buku cukai

Download dari: www.beacukai-kediri.com/knowhow.htm

Daftar isi

Kata Pengantar……………………………………………………….…………..………

Kata-kata Bijak ……………………………………………………………………………

NPPBKC

•Pemberian NPPBKC Hasil Tembakau………………………………….

• Pemberian NPPBKC MMEA……………………………………………….

• Pemberian NPPBKC Etil Alkohol………………………………………..

• Pembekuan NPPBKC…………………………………………………………

• Pencabutan NPPBKC………………………………………………………..

Penetapan Tarif

•Penetapan Tarif Cukai……………………………………………………….

•Perhitungan Tarif Cukai Hasil Tembakau…………………………..

•Penyesuaian Golongan Pabrik…………………………………………..

Penyediaan dan pemesanan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau

•Hasil Tembakau………………………………………………………………..

•Minuman Mengandung Etil Alkohol………………………………….

Pemesanan Pita Cukai

•Hasil Tembakau (CK-1)………………………………………………………

•Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A)……………………..

Biaya Pengganti Pita Cukai…………………………………………………………..

Penundaan Pembayaran Cukai

•Jaminan Penundaan………………………………………………………….

•Pembayaran dan pencairan………………………………………………

•Pembekuan dan pencabutan Keputusan Pemberian

Penundaan……………………………………………………………………….

Pencatatan Di Bidang Cukai

•Pencatatan……………………………………………………………………….

•Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat…….

Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan

Barang Kena Cukai

•Penimbunan, Pemasukan dan pengeluaran BKC……………….

•Pengangkutan BKC…………………………………………………………..

Sanksi Di Bidang Cukai

•Sanksi Administrasi…………………………………………………………..

•Sanksi Pidana…………………………………………………………………..

Daftar Pustaka…………………………………………………………………………..

Nilai-nilai Organisasi…………………………………………………………………..

1

Kata Pengantar

Pada tahun 2009, berdasarkan database Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri, ada sekitar 200 (dua ratus) pengusaha yang

meliputi pengusaha pabrik rokok, pabrik Etil Alkohol, Tempat Penjualan Eceran

Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tersebar di wilayah Kota Kediri, Kabupaten

Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang, yang semuanya itu berada dalam

pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai

Kediri. Penerimaan Negara di sektor Cukai untuk wilayah kerja Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri juga tidak bisa dipandang sebelah

mata, yakni mencapai Rp 51 Trilyun. Jumlah yang cukup besar ini ternyata hampir 80%

dari penerimaan Cukai di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor

Cukai ini merupakan hal yang sangat vital bagi bangsa Indonesia dan pelu mendapat

perhatian khusus.

Namun, tidak bisa kita pungkiri bersama, latar belakang sosial dan pendidikan

masyarakat baik itu pemilik pabrik ataupun pekerja pabrik, sangatlah beragam. Hal ini

tidak jarang menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap peraturan-peraturan di

bidang cukai.

Contohnya adalah seperti dalam pengurusan Nomor Pokok Pengusaha Barang

Kena Cukai (NPPBKC). Banyak masyarakat awam yang masih belum memahami betul

persyaratannya. Hal lain adalah dalam pengajuan merek baru atau tentang tata cara

pelekatan pita cukai yang menurut masyarakat awam masih membingungkan. Oleh

karena itu, perlu adanya cara yang efektif serta media yang tepat guna

mensosialisasikan peraturan – peraturan di bidang cukai kepada masyarakat.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Cukai Kediri

merupakan kantor pelayanan modern di bawah naungan Kementrian Keuangan

Republik Indonesia serta berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007

tentang cukai. Hal ini kami tindaklanjuti dengan motto kami “Profesional, Memberi

Solusi dan Bebas KKN”. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada

masyarakat, maka kami menerbitakan buku saku edisi pertama pada awal 2010.

Upaya penyempurnaan buku saku ini juga terus akan kami lakukan agar

masyarakat semakin mudah mengerti dan semakin mudah pula untuk mengetahui

tentang peraturan-peraturan di bidang cukai.Tentunya buku saku ini tidak lepas dari

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari masyarakat selaku pengguna jasa

sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku saku ini menjadi lebih baik. Dan

tidak lupa, kami berharap agar kesempatan ini juga sebagai upaya untuk mempererat

kemitraan dengan masyarakat sehingga kerja sama yang efektif bisa terjalin secara

berkesinambungan.

Kepala Kantor

ttd

Belajarlah Cukai Sebelum Belajar itu Dikenakan Cukai

Learn Before Learning The Customs Duty

Imposed

Memahami Cukai Merupakan Salah Satu Unsur yang

Dibutuhkan dalam Proses Pembangunan Bangsa

Understanding Excise Tax is One Of the

Important Elements Needed In The Process Of

Nation Building

Pemberian NPPBKC HT

1. Apa itu NPPBKC?

Jwb: NPPBKC(Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) bagi pengusaha

pabrik dan importir hasil tembakau adalah izin untuk menjalankan

kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau.

2. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC?

Jwb: Ada yang dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC yaitu:

a.Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil

tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau

dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional

yang lazim dipergunakan, aopabila:

1. Dalam pembuatanya tidak dicampur atau ditambah dengan

tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim

dipergunakan dalam pembuatan hasil tambakau; dan/atau

2. Pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati

atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan

itu; atau

b.Orang yang mengimpor barang kena cukai berupa hasil tembakau

yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, yaitu:

1.untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

2.untuk keperluan perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya

yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

3.untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan

atau organisasi internasional di Indonesia;

4.yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas

batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;

5.yang dipergunakan untuk tujuan social.

3. Bagaimana proses pembuatan izin NPPBKC?

Jwb: Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik

atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara

tertulis kepada kepala kantor bea dan cukai yang mengawasi untuk

dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

4. Pada permohonan pemeriksaan lokasi, apa yang harus dilampirkan?

Jwb: Permohonan pemeriksan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling

sedikit harus dilampiri dengan:

a.salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industry;

b.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;

c.salinan/fotokopi IMB; atau

d.salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan (HO)

5. Apa syarat-syarat lokasi, bangunan, tempat usaha?

Jwb: Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

Untuk pabrik:

1.tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau

tempat-tampat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;

2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;

3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; dan

4.memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus ) meter persegi.

Untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat

penimbunan hasil tembakau:

1.tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang

berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat usaha

importir yang dimintakan izin;

2.tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal; dan

3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

6. Setelah mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi apalagi yang harus

dilakukan?

Jwb: Atas permohonan yang diajukan pejabat bea dan cukai akan

melakukan:

1.wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:

a.data pemohon sebagai penanggung jawab; dan

b.data dalam lampiran pemohonan.

2. Atas wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara.

3.….

Jwb: 2. ……

3. Melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah

lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30(tiga

puluh) hari sejak surat permohonan diterima.

7. Kapan permohonan untuk memperoleh NPPBKC?

Jwb: Setelah Pemeriksaan Lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan

telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan, pengusaha pabrik atau

importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi. Dokumen

permohonan NPPBC disebut PMCK-6.

8. Saat mengajukan permohonan NPPBCK (PMCK-6) apa ada dokumen lain

yang harus dilampirkan?

Jwb: 1. Pengusaha pabrik saat mengajukan permohonan NPPBKC

(PMCK-6) harus melampirkan:

a. Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pabrik dari pemda

setempat;

b. Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan

undang-undang mengenai gangguan;

c. Izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi

dibidang perindustrian;

d. Izin usaha perdagangan dari instansi dibidang perdagangan;

e. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga kerja;

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik

Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;

h. Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang

pribadi;

i. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan

hokum.

Untuk importir saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6)

harus melampirkan:

a. Izin sebagai importir dari instansi di bidang perindustrian

dan/atau perdagangan;

b. …….

Jwb: a. ……

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Akata pendirian usaha;

d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan

e. Surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen

hasil tembakau yang diimpor.

2. Berita Acara Pemeriksaan atas pemeriksaan lokasi,

bangunan, atau tempat usaha;

3. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon

tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC

yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau

importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama,

baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik

atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC;

9. Bagaimana dalam hal pengusaha pabrik bukan pemilik bangunan?

Jwb: Apabila pengusaha pabrik bukan bukan pemilik bangunan, selain

harus memiliki IMB sebagai pabrik dari pemda setempat juga harus

disertai surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notarisuntuk

jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

10. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal nama pabrik

atau importir memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun

pengucapannya dengan pabrik atau importir lainyang telah mendapatkan

NPPBKC?

Jwb: Sebelum memulai proses pengajuan NPPBKC, sebaiknya cari

informasi tentang nama pabrik melaui www.beacukai.go.id atau

www.beacukai-kediri.com bisa juga datang ke kantor bea dan cukai.

11. Bagaimana dalam hal nama pabrik atau importir memiliki kesamaan

nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau

importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC?

Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat

penolakan dengan menyebutkan alas an penolakan.

12. Berapa lama prosesnya apabila permohonan NPPBKC dikabulkan?

Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan

keputusan pemberian NPPBKC dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari sejak permohonan diterima secara lengkap, sesuai janji layanan

KPPBC Madya Cukai Kediri sanggup 3 hari sejak permohonan NPPBC

(PMCK-6) diterima secara lengkap.

13. Berapa lama berlakunya NPPBKC Hasil Tembakau?

Jwb: NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau

berlaku selama masih menjalankan usaha.

14. Setelah izin NPPBKC keluar apa yang dilakukan?

Jwb: Pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC

harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit

nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar

paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm

15. Apakah dalam proses pengurusan izin NPPBKC dikenakan biaya?

Jwb: Kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya

pengurusan izin NPPBKC mulai dari awal sampai dengan izin

NPPBKC selesai, sesuai dengan motto kami “Profesional,

Memberi Solusi dan Bebas KKN”.

1. Apa itu NPPBKC?

Jwb: NPPBKC(Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) bagi

pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat

Penjualan Eceran (TPE) adalah izin untuk menjalankan kegiatan

sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha

Tempat Penjualan Eceran (TPE).

2. Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC?

Jwb: Ada yang dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC yaitu:

a.Orang yang membuat MMEA yang diperoleh dari hasil peragian

atau penyulingan, apabila :

1.Dibuat oleh rakyat Indonesia;

2.Pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan

peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia;

3.Produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari; dan

4.Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran;

b.Orang yang mengimpor MMEA yang mendapatkan fasilitas

pembebasan cukai, yaitu:

1.untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

2.untuk keperluan perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya

yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

3.untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada

badan atau organisasi internasional di Indonesia;

4.yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas

batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;

5.yang dipergunakan untuk tujuan sosial.

Pemberian NPPBKC MMEA


Jwb: Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha

pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE terlebih dahulu

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala

kantor bea dan cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan

lokasi, bangunan, atau tempat usaha.


Jwb: Permohonan pemeriksan lokasi, bangunan, atau tempat usaha,

paling sedikit harus dilampiri dengan:

a.salinan/fotokopi SIUP-MB(Minuman Beralkohol)

b.Salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industry,

kecuali untuk penyalur dan pengusaha TPE;

c.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;

d.salinan/fotokopi IMB; atau

e.salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

setempat berdasrkan undang-undang mengenai gangguan (HO)



sebagai berikut:

Untuk pabrik:



2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;

3.memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (dua ratus ) meter

persegi;

4.memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang

termasuk bagian dari pabrik;

5.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat dipakai untuk membuat

etil alcohol;

6.memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah

lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat;

7.memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah

lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya

sudah dibayar atau dilunasi;

8.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau

wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;

9.……

Jwb: 8. ……

9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki

atau wadah lainnya yang digunakan untuk produksi dan

penimbunan bahan baku atau bahan penolong;

10.memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai

dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan

11.memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan

ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas

pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan

dengan aturan pemerintah daerah setempat.


penimbunan MMEA:

1. tidak menggunakan tempat penimbunan MMEA yang

berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau

tempat usaha importir yang dimintakan izin;

2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat

ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit;

3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,

kecuali yang berada di kawasan perdagangan;

4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan

pekaranganyang termasuk bagian dari tempat usaha importir;

5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk

menimbun MMEA yang diimpor; dan

6. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan




Untuk tempat usaha penyalur yang berfungsi sebagai tempat

penimbunan MMEA:

1. dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang

berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau

tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur

yang dimintakan izin;





4. memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus ) meter

persegi;

5. ……

Jwb: 4. …..

5. memiliki persil, bangunan ruang, tempat, dan pekarangan yang

termasuk bagian dari tempat usaha penyalur;


menimbun MMEA;

7. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; dan





Untuk Tempat Penjualan Eceran (TPE):

1. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman,

atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempan penjualan

eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan

perdagangan, hotel, atau tempat hiburan.


kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan,

dan hotel atau tempat hiburan;


ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit, kecuali tempat

ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran,

atau tempat hiburan

4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan

yang termasuk bagian dari TPE; dan


menimbun MMEA.

6. Setelah mengajukan permohonan lokasi apalagi yang harus dilakukan?


melakukan:

1.wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa

kebenaran:



2.Atas wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara.

3.Melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

4.Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah



7. Kapan permohonan untuk memperoleh NPPBKC?

Jwb: Setelah Pemeriksaan Lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan

telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan, pengusaha pabrik,

importir, penyalur, atau pengusaha TPE harus mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p.

kepala kantor yang mengawasi. Dokumen permohonan NPPBC

disebut PMCK-6

8. Saat mengajukan permohonan NPPBCK (PMCK-6) apa ada dokumen

lain yang harus dilampirkan?

Jwb: 1. Untuk Pengusaha pabrik saat mengajukan permohonan

NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan:


setempat;





d. Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang

perdagangan;

e. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang kesehatan

f. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga kerja;

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik


i. Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan

orang pribadi;

j. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan

hukum.

Untuk importir saat mengajukan permohonan NPPBKC (PMCK-6)

harus melampirkan:




c. Akata pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan

hukum;

d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

Jwb: Untuk Penyalur saat mengajukan permohonan NPPBKC


a.IMB dari pemerintah daerah setempat;

b.Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan


c.Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang

perdagangan;

d.Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga kerja;

e.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian

Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang

pribadi;

g.Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan

orang pribadi;

h.Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan

hukum.

2.Berita Acara Pemeriksaan atas pemeriksaan lokasi,

bangunan, atau tempat usaha;

3.Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak

keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah

diberikan dalam hal nama pabrik, importir, penyalur, atau

TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik lisan

maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir,

penyalur, atau TPE lain

9. Bagaimana dalam hal pengusaha pabrik, penyalur, atau pengusaha TPE

bukan pemilik bangunan?

Jwb: Apabila pengusaha pabrik, penyalur, atau pengusaha TPE bukan

bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagai

pabrik dari pemda setempat juga harus disertai surat perjanjian

sewa-menyewa yang disahkan notarisuntuk jangka waktu paling

singkat 5 (lima) tahun.

10. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal nama

pabrik, importir, penyalur, atau TPE memiliki kesamaan nama, baik

lisan maupun pengucapannya dengan pabrik, importir, penyalur, atau

TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC?

Jwb: Sementara informasi tentang nama pabrik, importir, penyalur,

atau TPE melaui www.beacukai.go.id atau www.beacukai-

kediri.com hanya untuk Hasil Tembakau dan untuk pabrik,

importir, penyalur, atau TPE belum ada.

11. Bagaimana dalam hal nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE memiliki

kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan nama

pabrik, importir, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan

NPPBKC?




Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan

keputusan pemberian NPPBKC dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari sejak permohonan diterima secara lengkap, sesuai janji

layanan KPPBC Madya Cukai Kediri sanggup 3 hari sejak

permohonan NPPBC (PMCK-6) diterima secara lengkap.

13. Berapa lama berlakunya NPPBKC pabrik, importir, penyalur, atau TPE

MMEA?

Jwb: a. NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir MMEA berlaku

selama masih menjalankan usaha.

b. NPPBKC untuk penyalur atau pengusaha TPE berlaku selama 5

(lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang

sama.


Jwb: Pengusaha pabrik, importir atau penyalur yang mendapatkan

NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit

nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar

paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm; dan untuk

pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang

tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan

tampak jelas.



pengurusan izin NPPBKC mulai dari awal sampai dengan izin

NPPBKC selesai, sesuai dengan motto kami “Profesional, Memberi

Solusi dan Bebas KKN”.

1. Apa itu NPPBKC?

Jwb: NPPBKC(Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) bagi pengusaha

pabrik, pengusaha tempan penyimpanan (TP), importir, atau

pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) adalah izin untuk

menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur,

atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).


Jwb: Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha

pabrik, pengusaha TP, importir, atau pengusaha TPE terlebih dahulu

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor

bea dan cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi,

bangunan, atau tempat usaha.


Jwb: Permohonan pemeriksan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling

sedikit harus dilampiri dengan:

a.Salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri,

kecuali untuk pengusaha TPE;

b.gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;

c.salinan/fotokopi IMB; atau

d.salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

setempat berdasrkan undang-undang mengenai gangguan (HO)



sebagai berikut:

Untuk pabrik:



2.tidak berbatasan langsung dengan rumah tinggal;

3.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali

yang lokasinya dalam kawasan industri;

4.……

Pemberian NPPBKC EA

Jwb: 3. ……

4. memiliki luas bangunan paling sedikit 5000 (Lima rubu) meter

persegi;

5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat dipakai untuk

membuat etil alkohol;


termasuk bagian dari pabrik;

7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah

lainnya untuk menampung EA yang selesai dibuat;


atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan

penolong;


atau wadah lainnya untuk menyimpan hasil akhir yang bukan

barang kena cukai dalam hal pabrik dengan proses produksi

terpadu;

10.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki

atau wadah lainnya untuk menamung EA yang telah dirusak

sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar);

11.memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki

atau wadah lainnya untuk menampung produk sampingan;

12.memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai;


dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan

14.memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan


pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan

aturan pemerintah daerah setempat.

Untuk Tempat Penyimpanan:

1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau

tempat-tempat lain yang bukanbagian tempat penyimpanan

yang dimintakan izin;

2. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal;


kecuali lokasinya dalam kawasan industri;

4. …..

Jwb: 3. ……

4. memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan

kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu)

liter EA dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa,

alat ukur volume dan suhu, dan table volume yang disahkan oleh

dinas metrology;

5. memiliki luas lokasi paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter

persegi;





7. Memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;

8. Memiliki asset milik sendiri untuk menjalankan usaha tempat

penyimpanan, yang meliputi gudang dan tangki tempat

penimbunan permanen EA yang masih terutang cukai;

9. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki

atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dicampur;

10.Memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai; dan


dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan;

12.memiliki gudang permanen untuk menyimpan EA.


penimbunan EA:

1. tidak menggunakan tempat penimbunan EA yang berhubungan

langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain

yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;






termasuk bagian dari tempat usaha importir;


menimbun EA yang diimpor; dan





Jwb: Untuk Tempat Penjualan Eceran (TPE):

1.dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau

tempat-tempat lain yang bukan bagia dari TPE yang dimintakan izin,

kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan perdagangan;

2.berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali

yang berada di kawasan industry atau kawasan perdagangan;

3.memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk

menimbun EA.

5. Setelah mengajukan permohonan lokasi apalagi yang harus dilakukan?


melakukan:

1.wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:



2.Atas wawancara tersebut dibuatkan Berita Acara Wawancara.

3.Melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

4.Membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah



6. Kapan permohonan untuk memperoleh NPPBKC dilakukan?

Jwb: Setelah Pemeriksaan Lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan telah

dibuatkan Berita Acara pemeriksaan, pengusaha pabrik, pengusaha TP,

importir, atau pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara

tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi.

Dokumen permohonan NPPBC disebut PMCK-6

7. Saat mengajukan permohonan NPPBCK (PMCK-6) apa ada dokumen lain yang

harus dilampirkan?

Jwb: 1. Untuk Pengusaha pabrik saat mengajukan permohonan NPPBKC



setempat;

b. Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan undang-

undang mengenai gangguan;

c. …..

Jwb: b. ……



d. Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang

perdagangan;

e. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang kesehatan

f. Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga

kerja;

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian


pribadi;

i. Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan

orang pribadi;

j. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan

badan hokum.

Untuk Pengusaha tempat penyimpanan saat mengajukan

permohonan NPPBKC (PMCK-6) harus melampirkan:

a. IMB dari pemerintah daerah setempat;



c. Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang

perdagangan;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian


pribadi;

f. Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan

orang pribadi;

g. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan

badan hukum.

Untuk importir saat mengajukan permohonan NPPBKC





c. Akat pendirian usaha, apabila pemohon merupakan

badan hukum;

d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

Jwb: Untuk Pengusaha TPE saat mengajukan permohonan NPPBKC


a.IMB dari pemerintah daerah setempat;

b.Izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan


c.Izin usaha perdagangan (SIUP-MB) dari instansi dibidang

perdagangan;

d.Izin atau rekomendasi dari instansi di bidang tenaga kerja;

e.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik


g.Kartu Tanta Pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang

pribadi;

h.Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan

hukum.

2.Berita Acara Pemeriksaan atas pemeriksaan lokasi, bangunan,

atau tempat usaha;

3.Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak

keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah

diberikan dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan,

importir, atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama,

baik lisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat

penyompanan, importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan

NPPBKC;

8. Bagaimana dalam hal pengusaha pabrik, pengusaha TP, atau pengusaha

TPE bukan pemilik bangunan?

Jwb: Apabila pengusaha pabrik, pengusaha TP, atau pengusaha TPE bukan

bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagai pabrik

dari pemda setempat juga harus disertai surat perjanjian sewa-

menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5

(lima) tahun.

9. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal nama pabrik,

tempat penyimpanan,importir, atau TPE memiliki kesamaan nama, baik

lisan maupun pengucapannya dengan pabrik, tempat penyimpanan,

importir, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC?

Jwb: Sementara informasi tentang nama pabrik, tempat penyimpanan,

importir, atau TPE melaui www.beacukai.go.id atau www.beacukai-

kediri.com hanya untuk Hasil Tembakau dan untuk pabrik, tempat

penyimpanan, importir, atau TPE belum ada.

10. Bagaimana dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau

TPE memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun pengucapannya dengan

nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, atau TPE lain yang telah

mendapatkan NPPBKC?




Jwb: Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan

pemberian NPPBKC dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

permohonan diterima secara lengkap, sesuai janji layanan KPPBC

Madya Cukai Kediri sanggup 3 hari sejak permohonan NPPBC

(PMCK-6) diterima secara lengkap.

12. Berapa lama berlakunya NPPBKC pabrik, importir, tempat penyimpanan,

atau TPE MMEA?

Jwb: a. NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir EA berlaku selama

masih menjalankan usaha.

b. NPPBKC untuk pengusaha TP atau pengusaha TPE berlaku selama

5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang

sama.


Jwb: Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir

yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang

memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC

dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil

120cm; dan untuk pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus

memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat

dibaca dan tampak jelas.



pengurusan izin NPPBKC mulai dari awal sampai dengan izin NPPBKC

selesai, sesuai dengan motto kami “Profesional, Memberi Solusi dan

Bebas KKN”.

1. Dalam hal apa NPPBKC dibekukan?

Jwb: NPPBKC dapat dibekukan dalam hal :

a.Adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC

melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;

b.Adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UU Cukai serta

Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menkeu

No.200/PMK.04/2008 ini tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki

kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan

nama pabrik, Tempat Penimpanan, importir, penyalur, atau TPE

lain yang telah mendapatkan NPPBKC; atau

c.Pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan curator

sehubungan dengan utangnya.

2. Apa maksud dari bukti permulaan yang cukup?

Jwb: Maksud dari bukti permulaan yang cukup berupa keterangan

dan/atau data yang didapat dari paling sedikit dua unsur, dari:

a.Laporan Kejadian

b.Berita Acara Wawancara

c.Laporan Hasil Penyilidikan

d.Keterangan saksi atau ahli;atau

e.Barang bukti.

3. Apa maksud dari bukti yang cukup?

Jwb: Maksud dari bukti yang cukup berupa:

a. Surat Buktu Penindakan yang dibuat oleh pejabat bea dan cukai

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai,

atau

b. Bukti temuan berupa persyaratan administrasi yang tidak

dipenuhi lagi.

4. Berapa lama NPPBKC dibekukan?

Jwb: Pembekuan NPPBKC dilakuan selama:

a. Dalam hal adanya bukti permulaan yang cukup bahwa

pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang

cukai, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan

hakim yang telah memiliki kekuatan hokum yang tetap

terhadap pelanggaran pidana dibidang cukai atau paling lama

60 (enam puluh) hari sejak pembekuan apabila tidak ditemukan

adanya pelanggaran pidana dibidang cukai;

b. ……

Pembekuan NPPBKC

Jwb: a. …..

b. Dalam hal adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan

NPPBKC tidak lagi dipenuhi, NPPBKC dibekukan paling lama 1

(satu) tahun sejak pembekuan atau sampai dengan dipenuhi

kembali persyaratan NPPBKC dalam waktu kurang dari 1 (satu

tahun; atau

c. Dalam hal pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan

kurator, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan

hakim yang memiliki kekuatan hokum tetap sehubungan

dengan kepailitan.

5. Bolehkah selama NPPBKC dibekukan Pengusaha pabrik, Pengusaha TP,

importir, penyalur, atau TPE menjalankan kegiatan usaha dibidang cukai?

Jwb: Pengusaha pabrik, Pengusaha TP, importir, penyalur, atau TPE

dilarang menjalankan kegiatan usaha dibidang cukai sampai

dengan diterbitkan keputusan pemberlakuan kembali terhadap

NPPBKC yang dibekukan, tanpa mengurangi kewajiban yang harus

diselesaikan kepada Negara.

6. Bilamana NPPBKC yang dibekukan diberlakukan/aktifkan kembali ?

Jwb: Keputusan pembekuan NPPBKC ditindaklanjuti dengan keputusan

pemberlakuan kembali NPPBKC dalam hal:

a.Tidak cukup bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan atau

adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai, yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah;

b.Persyaratan untuk memiliki NPPBKC telah diipenuhi

kembali;atau

c.Adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pailit.

7. Bagaimana kalau NPPBKC yang dibekukan ternyata pemegang NPPBKC

dinyatakan bersalah atau pailit?

Jwb: Dalam hal keputusan hakim yang menyatakan bahwa pemegang

NPPBKC bersalah atau pailit, maka keputusan pembekuan NPPBKC

ditindaklanjuti dengan keputusan pencabutan NPPBKC.

1. Dalam hal apa NPPBKC dicabut atau dinyatakan tidak berlaku?

Jwb: NPPBKC dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk

pemenuhan hak-hak keuangan Negara, dalam hal:

a.Atas permohonan pemegang NPPBKC

b.Pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai

selama 1 (satu)tahun;

c.Persyaratan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2) UU Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menkeu

No.200/PMK.04/2008 ini tidak lagi dipenuhi,

d.Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum

atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;

e.Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit;

f.Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

ayat (3) UU Cukai;

g.Pemegang NPPBKC dipidana berdasarkan keputusan hakim yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar

ketentuan UU Cukai;

h.Pemegang NPPBKC melanggar ketentuan Pasal 30 UU Cukai;

i.NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan

dengan orang lain/pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

2. Pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1

(satu)tahun, apa ada alasan yang tidak berlaku atas pencabutan tersebut

dan apa yang harus dilakukan ?

Jwb: Pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai

selama 1 (satu)tahun tidak berlaku dalam hal:

a.Pemegang NPPBKC melakukan renovasi, wajib melaporkan kepada

kepala kantor paling lama 7 (tujuh) hari, sebelum kegiatan tersebut;

atau

b.Pemegang NPPBKC mengalami bencana alam atau keadaan lain

yang berada di luar kemampuan NPPBKC, wajib melaporkan kepada

kepala kantor paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak

peristiwa tersebut.

3. Bagaimana kalau tidak melaporkan atas kegiatan/kejadian tersebut ke

kepala kantor?

Jwb: Jika pemegang NPPBKC tidak memenuhi kewajiban melapor atas

kegiatan/kejadian ke kepala kantor, maka NPPBKC dicabut dengan

alasan tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1

(satu)tahun.

Pencabutan NPPBKC

4. Apa ada ketentuan-ketentuan lain perihal pencabutan?

Jwb: 1. Atas pencabutan NPPBKC berlaku ketentuan sebagai berikut:

Untuk Hasil Tembakau

a. Terhadap HT yang berlum dilunasi cukainya yang masih berada

dalam pabrik, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik

dalam waktu paling lama 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya surat

keputusan pencabutan NPPBKC; atau

b. Terhadap HT yang masih berada dalam tempat usaha importir,

dapat dipindahkan ke peredaran bebas atau tetap disimpan di

tempat usaha yang bersangkutan.

Untuk MMEA

a. Terhadap MMEA yang berlum dilunasi cukainya yang masih berada

dalam pabrik, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan oleh

pengusaha pabrik ke penyalur atau TPE;

b. Terhadap MMEA yang masih berada dalam tempat usaha importir,

harus dikeluarkan oleh importir ke tempat usaha importir lainnya,

penyalur, atau TPE;

c. Terhadap MMEA yang masih berada dalam tempat usaha penyalur,

harus dikeluarkan oleh penyalur ke tempat usaha penyalur lainnya

atau TPE;

d. Terhadap MMEA yang masih berada dalam TPE, harus dikeluarkan

oleh pengusaha TPE ke TPE lainnya,


keputusan pencabutan NPPBKC.

Untuk EA

a.Terhadap EA yang berlum dilunasi cukainya yang masih berada

dalam pabrik atau tempat penyimpanan, harus dilunasi cukainya

dan dikeluarkan oleh pengusaha pabrik atau pengusaha TP ke TPE;

b.Terhadap EA yang masih berada dalam tempat usaha importir,

harus dikeluarkan oleh importir ke tempat usaha importir lainnya

atau TPE;

c.Terhadap EA yang masih berada di TPE, harus dikeluarkan oleh

pengusaha TPE ke TPE lainnya;


keputusan pencabutan NPPBKC.

2. Apabila kewajiban sebagaiman dimaksud pada point (1) tidak

dipenuhi, HT/MMEA/EA dimusnahkan oleh pengusaha pabrik

HT/MMEA/EA, pengusaha TP, importir, penyalur, atau TPE di

bawah pengawasan pejabat bea dan cukai atau dalam keadaan

tertentu dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atas biaya

pengusaha pabrik HT/MMEA/EA, penguasaha TP, importir,

penyalur, atau TPE, dalam hal pengusaha pabrik dinyatakan pailit,

biaya dibebankan kepada kurator.

3. Terhadap pita cukai milik pengusaha pabrik atau importir yang

NPPBKC miliknya telah dicabut diselesaikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

1. Setelah mempunyai NPPBKC, sebaiknya apa yang harus dilakukan?

Jwb: Hal-hal yg harus dilakukan setelah mendapatkan Izin NPPBKC

adalah :

1.sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan

merek baru, pengusaha HT atau importir wajib mengajukan

permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek

baru kepada kepala kantor;

2.Pemesanan Pita Cukai (P3C).

2. Apa syarat-syarat pengajuan permohonan penetepan tarif cukai hasil

tembakau untuk merek baru,atau mengubah desain atau tampilan

kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif

cukainya?

Jwb: Permohonan penetapan tarif hasil tembakau untuk merek baru

atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran

atas merek yang sudah ada penetapan tariff cukainya dibuat

rangkap 3(tiga), yang masing-masing dilampiri dengan:

a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;

b. daftar merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih

berlaku sesuai dengan contoh format; dan

c. surat pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa

merek/desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya

tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada

keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki

atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau

Importir lainnya.

3. Bagaimana kalau ada penyesuaian tarif cukai HT dari merek yang sudah

ada penetapannya, tanpa melakukan perubahan desain atau tampilan

kemasan penjualan eceran atas merek tersebut?

Jwb: Pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir wajib mengajukan

permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau

kepada kepala kantor, sesuai dengan contoh format.

Penetapan Tarif Cukai

4. Bagaimana caranya untuk mengurangi kesalahan dalam hal

merek/desain kemasan, memiliki kesamaan nama, baik lisan maupun

pengucapannya pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan

merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh

pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya, ?

Jwb: Sebelum memulai proses pengajuan permohonan penetapan tarif

cukai HT, sebaiknya cari informasi tentang nama pabrik melaui

www.beacukai.go.id atau www.beacukai-kediri.com bisa juga

datang ke kantor bea dan cukai.

5. Berapa lama prosesnya permohonan penetapan tarif ?

Jwb: Kepala kantor menerbitkan keputusan disetujui atau ditolaknya

permohonan penetapan tarif cukai HT NPPBKC dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara

lengkap, sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri sanggup

3(tiga) jam/merek sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dilampaui, kepala

kantor belum memberikan keputusan, permohonan dianggap

disetujui atau dikabulkan dan wajib dibuatkan keputusan

penetapan tarif cukai HT oleh kepala kantor paling lama dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

6. Berapa lama berlakunya keputusan penetapan tarif cukai HT/merek saya

?

Jwb: Penetapan tarif cukai HT dinyatakan tidak berlaku, apabila lebih

dari 6 (enam) bulan berturut-turut pengusaha Pabrik HT atau

importir yang bersangkutan :

a.Tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya (CK-1);

b.Tidak pernah merealisasikan ekspor HT dengan menggunakan

dokumen (CK-5).

7. Bagaimana apabila merek/desain kemasan HT tidak pergunakan lagi atau

dinyatakan tidak berlaku ?

Jwb: Dalam hal merek/desain kemasan hasil tambakau yang tidak

dipergunakan lagi oleh pengusaha pabrik atau importir dan yang

dinyatakan tidak berlaku, maka merek/desain kemasan HT dapat

diajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk

merek baru oleh pengusaha pabrik HT atau importir yang

bersangkutan atau pengusaha pabrik HT atau importir lainnya.

8. Ketentuan apa dalam pengajuan permohonan penetapan tarif cukai HT

untuk merek Baru sehubungan dengan merek/desain kemasan HT HT tidak

pergunakan lagi atau dinyatakan tidak berlaku?

Jwb: a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak

dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen

pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum

dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor;

b. tarif cukai hasil tembakau atas merek tersebut tidak boleh lebih

rendah dari penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir;

dan

c. harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama

dengan harga jual eceran yang terakhir ditetapkan atau

diberitahukan.

9. Bagaimana apabila pengusaha pabrik HT atau importir lainya yang akan

mempergunakan merek/desain kemasan HT tidak pergunakan lagi oleh

pengusaha pabrik HT atau importir yang bersangkutan ?

Jwb: Pengusaha pabrik HT atau importir harus mengajukan perhohonan

penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru juga harus

melampirkan bukti berupa:

a.fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen

pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi

cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir;

b.fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau

terakhir; dan

c.fotokopi surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian

persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan yang telah

ditandasahkan oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan

keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang merek

hasil tembakau yang akan diimpor, yang ditandasahkan oleh

Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

10. Bagaimana caranya pengusaha pabrik HT atau importir yang akan

mempergunakan kembali merek/desain kemasan HT yang dinyatakan tidak

berlaku lagi?

Jwb: Pengusaha pabrik HT atau importir harus mengajukan

permohonanpenetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru

juga harus melampirkan bukti berupa:

Jwb: a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen

pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum

dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor

terakhir; dan/atau

b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau

terakhir.

11. Dalam hal apa pengusaha pabrik HT atau importir tidak diperbolehkan

mengajukan permohonan penetapan tarif cukai HT?

Jw

b:

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh

mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau,dalam

hal:

a.harga jual ecerannya yang diberitahukan lebih rendah dari harga jual

eceran hasil tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam

satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama;

b.merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau

desain dengan merek yang dimilikinya dan masih berlaku, dalam hal

harga jual ecerannya lebih rendah dari harga jual eceran hasil

tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam satuan batang

atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama; atau

c.merek yang terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam

jangka waktu 2 tahun sejak keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

12. Dalam hal apa permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai HT

berdasarkan Harga Transaksi Pasar ?

Jw

b:

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mengajukan

permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam

hal Harga Transaksi Pasar:

a.telah melampaui Batasan harga jual eceran per batang atau gram

diatasnya; atau

b.berada pada posisi Batasan harga jual eceran per batang atau gram

tertinggi pada masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil

tembakau telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran

yang berlaku atau harga yang tercantum dalam pita cukai.

PERHITUNGAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Bagaimana untuk mengetahui tarif cukai dan batasan jumlah produksi

untuk menentukan golongan dan batasan harga jual eceran (HJE) per

batang atau per gram produksi dalam negeri ?

Jwb: Untuk mengetahui batasan produksi untuk menentukan golongan

dan batasan harga jual eceran (HJE) per batang atau per gram, telah

diatur pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil

Tembakau.

2. Bagaimana untuk mengetahui tarif cukai dan batasan harga jual eceran

(HJE) terendah per batang atau per gram untuk setiap jenis hasil tembakau

yang diimpor dan diekspor?

Jwb: Tarif cukai dan batasan harga jual terendah per batang atau gram

sbb:

a.Untuk tujuan impor, tarif cukai dan batasan harga jual eceran (HJE)

per batang atau per gram, telah diatur pada Peraturan Menteri

Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

b.Untuk tujuan ekspor, batasan harga jual eceran (HJE) per batang

atau per gram ditetapkan sama dengan harga jual eceran per batang

atau gramuntuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan merek

hasil tembakau yang sama yang ditujukan untuk pemasaran di dalam

negeri, yang telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan tentang

Tarif Cukai Hasil Tembakau.

3. Apa ada hal-hal lain dalam penghitungan dalam penteapan batasan harga

jual eceran dan tarif per batang atau gram tiap jenis HT dari masing-

masing golomgan? alam penghitungan HJEBagaimana untuk mengetahui

tarif cukai dan batasan harga jual eceran (HJE) terendah per batang atau

per gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor dan diekspor?

Jwb: Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang

atau gram untuk setiap jenis jenis HT ditentukan berdasarkan jenis

dan jumlah produksi dan:

a.harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai

yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

b.harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil

tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau

c.harga jual eceran yang mengalami kenaikan.

Harga jual eceran harus dalam kelipatan Rp25,00 (dua puluh lima

rupiah).

PENYESUAIAN GOLONGAN

1. Bilamana hasil produksi dalam satu takwim melebihi atau kurang dari

batasan jumlah produksi pabrik ?

Jwb: a. Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil

tembakau wajib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil

tembakau pada saat Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang

sedang berjalan telah melampaui Batasan Jumlah Produksi

Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil

tembakau yang bersangkutan.

b. Dalam hal hasil produksi dalam satu takwim kurang dari

Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan

Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil

tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian untuk

penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada

Kepala Kantor.

c. Permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan

Pengusaha Pabrik hasil tembakau diajukan paling lambat bulan

Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen

pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.

2. Apakah dalam proses pengurusan penetapan tarif/merek/HJE dikenakan

biaya?


pengurusan merek HT/penetapan tarif/HJE mulai dari awal sampai

dengan selesai, sesuai dengan motto kami “Profesional, Memberi

Solusi dan Bebas KKN”.

1. Sekang saya sudah punya izin NPPBKC dan punya merek HT/penetapan

tarif, apa saya sudah boleh memproduksi rokok?

Jwb: Secara legalitas anda sudah bisa memproduksi rokok, tapi rokok

yang telah diproduksi tidak dapat dikeluarkan dari pabrik/dijual

kerena tidak berpita cukai atau banderol yang harus dipesan terlebih

dahulu ke kantor bea dan cukai.

2. Apa itu Pita Cukai?

Jwb: Pita Cukai merupakan dokumen sekuriti Negara, selain bukti

pelunasan cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan.

3. Bagaimana caranya memperoleh pita cukai?

Jwb: Pita cukai Hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai masing-masih daerah,

dan pita cukai disediakan berdasarkan permohonan Penyediaan dan

Pemesanan Pita Cukai (P3C). Dan untuk memperolehnya dengan

ketentuan sbb:

a.Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik hasil tembakau:

1.dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu)

tahun takwim sebelumnya lebih dari 100.000.000 (seratus juta)

batang dan/atau gram, disediakan di Kantor Pusat.

2.dengan total produksi semua jenis hasil tembakau dalam 1 (satu)

tahun takwim sebelumnya sampai dengan 100.000.000 (seratus juta)

batang dan/atau gram, disediakan di KPPBC.

b.Pita cukai hasil tembakau untuk importir hasil tembakau

disediakan di Kantor Pusat.

c.Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) angka 2 atas permohonan pengusaha yang

bersangkutan dapat disediakan di Kantor Pusat.

4. Bagaimana caranya P3C, apa ada persyaratan?

Jwb: a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;

b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,

kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda

yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;

dan/atau

c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam

waktu yang ditetapkan.

PERMOHONAN PENYEDIAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI (P3C) HASIL TEMBAKAU

5. Bagamana tata cara penyediaan pita cukai HT?

Jw

b:

P3C Pengajuan Awal

1.Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai

mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk

kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya dengan menggunakan P3C

pengajuan awal kepada Kepala Kantor.

2.Dikecualikan dari batas waktu P3C pengajuan awal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:

a. pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;

b. pengusaha mengalami kenaikan golongan;

c. pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah

pembekuannya dicabut;

d. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau

e. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.

3.P3C pengajuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan

untuk setiap jenis pita cukai.

P3C Pengajuan Tambahan

1.Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan kepada

Kepala Kantor dalam hal pita cukai yang telah disediakan

berdasarkan P3C pengajuan awal tidak mencukupi.

2.P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat

tanggal 20 (dua puluh) pada bulan pengajuan CK-1.

3.Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan harus

sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C

pengajuan awal untuk periode yang sama.

4.P3C pengajuan tambahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai.

P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal

1.Pengusaha dapat mengajukan P3C pengajuan tambahan izin

Direktur Jenderal beserta surat permohonan melalui Kantor dalam

hal jumlah pita cukai berdasarkan P3C pengajuan awal dan P3C

pengajuan tambahan tidak mencukupi.

2.P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal dapat diajukan

setelah P3C pengajuan tambahan dan paling lambat sampai dengan

tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan pengajuan CK-1.

3.pita cukai yang diajukan pada P3C pengajuan tambahan izin

Direktur Jenderal, sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan

pada P3C pengajuan awal dan P3C pengajuan tambahan untuk

periode yang sama.

4.………

Jwb: 3. ……

4. Pengajuan P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1

(satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis

pita cukai.

5. Dilakukan pemeriksaan terhadap pabrik dan dokumen

pendukung.

6. Atas P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal dan Surat

Rekomendasi Kepala Kantor, Direktur Jenderal dapat

mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak.

6. Berapa banyak yang bisa diajukan setiap pengajuan P3C ?

Jwb: 1. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3C

pengajuan awal untuk setiap jenis pita cukai:

a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata perbulan

jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu

tiga bulan terakhir sebelum P3C pengajuan awal, dengan

memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik;

atau

b. dalam hal data rata-rata perbulan jumlah yang dipesan dengan

CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C

pengajuan awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak

tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai

kebutuhan perbulan dengan memperhatikan batasan produksi

golongan pengusaha pabrik.

2. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C

pengajuan tambahan paling banyak 50% (lima puluh persen)

untuk setiap jenis pita cukai dari P3C pengajuan awal yang telah

diajukan dalam periode yang sama dengan memperhatikan

batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

3. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3C

kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita

cukai dalam P3C adalah 10 (sepuluh) lembar.

4. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C

pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal, sesuai dengan

kebutuhan dengan memperhatikan batasan produksi golongan

pengusaha pabrik.

7. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemesanan P3C?

Jwb: 1. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3C

dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan harus

dalam kelipatan 10 (sepuluh).

2. Jumlah pita cukai per lembar yang dapat dipesan:

• Seri I : 120 keping/lembar

• Seri II : 56 keping/lembar

• Seri III : 150 keping /lember

8. Berapa lama proses permohonan pengajuan P3C?

Jwb: Sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri, proses permohonan

P3C Awal/P3C Tambahan/P3C tanbahan Izin Dirjen sanggup 1-3 jam

sejak permohonan diterima secara lengkap.

9. Apakah dalam proses pengurusan permohonan P3C dikenakan biaya?

Jwb: Kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya atas segala

pengurusan permohonan mulai dari awal sampai dengan selesai,

sesuai dengan motto kami “Profesional, Memberi Solusi dan Bebas

KKN”.

1. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) mana yang wajib dilekati

Pita cukai?

Jwb: MMEA yang wajib dilekati pita cukai adalah:

a.MMEA yang dibuat di Indonesia adalah MMEA dengan kadar

alkohol lebih dari 5% (lima persen).

b.MMEA asal impor adalah MMEA yang diimpor untuk dipakai

dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun.

2. Apakah semua yang punya NPPBKC MMEA dapat memesan pita cukai?

Jwb: Yang dapat memesan pita cukai adalah pengusaha pabrik MMEA

dan Importir MMEA, sedangkan penyalur dan pengusaha

Tempat Penjualan Eceran (TPE) tidak bisa memesan pita cukai.

3. Bagaimana caranya memperoleh pita cukai?

Jwb: Pita cukai MMEA disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai masing-masih

daerah, dan pita cukai disediakan berdasarkan permohonan

Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai (P3C). Dan untuk

memperolehnya dengan ketentuan sbb:

a.Pita cukai untuk pengusaha pabrik MMEA:

1.yang memproduksi lebih dari 100.000 (seratus ribu) liter

MMEA dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) dalam 1 (satu)

tahun takwim sebelumnya, disediakan di Kantor Pusat

2.yang memproduksi sampai dengan 100.000 (seratus ribu) liter

MMEA dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) dalam 1 (satu)

tahun takwim sebelumnya, disediakan di Kantor.

b.Pita cukai untuk importir disediakan di Kantor Pusat.

c.Pita cukai untuk Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (a) angka 2 dapat disediakan di Kantor Pusat dengan

pemberitahuan tertulis dari pengusaha yang bersangkutan

kepada kepala Kantor.

4. Bagaimana caranya P3C, apa ada persyaratan?

Jwb: a. telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan

dibekukan;

b. …..

PERMOHONAN PENYEDIAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI (P3C) MMEA

Jwb: a. ……..

b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,

kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa

denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh

tempo; dan/atau

c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam


5. Bagamana tata cara penyediaan pita cukai HT?

Jwb: P3C Pengajuan Awal

1.Pengusaha pabrik atau importir dapat mengajukan

permohonan penyediaan pita cukai mulai tanggal 1 (satu)

sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu)

bulan berikutnya dengan menggunakan P3C pengajuan awal

kepada Kepala Kantor.

2.Dikecualikan dari batas waktu P3C MMEA pengajuan awal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:

a.pengusaha pabrik atau importir baru mendapatkan NPPBKC;

b.pengusaha yang NPPBKC-nya diaktifkan kembali setelah

pembekuannya dicabut;

c.untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau

d.terdapat kebijakan di bidang tarif cukai.

3.P3C MMEA pengajuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setiap bulani.

P3C Pengajuan Tambahan

1.Pengusaha dapat mengajukan P3C MMEA pengajuan

tambahan kepada Kepala Kantor dalam hal pita cukai yang telah

disediakan berdasarkan P3C MMEA pengajuan awal tidak

mencukupi.

2.P3C pengajuan tambahan hanya dapat diajukan paling lambat

tanggal 20 (dua puluh) bulan P3C MMEA pengajuan awal.

6. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemesanan P3C?

Jwb: 1. jumlah pita cukai yang diajukan dalam P3C MMEA paling sedikit

10 (sepuluh) lembar untuk setiap jenis pita cukai.

2. Pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

disediakan berbentuk lembaran dalam satu seri, setiap lembar

berJumlah 60 keping per lembar.

7. Berapa lama proses permohonan pengajuan P3C?

Jwb: Sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri, proses

permohonan P3C Awal/P3C Tambahan/P3C tanbahan Izin Dirjen

sanggup 1-3 jam sejak permohonan diterima secara lengkap.

8. Apakah dalam proses pengurusan permohonan P3C dikenakan biaya?

Jwb: Kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak mengenakan biaya atas

segala pengurusan permohonan mulai dari awal sampai dengan

selesai, sesuai dengan motto kami “Profesional, Memberi Solusi

dan Bebas KKN”.

1. Dengan telah mengajukan P3C, dapatkah saya membeli Pita Cukai ?

Jwb: Pengusaha yang telah mengajukan P3C dapat mengajukan CK-1

kepada Kepala Kantor untuk mendapatkan pita cukai, dan jumlah

pita cukai yang dipesan dengan CK-1 disesuaikan dengan jumlah

persediaan pita sukai yang ada di Kantor atau Kantor Pusat.

2. Apa itu CK-1?

Jwb: CK-1 adalah dokumen permohonan pemesanan pita cukai.

3. Apa ada syarat dalam pengajuan CK-1?

Jwb: CK-1 hanya dapat diajukan oleh pengusaha dalam hal:

1. NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan;

2. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,

kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda

yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;

dan/atau

3. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam


4. Bagaimana tata cara permohonan pemesanan pita cukai (CK-1)?

Jwb: Tata cara CK-1:

1.Pengusaha wajib mengajukan CK-1 dengan lengkap dan benar

kepada kepala kantor (penerima dokumen);

2.Mengajukan CK-1 ke Kepala Kantor paling sedikit 4 rangkap;

3.Apabila CK-1 diterima maka CK-1 yang telah dinomori

dikembalikan untuk dilakukan pembayaran cukai dan pungutan

negara lainnya ke Bank Persepsi/Pos Persepsi apabila CK-I Tunai;

4.Menyerahkan 2 lembar CK-1 yang telah dilegaisir oleh bank/pos

persepsi dan SSPCP sebagai bukti telah dibayar cukai dan pungutan

Negara lainnya;

5.Mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1 kepada Kepala

kantor u.p. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam hal CK-1

yang diajukan dibatalkan.

6.Dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor

meneruskan Ck-1 ke Kantor Pusat.

7.Menerima dan menandatangani CK-1 halaman kedua pada carik II

sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap.

PERMOHONAN PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1)

5. Berapa lama proses permohonan pengajuan CK-1?

Jwb: Sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri, proses permohonan

CK-1 sanggup 45 menit sejak permohonan diterima secara lengkap.

6. Apakah dalam proses pengurusan permohonan CK-1 dikenakan biaya?

Jwb: Selain PNBP yang resmi, kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak

mengenakan biaya atas segala pengurusan permohonan mulai dari

awal sampai dengan selesai, sesuai dengan motto kami

“Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN”.

1. Dengan telah mengajukan P3C, dapatkah saya membeli Pita Cukai ?

Jwb: Pengusaha pabrik atau importir yang telah mengajukan P3C

MMEA dapat mengajukan CK-1A kepada Kepala Kantor untuk

mendapatkan pita cukai, dan jumlah pita cukai yang dipesan

dengan CK-1A disesuaikan dengan jumlah persediaan pita cukai

yang ada di Kantor atau Kantor Pusat.

2. Apa itu CK-1A?

Jwb: CK-1A adalah dokumen permohonan pemesanan pita cukai

MMEA.

3. Apa ada syarat dalam pengajuan CK-1A?

Jwb: CK-1 hanya dapat diajukan oleh pengusaha dalam hal:

1. NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan;

2. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada

waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi

berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal

jatuh tempo; dan/atau

3. telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam

waktu yang ditetapkan;

4. tidak adanya bukti awal atas dugaan melakukan pelanggaran

di bidang cukai.

PERMOHONAN PEMESANAN PITA CUKAI MMEA (CK-1A)

4. Bagaimana tata cara permohonan pemesanan pita cukai (CK-1A)?

Jwb: Tata cara CK-1A

1.Pengusaha pabrik atau importir wajib mengajukan CK-1A

dengan lengkap dan benar kepada kepala kantor (penerima

dokumen);

2.Mengajukan CK-1A ke Kepala Kantor paling sedikit 5 rangkap;

3.Apabila CK-1A diterima maka CK-1A yang telah dinomori

dikembalikan untuk dilakukan pembayaran cukai dan pungutan

negara lainnya ke Bank Persepsi/Pos Persepsi apabila CK-IA

Tunai;

4.Menyerahkan 2 lembar CK-1A yang telah dilegaisir oleh

bank/pos persepsi dan SSPCP sebagai bukti telah dibayar cukai

dan pungutan negara lainnya;

5.Mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1A kepada

Kepala kantor u.p. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

dalam hal CK-1A yang diajukan dibatalkan.

6.Dalam hal pita cukai disediakan di Kantor Pusat, Kepala Kantor

meneruskan Ck-1A ke Kantor Pusat.

7.Menerima dan menandatangani CK-1A halaman kedua pada

carik II sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap.

5. Berapa lama proses permohonan pengajuan CK-1A?

Jwb: Sesuai janji layanan KPPBC Madya Cukai Kediri, proses

permohonan CK-1A sanggup 45 menit sejak permohonan

diterima secara lengkap.

6. Apakah dalam proses pengurusan permohonan CK-1A dikenakan

biaya?

Jwb: Selain PNBP yang resmi, kami KPPBC Madya Cukai Kediri tidak

mengenakan biaya atas segala pengurusan permohonan mulai

dari awal sampai dengan selesai, sesuai dengan motto kami

“Profesional, Memberi Solusi dan Bebas KKN”.

1. Bagaimana apabila pengusaha atau importir yang telah mengajukan

P3C namun tidak merealisasikan seluruhnya dengan CK-1/CK-1A?

Jwb: Pengusaha pabrik atau importir yang telah mengajukan P3C

HT/MMEA namun tidak merealisasikan seluruhnya dengan

CK-1/CK-1A, dikenai biaya pengganti penyediaan pita cukai.

2. Apa ada pengecualian dari ketentuan pengenaan biaya pengganti?

Jwb: Dikecualikan dari ketentuan pengenaan biaya pengganti

penyediaan pita cukai dalam hal terjadi:

a.Kenaikan HJE karena Harga Transaksi Pasar melebihi HJE;

b.Kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

administratif oleh Pejabat Bea dan Cukai.

3. Berapa besarnya pengenaan biaya pengganti?

Jwb: 1. Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai HT untuk

setiap keping pita cukai adalah:

a. pita cukai seri I : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);

b. pita cukai seri II : Rp 40,00 (empat puluh rupiah); dan

c. pita cukai seri III : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).

2. Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai MMEA

untuk setiap keping pita cukai adalah Rp 300,00 (tiga ratus

rupiah).

4. Kapan biaya pengganti harus dibayar dan bagaimana kalau biaya

pengganti tidak dillunasi?

Jwb: Biaya pengganti penyediaan pita cukai wajib dilunasi paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPPBP

dan Dalam hal biaya pengganti penyediaan pita cukai tidak

dilunasi dalam tepat pada waktunya, P3C HT/MMEA dan CK-

1/CK-1A berikutnya tidak dilayani.

5. Bagaimana cara pembayaran biaya pengganti?

Jwb: Cara pembayaran biaya pengganti adalah sama seperti

pembayaran cukai dan pungutan negaran lainnya, hanya saja

pembayaran biaya pengganti pada SSPCP diisi pada

kolom,”Pendapatan Cukai Lainnya”.

Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai

1. Apa itu penundaan?

Jwb: kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan

pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.

2. Siapa saja yang dapat diberikan penundaan tersebut?

Jwb: Pengusaha pabrik atau importir atas pemesanan pita cukai

yang melaksankan pelunasannya dengan pita cukai.

3. Berapa lama jangka waktu penundaan tersebut?

Jwb:

•2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita

cukai(CK-1) untuk pengusaha pabrik, atau

•1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita

cukai(CK-1) untuk importir.

4. Khusus pengusaha pabrik yang telah mengekspor hasil

tembakau melebihi yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran

berjalan yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukia,

berapa lama jangka waktu yang diberikan terkai penundaan?

Jwb: 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dokumen

pemesanan pita cukai(CK-1) untuk importir.

5. Berapa besar nilai cukai yang dapat diberikan penundaan?

Jwb: a. Untuk pengusaha pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai

cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari

pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

b. Untuk pengusaha importir, sebanyak 1 (satu) kali dari

nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari

pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

6. Apakah ada penambahan besaran nilai cukai yang dapat

diberikan penundaan, bagaimana?

Jwb: Ya, dapat ditambah paling banyak 50% (lima puluh persen)

dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan

perusahaan.

7. Untuk pemesanan pita cukai yang mendapat penundaan, persyaratan

apa yang wajib dipenuhi oleh pengusaha pabrik dan importir?

Jwb: a. Untuk pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan

berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan

perusahaan.

b. Untuk importir wajib menyerahkan jaminan bank.

8. Kapan penyerahan jaminan tersebut?

Jwb: Saat pengajuan dokumen pemesanan pita cukai dan

diserahkan kepada kepala kantor.

9. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik

untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan perusahaan?

Jwb: a. merupakan pengusaha beresiko rendah

berdasarkan profil pengusaha pabrik,

b. merupakan Pengusaha Kena Pajak,

c. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu terakhir,

d. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak

dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa

denda, dan/atau di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan,

e. tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas

surat tagihan,

f. memilki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit

oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2

(dua) tahun terakhir, dan

g. memilki kinerja keuangan yang baik.

10.Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik

untuk mendapatkan penundaan dengan jaminan bank atau jaminan dari

perusahaan asuransi?

Jwb: a. merupakan Pengusaha Kena Pajak,

b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan


c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak

dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa

denda, dan/atau di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan,

d. dalam hal pengusaha pabrik mendapatkan pemberian

pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75 % (tujuh puluh

lima persen) atau lebih dari total tagihan,

e. memilki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit

oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1

(satu) tahun terakhir, dan

f. memilki kinerja keuangan yang baik.

11. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh importir untuk

mendapatkan penundaan dengan jaminan bank?

Jwb: a. merupakan Pengusaha Kena Pajak,

b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan


c. tidak mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak

dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi

berupa denda, dan/atau di bidang cukai, kecuali sedang diajukan

keberatan,

d. memilki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit

oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama

2 (dua) tahun terakhir, dan

e. memilki kinerja keuangan yang baik.

12. Diajukan kepada siapa permohonan penundaan bagi pengusaha

pabrik atau importir yang berada dibawah pengawasan Kepala

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ?

Jwb: a. dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya

sampai dengan (tidak melebihi) Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai atas nama menteri keuangan.

b. dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya

lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diajukan kepada

Kepala Kantor Wilayah atas nama menteri keuangan.

13. Diajukan kepada siapa permohonan penundaan bagi pengusaha

pabrik atau importir yang berada dibawah pengawasan Kepala

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya?

Jwb: a. dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya

sampai dengan (tidak melebihi) Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah) diajukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Madya atas nama menteri keuangan.

b. dalam hal permohonan penundaan yang nilai cukainya

melebihi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diajukan

kepada Kepala Kantor Wilayah.

14. Untuk pengajuan permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik

yang menggunakan jaminan perusahaan, Lampiran apa saja yang

harus disertakan?

Jwb: a. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

b. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh

akuntan publik untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sebelum

pengajuan permohonan;

c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari

perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir

sebelum pengajuan permohonan dan

d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan

penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana yang

ditetapkan dalam peraturan yang terkait

Dalam hal laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sedang diaudit

oleh akuntan publik, selain laporan keuangan perusahaan untuk 2

(dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, harus

dilampirkan juga laporan keuangan tahun terakhir disertai surat

keterangan dari akuntan publik bahwa perusahaan sedang dalam

proses audit.

15. Untuk pengajuan permohonan penundaan bagi pengusaha pabrik

yang menggunakan jaminan bank atau jaminan dari perusahaan

asuransi, Lampiran apa saja yang harus disertakan?


b. Laporan keuangan perusahaan untuk 1 (satu) tahun terakhir

sebelum pengajuan permohonan;

c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari

perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir

sebelum pengajuan permohonan; dan

d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan

penundaan dengan menggunakan contoh format sebagaimana yang

ditetapkan dalam peraturan terkait.

16. Untuk pengajuan permohonan penundaan bagi importir yang

menggunakan jaminan bank, Lampiran apa saja yang harus

disertakan?


b. Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan

publik untuk 2 (dua) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan;

c. Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan pita cukai dari perusahaan

yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum

pengajuan permohonan; dan

d. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan

yang dapat diminta dengan menggunakan contoh format

sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan terkait

JAMINAN PENUNDAAN

17. Pertimbangan apa dalam penelitian persyaratan jaminan?

Jwb: Penelitian pemenuhan persyaratan jaminan dilakukan

dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan yang baik

berupa:

a. Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan

antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya;

b. Solvabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan

antara total aktiva dengan total hutang; dan

c. Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan

antara laba bersih dengan total modal.

18. Bilamana Jaminan perusahaan yang digunakan oleh

pengusaha pabrik dapat disetujui?

Jwb: Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan perusahaan yang

akan dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik apabila dalam 2 (dua) tahun

terakhir dalam hal:

a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1

(satu);

b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari

1 (satu); dan

c. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas bernilai

positif.

19. Bilamana jaminan dari perusahaan asuransi yang

digunakan oleh pengusaha pabrik dapat disetujui?

Jwb: Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan dari perusahaan

asuransi yang akan dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik apabila dalam 1

(satu) tahun terakhir dalam hal:

a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1 (satu);

b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1 (satu);

dan

c. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas bernilai positif.

20. Bilamana jaminan bank yang digunakan oleh pengusaha

pabrik dapat disetujui?

Jwb: Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan bank yang akan

dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik apabila dalam 1 (satu) tahun

terakhir dalam hal:

a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1

(satu);

b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat lebih

kecil atau sama dengan 1 (satu); dan

c. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat bernilai

negatif.

21. Bilaman jaminan bank yang digunakan oleh importir dapat disetujui?

Jwb: Kepala Kantor dapat menyetujui jaminan bank yang akan dipergunakan

oleh Importir apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam hal:

a. Likuiditas sebagaimana dimaksud Di atas lebih besar dari 1 (satu);

b. Solvabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat lebih kecil atau sama

dengan 1 (satu); dan

c. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat bernilai negatif.

22. Terhadap penambahan nilai cukai yang dapat diberikan penundaan

sebagaimana dimaksud pada nomor 6, Kepala Kantor dapat menyetujui

dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan

laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik

sebagaimana dimaksud pada nomor 14 dan 16 berupa?

Jwb: a. Likuiditas perusahaan yang merupakan perbandingan antara

aktiva lancar dengan hutang lancarnya; dan

b. Rentabilitas perusahaan yang merupakan perbandingan antara

laba dengan modal yang menghasilkan laba tersebut.

23. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 sebesar

10% (sepuluh persen) apabila memenuhi syarat?

Jwb: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1

(satu) sampai dengan 1,2 (satu koma dua); dan

b. Rentabilitas sebagaimana dimaksud di atas positif.

24. Penambahan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dapat

diberikan sebesar 20% (duapuluh persen) apabila memenuhi syarat?

Jwb: a. Likuiditas sebagaimana dimaksud di atas lebih besar dari 1,2

(satu koma dua) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga); dan



diberikan sebesar 30% (tigapuluh persen) apabila memenuhi syarat?


(satu koma tiga) sampai dengan 1,4 (satu koma empat); dan



diberikan sebesar 40% (empatpuluh persen) apabila memenuhi syarat?


(satu koma empat) sampai dengan 1,5 (satu koma lima); dan



diberikan sebesar 50% (limapuluh persen) apabila memenuhi syarat?


(satu koma lima); dan


PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

28. Kapan pembayaran cukai atas pemberian penundaan jatuh temponya

berakhir?

Jwb: a. Paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal untuk pengusaha

pabrik

b. Paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal untuk importir

Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud pada hari libur,

hari diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa

Persepsi, atau

Pos Persepsi, yang mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan,

pembayaran cukai yang terutang wajib dilakukan pada hari kerja

sebelum jatuh tempo.

29. Apa kewajiban pengusaha pabrik yang menyerahkan jaminan

perusahaan tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo

penundaan, serta sanksi apa yang diberkan kepadanya?

Jwb: wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi

berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang

terutang.

30. Apa konsekuensinya jika pengusaha pabrik yang menyerahkan

jaminan perusahaan tidak membayar cukai yang terutang dan sanksi

administrasi?

Jwb: kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk tidak melayani pemesanan

pita cukai yang diajukan pengusaha pabrik yang dimulai pada hari

kerja berikutnya setelah jatuh tempo penundaan.

31. Bagaimana caranya supaya pemesananan pita cukainya dapat dilayani

kembali?

Jwb: a. telah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada

waktunya dan sanksi administrasi berupa denda;

b. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan

sanksi administrasi berupa denda;

c. mendapatkan persetujuan pengangsuran utang cukai dan

mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa

denda;

d. telah membayar utang cukai dan mengajukan keberatan

atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau

e. telah membayar utang cukai dan mendapatkan persetujuan

pengangsuran sanksi administrasi berupa denda

32. Ketentuan apa yang diberlakukan jika pengusaha pabrik atau importir

yang mendapatkan penundaan dengan menyerahkan jaminan bank atau

jaminan dari perusahaan asuransi tidak membayar cukai sampai dengan

jatuh tempo penundaan?

Jwb: a. jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi dicairkan;

b. pengusaha pabrik atau importir tersebut dikenai sanksi administrasi

berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari utang cukai; dan

c. pemesanan pita cukai oleh pengusaha pabrik atau importir

tersebuttidak dilayani sampai dengan dilunasinya sanksi administrasi

berupa denda kecuali sanksi administrasi berupa denda tersebut telah

mendapatkan persetujuan pengangsuran atau sedang diajukan

keberatan.

33. Dalam jangka waktu berapa lama, bank penjamin atau surety harus

melakukan pancairan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi?

Jwb: Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo penundaan

34. Apa konsekuensinya jika bank penjamin atau surety tidak melakukan

pencairan sebagimana disebutkan di atas?

Jwb: a. jaminan baru yang diterbitkan oleh bank penjamin atau surety

yang bersangkutan tidak dilayani sampai dengan kewajiban pencairan

jaminan dipenuhi; dan

b. terhadap cukai yang terutang dilakukan penagihan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBERIAN JAMINAN

35. Dalam hal apa keputusan pemberian penundaan dibekukan selama 6

(enam) bulan sejak ditemukan pelanggaran?

Jwb: a. pengusaha pabrik atau importir melakukan pelanggaran di

bidang cukai; atau

b. hasil pemeriksaan sediaan pita cukai atau hasil audit yang

dilakukan pejabat bea dan cukai, kedapatan selisih kurang atau lebih

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari jumlah pita cukai yang

seharusnya ada sesuai buku atau catatan sediaan pita cukai.

36. Selain di atas, keputusan pemberian penundaan juga dibekukan kepada

pengusaha pabrik yang mendapatkan penundaan dengan jaminan bank

atau jaminan dari perusahaan asuransi atau importir yang mendapatkan

penundaan dengan jaminan bank dalam hal?

Jwb: Sedang melakukan pengangsuran pembayaran kurang dari 75% (tujuh

puluh lima persen) dari jumlah tagihan selain utang cukai yang tidak

diselesaikan pembayaran cukainya pada saat jatuh tempo penundaan.

37. Apa dampaknya jika pengusaha pabrik atau importir mendapatkan

pembekuan keputusan pemberian penundaan?

Jwb: Tidak dapat mengajukan permohonan penundaan baru selama masa

pembekuan.

38. Bagaimana keputusan pemebrian penundaan yang telah dibekukan

diberlakukan kembali ?

Jwb: a. jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud telah

dilewati; atau

b. pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud telah melakukan

pengangsuran pembayaran atas surat tagihan sebesar 75% (tujuh puluh

lima persen) atau lebih dari jumlah tagihan.

39. Selain di atas pada no.38, dalam hal apa keputusan pemberian

penundaan dicabut?

Jwb: a. atas permohonan pengusaha pabrik atau importir yang

bersangkutan;

b. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan

dicabut;

c. persyaratan sebagaimana dimaksud tidak lagi dipenuhi;

d. pengusaha pabrik atau importir tidak menyelesaikan

kewajiban pembayaran cukai sampai jatuh tempo penundaan;

e. pengusaha pabrik atau importir belum menyelesaikan utang

cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda

sampai jatuh tempo; dan/atau

f. pengusaha pabrik atau importir dijatuhi sanksi pidana di

bidang cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

40. Bagaimana pengusaha pabrik atau importir yang dicabut keputusan

pemberian penundaanya?

Jwb: Dapat mengajukan kembali permohonan penundaan setelah 1 (satu)

tahun sejak tanggal pencabutan.

41. Apa kewajiban pengusaha pabrik atau importir yang keputusan

pemberian penundaannya telah dibekukan atau dicabut?

Jwb: Wajib menyelesaikan pembayarean cukai paling lama pada saat jatuh

tempo pembayaran.

1. Apa itu Pencatatan?

Jwb : Proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur

tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran Barang Kena

Cukai(BKC), dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita

cukai atau tanda pelunasan cukia lainnya.

2. Siapa saja yang diwajibkan melakukan pencatatan?

Jwb : Pengusaha pabrik sekala kecil, Penyalur sekala kecil yang

wajib memiliki izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran(TPE)

yang wajib memiliki izin.

3. Apa bentuk izin tersebut?

Jwb : Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai(NPPBKC)

yang diberikan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai(KPPBC) yang mengawasi pengusaha tersebut.

4. Siapa saja yang dianggap sebagai pengusaha pabrik sekala kecil dan

penyalur sekala kecil yang wajib memiliki izin?

Jwb : Setiap pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan

jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari

Rp.600.000.0000,- atau enam ratus juta rupiah. (KMK Nomor

571/KMK.03/2003)

5. Pencatatan apa saja yang wajib dilakukan oleh pengusaha pabrik

sekala kecil?

Jwb : Pencatatan pemasukan, produksi, dan pengeluaran BKC

yang sebenarnya dan pencatatan penerimaan, pemakaian, dan

pengembalian pita cukai yang sebenarnya.

6. Pencatatan apa saja yang wajib dilakukan oleh penyalur sekala kecil

yang wajib memiliki izin?

Jwb : Pencatatan pemasukan dan pengeluaran BKC yang

sebenarnya.

7. Pencatatan apa saja yang wajib dilakukan oleh pengusaha TPE yang

wajib memiliki izin?

Jwb : Pencatatan pemasukan dan pengeluaran BKC yang

sebenarnya.

8. Apa itu CSCK-1?

Jwb : Catatan sediaan hasil tembakau

9. Apa itu CSCK-2?

Jwb : Catatan sediaan hasil tembakau yang dikembalikan dari

peredaran dan produk rusak yang telah dilekati pita cukai

10. Apa itu CSCK-3?

Jwb : Catatan sediaan pita cukai

11. Apa itu CSCK-4?

Jwb : Catatan sediaan etil alkohol

12. Apa itu CSCK-5?

Jwb : Catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol

13. Apa itu CSCK-6?

Jwb : Catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol

yang dikembalikan dari peredaran.

14. Berapa lama catatan sedian tersebut harus disimpan oleh pengusaha

pabrik sekala kecil, penyalur sekala kecil yang wajib memiliki izin dan

pengusaha TPE yang wajib memiliki izin?

Jwb : Selama sepuluh tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

15. Sanksi apa yang diberikan apabila pengusaha pabrik sekala kecil,

penyalur sekala kecil yang wajib memiliki izin dan pengusaha TPE yang

wajib memiliki izin TIDAK melakukan pencatatan?

Jwb : Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar sepuluh

juta rupiah atau Rp. 10.000.000,00.

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT (CK4A,

CK-4B, dan CK-4C)

1. Siapa saja yang wajib melakukan pemberitahuan barang

kena cukai yang selesai dibuat?

Jwb : Pengusaha pabrik etil alkohol(EA), pengusaha pabrik

minuman mengandung etil alkohol(MMEA), dan pengusaha pabrik hasil

tembakau(HT).

2. Apa yang menjadi dasar dalam pembuatan pemberitahuan

barang kena cukai yang selesai dibuat?

Jwb : Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha

pabrik.

3. Bagaimana cara pemberitahuan barang kena cukai yang

selesai dibuat oleh pengusaha pabrik EA?

Jwb : Pengusaha pabrik EA membuatnya setiap hari dengan

menggunakan format CK-4A.

4. Kapan pemeberitahuan barang kena cukai yang selesai

dibuat oleh pengusaha pabrik EA disampaikan kepada Kepala Kantor yang

mengawasi?

Jwb : Pada hari kerja berikutnya.

5. Bagaimana cara pemberitahuan barang kena cukai yang

selesai dibuat oleh pengusaha pabrik MMEA?

Jwb : Pengusaha pabrik MMEA membuatnya setiap hari dengan

menggunakan format CK-4B.

6. Kapan pemeberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat oleh

pengusaha pabrik MMEA disampaikan kepada Kepala Kantor yang

mengawasi?

Jwb : Pada hari kerja berikutnya

7. Bagaimana cara pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat

oleh pengusaha pabrik HT?

Jwb : Pengusaha pabrik HT membuatnya dengan menggunakan

format CK-4C.

8. Kapan pemeberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat oleh

pengusaha pabrik HT disampaikan kepada Kepala Kantor yang

mengawasi?

Jwb : a. Setiap tanggal 1 untuk periode pembuatan

barang kena cukai hasil tembakau dari tanggal 15 sampai dengan akhir

bulan sebelumnya; dan

b. Setiap tanggal 15 untuk periode pembuatan barang kena cukai

hasil tembakau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 pada bulan

yang sama (apabila tanggal 1 dan tanggal 15 merupakan hari libur,

kewajiban penyerahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan pada

hari kerja berikutnya).

9. Apakah CK-4A, CK-4B, dan CK-4C dapat disampaikan dalam bentuk data

elektronik?

Jwb : Ya.

10. Sanksi apa yang diberikan kepada pengusaha pabrik EA, pengusaha

pabrik MMEA, dan pengusaha pabrik HT apabila tidak memberitahukan

barang kena cukai yang selesai dibuat kepada kepala kantor?

Jwb : Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai

cukai dari barang kena cukai yang tidak diberitahukan.

1. Bagaimana penanganan penimbunan Barang Kena Cukai (BKC) yang belum

dilunasi cukainya?

Jwb: a. Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya

dapat ditimbun dalam Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat

Penimbunan Berikat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

b. Dalam hal barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada huruf

(b) berasal dari dalam Daerah Pabean, penimbunannya wajib dilindungi

dengan Dokumen Cukai.

c. Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang

dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dapat ditimbun di

dalam Pabrik.

2. Kewajiban apa Pengusaha Pabrik yang menimbun BKC dipabrik ?

Jwb: a. menyelenggarakan pencatatan atas pemasukan, penimbunan,

dan pemakaian barang kena cukai pada catatan sediaan;

b. menempatkan sedemikian rupa barang kena cukai dan hasil

produksinya di dalam tempat atau ruangan sehingga dapat diketahui jenis

dan jumlah barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang

dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;

c. membuat laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai

setiap bulan dengan menggunakan formulir laporan

penggunaan/persediaan barang kena cukai; dan

d. menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c)

kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasi Pabrik

dalam jangka waktu paling lama pada hari kesepuluh bulan berikutnya.

3. Apa setiap pemasukan atau pengeluaran BKC harus dilaporkan bea cukai?

Jwb: Pemasukan dan/atau pengeluaran barang kena cukai ke atau

dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan wajib diberitahukan kepada kepala

Kantor yang mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dan dilindungi

dengan Dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5)

4. Dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) digunakan

untuk melindungi kegiatan apa saja?

Jwb: a. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya

dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan untuk dimasukkan

ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan lainnya dengan fasilitas tidak

dipungut cukai;

b. pemasukan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya ke Pabrik

atau Tempat Penyimpanan yang berasal dari Kawasan Pabean, Tempat

Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat dengan

fasilitas tidak dipungut cukai;

c. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa hasil

tembakau yang belum dilunasi cukainya dari tempat pembuatan di

luar Pabrik ke dalam Pabrik dan sebaliknya;

d. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari

Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan tujuan untuk diekspor

dengan fasilitas tidak dipungut cukai;

e. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari

Pabrik atau Tempat Penyimpanan ke Tempat Penimbunan Berikat

dengan fasilitas pembebasan cukai;

f. pengeluaran etil alkohol yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik

atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas pembebasan cukai

untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam

pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena

cukai;

g. pengeluaran etil alkohol yang belum dilunasi cukainya dari Tempat

Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat dengan

fasilitas pembebasan cukai untuk digunakan sebagai bahan baku

atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang

bukan merupakan barang kena cukai;

h. pengeluaran etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik

untuk diminum dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan;

i. pemasukan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya ke

Pabrik dengan tujuan untuk dimusnahkan atau diolah kembali;

j. pemasukan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya ke

tempat lain di luar Pabrik dengan tujuan untuk dimusnahkan untuk

mendapatkan pengembalian cukai;

k. pengeluaran barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman

mengandung etil alkohol, yang sudah dilunasi cukainya baik dengan

cara pembayaran maupun dengan cara pelekatan pita cukai, dari

Pabrik atau Tempat Penyimpanan;

l. pengeluaran barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman

mengandung etil alkohol, yang sudah dilunasi cukainya baik dengan

cara pembayaran maupun dengan cara pelekatan pita cukai, dari

Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat;

m. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari

Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan fasilitas pembebasan

cukai untuk:

1. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

2. keperluan perwakilan negara asing beserta parapejabatnya yang

bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

3. tujuan sosial; dan

4. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang

berangkat langsung ke luar Daerah Pabean;

n. pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari

Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat

Penimbunan Berikat dengan fasilitas pembebasan cukai untuk:

1. keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang

bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dan

2. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang

berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.

5. Apa ada pengecualian dari dokumen Ck-5 atas pengeluaran BKC

tersebut?

Jwb: a. Terhadap pengeluaran barang kena cukai

berupa hasil tembakau, yang sudah dilunasi cukainya dengan cara

pelekatan pita cukai dari Pabrik atau dari Kawasan Pabean/Tempat

Penimbunan Sementara,

b. Dalam keadaan darurat karena adanya kebakaran, banjir, atau

bencana alam lainnya, barang kena cukai yang belum dilunasi

cukainya yang berada di dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan

dapat dikeluarkan atau dipindahkan ke Pabrik, Tempat

Penyimpanan atau tempat lainnya

6. Apa ada kewajiban lapor apabila pengeluaran atau pemindahan

dalam keadaan darurat?

Jwb: Pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai wajib

diberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor yang

mengawasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam jangka waktu

paling lama pada hari kerja ke 6 (enam) setelah hari dimulainya

pengeluaran atau pemindahan barang kena cukai tersebut.

7. Apakah Bea&cukai melakukan pengawasan khusus terhadap

pengeluran dan pemasukan BKC ini ?

Jwb: Pejabat bea dan cukai dapat melakukan pengawasan

langsung terhadap pemasukan dan pengeluaran barang kena

cukai, dalam hal:

a. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa etil alkohol

ke atau dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan;

b. pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai berupa minuman

yang mengandung etil alkohol dengan kadar berapapun ke atau

dari Pabrik yang produksi minuman mengandung etil alkoholnya

dalam satu tahun melebihi 50.000 (lima puluh ribu) liter; dan/atau

c. terdapat dugaan bahwa Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat

Penyimpanan akan atau telah melakukan penyimpangan terhadap

peraturan perundang-undangan dibidang cukai.

Pengangkutan Barang Kena Cukai

8. Apa setiap pengangkuta BKC wajib dilindungi dokumen?

Jwb: Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi

cukainya, baik dalam keadaan telah dikemas dalam kemasan untuk

penjualan eceran maupun dalam keadaan curah atau dikemas dalam

kemasan bukan untuk penjualan eceran, wajib dilindungi dengan Dokumen

Cukai.

9. Apa ada pengecualian atas pengangkutan BKC yang wajib

dilindungi dokumen?

Jwb: pengangkutan barang kena cukaiyang dikecualikan berupa:

a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di

Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk

penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim

dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah

dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim

dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya

ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang

sejenis itu; dan

b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau

penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-

mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

10. BKC selain hasil tembakau apa wajib dilindungi dokumen

pengangkutan?

Jwb : Pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya,

dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam peredaran bebas,yang terdiri

dari:

a. etil alkohol dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter; atau

b. minuman mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5%

(lima persen) dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter,wajib dilindungi dengan

Dokumen Cukai.

Pasal 7 ( pelekatan pita cukai tidak sesuai UU )

(5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai

sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan

cukai lainnya sebagaimana dimakjsud pada ayat (3) huruf c, dalam

pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan di

bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi.

Pasal 7 A ( Pembayaran Denda )

(7) Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara

pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak

membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran cukai yang

terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh

persen) dari nilai cukai yang terutang.

(8) Pengusaha pabrik atau inportir barang kena cukai yang

mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

yang tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib

membayar cukai yang terutang dan dikenaisanksi administrasi berupa denda

sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.

Pasal 8 ( tidak dipungut cukai )

(3) Pengusaha pabrik, Pengusaha tempat penyimpanan, importir

barang kena cukai , atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang

tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan

paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harusnya dibayar.

Pasal 9 ( Pembebasan cukai )

(3) Pengusaha pabrik, Pengusaha tempat penyimpanan, importir

barang kena cukai , atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang

pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2),

dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai

cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harusnya dibayar.

Pasal 14

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam

hal:

a. atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan;

b. tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun;

c. Persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi;

d. Pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau

orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia

e. Pemegang izin dinyatakan pailit;

f. Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(meninggal dunia)

g. Pemengang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang

telah mempunyai ketentuan hukum tetap karena melanggaran

ketentuan undang – undang ini;

h. Pemegang izin melanggar ketentuan pasal 30; atau

i. Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dipindah

tangankan, dikuasakan,dan/atau dikerjakan dengan orang / pihak

lain tanpa persetujuan Menteri.

(7) Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda

paling sedikit Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ( menjalankan

kegiatan barang kena cukai tidak mengakibatkan kerugian negara )

Pasal 16

(4) Pengusaha pabrik, Pengusaha tempat penyimpanan, importir barang

kena cukai atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak

menyelenggaakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi admiistrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) (tidak menyelenggarakan pembukuan)

(5) Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil wajib memiliki izin,

dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin,

yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pad aayat

(2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (tidakmelakukan pencatatan)

(6) Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang

selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang

kena cukai yang tidak diberitahukan. (tidak membuat laporan)

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan pemberitahuan mengenai barang kena cukai yang

selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 16B ( Kewajiban menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan )

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena

cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanki

administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

rupiah)

Pasal 19 ( Mengeluarkan barang kena cukai tidak sesuai ketentuan )

(4) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan yang

mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan,

yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari

barang kena cukai yang dikeluarkan. (memasukkan barang kena cukai tanpa

mengindahkan ketentuan)

(4a) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,yang memasukkan

barang kena cukai kepabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah)

Pasal 27 (pengangkutan barang kena cukai belum lunas)

(3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang

pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling

sedikit 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

(4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan

tentang pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa

denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (pengkutan barang kena cukai

sudah lunas harus dengan dok cukai )

Pasal 29 ( melekatkan pita cukai pada barang kena cukai yang tidak sesuai

dengan yang diwajibkan, yang mengakibatkan kerugian negara)

(2a) Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melekatkan pita

cukai atau membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena

cukai yang tidak sesuai dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya

yang diwajibkan, yang menyebabkan kekurangan pembayaran cukai, wajib

melunasi cukainya dan dikenai sanki administrasi berupa denda paling sedikit

2 (dua) kali nilai kukai dan paling banyak10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai

cukai yang seharusnya dilunasi

)

Pasal 31 ( larangan penyimpanan barang kena cukai atau barang lain yang

tidak di tetapkan)

(1) pengusaha tempat penyimpanan yang melanggar ketentuan

mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 32 (menyimpan pita cukai bekas/kemasan yang dilekati pita cukai

yang utuh)

(2) Pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur, atau

pengusaha tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara

pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang

melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi admimistrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan

paling banyak 10 ( sepuluh ) kali nilai cukai atau tanda pelunasan cukai

lainnya yang didapati telah dipakai

Pasal 35 (pejabat bea cukai tidak dapat melaksanakan tugas,

memeriksa,mengambil contoh, meminta dok cukai)

(3) setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak

dapat melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp100.000.000(seratus juta rupiah)

Pasal 36 (tidak membantu menyediakan alat/tenaga/menyediakan buku

pada saat pemeriksaan)

(2) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir

barang kena cukai penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna

barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang terhadapnya dilakukan

pemeriksaan, yang tidak menyediakantenaga atau peralatan atau tidak

menyerahkan buku,catatan,dan/atau dokumen pada waktu dilakukan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah)

Pasal 37 ( menghentikan sarana pengangkut)

(4) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak

dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pengangkut yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak

Rp25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 39

(3) Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak

dapat menjalankan kewenangan audit cukai dikenakan sanksi administrasi

berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

Pasal 50 ( Tanpa Izin melakukan Usaha)

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimanan dimaksud dalam pasal 14

menjalankan kegiatan pabrik, tempat menyimpan, atau mengimpor barang

kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan

pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling bayak 10

(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Pasal 52 ( Pengeluarkan Barang Kena Cukai dari TP/PBK Mengakibatkan

Kerugian Negara)

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan

barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dengan maksud

mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat

1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2

(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang

seharusnya dibayar;

Pasal 53 ( Memalsukan dokumen /dipalsukan)

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku,

catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1)

atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar

pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha,

termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang

cukai sebagaimans dimaksud dalam pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau

dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00

(tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus

lima puluh juta rupiah) ;

Pasal 54 ( Menjual Barang kena cukai yang dikemas / dilunasi cukainya)

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan

untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran

atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10

(sepuluh) kali nilai cukai yang harusnya dibayar;

Pasal 55 (Memalsukan Pita Cukai, membeli Pita Cukai Palsu,

Mempergunakan Pita Cukai Bekas)

Setiap orang yang:

a.membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau

tanda pelunasan cukai lainnya;

b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan,

menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau

tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau

c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan

untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya

yang sudah dipakai,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8

(delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai

dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 56 ( Memiliki barang kena cukai hasil pidana )

Setiap orang yang menimbun, menyiapkan, memiliki, menjual, menukar,

memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau

patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-

undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali

nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya

dibayar.

Pasal 57 ( Merusak Segel / tanda Pengaman )

Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel,

atau tanda pengaman sebagaiamana diatur dalam undang-undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 58 ( Membeli / menggunakan pita cukai bukan haknya )

Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan, pita cukai atau

tanda pelunasan cukai lainya kepada yang tidak berhak atau membeli,

menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainya

yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 5 (lima tahun dan/atau pidana paling sedikit 2 (dua)

kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang

seharusnya dibayar.

Pasal 58A ( Mengakses sistem elekrotik cukai secara tidak sah )

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang

berkaitan dengan pelayanan dan /atau pengawasan dibidang cukai dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) taun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan

tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 10 (sepuluh) taun dan/atau pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pasal 62 ( Rampasan barang kena cukai dan barang lain yang tersangkut )

(1) barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan

ketentuan undang-undang ini dirampas negara

(2) barang-barang lain yang tersengakut tindak pidana berdasarkan

ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang

dirampas untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 65 ( tanggung jawab fasilitas pembebasan )

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena

cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, atau pengguna

barang kena cukai yang mendapat fasilitas pembebasan cukai

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, bertanggung jawab atas

perbuatan orang yang dipekerjakan atau yang ditunjuk sebagai wakil

atau sebagai kuasa yang berhubungan dengan pekerjaan mereka dalam

rangka pelaksanaan undang-undang ini.

Pasal 66

(1) Barang kena cukai dan barang lain yang berasal dari pelanggaran tidak

dikenal dikuasai negara dan berada dibawah pengawasan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai , dan apabila dalam jangka waktu empat belas

harei sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, barang

kena cukai dan barang lain tersebut menjadi milik negara.

(2) Barang kena cukai yang pemiliknya tidak diketahui, dikuasai negara dan

berada dibawah pengawasan serta wajib diumumkan secara resmi oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diselesaikan oleh yang

bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak dikuasai

negara, dan apabila dalam jangka waktu dimaksud yang bersangkutan

tidak menyelesaikan kewajibannya, barang kena cukai tersebut menjadi

milik negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian barang kena cukai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

peraturan menteri.

Daftar Pustaka

1.Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-

Undang No.11 Tahun 1995

2.Peraturan Menteri Keuangan nomor 200/PMK.04/2008

3.Surat edaran Dirjen Bea dan Cukai nomor 02/BC/2009


5.Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor 12/BC/2007


















23.Peraturan Menteri Keuangan nomor nomor 68/PMK04/2009

24.Peraturan Menteri Keuangan nomor 70PMK04/2009

25.Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/BC/2009

26.Peraturan Menteri Keuangan nomor 235/PMK04/2009



29.Peraturan Menteri Keuangan nomo 238/PMK04/2009


30. Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor 43/BC/2009

31. Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.011/2010



34. Surat edaran Dirjen Bea dan Cukai nomor 04/BC/2010

Visi

Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara Bertaraf

Internasional yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat,

serta Instrumental Bagi Proses Transformasi Bangsa Menuju

Masyarakat Adil, Makmur, dan Berperadaban Tinggi

Misi

Memberikan Pengawasan yang Efektif, Pelayanan Prima, dan

Pembinaan yang Proaktif Kepada Pengguna Jasa

Strategi

Profesional, Memberi Solusi, dan Bebas KKN

Motto

Cepat

Unggul

Kualitas

Akurat

Inovatif

Nilai-nilai Organisasi

SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI

buku cukai

Documents