikan. Tetapi merefleksikan kembalimasa lalu untukmembangun masa depan yang lebih baik danadil merupakan kesamaan tingkatan yang sangat penting.Harapan ini bukan saja keadilan bagi Timor-Leste namun diseluruh dunia.

Tanggal 7 Desember, 1975 menandakan awal sebuahpendudukan yang panjang dan dipersulit oleh kompleksitasinternasional dalam masalah ini.

Sekarang, Timor-Leste telah memenangkan kemerde-kaannya dari penjajahan. Namun satu format legitimasikemerdekaan belum dicapai-restorasi integritas para korban.Beragam upaya yang dilakukan hingga hari ini gagal – Adhoc Jakarta dan spesial panel atas kejahatan berat belum

La’o Hamutuk buka staff foun!Ami buka aktivista ema Timor oan nain rua atu hola parte iha ami nia tim

nudar peskizador no halo servisu finansas.

Staf La’o Hamutuk servisu kolaborativu ho staf seluk atu halo peskizador no relatoriu konaba aktividadeinstituisaun-instituisaun internasional iha Timor-Leste. Staff ida-ida fahe responsabilidade ihaadministrasaun no programa, inklui publikasaun Bulletin no surat popular, Programa Radio, Enkontru-enkontru publik, advokasia, educasaun popular no koalisaun.

QUALIFIKASAUN :Peskizador : Iha esperiensia halo peskiza, iha matenek konaba buka informasaun no hakerek, Iharesponsabilidade no komitmentu servisu, iha esperiensia ho solidariedade internasional, iha abilidadekonaba komputador no hatene koalia inglesh no portugues.Servisu Finansas : Iha esperiensia servisu finansas + tinan 2, esperiensia halo lobby no reportazem badoador, iha responsabilidade no komitmentu servisu no bele koalia no hakerek iha inglesh.Informasaun tan kona ba La’o Hamutuk no pozisaun sira, bele mai ami nia kantor iha Dili-Farol (besikkantor Asosiasaun Hak) ka bele mos haruka email mai [email protected] mak iha interese bele haruka : Karta Aplikasaun nebe’e eksplika tanba sa hakarak servisu ho La’oHamutuk, , CV no referensia, hakerek articlo ida konaba Dezenvolvementu ka Rekonstrusaun iha TimorLeste mai kantor La’o Hamutuk ka mai ami nia email.

Deadline ba hatama aplikasaun to’o 20 Janeiro 2006

Editorial: Tragedi yang terlupakan (sambungan dari halaman 16)

menemukan tuntutan legal keadilan bagi korban. KomisiPenerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) telahmenyerahkan laporannya kepada presiden RDTL. Hal inimenjadi jelas bahwa pemimpin perlawanan yang selamamasa pendudukan memperjuangkan keadilan memandangrekomendasi dari laporan sebagai ‘idealisme muluk.’

Banyak proses legal diadakan di Indonesia dan Timor-Leste, khusunya pengadilan Ad hoc di Jakarta danpembentukan baru Komisi Kebenaran dan Persahabatanyang bertujuan untuk melayani kepentingan keduapemerintah dimana aspirsi dan tuntutan rakyat atas keadilanjelas diremehkan. Proses lainnya dilaksanakan dengankepercayaan bahwa subtansi keadilan dan tanggunjawabdapat dicapai, apabila didukung oleh proses politik danindividu-individu.

Pertanggungjawaban pelaku kejahatan kemanusiaan dankekerasan atas hak asasi lainnya di Timor-Leste masih jauhdari kenyataan. Tuntutan korban kejahatan perang dankekerasan hak asasi masih sulit dikekang. Namun tanggapanpemerintah kedua negara adalah pembentukan komisikebenaran dan persahabatan, yang mana bertentangandengan prinsip legal internasional. Dengan perayaan hariinvasi atas Timor-Leste, sekali lagi korban meminta kepadamasyarakat internasional untuk bergabung dalam aspirasikorban untuk menuntut pembentukan sebuah pengadilaninternasional untuk meminta pertanggungjawaban pelakukejahatan terhadap hak asasi manusia diawali hari pertamainvasi 1975 hingga 1999.


Editorial: Tragedi yang terlupakan

Tanggal 7 Desember 1975, merupakan awal tragedibagi rakyat Timor Leste oleh militer Indonesia. Padahari tersebut, Timor Leste telah diinvasi melalui darat,

laut dan udara dengan menggunakan peralatan perang yangdibeli dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya.Diperkirakan 60 ribu orang telah meninggal selama tiga bulanmasa pendudukan pertama-mungkin saja laporan CAVRakan memberikan kejelasan bahwa koraban jiwa tidakmencapai angka tersebut.

Sehari sebelum invasi, Mantan Presiden Amerika Serikat,Gerard Ford dan Sekretaris Negara, Henry Kissingermengadakan sebuah pertemuan dengan mantan presiden In-donesia, Suharto. Menurut laporan dokumentasi dari Na-tional Security Archive (NSA), yang dipublikasikan padatahun 2001 mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebutPresiden Ford memberikan lampu hijau atas aksi invasi diTimor Leste.

Invasi tersebut dilakukan dengan dukungan negara-negarabarat. Amerika serikat yang waktu itu sedang kalah padaperang di Vietnam, melakukan upaya untuk memerangikomunis. Presiden Ford dan Kissinger menyetujui invasitersebut karena mereka melihat bahwa di rezim Soehartoada ketaatan terhadap strategi. Pada saat yang bersamaan,Australia secara aktif mengejar cadangan minyak dan gasyang ada di Laut Timor dengan Indonesia-mendukungserangan di Timor Leste dengan alasan yang sama denganAmerika Serikat. Jadi invasi militer Indonesia ke Timor-Lesteadalah kombinasi dari ambisi teritorial, kepentingangeopolitik dan geostrategis serta kepentingan ekonomi.

Dua minggu kemudian setelah invansi, Dewan KeamananPBB mengeluarkan resolusi pertama yang meminta kepadaIndonesia untuk menghormati integritas territorial dan hakpenentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste. Resolusi jugameminta menarik kembali militer-nya dari Timor-Leste.Resolusi ini juga meminta kepada Pemerintah Portugal untukbekerjasama dengan PBB demi melakukan proses menujupenentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste. Namun resolusiini tidak bergigih, dan pendudukan militer tetap berlanjut.Hal yang sama terjadi pada berbagai resolusi yangdikeluarkan. sehubungan dengan masalah Timor-Leste.

Hingga tahun 1999, setelah lebih dari200.000 jiwa tewas baru mengakhirimasalah di Timor Leste.

Invasi militer Indonesia di Timor-Lestemerupakan tanggungjawab komunitasinternasional yang sengaja menutup matabahkan mendukung kelangsungan prosesinvasi dan pendudukan Indonesia diTimor-Leste selama 24 tahun. Dukunganmiliter, diplomatik serta ekonomi kepadaIndonesia merupakan tanda persetujuankomunitas internasional atas tindakanbrutalitas tentara Indonesia dan membantupendudukan rezim militar Indonesia atasrakyat Timor-Leste dan wilayahnya.

Puncak dari perjuangan untuk kemer-dekaan adalah referendum yang diselenggarakan oleh PBBpada tahun 1999, dimana lebih dari 79,8 % rakyat Timor-Leste memilih untuk kemerdekaan. Namun harga yangdibayar juga mahal, dengan kehancuran lebih dari 75%

Apa itu La’o Hamutuk?

La’o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuahorganisasi di Timor-Leste yang memantau, menganalisis,dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor-Leste dalamrangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dansosial negeri ini. La’o Hamutuk berkeyakinan bahwa rakyatTimor-Leste harus menjadi pengambil keputusan utamadalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratisdan transparan. La’o Hamutuk adalah sebuah organisasiindependen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasirakyat Timor-Leste yang efektif. Selain itu, La’o Hamutukbekerja untuk meningkatkan komunikasi antaramasyarakat internasional dengan masyarakat Timor-Leste. Staf La’o Hamutuk baik itu staf Timor-Leste maupuninternasional mempunyai tanggungjawab dan memperolehgaji yang sama . Terakhir, La’o Hamutuk merupakan pusatinformasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaantentang model-model, pengalaman-pengalaman, danpraktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasihubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di TimorLeste dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengantujuan untuk menciptakan model-model pembangunanalternatif.

La’o Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang inginmenyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletindengan gratis. Buletin dan foto yang disalin harus tetapmencantumkan nama La’o Hamutuk sebagai sumberutamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La’oHamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jikamempunyai dokumen dan atau informasi yang harusmendapatkan perhatian rakyat Timor-Leste sertamasyarakat internasional.

(Bersambung ke halaman 15)

buletin la’o hamutuk filehalaman 2 vol. 6, no. 5 desember 2005 buletin la’o hamutuk dengarkan...

Documents