buku panduan pembebasan bea masuk dan cukai …

Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Buku Panduan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang 1 Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

BUKU PANDUAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(Februari 2020)

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan merupakan sarana yang vital bagi kemajuan peradaban suatu bangsa. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pihak Pemerintah, swasta, dan perorangan telah berupaya untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk atas upaya untuk mencapai tujuan nasional tersebut adalah dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, lembaga, dan badan yang bergerak di bidang pendidikan dan peneitian, yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran guna mengembangkan ilmu pengetahuan.

Mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pihak lembaga pendidikan dan pengajaran, masyarakat, lingkungan, sampai keluarga. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bagian dari Pemerintah memiliki misi yang mendukung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional. Dalam menjalankan perannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga misi yang disebutkan dalam Keputusan Direktur .Jenderal Bea dan Cukai nomor 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ketiga misi tersebut yaitu (1) memfasilitasi perdagangan dan industri (2) menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal (3) mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dalam koridor kepabeanan yang tertuang dalam misi pertama yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri.

Dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi, kementerian, lembaga, dan badan tersebut perlu melaksanakan penelitian baik penelitian mandiri, kerja sama dalam negeri, maupun kerja sama lintas negara, sehingga akan memerlukan barang-barang yang berasal dari luar negeri sebagai sarana untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, sehingga timbul



kewajiban pabean yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean impor serta melunasi pungutan kepabeanan yang terdiri dari bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Jika impor barang-barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan masih harus dikenakan bea masuk dan PDRI, akan menjadi beban bagi importir dalam melaksanakan penelitian dalam rangka mencapai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea

masuk dan tidak dipungut PDRI atas importasi barang-barang untuk keperluan penelitian

dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Memang tidak dipungkiri bahwa masih banyak kebutuhan akan barang-barang tertentu yang masih harus dipenuhi dengan mengimpor dari luar negeri. Terutama barang-barang yang memang belum diproduksi di dalam negeri. Impor barang-barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Untuk itu dalam buku ini akan kami bahas mengenai prosedur untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.



1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan (PMK-200/2019);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 137/PMK.010/2018;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.010/2018;

Berdasarkan ketentuan di atas, fasilitas fiskal yang diberikan meliputi :

- pembebasan bea masuk dan cukai, - tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, serta - dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

2. Subjek Penerima Fasilitas Fiskal

Subjek yang dapat diberikan fasilitas fiskal berdasarkan PMK-200/2019 adalah :

a. Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, maupun Perguruan Tinggi Kedinasan,

b. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Litbang)

c. Badan Usaha atau Pihak Swasta yang melakukan kegiatan Litbang.

3. Objek Fasilitas Fiskal

Objek atau barang yang dapat diberikan pembebasan bea masuk adalah barang yang memenuhi kriteria sebagai barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (barang untuk litbang). Di dalam PMK-200/2019 telah didefinisikan barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah barang dan/atau peralatan yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan termasuk untuk kegiatan penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Barang untuk litbang yang diimpor oleh Badan Usaha selain harus memenuhi ketentuan diatas juga harus memenuhi ketentuan bahwa :

- barang impor belum diproduksi di dalam negeri, - barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi

yang dibutuhkan, atau



- barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhaan

pembuktian dari persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga yang membina Badan Usaha terkait.

4. Prosedur Pemberian Fasilitas Fiskal

a. Dalam PMK-200/2019 telah diatur 2 (dua) prosedur pengajuan permohonan pembebasan bea masuk yaitu permohonan secara online dan permohonan secara offline (manual / tertulis). Mengingat saat ini sistem permohonan online belum selesai dikembangkan, maka dalam buku ini akan dibahas hanya permohonan secara manual.

b. Untuk mendapatkan fasilitas fiskal berdasarkan PMK-200/2019, Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tempat pemasukan barang.

c. Surat permohonan tersebut mengikuti format yang sudah dicontohkan dalam Lampiran huruf A PMK-200/2019. Di dalamnya harus mencantumkan rincian jumlah, jenis, perkiraan nilai pabean (harga), dan pelabuhan tempat pembongkaran barang yang dimintakan fasilitas fiskal. Dalam rincian barang ini harus disebutkan secara jelas: - jenis, deskripsi, uraian, dan spesifikasi teknis barang; - detail jumlah dan satuan barang; - perkiraan nilai pabean (harga) barang, yang biasanya dinyatakan dalam valuta

asing dengan incoterm FOB, C&F, atau CIF; - pelabuhan laut atau bandar udara tempat pembongkaran sekaligus tempat

penyelesaian kewajiban pabeannya; - fungsi dan kegunaan barang dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan; d. Pihak yang berhak menandatangani surat permohonan adalah:

- Perguruan Tinggi : Pejabat paling rendah setingkat Dekan - Kementerian/Lembaga : Pejabat paling rendah setingkat eselon II atau

pimpinan tinggi pratama - Badan Usaha : Pimpinan Badan Usaha

e. Surat permohonan harus melampiran dokumen sebagai berikut: - Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai dari:

- Perguruan Tinggi : Pimpinan Perguruan Tinggi atau pejabat eselon II yang ditujukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi

- Perguruan Tinggi Swasta : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- Perguruan Tinggi Kedinasan : Pejabat Eselon II atau Pimpinan tinggi pratama dari K/L yang membina

- Badan Usaha : Pejabat Eselon II atau Pimpinan tinggi pratama dari kementerian urusan perindustrian atau K/L yang membina



- Gift certificate atau surat perjanjian kerjasama, dalam hal barang untuk litbang berasal dari hibah.

- Fotokopi dokumen pembelian, dalam hal barang untuk litbang berasal dari pembelian.

f. Dalam hal barang merupakan pembelian/pengadaan yang menggunakan APBN/APBD, dokumen pembelian harus dilengkapi dengan: - fotokopi DIPA, dan - fotokopi surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang yang menyebutkan

bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal diimpor oleh pihak ketiga.

g. Atas permohonan pembebasan bea masuk dan cukai yang diajukan, Kepala KPUBC / Kepala KPPBC atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan.

h. Dalam hal permohonan disetujui, atas nama Menteri Keuangan, Kepala KPUBC / Kepala KPPBC menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk dan cukai, yang sekaligus meliputi pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, yang di dalamnya memuat rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukkan pelabuhan tempat pembongkarannya.

i. Dalam hal permohonan tidak disetujui, Menteri Keuangan, melalui Kepala KPUBC / Kepala KPPBC menerbitkan: 1) surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam

hal permohonan tidak sesuai dengan ketentuan; atau 2) surat pengembalian berkas permohonan, dalam hal masih terdapat kekurangan

dokumen dan/atau kesalahan data dalam permohonan. j. Kepala KPUBC / Kepala KPPBC menerbitkan keputusan berupa persetujuan atau

penolakan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

k. Proses permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan PDRI ini tidak dipungut biaya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



Berikut tabel perbedaan penandatangan surat permohonan pembebasan bea masuk dan surat rekomendasi pemeritan fasilitas fiskal:

Subjek Penerima Fasilitas Fiskal (Pemohon)

Penandatanganan Surat Permohonan

Penandatanganan Rekomendasi Pemberian

Fasilitas

Perguruan Tinggi Negeri

Pejabat paling rendah setingkat Dekan

Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) atau minimal pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan

Tinggi (Rektor)

Perguruan Tinggi Kedinasan Minimal Pejabat Eselon II atau Pimpinan tinggi pratama dari K/L yang

membina

Perguruan Tinggi Swasta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Kementerian/Lembaga Pejabat paling rendah setingkat eselon II atau

pimpinan tinggi pratama

Tidak dipersyaratkan surat

rekomendasi

Badan Usaha Pimpinan Badan Usaha Pejabat Eselon II atau Pimpinan tinggi pratama dari kementerian urusan

perindustrian atau K/L yang membina

l. Terkait dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4.e, perlu

diperhatikan beberapa hal: i) Rekomendasi paling sedikit memuat:

- identitas Perguruan Tinggi atau Badan Usaha; - rincian jumlah dan jenis barang yang direkomendasikan untuk mendapat

pembebasan bea masuk dan cukai; - uraian mengenai kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

yang dilakukan; dan - uraian mengenai manfaat kegiatan litbang dalam memajukan ilmu

pengetahuan. ii) Dalam hal rekomendasi diperuntukkan bagi Badan Usaha selain memenuhi

ketentuan diatas juga harus memenuhi ketentuan: - barang impor belum diproduksi di dalam negeri; - barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi

spesifikasi yang dibutuhkan; atau - barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum

mencukupi kebutuhan, m. Rekomendasi tersebut sangat diperlukan oleh DJBC untuk memastikan bahwa Subjek,

Objek, dan ketentuan lainnya benar-benar memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bea masuk dan cukai. Terutama terkait dengan fungsi barang dalam kegiatan litbang, jangan sampai barang-barang yang akan diberikan pembebasan bea masuk dan cukai justru digunakan untuk kegiatan atau kepentingan lain misalnya untuk proses produksi atau untuk diperjualbelikan.



Gambar alur permohonan pembebasan bea masuk dan cukai

5. Asal Barang

a. Barang-barang yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai dapat berasal dari bebebapa tempat atau lokasi yaitu:

1) Impor langsung dari luar negeri;

2) Impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan Bebas;

Tempat penimbunan berikat di sini meliputi kawasan berikat, gudang berikat, pusat logistik berikat, atau tempat penimbunan berikat lainnya

3) Pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk lain;

b. Proses permohonan pembebasan bea masuk yang diajukan oleh Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha untuk barang-barang yang berasal dari tempat-tempat tersebut di atas, mengikuti prosedur tersebut pada angka 4 (Prosedur Pemberian Fasilitas Fiskal).

c. Yang membedakan adalah pada saat penyerahan barang dari tempat-tempat tersebut pada angka 5.a.2) atau 5.a.3) yaitu dengan mengikuti prosedur pengeluaran barang dari masing-masing tempat tersebut sebagai berikut:

1) untuk pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau Kawasan Bebas mengikuti ketentuan perundang-undangan masing-masing lokasi (TPB, KEK, atau Kawasan Bebas);

2) untuk pemindahtangan barang dari penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya, maka terlebih dulu pemilik barang harus mengajukan ijin pindahtangan dari pemilik lama sesuai ketentuan fasilitas pembebasan bea masuk terkait. Misalnya Perguruan Tinggi mendapatkan hibah dari barang eks kerjasama teknik Badan Internasional di Indonesia, maka Badan Internasional tersebut harus mengajukan



ijin pindahtangan barang eks fasilitas pembebasan bea masuk. Kemudian Perguruan Tinggi mengajukan permohonan pembebasan bea masuk untuk dapat menerima hibah barang untuk keperluan litbang tanpa harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

6. Frequently Asked Question (FAQ)

a. Rekomendasi yang diberikan dalam pengurusan pembebasan bea masu, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), apakah sama seperti rekomendasi lartas (larangan dan pembatasan)? Jawab: Rekomendasi pembebasan bea masuk berbeda dengan rekomendasi dalam rangka pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Sesuai dengan definisinya, rekomendasi terkait lartas adalah rekomendasi yang diberikan karena barang yang akan diimpor termasuk dalam daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi importasinya, untuk itu diperlukan rekomendasi atau persetujuan dari kementerian teknis terkait untuk memberikan ijin impor barang yang dilarang dan dibatasi impornya. Rekomendasi dalam pengurusan pembebasan bea masuk dan cukai, merupakan rekomendasi dari kementerian teknis terkait yang mampu memberikan penjelasan bahwa barang yang diimpor adalah barang yang benar-benar untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga direkomendasikan untuk diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan PDRI. Dalam aspek waktu penggunaan surat rekomendasi, bahwa rekomendasi pembebasan bea masuk dan cukai diperlukan saat pengurusan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan PDRI, yaitu sebelum importasi. Sedangkan rekomendasi lartas diperlukan pada saat importasi, yaitu setelah pengurusan pembebasan fiskal.

b. Apakah pengurusan kepabeanan dan pembebasan dapat dikuasakan ke pihak lain? Jawab: Pemberian kuasa ke Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabenaan (PPJK) dapat dimungkinkan sesuai ketentuan, namun segala dokumentasi yang disampaikan tetap atas nama subjek yang berhak menerima fasilitas pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga akan terdapat kesamaan informasi antara Surat Keputusan pemberian fasilitas yang dimiliki, Pemberitahuan Pabean, rekomendasi, dan dokumen pelengkap kepabeanan lainnya.

c. Dalam hal nilai kontrak dalam pengadaan barang dengan pihak ketiga tidak terdapat klausul perpajakan yang menyatakan harga kontrak tidak termasuk pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor. Apakah bisa mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor?

Jawab:



Berdasarkan PMK-200/2019, perjanjian atau kontrak pengadaan yang disyaratkan harus menyebutkan harga dalam perjanjian atau kontrak tidak meliputi pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor. Apabila penetapan harga kontrak tersebut berdasarkan penetapan harga perolehan dalam negeri (sudah termasuk pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor) maka atas kontrak tersebut tidak dapat diberikan pembebasan bea masuk.

Sebaliknya apabila penetapan harga kontrak berdasarkan penetapan harga perolehan luar negeri dan tidak diperhitungkan nilai bea masuk, cukai, serta pajak dalam rangka impornya, maka atas pengadaan barang dalam kontrak tersebut dapat diberikan pembebasan bea masuk. Namun jika dalam kontrak belum tercantum klausul perpajakan, maka harus dilakukan amandement (addendum) kontrak yang di dalamnya menyatakan bahwa harga kontrak tidak termasuk pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.

d. Dalam hal nilai kontrak dalam pengadaan barang dengan pihak ketiga hanya terdapat klausul perpajakan yang menyatakan harga kontrak tidak termasuk pembayaran bea masuk dan cukai, apakah dapat diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor?

Jawab:

Apabila kontrak pengadaan tidak dapat dilakukan amandement yang menyatakan bahwa harga kontrak tidak termasuk pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, maka atas permohonan tersebut hanya dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, terhadap pajak dalam rangka impor masih tetap dipungut. Karena secara hukum dapat ditafsirkan bahwa nilai pajak dalam rangka impor sudah diperhitungkan dalam penetapan harga kontrak, sehingga pajak tersebut harus dibayarkan pada saat importasi barang.

e. Sebagai peneliti fungsional pada perguruan tinggi, saya mendapatkan dana penelitian untuk saya gunakan dalam riset saya. Sebagian akan saya gunakan untuk membeli peralatan langsung dari luar negeri. Apakah saya dapat mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk?

Jawab:

Untuk mudahnya, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk berdasarkan PMK-200/2019 dapat dilihat dari syarat dan ketentuan atas subjek, objek, dan persyaratan dokumen.

Dari sisi Subjek: sebagai peneliti (pribadi) belum diakomodasi dalam PMK-200/2019 untuk diberikan fasilitas fiskal (pembebasan bea masuk dan cukai). Fasilitas fiskal baru dapat diberikan jika barang diimpor atas nama perguruan tinggi. Untuk itu apabila peneliti melakukan pembelian barang dari luar negeri secara mandiri, maka tidak akan memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas jika dikirim (diimpor) atas nama pribadi.



Sebaiknya seluruh importasi menggunakan nama perguruan tinggi. Sehingga Anda sebaiknya berkoordinasi dengan perguruan tinggi dalam proses pembelian dan pengiriman barang.

Dari sisi Objek: alat-alat untuk litbang tentu memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas fiskal.

Dari sisi persyaratan dokumen: bahwa dokumen yang dipersyaratkan akan bergantung dari cara perolehan barang. Jika hibah maka dokumen yang harus disiapkan adalah dokumen hibah itu sendiri, seperti gift certificate atau MoU dari donatur.

Jika dari pembelian maka harus disiapkan dokumen pembeliannya. Dokumen pembelian untuk persyaratan mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan cukai, masih sangat fleksibel, karena variasinya sangat beragam. Misalnya baru ada dokumen proforma invoice-pun sudah cukup untuk mengajukan permohonan pembebasan bea masuk.

Perlu diperhatikan adalah jika dana untuk pembelian berasal dari APBN/APBD maka harus didukung dengan dokumen DIPA atau dokumen semacam itu. Serta perlu kontrak pengadaan barang dan jasa yang didalamnya terdapat klausul bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.

f. Perguruan Tinggi atau K/L mendapatkan hibah dari pemberi hibah di dalam negeri, namun barangnya akan didatangkan dari luar negeri, apakah atas impor barang tersebut dapat diberikan fasilitas fiskal / pembebasan bea masuk dan cukai?

Jawab:

Hibah barang dapat berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk hibah barang dari pihak yang berada di luar negeri dapat mengikuti ketentuan dalam PMK- 200/ 2019. Dalam hal pemberi hibah berada di dalam negeri PMK-200/2019 hanya mengatur proses pemberian pembebasan bea masuk atas yang barang yang berasal dari:

- Tempat Penimbunan Berikat (TPB) seperti Kawasan Berikat, Gudang Berikat, atau Pusat Logistik Berikat,

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan - Kawasan Bebas (Free Trade Zone).

Dalam hal pemberi hibah di dalam negeri bukan berasal dari tempat-tempat tersebut maka yang dapat dilakukan adalah:

- Impor barang harus dilakukan langsung oleh Perguruan Tinggi atau K/L. Importasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemberi hibah di dalam negeri.

- Pembebasan bea masuk harus diajukan oleh Perguruan Tinggi atau K/L, sehingga Surat Keputusan pemberian pembebasan bea masuk hanya menyebutkan pihak Perguruan Tinggi atau K/L yang diberikan fasilitas dan sekaligus sebagai importirnya.

- Jika importirnya adalah pemberi hibah sendiri maka DJBC tidak dapat memberikan fasilitas fiskal. Karena proses hibah ini diperlakukan sama dengan



proses hibah dalam negeri lainnya (barang sudah dilunasi/dibayar bea masuk dan pajak-pajaknya).

g. Apakah impor barang bekas untuk keperluan laboratorium diperbolehkan? Jawab: Dalam PMK 200/2019 tidak membatasi barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan apakah berasal dari barang bekas pakai atau baru. Atas barang bekas pakai yang ditujukan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat diberikan pembebasan bea masuk. Namun satu hal yang harus menjadi perhatian adalah adanya ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) impor atas barang bekas tersebut. Ketentuan lartas tidak dipersyaratkan pada saat pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan cukai namun dipersyaratkan pada saat barang akan dikeluarkan dari pelabuhan atau bandar udara tempat pemasukan barang. Untuk mengetahui suatu barang terkena ketentuan lartas dapat dilakukan pengecekan melalui portal INSW di laman: https://eservice.insw.go.id/

h. Bila kita membawa barang hibah hand carry, apakah tetap diperlukan surat pembebasan bea masuk dan cukai atau cukup dengan menunjukan surat dari pihak donor pada saat pengeluaran barang? Jawab: Terdapat dua skema yang dapat dimanfaatkan atas barang hibah hand carry tersebut. Skema pertama adalah fasilitas pembebasan bea masuk barang pribadi penumpang. Fasilitas fiskal yang diberikan terhadap barang dengan nilai maksimal sebesar FOB USD500 per orang, apabila barang tersebut melebihi USD 500, maka atas kelebihannya tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Terhadap skema tersebut tidak perlu mengajukan permohonan pembebasan terlebih dahulu. Skema kedua adalah fasilitas pembebasan bea masuk dan cukai barang keperluan litbang. Skema ini dapat digunakan apabila terhadap barang hand carry tersebut melebihi FOB USD500. Untuk mendapatkan fasilitas fiskal ini, sebelum pembawa barang tiba ke Indonesia, agar pihak penerima hibah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan cukai barang keperluan litbang ke kantor bea dan cukai tempat pemasukan barang dengan menyebutkan identitas pembawa barang. Kemudian setelah surat keputusan pembebasan bea masuk dan cukai terbit, dapat digunakan untuk proses pengeluaran barang di bandar udara pada saat pembawa barang tiba ke Indonesia.

7. Studi Kasus

1) Barang Hibah dari Luar Negeri

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri BC menerima barang hibah untuk penelitian dari First Institute of Oceanography, China dalam rangka Penelitian Pergerakan Gelombang Air Laut. Barang akan dikirim melalui pelabuhan laut Tanjung Priok.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, langkah yang harus ditempuh oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri BC adalah:



a. Setelah ada kesepakatan hibah, pertama perlu dipersiapkan dokumen hibah dari donatur. Dokumen hibah ini dapat berupa MoU antara donatur dengan Universitas Negeri BC.

b. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mengajukan permohonan rekomendasi pembebasan bea masuk dan cukai kepada Rektor atau pejabat minimal pejabat setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Negeri BC.

c. Setelah mendapat rekomendasi, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Kepala KPU BC / Kepala KPPBC tempat pemasukan barang.

Berikut ini contoh format surat permohonan pembebasan bea masuk dan cukai yang diajukan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan:

Nomor : 321/FPIK/UNBC/20xx Tanggal 12 Februari 20xx Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor

Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Yth. Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai TipeA Tanjung Priok Di Jakarta

Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan

cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang ditujukan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan data sebagai berikut:

a. Nama Instansi : Universitas Negeri BC b. NPWP Instansi : 12.345.678.9-01x.xxx. c. Alamat Instansi : Jalan Ahmad Yani, No 1, Jakarta d. Nama Importir : Universitas Negeri BC e. NPWP Importir : 12.345.678.9-01x.xxx. f. Alamat Importir : Jalan Ahmad Yani, No 1, Jakarta g. Pihak yang dapat dihubungi : Budi, HP:081234xxxx, email: [email protected] h. Nama program / proyek /

kegiatan : Penelitian Pergerakan Gelombang Air Laut di Laut Jawa

i. Sumber perolehan barang : Hibah dari First Institute of Oceanography, China j. Asal pengiriman / pemasukan

barang : China

k. Tujuan penggunaan barang : Untuk meneliti pergerakan gelombang air laut di laut Jawa

l. Rincian barang : Terlampir Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta peraturatan perundang-undangan dibidang perpajakan terkait. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan: 1. Rincian barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimintakan

pembebasan bea masuk;



2. Surat Rektor Universitas Negeri BC nomor 01/S/UNBC/2020 tanggal 11 Februari 20xx perihal Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;

3. Memorandum of understanding antara Universitas Negeri BC dengan First Institute of Oceanography, China tanggal 02 Januari 2020.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan.

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,

XXXXXXXXXXXX

Cap/

Stempel



Lampiran Surat Nomor : 321/FPIK/UNBC/20xx Tanggal : 12 Februari 20xx

RINCIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN YANG DIMINTAKAN

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI

NO URAIAN

BARANG

JUMLAH

BARANG

SATUAN

BARANG

PERKIRAAN

HARGA

NEGARA

ASAL

PELABUHAN

PEMASUKAN

FUNGSI DAN

KEGUNAAN

BARANG

1 Surface Buoy

System

2 Unit USD

400.000

China Pelabuhan

Tanjung

Priok

Untuk

mengukur

arah dan

kecepatan

arus air

Dekan Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan, XXXXXXXXXXXX

Cap/

Stempel



Contoh format rekomendasi pembebasan bea masuk dari Rektor Universitas Negeri BC:

Nomor : 123/ABC/20xx 02 Februari 20xx Hal : Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk dan Cukai

atas Impor barang untuk Litbang Kepada: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok Di Jakarta Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Keluatan, Universitas Negeri ABC Nomor …. Tanggal ….. hal Permohonan Rekomendasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bersama ini kami memberikan rekomendasi agar impor barang oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Keluatan, Universitas Negeri ABC dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, serta tidak dipungut PPN / PPN dan PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, dengan data sebagai berikut:

Nama Instansi : Fakultas Perikanan dan Ilmu Keluatan, Universitas Negeri ABC

Uraian Barang : 2 (dua) unit Surface Buoy System, negara asal: China, perkiraaan harga: USD400.000,-, pelabuhan pemasukan: Tanjung Priok

Nama Kegiatan/Proyek : Penelitian pergerakan gelombang air laut di laut Jawa

Manfaat kegiatan litbang : Penelitian tersebut bermanfaat untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya arus laut, jenis-jenis arus laut, dan mendalami metode pengukuran arus laut. Hasil penelitian lebih lanjut akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu oceanografi serta aplikasinya di dunia nyata dalam pelayaran, perikanan, dan lain-lain

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Rektor, xxxxxxxx

Cap/

Stempel



Dengan permohonan tersebut, DJBC akan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor, dengan contoh format sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/KPU.xx/20xx

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA UNIVERSITAS NEGERI BC

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Dekan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri BC Nomor 321/FPIK/UNBC/20xx tanggal 12 Februari 20xx, diperoleh kesimpulan

bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor

Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Kepada Universitas Negeri BC;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan

Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.010/2018;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Negeri BC nomor 01/S/UNBC/2020 tanggal 11 Februari 20xx perihal Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan

bea masuk dan cukai;

2. Memorandum of Understanding antara Universitas Negeri BC dengan First Institute of Oceanography, China tanggal 02 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA UNIVERSITAS NEGERI BC



PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan, yang diimpor oleh:

a. Nama : Universitas Negeri BC

b. NPWP : 12.345.678.9-01x.xxx

c. Alamat : Jalan Ahmad Yani, No 1, Jakarta

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan pelabuhan tempat pemasukan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA harus memenuhi ketentuan di bidang impor.

KETIGA : Pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan

digunakan untuk penelitian pergerakan gelombang air laut di Laut Jawa serta tidak untuk dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan;

b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan

sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemberian pembebasan bea masuk dan cukai dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi; dan

d. terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai perundang-undangan.

KEEMPAT : Menunjuk pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan pemasukan serta Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA : Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEENAM : Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan pemindahtanganan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

3. Direktur Jenderal Pajak; 4. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 5. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri BC

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 20xx

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN

CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK,

ttd

XXXXXXXXX



Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 234/KPU.xx/20xx Tanggal : 14 Februari 20xx

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI,

TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Importir: a. Nama : Universitas Negeri BC

b. NPWP : 12.345.678.9-01x.xxx c. Alamat : Jalan Ahmad Yani, No 1, Jakarta

NO. URAIAN BARANG JUMLAH BARANG

SATUAN BARANG

PERKIRAAN HARGA

NEGARA ASAL

PELABUHAN PEMASUKAN

1 Surface Buoy System 2 Unit USD 400.000 China Pelabuhan Tanjung Priok

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK,

ttd

XXXXXXXXX

2) Barang Pembelian Langsung dengan pihak luar negeri

Fakultas Kedokteran, Universitas Swasta ABC, membeli reagen dari Jepang. Reagen tersebut akan digunakan untuk melakukan penelitian penyebaran virus XYZ yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di daerah CGF

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, langkah yang harus ditempuh oleh Fakultas Kedokteran Universitas Swasta ABC adalah:

a. Dekan Fakultas Kedokteran mengajukan surat permohonan rekomendasi pembebasan bea masuk dan cukai kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah kerja Universitas Swasta ABC.

b. Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala LLDIKTI baru diajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Kepala KPU BC / Kepala KPPBC tempat pemasukan barang.



Berikut ini contoh format surat permohonan pembebasan bea masuk dan cukai yang diajukan oleh Fakultas Kedokteran, Universitas Swasta ABC:

Nomor : 123/FK.ABC/20xx Tanggal 12 Februari 20xx Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor

Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Yth. Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Di Tangerang, Banten



a. Nama Instansi : Universitas Swasta ABC b. NPWP Instansi : 99.999.999.9-99x.xxx. c. Alamat Instansi : Jalan Kebon Jeruk No. 32, Jakarta d. Nama Importir : Universitas Swasta ABC e. NPWP Importir : 99.999.999.9-99x.xxx. f. Alamat Importir : Jalan Kebon Jeruk No. 32, Jakarta g. Pihak yang dapat dihubungi : Bagus, HP:081234xxxx, email: [email protected] h. Nama program / proyek /

kegiatan : penelitian penyebaran virus XYZ di daerah CGF

i. Sumber perolehan barang : Pembelian yang dibiayai perguruan tinggi j. Asal pengiriman / pemasukan

barang : Jepang

k. Tujuan penggunaan barang : Untuk meneliti penyebaran virus XYZ di daerah CGF l. Rincian barang : Terlampir

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta peraturatan perundang-undangan dibidang perpajakan terkait. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan: 1. Rincian barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimintakan

pembebasan bea masuk; 2. Surat Kepala LLDIKTI nomor 01/S/KLLDIKTI/2020 tanggal 11 Februari 20xx perihal Rekomendasi untuk

dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai; 3. Invoice Nomor xxxx tanggal xxxx; Packing List Nomor xxxx tanggal xxxx


Dekan Fakultas Kedokteran, XXXXXXXXXXXX

Cap/

Stempel



Disclaimer: Format contoh di atas hanya untuk ilustrasi. Kesamaan data dan informasi hanya untuk keperluan edukasi.

Tulisan yang berwarna merah agar disesuaikan sesuai kebutuhan.

Lampiran Surat Permohonan

Lampiran Surat Nomor : 123/FK.ABC/20xx Tanggal : 12 Februari 20xx

RINCIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN YANG DIMINTAKAN

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI

NO URAIAN

BARANG

JUMLAH

BARANG

SATUAN

BARANG

PERKIRAAN

HARGA

NEGARA

ASAL

PELABUHAN

PEMASUKAN

FUNGSI DAN

KEGUNAAN

BARANG

1 Tollens reagent, @50Ml

100 Ml JPY.50.000 Jepang Bandar

Udara

Soekarno

Hatta

Untuk

mengetahui

senyawa

aldehid atau

ketone

2 Collins Reagent @50Ml

100 Ml JPY.50.000 Jepang Bandar

Udara

Soekarno

Hatta

Untuk

mengoksidasi

zat

Dekan Fakultas Kedokteran, XXXXXXXXXXXX

Cap/

Stempel



Contoh format rekomendasi pembebasan bea masuk dari LLDIKTI:

Nomor : 123/LLDIKTI/20xx 02 Februari 20xx Hal : Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk dan Cukai

atas Impor barang untuk Litbang Kepada: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno Hatta Di Tangerang, Banten Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Swasta ABC Nomor …. Tanggal ….. hal Permohonan Rekomendasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bersama ini kami memberikan rekomendasi agar impor barang oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Keluatan, Universitas Negeri ABC dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai, serta tidak dipungut PPN / PPN dan PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, dengan data sebagai berikut:

Nama Instansi : Fakultas Kedokteran, Universitas Swasta ABC

Uraian Barang : a. 100 ml Tollens reagent, @50ml, perkiraan harga: JPY.50.000, dan

b. 100 ml Collins Reagent @50ml, perkiraan harga: JPY.50.000,

negara asal: Jepang, pelabuhan pemasukan: Bandar Udara Soekarno Hatta.

Nama Kegiatan/Proyek : Penelitian penyebaran virus XYZ di daerah CGF

Manfaat kegiatan litbang : Penelitian tersebut bermanfaat untuk mengetahui faktor penyebaran virus XYZ di daerah CGF, sehingga diperoleh metode untuk mengatasi penyebaran dan penularan virus di suatu daerah. Sehingga akan sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala, xxxxxxxx

Cap/

Stempel



Dengan permohonan tersebut, DJBC akan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor, dengan contoh format sebagai berikut:


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/KPU.xx/20xx

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA UNIVERSITAS SWASTA ABC


Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Dekan

Fakultas Kedokteran, Universitas Swasta ABC Nomor 123/FK.ABC/20xx tanggal 12 Februari 20xx, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan

pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor

Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Kepada Universitas Swasta ABC;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan

Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.010/2018;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Memperhatikan : Surat dari Kepala LLDIKTI nomor 01/S/KLLDIKTI/2020 tanggal 11 Februari 20xx perihal Rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA

UNIVERSITAS SWASTA ABC



PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang diimpor oleh:

d. Nama : Universitas Swasta ABC

e. NPWP : 99.999.999.9-99x.xxx

f. Alamat : Jalan Kebon Jeruk No. 32, Jakarta

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan bandar udara tempat pemasukan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan di bidang impor.

KETIGA : Pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan digunakan untuk penelitian penyebaran virus XYZ di daerah CGF serta tidak untuk dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan;

b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau

terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemberian pembebasan bea masuk dan cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan

d. terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan cukai

serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai perundang-undangan.

KEEMPAT : Menunjuk bandar udara Soekarno Hatta sebagai pelabuhan pemasukan serta Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta sebagai kantor

pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA : Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEENAM : Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan pemindahtanganan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan

Pengembangan Ilmu Pengetahuan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan; 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 3. Direktur Jenderal Pajak; 4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;

5. Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Swasta ABC

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 20xx

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO HATTA,

ttd

XXXXXXXXX



Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 123/KPU.xx/20xx Tanggal : 14 Februari 20xx

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI,

TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Importir: a. Nama : Universitas Swasta ABC

b. NPWP : 99.999.999.9-99x.xxx c. Alamat : Jalan Kebon Jeruk No. 32, Jakarta


SATUAN BARANG

PERKIRAAN HARGA

NEGARA ASAL

PELABUHAN PEMASUKAN

1.

Tollens Reagent, @50Ml

100 Ml JPY.50.000 Jepang Bandar Udara Soekarno Hatta

2. Collins Reagent, @50Ml

100 Ml JPY.50.000 Jepang Bandar Udara Soekarno Hatta

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN

CUKAI TIPE C SOEKARNO HATTA,

ttd

XXXXXXXXX



3) Barang Pembelian melalui pihak ketiga

Badan Penelitian DEF melakukan pengadaan satu unit mesin Analytical Equipment High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Yang digunakan untuk penelitian penerapan sistem analisis senyawa. Karena belum ada yang memproduksi di dalam negeri, mesin tersebut harus diimpor dari Jerman. Untuk pengadaan tersebut dilakukan melalui pihak ketiga yaitu PT. XYZ. Barang akan diimpor melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Agar impor mesin tersebut dapat diberikan pembebasan bea masuk, maka yang perlu dilakukan adalah:

a. Setelah anggaran dari APBN tersedia, maka pada saat perhitungan HPS untuk lelang, nilai bea masuk dan pajak dalam rangka impor harus dikeluarkan dari perhitungan.

b. Setelah diperoleh pemenang lelang, pada saat penyusunan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) harus dicantumkan klausul bahwa “harga dalam perjanjian atau kontrak tidak meliputi pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor”

c. Upayakan agar pihak ketiga yang dipilih adalah yang dapat melakukan importasi barang, yaitu perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang memiliki hak akses kepabeanan (dapat melakukan kegiatan impor).

d. Setelah kontrak / KPBJ ditandatangani dan diperoleh data rincian barang yang akan diimpor, dapat mulai mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Kepala KPU BC / Kepala KPPBC tempat pemasukan barang impor.

e. Permohonan dibuat oleh Badan Penelitian DEF dan ditandatangani oleh minimal pejabat setara Eselon II Badan Penelitian DEF, dengan menyebutkan PT. XYZ (pemenang lelang) sebagai importir barang yang dimaksud.

Berikut ini contoh format surat permohonan pembebasan bea masuk dan cukai atas barang untuk keperluan litbang oleh Badan Penelitian DEF:

Nomor : 123/BP-DEF/20xx Tanggal 12 Februari 20xx Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor

Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Yth. Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Di Surabaya, Jawa Timur



a. Nama Instansi : Badan Penelitian DEF b. NPWP Instansi : 11.222.333.4.00x.xxxx c. Alamat Instansi : Jalan Jend A Yani, Surabaya d. Nama Importir : PT XYZ



e. NPWP Importir : 44.555.666.7.00x.xxx f. Alamat Importir : Jalan Manggis V, Surabaya g. Pihak yang dapat dihubungi : Bambang, HP:081234xxxx, email: [email protected] h. Nama program / proyek /

kegiatan : Pengadaan mesin Analytical Equipment High Performance

Liquid Chromatography (HPLC) i. Sumber perolehan barang : Pembelian yang dibiayai dengan APBN TA 20xx j. Asal pengiriman / pemasukan

barang : Jerman

k. Tujuan penggunaan barang : Penelitian Penerapan Sistem Analisis Senyawa l. Rincian barang : Terlampir

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta peraturatan perundang-undangan dibidang perpajakan terkait. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan: 1. Rincian barang yang ditujukan untuk kepentingan umum yang dimintakan pembebasan bea masuk; 2. fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 20xx Nomor xxxxx; 3. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Badan Penelitian DEF dengan PT. XYZ Nomor xxxx tanggal

xxxxx; 4. Invoice Nomor xxxx tanggal xxxx; Packing List Nomor xxxx tanggal xxxx


Kepala Badan Penelitian DEF, XXXXXXXXXXXX

Disclaimer: Format contoh di atas hanya untuk ilustrasi. Kesamaan data dan informasi hanya untuk keperluan edukasi.

Tulisan yang berwarna merah agar disesuaikan sesuai kebutuhan.

Lampiran Surat Permohonan

Lampiran Surat Nomor : 123/BP. DEF/20xx Tanggal : 12 Februari 20xx

RINCIAN BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI

NO URAIAN BARANG JUMLAH

BARANG

SATUAN

BARANG

PERKIRAAN

HARGA

NEGARA

ASAL

PELABUHAN

PEMASUKAN

FUNGSI DAN

KEGUNAAN

BARANG

1 Analytical Equipment High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

1 Unit EUR

1.000.000

Jerman Tanjung

Perak

penelitian

penerapan

sistem analisis

senyawa

Kepala Badan Penelitian DEF,

Cap/

Stempel

Cap/

Stempel



XXXXXXXXXXXX

Contoh format Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor atas contoh permohonan tersebut diatas:


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP- /WBC.XX/KPP.MP.XX/20XX

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,

SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ILMU PENGETAHUAN KEPADA BADAN PENELITIAN DEF


Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan Kepala Badan Penelitian DEF Nomor 123/BP DEF/20XX tanggal 12

Februari 20xx, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Kepada Badan Penelitian DEF;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan

Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan

Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.010/2018;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 20xx Nomor xxxxx;

2. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Badan Penelitian DEF dengan PT. XYZ Nomor xxxx tanggal xxxxx;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA BADAN PENELITIAN DEF.



PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang diimpor oleh:

a. Nama : PT XYZ

b. NPWP : 44.555.666.7-00x.xxx

c. Alamat : Jalan Manggis V, Surabaya

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan

pelabuhan tempat pemasukan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan di bidang impor.

KETIGA : Pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan digunakan untuk penelitian penerapan sistem analisis senyawa serta

tidak untuk dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan;

b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemberian pembebasan bea masuk dan cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan

d. terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan cukai serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai perundang-undangan.

KEEMPAT : Menunjuk pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan pemasukan serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA : Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEENAM : Pemberian pembebasan bea masuk dan cukai diberikan untuk jangka waktu

pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan pemindahtanganan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 3. Direktur Jenderal Pajak;

4. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 5. Kepala Badan Penelitian DEF

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Februari 20xx

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK,



ttd

XXXXXXXXX

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor : KEP- /WBC.XX/KPP.MP.XX/20XX Tanggal : 14 Februari 20xx

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Importir:

a. Nama : PT XYZ b. NPWP : 44.555.666.7-00x.xxx c. Alamat : Jalan Manggis V, Surabaya


SATUAN BARANG

PERKIRAAN HARGA

NEGARA ASAL

PELABUHAN PEMASUKAN

1.

Analytical Equipment High

Performance Liquid Chromatography (HPLC)

1 Unit EUR.1.000.000 Jerman Pelabuhan

Tanjung Perak

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK,

ttd

XXXXXXXXX



Bagan fasilitas fiskal Impor Barang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan



8. Prosedur Impor

Secara umum proses importasi atas barang-barang untuk keperluan litbang dapat dibagi dalam tiga tahapan:

1. Sebelum barang tiba di pelabuhan;

2. Setelah barang tiba di pelabuhan sampai dengan barang keluar dari pelabuhan;

3. Setelah barang keluar dari pelabuhan

Masing-masing tahapan perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk pengurusan dokumen-dokumennya. Hal ini penting agar arus barang tidak sampai terhambat / tertahan / tertunda disebabkan kekurangan dokumen yang menjadi persyaratan dalam masing-masing tahap.

1. Sebelum barang tiba di pelabuhan

Tahap ini dimulai ketika adanya keputusan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Keputusan tersebut dapat berasal dari adanya keputusan untuk pembelian atau untuk menerima hibah dari luar negeri.

Dalam hal barang berasal dari pembelian, yang perlu dipersiapkan adalah dokumen-dokumen pembelian seperti sales contract, atau kontrak pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal barang berasal dari hibah, perlu dipersiapkan dokumen hibah seperti gift certificate, Memorandum of Understanding dengan pihak pemberi hibah, atau dokumen semacam itu.

Apabila memungkinkan dapat dimintakan pula dokumen proforma invoice untuk mendapatkan informasi uraian jenis barang dan harga barang dalam incoterm FOB, C&F, atau CIF.

Setelah ada dokumen pembelian atau dokumen hibah, penerima barang dapat mulai mengurus dokumen lain yang diperlukan untuk pembebasan bea masuk dan importasinya, antara lain:

a. Dokumen permohonan pembebasan bea masuk sesuai skema pembebasan bea masuk yang akan dimintakan.

b. Dokumen rekomendasi dari kementerian teknis terkait, baik untuk rekomendasi pembebasan bea masuk (jika diperlukan), maupun rekomendasi terkait ketentuan larangan dan pembatasan impor atas barang kesehatan.

Sebaiknya dokumen-dokumen tersebut dapat diurus dan diselesaikan sebelum barang dikirim dari luar negeri. Atau semaksimal mungkin dokumen telah diperoleh sebelum barang tiba di pelabuhan pemasukan/pembongkaran. Hal ini untuk menghindari tertahannya barang di pelabuhan disebabkan dokumen pembebasan bea masuk dan dokumen larangan/pembatasan belum dimiliki.

Tertahannya barang impor di gudang pelabuhan akan mengakibatkan terkenanya biaya demurrage (biaya kelebihan waktu berlabuh). Semakin lama tertahan, tentu biayanya



semakin besar. Sebagai catatan bahwa biaya ini bukan merupakan pungutan oleh Bea dan Cukai, sehingga tidak terkait dengan pembebasan bea masuk. Untuk itu pengaturan jadwal (time line) menjadi sangat penting untuk menghindari demurrage ini.

Dalam tahap ini dapat mulai diputuskan apakah dalam proses pengeluaran barang akan dilakukan sendiri atau akan menunjuk perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) untuk membantu pengeluaran barang.

Biasanya untuk barang yang dikirim melalui jasa titipan (kargo), proses importasi akan dibantu langsung oleh perusahaan jasa titipan dimaksud, sehingga pihak penerima barang harus sudah mempersiapkan dokumen pembebasan bea masuk terlebih dulu.

Pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan

Satu hal yang harus mendapatkan perhatian adalah adanya ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) impor atas barang-barang tertentu. Sebelum melakukan importasi barang, ketentuan lartas seyogyanya dapat diidentifikasi lebih dulu untuk kemudian dipenuhi persyaratannya saat mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Untuk mengetahui suatu barang terkena ketentuan lartas dapat dilakukan pengecekan melalui portal INSW di laman: https://eservice.insw.go.id/

Dari laman tersebut dapat dipilih menu:

- Indonesia NTR -> HS Code Information, atau

- Indonesia NTR -> Lartas Information.

Gambar contoh tampilan portal INSW

Pencarian ketentuan lartas dapat dilakukan berdasarkan key words uraian jenis barang atau HS Code. Sebagai contoh kita pilih menu Indonesia NTR -> Lartas Information, kemudian kita pilih PARAMETER: Lartas Impor Description, dan kita isi uraian barang dalam KEY WORD. Misalnya kita isi barang berupa baja. Maka akan kita temukan:

https://eservice.insw.go.id/



Gambar hasil pencarian lartas untuk barang berupa baja

Dari hasil pencarian tersebut kita pilih HS CODE yang sesuai dengan barang yang akan diimpor, maka akan diperoleh informasi persyaratan lartas apa saja yang harus dipenuhi. Contohnya sebagai berikut:

Gambar contoh persyaratan pembatasan.

Dalam hal atas barang yang akan diimpor terkena ketentuan lartas, khususnya yang masuk kategori “Pengawasan Border” maka sebelum PIB di-submit sebaiknya telah diurus lebih dulu melalui kementerian / lembaga terkait. Apabila ketentuan lartas belum dipenuhi maka PIB yang di-submit akan mendapat respon untuk pemenuhan lartas lebih dulu.



Apabila ketentuan lartas masuk kategoti “Post Border” maka pemenuhannya dilakukan setelah barang selesai diimpor.

2. Setelah barang tiba di pelabuhan sampai dengan barang keluar dari pelabuhan

Proses ini dimulai saat barang tiba di pelabuhan laut atau bandara tempat pembongkaran barang. Penerima barang sebagai consigne akan diberitahukan oleh pihak pengangkut bahwa barang telah sampai di pelabuhan. Selanjutnya penerima barang harus mempersiapkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), surat keputusan pembebasan bea masuk, dokumen impor lainnya (Bill of Lading / Airway Bill, Invoice, packing List), dan dokumen terkait larangan/pembatasan jika ada.

Proses pengeluaran barang (clearance) dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa PPJK. Dalam hal importir / penerima barang belum memiliki akses kepabeanan maka perlu mengajukan surat permohonan impor tanpa NIK kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai di pelabuhan pembongkarang.

Dalam hal importir bukan merupakan importir yang rutin melakukan importasi, saat pengajuan PIB kemungkinan besar akan mendapatkan jalur merah, yang artinya atas barang impor akan dilkukan pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai.

Importir akan diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM). Setelah menerima SPJM, importir harus memberikan respon kepada Bea dan Cukai mengenai kesiapan barang untuk diperiksa fisik. Importir harus bekerjasama dengan pemilik gudang tempat penimbunan barang untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik barang. Proses pemeriksaan fisik ini akan timbul biaya yang harus disiapkan oleh importir yaitu biaya untuk pemindahan barang, pembongkaran barang, biaya buruh, dan lainnya. Biaya ini di luar kewenangan Bea dan Cukai dan bukan merupakan beban/pungutan dari Bea dan Cukai.

Dalam pemeriksaan fisik, sebaiknya importir atau pemilik barang dapat ikut serta dalam pemeriksaan mulai dari pembongkaran sampai pengemasan kembali barang. Hal ini bertujuan untuk memastikan penanganan barang dapat dilakukan dengan baik, terutama terkait barang-barang yang bersifat sensitive atau memiliki karakteristik khusus dalam penanganannya sehingga dapat dihindari kerusakan atau risiko keselamatan atau timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang impor, apabila kedapatan barang sesuai dengan yang diberitahuan, maka akan terbit Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB). Dengan SPPB ini maka barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan.

Apabila dalam pemeriksaan fisik kedapatan barang yang tidak sesuai, maka akan dilakukan penindakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai peratuan perundang-undangan tentang kepabeanan.

Biaya yang timbul saat proses pengeluaran barang (clearance)

Dalam proses pengeluaran barang dari pelabuhan dimungkinkan timbul biaya-biaya terkait dengan sewa gudang, handling, dan lain-lain. Meskipun penerima barang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dan PDRI, namun pembebasan tersebut tidak



berkaitan dan tidak dapat membebaskan dari biaya-biaya yang timbul dalam proses pengeluaran barang. Penerima barang harus dapat mengantisipasi hal ini dengan melakukan konfirmasi kepada pihak pengangkut dan customs broker (PPJK) yang ditunjuk.

Vooruitslag / Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan

Vooruitslah dapat dikatakan merupakan prosedur darurat yang dapat ditempuh dalam hal barang impor sudah tiba di pelabuhan, sementara proses pembebasan bea masuk belum selesai, dan barang impor sudah sangat mendesak dibutuhkan untuk dipakai. Sedapat mungkin pengeluaran barang dengan vooruitslag ini jangan sampai dlakukan, apabila perencanaan pengiriman barang dapat diatur sedemikian rupa sehingga saat barang tiba di pelabuhan, seluruh dokumen yang dibutuhkan telah tersedia, khususnya surat keputusan pembebasan bea masuk sudah diselesaikan pengurusannya.

Mekanisme permohonan pengeluaran barang dengan jaminan secara vooruitslag diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 167/PMK.04/2015 tentang Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan.

3. Setelah barang keluar dari pelabuhan

Setelah barang keluar dari pelabuhan dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan PDRI, pihak importir atau penerima barang masih memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.

Ketentuan yang perlu mendapatkan perhatian penerima barang antara lain:

a. Penerima barang harus menggunakan barang sesuai peruntukan yang disebutkan dalam SK Pembebasan Bea Masuk;

b. Barang dimaksud tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan seizin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini terutama atas barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam hal barang habis dipakai atau memang diperuntukkan untuk dibagikan (untuk dikonsumsi atau dipakai) kepada pihak yang ditentukan, maka pemindahtangannya tidak perlu ijin dari DJBC.

c. Dalam periode tertentua DJBC akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas penggunaan barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk. Dalam monev ini penerima barang harus dapat menunjukkan dokumen terkait dan/atau keberadaan barang impor.

d. DJBC dapat juga melakukan audit kepabeanan atas importasi barang-barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk sesuai manajemen risiko yang dimiliki oleh DJBC.

e. Dalam hal pengeluaran barang impor menggunakan vooruitslag, maka importir / penerima barang masih memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Menyelesaikan permohonan pembebasan bea masuk yang diajukan sampai dengan mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk;



b. Menyerahkan Surat keputusan Pembebasan Bea Masuk kepada Kantor Bea dan Cukai pemasukan barang dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui. Atau menyerahkan surat penolakan permohonan pembebasan bea masuk dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak;

c. Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, maka jaminan akan dicairkan untuk pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila jaminan yang diserahkan berupa jaminan tertulis maka akan diterbitkan surat tagihan pembayaran bea masuk dan PDRI.

Untuk merangkum proses impor barang dengan pembebasan bea masuk, dapat ditinjau dari

tabel lini masa sebagai berikut:

Sebelum barang tiba Setelah barang tiba Setelah barang keluar

Tanpa Vooruitslag

Pengurusan: - Dokumen Rekomendasi - Dokumen larangan dan

pembatasan - Dokumen kelengkapan

pabean (Invoice, Packling List)

- Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang

- Proses pemeriksaan fisik (jika jalur Merah)

- Administrasi dokumen pembebasan bea masuk

- Izin kepada DJBC apabila barang akan dipindahtangankan

Dengan Vooruitslag

- - Permohonan Pembebasan Bea Masuk

- Permohonan Vooruistlag

- Penyerahan jaminan bea masuk dan PDRI

- Pengurusan persyaratan larangan dan pembatasan

- Pengajuan PIB

- Penyelesaian permohonan pembebasan bea masuk

- Penyerahan skep pembebasan bea masuk, atau surat penolakan

- Penarikan jaminan bea masuk dan PDRI, atau pencairan jaminan (jika ditolak)

--oo00oo--



Tim Penyusun

Buku Panduan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan ini disusun oleh:

1. Direktur Fasilitas Kepabeanan 2. Kepala Subdirektorat Pembebasan 3. Kepala Seksi Pembebasan Kepentingan Pemerintah 4. Staff Subdirektorat Pembebasan 5. Staff Subdirektorat Impor

Editor:

1. Fuad Muftie - Kepala Seksi Pembebasan Kepentingan Pemerintah 2. Abdul Malik Fajar – Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Pembebasan Kepentingan

Pemerintah

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Subdirektorat Pembebasan Gedung Kalimantan Lantai 1 & Lantai 11 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Ahmad Yani – By Pass, Jakarta Timur

Email : [email protected]

Telpon : 021 – 4750770

Fax : 021 – 4701736

Informasi Umum Bea dan Cukai:

Web : http://www.beacukai.go.id/

Email : [email protected]

Contact Center (Bravo) : 1500225 (24 jam)

Facebook : https://id-id.facebook.com/beacukairi/

Twitter : https://twitter.com/bravobeacukai

mailto:[email protected]

http://www.beacukai.go.id/

http://www.beacukai.go.id/tanyabravo.html

https://id-id.facebook.com/beacukairi/

https://twitter.com/bravobeacukai

buku panduan pembebasan bea masuk dan cukai …

Documents