biro hubungan masyarakat
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
karuni-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan
Masyarakat Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dapat
diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen
perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 –
2024. Renstra Biro Hubungan Masyarakat memuat visi dan misi, tujuan,
strategi, program, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan, target kinerja, dan pendanaan sesuai dengan core-business
Biro Hubungan Masyarakat.
mengkombinasikan pendekatan top-down yaitu berdasarkan Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Rencana
Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dengan pendekatan
bottom-up yaitu berdasarkan kesepakatan bersama antar bagian di
lingkungan Biro Hubungan Masyarakat. Selanjutnya, dokumen Renstra ini
menjadi acuan bagi Biro Hubungan Masyarakat dalam rangka
meningkatkan kinerjanya hingga tahun 2024.
Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Biro Hubungan
Masyarakat, kami berharap agar seluruh target yang telah ditetapkan
dalam Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka mencapai visi
Biro Hubungan Masyarakat untuk mewujudkan layanan informasi dan
komunikasi yang efektif dalam mendukung pembangunan industri.
Jakarta, 11 Agustus 2020
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ........................... 9
A. Visi ......................................................................................... 9
B. Misi ....................................................................................... 10
A. Arah Kebijakan dan Strategi ..................................................... 13
B. Kegiatan ................................................................................... 15
A. Target Kinerja ........................................................................... 20
B. Kerangka Pendanaan ................................................................ 21
BAB V PENUTUP ................................................................................... 23
dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Sektor Industri menjadi salah satu sektor prioritas
Pemerintah dan diharapkan memberikan kontribusi optimal dalam
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, hal
tersebut tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia Jilid II dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian telah menyusun
Rencana Strategis Kemenperin 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024. Selain itu juga telah disusun Renstra Setjen
Kemenperin Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra
Kemenperin Tahun 2020-2024 dan disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi,
program, kegiatan, dan anggaran pada Biro Hubungan Masyarakat dan
dipergunakan sebagai acuan dalam menetapkan dan menerapkan
Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran untuk 5
(lima) tahun ke depan.
mengkombinasikan pendekatan top-down yaitu berdasarkan Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Rencana
2
bottom-up yaitu berdasarkan kesepakatan bersama antar bagian di
lingkungan Biro Hubungan Masyarakat. Selanjutnya, dokumen Renstra ini
menjadi acuan bagi Biro Hubungan Masyarakat dalam rangka
meningkatkan kinerjanya hingga tahun 2024.
Di dalam era globalisasi, informasi dan komunikasi merupakan
kebutuhan yang strategis dalam melakukan pembangunan. Informasi dan
komunikasi dijadikan ujung tombak dalam pembangunan sebagai aktivitas
pertukaran informasi secara timbal balik bagi semua yang terlibat dalam
usaha pembangunan antara Government to Government, Government to
Bussiness, Government to Citizens dan Government to University.
Pertukaran informasi ini dimulai dari tahap perencanaan, sosialisasi,
implementasi dan evaluasi dari berbagai informasi dan kebijakan.
Dalam pembangunan dikenal konsep triple helix, yaitu adanya
kerjasama antara Pemerintah, Industri dan Universitas untuk melakukan
pembangunan. Konsep ini sangat cocok diterapkan di Kementerian
Perindustrian dan khususnya di Biro Hubungan Masyarakat. Peningkatan
kerjasama antara Pemerintah, Industri dan Universitas akan
menghasilkan pembangunan yang harmonis dan berkesinambungan.
Penguatan fungsi dan peran dari Biro Hubungan Masyarakat merupakan
suatu keharusan untuk mendukung pembangunan yang berkualitas.
Selain itu dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, disetiap Kementerian/Lembaga memerlukan satuan
kerja yang membawahi masalah keterbukaan informasi dan pemberian
pelayanan publik ke pengguna layanan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian, Biro Hubungan Masyarakat diberikan tugas
untuk pelaksanaan tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang
tersebut.
3
tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian. Biro Hubungan Masyarakat merupakan unit dibawah
Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, koordinasi dan pemberian dukungan administrasi
hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro
Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Biro Hubungan
Masyarakat yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub
bagian. Struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dapat dilihat
pada gambar 1.1
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA
SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SUBBAGIAN PUBLIKASI DIGITAL
SUBBAGIAN INFORMASI PUBLIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan
administrasi hubungan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan
tugas pokok tersebut, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan
strategi komunikasi dan informasi publik;
b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
strategi komunikasi dan informasi publik;
c. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan
hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, media digital,
promosi industri di dalam negeri dan prasarana media, dan layanan
informasi publik; dan;
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Bagian
dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan
koordinasi penyusunan rancangan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan strategi komunikasi dan informasi publik serta
pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan antar
lembaga.
mempunyai tiga sub bagian, yaitu:
a. Subbagian Pemantauan dan Analisis Media
5
b. Subbagian Perencanaan Strategi Komunikasi
Subbagian Perencanaan Strategi Komunikasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan
strategi komunikasi dan informasi publik.
c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga
Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga.
2. Bagian Pemberitaan dan Publikasi.
Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pengelolaan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program,
kegiatan, dan kinerja sektor industri.
Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tiga sub bagian,
yaitu:
penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pelaksanaan pemberitaan kebijakan, program, kegiatan, dan
kinerja sektor industri.
Subbagian Publikasi Cetak dan Penyiaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
dan pelaksanaan publikasi cetak dan penyiaran kebijakan,
program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.
c. Subbagian Publikasi Digital
6
dan kinerja sektor industri.
Bagian Informasi Publik dan Promosi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, promosi
industri di dalam negeri, dan prasarana media, serta pelaksanaan
urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.
a. Subbagian Informasi Publik
pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik.
b. Subbagian Promosi dan Prasarana Media
Subbagian Promosi dan Prasarana Media mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
dan pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik.
c. Subbagian Program dan Tata Usaha
Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan
pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.
3. Capaian Kinerja
keberhasilan (indikator kinerja) yang terukur dan terencana. Berikut ini
hasil evaluasi secara umum terhadap capaian sasaran tujuan dan
sasaran strategis Biro Hubungan Masyarakat tahun 2015-2019
berdasarkan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kehumasan
7
Sasaran
Informasi dan
(Skala 1-
C. Potensi dan Permasalahan
Masyarakat Kementerian Perindustrian perlu dilakukan pemetaan atas
potensi yang dimiliki oleh Biro Hubungan Masyarakat, peluang dan
kesempatan yang ada dan yang harus dimanfaatkan secara efektif dan
efisien. Selain itu, perlu juga antisipasi atas setiap kendala dan hambatan
yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Analisis lingkungan dilakukan terhadap
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi
8
Masyarakat Kementerian Perindustrian khususnya.
resmi untuk publikasi.
c. Pembagian tugas jelas dan sesuai tupoksi yang ditetapkan
dalam Permenperin No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
SDM untuk menjalankan tupoksi.
c. Kekurangan support data dan informasi dari satker internal
Kemenperin.
Kementerian/Lembaga lainnya
c. Dukungan peraturan tentang kehumasan
2) Ancaman
b. Belum optimalnya dukungan unit kerja terkait dalam
pengelolaan dan koordinasi kehumasan.
Kementerian PPN/Bappenas yang dapat menghambat
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan
9
A. Visi
Berdasarkan arahan Presiden yaitu tidak ada visi instansi. Mengacu
pada kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi
ke depan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I, maka Biro
Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksana pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi
hubungan masyarakat, mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi
yang ada untuk mewujudkan visi Kementerian Perindustrian yang juga
merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 sebagai
berikut:
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola
sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan
tenaga kerjamelalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya
investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan
negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat
mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten
dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena itu
visi Biro Hubungan Masyarakat yaitu:
“Mendukung terwujudnya visi Sekretariat Jenderal dalam
mewujudkan layanan informasi dan komunikasi yang efektif dalam
mendukung pembangunan industri”
khususnya dan Kementerian Perindustrian pada umumnya.
Dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2020-2024 yang juga menjadi visi Kementerian Perindustrian, maka misi
Sekretariat Jenderal yaitu:
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Misi Sekretariat Jenderal tersebut kemudian dijabarkan menjadi misi
Biro Hubungan Masyarakat sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas strategi komunikasi
2. Peningkatan kualitas promosi, pemberitaan dan publikasi kebijakan
dan kinerja Sektor Industri;
Perindustrian;
11
hubungan masyarakat yang mendukung pembangunan industri”,
dengan indikator tujuan yakni Capaian Penganugerahan Keterbukaan
Informasi Publik .
Perindustrian yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam
beberapa sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metoda
Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni
customer perspective, internal process perspective , dan learn and growth
perspective , sebagai berikut:
12
1. Customer Perspective , terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis (SS),
sebagai berikut:
Kinerja Utama (IKU):
b. Tingkat Interaksi (Engagement rate) akun media sosial Kemenperin
dengan Masyarakat
Kemenperin.
2. Internal Process Perspective , terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis
(SS), sebagai berikut:
Indikator Kinerja (IK) :
b. Persentase kehadiran undangan media massa dalam peliputan
pimpinan Kemenperin
berkualitas, dengan Indikator Kinerja (IK) :
a. Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap pelayanan publik
Kementerian Perindustrian
b. Tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik
3. Internal Learn and Growth Perspective , terdiri atas 2 (dua) sasaran
strategis (SS), sebagai berikut:
Indikator Kinerja (IK) :
Humas, dengan Indikator Kinerja (IK) :
a. Nilai SAKIP Biro Humas
13
A. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan dan strategi Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
Perindustrian Tahun 2020-2024 mengikuti arah kebijakan dan
strategi Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yaitu adalah
sebagai berikut:
pencapaian target pengembangan industri yang implementaasinya
tidak lepas dari rencana strategis pengembangan perindustrian
yang sudah ada. Percepatan pengembangan industri melalui
pemanfaatan teknologi disruptive sekalipun tetap membutuhkan
perbaikan dasar mulai dari penguatan rantai nilai untuk industri
bahan baku/hulu, pengolahan/antara, serta produk siap
konsumsi/hilir, pengembangan wilayah industri, pengembangan
jaringan pasar, serta pengembangan kapasitas tenaga kerja.
Oleh karena itu, Indonesia perlu menata kembali ekosistem
pengembangan industri melalui pembinaan kawasan/wilayah
industri berdasarkan sumber daya alam. Efisiensi proses
pengolahan bahan baku, air, dan energi dengan aplikasi teknologi
disruptive menjadi kunci utama dalam pengembangan industri
yang berkelanjutan. Efisiensi proses pengolahan bahan baku, air,
dan energi dengan aplikasi teknologi disruptive menjadi kunci
utama dalam pengembangan industri yang berkelanjutan.
Produksi manufaktur Indonesia juga masih menitikberatkan pada
proses di tingkat hilir sehingga memiliki nilai tambah yang rendah.
Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi pengembangan industri
manufaktur.
14
Making Indonesia 4.0 memiliki aspirasi untuk menjadi top 10
ekonomi dunia pada tahun 2030 dengan target berikut:
1. Meningkatkan daya saing dengan target 10% porsi ekspor
netto terhadap PDB, atau peningkatan sebesar 13x dari
kondisi saat ini.
hingga 2x dari kondisi saat ini.
3. Meningkatkan pengeluaran litbang nasional hingga 2% PDB,
atau peningkatan sebesar tujuh kali lipat dari kondisi saat ini.
Pencapaian aspirasi dilakukan melalui fokus 5 sub-sektor
manufaktur dan 3 horizon berikut:
No. Sektor Horizon 1 (2021) Horizon 2 (2025) Horizon 3 (2030)
1 Makanan
prioritas nasional dengan penjelasan berikut:
1. Memperbaiki alur aliran material
2. Mendesain ulang zonasi/ perwilayahan industri
3. Mengakomodir standar sustainability
usaha mikro
6. Menarik investasi asing
7. Meningkatkan kualitas SDM
8. Membentuk ekosistem inovasi
Dalam rangka mendukung kebijakan Industry 4.0 dan Aspirasi
Making Indonesia 4.0, maka dirumuskan berbagai kebijakan sebagai
arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
Adapun arah kebijakan Biro Hubungan Masyarakat untuk tahun
2020 – 2024 sebagai berikut:
b. Meningkatkan Kualitas Informasi Sektor Industri
c. Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga
d. Meningkatkan Kualitas Layanan Manajemen Kinerja
B. Kegiatan
Visi dan Misi dan Tujuan Strategis, Biro Hubungan Masyarakat
mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Stakeholder Eksternal
Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik Kementerian Perindustrian;
Melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja Kementerian perindustrian terkait dengan Standar Pelayanan, Kebijakan terkini pelayanan publik dan rencana
16
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik Kementerian Perindustrian
Membangun
Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam penyediaan standar pelayanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal;
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik internal Kementerian Perindustrian
pengembangan layanan pubik Kementerian Perindustrian;
Melakukan pelatihan/bimbingan teknis terhadap pegawai yang menangani pelayanan publik.
Melakukan perbaikan sistem prosedur dengan meningkatkan penggunaan ICT dalam pelayanan publik.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik unit kerja daerah
.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberitaan industri;
Meningkatkan pemahaman stakeholder mengenai sektor industri
Melakukan komunikasi yang rutin dengan media massa terkait kebijakan industri;
Membuat press release yang memberikan informasi yang relevan;
Memperbanyak publikasi terkait program dan kebijakan industri;
Melakukan analisis media dan
Melaksanakan forum dan dialog dengan stakeholder dari Kementerian Perindustrian;
Meningkatkan kualitas kegiatan forum dan dialog industri
Melakukan diskusi/dialog rutin dengan stakeholder Kementerian Perindustrian;
Melakukan seminar/forum yang membahas isu terkini dari Kementerian Perindustrian.
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Manajemen
Kinerja
Meningkatkan layanan keuangan Biro Hubungan Masyarakat.
Melakukan analisis rutin terhadap pencapaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat;
Menggunakan pendekatan “money follow program” dalam penganggaran kegiatan Biro Hubungan Masyarakat;
Evaluasi pelaksanaan prosedur kerja yang ada di Biro Hubungan Masyarakat.
C. Kerangka Regulasi
yang efektif untuk mendukung pembangunan industri, maka Biro
Hubungan Masyarakat membutuhkan kerangka regulasi. Adapun
beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020
– 2024 sebagai berikut:
No
Arah
Kerangka
Regulasi
Unit
Penanggung
jawab
penambahan PPID di
Biro Humas Seluruh Unit
Perindustrian maka diperlukan tugas dan fungsi terkait dengan
pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi
hubungan masyarakat yang terangkum dalam wadah Biro
Hubungan Masyarakat.
saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
Perindustrian. Struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, dapat dilihat pada
gambar 3.1.
LEMBAGA
SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SUBBAGIAN PUBLIKASI DIGITAL
SUBBAGIAN INFORMASI PUBLIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
2020 – 2024
A. Target Kinerja
Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian akan
mendukung program Dukungan Manajemen Kementerian
Perindustrian yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian. Kegiatan yang dilakukan Biro Hubungan
Masyarakat untuk mendukung program tersebut adalah kegiatan
Peningkatan Kualitas Kehumasan. Adapun sasaran-sasaran
kegiatan/sasaran strategi/outcome dan indikator outcome yang akan
dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas
Kehumasan Tahun 2020 - 2024
PENINGKATAN KUALITAS KEHUMASAN
TJ1 Capaian Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
Predikat Menuju
Informatif Menuju
Informatif Menuju
Informatif Menuju
Informatif Informatif
CUSTOMER PERSPECTIVE
SS.1 Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial terhadap kinerja Kemenperin
1 Peningkatan pemberitaan dan publikasi di media massa
Persen 5 7 9 10 12
2
Persen 2 2,2 2,4 2,8 3
3
Persen 80 81 82 83 84
21
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS.2 Terwujudnya strategi komunikasi yang efektif dan komunikasi dengan media massa yang optimal
1
2
pimpinan Kemenperin
1
2 Tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik
Persen 100 100 100 100 100
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
Nilai 90 91 92 93 94
SS.5 Meningkatnya efektivitas organisasi Biro Hubungan Masyarakat
1 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 68 70 72 74 76
B. Kerangka Pendanaan
Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian akan
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan
dan strategi serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian yang
dijabarkan pada bab III. Berikut ini kerangka pendanaan dari program
dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024.
Kehumasan Tahun 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1831 Peningkatan Kualitas Kehumasan 26.40 56.02 56.02 56.02 56.02
1831.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan
Informasi
1827.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.77 2.03 2.03 2.03 2.03
1827.994 Layanan Perkantoran 2.40 2.65 2.65 2.65 2.65
23
Tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja jangka menengah dan
merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja
dalam upaya untuk mencapai tujuan Biro Organisasi dan SDM pada
khusunya, serta Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perindustrian pada
umunya selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra dilakukan
secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan
menggunakan alat bantu peta strategi dan Key Performance Indicator (KPI)
agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara
lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis
Biro Hubungan Masyarakat akan di-review secara berkala setiap tahunnya
dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan
jika dipandang perlu.
kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan berjalannya
waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai
dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja
Tahunan (RKT).
kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian
tujuan Biro Hubungan Masyarakat serta Sekretariat Jenderal dan
Kementerian Perindustrian secara sistematis.
Pohon Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024
26
MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2020 – 2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1831 26,4 56,02 56,02 56,02 56,02
Tj
Publik
2 Tingkat Interaksi (Engagement rate) akun media sosial
Kemenperin dengan Masyarakat Persen 2 2,2 2,4 2,8 3
3 Persentase Jumlah Media Partner Yang
Mempublikasikan Kinerja Kemenperin Persen 80 81 82 83 84
1 Persentase rekomendasi strategi komunikasi yang
ditindaklanjuti Persen 60 62 65 68 70
2 Persentase kehadiran undangan media massa dalam
peliputan pimpinan Kemenperin Persen 70 75 80 85 88
1 Tingkat Kepuasan Eksternal terhadap pelayanan
publik Kementerian Perindustrian
(skala 1-4) 3,1 3,11 3,12 3,15 3,18
2 Tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik Persen 100 100 100 100 100
1 Rata-rata capaian kinerja pegawai Biro Humas Nilai 90 91 92 93 94
1 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 68 70 72 74 76
Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial terhadap kinerja Kemenperin
SS3
SS2
Peningkatan Kualitas Kehumasan
Terwujudnya strategi komunikasi yang efektif dan komunikasi dengan media massa yang optimal
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
SS5
Customer Perspective
(Output)/Indikator Satuan
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUMAS KEMENPERIN 2020-2024
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS1 Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial terhadap kinerja Kemenperin
IK.1 Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin
Persentase 80 81 82 83 84
DEFINISI
kepada media massa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan porsi pemberitaan sektor industri di media massa. Kegiatan dilakukan dengan mengirimkan siaran pers kepada redaksi dan jurnalis media partner Kementerian Perindustrian sejumlah 80 media massa atau dengan mengundang wartawan untuk meliput kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Untuk melihat efektivitas publikasi kinerja industri, jumlah media massa yang memuat pemberitaan dibandingkan dengan jumlah media partner Kementerian Perindustrian. Media Massa yang menjadi media partner Kemenperin terdiri dari media yang tergabung dalam Forum Wartawan Industri (FORWIN) dan media yang tersertifikasi Dewan Pers. Persentase media massa yang mempublikasikan kinerja Kemenperin ditargetkan meningkat dari tahun ke tahun.
SUMBER DATA
Efektivitas publikasi kinerja industri diukur berdasarkan persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin. Langkah perhitungannya adalah sbb: 1. Membuat rekapitulasi pemberitaan positif sektor industri pada media massa setiap bulannya. 2. Sortir berita berdasarkan nama media yang menerbitkan berita. 3. Menghitung jumlah media partner Biro Humas Kemenperin yang memuat pemberitaan positif terkait kinerja industri selama 1 bulan. 4. Jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja sektor industri per bulan dibagi dengan jumlah total media partner yang ditetapkan Biro Hubungan Masyarakat
(sebanyak 80 media massa). 5. Efektivitas publikasi kinerja industri dalam satu tahun dihitung dengan merata-ratakan persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja industri per bulan.
No Variabel/Kegiatan Penjelasan Pengukuran Contoh Cara Perhitungan Hasil Total
Target 2020
Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin
Rata-rata persentase jumlah media partner yang memberitakan positif kinerja sektor industri di bagi dengan jumlah total media partner yang ditetapkan Biro Hubungan Masyarakat
- Biro Humas Kemenperin menetapkan 80 media partner untuk
menyebarluaskan berita industri
- Pada bulan Januari 2019 terdapat 161 media massa yang memberitakan positif kinerja sektor industri.
- Dari 161 media tersebut terdapat 66 media partner dari 80 total media partner yang memberitakan positif kinerja sektor industri pada bulan tersebut.
- Maka perhitungannya menjadi
x 100%
Efektifitas publikasi kinerja industri tahun 2020 =
81,3% 80% 101,6%
Persen Maximize Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
28
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENPERIN 2020-2024
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS1
Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial terhadap kinerja industri
IK.2 Tingkat Interaksi (Engagement Rate) Akun Media Sosial Kemenperin dengan Masyarakat
Persentase 2 2.2 2.4 2.6 3
DEFINISI
Penggunaan media sosial merupakan salah satu strategi publikasi yang dilakukan Biro Hubungan Masyarakat. Keaktifan dalam mengunggah materi publikasi di media sosial mempengaruhi peningkatan aktivitas media sosial yang dimiliki Kemenperin. Materi publikasi yang diunggah pada media sosial dibuat semenarik mungkin agar informasi yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam menyebarluaskan informasi tersebut. Engagement Rate adalah indikator besar atau kecilnya interaksi akun media sosial Kemenperin yang terdiri dari akun Twitter, Facebook dan Instagram dengan pengikutnya. Kunci dari komunikasi interaksional ini adalah umpan balik (feedback) atau tanggapan terhadap pesan atau konten tertentu. Semakin tinggi angka engagement rate artinya semakin baik pula kualitas akun media sosial tersebut karena feedback yang didapatkan dari audience juga akan semakin tinggi. Engagement rate pada akun media sosial Kementerian Perindustrian antara lain Twitter, Facebook, dan Instagram dihitung per postingan maksimal 1 minggu setelah tanggal posting.
SUMBER DATA
Langkah mengitung engangement rate akun media sosial kemenperin : 1. Hitung engangement rate setiap postingan pada instagram, twitter dan facebook 2. Hitung rata-rata engagement rate masing-masing akun media sosial Kemenperin 3. Rata-rata engagement rate akun media sosial Kemenperin = (engagement rate twitter + engagement rate instagram + engagement rate facebook)/3
Contoh cara perhitungan :
1 Tingkat Interaksi (Engagement Rate) Akun Media Sosial Kemenperin dengan Masyarakat
Rata-rata engangement rate setiap akun medsos Kemenperin antara lain: twitter, instagram, facebook
Engagement Rate Instagram per post =
Engagement Rate Twitter per post =
Engagement Rate Facebook per post =
*Engagement rate setiap post akan dihitung setelah 1 minggu posting Rata-rata engagement rate akun media sosial kemenperin = (engagement rate twitter+ engagement rate instagram+engagement rate facebook)/3=(0.36%+3%+3.5%)/3 =
2.26%
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen Maximize Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga dan Bagian Pemberitaan dan Publikasi
29
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUMAS KEMENPERIN 2020-2024
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS1 Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial
terhadap kinerja industri
publikasi di media massa Persentase 5 7 9 10 12
DEFINISI
.
30
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS.2
DEFINIS/DESKRIPSI
negara, guna mewujudkan kinerja Komunikasi Publik di lapangan sebagai upaya mendukung perwujudan program-program Kementerian Perindustrian.
Tujuan:
1. Meningkatnya keasadaran publik mengenai kebijakan, program dan hasil kegiatan pembangunan Kementerian Perindustrian
2. Tumbuhnya keterlibatan publik dalam berbagai aktifitas 3. Penguatan SDM, manajemen komunikasi di lingkungan Kementerian Perindustrian
Untuk menentukan strategi komunikasi, Biro Hubungan Masyarakat membuat beberapa isu utama yang akan diangkat sepanjang tahun, selain itu
dilakukan juga pemantauan dan analisis pemberitaan dimedia massa. Dari kedua hal tersebut Biro Humas membuat strategi komunikasi berupa agenda
setting / rekomendasi untuk menindaklajuti atau merespon berita yang berkembang dimedia massa. Rekomendasi yang ada, akan dilaksanakan oleh Bagian terkait di Biro Humas. Hasil pelaksanaan akan di pantau dan dianalisis sehingga dapat diukur berapa persen rekomendasi yang dilaksanakan.
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
- Rekomendasi strategi komunikasi yang dibuat setiap minggu akan di evaluasi apakah sudah dilaksanakan atau belum
- Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan akan dibagi dengan total rekomendasi yang sudah dibuat sehingga bisa dihitung prosentasenya.
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase Maximize Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat
31
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS2 Terwujudnya strategi komunikasi yang efektif dan komunikasi
dengan media massa yang optimal
IK.5
dalam peliputan pimpinan Kemenperin
DEFINISI/DESKRIPSI
SUMBER DATA
- Jumlah undangan liputan untuk media massa - Daftar hadir para jurnalis menghadiri undangan liputan
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Ketercapaian
1
Wartawan yang hadir dibagi jumlah undangan
Persentase Kehadiran Media Massa Per Kegiatan Liputan = 14 wartawan / 20 undangan = 70% Rata-rata Persentase Kehadiran Undangan Media Masa = Total Persentase Kehadiran Media Masa per Kegiatan Liputan / Total Undangan Peliputan
73% 70% 104,29%
Persen Maximize Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Hubungan Masyarakat
32
SS4 IK.5 Indeks Kepuasan Eksternal terhadap
pelayanan publik Kementerian Perindustrian
SATUAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUMAS KEMENPERIN 2020-2024
Indeks Maksimasi Bagian Informasi Publik dan Promosi
Terwujudnya pelayanan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup tersebut telah dikembangkan menjadi variabel/unsur sesuai dengan karakteristik pelayanan Pusat
Kementerian Perindustrian antara lain : (1) Kemudahan prosedur pelayanan; (2) Persyaratan pelayanan; (3) Keberadaan petugas pelayanan; (4) Tanggung
jawab petugas pelayanan; (5) Kemampuan petugas pelayanan; (6) Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan; (7) Keadilan mendapatkan pelayanan; (8)
Kesopanan petugas pelayanan; (9) Keramahan petugas pelayanan; (10) Kesesuaian biaya pelayanan; (11) Kesesuaian jam buka dan jam tutup pelayanan;
(12) Kenyamanan pelayanan; (13) Maklumat Pelayanan; (14) Sarana pengaduan/keluhan; (15) Ketanggapan petugas pelayanan.
SUMBER DATA
Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Pengumpulan data untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat dapat dilakukan melalui survey secara elektronik melalui website SIINAS dan google
form serta wawancara tatap muka. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun. Hasil survey menggunakan skala 1-4.
Kuesioner dibagi atas 5 (lima) bagian yaitu:
a. Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden.
b. Bagian II : Identitas responden, meliputi: nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir.
c. Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan
yang dinilai. Kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik dari nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.
d. Bagian IV : Harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu
terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan. Range nilai jawaban adalah 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) untuk keinginan/ harapan responden
terhadap mutu pelayanan yang ideal pada Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian.
e. Bagian V : Saran/ opini/ pendapat responden terhadap unit pelayanan.
Hasil pengolahan data kuisioner menghasilkan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) menggunakan skala 1-4 dengan rincian sebagai berikut:
KLASIFIKASI PENANGGUNGJAWAB
Kode Indikator Kinerja
SS3 SS3 IK.6
Kode Sasaran
Target
SS3
Terwujudnya
DEFINISI/DESKRIPSI
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat ketentuan batas waktu menjawab
permohonan informasi melalui PPID, yaitu 10 hari (kerja). Apabila dalam waktu 10 hari tersebut tidak dapat memenuhi permohonann informasi maka dalam Undang-Undang diperbolehkan menambah waktu jawab selama 7 hari (kerja). Melalui e-PPID dalam website
Kemenperin maupun aplikasi maka proses waktu menjawab dapat di monitor.
SUMBER DATA
Hasil pencatatan rata-rata waktu jawab petugas dan tim penghubung PPID melalui website kemenperin dan aplikasi dan tingkat
kepuasan pemohon informasi atas jawaban yang diberikan.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, waktu menjawab adalah 10
(sepuluh) hari dimulai dari Kepala PPID menerima form permohonan informasi dan jawaban sudah harus diterima oleh pemohon 10 hari
(kerja).
Persentase Maksimasi Bagian Informasi Publik dan Promosi Biro Hubungan
Masyarakat
34
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS4 Meningkatnya Kinerja ASN Biro
Hubungan Masyarakat IK.8
DEFINISI/DESKRIPSI
Dalam rangka meningkatkan kinerja SDM Biro Hubungan Masyarakat maka diperlukan indikator kinerja ASN untuk menggambarkan produktivitas dari SDM pada unit kerja dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kinerja pegawai terdiri dari unsur disiplin, unsur SKP, dan unsur produktivitas.
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
bulan.
Persen Maximize Bagian Informasi Publik dan Promosi Biro Hubungan Masyarakat
35
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS5 Meningkatnya efektivitas organisasi Biro Hubungan
Masyarakat
IK.9 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 68 70 72 74 76
DEFINISI/DESKRIPSI
Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.
SUMBER DATA
Nilai SAKIP Biro Hubungan Masyarakat adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tim evaluator dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Nilai SAKIP dihitung dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen kinerja sebagai berikut:
No. Komponen Bobot Sub Komponen
1 Perencanaan Kinerja 30% a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2 Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (12,5%); c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3 Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7,5%); c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4 Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5 Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%); c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total 100%
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
karuni-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan
Masyarakat Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dapat
diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen
perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 –
2024. Renstra Biro Hubungan Masyarakat memuat visi dan misi, tujuan,
strategi, program, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan, target kinerja, dan pendanaan sesuai dengan core-business
Biro Hubungan Masyarakat.
mengkombinasikan pendekatan top-down yaitu berdasarkan Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Rencana
Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 dengan pendekatan
bottom-up yaitu berdasarkan kesepakatan bersama antar bagian di
lingkungan Biro Hubungan Masyarakat. Selanjutnya, dokumen Renstra ini
menjadi acuan bagi Biro Hubungan Masyarakat dalam rangka
meningkatkan kinerjanya hingga tahun 2024.
Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Biro Hubungan
Masyarakat, kami berharap agar seluruh target yang telah ditetapkan
dalam Renstra ini dapat diimplementasikan dalam rangka mencapai visi
Biro Hubungan Masyarakat untuk mewujudkan layanan informasi dan
komunikasi yang efektif dalam mendukung pembangunan industri.
Jakarta, 11 Agustus 2020
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ........................... 9
A. Visi ......................................................................................... 9
B. Misi ....................................................................................... 10
A. Arah Kebijakan dan Strategi ..................................................... 13
B. Kegiatan ................................................................................... 15
A. Target Kinerja ........................................................................... 20
B. Kerangka Pendanaan ................................................................ 21
BAB V PENUTUP ................................................................................... 23
dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Sektor Industri menjadi salah satu sektor prioritas
Pemerintah dan diharapkan memberikan kontribusi optimal dalam
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, hal
tersebut tertuang dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia Jilid II dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian telah menyusun
Rencana Strategis Kemenperin 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian
Tahun 2020-2024. Selain itu juga telah disusun Renstra Setjen
Kemenperin Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra
Kemenperin Tahun 2020-2024 dan disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi,
program, kegiatan, dan anggaran pada Biro Hubungan Masyarakat dan
dipergunakan sebagai acuan dalam menetapkan dan menerapkan
Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran untuk 5
(lima) tahun ke depan.
mengkombinasikan pendekatan top-down yaitu berdasarkan Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Rencana
2
bottom-up yaitu berdasarkan kesepakatan bersama antar bagian di
lingkungan Biro Hubungan Masyarakat. Selanjutnya, dokumen Renstra ini
menjadi acuan bagi Biro Hubungan Masyarakat dalam rangka
meningkatkan kinerjanya hingga tahun 2024.
Di dalam era globalisasi, informasi dan komunikasi merupakan
kebutuhan yang strategis dalam melakukan pembangunan. Informasi dan
komunikasi dijadikan ujung tombak dalam pembangunan sebagai aktivitas
pertukaran informasi secara timbal balik bagi semua yang terlibat dalam
usaha pembangunan antara Government to Government, Government to
Bussiness, Government to Citizens dan Government to University.
Pertukaran informasi ini dimulai dari tahap perencanaan, sosialisasi,
implementasi dan evaluasi dari berbagai informasi dan kebijakan.
Dalam pembangunan dikenal konsep triple helix, yaitu adanya
kerjasama antara Pemerintah, Industri dan Universitas untuk melakukan
pembangunan. Konsep ini sangat cocok diterapkan di Kementerian
Perindustrian dan khususnya di Biro Hubungan Masyarakat. Peningkatan
kerjasama antara Pemerintah, Industri dan Universitas akan
menghasilkan pembangunan yang harmonis dan berkesinambungan.
Penguatan fungsi dan peran dari Biro Hubungan Masyarakat merupakan
suatu keharusan untuk mendukung pembangunan yang berkualitas.
Selain itu dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, disetiap Kementerian/Lembaga memerlukan satuan
kerja yang membawahi masalah keterbukaan informasi dan pemberian
pelayanan publik ke pengguna layanan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian, Biro Hubungan Masyarakat diberikan tugas
untuk pelaksanaan tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang
tersebut.
3
tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian. Biro Hubungan Masyarakat merupakan unit dibawah
Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, koordinasi dan pemberian dukungan administrasi
hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro
Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Biro Hubungan
Masyarakat yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub
bagian. Struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dapat dilihat
pada gambar 1.1
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA
SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SUBBAGIAN PUBLIKASI DIGITAL
SUBBAGIAN INFORMASI PUBLIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan
administrasi hubungan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan
tugas pokok tersebut, Biro Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan
strategi komunikasi dan informasi publik;
b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
strategi komunikasi dan informasi publik;
c. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan
hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, media digital,
promosi industri di dalam negeri dan prasarana media, dan layanan
informasi publik; dan;
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Bagian
dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan
koordinasi penyusunan rancangan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan strategi komunikasi dan informasi publik serta
pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan antar
lembaga.
mempunyai tiga sub bagian, yaitu:
a. Subbagian Pemantauan dan Analisis Media
5
b. Subbagian Perencanaan Strategi Komunikasi
Subbagian Perencanaan Strategi Komunikasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan
strategi komunikasi dan informasi publik.
c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga
Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga.
2. Bagian Pemberitaan dan Publikasi.
Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pengelolaan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program,
kegiatan, dan kinerja sektor industri.
Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tiga sub bagian,
yaitu:
penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pelaksanaan pemberitaan kebijakan, program, kegiatan, dan
kinerja sektor industri.
Subbagian Publikasi Cetak dan Penyiaran mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
dan pelaksanaan publikasi cetak dan penyiaran kebijakan,
program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.
c. Subbagian Publikasi Digital
6
dan kinerja sektor industri.
Bagian Informasi Publik dan Promosi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan
pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, promosi
industri di dalam negeri, dan prasarana media, serta pelaksanaan
urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.
a. Subbagian Informasi Publik
pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik.
b. Subbagian Promosi dan Prasarana Media
Subbagian Promosi dan Prasarana Media mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
dan pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik.
c. Subbagian Program dan Tata Usaha
Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan
pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.
3. Capaian Kinerja
keberhasilan (indikator kinerja) yang terukur dan terencana. Berikut ini
hasil evaluasi secara umum terhadap capaian sasaran tujuan dan
sasaran strategis Biro Hubungan Masyarakat tahun 2015-2019
berdasarkan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kehumasan
7
Sasaran
Informasi dan
(Skala 1-
C. Potensi dan Permasalahan
Masyarakat Kementerian Perindustrian perlu dilakukan pemetaan atas
potensi yang dimiliki oleh Biro Hubungan Masyarakat, peluang dan
kesempatan yang ada dan yang harus dimanfaatkan secara efektif dan
efisien. Selain itu, perlu juga antisipasi atas setiap kendala dan hambatan
yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Analisis lingkungan dilakukan terhadap
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi
8
Masyarakat Kementerian Perindustrian khususnya.
resmi untuk publikasi.
c. Pembagian tugas jelas dan sesuai tupoksi yang ditetapkan
dalam Permenperin No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
SDM untuk menjalankan tupoksi.
c. Kekurangan support data dan informasi dari satker internal
Kemenperin.
Kementerian/Lembaga lainnya
c. Dukungan peraturan tentang kehumasan
2) Ancaman
b. Belum optimalnya dukungan unit kerja terkait dalam
pengelolaan dan koordinasi kehumasan.
Kementerian PPN/Bappenas yang dapat menghambat
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan
9
A. Visi
Berdasarkan arahan Presiden yaitu tidak ada visi instansi. Mengacu
pada kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi
ke depan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I, maka Biro
Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksana pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi
hubungan masyarakat, mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi
yang ada untuk mewujudkan visi Kementerian Perindustrian yang juga
merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 sebagai
berikut:
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola
sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan
tenaga kerjamelalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya
investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan
negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat
mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten
dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena itu
visi Biro Hubungan Masyarakat yaitu:
“Mendukung terwujudnya visi Sekretariat Jenderal dalam
mewujudkan layanan informasi dan komunikasi yang efektif dalam
mendukung pembangunan industri”
khususnya dan Kementerian Perindustrian pada umumnya.
Dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2020-2024 yang juga menjadi visi Kementerian Perindustrian, maka misi
Sekretariat Jenderal yaitu:
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Misi Sekretariat Jenderal tersebut kemudian dijabarkan menjadi misi
Biro Hubungan Masyarakat sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas strategi komunikasi
2. Peningkatan kualitas promosi, pemberitaan dan publikasi kebijakan
dan kinerja Sektor Industri;
Perindustrian;
11
hubungan masyarakat yang mendukung pembangunan industri”,
dengan indikator tujuan yakni Capaian Penganugerahan Keterbukaan
Informasi Publik .
Perindustrian yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam
beberapa sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metoda
Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni
customer perspective, internal process perspective , dan learn and growth
perspective , sebagai berikut:
12
1. Customer Perspective , terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis (SS),
sebagai berikut:
Kinerja Utama (IKU):
b. Tingkat Interaksi (Engagement rate) akun media sosial Kemenperin
dengan Masyarakat
Kemenperin.
2. Internal Process Perspective , terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis
(SS), sebagai berikut:
Indikator Kinerja (IK) :
b. Persentase kehadiran undangan media massa dalam peliputan
pimpinan Kemenperin
berkualitas, dengan Indikator Kinerja (IK) :
a. Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap pelayanan publik
Kementerian Perindustrian
b. Tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik
3. Internal Learn and Growth Perspective , terdiri atas 2 (dua) sasaran
strategis (SS), sebagai berikut:
Indikator Kinerja (IK) :
Humas, dengan Indikator Kinerja (IK) :
a. Nilai SAKIP Biro Humas
13
A. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan dan strategi Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
Perindustrian Tahun 2020-2024 mengikuti arah kebijakan dan
strategi Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yaitu adalah
sebagai berikut:
pencapaian target pengembangan industri yang implementaasinya
tidak lepas dari rencana strategis pengembangan perindustrian
yang sudah ada. Percepatan pengembangan industri melalui
pemanfaatan teknologi disruptive sekalipun tetap membutuhkan
perbaikan dasar mulai dari penguatan rantai nilai untuk industri
bahan baku/hulu, pengolahan/antara, serta produk siap
konsumsi/hilir, pengembangan wilayah industri, pengembangan
jaringan pasar, serta pengembangan kapasitas tenaga kerja.
Oleh karena itu, Indonesia perlu menata kembali ekosistem
pengembangan industri melalui pembinaan kawasan/wilayah
industri berdasarkan sumber daya alam. Efisiensi proses
pengolahan bahan baku, air, dan energi dengan aplikasi teknologi
disruptive menjadi kunci utama dalam pengembangan industri
yang berkelanjutan. Efisiensi proses pengolahan bahan baku, air,
dan energi dengan aplikasi teknologi disruptive menjadi kunci
utama dalam pengembangan industri yang berkelanjutan.
Produksi manufaktur Indonesia juga masih menitikberatkan pada
proses di tingkat hilir sehingga memiliki nilai tambah yang rendah.
Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi pengembangan industri
manufaktur.
14
Making Indonesia 4.0 memiliki aspirasi untuk menjadi top 10
ekonomi dunia pada tahun 2030 dengan target berikut:
1. Meningkatkan daya saing dengan target 10% porsi ekspor
netto terhadap PDB, atau peningkatan sebesar 13x dari
kondisi saat ini.
hingga 2x dari kondisi saat ini.
3. Meningkatkan pengeluaran litbang nasional hingga 2% PDB,
atau peningkatan sebesar tujuh kali lipat dari kondisi saat ini.
Pencapaian aspirasi dilakukan melalui fokus 5 sub-sektor
manufaktur dan 3 horizon berikut:
No. Sektor Horizon 1 (2021) Horizon 2 (2025) Horizon 3 (2030)
1 Makanan
prioritas nasional dengan penjelasan berikut:
1. Memperbaiki alur aliran material
2. Mendesain ulang zonasi/ perwilayahan industri
3. Mengakomodir standar sustainability
usaha mikro
6. Menarik investasi asing
7. Meningkatkan kualitas SDM
8. Membentuk ekosistem inovasi
Dalam rangka mendukung kebijakan Industry 4.0 dan Aspirasi
Making Indonesia 4.0, maka dirumuskan berbagai kebijakan sebagai
arah/tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
Adapun arah kebijakan Biro Hubungan Masyarakat untuk tahun
2020 – 2024 sebagai berikut:
b. Meningkatkan Kualitas Informasi Sektor Industri
c. Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga
d. Meningkatkan Kualitas Layanan Manajemen Kinerja
B. Kegiatan
Visi dan Misi dan Tujuan Strategis, Biro Hubungan Masyarakat
mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Stakeholder Eksternal
Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik Kementerian Perindustrian;
Melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja Kementerian perindustrian terkait dengan Standar Pelayanan, Kebijakan terkini pelayanan publik dan rencana
16
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik Kementerian Perindustrian
Membangun
Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam penyediaan standar pelayanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal;
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik internal Kementerian Perindustrian
pengembangan layanan pubik Kementerian Perindustrian;
Melakukan pelatihan/bimbingan teknis terhadap pegawai yang menangani pelayanan publik.
Melakukan perbaikan sistem prosedur dengan meningkatkan penggunaan ICT dalam pelayanan publik.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik unit kerja daerah
.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberitaan industri;
Meningkatkan pemahaman stakeholder mengenai sektor industri
Melakukan komunikasi yang rutin dengan media massa terkait kebijakan industri;
Membuat press release yang memberikan informasi yang relevan;
Memperbanyak publikasi terkait program dan kebijakan industri;
Melakukan analisis media dan
Melaksanakan forum dan dialog dengan stakeholder dari Kementerian Perindustrian;
Meningkatkan kualitas kegiatan forum dan dialog industri
Melakukan diskusi/dialog rutin dengan stakeholder Kementerian Perindustrian;
Melakukan seminar/forum yang membahas isu terkini dari Kementerian Perindustrian.
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Manajemen
Kinerja
Meningkatkan layanan keuangan Biro Hubungan Masyarakat.
Melakukan analisis rutin terhadap pencapaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat;
Menggunakan pendekatan “money follow program” dalam penganggaran kegiatan Biro Hubungan Masyarakat;
Evaluasi pelaksanaan prosedur kerja yang ada di Biro Hubungan Masyarakat.
C. Kerangka Regulasi
yang efektif untuk mendukung pembangunan industri, maka Biro
Hubungan Masyarakat membutuhkan kerangka regulasi. Adapun
beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020
– 2024 sebagai berikut:
No
Arah
Kerangka
Regulasi
Unit
Penanggung
jawab
penambahan PPID di
Biro Humas Seluruh Unit
Perindustrian maka diperlukan tugas dan fungsi terkait dengan
pembinaan, koordinasi, pemberian dukungan administrasi
hubungan masyarakat yang terangkum dalam wadah Biro
Hubungan Masyarakat.
saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
Perindustrian. Struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, dapat dilihat pada
gambar 3.1.
LEMBAGA
SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SUBBAGIAN PUBLIKASI DIGITAL
SUBBAGIAN INFORMASI PUBLIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
2020 – 2024
A. Target Kinerja
Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian akan
mendukung program Dukungan Manajemen Kementerian
Perindustrian yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian. Kegiatan yang dilakukan Biro Hubungan
Masyarakat untuk mendukung program tersebut adalah kegiatan
Peningkatan Kualitas Kehumasan. Adapun sasaran-sasaran
kegiatan/sasaran strategi/outcome dan indikator outcome yang akan
dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas
Kehumasan Tahun 2020 - 2024
PENINGKATAN KUALITAS KEHUMASAN
TJ1 Capaian Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
Predikat Menuju
Informatif Menuju
Informatif Menuju
Informatif Menuju
Informatif Informatif
CUSTOMER PERSPECTIVE
SS.1 Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial terhadap kinerja Kemenperin
1 Peningkatan pemberitaan dan publikasi di media massa
Persen 5 7 9 10 12
2
Persen 2 2,2 2,4 2,8 3
3
Persen 80 81 82 83 84
21
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS.2 Terwujudnya strategi komunikasi yang efektif dan komunikasi dengan media massa yang optimal
1
2
pimpinan Kemenperin
1
2 Tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik
Persen 100 100 100 100 100
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
Nilai 90 91 92 93 94
SS.5 Meningkatnya efektivitas organisasi Biro Hubungan Masyarakat
1 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 68 70 72 74 76
B. Kerangka Pendanaan
Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian akan
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan
dan strategi serta struktur organisasi Kementerian Perindustrian yang
dijabarkan pada bab III. Berikut ini kerangka pendanaan dari program
dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024.
Kehumasan Tahun 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
1831 Peningkatan Kualitas Kehumasan 26.40 56.02 56.02 56.02 56.02
1831.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan
Informasi
1827.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.77 2.03 2.03 2.03 2.03
1827.994 Layanan Perkantoran 2.40 2.65 2.65 2.65 2.65
23
Tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja jangka menengah dan
merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja
dalam upaya untuk mencapai tujuan Biro Organisasi dan SDM pada
khusunya, serta Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perindustrian pada
umunya selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra dilakukan
secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan
menggunakan alat bantu peta strategi dan Key Performance Indicator (KPI)
agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara
lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis
Biro Hubungan Masyarakat akan di-review secara berkala setiap tahunnya
dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan
jika dipandang perlu.
kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan berjalannya
waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai
dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja
Tahunan (RKT).
kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian
tujuan Biro Hubungan Masyarakat serta Sekretariat Jenderal dan
Kementerian Perindustrian secara sistematis.
Pohon Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024
26
MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2020 – 2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1831 26,4 56,02 56,02 56,02 56,02
Tj
Publik
2 Tingkat Interaksi (Engagement rate) akun media sosial
Kemenperin dengan Masyarakat Persen 2 2,2 2,4 2,8 3
3 Persentase Jumlah Media Partner Yang
Mempublikasikan Kinerja Kemenperin Persen 80 81 82 83 84
1 Persentase rekomendasi strategi komunikasi yang
ditindaklanjuti Persen 60 62 65 68 70
2 Persentase kehadiran undangan media massa dalam
peliputan pimpinan Kemenperin Persen 70 75 80 85 88
1 Tingkat Kepuasan Eksternal terhadap pelayanan
publik Kementerian Perindustrian
(skala 1-4) 3,1 3,11 3,12 3,15 3,18
2 Tingkat ketepatan waktu penyediaan informasi publik Persen 100 100 100 100 100
1 Rata-rata capaian kinerja pegawai Biro Humas Nilai 90 91 92 93 94
1 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 68 70 72 74 76
Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial terhadap kinerja Kemenperin
SS3
SS2
Peningkatan Kualitas Kehumasan
Terwujudnya strategi komunikasi yang efektif dan komunikasi dengan media massa yang optimal
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
SS5
Customer Perspective
(Output)/Indikator Satuan
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUMAS KEMENPERIN 2020-2024
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS1 Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial terhadap kinerja Kemenperin
IK.1 Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin
Persentase 80 81 82 83 84
DEFINISI
kepada media massa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan porsi pemberitaan sektor industri di media massa. Kegiatan dilakukan dengan mengirimkan siaran pers kepada redaksi dan jurnalis media partner Kementerian Perindustrian sejumlah 80 media massa atau dengan mengundang wartawan untuk meliput kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Untuk melihat efektivitas publikasi kinerja industri, jumlah media massa yang memuat pemberitaan dibandingkan dengan jumlah media partner Kementerian Perindustrian. Media Massa yang menjadi media partner Kemenperin terdiri dari media yang tergabung dalam Forum Wartawan Industri (FORWIN) dan media yang tersertifikasi Dewan Pers. Persentase media massa yang mempublikasikan kinerja Kemenperin ditargetkan meningkat dari tahun ke tahun.
SUMBER DATA
Efektivitas publikasi kinerja industri diukur berdasarkan persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin. Langkah perhitungannya adalah sbb: 1. Membuat rekapitulasi pemberitaan positif sektor industri pada media massa setiap bulannya. 2. Sortir berita berdasarkan nama media yang menerbitkan berita. 3. Menghitung jumlah media partner Biro Humas Kemenperin yang memuat pemberitaan positif terkait kinerja industri selama 1 bulan. 4. Jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja sektor industri per bulan dibagi dengan jumlah total media partner yang ditetapkan Biro Hubungan Masyarakat
(sebanyak 80 media massa). 5. Efektivitas publikasi kinerja industri dalam satu tahun dihitung dengan merata-ratakan persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja industri per bulan.
No Variabel/Kegiatan Penjelasan Pengukuran Contoh Cara Perhitungan Hasil Total
Target 2020
Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin
Rata-rata persentase jumlah media partner yang memberitakan positif kinerja sektor industri di bagi dengan jumlah total media partner yang ditetapkan Biro Hubungan Masyarakat
- Biro Humas Kemenperin menetapkan 80 media partner untuk
menyebarluaskan berita industri
- Pada bulan Januari 2019 terdapat 161 media massa yang memberitakan positif kinerja sektor industri.
- Dari 161 media tersebut terdapat 66 media partner dari 80 total media partner yang memberitakan positif kinerja sektor industri pada bulan tersebut.
- Maka perhitungannya menjadi
x 100%
Efektifitas publikasi kinerja industri tahun 2020 =
81,3% 80% 101,6%
Persen Maximize Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga
28
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENPERIN 2020-2024
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS1
Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial terhadap kinerja industri
IK.2 Tingkat Interaksi (Engagement Rate) Akun Media Sosial Kemenperin dengan Masyarakat
Persentase 2 2.2 2.4 2.6 3
DEFINISI
Penggunaan media sosial merupakan salah satu strategi publikasi yang dilakukan Biro Hubungan Masyarakat. Keaktifan dalam mengunggah materi publikasi di media sosial mempengaruhi peningkatan aktivitas media sosial yang dimiliki Kemenperin. Materi publikasi yang diunggah pada media sosial dibuat semenarik mungkin agar informasi yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam menyebarluaskan informasi tersebut. Engagement Rate adalah indikator besar atau kecilnya interaksi akun media sosial Kemenperin yang terdiri dari akun Twitter, Facebook dan Instagram dengan pengikutnya. Kunci dari komunikasi interaksional ini adalah umpan balik (feedback) atau tanggapan terhadap pesan atau konten tertentu. Semakin tinggi angka engagement rate artinya semakin baik pula kualitas akun media sosial tersebut karena feedback yang didapatkan dari audience juga akan semakin tinggi. Engagement rate pada akun media sosial Kementerian Perindustrian antara lain Twitter, Facebook, dan Instagram dihitung per postingan maksimal 1 minggu setelah tanggal posting.
SUMBER DATA
Langkah mengitung engangement rate akun media sosial kemenperin : 1. Hitung engangement rate setiap postingan pada instagram, twitter dan facebook 2. Hitung rata-rata engagement rate masing-masing akun media sosial Kemenperin 3. Rata-rata engagement rate akun media sosial Kemenperin = (engagement rate twitter + engagement rate instagram + engagement rate facebook)/3
Contoh cara perhitungan :
1 Tingkat Interaksi (Engagement Rate) Akun Media Sosial Kemenperin dengan Masyarakat
Rata-rata engangement rate setiap akun medsos Kemenperin antara lain: twitter, instagram, facebook
Engagement Rate Instagram per post =
Engagement Rate Twitter per post =
Engagement Rate Facebook per post =
*Engagement rate setiap post akan dihitung setelah 1 minggu posting Rata-rata engagement rate akun media sosial kemenperin = (engagement rate twitter+ engagement rate instagram+engagement rate facebook)/3=(0.36%+3%+3.5%)/3 =
2.26%
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen Maximize Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga dan Bagian Pemberitaan dan Publikasi
29
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUMAS KEMENPERIN 2020-2024
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS1 Meningkatnya pemberitaan media massa dan interaksi media sosial
terhadap kinerja industri
publikasi di media massa Persentase 5 7 9 10 12
DEFINISI
.
30
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS.2
DEFINIS/DESKRIPSI
negara, guna mewujudkan kinerja Komunikasi Publik di lapangan sebagai upaya mendukung perwujudan program-program Kementerian Perindustrian.
Tujuan:
1. Meningkatnya keasadaran publik mengenai kebijakan, program dan hasil kegiatan pembangunan Kementerian Perindustrian
2. Tumbuhnya keterlibatan publik dalam berbagai aktifitas 3. Penguatan SDM, manajemen komunikasi di lingkungan Kementerian Perindustrian
Untuk menentukan strategi komunikasi, Biro Hubungan Masyarakat membuat beberapa isu utama yang akan diangkat sepanjang tahun, selain itu
dilakukan juga pemantauan dan analisis pemberitaan dimedia massa. Dari kedua hal tersebut Biro Humas membuat strategi komunikasi berupa agenda
setting / rekomendasi untuk menindaklajuti atau merespon berita yang berkembang dimedia massa. Rekomendasi yang ada, akan dilaksanakan oleh Bagian terkait di Biro Humas. Hasil pelaksanaan akan di pantau dan dianalisis sehingga dapat diukur berapa persen rekomendasi yang dilaksanakan.
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
- Rekomendasi strategi komunikasi yang dibuat setiap minggu akan di evaluasi apakah sudah dilaksanakan atau belum
- Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan akan dibagi dengan total rekomendasi yang sudah dibuat sehingga bisa dihitung prosentasenya.
SATUAN KLASIFIKASI PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase Maximize Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat
31
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS2 Terwujudnya strategi komunikasi yang efektif dan komunikasi
dengan media massa yang optimal
IK.5
dalam peliputan pimpinan Kemenperin
DEFINISI/DESKRIPSI
SUMBER DATA
- Jumlah undangan liputan untuk media massa - Daftar hadir para jurnalis menghadiri undangan liputan
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Ketercapaian
1
Wartawan yang hadir dibagi jumlah undangan
Persentase Kehadiran Media Massa Per Kegiatan Liputan = 14 wartawan / 20 undangan = 70% Rata-rata Persentase Kehadiran Undangan Media Masa = Total Persentase Kehadiran Media Masa per Kegiatan Liputan / Total Undangan Peliputan
73% 70% 104,29%
Persen Maximize Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Hubungan Masyarakat
32
SS4 IK.5 Indeks Kepuasan Eksternal terhadap
pelayanan publik Kementerian Perindustrian
SATUAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA BIRO HUMAS KEMENPERIN 2020-2024
Indeks Maksimasi Bagian Informasi Publik dan Promosi
Terwujudnya pelayanan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup tersebut telah dikembangkan menjadi variabel/unsur sesuai dengan karakteristik pelayanan Pusat
Kementerian Perindustrian antara lain : (1) Kemudahan prosedur pelayanan; (2) Persyaratan pelayanan; (3) Keberadaan petugas pelayanan; (4) Tanggung
jawab petugas pelayanan; (5) Kemampuan petugas pelayanan; (6) Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan; (7) Keadilan mendapatkan pelayanan; (8)
Kesopanan petugas pelayanan; (9) Keramahan petugas pelayanan; (10) Kesesuaian biaya pelayanan; (11) Kesesuaian jam buka dan jam tutup pelayanan;
(12) Kenyamanan pelayanan; (13) Maklumat Pelayanan; (14) Sarana pengaduan/keluhan; (15) Ketanggapan petugas pelayanan.
SUMBER DATA
Pelayanan Publik (UP2) Pusat Kementerian Perindustrian
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Pengumpulan data untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat dapat dilakukan melalui survey secara elektronik melalui website SIINAS dan google
form serta wawancara tatap muka. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun. Hasil survey menggunakan skala 1-4.
Kuesioner dibagi atas 5 (lima) bagian yaitu:
a. Bagian I : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden.
b. Bagian II : Identitas responden, meliputi: nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir.
c. Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan
yang dinilai. Kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik dari nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.
d. Bagian IV : Harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu
terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan. Range nilai jawaban adalah 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) untuk keinginan/ harapan responden
terhadap mutu pelayanan yang ideal pada Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian.
e. Bagian V : Saran/ opini/ pendapat responden terhadap unit pelayanan.
Hasil pengolahan data kuisioner menghasilkan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) menggunakan skala 1-4 dengan rincian sebagai berikut:
KLASIFIKASI PENANGGUNGJAWAB
Kode Indikator Kinerja
SS3 SS3 IK.6
Kode Sasaran
Target
SS3
Terwujudnya
DEFINISI/DESKRIPSI
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat ketentuan batas waktu menjawab
permohonan informasi melalui PPID, yaitu 10 hari (kerja). Apabila dalam waktu 10 hari tersebut tidak dapat memenuhi permohonann informasi maka dalam Undang-Undang diperbolehkan menambah waktu jawab selama 7 hari (kerja). Melalui e-PPID dalam website
Kemenperin maupun aplikasi maka proses waktu menjawab dapat di monitor.
SUMBER DATA
Hasil pencatatan rata-rata waktu jawab petugas dan tim penghubung PPID melalui website kemenperin dan aplikasi dan tingkat
kepuasan pemohon informasi atas jawaban yang diberikan.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, waktu menjawab adalah 10
(sepuluh) hari dimulai dari Kepala PPID menerima form permohonan informasi dan jawaban sudah harus diterima oleh pemohon 10 hari
(kerja).
Persentase Maksimasi Bagian Informasi Publik dan Promosi Biro Hubungan
Masyarakat
34
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS4 Meningkatnya Kinerja ASN Biro
Hubungan Masyarakat IK.8
DEFINISI/DESKRIPSI
Dalam rangka meningkatkan kinerja SDM Biro Hubungan Masyarakat maka diperlukan indikator kinerja ASN untuk menggambarkan produktivitas dari SDM pada unit kerja dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kinerja pegawai terdiri dari unsur disiplin, unsur SKP, dan unsur produktivitas.
SUMBER DATA
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
bulan.
Persen Maximize Bagian Informasi Publik dan Promosi Biro Hubungan Masyarakat
35
Kode Sasaran Strategis Kode Indikator Kinerja Satuan Target
2020 2021 2022 2023 2024
SS5 Meningkatnya efektivitas organisasi Biro Hubungan
Masyarakat
IK.9 Nilai SAKIP Biro Humas Nilai 68 70 72 74 76
DEFINISI/DESKRIPSI
Seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.
SUMBER DATA
Nilai SAKIP Biro Hubungan Masyarakat adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tim evaluator dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
CARA MENGHITUNG (FORMULA)
Nilai SAKIP dihitung dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen kinerja sebagai berikut:
No. Komponen Bobot Sub Komponen
1 Perencanaan Kinerja 30% a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2 Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran (5%); b. Kualitas Pengukuran (12,5%); c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3 Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan (3%); b. Kualitas pelaporan (7,5%); c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4 Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan evaluasi (2%); b. Kualitas evaluasi (5%); c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5 Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%); b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%); c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total 100%