buku pedoman pen gurus an surat an

Download Buku Pedoman Pen Gurus An Surat an

Post on 10-Jul-2015

84 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 0818769391 - 081389696926 085814181866 Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com

DAFTAR ISI BAB I HUKUM PERKAWINAN A. Pengertian Perkawinan...... B. Sahnya Perkawinan... C. Asas Perkawinan....... D. Syarat-syarat Perkawinan...... E. Larangan Perkawinan........ F. Pencegahan Perkawinan G. Batalnya Perkawinan..... H. Perjanjian Perkawinan... I. Hak dan Kewajiban Suami Istri.... J. Harta Benda Dalam Perkawinan... K. Kedudukan Anak... L. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak. M. Perkawinan di Luar Indonesia... N. Perkawinan Campuran...... BAB II PENCATATAN PERKAWINAN A. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.... 1. Pencatatan Perkawinan..... 2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan.... 3. Tata Cara Perkawinan... 4. Akta Perkawinan... B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan... 1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia.. 2. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Republik Indonesia . C. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat 10 10 10 13 14 15 15 16 16 1 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 8

i

BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 0818769391 - 081389696926 085814181866 Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com

Kepercayaan....... D. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.. 1. Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia E. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan oleh Negara Lain ... 1. Ruang Lingkup................................................. 2. Pelaporan dan Pencatatan Perkawinan Melampaui Batas Waktu. 3. Pencatatan Perkawinan Yang Ditetapkan Pengadilan.. 4. Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing... 5. Pelaporan Akta Pencatatan Sipil Yang DIterbitkan oleh Negara Lain F. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 1. Jenis Formulir ..... 2. Jenis Buku............ 3. Jenis Catatan Pinggir... G. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil...

16 17 17 19

20 20 20 22 23 24 25 25 25 25

26

1. Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri... 26 2. Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.. 28

BAB III

ANAK DALAM PERKAWINAN...... A. Pengakuan / Pengesahan Anak Dalam Perkawinan B. Anak Dalam Perkawinan Campuran.................... 1. Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam

30 30 31

ii

BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 0818769391 - 081389696926 085814181866 Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com

Negeri Nomor 471/1478/MD tentang Pencatatan Kewarganegaraan ... 2. Permohonan Dwi kewarganegaraan Terbatas / Restricted Dual Citizenship (Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia) Untuk Anak yang Lahir Sebelum tanggal 1 Agustus 2006... 3. Permohonan Dwi kewarganegaraan Terbatas / Restricted Dual Citizenship (Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia) Untuk Anak yang Lahir Pada dan Setelah tanggal 1 Agustus 2006. 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta .. BAB IV HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN A. Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan Menurut UU Perkawinan B. Harta Bersama ............... C. Pengurusan Harta Bersama D. Perjanjian Kawin............ BAB V TAHAPAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN 1. PERTAMA : SURAT PENGANTAR RT (Rukun Tetangga).. 2. KEDUA : SURAT KELENGKAPAN KELURAHAN (PM. I., N1, N2, N4).. 3. KETIGA : SURAT DISPENSASI CAMAT. 4. KEEMPAT : SURAT PERKAWINAN AGAMA 5. KELIMA : PENCATATAN PERKAWINAN DI CATATAN SIPIL.. Lampiran : 1) 01 : SURAT PERNYATAAN CALON PENGANTEN. 2) 02 : SURAT PERNYATAN IZIN ORANG TUA. 3) 03 : SURAT PENGANTAR RT... 4) 04 : SURAT KETERANGAN LURAH (Model PM. I. WNI). 5) 05 : SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH (Model N-1) 6) 06 : SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model N-2).. 7) 07 : SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA (Model N-4). 8) 08 : SURAT PERMOHONAN DISPENSASI CAMAT..

31

32

33 34 36 36 37 37 38 41 41 41 42 42 43

46 47 48 49 50 51 52 53

iii

BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 0818769391 - 081389696926 085814181866 Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com

9) 09 : SURAT DISPENSASI KAWIN dari CAMAT.. 10)10 : SURAT PERMOHONAN PERKAWINAN AGAMA BUDDHA... 11)11 : SURAT PERKAWINAN AGAMA BUDDHA. 12)FORMULIR UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN CATATAN SIPIL. 13)FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN ANAK UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI... 14)FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEIMIGRASIAN.. 15)CONTOH MINUTA AKTA PERJANJIAN KAWIN.. Daftar Pustaka..... Bio Data Penulis..............

54 55 56 57 58 60 61 63 64

iv

BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 0818769391 - 081389696926 085814181866 Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com

BAB I HUKUM PERKAWINAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur tentang pengertian Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Penjelasan : Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

B. SAHNYA PERKAWINAN Dalam Pasal 2 UU Perkawinan mengatur sahnya perkawinan, yaitu : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penjelasan : Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

C. ASAS PERKAWINAN Dalam Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.Penjelasan : Undang-undang ini menganut asas monogami.

D. SYARAT SYARAT PERKAWINAN1 - 64

BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - Budiman, SH. / September 2011 -

BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 0818769391 - 081389696926 085814181866 Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com

1. Dalam Pasal 6 UU Perkawinan mengatur : (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum ma