bi ckc 2014-universitas negeri semarang- tinjauan yuridis penyelenggaraan

7/21/2019 BI CKC 2014-Universitas Negeri Semarang- Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan ...

1/34

i

LOMBA KARYA TULIS BANK INDONESIA -CAMPUS KNOWLEDGE

COMPETITION 2014

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN ELEKTRONIK DALAM

PENYELENGGARAAN E-MONEY DI INDONESIA

Oleh :

Henggar Budi Prasetyo 8111411122

Fitria Nur Anggraeni 7111412094

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2014


2/34

ii

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Karya Tulis : TINJAUAN YURIDIS TENTANG

KEJAHATAN ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN E-

MONEY DI INDONESIA

2. Universitas : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

3.

Penulis / Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap : Henggar Budi Prasetyo

b.

NIM : 8111411122

c.

Jurusan : Ilmu Hukum

d. Alamat Rumah : Griya Mustika Jati A33, Bawen 50661

No Tel./HP : 628540066824

4.

Anggota Kelompok :

a. Nama Lengkap : Fitri Nur Anggraeni

b. NIM : 7111412094

c.

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Semarang, 27 Agustus 2014

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Penulis

Drs. Sartono Sahlan M.H Henggar Budi Prasetyo

NIP. 195308251982031003 NIP. 8111411122


3/34

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat

dan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN ELEKTRONIK DALAM

PENYELENGGARAAN E-MONEY DI INDONESIA

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis telah berusaha

semaksimal

mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Namun sebagai manusia

biasa, penulis tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi teknik

penulisan maupun tata bahasa. Tetapi walaupun demikian penulis berusaha sebisa

mungkin menyelesaiakan karya ilmiah meskipun tersususn sederhana.

Atas dukungan dari dosen pembimbing disertai partisipasi responden dan

informan dan juga kerabat yang memberi berbagai masukan yang bermanfaat bagi

penulis demi tersusunya karya ilmiah itu. Untuk itu penulis mengucapkan terima

kasih kepada pihak yang tersebut diatas yang telah bersedia meluangkan

waktunya untuk memberikan arahan dan sarana demi kelancaran penyusunan

karya ilmiah.

Penulis


4/34

iv

DAFTAR ISI

Halaman Judul........................................................................................... i

Halaman Pengesahan................................................................................. ii

Kata Pengantar........................................................................................... iii

Daftar Isi..................................................................................................... iv

Abstraksi.................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang .................................................................................... 1

Rumusan Masalah................................................................................ 2

Tujuan.................................................................................................. 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

E-Money............................................................................................... 3

Kejahatan Elektronik............................................................................ 11

Penegakan Hukum................................................................................ 12

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian....................................................................................... 14

Pendekatan Penelitian........................................................................... 14

Bahan Hukum....................................................................................... 14

Metode Pengumpulan Bahan Hukum................................................... 15

Metode Pengolahan Bahan Hukum....................................................... 16

Metode Analisis Hukum........................................................................ 16


5/34

v

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Yuridis Penyelenggaraan Pembayaran dengan E-money........... 17

Mekanisme Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan E-Money..... 20

BAB V PENUTUP

Kesimpulan........................................................................................... 26

Saran..................................................................................................... 26

Daftar Pustaka........................................................................................... 27

Daftar Riwayat Hidup............................................................................... 28


6/34

vi

ABSTRAK

Karya Ilmiah ini berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Kejahatan Elektronik dalam

Penyelenggaraan E-Money Di Indonesia. E-money merupakan bagian dari

masyarakat modern dengan dinamika dan aktifitas keseharian yang tinggi dan

padat. E-money menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam bertransaksi

terutama untuk transaksi mikro dengan intensitas tinggi dikarenakan e-money

berbasis teknologi dan informasi. Permasalahan terkait uang giral meliputi

kerusakan, palsu, atau kembalian dapat teratasi dengan adanya uang elektronik. Di

tengah pesatnya perkembangan jasa e-money ditandai dengan munculnya penerbit

baru. Tetapi penyelenggaraan e-money di Indonesia juga dihadapkan tantangan

kejahatan elektronik (cyber crime) dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat

terhadap teknologi dan informasi yang masih rendah.

Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum. Bahan

hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan

dengan permasalahan, dan bahan hukum primer yang bersumber dari kamus

hukum. Seluruh bahan hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan

berdasarkan sistem kartu an dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap kejahatan elektronik dalam

penyelenggaran e-money. Resiko terjadinya kerugian akibat kejahatan elektronik

dapat diminimalkan lewat peningkatan teknologi. Tetapi ujung tombak dari usaha

manajemen resiko berada di tangan pihak-pihak. Perlu adanya usaha pendekatan

berupa pemberdayaan konsumen untuk meningkatkan pengetahuan guna

meminimalkan resiko.

Kata kunci : E-Money, Kejahatan Elektronik, dan Penegkan Hukum (law

enforcement)


7/34

1

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

E-money merupakan instrumen pembayaran alternatif, terutama

pembayaran mikro dengan intensitas tinggi. Kehadiran e-money memberikan

fleksibilitas dan kemudahan bagi masyarakat modern ditengah tingginya dinamika

dan aktifitas sehari-hari. Permasalahan dalam uang giral, semisal penggunaan uang

pecahan kecil tidak lagi ditemui dalam e-money. Selain itu secara makro

berkurangnya penggunaan uang pecahan kecil dapat mengurangi beban dalam

pembuatan dan pemeliharaan. Peraturan Bank Indonesia

Nomor : 11/12/PBI/2009 Jo. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (e-money)

merupakan dasar yuridis penyelenggaraan pembayaran dengan e-money di

Indonesia.

Namun, penggunaan e-money juga dihadapkan resiko keamanan,

seperti : duplication of devices, Alteration of duplication of data/ software,

Alteration of message, Pencurian, Penyangkalan, Malfunction. Oleh karena itu

diperlukan perhitungan resiko (security measure) dalam peneyelenggaraan e-

money sebagai instrumen pembayaran. Security measure berdasarkan tujuannya

digolongkan menjadi : preventive measure, detection measures, dancontainment

measures. Keberhasilan implementasi security measure ditentukan pada aspek

penegakan hukum (law enforcement). Hal ini didasarkan pendapat Achmad Ali

funsgi hukum, meliputi : fungsi alat kontrol sosial, fungsi sebagai perekayasa sosial,

dan fungsi hukum sebagai simbol (Menguak Takbir Hukum).

Aspek penegakan hukum merupakan hal pokok yang harus

diperhatikan agar penyelenggaraan pembayaran dengan e-money dapat berjalan

efektif dan efisien. Selain itu, untuk melindungi dan menjaga integrity,

authenticitity, dan confidentialitydata maupun transaksi serta melindungi pihak-

pihak dari terjadinya kerugian akibat adanya pemalsuan dan penyangkalan


8/34

2

transaksi. Dalam penegakan hukum dalam kasus kejahatan elektronik Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat

digunakan sebagai instrumen hukum.

Untuk itu diperlukan kordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam

penyelenggaraan transaksi elektronik, meliputi : prinsipal, penerbit, pemegang, dan

pedagang (merchant) dalam penegakan hukum berkaitan transaksi elektronik.

Penggunaan instrumen hukum UU ITE dengan PBI E-money harus bersinergi

dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran dengan e-money. Hal

inilah yang mendorong untuk dilakukan kajian tentang mekanisme penegakanhukum berkaitan dengan pihak-pihak dalam penggunaan instrumen hukum.

Perumusan Masalah

Permasalaha yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi :

1. Apakah Dasar Yuridis penyelenggaraan pembayaran dengan e-money ?

2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum dalam penyelenggaraan

pembayaran dengan e-money ?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan

sebagai berikut :

1. Menjelaskan dasar Yuridis penyelenggaraan pembayaran dengan e-money.

2. Menjelaskan mekanisme penegakan hukum dalam penyelenggaraan

pembayaran dengan e-money.


9/34

3

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

E-Money

Difinisi e-money dirujuk dari Bank for International Setlement (BIS)

dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996, yaitu : stored-value or

prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer

is stored on electronic device in the consumers possession (produkstore-value

atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis

yang dimiliki seseorang). Dalam 11/12/PBI/2009 Jo. 16/8/PBI/2014 disebutkan

bahwa difinis e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut : (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu

oleh pemegang kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam

suatu media sepertiserveratau chip; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada

pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (d) nilaiuang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai perbankan.

Penyelenggaraan pembayaran dengan e-money didukung pihak-pihak,

sebagai berikut : Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Pemegang, Pedagang (merchant).

Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas

pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai

penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama

dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Penerbit adalah Bank

atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik. Acquirer adalah

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang,

yang dapat memproses data Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.

Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik. Pedagang (merchant)


10/34

4

adalah penjualbarang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari

Pemegang.

Keunggulan dari penggunaan e-money, diantaranya : lebih cepat dan

nyaman terkhusus untuk transaksi pecahan kecil, waktu penyelesaian transaksi

dengan e-money lebih cepat, pengisian ulang mudah. Selain keunggulan

penggunaan e-money dihadapkan pada potensi resiko. Oleh karena itu untuk

mengenali potensi resiko terdapat aspek teknis yang harus diketahui,

meliputi : media penyimpanan data elektronis, teknik representasi nilai uang

dalam e-money, features e-money, dan proses transaksi. Berdasarkan media yangdigunakan untuk merekam nilai uang secara elektronik, e-money digolongkan :

card-based product (penggunaan chip) dan software-based product (penggunaan

aplikasi virtual).

Mekanisme transaksi dengan menggunakan e-money pada prinsipnya

dilakukan melalui pertukaran data elektronik antar dua media komputer dari pihak

yang bertransaksi yaitu antara kartu konsumen dan terminal merchant dengan

menggunakanprotocol yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dikutip dari kajian E-money oleh Bank Indonesia, jenis-jenis transaksi

dengan e-money secara umum, meliputi :

1. Penerbitan (issuance) dan pengisian nilai uang(top-up atau loading)

Pengisian nilai uang pertama kali kedalam e-money dapat dilakukan

terlebih dahulu oleh issuersebelum dijual kepada ke konsumen. Untuk

selanjutnya konsumen dapat melakukan pengisian ulang (top up) yang

umumnya dapat dilakukan melalui ATM dan terminal-terminal

pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh issuer.

Proses pengisian ulang melalui ATM/terminal pada umumnya

dirancang agar dapat langsung mempengaruhi/mendebet rekening

nasabah yang telah link dengan kartu e-money milik konsumen.

Proses pengisian ulang pada umumnya dilakukan secara on-line

dengan koneksi langsung ke komputer issuer, namun demikian


11/34

5

dimungkinkan pula pengisian dilakukan secara offline dimana

penyelesaian transaksi oleh issuer dilakukan setelah saldo di kartu

bertambah. Dalam beberapa kasus, untuk produk e-moneyyang

reloadable dimungkinkan pula bersaldo negatif (overdraft) dimana

pada saat ada penagihan, dana tersebut akan ditalangi dari rekening

nasabah yang telah diperjanjikan sebelumnya.

2.

Transaksi pembayaran Pada saat seseorang melakukan pembayaran

dengan menggunakan kartu e-money, maka mekanisme yang

dilakukan secara garis besar adalah sebagai berikut : Konsumen meng-

insert/mengarahkan kartu ke terminal merchant; Terminal merchant

memeriksa kecukupan saldo e-money terhadap nominal yang harus

dibayar; Jika saldo pada kartu e-money lebih besar dari nominal

transaksi, terminal memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada

kartu sejumlah nominal transaksi; Kartu milik konsumen kemudian

memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar

nominal transaksi.

3.

Deposit, Collection:

a.Deposit/Refund Pada beberapa produk, nasabah pemegang e-

money dapat melakukan refundatau penyetoran kembali dana pada

e-money yang tidak terpakai/masih tersisa untuk didepositkan ke

dalam rekeningnya.

b.

Collection Proses collection biasanya dilakukan oleh merchant

yaitu penyetoran electronic valueyang diterima oleh merchantdari

konsumen kepada issueruntuk untung rekening merchant.

Dikutip dari kajian E-money oleh Bank Indonesia, BIS merilis terdapat

features (layanan) yang diterapkan dalam e-money di berbagai negara,

meliputi :

1.

TransferabilityFeatures ini dimaksudkan untuk memberikan batasan

kepada siapa transaksi atau transfer dana dari e-money dapat dilakukan.

Secara teknis, e-money dapat dikembangkan untuk bisa melakukan


12/34

6

transaksi atau transfer dana secara bebas (free transferability) dari satu

pemegang kartu ke pemegang kartu lainnya secara off-linemelalui alat

bantu tertentu. Transaksi seperti ini akan sulit dideteksi dan ditelusuri

sebab tidak termonitor oleh penyelenggara secara langsung. Contoh

produk e-money yang mempunyai fasilitas ini adalah Mondex, dimana

dengan menggunakan alat bantu tertentu seorang pemegang kartu

mondex dapat memindahkan dana-nya ke pemegang kartu mondex

lainnya. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan kelompok kerja

BIS, produk e-money yang dikembangkan pada umumnya membatasi

featuresini dimana pemegang kartu hanya dapat melakukan transfer dana

kepada merchant dan merchant hanya dapat mentransfer

(menagih/menyetorkan) pembayaran-pembayaran yang diterimanya

kepada issuer.

2. Otorisasi On-lineOtorisasi on-lineyang dimaksudkan disini adalah suatu

proses validasi oleh penyelenggara atau card issuer atas transaksi e-

money yang dilakukan oleh pemegang kartu. Feature on-line ini bisa

diterapkan untuk seluruh transaksi atau dibatasi hanya untuk transaksi-

transaksi tertentu saja yang dianggap kritikal, seperti pada saat loading

transaction (pengisian ulang) oleh pemegang kartu atau proses deposit

(penyetoran) oleh merchant. Konsekuensi dari penerapan feature on-line

ini adalah adanya tambahan biaya komunikasi dan waktu dalam

penyelesaian suatu transaksi. Oleh karena itu, pada umumnyafeatureini

hanya diterapkan untuk transaksi-transaksi tertentu saja, seperti pada saat

pengisian ulang (top up).

3. Information CollectionFeature ini dimaksudkan untuk memudahkan

pelacakan suatu transaksi. Setiap transaksi pembayaran yang

menggunakan e-money akan menghasilkan informasi baik yang terkait

dengan aspek finansial maupun sekuriti. Informasi ini antara lain bisa

meliputi, nominal transaksi, lokasi, waktu, dan lainlain. Informasi ini bisa

disimpan secara temporer atau permanen di kartu milik konsumen,

terminal merchant atau pada pusat komputer penyelenggara (issuer).


13/34

7

Semakin lengkap informasi transaksi yang disimpan akan semakin

memudahkan penyelenggara dalam melakukan pelacakan (tracing) jika

terjadifraud.

4.

Pengisian ulang Suatu produk e-money dapat di-design hanya untuk

sekali penggunaan (disposable) dimana tidak dapat digunakan lagi

apabila dana yang tersimpan pada e-money telah habis. Alternatif lainnya

adalah produk e-money yang dapat diisi ulang setiap waktu melalui

berbagai cara (reloadable), seperti transfer dari rekening, pembayaran

tunai atau dengan kartu kredit.

5.

Single atau multiple currenciesSecara teknis, e-money dapat di-design

untuk multiple currencies. Namun pada umumnya produk e-money yang

ada saat ini hanya menggunakan single currency yaitu mata uang yang

berlaku di negara yang bersangkutan.

6. Single atau multiple aplicationsSecara teknis, miroprocessor chippada

smart card mampu mengoperasikan lebih dari satu aplikasi. Dengan

demikian suatu card-based product dapat berfungsi sekaligus sebagai

kartu kredit, kartu debet, dan lain-lain bahkan bisa ditambahkan aplikasi

yang bersifat non-payment seperti program royalti, medical record,

identitydan lain-lain.

Dikutip dari kajian E-money oleh Bank Indonesia, potensi resiko dalam

penyelenggaraan pembayaran dengan e-money, meliputi :

1.

Duplication of devices : Risiko kejahatan ini merupakan upaya untuk

membuat duplikasi dari kartu yang asli, sehingga dapat digunakan untuk

melakukan transaksi pembayaran sebagaimana kartu yang asli. Kejahatan

dengan cara duplikasi ini tentunya memerlukan upaya yang cukup rumit

(complicated) oleh orang yang mempunyai tingkat keahlian yang cukup

tinggi, sebab pelaku kejahatan ini harus memiliki jenis dan tipe chip serta

operating systemyang persis sama dengan kartu yang asli. Hal ini dapat


14/34

8

dilakukan dengan mempelajari secara seksama seluruh aspek teknis pada

kartu yang asli.

2. Al teration or duplication of data/software: Risiko ini merupakan risiko

kejahatan melalui upaya perubahan atau modifikasi data atau aplikasi

yang ada pada kartu yang asli, sedemikian rupa sehingga si pelaku

memperoleh keuntungan finansial. Misalnyacdengan menambah data

outstanding dana pada e-money atau merubah sistem internal aplikasi

akunting pada kartu chip sehingga prosedur perhitungan akuntingnya

tidak bekerja sebagaimana mestinya. Upaya kejahatan ini dapat dilakukan

dengan memanfaatkan kelemahan sistemsecuritypada operating system

atau melalui physical attacks terhadap chip itu sendiri.

3. Al teration of message : Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui

upaya untuk melakukan perubahan/intervensi ketika data

elektronis/message dikirim pada saat seseorang melakukan transaksi.

Risiko ini akan lebih mungkin terjadi ketika produk e-money digunakan

untuk pembayaran melalui jaringan internet.

4.

Pencurian : Bentuk kejahatan e-money yang paling sederhana adalah

dengan mencuri kartu e-money milik orang lain untuk kemudian

menggunakan dana yang masih tersisa. Pencurian juga dapat dilakukan

oleh orang-orang dalam yang terlibat dalam penyelenggaraan e-money,

misalnya dengan melakukan pengisian dana secara tidak legal ke dalam

kartu. Pencurian juga bisa dilakukan oleh oknum yang memproduksi

smart card atau issuersebelum instrumen tersebut dijual atau diterbitkan

ke konsumen atau bahkan mencuri kunci cryptographic tanpa

sepengetahuan perusahaan. Bentuk pencurian lainnya juga bisa dilakukan

oleh oknum yang bekerja di bagian pengembangan produk dengan

memberikan dokumen rahasia yang berisikan design produk kepada pihak

lain. Bentuk pencurian yang paling berbahaya adalah pencurian kunci

cryptographicmilik penerbit (issuer) yang mungkin dilakukan oleh orang

dalam maupun pihak luar.


15/34

9

5. Penyangkalan tr ansaksi(repudiation): Bentuk penyalahgunaan lainnya

dalam penyelenggaraan e-money adalah penyangkalan bahwa seseorang

telah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan e-money.

Dengan penyangkalanini, merchant maupun issuer dapat dirugikan.

Risiko ini juga lebih mungkin terjadi pada produk e-money yang berbasis

software(software-based product) yang menggunakan jaringan internet

dalam pengiriman messagepada saat bertransaksi.

6. Malfunction: Risiko malfunctiondapat berupa data corruptatau hilang,

tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman message.

Risiko malfunctionini dapat diakibatkan oleh gangguan fisikal maupun

elektronis pada instrumen atau karena adanya interupsi pada saat

pengiriman message antar pihak yang bertransaksi. Keadaan ini dapat

menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait. Sebagai contoh, apabila

gangguan tersebut kemudian mengakibatkan berkurang/bertambahnya

outstanding dana yang terekam dalam e-money. Jika hal ini kemudian

dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik, maka issuersebagai

pihak yang mempunyai liability dapat dirugikan. (Seminar Bank

Indonesia).

Untuk itu diperlukan perhitungan resiko keamanan (security measure)

untuk meminimalkan resiko, berdasarkan tujuannyasecurity measure digolongkan

menjadi : prevention measures, detection measures, contaiment measures .

preventif measures, meliputi : penggunaan chip yang tamper-resistance,

cryptography, On-line Authorisation, Verifikasi pada saat transaksi, penggunaan

protocol yang tepat, dan prosedur administrasi. Detecting measures, meliputi :

sistem monitoring dan penelusuran transaksi, Interaksi dengan sentral komputer,

pembatasan fasilitas transfer, dan Analisa statistik. Contaiment measures

(pembatasan kerugian), meliputi : pembatasan waktu dan nominal pada instrumen,

pendaftaran registrasi instrumen, hot list instrumen yang sudah tidak berfungsi,

system suspension.


16/34

10

Potensi resiko dalam e-money harus diimbagi dengan pembentukan

dasar hukum terkait e-money. Dalam Report on Electronic Money yang

dikeluarkan olehEuropean CentralBank(ECB) pada bulan Agustus 1998, terdapat

beberapa faktor yang menjadi concerndan melatar belakangi perlunya pengaturan

e-money.Regulatory concernini secara umum juga relevan bagi bank-bank sentral

lainnya dalam kedudukannya sebagai otoritas moneter dan otoritas sistem

pembayaran. Dalam reportdimaksud, secara garis besar ada 6 (enam) faktor yang

menjadi concern bank sentral dalam pengaturan e-money yaitu: (1) Perlunya

menjaga efektivitas kebijakan moneter yang bersifat fundamental. (2) Perlunya

menjaga efisiensi dalam sistem pembayaran dan kepercayaan terhadap instrumen

pembayaran. (3) Perlunya perlindungan terhadap konsumen dan merchant. (4)

Perlunya menjaga stabilitas sistem keuangan. (5) Perlunya proteksi terhadap tindak

kriminal. (6) Perlunya antisipasi terhadap market failure.

Dikutip dari kajian E-money oleh Bank Indonesia, berdasarkan faktor-faktor

yang menjadi concerndalam pengaturan e- money tersebut, ECB kemudian

menetapkan 7 (tujuh) minimum requirements yang harus dipenuhi oleh bank-

bank sentral anggotanya, dalam menetapkan kebijakan dan pengaturan e-

money di negaranya masing-masing yaitu: (1) Pengawasan yang bersifat

prudentialPenerbit e-money harus tunduk pada ketentuan pengawasan yang

bersifatprudential. (2) Kerangka hukum yang kuat dan transparan Hak dan

kewajiban masing-masing pihak (konsumen, merchant, issuer,operator)

harus didefinisikan dan diinformasikan secara jelas. (3) Technical Security

Schemee-money yang diselenggarakan harus memiliki sistem pengamanan

yang baik yang meliputi aspek teknis, organisasi dan prosedur. (4) Proteksi

terhadap tindak kejahatan. Dalam men-designdan mengembangan e-money

harus mengantisipasi perlunya proteksi terhadap tindak kejahatan seperti

money laundering. (5) Laporan terkait statistik Moneter Adanya laporan yang

disampaikan kepada bank sentral untukkepentingan statistik moneter. (6)

RedeemabilityIssuerharus dapat memenuhi permintaan penukaran (redeem)

electronic valueke dalam bentuk central bank moneysesuai dengannilai yang

ditukarkan (at par value). (7) Reserve Requirement Bank sentral harus


17/34

11

memiliki kewenangan untuk menetapkan reserverequirementkepada semua

issuere-money.

Kejahatan Elektronik (Cyber Crime)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai induk dari

hukum pidana di Indonesia tidak mendifinisikan secara jelas mengenai kejahatan.

Di dalam KUHP hanya disebutkan tentang sejumlah pasal yang mengatur tentang

delik kejahatan, yaitu pasal 104 hingga 488 KUHP. Kemudian pakar hukum pidana

R.Soesilomemberikan difinisi kejahatan menjadi dua sudut pandang secara yuridis

dan sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan

tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dilihat dari sudut

pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang

selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa

hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Menurut B. Simandjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan anti

sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat

menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Van Bammelen menyebutkan

difinisi kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan,

dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu,

sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya

atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan

tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik merupakan dasar yuridis berkaitan dengan kejahatan

elektronik. Tetapi dalam UU ITE tidak disebutkan difinisi kejahatan elektronik

secara eksplisit, hanya secara implisit dalam sejumlah. Dari maknitua implisit dari

sejumlah pasal dapat ditarik difinisi kejahatan elektronik ya tindakan kejahatan

berkaitan dengan informasi elektronil. Dalam UU ITE dijelaskan difinisi informasi

elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data


18/34

12

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.

Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Leon Duguit berpendapat hukum adalah semua aturan tingkah laku para

anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu

diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan

jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan

pelanggaran itu. Sedangkan Paul Scholten berpendapat suatu petunjuk tentang apa

yang layak dilakukan dan apa yang tidak dilayak dilakukan, yang bersifat perintah.

Hans Kelsen berpendapat hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku

manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Dari

pendapat para ahli tersebut dapat ditarik inti sari hukum adalah aturan berkaitan

dengan tingkah laku komponen masyarakat dengan untuk menjamin kepentingan

bersama.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara (Jimmly A). Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus selalu

diperhatikan yaitu : Kepastian hukum (rechtssicherheit), Keadilan (gerechttigkeit),

dan Kemanfaatan (Zweckmaassigkeit). Kepastian hukum merupakan perlindungan

yustisiable terhadap tindakan semaunya, dengan adanya kepastian hukummasyarakat akan lebih tertib bagaimana hukumnya itulah yang seharusnya berlaku

dalam peristiwa kongkrit. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan

keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat

umum dan mengikat semua orang. Dalam penegakan hukum masyarakat

mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul

kesengsaraan masyarakat.


19/34

13

Dalam hukum positif di Indonesia dikenal penggolongan hukum

berdasarkan objek yang diatur, meliputi : hukum tata negara, hukum pidana, dan

hukum perdata. Hukum tata negara berisi asas-asas atau prinsip tentang hubungan

negara dengan masyarakat dalam bidang hak-hak dasar. Hukum pidana berisis asas-

asas atau prinsip tetang negara dan warga negara berkaitan dengan pelanggaran atau

kejahatan. Hukum perdata berisi asas-asas terkait hubungan antar individu yang

bersifat pribadi. Berdasarkan penggolongan tersebut, masing-masing hukum

memiliki ciri khas dan tujuan yang berbeda. Namun memiliki tujuan yang sama,

yaitu pembentukan dan pemeliharaan tatanan masyarakat.


20/34

14

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini merupakan penelitian yuridis normatif,

artinya ruang lingkup kajian dalam penelitian ini terkait dengan fungsi dan tujuan

esensial dari hukum. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian library

research atau penelitian kepustakaan. Penelitan semcam ini lazimnya juga disebut

Legal research. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian

lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan

sebagai library based, focusing on reading and analysis of primary and second

materials.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.

Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu

informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik

badan hukum. Sesuai dengan jenis penelitian yakni yuridis normatif, maka dapat

digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan

perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan konsep (Conceptual

aprroach).

Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam

penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh

dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan

hukum (Peter Mahmud Marzuki). Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka

merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum

sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan

sekunder.


21/34

15

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif

artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

2. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia

Nomor : 11/12/PBI/2009 Jo. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (e-

money)

Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang

bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasnya di

dalamnya. Diantara bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis,

jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang kejahatan uang elektronik

dalam penyelenggaraan e-money sesuai yang tertera dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilengkapidengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Jo. 16/8/PBI/2014

tentang Uang Elektronik (e-money)

Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia,

dan lain-lain.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah

teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti,

buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar. Selain

itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum

yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk

memperoleh bahan hukum yang menunjang penelitian jika diperlukan.


22/34

16

Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum secara

editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari

kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan

kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding

yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum

(literatur, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis,

tahun penerbitan) dan urutan masalah.

Selanjutnya adalah rekontruksi bahan (reconstructing) yaitu

penyusunan ulang bahan hukum secara teratur, berurutan logis, sehingga mudah

dipahami dan diinpretasikan. Dan langkah terkhir adalah sistematis bahan hukum

(systematizing) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka

sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Metode Analisis Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahanhukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik

analisis bahan hukum adalah Content Analysis. Sebagaimana telah dipaparkan

sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk

kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut.

Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang integratif dan secara

konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah,

dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikasi, dan

relevansinya.


23/34

17

BAB IV

PEMBAHASAN

Dasar Yuridis Penyelenggaraan Pembayaran dengan E-Money

E-money sebagai produk hasil inovasi teknologi merupakan suatu hal

yang tergolong baru di Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan terkait Informasi

dan Transaksi Elektronik baru dikeluarkan tahun 2008 dengan ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. E-money sebagai instrumen pembayaran baru telah membawa

perubahan terhadap pola transaksi masyarakat modern, yaitu fleksibilitas dan

kemudahan terutama untuk transaksi mikro dengan intensitas tinggi.

Pertumbuhan E-money di Indonesia didukung oleh perkembangan

teknologi informasi yang pesat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari angka

pengguna telepon gengam dan internet yang mengalami peningkatan. Berdasarkan

media penyimpannya e-money dibedakan menjadi : berbasis kartu dan server. E-

money berbasis kartu menggunakan chip yang ditanam di dalam kartu sebagai bedia

penyimpanan. Sedangkan media penyimpanan berbasis server menggunakan media

penyimpanan komputer yang dikelola server. Di Indonesia terdapat 17

Penyelenggara, meliputi : BPD DKI Jakarta, Bank Mandiri, Bank Central Asia, PT.

Telekomunikasi Indonesia, PT. Telekomunikasi Seluler, Bank Mega, PT. SKYE

SAB Indonesia, PT. Indosat, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, PT.

XL Axiata, PT. Finnet Indonesia, PT. Artajasa Pembayaran Elektronis, Bank

Permata, Bank CIMB Niaga, PT. Nusa Satu Inti Artha, PT. Bank Nationalnobu, dan

PT. Smartfren Telcom.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Jo. 16/8/PBI/2014

tentang E-money merupakan pedoman penyelenggaraan pembayaran dengan e-

money. Peraturan tersebut terbagi dalam 11 Bab, meliputi : ketentuan umum,

hubungan para pihak (prinsipal, penerbit, acquirer,penyelenggara kliring, dan/ atau

penyelenggara penyelesaian akhir), penyelenggara kegiatan, peralihan izin


24/34

18

penyelenggara kegiatan uang elektronik, pengawasan, peningkatan keamanan

teknologi, lain-lain, sanksi, sanksi administratif (penghentian sementara,

pembatalan, dan pencabutan izin), ketentuan peralihan, dan penutup.

Sistem pembayaran dengan e-money di gerakan oleh pihak-pihak,

meliputi : prinsipal, Penerbit, Acquirer, penyelenggara kliring dan/ atau

penyelenggara laporan akhir. Sebelum menjalankan tugas dan kewenangan para

pihak yang telah disebutkan wajib memperoleh izin dari bank Indonesia. Izin dari

bank Indonesia. Perizinan ini dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai strategis

dalam penyelenggaraan sistem e-money, meliputi : trust & integrity,professionalism, excellence, public interest, dan Cordination & team work. Tujuan

utama dari perlunya ditanamkan nilai-nilai strategis dalam penyelenggaraan sistem

e-money adalah mewujudkan visi Bank Indonesia, yaitu : menjadi bank sentral

yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang

dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah serta nilai tukar yang stabil.

Penerapan nilai-nilai strategis itu sangat berpengaruh terhadap resiko

yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pembayaran dengan e-money. Potensi

resiko tersebut, meliputi : (1) Duplication of devices (2) Al teration or dupli cation

of data/software (3) Alteration of message (4) Pencurian (6) Malfunction.

Potensi resiko ini jika tidak diantisipasi dengan cepat dan tanggap tentu akan

mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak terkait penyelenggaraan pembayaran

dengan e-money. Untuk itu telah Bank Indonesia telah menetapakan security

measure, meliputi : preventive measures, detection measures, containment

measuresuntuk meminimalkan potensi resiko yang mungkin terjadi.

Potensi kerugian yang akan terjadi meliputi : potensi langsung dan tidak

langsung. Potensi langsung berkaitan dengan kerugian riil yang diderita, sedangkan

kerudian tidak langsung berkaitan dengan dampak jangka panjang akibat dari

terganggunya sistem pembayaran. Potensi kerugian yang terjadi tidak hanya akan

merugikan individu (pihak-pihak), namun negara juga akan menanggung kerugian

secara jangka panjang. Oleh karena itu dalam penerapan security measures perlu

untuk diikuti dengan penegakan hukum (law enforcement) yang responsif.


25/34

19

Dalam PBI Nomor : 11/12/PBI/2009 Jo. 16/8/PBI/2014 telah diatur

tentang pengawasan terhadap internal penyelenggara pembayaran dengan e-money,

meliputi prinsipal, penerbit, Acquirer, penyelenggara kliring, dan/ atau

penyelenggara laporan akhir (para pihak). Aturan tersebut tertuang dalam pasal 22

hingga pasal 23. Dalam melakukan pengawasan Bank Indonesia melakukan

pengawasan melalui penyelenggaraan pertemuan konsultasi. Selain pengawasan

yang bersifat aktif dari Bank Indonesia, para pihak juga wajib untuk menyampaikan

laporan, keterangan, ataupun izin untuk melakukan pemeriksaan lapangan (on site

visit). Bank Indonesia memiliki kewenangan sebagai bentuk evaluasi atas

pengawasan yang dilakukan, meliputi : pembinaan dan pengenaan sanksi

administratif. Dalam hal pemeriksaan (on site visit) bank Indonesia memiliki

kewenangan untuk menugasi pihak lain dalam pemeriksaan tersebut.

Selain pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pembayaran e-

money. Bank Indonesia mewajibkan peningkatan keamanan teknologi, meliputi :

menggunakan sistem yang aman dan andal, memelihara dan meningkatkan

keamanan teknologi Uang Elektronik, memiliki kebijakan dan prosedur tertulis

(standart operating procedure) penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, dan

menjaga keamanan (kerahasian data). Untuk menjaga tingkat keamanan dalam

penggunaan sarana teknologi para pihak wajib melaksanakan audit teknologi

informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit kepada bank Indonesia.

Berkaitan dengan potensi resiko yang dilakukan oleh pihak diluar

penyelenggaraa pembayaran dengan e-money, maka diterapkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.Ketentuan mengenadi larangan berkaitan dengan penyalahgunaan informasi dan

transaksi elektronik diatur dalam Bab VII, meliputi : pasal 27 sampai 37. Selain itu

berkaitan dengan ketentuan kerugian individu dalam UU ITE diatur berkaitan

Penyelesaian Sengketa pada Bab VIII, meliputi pasal : 38 dan 39. Berkaitan dengan

penegakan hukum pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam memfasilitasi

pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan teknologi secara bijak dan tepat sasaran.

Muatan materi terkait penyidikan dituangkan dalam Bab XI UU ITE, meliputi pasal


26/34

20

42 sampai 44. Dan sebagai ketentual ultimum remidium dituangkan muatan materi

berkaitan dengan ketentuan pidana, meliputi : pasal 45 sampai pasal 52.

Keberadaan UU ITE perlu untuk dilengkapi dengan peraturan

pelaksana yang terpadu dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi yang

begitu cepat menuntut hukum untuk bertindak responsif. UU ITE telah

menyebutkan Kedudukan pemerintah dan masyarakat sangat vital dalam

kelancaran jalannya suatu sistem.

Mekanisme Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Pembayaran dengan

E-Money

Penegakan hukum (law enfocerment) dalam penelitian ini memiliki arti

penerapan hukum baik tindakan preventif maupun represif yang bersumber dari

sanksi pidana. Penegakan hukum, meliputi : persuasif, kuratif, hingga pengenaan

sanksi. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukan oleh Acmah Ali bahwa

hukum memiliki fungsi sebagai : alat kontrol sosial, alat rekayasa sosial, dan

lambang. Penegakan hukum persuasif dilakukan dengan pemberian penyuluhan,

tindakan hukum kuratif dilakukan dengan pemberian sanksi administratif, dan

pengenaan sanksi pidana merupakan bentuk upaya terakhir (ultimum remidium)

agar timbul efek jera bagi pelaku dan masyarakat sebagai bentuk pencegahan

dilakukan pengulangan tindak pidana tersebut.

Dasar (payung) hukum merupakan elemen penting dalam penegakan

hukum dikarenakan merupakan kerangka aturan yang menentukan berjalannya

sistem penegakan hukum. Terkait dengan penyelenggaraan pembayaran dengan e-

money UU ITE dan PBI Nomor : 11/12/PBI/2009 Jo. 16/8/PBI/2014 merupakan

dasar yuridis sekaligus pedoman pelaksanaan. Jika dilihat dari hirarki sistem

peraturan perundang-undangan kedudukan UU ITE lebih tinggi dari pada PBI. UU

ITE memiliki daya ikat yang lebih luas dari pada PBI yang hanya mengikat pihak

yang turut serta dalam penyelenggaraan pembayaran dengan e-money. UU ITE

sebagai peraturan perudang-undangan didasarkan pada asas kepastian hukum,

manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral


27/34

21

teknologi. Sedangkan PBI sebagai pedoman pelaksanaan didasarkan pada nilai-

nilai strategis Bank Indonesia.

Penyelenggaraan pembayaran dengan e-money sangat rentan dengan

potensi resiko, dikarenakan pemahaman dan kesiapan pemerintah dan masyarakat

yang masih rendah dalam pengembangan instrumen pembayaran ini. Hal ini telah

dimuat dalam ketentuan PBI bahwa pengawasan terhadap pihak terkait dan audit

teknologi dilakukan secara berkala, berkelanjutan, dan dievaluasi oleh bank

Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. Hasil evaluasi menjadi ahan dalam

penegakan hukum.

Dilihat dari aspek penegakan hukum e-money merupakan bentuk

instrumen pembayaran yang berbentuk virtual. Hal ini berpengaruh terhadap proses

pembtuktian dikarenakan dibutuhkan keahlian tertentu dalam mengungkap fakta-

fakta hukum terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Dalam UU ITE

dimuat materi terkait penyidikan pada Bab X, disebutkan dalam pasal 42 bahwa

terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan

Undang-Undang ini. Ditambahkan dalam pasal 43 bahwa berkaitan dengan

penyidikan selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi

wewenang khus sebagai penyidik. Terkait dengan alat bukti penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dijelaskan dalam pasal 44 alat

bukti, meliputi : alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perudang-undangan dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Kelancaran penyelenggaraan pembayaran dengan e-money sangat

tergantung dari kesiapan para pihak. Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Pemegang, dan

Pedagang harus mentaati ketentuang yang telah ditetapkan dalam PBI. Dan bagi

pihak diluar penyelenggara yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap

pihak terkait e-money dikenakan dengan UU ITE. Dalam PBI telah dimuat

ketentuan bahwa batasan e-money untuk yang tidak didaftarkan adalah Rp.


28/34

22

1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk e-money yang didaftarkan

memiliki nilai maksiaml Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penentuan batas yang

berbeda tersebut berkaitan dengan resiko keamanan.

E-money merupakan bentuk dari informasi yang disimpan secara

elektronik (informasi elektronik) dijelaskan dalam pasal 5 bahwa informasi

elektronik dapat dijadikan barang bukti. Di dalam pasal 30 (2) UU ITE disebutkan

delik terkait tentang tindakan melawan hukum terkait informasi elektronik, pasal

31 dimuat delik terkait intersepsi (peretas) data yang tidak bersifat publik, pasal 35

menyebutkan delik terkait (manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,pengerusakan) informasi elektronik. Ancaman dari delik dalam pasal-pasal

tersebut, yaitu : pasal 30 (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun dan/ atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah),

pasal 31 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/

atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Pasal 35

diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda

paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). Tidak adanya aturan

minimal khusus dalam pengenaan sanksi pidana membutuhkan pedoman atau

aturan tambahan terkait dengan pertimbangan dalam pengenaan hukuman. Hal ini

agar pengenaan sanksi pidana dapat mencapai tujuan sebagai instrumen penegakan

hukum (pemberian efek jera).

Ancaman pidana dalam UU ITE merupakan bentuk upaya ultimum

remidiumagar terdapat efek jera bagi pelaku maupun masyarakat yang memiliki

itikad buruk. Delik pidana yang dimuat dalam UU ITE tergolong sebagai tidakpidana khusus, artinya aturannya bersifat khusus berbeda dengan ketentuan umum

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu diperhatikan oleh

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter terkait dengan proses penyidikan dan

pembuktian tindak pidana berkaitan dengan e-money. Hal perlu diperhatikan,

meliputi : kesiapan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh bank

Indonesia.


29/34

23

Penegakan hukum tidak hanya mencakup tindakan represif, tetapi juga

tindakan preventif, misalnya : penyuluhan, maupun penguatan sistem. Penyuluhan

dapat berupa himbaun kepada pihak-pihak terkait termasuk masyarakat tentang

berjalannya sebuah sistem, tujuan sistem, dan fungsi sistem. Penyuluhan dapat

menumbuhkan rasa kepemilikan bersama, sehingga timbul rasa untuk menjaga dan

melindungi berjalannya sistem. Penguatan sistem terdiri dari elemen teknologi dan

sumber daya manusia. Elemen teknologi dapat dikembangkan melaui penelitian

dan pengembangan secara terpadu dan berkelanjutan, sedangkan aspek sumber

daya manusia dikembangkan melalui internalisasi nilai-nilai yang mendorong

peningkatan kinerja.

Penyuluhan merupakan langkah preventif tetapi dalam jangka panjang

dapat memberikan hasil signifikan terhadap tatanan masyarakat yang terbentuk.

Intensitas penyuluhan perlu untuk ditingkatkan mengingat e-money merupakan

suatu hal yang baru bagi masyarakat. Masyarakat merupakan subjek sekaligus

objek dari pembangunan, termasuk dalam penggunaan e-money. Masyarakat perlu

mengerti tentang mekanisme serta tujuan e-money. Tumbuhnya kepercayaan

masyarakat pada instrumen e-money akan mendorong sikap untuk menjaga dan

melindungi keterpaduan dan keberlanjutan sistem pembayaran dengan e-money.

Nilai-nilai strategis bank Indonesia perlu untuk dimengerti dan dipahami

masyarakat. Masyarakat sebagai subjek dan objek harus didorong untuk

berpartisipasi dalam perwujudan visi bank Indonesia.

Aspek teknologi merupakan komponen yang sangat vital dalam

penyelenggaraan e-money. Teknologi sebagai sarana lalu-lintas data elektronikharus memiliki kinerja dan keamanan bagi para penggunannya. Namun, proses

penelitian dan pengembangan teknologi membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Hal ini berbenturan dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

terutama bidang teknologi yang belum memperoleh penghargaan, ditandai dengan

maraknya pembajakan atas hak cipta. Dalam hal ini peranan hukum sangat

dibutuhkan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi.


30/34

24

Aspek sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama

berjalannya sistem pembayaran dengan e-money, sebagai instrumen pembayaran

tergolong sebagai bentuk pelayanan jasa. Pelayanan jasa berdasarkan pada

kepercayaan, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu jasa

akan meningkatkan kepuasaan konsumen dalam penggunaan jasa tersebut. Oleh

karena itu sumber daya manusia yang tersedia haruslah memiliki kualitas dan

perilaku yang baik. Nilai-nilai strategis Bank Indonesia harus ditanamkan dalam

peraturan personalia pihak terkait.

BI sebagai otoritas moneter merupakan kordinator dalam penegakanhukum, meliputi : Aspek Pemerintah, Aspek Masyarakat, Aspek Teknologi, dan

Aspek Sumber Daya Manusia terkait penyelenggaran pembayaran dengan e-

money. Penegakan hukum disini haruslah mencakup tindakan preventif hingga

represif. Pendekatan administratif perlu ditananamkan sebagai langkah utama

dalam penyelesaian permasalahan terkait e-money. Dikarenakan

e-money merupakan sebuah sistem mekanis. Untuk dapat dilakukan penyelesaian

haruslah menggunakan sistem mekanis agar proses penegakan hukum tidak

mengganggu kinerja sistem yang sudah baik. Penegakan hukum administratif

haruslah bertujuan untuk memperbaiki elemen yang tidak bekerja. Selanjutnya, jika

penegakan hukum administratif tidak bekerja baru diterapkan hukum pidana

sebagai ultimum remidium.Hukum pidana mempunyai sifat pembalasan, hal ini

bertujuan untuk memberikan efek jera konsekuensi penegakan hukum berimplikasi

pada timbulnya kerusakan pada elemen sistem.

Pasca pembentukan OJK, BI tidak lagi memiliki kewenanganpengawasan terhadap Perbankan. BI saat ini fokus pada core competition sebagai

otoritas moneter dalam pemeliharaan stabilitas keuangan dan penyelenggaraan

sistem pembayaran. BI harus berkordinasi dengan OJK dalam penyelenggaraan

pembayaran dengan e-money, dikarenakan termasuk dalam bentuk jasa keuangan.

Selain itu kehadiran operator seluler sebagai penerbit

e-money perlu untuk mendapat kedudukan yang jelas. Perlu terdapat pemisahan

antara kegiatan jasa pelayan komunikasi dan pelayanan e-money. Hal tersebut akan


31/34

25

memudahkan dalam melakukan pengawasan. Kedudukan operator sebagai

penyelenggara e-money termasuk dalam industri jasa keuangan, dikarenakan terjadi

lalu-lintas keuangan yang berpengaruh terhadap stabilitas keuangan. Oleh karena

itu, OJK seharusnya memiliki kewenangan dalam pengawasan operator seluler

yang menyelenggarakan pembayaran dengan e-money.


32/34

26

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dasar yuridis dari

penyelenggaraan e-money di Indonesia. Kemudian sebagai pedoman yang

lebih komprehensf diatur dalam PBI Nomor : 11/12/PBI/2009 Jo.

16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik. Dasar yuridis dalam penegakan

hukum terkait e-money masih kurang memadai dibandingkan dengan potensi

resiko yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money. Security measure

perlu diimplementasikan dalam hukum positif dikarenakan perkembangan

teknologi yang begitu pesat, hukum dituntut untuk responsif.

2. Mekanisme penegakan hukum terkait e-money dipengaruhi aspek

masyarakat, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia. Pengegakan

hukum harus mejangkau ketiga aspek tersebut. Pasca pembentukan OJK, BIfokus sebagai otoritas moneter dalam penyelenggaraan sistem pembayaran

sekaligus menjaga dan melindungi stabilitas keuangan. Untuk itu perlu

dibentuk garis kordinasi yang tegas anatara BI dan OJK mengingat kaitan

pengawasan bank dengan sistem pembayaran sangat erat. Selain itu kehadiran

operator seluler sebagai penyelenggara e-money perlu untuk mendapat

kedudukan yang jelas untuk mempermudah dalam pengawasan.

Saran

1. Nilai-nilai strategis Bank Indonesia harus diwajibakan untuk diterapkan

sebagai aturan personalia bagi para pihak yang terkait penyelenggaraan

pembayaran dengan e-money.

2. Kehadiran operator seluler perlu mendapat kedudukan sebagai lembaga

keuangan. Dikarenakan penyelenggaraan e-money, berimplikasi pada

timbulnya lalu-lintas keuangan yang menimbukan resiko. Berkaitan dengan

itu seharusnya OJK berwenangan dalam melakukan pengawasan.


33/34

27

Daftar Pustaka

Arifin, Tajul . 2008. Metode Penelitian Hukum. Pustaka Setia : Bandung.

Asshiddiqie, Jimmly. 2010. Penegakan Hukum. Guru Besar Hukum Tata Negara.

Universitas Indonesia

Bank For International Settlements. 1996. Implication For Central Banks of The

Development of Electronic Money. BIS. Basle

Bank Indonesia (BI). 2006. Kajian Operasional E-Money. BI. Jakarta.

Kansil, C.S.T . 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai

Pustaka : Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Jo. 16/8/PBI/2014 tentang

Uang Elektronik.

Rahardjo, Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

keuangan.


34/34

Daftar Riwayat Hidup

1.

Biodata Ketua

a. Nama : Henggar B P

b. Nim/Angkatan : 8111411122

c.

Fakuitas/Jurusan/Prodi: Ilmu Hukum

d. No HP : 085640066824

e.

E-mail : [email protected]

f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang ( UNNES )

g.

Alamat Rumah : Griya mustika jati a33 Bawen

Semarang,25 Agustus 2014

(Henggar Budi Prasetyo)

NIM: 8111411122

2. Biodata Anggota

a. Nama : Fitria Nur Anggraeni

b.

Nim/Angkatan : 7111412094

c. Fakuitas/Jurusan/Prodi: Ekonomi Pembangunan

d. No HP : 085640550311

e. E-mail :[email protected]

f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang ( UNNES )

g. Alamat Rumah : Jambu Lor Kab. Semarang

Semarang,25 Agustus 2014

(Fitria Nur Anggraeni)

NIM: 711141209
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

bi ckc 2014-universitas negeri semarang- tinjauan yuridis penyelenggaraan

Documents