buku panduan apb des partisipatif 2

108
i MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA PANDUAN PENYUSUNAN APB-DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL MUSTIKA AJI, S.Pd PERENCANAAN PENGANGARAN MONITORING DAN EVALUASI

Upload: tholhah-ahmad

Post on 10-Aug-2015

32 views

Category:

Data & Analytics


1 download

TRANSCRIPT

i

MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA

PANDUAN PENYUSUNAN

APB-DESA

MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

MUSTIKA AJI, S.Pd

PERENCANAAN

PENGANGARAN MONITORING DAN

EVALUASI

ii

PANDUAN PENYUSUNAN APB -DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL

MUSTIKA AJI

O81 391 016 316

[email protected]

MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-

UNDANG DESA

iii

Kata Pengantar

APB Desa adalah salah satu instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka

perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang berpihak pada rakyat miskin

dan berkeadilan Gender di tingkat desa. Memahami proses dan seluruh tahapan pengelolaan

APB Desa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model

penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses pengelolaan APB Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan

akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalan kan dengan baik.

Kebumen , Peretengahan Desember 2014

Mustika Aji

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ……………………………. v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. 1.1. Pengantar Penggaran Desa Partisipatif

1.2. 1.2. Dasar Hukum

BAB II MENGENAL APB DESA

2.1. Mengenal APB Desa

2.2. Anggaran Responsif Gender

2.3. Anggaran Pro Rakyat Miskin

2.4. Alur Penyusunan APB Desa

2.5. Pokja APB Desa

BAB III MENYUSUN APB DESA

3.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Desa

3.2. Struktur APB Desa

3.3. Beberapa Kententuan Penggunaan Dana

3.4. Surplus dan Defisit

3.5. Kode Rekening

3.6. Menyusun Pendapatan Desa

3.7.Menyusun Belanja Desa

3.8. Menyusun Pembiayaan Desa

3.9. Menyusun Rincian dan Ringkasan APB Desa

3.10.Musyawarah Anggaran Desa

3.11.Regulasi APB Desa

3.12.Penetapan dan Evaluasi APB Desa

3.13.Menyusun DPA

BAB IV PELAKSANAAN DAN MONEV APB DESA PARTISIPATIF

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

5

4.1. Pelaksanaan APB Desa

4.2. Monev APB Desa

BAB V MENYUSUN PERUBAHAN APB DESA

5.1. Menyusun Perubahan APB Desa

BAB VI PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APAB

DESA

6.1. Menyusun Perhitungan Anggaran

6.2. Menyusun Pertanggungjawaban APB Desa

Lampiran

1. Contoh Kode Program dan Kegiatan

2. Contoh Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

3. Contoh Berita Acara Musyawarah Anggaran Desa

4. Contoh Perdes APB Desa

5. Contoh Perdes Perubahan APB Desa

6. Contoh Perdes Perhitungan APB Desa

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

6

DAFTRAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN

Istilah Singkatan Pengertian

Anggaran Pendapan dan Belanja Desa

APB Desa rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

APBN rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Arah Kebijakan Keuangan kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan efisien.

Badan Permusyawaratan Desa

BPD Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksaanaan APBDesa.

Belanja Desa adalah kewajiban Desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

Indikator Kinerja Uraian ringkas dengan mengunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Kelompok Kerja Pokja Kelompok Kerja Yang dibentuk untuk melakukan sebuah pekerjaan dalam waktu tertentu

Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

7

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan dari ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa.

Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi membantu Kepdes/Lurah

Masalah antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang seharusnya diharapkan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Murenbang forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5(lima) dan 1 (satu) tahunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.

Misi sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/ organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan dan disepakati.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pelaksana Kegiatan Perangkat Desa yang tidak menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan.

Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

8

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang berbasis kesukarelaan masyarakat untuk berperan dalam rangkaian proses perencanaan.

Perencanaan Pembangunan Desa

adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan desa yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif

adalah perencanaan pembangunan desa yang dalam setiap tahapan dan mekanisme perencanaan desa tidak hanya didominasi oleh kaum elit dan tokoh desa semata, melainkan semua unsur masyarakat, terutama warga miskin, perempuan dan anak serta kelompok marginal lainnya wajib untuk terlibat aktif.

Perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada kelompok miskin

adalah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan kelompok miskin dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin

Profil Desa gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, data potensi Desa dan tingkat perkembangan Desa .

Program penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Peraturan Desa Perdes peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Peraturan Daerah Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

Rencana Kerja Anggaran RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Desa serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Sumber Daya Manusia SDM Kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang dimiliki individu

Visi suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

PKK suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera.

unit pelaksana teknis dinas yang

UPTD unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGANTAR PENGANGGARAN DESA PARTISIPATIF

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) merupakan bagian integral dari

perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai

sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Dalam UU Nomor 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan desa sebagai

kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem

pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam merencanakan

pembangunan dan pengaturan keuangan. Selanjutnya pengaturan tentang perencanaan

pembangunan di tuangkan dalam Rencana Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) dan

Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) sedangkan pengaturan tentang Anggaran

Desa di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

Secara substantif penganggaran merupakan proses meng-alokasikan/ memutuskan alokasi

sumber daya untuk kegiatan prioritas. Dalam pengertian ini masih terkandung unsur

kebutuhan dan sumber daya sebagaimana dalam pengertian substantif perencanaan.

Namun demikianyang terpenting adalah konsep kegiatan dan prioritas. Kegiatan dalam

proses penganggaran dipahami sebagai “segala tindakan merumuskan kewajiban dan

larangan (regulasi) bagi publik, serta pengadaan barang dan jasa (provisi) yang dibutuhkan

publik”. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus melibatkan berbagai pihak yang

berkepentingan.

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

10

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On

Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

11

BAB II

MENGENAL APB DESA

2.1. MENGENAL APB DESA

Pengertian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat

APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa

dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan

peraturan desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut

Fungsi APB Desa

Fungsi otorisasi adalah bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman

bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber

daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

12

memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi

alat untuk memelihara dan mengucapkan keseimbangan fundamental

perekonomian desa.

Tujuan Penyusunan APB Desa

Pembuatan Kebijakan dan Pengawasan, yaitu meningkatkan perumusan

kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil

keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan

kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan;

Arahan Operasional, yaitu memberikan cara yang lebih sistematis bagi para

Kepala Desa dan BPD untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta

melakukan analisa program yang berkelanjutan;

Akuntabilititas, yaitu dapat membantu Pemerintahan Desa dalam memperoleh

kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari

pendapatan yang diterima;

Perencanaan, yaitu menfasilitasi perencanaan strategis dan operasional

dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan

tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian

tujuan dan sasaran;

Pengelolaan, yaitu memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan

efesiensi operasional dan cara untuk memperhatikan seberapa efesien sumber

daya digunakan dalam menyediakan pelayanan dan pencapaian tujuan;

Penganggaran, yaitu memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin

membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber

daya, pengurangan biaya dan menginvestasikan kelebihan / surplus dana; dan

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

13

Pengawasan Kerja, yaitu mencapai kinerja yang lebih baik dengan memberikan

dasar yang obyektif bagi penetapan target serta memberikan masukan dan insentif.

Azas Umum APB Desa

Tertib mengandung arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti

administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan mengandung arti bahwa pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa harus berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

Efektif mengandung arti merupakan pencapaian hasil program dengan target yang

telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien mengandung arti merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan

masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran

tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu

pada tingkat harga yang terendah.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa.

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang

obyektif.

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

14

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan

proporsional.

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (

APB Desa ) desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

2.2. ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Anggara Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan penyusunan anggaran yang respon

terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta mengakomodasi 2 hal yakni :

1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat,

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol

terhadap sumber-sumber daya

2. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih

dan menikmati hasil pembangunan.

Kategori Anggaran Responsif Gender

1. Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender

Merupakan alokasi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk merespon

kebutuhan praktis/strategis khusus laki-laki atau kebutuhan dasar khusus

perempuan berdasarkan hasil analisa gender

Contoh :

o untuk kesehatan reproduksi

o untuk perbaikan gizi & makanan (balita/bumil/busui)

o untuk pendidikan kewanitaan/ketrampilan dan peningkatan

pendapatan

o untuk pemenuhan kebutuhan prioritas perempuan dalam

pelayanan publik.

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

15

2. Anggaran untuk meningkatkan kesempatan yang setara/peluang yg sama antara

laki-laki dan perempuan

Merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender,

ditujukan sebagai tindakan affirmatif untuk meningkatkan keadilan dan

kesetaraan gender

Didesain untuk membiayai program atau kegiatan untuk laki-laki &

perempuan dari ketertinggalan

Contoh :

1. program pelatihan dalam pengembangan bisnis

2. pelatihan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan

3. pelatihan yg mendukung untuk menduduki jabatan strategis

4. kredit usaha kecil & menengah

5. penyediaan penitipan anak di tempat-tempat kerja

6. penanganan anak jalanan

7. pengentasan kemiskinan

3. Anggaran untuk pelembagaan keadilan gender

Merupakan alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan

gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya

manusia

a. Alokasi anggaran untuk advokasi & sosialisasi

Untuk melakukan integrasi secara penuh analisis gender ke dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan & evaluasi terhadap

program/kegiatan

Contoh :

o untuk menyusun profil desa responsif gender

o untuk melakukan studi & analisis gender

o untuk lokakarya dan kelembagaan PUG

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

16

b. Anggaran tidak dialokasikan khusus untuk perempuan atau laki-laki saja tetapi

pemanfaatan anggarannya/proporsinya ditetapkan sejalan dengan rencana

peningkatan keadilan dan kesetaraan gender. Persentase alokasi untuk

mendukung pelaksanaan PUG setiap sektor

Contoh :

o untuk pembangunan fasilitas umum (toilet, parental room) yg

jumlahnya proporsional

o untuk pemberian beasiswa bagi laki-laki & perempuan.

4. Keuntungan Anggaran Responsif Gender

1. Terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan setiap kelompok masyarakat (laki-

laki dan perempuan) dalam program dan kegiatan pembangunan

2. Anggota masyarakat, baik laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan

menerima manfaat sama dari hasil pembangunan

3. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam

mengontrol proses pembangunan

4. Gender gap antara laki-laki dan perempuan dapat diminimalisir

2.3. ANGGARAN PRO RAKYAT MISKIN

Anggaran yang berpihak pada orang miskin menjadi sebuah keniscayaan, sebagai salah

satu wujud implementasi fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Setidaknya ada tiga landasan hak bagi warga miskin menuntut hal ini, yaitu: hak asasi

manusia, hak warga negara, hak ekonomi sosial dan budaya.

Hingga saat ini belum terdapat kesepakatan tentang konsep dari anggaran yang berpihak

pada orang miskin. Jika dilihat dari kerangka demokrasi, anggaran berpihak pada orang

miskin (pro poor budget) berproses secara partisipatif yang melibatkan partisipasi rakyat,

dan secara substantif ia bersifat responsif dan berpihak kepada hak dan kepentingan

orang miskin yang selama ini terpinggirkan dari kebijakan alokasi-distribusi anggaran.

Kelompok Kerja Pro Poor Budget misalnya, memberi pemahaman bahwa anggaran pro

poor berarti anggaran yang memihak orang miskin atau dapat diterjemahkan pula

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

17

sebagai praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja

(by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak

pada kepentingan masyarakat miskin.

Tidak jauh berbeda, Fridolin Berek dkk (2006) memberi tiga pengertian pro poor budget.

Pertama, suatu anggaran yang mengarahkan pada pentingnya kebijakan pembangunan

yang berpihak kepada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang

anggaran yang sengaja (by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan

proyek yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan

anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau terpenuhinya

kebutuhan hak-hak dasar rakyat miskin.

Atas dasar pendapat tersebut maka secara umum anggaran yang berpihak pada orang

miskin sering dimaknai sebagai anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dasar orang

miskin. Konsep kebutuhan dasar sendiri diinterpretasikan sebagai:

kebutuhan minimum dari sebuah keluarga untuk konsumsi, seperti makanan,

tempat tinggal (shelter), dan pakaian.

Essential services ( pelayanan publik dasar ) untuk konsumsi kolektif yang

ditujukan kepada masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik,

transportasi publik, kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada

mereka.

2.4. ALUR PENYUSUNAN APB DESA

Alur / Tahapan Penyusunan APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen public sudah

seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat sebagai yang hakekatnya sebagai pemilik

anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan

diajak bermusyawarah untuk apa Keuangan Desa di belanjakan. Dengan demikian

harapan tentang anggaran yang di gunakan untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat

benar benar akan terwujud.

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

18

Secara garis besar alur Penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai tergambar

dalam bagan berikurt inii.

MUSBANGDES

PER KADES

RKP Desa

MENYUSUN

RKA

PERDES

APB Desa

PERUBAHAN

APB Desa

PERHITUNGAN

APB Desa

SOSIAISASI APB Desa

PERDES

RPJMDes

Draf

Rancangan

R APB Desa

SKALA KABUPATEN

LPJ

KADES

Rancangan

R APB Desa

Musyawarah

Anggaran Desa

MUSYAWARAH

BPD

PELAKSANAAN APB Desa DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

MURENBANGCAM

SKALA DESA

SEKDES MENGKOMPILASI RKA

EAVALUASI

OLEH BUPATI

Pembahasan

Di fokukuskan pada

Kesusaian dg RKP Desa

ALUR PENYUSUNAN APB DESA PARTISIPATIF

PERUBAHAN

DPA

MENYUSUN

DPA

Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa

Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah

sebagai berikut

1. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Pengkat Desa )

2. BPD

3. Warga masyarakat ( Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur

warga Miskin )

4. Bupati

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

19

PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT

DALAM PENYUSUNAN APB DESA

PEMDES BPD

BUPATI

MASYARAKAT

1. Pembahasan

2. Persetujuan

3. Penetapan

Komunikasi

politikPenyepakatan

1. Evaluasi

2. Pembinaan

3. Pengawasan

Peran Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB

Desa

Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif

mempunyai peran sendiri sendiri sesuia dengan tugas pokok dan fungsinya

masing masing.

a. Peran Kepala Desa

1. Membahas dan menyetujui Raperdes APB Desa, perubahan APB

Desa dan pertanggung jawaban bersama BPD

2. Menetapkan Perdes APB Desa

3. Mensosialisasikan perdes APB Desa, perubahan APB Desa dan

pertanggung jawaban APB Desa

4. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa

5. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa

6. menetapkan bendahara desa

7. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan

desa; dan

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

20

8. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik

desa.

b. Peran Sekertaris Desa

1. Menyusun RKA

2. Menyusun Draf Raperdes APB Desa, Perubahan APB Desa dan

Pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Menyusun DPA.

4. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan

Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.

5. Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa

dan Pertanggungjawaban APB Desa.

c. Peran BPD

1. Membahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;

(Pembahasan dimaksud di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan

RKP Desa )

2. Menyetujui dan menetapkan anggaran

3. Pengawasan Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa

d. Peran Maysarakat

1. Konsolidasi partisipan

2. Agregasi kepentingan ( mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda )

3. Memilih preferensi ( prioritas )

4. Monitoring dan evaluasi

e. Peran Bupati

1. Melakukan Evaluasi

2. Melakukan Pembinaan

3. Melakukan Pengawasan

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

21

BAB III

MENYUSUN APB -DESA

3.1. KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA.

Konsistensi secara bahasa berarti tetap (tidak berubah ubah), taat asas, ajeg berarti “ ( kamus

besar bahasa Indonesia)

Yang dimaksud konsistensi dalam hal ini adalah ketaatan terhadap rencana dan anggaran yang

telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Bahkan pengertian

konsisten tidak sebatas itu, konsistensi antara aturan main dengan pelaksanaan ,janji dengan

implementasi, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, dan tidak ada

perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang. Namun dalam hal ini perencanaan dan

penganggaran yang konsisten terjadi apabila terdapat kesinambungan, sinkronisasi dan

sinergitas setiap program dan kegiatan (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban).

Perencanaan dapat dikatakan sebagai upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan

pembangunan yang harus dilakukan di suatu wilayah baik Negara, daerah atau Desa dengan

didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial; sedangkan penganggaran

adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tak terpisahkan. Output dari

perencanaan adalah penganggaran. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada

akhirnya bermuara pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan

3.2. STRUKTUR APB DESA

Struktur APB Desa

1. Pendapatan

2. Belanja

3. Pembiayaan

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

22

A. PENDAPATAN

1. KELOMPOK PENDAPATAN DESA

1.1. Pendapatan asli Desa

1.2. Dana Desa Yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

1.3, Bagi Hasil Pajak

1.4. Bagi Hasil Retribusi

1.5. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten/Kota;

1.6. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya

1.7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

1.8. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2 JENIS DAN OBJEK PENDAPATAN DESA

2.1. Pendapatan asli desa dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari

1. hasil usaha Desa

2. hasil kekayaan Desa

3. hasil swadaya dan partisipasi

4. hasil gotong royong; dan

5. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

2.2. 1. Hasil Usaha Desa dirinci menjadi objek pendapatan

sebagai berikut

1. bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik desa/Badan Usaha Milik Desa

2. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

Daerah/Badan Usaha Milik Daerah

3. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

Negara/Badan Usaha Milik Negara;

4. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok

usaha masyarakat; dan

Pendapatan Desa adalah

hak Desa yang diakui

sebagai penambah nilai

kekayaan bersih, meliputi

semua penerimaan uang

yang merupakan hak desa

dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh desa.

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

23

5. lain-lain usaha Desa yang sah.

2.2.2. Hasil Kekayaan Desa dirinci menjadi objek pendapatan sebagai berikut

1. Tanah Kas Desa;

2. Pasar/Kios Desa;

3. Bangunan Desa;

4. tambatan perahu;

5. objek rekreasi yang dikelola oleh Desa;

6. Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa; dan

7. lain-lain kekayaan Desa

2.2.3. Hasil Swadaya dan Partispasi dirinci menurut obyek pendapatan yang meliputi

1. swadaya dan partispasi berupa uang;

2. swadaya dan partispasi berupa material; dan

3. swadaya dan partispasi berupa tenaga

2.2.4. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah dirinci menurut objek pendepatan

1. pungutan desa;

2. hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan

3. jasa giro/pendapatan bunga

4. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa; dan

5. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.2. Dana Desa Yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1. Dana Desa

2.3. Bagi Hasil Pajak dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari

1. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

2. dan sebagainya

2.4. Bagi Hasil Restribusi dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari

1. Bagi Hasil Restribusi Pasar

2. dan sebagainya

2.5. Bagian Dana Perimbangan yang di terima Daerah dbagi menurut Jenis

1. Alokasi Dana Desa

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

24

2.6. Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya terdiri dari

1. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah

2. Bantuan Keungan Dari Pemerintah Propinsi

3. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten

2.7. Hibah terdiri dari

1. Hibah Dari Pemerintah

2. Hibah Dari Pemerintah Propinsi

3. Hibah Dari Pemerintah Kabupaten

4. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan sebagainya

2.8. Lain-lain Pendaptan Desa Yang Sah

B. BELANJA

1. KELOMPOK BELANJA DESA

1.1. Belanja Langsung

1.2. Belanja Tidak Langsung

2. JENIS DAN OBJEK BELANJA DESA

2.1. Jenis Belanja Langsung terdiri dari

a. Belanja Pegawai / Honorarium

b. Belanja Barang / Jasa

c. Belanja Modal

2.1.1. Objek Belanja Pegawai terdiri dari

a Belaja Pegawai / Belanja Honorarium

2.1.2. Objek Belanja Barang dan Jasa terdiri dari

a. mencakup belanja barang pakai habis

b. bahan material

c. jasa kantor

d. perawatan kendaraan bermotor

e. cetak / penggandaan;

Belanja Langusng

Merupakan belanja

yang dianggarkan

terkait secara langsung

dengan pelaksanaan

program dan kegiatan

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

25

f. sewa rumah /gedung/gudang/parkir, sewa mobilitas, alat berat,

perlengkapan dan peralatan kantor;

g. makanan dan minuman

h. pakaian dinas beserta atributnya; dan

i. perjalanan dinas.

j. Dan sebagainya

2.1.3. Objek Belanja Modal terdiri dari

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Jaringan

c. Belanja Modal Alat Pertanian, Peternakan dan

Perikanan

d. Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor /

Rumah Tangga

e. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio /

Komunikasi

f. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan

Jembatan

g. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan

Jembatan

h. dan sebagainya

2.2. Jenis Belanja Tidak Langsung terdiri dari

a. Belanja Pegawai/ Pengasilan tetap

b. Belanja Subsidi

c. Belanja Hibah

d. Belanja Bantuan Sosial

e. Belanja Bantuan Keuangan

f. Belanja Tak terduga

2.2.1. Objek Belanja Pegawai / Penghasilan tetap terdiri dari

a. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

Belanja Modal merupakan

pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan

atau pembangunan aset

tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat

lebih dari 12 (dua belas )

bulan

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

26

b. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD

c. Tambahan Penghasailan Aparat Pemerintah Desa

d. dan sebagainya

2.2.2. Objek Belanja Subsisdi terdiri dari

a. Subsidi kepada Lembaga

b. Subsidi kepada Kelompok

c. dan sebagainya

2.2.3. Objek Belanja Hibah terdiri dari

a. Hibah kepada Pemerintah / Provinsi / Kabupaten

b. Hibah kepada badang/lembga/ organisasi swasta

c. Hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan

d. dan sebagainya

2.2.4. Objek Belanja Bantuan Sosial terdiri dari

a. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan

c. Dan sebagainya

2.2.5. Objek Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari

a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga

Kemasyarakatan Desa

b. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan

Pendidikan

c. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan

Kesenian

d. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan

Keagamaan

e. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari

Besar

f. Dan sebagainya

2.2.6. Objek Belanja Tak Terduga terdiri dari

a. Keadaan Darurat

b. Bencana alam

Bantuan Keuangan sebagai

instrumen keadilan dan pemerataan

dalam upaya peningkatan pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat,

apabila Pemerintah Desa telah

memenuhi seluruh kebutuhan

belanja urusan yang menjadi

kewajibannya guna terpenuhinya

standar pelayanan minimum.

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

27

c. Dan sebagainya

C. PEMBIAYAAN

1. KELOMPOK PEMBIAYAAN

1.1 Penerimaan Pembiayaan

1.2. Pengeluaran Pembiayaan

2. JENIS DAN OBJEK PEMBIAYAAN DESA

2.1. Jenis Penerimaan Pembiayaan terdiri dari

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

b. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

c. Penerimaan Pinjaman

d. Dan sebagainya

2.2. Jenis Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari

a. Pembentukan Dana Cadangan

b. Penyertaan Modal Desa

c. Pembayaran Utang

d. Dan sebagainya

3.3. BEBERAPA KETENTUAN PENGGUNAAAN DANA

3.3.1 Penggunaan Dana Pada Belanja Langsung

Belanja Pegawai diperutukan bagi pengeluaran honorarium/upah dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 ( dua belas) bulan dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan.

Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas ) bulan, seperti dalam bentuk

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan

serta aset tetap lainnyapemerintahan desa

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

28

3.3.2. Penggunaan Dana Pada Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap merupakan belanja kompensasi, dalam

bentuk gaji/penghasilan dan/atau tunjangan serta penghasilan lainnya yang

diberikan kepada aparat Desa/lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan

Desa/sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah

dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah

Daerah atau Pemerintah Desa lainnya, dan kelompok

masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang

tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Desa yang

bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah

lainnya dan/atau kelompok masyarakat / perorangan

Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila

Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang

menjadi tanggung jawab desa guna memenuhi standar pelayanan

minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang peningkatan

pelayanan kepada masyarakat.

Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok

masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam

penyelenggaraan pembangunan desa.

Belanja hibah bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus

dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam

naskah perjanjian hibah

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

29

c. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam

bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/perorangan yang bertujuan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak diberikan secara terus

menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran , selektif dan memiliki kejelasan

peruntukan penggunaannya.

d. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sebagai instrumen keadilan dan

pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat, apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan

belanja urusan yang menjadi kewajibannya guna terpenuhinya standar

pelayanan minimum yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam

dan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.3.3. Penggunaan Dana Pada Pembiayaan

a. SILPA

SiLPA meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa, pelampauan

penerimaan dana bantuan, pelampauan penerimaan pembiayaan,

penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak Ketiga yang sampai dengan

akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil

daripada realisasi belanja;

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung

melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; dan

mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan

sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun

anggaran berjalan.

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

30

b. Dana Cadangan

Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang

Pembentukan Dana Cadangan.

Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan

apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan

Dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target

kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada

rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Desa.

c. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan

digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang

diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3.4. SURPUS DAN DEFISIT

Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APB Desa.

Surplus APB Desa terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih besar

dari anggaran belanja desa.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih kecil

dari anggaran belanja desa.

Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup

defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan

pinjaman

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

31

3.5. KODE REKENING

Untuk menyusun APB Desa harus memperhatikan kode rekening yang ada. Urutan susunan

kode rekening APB Desa dimulai dari kode bidang , kode urusan , kode program, kode

kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

Kode bidang kewenangan desa yang dicantumkan dalam APB Desa menggunakan

kode bidang

Setiap urusan yang dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode urusan .

Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam

penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode

akun pembiayaan.

Setiap program, kegiatan, dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode

program, kode kegiatan.

Setiap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dicantumkan dalam APB Desa (

penganggaran ) menggunakan Kode Akun, Kode Kelompok, Kode Jenis, Kode Obyek

dan Kode Rincian Obyek

Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran

yang disebut kode rekening.

3.6. MENYUSUN PENDAPATAN DESA

PENGERTIAN

Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,

meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Catatan :

Pengaturan tentang kode reking diatur dalam Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Keangan Desa sehingga untuk mengetahui kode rekening

silakan merujuk pada regulasi yang ada.

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

32

Langkah langkah menyusun Pendapatan Desa tertera dalam gambar tabel dibawah ini.

1. BAHAN YANG DIPERLUKAN

Realisasi penerimaan Desa pada tahun anggaran lalu

Perdes tentang pungutan desa

Iventaris Kekayaan Desa

Regulasi Kabupaten ( Peraturan yang berkaitan dengan pendapatan desa )

Pagu indikatif dari Propinsi dan Kabupaten

2. INDENTIFIKASI SUMBER PENDAPATAN DESA

Agar dapat menyusun Pendapatan Desa dengan baik terlebih dahulu harus di

indentfikasikan sumber sumber Pendapatan Desa

Indentifikasikan sumber pendapatan asli desa

Indentifikasikan sumber pendapatan dana perimbangan

Indentifikasikan sumber pendapatan lain yang sah

Indentifikasikan potensi sumber pendapatan desa

3. MENENTUKAN TARGET PENDAPATAN ASLI DESA

Menentukan target Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan langkah langkah yang

harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Meneliti buku kas umum dan buku kas pembantu pendapatan

Meneliti buku inventaris kekayaan desa

Mengkaji Perdes tentang pungutan desa

Menkaji potensi sumber pendapatan desa

Mengkaji kesepatan-kesepakatan warga tentang partisipasi dan gotong-

royong

Mengkaji Pagu indkatif DD,ADD, BHP dan BHR dari Kabupaten

Menentukan target Pendapatan Desa

Mengisi Format RKA Desa

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

33

Contoh Format Formulis RKA Desa 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA Formulir

RKA – DESA 1

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …

Organisasi : x. xx. xx. ………………

Rincian Anggaran Pendapatan Desa

Kode Rekening

Uraian Rincian Penghitungan Jumlah

(Rp)

Tri Wulan

Volume Satuan Tarif/ Harga I II III IV

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10

x X x xx Xx

x X x xx Xx

x X x xx Xx

x X x xx Xx

x X x xx Xx

x X x xx Xx

x X x xx Xx

x X x xx Xx

x X x xx Xx

x X x xx Xx

Jumlah

……..,tanggal ….. Bendahara Desa

(tanda tangan) (nama lengkap)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

Tim Anggaran Pemerintah Desa:

No Nama Nip Jabatan Tandatangan

1

3.7. MENYUSUN BELANJA DESA

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi

ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Desa Terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

34

a. MENYUSUN BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Pengertinan

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara

langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh

kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur.

2. Bahan Yang Diperlukan

Agar dapat menyusun Belanja Tidak Langsung bahan bahan di bawah ini

harus dipersiapkan terlebih dahulu.

Realisasi Belanja Desa pada tahun anggaran lalu

Daftar Infentaris Pegawai / Perangkat Desa

RKP Desa

Regulasi yang berkaitan dengan belanja Tidak Langsung misal

Peraturan dan SK Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa dsb.

3. Langkah Menyusun Belanja Tidak Langsung

Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Belanja Tidak Langsung

yang ada di desa

Misal belanja Pengawai, Belanja Hibah dll

Hitung Besaran Anggaran pada setiap objek belanja Tidak

Langsung

Masukan dalam Format RKA Belanja Tidak Langs

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

35

Contoh Format Formulis RKA Desa 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir RKA

DESA 2.1

DESA

Desa …… Kecamatan … Kabupaten/Kota ..

Tahun Anggaran …

Organisasi : x. xx xx. ………………….

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Desa

Kode Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan Jumlah ( Rp )

Tri Wulan

Volume Satuan Harga satuan

I

II

III

IV

1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10

x x x Xx Xx

x x x Xx Xx

x x x Xx Xx

x x x Xx Xx

x x X Xx Xx

Jumlah

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nama Nip Jabatan Tnada Tangan

1

b. MENYUSUN BELANJA LANGSUNG

1. PENGERTIAN

Belanja Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. BAHAN YANG DIPERLUKAN

Realisasi penerimaan Desa pada tahun anggaran lalu

Perdes tentang pungutan desa

Iventaris Kekayaan Desa Regulasi Kabupaten

3. LANGKAH MENYUSUN BELANJA LANGSUNG

Identikasi Belanja Langsung

Hitung Besaran Anggaran pada setiap item belanja Tidak Langsung

Masukan dalam Format RKA ( 2.2.1 )

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

36

Cntoh Format Formulis RKA Desa 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

DESA RKA – DESA

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 2.2.1

Tahun Anggaran …

Bidang : x. xx. ………………….

Urusan : x. xx xx. ………………….

Program : x. xx xx. xx. ………………….

Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. ………………….

Lokasi kegiatan …..

Jumlah Tahun n-1 Rp ……………….(……………………………………………………..)

Jumlah Tahun n Rp ……………….(……………………………………………………..)

Jumlah Tahun n+1 Rp ……………….(……………………………………………………..)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : ………….

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Desa

Kode Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan Jumlah

( Rp )

Tri Wulan

Volume Satuan Harga satuan

I

II

III

IV

1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10

X X x xx xx

X X x xx xx

Jumlah

……..,tanggal …..

Pelaksana Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nama Nip Jabatan Tnada Tangan

1

2

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

37

Contoh Format Formulis RKA Desa 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir DESA RKA-DESA

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 2.2

Tahun Anggaran …

Organisasi : x. xx. xx. ..………………….

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Jumlah

Program Kegiatan

Tahun n Tahun

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7

+8 10

Xx Program..

Xx Kegiatan ….

Xx Program …

Xx Kegiatan ….

Xx dan sebagainya

Jumlah

……..,tanggal …..

Sekertaris Desa

(tanda tangan)

(nama lengkap)

3.8. MENYUSUN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiyaan terdiri dari

a. Penerimaan Pembiyaan

b. Pengeluaran Pembiyaa

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

38

a. MENYUSUN PENERIMAAN PEMBIYAAN

1. Pengertian

Penerimaan Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Bahan Yang Diperlukan

Perhitungan APB Desa

3. Langkah Menyusun Penerimaan Pembiayaan Desa

Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Penerimaan Pembiayaan

desa

Hitung Besaran Anggaran pada setiap Rincian Penerimaan

Pembiayaan desa

Masukan dalam Format RKA 3.1.

Contoh Format RKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir DESA RKA – DESA

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 3.1

Tahun Anggaran …

Organisasi : x. xx. xx. ………………….

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

X X X Xx Xx

X X X Xx Xx X X X Xx Xx

Jumlah Penerimaan

……..,tanggal …..

Bendahara Desa

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

39

b. MENYUSUN PENGELUARAN PEMBIYAAN

1. PENGERTIAN

Pengeluaran Pembiayaan Desa adalah semua pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2 BAHAN YANG DIPERLUKAN

Realisasi APB Desa pada tahun anggaran lalu

3 Langkah Menyusun Penerimaan Pembiayaan Desa

Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Pengeluaran

Pembiayaan

Hitung Besaran Anggaran pada setiap objek Pengeluaran

Pembiayaan

Masukan dalam Format RKA Pengeluaran Pembiayaan.

Contoh RKA Pengeluaran Pembiayaan Desa

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir DESA RKA – DESA

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 3.2 Tahun Anggaran …

Organisasi : x. xx. xx. ………………….

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

X X x Xx Xx

X X x Xx Xx

Jumlah Pengeluaran

……..,tanggal …..

Bendahara Desa

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

Tim Anggaran Pemerintah Desa:

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

40

3.9. MENYUSUN RINCIAN DAN RINGKASAN APB DESA

Setelah semua RKA terselesaikan lagkah selanjutnya adalah menyusun Rincian dan Ringkasan APB Desa yang dilakukan oleh Sekertaris Desa. Urut-urutan penyusunan Rincian dan Ringkasan APB Desa seperti dalam bagan dibawah ini.

ALUR FORMAT PENYUSUNAN APAB DESA

FOMATRKA PENDAPATAN

FOMAT RKA BELANJA LANGSUNG

FOMAT RKA BELANJA TIDAK

LANGSUNG

FOMAT RKA RANGKUMAN

BELANJA LANGSUNG

FORMATRINCIAN

APB DESA

FORMATRINGKASAN

APB DESA

FOMAT RKA PENERIMAANPEMBIAYAAN

FOMAT RKA PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

Format Rincian APB Desa

KODE REKENING URAIAN

TAHUN BERJALAN

KET.

Xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx PENDAPATAN DESA

Xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx

Xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx

xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx

JUMLAH PENDAPATAN

xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx BELANJA DESA

xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx

xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx

JUMLAH BELANJA

SURPLUS

xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx PEMBIAYAAN

xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx

xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx

JUMLAH PEMBIAYAAN

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

41

Format Ringkasan APB Desa

KODE REKENING URAIAN TAHUN BERJALAN KET.

xx xx xx xx PENDAPATAN DESA

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

JUMLAH PENDAPATAN

xx xx xx xx BELANJA DESA

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

xx xx xx xx PEMBIAYAAN

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

JUMLAH

3.10. MUSYAWARAH ANGGARAN DESA

Musyawarah Anggaran Desa adalah wadah bersama antar pelaku di tingkat Desa untuk

membahas Anggaran Desa ( APB Desa ).

TUJUAN

Menyepakaati Besaran Pendapatan Desa

Menyepakati Besaran Belanja Desa

Menyepakati Pembiayaan Desa

METODE

Ceramah

Curah pendapat

Diskusi

Tanya jawab

PESERTA

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

42

1. Delegasi dusun terdiri dari:

unsur Warga miskin ,

unsur perempuan,

unsur anak / pemerhati anak

2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa

3. Unsur Diffable (masyarakat berkebutuhan khusus)

4. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa

5. Anggota BPD

6. Pemerintah Desa.

NARASUMBER

1. Pemerintah Desa

2. Kecamatan

3. Pendamping program yang ada di wilayah tersebut

PEMANDU

Pokja / Tim Anggaran Desa

KELUARAN

Draf Rancangan APB Desa

TAHAP PERSIAPAN MUSYAWARAH ANGGARAN DESA

1. Pokja/ Tim Anggaran Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta dan agenda

Musyawarah Anggaran Desa.

2. Pokja/ Tim Anggaran Desa menyiapkan peralatan serta format-format yang

dibutuhkan (spidol, kertas plano, daftar hadir, berita acara )

3. Distribusi undangan.

TAHAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH ANGGARAN

1. Pendaftaran peserta Musyawarah Anggaran .

Mustika aji 081 391 016 316 [email protected]

43

2. Pokja/ Tim Anggaran Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran

Musyawarah Anggaran.

3. Paparan dari narasumber

4. Pokja/ Tim Anggaran Desa memfasilitasi Musyawarah Anggaran Desa

5. Pokja/ Tim Anggaran Desa mendokumentasikan proses dan hasil Musyawarah

Anggaran Desa.

55

3.11. REGULASI APB DESA

BENTUK REGULASI APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa

OUTLINE PERDES APB -Desa

PERATURAN DESA ..................... KECAMATAN ....................., KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ......... TAHUN ........ TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ………………

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .....................,

Menimbang : a. b. Mengingat : 1. 2.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....................

dan KEPALA DESA .....................

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ….-….

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 2.

BAB II …………………………………

Pasal 2 (1) : (2) .

Pasal 3 ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Ditetapkan di .............................. pada tanggal ………………………

Kepala Desa ....................., ………………….…. (Cukup ditulis nama lengkap saja tanpa gelar)

b. PENETAPAN DAN EVALUASI APB DESA

a. Penetapan Rancangan APB Desa

1. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk

dibahas bersama dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama;

2. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama

bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya;

3. Pembahasan BPD menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati

bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Desa paling lambat 3 (tiga) hari

kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;

5. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember

tahun anggaran berjalan.

b. Evaluasi Rancangan APB Desa

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama

sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa di atas, paling lambat 3 (tiga) hari

kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;

2. Bupati/Walikota, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APB Desa paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja;

3. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa

dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desamenjadi

Peraturan Desa

4. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang

APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya hasil evaluasi;

5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan

Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan

Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa

tahun anggaran sebelumnya;

6. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun

anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

7. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Desa harus

memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala

Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;

8. Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang

Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;

3.12. MENYUSUN DPA

Setelah APB Desa di tetapkan langkah selanjutnya adalah menyusun Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( DPA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran .

a. Penyusunan

DPA Dibuat setelah APB Desa di tetapkan

DPA dibuat oleh Pelaksana Kegiatan

Penyusunan DPA mengacu pada RKA yang telah di evaluasi

b. Bahan Yang diperlukan

Format DPA Desa

Dokumen Rincian APB Des

Dokumen RKA yang telah dievaluasi

c. Macam macam DPA Desa

DPA Desa 1

DPA DESA 2.1

DPA DESA 2.2.1

DPA DESA 2.2.2

DPA DESA 3.1

DPA DESA 3.2

Contoh Format Format DPA Desa 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

NOMOR DPA DESA Formulir

DPA - DESA 1

X.XX XX 00 00 4

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …

Organisasi : x. xx. xx. …………………

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

Kode Rekening

Uraian Rincian Penghitungan Jumlah

Volume Satuan Tarif/Harga

1 2 3 4 5 6 = 3x5

xx xx xx xx Xx

xx xx xx xx Xx

Jumlah

Rencana Pendapatan Per Triwulan

Triwulan I Rp................. ……..,tanggal …..

Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap)

Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp................. Triwulan I Rp................. Triwulan IV Rp.................

Jumlah Rp.................

Contoh Format DPA Desa 2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN DESA

NOMOR DPA DESA Formulir

DPA - DESA 2.1

X.XX XX 00 00 5 1

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …

Organisasi : x. xx. xx. …………………

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Belanja Tidak Langsung Desa

Kode Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan

Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = 3x5

Xx xx xx xx xx

Xx xx xx xx xx

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I Rp.................

……..,tanggal …..

Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp.................

Bnedahara Dssa

Triwulan IV Rp.................

(tanda tangan)

Jumlah Rp.................

(nama lengkap)

Contoh Format DPA Desa 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA DESA FORMULIR

DPA -

DESA X.XX XX XX XX 5 2 DESA

2.2.1

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota …….

Tahun Anggaran …

Bidang : x. xx. …………………...........................

Urusan : x. xx. xx. ………………….......................

Program : x. xx. xx.xx ………………......................

Kegiatan : x. xx. xx.xx .xx…………......................

Waktu pelaksanaan : .......................................………………

Lokasi kegiatan : .......................................………………

Sumber dana : .......................................………………

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur

Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :.........................

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Desa

Kode

Uraian

Rincian Penghitungan Jumlah

Rekening Volume Satuan

Harga Satuan

(Rp)

1 2 3 4 5 6 = 3x5

xx xx xx xx Xx

xx xx xx xx Xx

xx xx xx xx Xx

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I Rp.................

……..,tanggal …..

Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp.................

Pelaksana Kegiatan

Triwulan I Rp................. Triwulan IV Rp.................

(tanda tangan)

Jumlah Rp.................

(nama lengkap)

Contoh Format DPA Desa 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

DESA DPA – DESA

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 2.2 Tahun Anggaran …

Urusan Pemerintahan :

Organisasi :

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program / Kegiatan

Uraian Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sumber dana

Triwulan Jumlah

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

xx Program ……

xx Kegiatan ……..

xx Kegiatan ……..

xx dan sebagainya

…….

Xx Program …..

xx Kegiatan …….

xx Kegiatan …….

xx dan sebagainya

……..

Xx dan

sebagainya ……

xx dan sebagainya

……

Jumlah

……..,tanggal …..

Pejabat Pengelola Keuangan Desa

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Contoh Format DPA Penerimaan Pembiayaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

NOMOR DPA DESA Formulir DPA - DESA 3.1

X.XX XX 00 00 6 1

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …

Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………

Organisasi : x. xx. xx. …………………

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

Xx xx Xx xx xx

Xx xx Xx xx xx

Jumlah Penerimaan

Rencana Penerimaan Per Triwulan

Triwulan I Rp.................

……..,tanggal …..

Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp.................

Bendahara Desa

Triwulan I Rp................. Triwulan IV Rp.................

(tanda tangan)

Jumlah Rp.................

(nama lengkap)

Contoh Format DPA Pengeluaran Pembiayaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

NOMOR DPA DESA Formulir

DPA - DESA 3.2. X.XX XX 00 00 6 2

Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota …….

Tahun Anggaran …

Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………

Organisasi : x. xx. xx. …………………

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

xx xx Xx xx Xx

xx xx Xx xx Xx

Jumlah Pengeluaran

Rencana Pengeluaran Per Triwulan

Triwulan I Rp.................

……..,tanggal …..

Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp.................

Bendahara Desa

Triwulan I Rp................. Triwulan IV Rp.................

(tanda tangan)

Jumlah Rp.................

(nama lengkap)

BAB IV

PELAKSANAAN DAN MONEV APB DESA PARTSIPATIF

1.1. PELAKSANAAN APB DESA

Asas Umum Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa

Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dikelola dalam APB Desa

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi

untuk setiap pengeluaran belanja dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang

berlaku.

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APB Desa.

Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan perubahan APB Desa dan/atau disampaikan dalam

laporan realisasi anggaran

Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Setiap Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk

tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif,

efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat

dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi

Peraturan Desa

Pengeluaran kas Desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat

mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Desa.

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan terus

menerus, dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah cukup

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, misal

belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja bersifat wajib merupakan belanja untuk pemenuhan pendanaan

pelayanan dasar masyarakat, misalnya : pendidikan, kesehatan dan /atau

melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.

Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,

wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan Pendapatan Desa

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya

maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;

3. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan

pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APB Desa

4. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

5. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang

menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

6. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan

dalam peraturan desa;

Pelaksanaan Belanja Desa

1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti

yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa

atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

2. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan

menjadi peraturan desa;

3. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada pin 2 tidak termasuk untuk

belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang

ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

4. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kepala Desa

Sekertaris Desa

BendaharaDesa

Pelaksanaan Pembangunan

PelaksanaKegiatan

spj

Meneliti

KebenaranKesuian

Dengan DPA

Surat Permintaan Pembayaran

Pencairan Dana

MenerbitkanSurat Perintah

Membayar

ALUR PELAKSANAAN BELANJA DESA

4.2. MONEV APB DESA

Pengertian

Monitoring Adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data / informasi tetang

perkembangan sebuah kegiatan atau pelaksanaan kebijakan dan dilakukan secara

berkala pada waktu selama proses kegiatan berlangsung

Evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah kegiatan atau

kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,

biasanya dilakukan pada akhir kegiatan

Monitoring dan Evaluasi APB Desa Partisipatif adalah serangkaian kegiatan

pengumpulan informasi / data dan penilaian tentang pelaksanaan APB Desa yang

pelaksanaanya melibat stake holder terkait.

Siapa Yang Melakukan Monev

Masyarakat Desa

Sebaiknya di bentuk tim dan disepakati dalam musyawarah anggaran desa

Prinsip Monev

Mengukur fakta dengan benar dan akurat Berdasarkan apa yang dilihat, dan

tidak melakukan interpretasi.

Mengukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan (1) Apakah

dengan melihat kita bisa mengukur pendapat? Dan (2) Apakah dengan metode

observasi bisa mengevaluasi perilaku?

Tepat waktu sesuatu sudah harus dilakukan tepat waktunya

Biaya sesuai dengan resiko yang dihindari Menghindari resiko yang lebih

besar (biaya) artinya biaya monev lebih besar dari biaya program

Fleksibel terhadap perubahan lingkungan Misalnya ingin memonitoring dan

mengevaluasi, tetapi ditemukan bahwa terjadi suatu perubahan terhadap apa

yang seharusnya dievaluasi yang dapat dilihat (tampak). Namun data yang diambil

agak sulit diterima

Ditujukan untuk memastikan tindakan Bukan mencari kesalahan

Langkah langkah Monev

Memutuskan bersama metode monitoring dan evaluasi

Undang semua pemangku kepentingan

Melibatkan masyarakat dalam monitoring

Mengembangkan konsep saling belajar

Melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi

Hasil evaluasi dinilai bersama dalam pertemuan untuk memutuskan tindak lanjut.

Memutuskan bersama tindak lanjut

Apa yang harus diperbaiki

BAB V

MENYUSUN PERUBAHAN APB DESA

Perubahan APB Desa adalah Perubahan atas apa yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran

bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan .

Waktu Perubahan Anggaran

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa

Perubahan APB Desa ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun

anggaran berakhir

TUJUAN

Perubahan APB Desa diadakan dengan maksud untuk mengevaluasi pelaksanaan APB Desa yang

telah ditetapkan dan untuk menampung perubahan – perubahan , baik pendapatan maupun

belanja

SEBAB DILAKUKAN PERUBAHAN APB DESA

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran , antar kegiatan, dan antar

jenis belanja;

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun

berjalan;

keadaan darurat; dan

keadaan luar biasa.

Identifikasikan peningkatan atau pengurangan

capaian target kinerja program dan kegiatan dari

yang telah ditetapkan semula.

Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan

kegiatan diformulasikan dalam format Rencana Kerja Anggaran Perubahan

(RKA P-Desa).

Pendanaan Keadaan Darurat,

yaitu bukan merupakan kegiatan

normal dari aktivitas Pemerintah

desa dan tidak dapat diprediksi

sebelumnya, tidak diharapkan

terjadi secara berulang, berada

diluar kendali dan pengaruh

pemerintah desa dan memiliki

dampak yang signifikan terhadap

anggaran dalam rangka pemulihan

yang disebabkan oleh keadaan

darurat.

Dalam format RKA P -Desa dijelaskan capaian target kinerja, kelompok,

jenis, obyek,dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik

sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Masukan dalam Format Rincian dan Ringkasan Perubahan APB Desa

Contoh Format Rincian APB Desa Perubahan

KODE REKENING URAIAN SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG

X X X X X X X PENDAPATAN DESA

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

JUMLAH PENDAPATAN

X X X X X X X BELANJA

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

X X X X X X X PEMBIAYAAN

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH.

Contoh Format Rinkasan APB Desa Perubahan

KODE REKENING URAIAN SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG

x x x x PENDAPATAN

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

JUMLAH

x x x x BELANJA

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

JUMLAH

SURPLUS/DEFISIT

x x x x PEMBIAYAAN

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

JUMLAH

DPA PERUBAHAN

Adanya berbagai dinamika pengelolaan keuangan Desa dan perubahan asumsi, penyesuaian

target maupun perubahan kebijakan, berimplikasi pada perubahan APB Desa Perubahan APBD

tentunya berimplikasi pada perubahan Dokumen DPA.

Perubahan DPA dilakukan oleh sekertaris Desa di bantu oleh perangkat desa lainya

Berikut ini ada Format DPA Perubahan dan cara mengisinya

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA…………………......., KECAMATAN………………….,

KABUPATEN …………….

TAHUN ANGGARAN ………….

Organisasi : ……………………………………………..

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN

KODE REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

BERTAM- BAH / (BERKU- RANG)

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN

HARGA SATUAN

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JUMLAH cana Penarikan Dana : Disahkan Telah Dievaluasi ………………… Peng. Tri.Wln I : Rp........ II : Rp....... III: Rp....... IV: Rp........ ____________ Jumlah : Rp………

Kepala Desa

...............................

Sekretaris Desa

...................................

Bendahara Desa

......................................

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA…………………......., KECAMATAN………………….,

KABUPATEN …………….

TAHUN ANGGARAN ………….

Organisasi : ……………………………………………..

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

KODE REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

BERTAM- BAH/ (BERKU- RANG)

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN

HARGA SATUAN

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JUMLAH cana Penarikan Dana : Disahkan Telah Dievaluasi ………………………. Peng. Tri.Wln I : Rp........ II : Rp....... III: Rp....... IV: Rp........ ____________ Jumlah : Rp………

Kepala Desa

...............................

Sekretaris Desa

...................................

Bendahara Desa

......................................

DPA-

PEDAPATAN

DPAP-

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA…………………......., KECAMATAN………………….,

KABUPATEN …………….

TAHUN ANGGARAN ………….

Bidang :……………………………………………..

Urusan : ……………………………………………..

Program

Kegiatan

Lokasi kegiatan

Urusan Pemerintahan

Jumlah Tahun n-1

Jumlah Tahun n

Jumlah Tahun n+1

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DESA

KODE REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

BERTAM- BAH/ (BERKU- RANG)

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN

HARGA SATUAN

VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JUMLAH cana Penarikan Dana : Disahkan Telah Dievaluasi ………………………. Peng. Tri.Wln I : Rp........ II : Rp....... III: Rp....... IV: Rp........ _____________ Jumlah : Rp………

Kepala Desa

...............................

Sekretaris Desa

...................................

Pelaksana Kegiatan

......................................

DPAP-BL

BAB VI

PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

APB DESA

6.1. Menyusun Perhitungan Anggaran

a. Pengertian

Perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun

anggaran bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan

b. Waktu Penyusunan Perhitungan APB Desa

Penetapan Perhitungan APB Desa selambat-lambatnya bulan januari setelah

tahun anggaran berakhir.

PERHITUNGAN

PENDAPATAN

PERHITUNGAN

APB Desa

Draf

Rancangan

Perhitungan

APB Desa

Rancangan

Perhitungan

R APB Desa

Musyawarah

Anggaran Desa

MUSYAWARAH

BPD

SEKDES MENGKOMPILASI

ALUR PENYUSUNAN PERHITUNGAN APB DESA PARTISIPATIF

PERHITUNGAN

BELANJA

1. Buku Kas

2. Buku kas pembantu

perincian obyek

pengeluaran / belanja

1. Buku Kas

2. Buku kas pembantu

perincian obyek

pendapatan

a. Menyusun Perhitungan Pendapatan Desa

1. Periksa dan teliti kembali berapa target pendapatan desa pada

perdes perubahan APB Desa

2. Periksa dan hitung pendapatan desa pada buku kas, Buku kas

bantu penerimaan

3. Kumpulkan dan jumlahkan sesuai rekening APB Desa

4. Masukan dalam Format Perhitungan APB Desa pada kolom

realisasi

b. Menyusun Perhitungan Belanja Desa

1. Periksa dan teliti kembali berapa target belanja desa pada perdes

perubahan APB Desa

2. Periksa dan hitung belanja desa pada buku kas, dan Buku kas

bantu belanja

3. Kumpulkan dan jumlahkan sesuai rekening pada APB Desa

4. Masukan dalam Format Perhitungan APB Desa pada kolom

realisasi

c. Menyusun Perhitungan Pembiayaan Desa

1. Periksa dan teliti kembali berapa target Pembiayaan desa pada

perdes perubahan APB Desa

2. Periksa dan hitung belanja desa pada buku kas, dan Buku kas

bantu Pembiayaan

3. Masukan dalam Format Perhitungan APB Desa pada kolom

realisasi

Contoh Format Rincian Perhitungan APB Desa

KODE REKENING URAIAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI

BERTAMBAH / BERKURANG

X X X X X X X PENDAPATAN DESA

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

JUMLAH PENDAPATAN

X X X X X X X BELANJA DESA

X X X X X X X

X X X X X X X

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /DEFISIT

X X X X X X X PEMBIAYAAN

X X X X X X X

X X X X X X X

JUMLAH PENERIMAAN

X X X X X X X

X X X X X X X

JUMLAH PENGELUARAN

JUMLAH PEMBIAYAAN

Contoh Format Ringkasan Perhitungan APB Desa

KODE REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / BERKURANG

x x x X PENDAPATAN DESA

x x x X

x x x X

JUMLAH PENDAPATAN

x x x x BELANJA DESA

x x x x

x x x x

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

x x x x PEMBIAYAAN

x x x x Penerimaan Pembiayaan

JUMLAH PENERIMAAN

x x x x Pengeluaran Pembiayaan

x x x x

JUMLAH PENGELUARAN

6.2. Menyusun Pertanggungjawaban Anggaran Desa

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan RI ( 2000:12 ), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang

penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan

prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus

ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik

mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Bendahara Desa menutup buku kas pada tanggal 31 Desember tahun berjalan

dengan dibuatkan berita acara penutupan.

Bendahara Desa menyampaikan pertanggungjawaban keuangan ahkir tahun

kepada Kepala Desa melalui PTPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan

berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagai bahan penyusunan Rancangan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Sekretaris Desa selaku PTPKD menerima, meneliti pertanggungjawaban

keuangan akhir tahun bendahara dan menyusun Rancangan Peraturan Desa

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan

Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan Realisasi APB

Desa.

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa

tentang Rancangan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada

Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Desa kemudian dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala

Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD untuk

dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Penyampaian rancangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran

berakhir.

Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Desa, setelah dimusyawarahkan ditetapkan menjadi Keputusan Kepala

Desa

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB

Desa setelah dibahas dan mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi

Peraturan

Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Penetapan Peraturan Desa Lambat bulan Januari setelah tahun anggaran

berakhir.

Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa merupakan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dibuat pada Akhir Tahun

Anggaran.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan

Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan

Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggunjawaban Kepala

Desa yang disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi sebagai bahan

pelaksanaan pembinaan.

Pelaporan Realisasi APB Desa

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada

bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.

Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir

bulan Juli tahun berjalan.

Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari

tahun berikutnya.

LAMPIRAN

PEMBAKUAN BIDANG, URUSAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

BERDASAR KEWENANGAN DESA

KODE REKENING URAIAN

01 BIDANG PENYENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

01 01 Urusan Penyelenggaran Pemerintahan Desa

01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

01 01 01 02 Penyediaan jasa pemeliharaan sarana prasarana Kantor

01 01 01 03 Penyediaan jasa langganan Kantor

01 01 01 04 Penyediaan sarana rapat-rapat kantor

01 01 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD

01 01 02 Program peningkatan disiplin aparatur

01 01 02 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

01 01 02 02 dst………….

01 01 03 Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Pemerintahan desa

01 01 03 01 Pemilihan Kepala Desa

01 01 03 02 Pengadaan Perangkat Desa

01 01 03 03 Pengangkatan perangkat desa berdasarkan adat-istiadat : ulu-ulu, Ili-ili, Kayem/Kaum,

01 01 03 04 Pengangkatan juru kunci/ pelabuh

01 01 03 05 Pengadaan BPD

01 01 03 06 Pendidikan dan pelatihan Aaparatur Pemerintahan Desa

01 01 03 07 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

01 01 03 08 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

01 01 03 09 dst………….

01 01 04 Program Penyusunan Peraturan Desa

01 01 04 01 Penyusunan Peraturan Desa

01 01 04 02 dst………….

01 01 05 Program Pengelolaan Keuangan Desa

01 01 05 01 Penyusunan APBDesa

01 01 05 02 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD)

01 01 05 03 dst………….

01 01 06 Pengelolaan Aset Desa

01 01 06 01 Pengelolaan Aset Desa

01 01 06 02 Pengelolaan tanah kas desa ( kemakmuran, bengkok, dll)

01 01 06 03 dst………….

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

02 01 Urusan Pertanian,Perikanan dan Ketahanan Pangan

02 01 01 Program Pengembangan Kelembagaan Petani

02 01 01 01 Pembentukan Kelembagaan Petani lokal

02 01 01 02 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Petani

02 01 01 03 dst………….

02 01 02 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

02 01 02 01 Pembentukan/Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

02 01 02 02 Dst........................

02 01 03 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

02 01 03 01 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

02 01 03 02 Penyediaan bibit unggul pertanian/perkebunan

02 01 03 03 Pemasyarakatan pupuk organik

02 01 03 04 Dst........................

02 01 04 Program peningkatan produksi hasil peternakan

02 01 04 01 Penyedian bibit dan perawatan ternak

02 01 04 02 Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;

02 01 04 03 Dst........................

02 01 05 Program Fasilitasi modal usaha tani

02 01 05 01 Fasilitasi modal usaha tani;

02 01 05 02 Dst........................

02 01 06 Program peningkatan produksi hasil perikanan

02 01 06 01 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

02 01 06 02 Penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan di desa;

02 01 06 03 Pelestarian sumber daya perikanan desa;

02 01 06 04 Fasilitasi sarana produksi dan modal usaha perikanan;

02 01 06 05 Dst........................

02 02 Urusan Kehutanan dan Perkebunan

02 02 01 Program Pengelolaan Hutan Desa

02 02 01 01 Pengelolaan hutan desa

02 02 01 02 Pengembangan hasil hutan bukan kayu

02 02 01 03 Dst........................

02 02 02 Program Penghijaun dan konservasi lahan

02 02 02 01 Penghijauan dan konservasi tanah

02 02 02 02 Pengelolaan turus jalan desa;

02 02 02 03 Dst........................

02 02 03 Progran Kebun Bibit Desa

02 02 03 01 Kebun bibit desa;

02 02 03 02 Dst........................

02 03 Urusan Perindustrian dan Perdagangan

02 03 01 Program Pemasaran Hasil Industri dan UMKM

02 03 01 01 Pengelolaan pemasaran hasil industry desa;

02 03 01 02 Fasilitasi pemasaran produk UMK;

02 03 02 Program Pengelolaan pasar desa;

02 03 02 01 Pembangunan Pasar Desa;

02 03 02 02 Pemeliharaan/Rehab Pasar Desa.

02 03 02 03 Dst........................

02 04 UrusanKoperasidan Usaha Kecil danMenengah

02 04

01 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

02 04 01 01 Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;

02 04 01 02 Fasilitasi permodalan bagi UMK (usahamikrokecil);

02 04 01 03 Penguatan kapasitas kelompok UMK;

02 04 01 04 Dst........................

02 04 02 Program Pendirian dan penguatan BUMDesa;

02 04 02 01 Pendirian dan penguatan BUMDesa;

02 04 02 02 Dst........................

02 05 Urusan Tenaga Kerja

02 05 01 Program Ketenagakerjaan

02 05 01 01 Pendataan ketenagakerjaan tingkat desa;

02 05 01 02 Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;

02 05 01 03 Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;

02 05 01 04 Dst........................

02 06 UrusanKesehatan

02 06 01 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

02 06 01 01 Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;

02 06 01 02 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular;

02 06 01 03 Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zatadiktif di desa

02 06 01 04 Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs

02 06 01 05 Identifikasi masalah kesehatan

02 06 01 06 Fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga

02 06 01 07 Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);

02 06 01 08 Dst........................

02 06 02 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

02 06 02 01 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

02 06 02 02 Dst..................................

02 06 03 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Kesehatan

02 06 03 01 Pembangunan dan Penguatan posyandu

02 06 03 02 Pengadaan sarana dan Prasarana kesehatan tingkat desa;

02 06 03 03 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana prasarana Kesehatan Tingkat Desa

02 06 03 04 Dst..................................

02 07 UrusanPendidikandanKebudayaan

02 07

01 Program Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);

02 07 01 01 Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini

02 07 01 02 Pengadaaan sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini

02 07 01 03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini

02 07 01 04 Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD

02 07 01 05 Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

02 07 01 06 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan;

02 07 01 07 Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

02 07 01 08 Dst..................................

02 07 02 Program Pendidikan Dasar

02 07 02 01 Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;

02 07 02 02 Pendataan pendidikan di desa;

02 07 02 03 Bantuan Siswa Miskin;

02 07 02 04 Dst..................................

02 07 03 Program pengembangan seni dan budaya di desa;

02 07 03 01 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Kesenian Di Desa

02 07 03 02 Pelestarian budaya gotong royong, gugur gunung, krigan, kerjabakti, sambatan, dll

02 07 03 03 Dst..................................

02 08 UrusanSosial

02 08

01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

02 08 01 01 Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;

02 08 01 02 Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;

02 08 01 03 Pelatihan bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

02 08

01 04 Fasilitasi permodalan bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial social

02 08 01 05 Dst........................

02 08 02 Program Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa

02 08 02 01 Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes;

02 08 02 02 Dst........................

02 09 Urusan Penataan Ruang

02 09 01 Program Penataan tata ruang desa

02 09 01 01 Penataan tata ruang desa

02 09 01 02 Dst........................

02 10 UrusanPermukiman/Perumahan

02 10 01 Program Pengembangan Perumahan

02 10 01 01 Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;

02 10 01 02 Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;

02 10 01 03 Dst..................................

02 10 02 Program pengelolaan areal pemakaman

02 10 02 01 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

02 10 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pemakaman

02 10

02 03 Pelestarian nyungkup ( pemugaran makam panembahan/leluhur) secara swadaya dan gotong royong ahli waris

02 10 02 04 Kebersihan makan secara massal / Gebasan, dll

02 10 02 05 Dst..................................

02 11 UrusanPekerjaanUmum

02 11 01 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

02 11 01 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

02 11 01 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

02 11 01 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

02 11 01 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

02 11 01 05 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

02 11 01 06 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

02 11 01 07 rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

02 11 01 08 pembangunan jaringan irigasi desa

02 11 01 09 pembangunan pintu air

02 11 01 10 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi/pintu air

02 11 01 11 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

02 11 01 12 Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas Umum lainnya

02 11 01 13 Fasilitasi pembangunan MCK RTM;

02 11 01 14 Penanggulangan bencana tingkat desa

02 11 01 15 Pembangunan dan Pemeliharaan SPAL di Desa;

02 11 01 16 Fasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cucidan Kakus (MCK) Komunal;

02 11 01 17 Dst..................................

02 11 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa

02 11 02 01 Pembangunan gedung kantor

02 11 02 02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

02 11 02 03 Pengadaan perlengkapan/peralatan Gedung Kantor

02 11 02 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor

02 11 02 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

02 11 02 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

02 11 02 07 dst………….

02 12 Urusan Lingkungan Hidup

02 12 01 Program Pelestarian Lingkungan Hidup

02 12 01 01 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;

02 12

01 02 Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;

02 12 01 03 Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tataguna lahan desa;

02 12 01 04 Pengelolaan persampahan dan limbah di tingkat desa;

02 12 01 05 Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;

02 12 01 06 dst………….

02 13 Urusan Pariwisata

02 13 01 Pengembangan Wisata Desa

02 13 01 01 Pengelolaan obyek wisata milik desa;

02 13 01 02 Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa;

02 13 01 03 dst………….

02 14 Urusan Pertanahan

02 14 01 Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;

02 14 01 01 Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;

02 14 01 02 dst………….

02 15 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

02 15 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan

02 15 01 01 Pengembangan data base kependudukan di desa

02 15 01 02 Sosialisasi Kependudukan

02 15 01 03 Dst..................................

02 16 Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

02 16 01 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

02 16 01 01 Pengadaansaranadanprasaranakeamanandesa (Poskamling dll);

02 16 01 02 Dst..................................

02 17 UrusanInformasidanKomunikasi

02 17 01 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

02 17 01 01 Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;

02 17 01 02 Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;

02 17 01 03 Pengelolaan Sistim Informasi Desa

02 17 01 04 Dst..................................

02 17 02 Penyebarluasan Informasi Publik

02 17 02 01 Sosialisasi berbagai kebijaksanaan desa

02 17 02 02 Pembentukan dan Penguatan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);

02 17 02 03 Dst..................................

02 18 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

02 18 01 Program Keluarga Berencana

02 18 01 01 Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;

02 18 01 02 Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;

02 18 01 03 Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB;

02 18 01 04 Penyuluhan KB;

02 18 01 05 Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM

02 18 01 06 Dst..................................

02 19 Urusan Pemuda dan Olahraga

02 19 01 Peningkatan Prestasi Olah raga

02 19 01 01 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;

02 19 01 02 Penyaluran pemuda berprestasi di bidangolah raga;

02 19 01 03 Pemasyarakatan olah raga;

02 19 01 04 Penyelenggaraan olahraga tingkat desa;

02 19 01 05 Dst........................

02 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

02 19 02 01 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

02 19 02 02 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

02 19 02 03 Dst........................

02 19 03 Program peningkatan peran serta kepemudaan

02 19 03 01 Pemberdayaan Organisasi kepemudaan

02 19 03 02 Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan

02 19 03 03 Dst........................

02 20 Urusan Statistik

02 20 01 Program pengembangan data/informasi/statistik desa

02 20 01 01 Penyusunan Profil Desa

02 20 01 02 Pendataan penduduk miskin

02 20 01 03 Dst........................

02 21 Urusan Arsip dan Perpustakaan

02 21 01 Arsip dan Perpustakaan

02 21 01 01 Pengadaan dan pengelolaan Arsip Desa;

02 21 01 02 Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;

02 21 01 03 Dst........................

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

03 01 Urusan Pembinaan Masyarakat

03 01 01 Pembinaan Masyarakat Desa

03 01 01 01 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

03 01 01 02 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa;

03 01 01 03 Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Desa;

03 01 01 04 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa RT/RW

03 01 02 Pembinaan Keagamaan Tingkat Desa

03 01 02 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan

03 01 02 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa

03 01 02 03 Dst........................

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

04 01 Urusan Perencanaan Pembangunan

04 01 01 Perencanaan pembangunan desa

04 01 01 01 Penyusunan RPJM Desa

04 01 01 02 Penyusunan RKP Desa

04 01 01 03 Dst..................................

04 01 02 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa

04 01 02 01 Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

04 01 02 02 Dst..................................

04 02 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

04 02 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

04 02 01 01 Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat

04 02 01 02 Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa

04 02 01 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan

04 02 01 04 Pelestarian budaya gotong royong

04 02 01 05 Dst........................

04 03 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

04 03 01 Pemberdayaan Perempuan

04 03 01 01 Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan

04 03 01 02 Perlindungan kekerasan Berbasis Gender

04 03 01 03 Dst........................

04 03 02 Perlindungan anak

04 03 02 01 Pembentukan dan Fasilitasi kolompok perlindungan anak desa;

04 03 02 02 Perlindungan Anak di desa

04 03 02 03 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Anak

04 03 02 04 Dst........................

04 04 Urusan Pengembangan dan pelestarian adat dan budaya

04 04 01 Pelestarian adat dan Budaya

04 04 01 01 Pelestarian selamatan adat desa seperti : sedekah bumu, sedekah laut, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, baridan (bulus angkrem), lilikan, nyorog

04 04 01 02 Pelestarian budaya seni : Kuda lumping, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong, menhtiet, jamjaneng, sholawatan

04 04 01 03 Pelestarian syukuran setelah panen/ kasab/lubaran

04 04 01 04 pelestarian wedusan (motong kambing) menghadapi musim hujan.

04 04 01 05 Dst........................

KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING URAIAN

1 PENDAPATAN DESA

1 1 Pendapatan Asli Desa

1 1 1 Hasil Usaha Desa

1 1 1 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUMDesa

1 1 1 2 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD

1 1 1 3 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah

/BUMN

1 1 1 4 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau

Kelompok Usaha Masyarakat

1 1 1 5 Dst............................

1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa

1 1 2 1 1 Bengkok Kepala Desa

1 1 2 1 2 Bengkok Sekretaris Desa Non PNS

1 1 2 1 3 Bengkok Kepala Dusun

1 1 2 1 4 Bengkok Pelaksana Teknis Lapangan

1 1 2 1 5 Bengkok Kepala Urusan

1 1 2 1 6 Bengkok Staf/Pembantu

1 1 2 1 7 Bengkok Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang Kosong

1 1 2 1 8 Tanah Kemakmuran Desa

1 1 2 1 9 Tanah Lainnya

1 1 2 1 10 Dst…………….

1 1 2 2 Hasil Pasar Desa

1 1 2 2 1 Hasil Pasar Desa

1 1 2 2 2 Kios Desa

1 1 2 2 3 Dst…………………..

1 1 2 3 Hasil Pasar Hewan Desa

1 1 2 3 1 Hasil Pasar Hewan Desa

1 1 2 3 2 Dst………………..

1 1 2 4 Tambatan Perahu

1 1 2 4 1 Dst………………..

1 1 2 5 Hasil Bangunan Desa

1 1 2 5 1 Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa

1 1 2 5 2 Dst ………….

1 1 2 6 Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa

1 1 2 6 1 Dst.................................

1 1 2 7 Lain Lain Kekayaan Milik Desa

1 1 2 7 1 Dst.....................

1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

1 1 3 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi masyarakat

1 1 4 Hasil Gotong Royong

1 1 4 1 Masyarakat Umum Secara Individu

1 1 5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1 1 5 1 Pungutan Desa

1 1 5 1 1 Pelayanan Adminstrasi Desa

1 1 5 1 2 Pologoro

1 1 5 1 3 Pungutan ………………..

1 1 5 2 Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan

1 1 5 2 1 Penjualan Hasil Penebangan Pohon

1 1 5 2 2 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

1 1 5 2 3 Penjualan Hasil Pertanian

1 1 5 2 4 Penjualan Hasil Perkebunan

1 1 5 2 5 Penjualan Hasil Peternakan

1 1 5 2 6 Penjualan Hasil Perikanan

1 1 5 2 7 Dst ………..

1 1 5 3 Jasa Giro/ Bunga Bank

1 1 5 3 1 Jasa Giro / Bunga Bank Kas Desa

1 1 5 3 2 Jasa Giro / Bunga Bank Dana Cadangan

1 1 5 3 3 Dst………….

1 1 5 4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa

1 1 5 4 1 Kerugian Uang Desa

1 1 5 4 2 Kerugian Barang Desa

1 1 5 5 Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

1 1 5 5 1 Fasilitas Sosial

1 1 5 5 2 Fasilitas Umum

1 2 Dana Desa Yang Bersumber dari APBN

1 2 1 Dana Desa

1 3 Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota

1 3 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten

1 4 Bagi Hasil Retribusi

1 4 1 Perolehan Bagi hasil Retribusi Kabupaten

1 5 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten

1 5 1 Alokasi Dana Desa (ADD)

1 6 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya.

1 6 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah

1 6 1 1 Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah

1 6 2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

1 6 2 1 Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

1 6 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

1 6 3 1 Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

1 6 4 Bantuan Keuangan Desa Lainnya

1 6 4 1 Perolehan Bantuan keuangan Desa Lainnya

1 7 Hibah

1 7 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1 7 1 1 Perolehan Hibah dari Pemerintah

1 7 2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi

1 7 2 1 Perolehan Hibah dari Pemerintah Provinsi

1 7 3 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten

1 7 3 1 Perolehan Hibah dari Pemerintah Kabupaten

1 7 4 Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang tidak mengikat

1 7 4 1 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta

1 7 5 Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan yang tidak mengikat

1 7 5 1 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan

1 8 Lain Lain Pendapatan Desa yang sah

1 8 1 Perolehan Lain Lain Pendapatan Desa yang sah

2 BELANJA DESA

2 1 Belanja Langsung

2 1 1 Belanja Pegawai

2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2 1 1 1 1 Honorarium Tim/Panitia / Pelaksanan Kegiatan

2 1 1 1 2 Honorarium Lembur

2 1 1 1 3 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis Aparat Pemerintah Desa

2 1 1 1 4 Dst........................

2 1 2 Belanja Barang dan Jasa

2 1 2 1 Belanja Jasa

2 1 2 1 1 Listrik

2 1 2 1 2 Telepon

2 1 2 1 3 Sewa……………..

2 1 2 2 Belanja Barang

2 1 2 2 1 Alat Tulis kantor

2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan

2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

2 1 2 2 4 Belanja Pakaian Dinas

2 1 2 2 5 Belanja Bahan/Material

2 1 2 2 6 Dst……………..

2 1 2 3 Perjalanan Dinas

2 1 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa

2 1 2 3 2 Belanja Perjalanan Dinas BPD

2 1 2 3 3 Lainnya

2 1 2 Belanja Pemeliharaan/ Perawatan

2 1 2 4 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas

2 1 2 4 1 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas

2 1 2 4 2 Belanja Perawatan Peralatan Kantor

2 1 2 4 3 Belanja perawatan Gedung/Bangunan

2 1 2 4 4 Dst………………

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 1 Belanja Modal Tanah

2 1 3 1 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor

2 1 3 1 2 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum

2 1 3 1 3 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Sosial

2 1 3 1 4 Dst………………..

2 1 3 2 Belanja Modal Jaringan

2 1 3 2 1 Belanja Modal Jaringan Listrik

2 1 3 2 2 Belanja modal Jaringan . . . . . .

2 1 3 3 Belanja Modal Alat-alat Angkutan

2 1 3 3 1 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Bermotor

2 1 3 3 2 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor

2 1 3 3 3 Dst....................

2 1 3 4 Belanja Modal Alat-alat Pertanian / Peternakan / Perikanan

2 1 3 4 1 Belanja Modal Alat-alat Pertanian

2 1 3 4 2 Belanja Modal Alat-alat Peternakan

2 1 3 4 3 Belanja Modal Alat-alat Pertanian

2 1 3 4 4 Dst........................

2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga

2 1 3 5 1 Belanja Modal Peralatan/perlengkapan Kantor

2 1 3 5 2 Belanja Modal Peralatan/perlengkapan Rumah Tangga

2 1 3 5 3 Dst……………

2 1 3 6 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio / Komunikasi

2 1 3 6 1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

2 1 3 6 2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat komunikasi

2 1 3 6 3 Dst……………….

2 1 3 7 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan

2 1 3 7 1 Belanja modal pengadaan kontruksi jalan

2 1 3 7 2 Belanja modal pengadaan kontruksi Jembatan

2 1 3 7 3 Dst.....................

2 1 3 8 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air / Drainase

2 1 3 8 1 Belanja modal pengadaan kontruksi Jaringan Air

2 1 3 8 2 Belanja modal pengadaan kontruksi Drainase

2 1 3 8 3 Belanja modal pengadaan kontruksi pintu air/Bendungan

2 1 3 8 4 Dst...........

2 1 3 9 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman

2 1 3 9 1 Belanja modal pengadaan lampu Penerangan Jalan

2 1 3 9 2 Belanja modal pengadaan lampu Taman

2 1 3 9 3 Dst.................

2 1 3 10 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan

2 1 3 10 1 Belanja modal pengadaan kontruksi gedung

2 1 3 10 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kantor

2 1 3 10 3 Dst.................

2 1 3 11 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

2 1 3 11 1 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan

2 1 3 11 2 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Umum

2 1 3 11 3 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya

2 1 3 11 4 Dst …………….

2 1 3 12 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

2 1 3 12 1 Belanja Modal Barang bercorak kesenian

2 1 3 12 2 Belanja Modal barang bercorak kebudayaan

2 1 3 12 3 Dst................

2 1 3 13 Belanja Modal Pengadaan Hewan / Tumbuhan

2 1 3 13 1 Belanja Modal Hewan

2 1 3 13 2 Belanja Modal Tumbuhan

Dst……………

2 2 Belanja Tidak Langsung

2 2 1 Belanja Pegawai / Penghasilan tetap

2 2 1 1 Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

2 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa

2 2 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS

2 2 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun

2 2 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan

2 2 1 1 5 Penghasilan Tetap PTL

2 2 1 1 6 Penghasilan Tetap Staf/Pembantu

2 2 1 1 7 Dst………………….

2 2 1 2 Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD

2 2 1 2 1 Tunjangan Ketua BPD

2 2 1 2 2 Tunjangan Wakil Ketua BPD

2 2 1 2 3 Tunjangan Sekretaris BPD

2 2 1 2 4 Tunjangan Anggota BPD

2 2 1 3 Tunjangan Purna Tugas

2 2 1 3 1 Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa

2 2 1 3 2 Tunjangan Purna Tugas BPD

2 2 1 4 Lain-lain Tunjangan

2 2 1 4 1 Tunjangan Jabatan Perangkat Desa

2 2 1 4 2 Tunjangan Non Perangkat Desa

2 2 2 Belanja Subsidi

2 2 2 1 Belanja Subsidi kepada Lembaga, Kelompok/ Perorangan

2 2 2 1 1 Belanja Subsidi kepada Lembaga / …………

2 2 2 1 2 Belanja Subsidi kepada Kelompok

2 2 2 1 3 Lainnya . . . . .. .

2 2 3 Belanja Hibah

2 2 3 1 Pemerintah / Provinsi / Kabupaten

2 2 3 2 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

2 2 3 3 Kelompok Masyarakat / Perorangan

2 2 3 4 Dst……………..

2 2 4 Belanja Bantuan Sosial

2 2 4 1 Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)

2 2 4 2 Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan ………

2 2 4 3 Dst ……………

2 2 5 Belanja Bantuan Keuangan

2 2 5 1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa

2 2 5 2 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Pendidikan

2 2 5 3 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Kesenian

2 2 5 4 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Keagamaan

2 2 5 5 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar

2 2 5 6 Belanja Bantuan Keuangan lainnya. . . .

2 2 6 Belanja Tak Terduga

2 2 6 1 Keadaan Darurat

2 2 6 1 1 Keadaan darurat. . . . .

2 2 6 1 2 Dst……………

2 2 6 2 Bencana Alam

2 2 6 2 1 Bencana Alam……………

2 2 6 3 Pengembalian Atas Penerimaan Desa Tahun-Tahun Sebelumnya

2 2 6 3 1 Pengembalian . . . . .

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

3 1 1 1 Sisa Lebih Tahun ...................

3 1 2 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

3 1 2 1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

3 1 2 1 1 Kekayaan / Hasil dari BUMDes

3 1 2 1 2 Dst ………….

3 1 3 Penerimaan Pinjaman Desa

3 1 3 1 Penerimaan Pinjaman dari Lembaga/Badan / Usaha Swasta

3 1 3 2 Pinjaman . . . . . . . .

3 1 4 Pencairan Dana Cadangan

3 1 4 1 Pencairan Dana Cadangan Nomor …………

3 1 5 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dikerjasamakan

3 1 5 1 Hasil Penjualan Aset Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

3 1 5 1 1 Hasil Penjualan Aset Desa yang dikerjasamakan dengan ………..

3 2 Pengeluaran Pembiayaan

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

3 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan

3 2 2 Penyertaan Modal Desa

3 2 2 1 Penyertaan modal Desa

3 2 2 1 1 Investasi Jangka Pendek

3 2 2 1 2 Investasi Jangka Panjang

3 2 3 Pembayaran Utang

3 2 3 1 Pembayaran Hutang Lembaga/ Badan Usaha Swasta

3 2 3 1 1 Dst………………….

3 2 3 1 1

BERITA ACARA

MUSYAWARAH ANGGARAN DESA

Berkait dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Anggaran Desa Tahun ............ di Desa ..............

Kecamatan ............. Kabupaten ............. Propinsi ..................... maka pada hari ini :

Hari dan tanggal: …………………….

Jam : ………………….

Tempat : ………………………

telah diadakan Musyawarah Anggaran Desa yang dihadiri oleh wakil – wakil dari kelompok dusun , dan

tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir

terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan

rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa

3. Pembiayaan Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan rapat : ………………….

Notulis : ............................

Nara sumber :

1. ........................

2. .....................

3. .........................

4. ...............................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh

peserta Musyawarah Anggaran Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan

menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Anggaran Desa adalah :

a. Pendapatan Rp……………………...

b. Belanja Desa Rp……………………… -

Surplus / ( defisit ) : Rp.................................

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Rp....................................

2. Pengeluaran Rp.................................... -

Pembiayaan Netto : Rp.....................................

Demikian Berita Acara ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

............. , ……………………………

Ketua Tim Penyelenggara Notulis

................................. ...........................

Mengetahui,

Kepala Desa .............

............................

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil dan Peserta Musyawarah Anggaran Desa

NO NAMA ALAMAT TANDA - TANGAN

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

PEMERINTAHAN KABUPATEN ..............

KECAMATAN ………………………….

KEPALA DESA ……………………….....

Jln...................Nomor.............Telp............Fak.............Kode Pos...........

PERATURAN DESA……………………, KECAMATAN..................................,

KABUPATEN ..............

NOMOR…………TAHUN.............

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA…………………………..

Menimbang : a

.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ……… ayat ………

Peraturan Pemerintah .............. Nomor ……. Tahun ………. tentang

………….., maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa dengan Peraturan Desa ;

b

.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a , maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ……..

Mengingat : . 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438 );

3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014

tentang Desa;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negar

7 Peraturan Daerah Kebupaten ........... Nomor ..............Tahun

............... tentang ............. ( Lembaran daerah Kabupaten

........ Tahun ....... Nomor ........ ) ;

8 Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor ........Tahun ........

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten ........... Tahun ......omor ..........,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ........... Nomor 1);

9 Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor ........Tahun .......

tentang .......... ... ( Lembaran Daerah Kabupaten ...........

Tahun ........... Nomor ........ );

10 Peraturan Desa ........... Nomor ...........Tahun ........... tentang

.......................

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……………………

dan

KEPALA DESA ……………………….

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ………………….., KECAMATAN………………........,

KABUPATEN .............. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ...............................

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..................sebagai

berikut :

a. Pendapatan Rp 412,531,552

b. Belanja Desa Rp 414,031,552

Surplus / ( defisit ) : Rp.. 1,500,000.

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Rp. 1,500,000..

2. Pengeluaran Rp. 0

Pembiayaan Netto Rp 0

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0

Pasal 2

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa serta Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan

Peraturan tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I an II Peraturan Desa ini dan merupakan satu kesatuan

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ...................................

Ditetapkan di …………………………

pada tangggal …………………………

KEPALA DESA ……………………..,

…………………………

PERATURAN DESA ………

KECAMATAN ………..

KABUPATEN …………

NOMOR ............................... 2014

TANGGAL .......................... 2014

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA …………... KECAMATAN …………..

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE

ANGGARAN URAIAN

JUMLAH KET

( Rp )

1 2 3 4

1 PENDAPATAN DESA 412,531,552

1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 187,692,000

1 1 1 Hasil Usaha Desa 500,000

1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

174,867,000

1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 5,500,000

1 1 5 Lain Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 6,825,000

1 2 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN 100,000,000

1 2 1 Dana Desa 100,000,000

1 3 BAGI HASIL PAJAK 8,216,475

1 4 BAGI HASIL RETRIBUSI 340,489

1 5 BAGIAN DANA PERIMBANGAN 76,282,588

1 5 1

Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten

76,282,588

1 6

Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya.

40,000,000

1 6 1 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi 40,000,000

JUMLAH PENDAPATAN 412,531,552

2 BELANJA DESA 414,031,552

2 1 BELANJA LANGSUNG 220,464,960

2 1 1 Belanja Pegawai 35,920,000

2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 49,544,960

2 1 3 Belanja Modal 135,000,000

2 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 193,566,592

2 2 1 BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP 193,566,592

JUMLAH BELANJA 414,031,552

SURPLUS / DEFISIT (1,500,000)

3 PEMBIAYAAN 1,500,000

3 1 Penerimaan Pembiayaan 1,500,000

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

1,500,000

3 2 Pengeluaran Pembiayaan -

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -

3 2 2 Penyertaan Modal Desa -

3 2 3 Pembayaran Utang -

JUMLAH PEMBIAYAAN 1,500,000

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berikutnya (SiLPA)

-

KEPALA DESA..................

……………………………

PERATURAN DESA …..

KECAMATAN ………

KABUPATEN ………..

NOMOR ............................... 2014

TANGGAL .......................... 2014

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA …………... KECAMATAN …………..

KABUPATEN …………

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE ANGGARAN URAIAN JUMLAH

KET

( Rp )

1 2 3 4

0 0 0 0 1 PENDAPATAN DESA 412,531,552

0 0 0 0 1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 187,692,000

0 0 0 0 1 1 1 Hasil Usaha Desa 500,000

0 0 0 0 1 1 1 1 Hasil Usaha Desa 500,000

0 0 0 0 1 1 1 1 5

Bagian Laba dari pemberian Pinjaman Desa Kepada Kelompok Usaha Masyarakat

500,000

0 0 0 0 1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 174,867,000

0 0 0 0 1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa 174,067,000

0 0 0 0 1 1 2 1 1 Bengkok Kepala Desa 42,857,000

0 0 0 0 1 1 2 1 3 Bengkok Kepala Dusun 33,757,000

0 0 0 0 1 1 2 1 4 Bengkok Kepala Urusan 27,268,000

0 0 0 0 1 1 2 1 6 Bengkok Staf / Pembantu 20,185,000

0 0 0 0 1 1 2 1 8 Tanah Kemakmuran 50,000,000

0 0 0 0 1 1 2 5 Hasil Bangunan Desa 800,000

0 0 0 0 1 1 2 5 1 Hasil Sewa Aula Desa/Gedung Pertemuan Desa

800,000

0 0 0 0 1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 5,500,000

0 0 0 0 1 1 3 1 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 5,500,000

0 0 0 0 1 1 3 1 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi masyarakat

5,500,000

0 0 0 0 1 1 5 Lain Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 6,825,000

0 0 0 0 1 1 5 1 Pungutan Desa 6,825,000

0 0 0 0 1 1 5 1 1 Pelayanan Adminstrasi

Desa 4,725,000

0 0 0 0 1 1 5 1 2 Pologoro 1,800,000

0 0 0 0 1 1 5 1 3 Pungutan Lainnya 300,000

0 0 0 0 1 2 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN 100,000,000

0 0 0 0 1 2 1 Dana Desa 100,000,000

0 0 0 0 1 3 BAGI HASIL PAJAK 8,216,475

0 0 0 0 1 3 1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota 8,216,475

0 0 0 0 1 3 1 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota 8,216,475

0 0 0 0 1 4 BAGI HASIL RETRIBUSI 340,489

0 0 0 0 1 4 1 Bagi Hasil Retribusi 340,489

0 0 0 0 1 4 1 1 Perolehan Bagi Hasil Restribusi 340,489

0 0 0 0 1 4 1 1 2 Perolehan bagi hasil retribusi kabupaten 340,489

0 0 0 0 1 5 BAGIAN DANA PERIMBANGAN

76,282,588

0 0 0 0 1 5 1

Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten

76,282,588

0 0 0 0 1 5 1 1

Perolehan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten

76,282,588

0 0 0 0 1 5 1 1 1 Alokasi Dana Desa (ADD) 76,282,588

0 0 0 0 1 6

Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa

Lainnya.

40,000,000

0 0 0 0 1 6 2 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi 40,000,000

0 0 0 0 1 6 2 1 Perolehan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

40,000,000

0 0 0 0 1 6 2 1 1

Bantuan Keuangan untuk meningkatkan Infrastruktur

40,000,000

JUMLAH PENDAPATAN 412,531,552

0 0 0 0 2 BELANJA DESA 414,031,552

0 0 0 0 2 1 BELANJA LANGSUNG 220,464,960

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

32,016,005

1 1 Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

32,016,005

1 1 1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

25,920,005

1 1 1 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

7,600,505

1 1 1 1 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 4,020,000

1 1 1 1 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

4,020,000

1 1 1 1 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

4,020,000

1 1 1 1 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

3,580,505

1 1 1 1 2 1 2 2 Belanja Barang 3,580,505

1 1 1 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 3,230,505

1 1 1 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana & Sarana Kantor

1,350,000

1 1 1 2 2 1 1 BELANJA PEGAWAI -

1 1 1 2 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

1,350,000

1 1 1 2 2 1 2 4 Belanja Pemeliharaan/ Perawatan

1,350,000

1 1 1 2 2 1 2 4 2 Belanja Perawatan

Peralatan Kantor 1,350,000

1 1 1 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Langganan Kantor

2,014,000

1 1 1 3 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 1,200,000

1 1 1 3 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

1,200,000

1 1 1 3 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

1,200,000

1 1 1 3 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

814,000

1 1 1 3 2 1 2 1 Belanja Jasa 678,000

1 1 1 3 2 1 2 1 1 Listrik 678,000

1 1 1 3 2 1 2 2 Belanja Barang 136,000

1 1 1 3 2 1 2 2 5 Belanja Bahan/Material 136,000

1 1 1 4 Kegiatan Penyediaan Sarana Rapat - Rapat

9,500,000

1 1 1 4 2 1 1 BELANJA PEGAWAI -

1 1 1 4 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

9,500,000

1 1 1 4 2 1 2 2 Belanja Barang 4,140,000

1 1 1 4 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

4,140,000

1 1 1 4 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 5,360,000

1 1 1 4 2 1 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa

5,360,000

1 1 1 5 Penyediaan Jasa Perkatoran BPD

5,455,500

1 1 1 5 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 3,525,000

1 1 1 5 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

3,525,000

1 1 1 5 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

3,525,000

1 1 1 5 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

1,930,500

1 1 1 5 2 1 2 2 Belanja Barang 1,930,500

1 1 1 5 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 318,000

1 1 1 5 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

1,612,500

1 1 4

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa

6,096,000

1 1 4 1 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan 6,096,000

1 1 4 1 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 4,160,000

1 1 4 1 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

4,160,000

1 1 4 1 2 1 1 1 3 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis Aparat Pemerintah Desa

4,160,000

1 1 4 1 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

1,936,000

1 1 4 1 2 1 2 2 Belanja Barang 1,936,000

1 1 4 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 368,000

1 1 4 1 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

1,568,000

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

158,423,705

2 6 Urusan Kesehatan 1,531,750

2 6 1

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1,531,750

2 6 1 4

Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs

1,531,750

2 6 1 4 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 690,000

2 6 1 4 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

690,000

2 6 1 4 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

160,000

2 6 1 4 2 1 1 1 2 Honorarium Lembur -

2 6 1 4 2 1 1 1 3 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis Aparat Pemerintah Desa

530,000.00

2 6 1 4 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

841,750

2 6 1 4 2 1 2 2 Belanja Barang 841,750

2 6 1 4 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 196,750

2 6 1 4 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan

125,000

2 6 1 4 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

520,000

2 7 Urusan Pendidikan 9,906,505

2 7 4

Program Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);

9,906,505

2 7 4 1 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD

9,906,505

2 7 4 1 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 7,200,000

2 7 4 1 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

7,200,000

2 7 4 1 2 1 1 1 4 Honorarium Insentif Tenaga pendidik

7,200,000

2 7 4 1 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

2,706,505

2 7 4 1 2 1 2 1 Belanja Jasa 300,000

2 7 4 1 2 1 2 1 1 Listrik 300,000

2 7 4 1 2 1 2 2 Belanja Barang 2,046,505

2 7 4 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 1,637,505

2 7 4 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan

175,000

2 7 4 1 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

234,000

2 7 4 1 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 360,000

2 7 4 1 2 1 2 3 3 Lainnya 360,000

2 11 Urusan Pekerjaan Umum 137,733,000

2 11 1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

137,733,000

2 11 1 2 Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

137,733,000

2 11 1 2 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 2,460,000

2 11 1 2 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2,460,000

2 11 1 2 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

1,860,000

2 11 1 2 2 1 1 1 7 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

600,000

2 11 1 2 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

273,000

2 11 1 2 2 1 2 2 Belanja Barang 273,000

2 11 1 2 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

273,000

2 11 1 2 2 1 3 BELANJA MODAL 135,000,000

2 11 1 2 2 1 3 7 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan

135,000,000

2 11 1 2 2 1 3 7 1 Belanja modal pengadaan kontruksi jalan

135,000,000

2 20 Urusan Statistik 9,252,450

2 20 1 Program pengembangan data/informasi/statistik desa

9,252,450

2 20 1 1 Kegiatan Penyusunan Profil Desa

2,747,000

2 20 1 1 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 1,350,000

2 20 1 1 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

1,350,000

2 20 1 1 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

1,350,000

2 20 1 1 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

1,397,000

2 20 1 1 2 1 2 1 Belanja Jasa 300,000

2 20 1 1 2 1 2 1 4 Internet 300,000

2 20 1 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 137,000

2 20 1 1 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 210,000

2 20 1 1 2 1 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa

210,000

2 20 1 2 Kegiatan Pendataan Penduduk Miskin

6,505,450

2 20 1 2 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 2,195,000

2 20 1 2 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2,195,000

2 20 1 2 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

2,195,000

2 20 1 2 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

4,310,450

2 20 1 2 2 1 2 2 Belanja Barang 4,100,450

2 20 1 2 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 760,200

2 20 1 2 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan

740,250

2 20 1 2 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

2,600,000

2 20 1 2 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 210,000

2 20 1 2 2 1 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa

210,000

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

14,289,600

3 1 Urusan Pembinaan Masyarakat

14,289,600

3 1 1 Program Pembinaan Masyarakat Desa

14,289,600

3 1 1 2 Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa;

7,883,700

3 1 1 2 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 2,280,000

3 1 1 2 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2,280,000

3 1 1 2 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

1,200,000

3 1 1 2 2 1 1 1 5 Belanja Honorarium Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

1,080,000

3 1 1 2 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5,603,700

3 1 1 2 2 1 2 2 Belanja Barang 5,603,700

3 1 1 2 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 1,217,700

3 1 1 2 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

4,386,000

3 1 1 4

Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa RT/RW

6,405,900

3 1 1 4 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 2,880,000

3 1 1 4 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2,880,000

3 1 1 4 2 1 1 1 5 Belanja Honorarium Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

2,880,000

3 1 1 4 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

3,525,900

3 1 1 4 2 1 2 2 Belanja Barang 3,525,900

3 1 1 4 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 405,900

3 1 1 4 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan

Minum 3,120,000

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

15,735,650

4 1 Urusan Perencanaan Pembangunan

15,735,650

4 1 1 Program Perencanaan Pembangunan Desa

15,735,650

4 1 1 1 Kegiatan Penyusunan RPJM Desa

10,179,100

4 1 1 1 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 2,420,000

4 1 1 1 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2,420,000

4 1 1 1 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

2,420,000

4 1 1 1 2 1 1 1 2 Honorarium Lembur -

4 1 1 1 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

7,759,100

4 1 1 1 2 1 2 2 Belanja Barang 7,549,100

4 1 1 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 853,100

4 1 1 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan

1,006,000

4 1 1 1 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum

5,690,000

4 1 1 1 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 210,000

4 1 1 1 2 1 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa

210,000

4 1 1 2 Kegiatan Penyusunan RKP Desa

5,556,550

4 1 1 2 2 1 1 BELANJA PEGAWAI 1,540,000

4 1 1 2 2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

1,540,000

4 1 1 2 2 1 1 1 1 Honorarium Tim/ Panitia / Pelaksanan Kegiatan

1,540,000

4 1 1 2 2 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA

4,016,550

4 1 1 2 2 1 2 2 Belanja Barang 3,911,550

4 1 1 2 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 468,550

4 1 1 2 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan ( ADD)

726,000

4 1 1 2 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum ( Pades )

2,717,000

4 1 1 2 2 1 2 3 Perjalanan Dinas 105,000

4 1 1 2 2 1 2 3 1 Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa

105,000

0 0 0 0 2 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG

193,566,592

0 0 0 0 2 2 1 BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP

193,566,592

0 0 0 0 2 2 1 1 Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

32,760,002

0 0 0 0 2 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa

4,680,000

0 0 0 0 2 2 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun

9,360,000

0 0 0 0 2 2 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan

18,720,002

0 0 0 0 2 2 1 2 Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD

1,560,048

0 0 0 0 2 2 1 2 1 Tunjangan Ketua BPD 390,012

0 0 0 0 2 2 1 2 2 Tunjangan Wakil Ketua

BPD 390,012

0 0 0 0 2 2 1 2 3 Tunjangan Sekretaris BPD 390,012

0 0 0 0 2 2 1 2 4 Tunjangan Anggota BPD 390,012

0 0 0 0 2 2 1 3 Tunjangan Purna Tugas 9,360,000

0 0 0 0 2 2 1 3 1 Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemerintah Desa

9,360,000

0 0 0 0 2 2 1 4 Lain-lain Tunjangan 149,886,542

0 0 0 0 2 2 1 1 1 Tunjangan Jabatan 124,067,000

0 0 0 0 2 2 1 4 2 Tunjangan Non Aparatur Pemerintah Desa

25,819,542

JUMLAH BELANJA 414,031,552

SURPLUS / DEFISIT (1,500,000)

0 0 0 0 3 PEMBIAYAAN 1,500,000

0 0 0 0 3 1 Penerimaan Pembiayaan 1,500,000

0 0 0 0 3 1 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya

1,500,000

0 0 0 0 3 1 1 1 Sisa Lebih Tahun Sebelumnya 1,500,000

0 0 0 0 3 1 1 1 1 Sisa Lebih Tahun Sebelumnya ( 2014 ) 1,500,000

0 0 0 0 3 2 Pengeluaran Pembiayaan -

0 0 0 0 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -

0 0 0 0 3 2 2 Penyertaan Modal Desa -

0 0 0 0 3 2 3 Pembayaran Utang -

JUMLAH PEMBIAYAAN 1,500,000

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berikutnya (SiLPA) -

Kepala Desa

............................................