berita negara republik indonesia - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf ·...

72
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.431, 2011 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Jabatan. Kelas Jabatan. Tunjangan Kinerja. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-01.KP.08.01. TAHUN 2011 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara www.djpp.kemenkumham.go.id

Upload: trinhnga

Post on 29-Jun-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.431, 2011 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA. Jabatan. Kelas Jabatan. TunjanganKinerja.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.KP.08.01. TAHUN 2011

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan PresidenNomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawaidi Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta TunjanganKinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 2: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 2

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentangJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 3: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.4313

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentangTunjangan Kinerja bagi Pegawai di LingkunganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang RumpunJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia;

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 676);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentangMekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasidan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATANSERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 4: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yangselanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainyang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatujabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, danbeban pekerjaaan serta besaran tunjangan kinerja.

3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untukmeningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan PeraturanPresiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawaidi Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalamrangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

5. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkantugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipildalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan padakeahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yangpengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya tidakdisyaratkan dengan angka kredit.

6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkantugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipildalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan padakeahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yangpengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya disyaratkandengan angka kredit.

7. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat, dilantik, dantelah melaksanakan tugas dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkunganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 5: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.4315

8. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pegawai di lingkungan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diangkat dan ditetapkan dalamJabatan Fungsional Tertentu dan tidak sedang dibebaskan baik bersifatsementara atau tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk mengangkat,memindahkan, dan/atau memberhentikan Pegawai di lingkunganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yangselanjutnya di sebut Kanwil adalah instansi vertikal Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah unit yangmelaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia di bidangnya di wilayah masing-masing.

12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Jabatan Struktural;

b. Jabatan Fungsional Umum; dan

c. Jabatan Fungsional Tertentu.

(3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kelas Jabatan.

(4) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantumdalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Jabatan untuk masing-masing Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural danPejabat Fungsional Tertentu didasarkan pada:

a. keputusan tentang pengangkatan dan alih tugas dalam dan dari JabatanStruktural;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 6: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 6

b. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan FungsionalTertentu; atau

c. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan FungsionalTertentu;

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umumdidasarkan pada keputusan tentang penetapan Jabatan dan Kelas JabatanPegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

(3) Format keputusan tentang penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawaidalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam JabatanFungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagiPegawai di lingkungan kerja unit eselon I ditandatangani oleh pejabatstruktural eselon I.

(2) Kewenangan untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dikuasakan kepada sekretaris unit eselon I atau kepalabiro kepegawaian untuk di lingkungan sekretariat jenderal.

(3) Petikan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalamJabatan Fungsional Umum di lingkungan unit eselon I diotentikasi olehkepala bagian kepegawaian atau kepala bagian mutasi pegawai untuk dilingkungan sekretariat jenderal.

Pasal 5

(1) Keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam JabatanFungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagiPegawai di lingkungan Kanwil dan UPT ditandatangani oleh kepalaKanwil.

(2) Kewenangan untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dikuasakan kepada kepala divisi administrasi.

(3) Petikan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalamJabatan Fungsional Umum di lingkungan Kanwil atau UPT diotentikasioleh kepala bagian umum.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 7: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.4317

Pasal 6

(1) Setiap alih tugas Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum harusditetapkan dengan keputusan penetapan jabatan dan Kelas Jabatan Pegawaidalam Jabatan Fungsional Umum.

(2) Dalam hal alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanantarunit eselon I, pejabat yang berwenang menetapkan keputusanpenetapan jabatan dan Kelas Jabatan adalah pejabat eselon I di lingkungankerja yang baru.

(3) Dalam hal alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antarKanwil atau antar UPT, pejabat yang berwenang menetapkan keputusanpenetapan jabatan dan Kelas Jabatan adalah kepala Kanwil pada satuankerja yang baru.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 7

Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 8

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepadaPegawai berdasarkan Kelas Jabatan.

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamlampiran I, lampiran II, dan lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan terhitungmulai bulan Januari 2011.

Pasal 10

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur denganPeraturan Menteri.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 8: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakartapada tanggal 19 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 9: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.4319

LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIATENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGANKINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIANOMOR M.HH-01.KP.08.01 TAHUN 2011TANGGAL 19 JULI 2011

JABATAN DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL

NO JABATAN ESELONKELAS

JABATAN

TUNJANGANKINERJA

(Rp)1 2 3 4 5

1. SEKRETARIS JENDERAL I.a 17 19.360.000KEPALA BIRO PERENCANAAN II.a 14 7.529.000KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DANPENDAYAGUNAAN TELEMATIKA

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PERENCANAAN DANFASILITASI TELEMATIKA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG STANDARDISASITELEMATIKA

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG DATA DAN INFORMASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PENGAMANAN DANPEMELIHARAAN TELEMATIKA

IV.a 82.535.000

KEPALA BAGIAN PROGRAM DANANGGARAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PENYUSUNANPROGRAM DAN ANGGARAN I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PENYUSUNANPROGRAM DAN ANGGARAN II

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PENYUSUNANPROGRAM DAN ANGGARAN III

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PENYUSUNANPROGRAM DAN ANGGARAN IV

IV.a 82.535.000

KEPALA BAGIAN EVALUASI DANPELAPORAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PEMANTAUAN, ANALISADAN PELAPORAN I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PEMANTAUAN, ANALISADAN PELAPORAN II

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PEMANTAUAN, ANALISADAN PELAPORAN III

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PEMANTAUAN ANALISADAN PELAPORAN IV

IV.a 82.535.000

KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG ORGANISASI I IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG ORGANISASI II IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG ORGANISASI III IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN TATALAKSANA III.a 11 3.855.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 10: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 10

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG STANDARDISASISARANA KERJA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG SISTEM, PROSEDURDAN METODE

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG ANALISA TATA LAKSANA IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA BIRO IV.a 8 2.535.000KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN II.a 14 7.529.000KEPALA BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN FORMASIDAN PENGADAAN PEGAWAI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG JAMINAN SOSIAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA BIRO IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIRPEGAWAI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG ANALISA KEBUTUHANPENGEMBANGAN PEGAWAI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG ANALISA KEBUTUHANPENDIDIKAN PENDIDIKAN DANPELATIHAN LUAR NEGERI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG SELEKSIPENGEMBANGN PEGAWAI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG MUTASI I IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG MUTASI II IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG MUTASI III IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG MUTASI IV IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN,PENSIUN DAN DISIPLIN PEGAWAI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PEMBERHENTIAN DANPENSIUN I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PEMBERHENTIAN DANPENSIUN II

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PEMBERHENTIAN DANPENSIUN III

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG ADMINISTRASI DISIPLINPEGAWAI

IV.a 82.535.000

KEPALA BAGIAN TATA USAHAKEPEGAWAIAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG TATA NASKAH I IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA NASKAH II IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PENGGANDAAN I IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PENGGANDAAN II IV.a 8 2.535.000KEPALA BIRO KEUANGAN II.a 14 7.529.000

KEPALA BAGIAN PELAKSANAANANGGARAN

III.a 113.855.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 11: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43111

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG PELAKSANAANANGGARAN I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PELAKSANAANANGGARAN II

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PELAKSANAANANGGARAN III

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PELAKSANAANANGGARAN IV

IV.a 82.535.000

KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN DANTATA USAHA KEUANGAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA KEUANGAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG KERUGIAN NEGARA IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA BIRO IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN PENGUJIAN DOKUMENDAN PENERBITAN SURAT PERINTAHMEMBAYAR

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PENGUJIAN DANPENERBITAN SPM I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PENGUJIAN DANPENERBITAN SPM II

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PENGUJIAN DANPENERBITAN SPM III

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PENGUJIAN DANPENERBITAN SPM IV

IV.a 82.535.000

KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DANPELAPORAN

III.a11 3.855.000

KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN I

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN II

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN III

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN IV

IV.a8

2.535.000

KEPALA BIRO PERLENGKAPAN II.a 14 7.529.000KEPALA BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG PENYEDIAAN DATA IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PEMBAKUAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA BIRO IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN PENGADAAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG HARGA DAN MUTU IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAANPENGADAAN

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBBAG EVALUASI DANPELAPORAN PENGADAAN

IV.a8

2.535.000

KEPALA BAGIAN PENYIMPANAN DANPENYALURAN

III.a11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PEYIMPANAN IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 12: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 12

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG PENYALURAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PEMELIHARAAN IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANGMILIK NEGARA

III.a11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PEMBUKUAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG INVENTARISASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG EVALUASI DANPELAPORAN BMN

IV.a8

2.535.000

KEPALA BAGIAN PENGHAPUSAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG PENILAIAN BMN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PENETAPAN STATUS BMN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAANPENGHAPUSAN BMN

IV.a8

2.535.000

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKATDAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

II.a 14 7.529.000

KEPALA BAGIAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA DAN ORGANISASIKEMASYARAKATAN

III.a11 3.855.000

KEPALA SUBBAG HUBUNGAN LEMBAGAPEMERINTAH DAN NEGARA

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG HUBUNGAN ORGANISASIKEMASYARAKATAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA BAGIAN INFORMASI DANKOMUNIKASI

III.a11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PENGOLAHAN DANPENYAJIAN BERITA

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG HUBUNGAN PERS DANMEDIA MASSA

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG DOKUMENTASI DANPERPUSTAKAAN

IV.a 82.535.000

KEPALA BAGIAN KERJASAMA LUARNEGERI

III.a11 3.855.000

KEPALA SUBBAG KERJA SAMA BADANBADAN INTERNASIONAL

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG KERJA SAMA ANTARNEGARA

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN EVALUASIDAN PELAPORAN

IV.a 82.535.000

KEPALA BAGIAN FASILITASI DANPENGADUAN MASALAH HUKUM

III.a11 3.855.000

KEPALA SUBBAG ADMINISTRASI DANDUKUNGAN TEKNIS MAJELIS PENGAWASPUSAT NOTARIS

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PENGADUAN MASALAHHUKUM

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA BIRO IV.a 8 2.535.000KEPALA BIRO UMUM II.a 14 7.529.000KEPALA BAGIAN TATA USAHAKEMENTERIAN

III.a10 3.352.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 13: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43113

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG PERSURATAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG ARSIP IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PENGGANDAAN DANPENCETAKAN

IV.a 82.535.000

KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA MENTERI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHASEKRETARIS JENDERAL

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA STAF AHLI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PROTOKOL IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN BINA SIKAP MENTAL III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG ROHANI DAN SOSIAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG KESEHATAN PEGAWAI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG KESEJAHTERAAN IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG URUSAN DALAM IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG KENDARAAN DANPERJALANAN DINAS

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG GAJI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA BIRO IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN PENGAMANAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PENGAMANAN PIMPINAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PENGAMANANLINGKUNGAN DAN INSTALASI

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG PENGAMANAN DOKUMENDAN JALUR INFORMASI

IV.a 82.535.000

KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DANPENGEMBANGAN KEBIJAKAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA DANKEPEGAWAIAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG KEUANGAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA DANPERLENGKAPAN

IV.a 82.535.000

KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PROGRAMDAN LAPORAN

III.a11 3.855.000

KEPALA SUBBID PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBID EVALUASI DANPELAPORAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN KEPALAPENGEMBANGAN

III.a11 3.855.000

KEPALA SUBBID PENGKAJIAN DANANALISA KEBIJAKAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN DANREKOMENDASI KEBIJAKAN

IV.a 82.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 14: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 14

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBID DOKUMENTASI DANPERPUSTAKAAN

IV.a 82.535.000

2. INSPEKTUR JENDERAL I.a 17 19.360.000SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL II.a 14 7.529.000KEPALA BAGIAN PROGRAM DANPELAPORAN

III.a10 3.352.000

KEPALA SUBBAG DATA DAN INFORMASI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG EVALUASI DANPELAPORAN

IV.a7 2.304.000

KEPALA BAGIAN LAPORAN HASILPENGAWASAN I

III.a10 3.352.000

KEPALA SUBBAG ANALISIS L H PKEPEGAWAIAN I.1

IV.a7 2.304.000

KEPALA SUBBAG ANALISIS L H PKEPEGAWAIAN I.2

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG ANALISIS L H PKEPEGAWAIAN I.3

IV.a 72.304.000

KEPALA SUBBAG ANALISIS L H PKEPEGAWAIAN I.4

IV.a 72.304.000

KEPALA BAGIAN LAPORAN HASILPENGAWASAN II

III.a10 3.352.000

KEPALA SUBBAG ANALISIS L H PKEPEGAWAIAN II.1

IV.a7 2.304.000

KEPALA SUBBAG ANALISIS L H PKEPEGAWAIAN II.2

IV.a 72.304.000

KEPALA SUBBAG ANALISIS L H PKEPEGAWAIAN II.3

IV.a 72.304.000

KEPALA SUBBAG ANALISIS L H PKEPEGAWAIAN II.4

IV.a 72.304.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PERSURATAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG KEUANGAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA PIMPINANDAN HUMAS

IV.a 72.304.000

KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA DANPERLENGKAPAN

IV.a 72.304.000

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG MUTASI DAN PROMOSIPEGAWAI

IV.a 72.304.000

KEPALA SUBBAG PENGEMBANGANPEGAWAI

IV.a 72.304.000

INSPEKTUR WILAYAH I II.a 14 7.529.000KEPALA SUBBAG TATA USAHAINSPEKTORAT WILAYAH I

IV.a 7 2.304.000

INSPEKTUR WILAYAH II II.a 14 7.529.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 15: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43115

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG TATA USAHAINSPEKTORAT WILAYAH II

IV.a 7 2.304.000

INSPEKTUR WILAYAH III II.a 14 7.529.000KEPALA SUBBAG TATA USAHAINSPEKTORAT WILAYAH III

IV.a 7 2.304.000

INSPEKTUR WILAYAH IV II.a 14 7.529.000KEPALA SUBBAG TATA USAHAINSPEKTORAT WILAYAH IV

IV.a 7 2.304.000

INSPEKTUR WILAYAH V II.a 14 7.529.000KEPALA SUBBAG TATA USAHAINSPEKTORAT WILAYAH V

IV.a 7 2.304.000

INSPEKTUR WILAYAH VI II.a 14 7.529.000KEPALA SUBBAG TATA USAHAINSPEKTORAT WILAYAH VI

IV.a 7 2.304.000

3. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI I.a 16 14.131.000SEKRETARIS DITJEN IMIGRASI II.a 14 7.529.000KEPALA BAGIAN PROGRAM DANPELAPORAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG DATA DAN INFORMASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG EVALUASI DAN LAPORAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG MUTASI DAN ADMJABATAN FUNGSIONAL

IV.a 72.304.000

KEPALA SUBBAG PENGEMBANGAN DANPEMBERHENTIAN

IV.a 72.304.000

KEPALA BAGIAN KEUANGAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAANANGGARAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANGMILIK NEGARA DAN RUMAH TANGGA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBAG PENATAUSAHAANBARANG MILIK NEGARA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG PENYIMPANAN DANPENYALURAN BARANG MILIK NEGARA

IV.a 82.535.000

KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PENILAIAN DANPENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKATDAN TATA USAHA

III.a 11 3.855.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 16: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 16

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG HUBUNGAN MASYARAKAT IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PERSURATAN,DOKUMENTASI DAN KEPUSTAKAAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN DANPROTOKOL

IV.a 7 2.304.000

DIREKTUR DOKUMEN PERJALANAN, VISA DANFASILITAS KEIMIGRASIAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT SURAT PERJALANAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PELAYANAN PASPOR BIASA IV.a 7 2.304.000KEPALA SEKSI ANALISA PEMBERIAN PASPORBIASA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBDIT SURAT PERJALANAN KHUSUSTENAGA KERJA INDONESIA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PELAYANAN PASPOR TENAGAKERJA INDONESIA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SEKSI ANALISA PEMBERIAN PASPORTENAGA KERJA INDONESIA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBDIT VISA III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN SAATKEDATANGAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SEKSI VISA TINGGAL TERBATAS IV.a 7 2.304.000KEPALA SEKSI VISA UNTUK NEGARATERTENTU

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBDIT IZIN MASUK, BERTOLAK DANTEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI IJIN MASUK IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI IJIN BERTOLAK IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAANIMIGRASI DAN POS LINTAS BATAS

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT FASILITAS KEIMIGRASIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI LAYANAN KEAGAMAAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI LAYANAN PENDARATANDIATAS ALAT ANGKUT

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR IJIN TINGGAL DAN STATUSKEIMIGRASIAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT IJIN TINGGAL III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KUNJUNGAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TERBATAS IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TETAP IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KHUSUS DANDARURAT

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBDIT ALIH STATUS KEIMIGRASIAN III.a 11 3.855.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 17: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43117

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGALTERBATAS

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI ALIH STATUS IJIN TINGGALTETAP

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENELAAHAN STATUSKEIMIGRASIAN DAN KEWARGANEGARAAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENELAAHAN STATUSKEIMIGRASIAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI SURAT KETERANGANKEIMIGRASIAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT OPERASI INTELIJENKEIMIGRASIAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENGAWASAN ORANG ASING IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI OPERASI KEWILAYAHAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENGGALANGAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PRODUKSI INTELIJENKEIMIGRASIAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI LABORATORIUM FORENSIKKEIMIGRASIAN DAN PENGELOLAANINFORMASI INTELIJEN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PRODUKSI PERKIRAANINTELIJEN

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI PRODUKSI KEGIATANINTELIJEN

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBDIT KERJASAMA INTELIJENKEIMIGRASIAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA LEMBAGAINTELIJEN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN JARINGAN NONLEMBAGA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENGAMANAN KEIMIGRASIAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENGAMANAN KANTOR DANINSTALASI VITAL

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERSONIL,MATERIAL DAN DOKUMEN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERIZINAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENINDAKANKEIMIGRASIAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WIL I IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WIL II IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERISIPIL

IV.a8

2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 18: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 18

1 2 3 4 5

KEPALA SUBDIT PENINDAKAN KEIMIGRASIAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENINDAKAN WIL I IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENINDAKAN WIL II IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PENCEGAHAN DANPENANGKALAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENANGKALAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT DETENSI IMIGRASI DANDEPORTASI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI DETENSI IMIGRASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI DEPORTASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI IMIGRAN ILEGAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR LINTAS BATAS DAN KERJA SAMALUAR NEGERI KEIMIGRASIAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT KERJA SAMA PERBATASAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERBATASANMALAYSIA DAN PHILIPINA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERBATASANSINGAPURA, PAPUA NEW GUINEA DAN TIMORLESTE

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT KERJASAMA ORGANISASIINTERNASIONAL

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASIINTERNASIONAL PBB

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASIINTERNASIONAL NON PBB

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT KERJASAMA ANTAR NEGARA III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI KERJASAMA BILATERAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI KERJASAMA MULTILATERAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT KERJA SAMA PERWAKILAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERWAKILANASING

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERWAKILANAMERIKA DAN EROPA

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERWAKILANASIA PASIFIK DAN AFRIKA

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGIINFORMASI KEIMIGRASIAN

II.a 13 6.023.000

KEPALA SUBDIT PERENCANAAN DANPENGAMANAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PERENCANAAN SISTEMINFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN

IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 19: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43119

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI PENGAMANAN SISTEMINFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN

IV.a 82.535.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DANDOKUMENTASI SISTEM INFORMASIMANAJEMEN KEIMIGRASIAN

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBDIT PELAPORAN DANPEMELIHARAAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PELAPORAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PELAYANAN SISTEMINFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SISTEMINFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT KERJA SAMA TEKNOLOGIINFORMASI DAN PENYEBARAN INFORMASIKEIMIGRASIAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA TEKNOLOGIINFORMASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENYEBARAN INFORMASIKEIMIGRASIAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT DOKUMEN KEIMIGRASIANDAN KARTU ELEKTRONIK

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN DISTRIBUSIDOKUMEN KEIMIGRASIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SEKSI PELAYANAN KARTUELEKTRONIK

IV.a7

2.304.000

KEPALA SEKSI PEMANTAUAN KUALITAS DANPENGGUNAAN DOKUMEN

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000

4. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN I.a 16 14.131.000SEKRETARIS DITJEN PEMASYARAKATAN II.a 14 7.529.000KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PERUNDANG-UNDANGANDAN ORGANISASI

IV.a8

2.535.000

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG MUTASI DAN ADM JAFUNG IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PEMBERHENTIAN DANPENSIUN

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN KEUANGAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN IV.a 7 2.304.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 20: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 20

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN

IV.a7 2.304.000

KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PENGADAAN DAN ANALISAKEBUTUHAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG INVENTARISASI DANPENGHAPUSAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PERSURATAN DAN ARSIP IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA PIMPINANDAN PROTOKOL

IV.a7

2.304.000

DIREKTUR BINA PENGELOLAAN BASAN DANBARAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT REGISTRASI DANIDENTIFIKASI

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PENERIMAAN DAN PENILAIAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI KLASIFIKASI DANPENEMPATAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORANPENGELOLAAN BASAN DAN BARAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBDIT MUTASI DANPENGHAPUSAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI MUTASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENGHAPUSAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENGAWASAN BASAN DANBARAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENGAMANAN DANPEMELIHARAAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PENGAMANAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PETUGASPENGELOLAAN BASAN DAN BARAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR BINA KESEHATAN DANPERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT PENGAWASAN MAKANAN III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANAMAKANAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI GIZI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI BAHAN MAKANAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PENGAWASAN KESEHATAN III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI STANDARDISASI KESEHATAN IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 21: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43121

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANAKESEHATAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI SANITASI DAN KESEHATANLINGKUNGAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENYAKIT MENULAR DANKETERGANTUNGAN NAPZA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI REHABILITASI MEDIK IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PERLINDUNGAN KELOMPOKRENTAN DAN RESIKO TINGGI

III.a10 3.352.000

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KELOMPOKRENTAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KELOMPOKRESIKO TINGGI

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORANKESEHATAN DAN PERAWATAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATANDAN PENGENTASAN ANAK

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT REGISTRASI ANAK DANKLIEN DEWASA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI REGISTRASI ANAK IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORANBIMBINGAN KEMASYARAKATAN DANPENGENTASAN ANAK

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PERLINDUNGAN DANPENGENTASAN ANAK

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN DANPENGENTASAN ANAK

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DANBANTUAN HUKUM

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KONSULTASI DANFASILITATOR

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENDIDIKAN III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI PENDIDIKAN FORMAL DANKEPUSTAKAAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN KESETARAANDAN LAYANAN KHUSUS

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI TENAGA INSTRUKTUR IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT BIMBINGAN DANPENGAWASAN KLIEN DEWASA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 22: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 22

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI PENGAWASAN DANPENINDAKAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN KETERAMPILANDAN PENYALURAN KERJA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENELITIANKEMASYARAKATAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PENELITIANKEMASYARAKATAN ANAK

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENELITIANKEMASYARAKATAN KLIEN DEWASA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PEMBIMBINGKEMASYARAKATAN

IV.a 8 2.353.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR BINA NARAPIDANA DANPELAYANAN TAHANAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT REGISTRASI DANKLASIFIKASI

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI REGISTRASI DANKLASIFIKASI TAHANAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI REGISTRASI DANKLASIFIKASI NARAPIDANA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORANPEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANANTAHANAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PELAYANAN TAHANAN DANBANTUAN HUKUM

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI BANTUAN HUKUM IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI BIMBINGAN DANPENYULUHAN HUKUM

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBDIT INTEGRASI DAN TIMPENGAMAT PEMASYARAKATAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TIMPENGAMAT PEMASYARAKATAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI ADMISI ORIENTASI DANASIMILASI

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI INTEGRASI UMUM IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI INTEGRASI KHUSUS IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT BIMBINGAN KEMANDIRIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI BIMBINGAN LATIHANKETERAMPILAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA INDUSTRIDAN JASA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA PERTANIANDAN PERKEBUNAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA PERIKANANDAN PETERNAKAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT BIMBINGAN KEPRIBADIAN III.a 10 3.352.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 23: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43123

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI KEAGAMAAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI OLAH RAGA DAN KESENIAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI BIMBINGAN INTELEKTUALDAN KESADARAN BERNEGARA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR BINA KEAMANAN DANKETERTIBAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT PENCEGAHAN DANPENINDAKAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DANINTELIJEN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENINDAKAN GANGGUANKEAMANAN DAN KETERTIBAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT STANDARDISASI DANEVALUASI

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI STANDARDISASI SARANA IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASIHUNIAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBDIT KODE ETIK PROFESI III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI PENGAWASAN INTERNAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN BANTUANHUKUM

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PETUGASKEAMANAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PELAYANAN PENGADUAN III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI PENERIMAAN DANKLARIFIKASI PENGADUAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI INVESTIGASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORANKAMTIB

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT DATA DAN INFORMASI III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DANINFOMASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEMDATABASE

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENGAMANAN DANPEMELIHARAAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBDIT KOMUNIKASI III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI ANALISA DAN STRATEGIKOMUNIKASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PELIPUTAN DAN PENYAJIANBERITA

IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 24: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 24

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORANINFORMASI DAN KOMUNIKASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT KERJA SAMA III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI KERJA SAMA LUAR NEGERI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000

5.DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASIHUKUM UMUM

I.a 16 14.131.000

SEKRETARIS DITJEN ADMINISTRASI HUKUMUMUM

II.a 14 7.529.000

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG DATA DAN INFORMASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG EVALUASI DANPELAPORAN

IV.a8 2.535.000

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG MUTASI DAN ADM JAFUNG IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PEMBERHENTIAN DANPENSIUN

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN KEUANGAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN

IV.a7 2.304.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PERLENGKAPAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PERJALANAN DINAS IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG HUBUNGAN MASYARAKAT IV.a 8 2.535.000KEPALA BAGIAN TATA USAHA III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PERSURATAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG SISTEM INFORMASI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG ARSIP DAN DOKUMENTASI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA PIMPINANDAN PROTOKOL

IV.a7

2.304.000

DIREKTUR PERDATA II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT HUKUM PERDATA UMUM III.a 11 3.855.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 25: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43125

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI PENDAPAT HUKUM DANADVOKASI KEPERDATAAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI LEGALISASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI ADVOKAT ASING DANPENTERJEMAH RESMI TERSUMPAH

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASIPERDATA UMUM

IV.a7 2.304.000

KEPALA SUBDIT BADAN HUKUM III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PERSEROAN TERTUTUP IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PERSEROAN TERBUKA,LEMBAGA KEUANGAN DAN PENANAMANMODAL

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DANPENGUMUMAN BADAN HUKUM

IV.a7 2.304.000

KEPALA SUBDIT PENDAFTARAN FIDUSIA III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENERIMAAN DANPEMROSESAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORANFIDUSIA

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASIFIDUSIA

IV.a7 2.304.000

KEPALA SUBDIT HARTA PENINGGALAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI BALAI HARTA PENINGGALAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI DAFTAR WASIAT IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASIHARTA PENINGGALAN

IV.a7 2.304.000

KEPALA SUBDIT NOTARIAT III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENGANGKATAN DANPEMINDAHAN NOTARIS

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DANPEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASINOTARIAT

IV.a7 2.304.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR PIDANA II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT PELAYANAN HUKUMPIDANA DAN GRASI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANAUMUM

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANAKHUSUS DAN GRASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PEMANTAUAN DANEVALUASI HUKUM PIDANA

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASIHUKUM PIDANA UMUM

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASIHUKUM PIDANA KHUSUS

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENYIDIK PNS III.a 11 3.855.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 26: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 26

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI PENGANGKATAN,PEMUTASIAN DAN PEMBERHENTIANPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASIPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

IV.a7 2.304.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR TATA NEGARA II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT HUKUM TATA NEGARA III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI ANALISA DANPERTIMBANGAN HUKUM

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DANEVALUASI DATA PARTAI POLITIK

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SEKSI PENDAFTARAN PARTAIPOLITIK

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PEWARGANEGARAAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI ANALISA DANPERTIMBANGAN PEWARGANEGARAAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENYELESAIANPEWARGANEGARAAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT KEWARGANEGARAAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PEROLEHANKEWARGANEGARAAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KEHILANGANKEWARGANEGARAAN

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATAKEWARGANEGARAAN

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR HUKUM INTERNASIONAL DANOTORITAS PUSAT

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT OTORITAS PUSAT DANHUKUM HUMANITER

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI HUKUM HUMANITER IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI EKSTRADISI DANPEMINDAHAN NARAPIDANA

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI BANTUAN HUKUM DANTIMBAL BALIK

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBDIT HUKUM EKONOMI,PERDATA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI HUKUM EKONOMI DANLEMBAGA INTERNASIONAL

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI HUKUM PERDATAINTERNASIONAL

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT HUKUM LAUT, UDARA DANLINGKUNGAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI HUKUM LAUT IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI HUKUM UDARA DANANGKASA

IV.a8 2.535.000

KEPALA SEKSI HUKUM LINGKUNGAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR DAKTILOSKOPI II.a 14 7.529.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 27: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43127

1 2 3 4 5

KEPALA SUBDIT PERUMUSAN DANIDENTIFIKASI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PERUMUSAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT DATA DAN INFORMASI III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENGUMPULAN DATA IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT DOKUMENTASI DAN ARSIP III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI DOKUMENTASI IV.a 7 2.304.000KEPALA SEKSI ARSIP IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000

6.DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL

I.a 16 14.131.000

SEKRETARIS DITJEN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL

II.a 14 7.529.000

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG EVALUASI DANPELAPORAN

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG PERUNDANG-UNDANGANDAN ORGANISASI

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG MUTASI, PEMBERHENTIANDAN PENSIUN

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG PENGEMBANGAN PEGAWAI IV.a 7 2.304.000KEPALA BAGIAN KEUANGAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PENGELOLAAN BARANGMILIK NEGARA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PERJALANAN DINAS DANKENDARAAN OPERASIONAL

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG PENGELOLAAN BARANGPERSEDIAAN

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN TATA USAHA DANHUBUNGAN MASYARAKAT

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBAG PERSURATAN IV.a 7 2.304.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 28: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 28

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG HUBUNGAN MASYARAKAT IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA PIMPINANDAN PROTOKOL

IV.a7

2.304.000

DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DANRHS DAGANG

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT PERMOHONAN DANPUBLIKASI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PUBLIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT KLASIFIKASI DANPEMERIKSAAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS IV.a 8 2.535.000SEKSI KLASIFIKASI DAN PENELUSURAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT SERTIFIKASI, MUTASI DANLISENSI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI SERTIFIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI MUTASI DAN LISENSI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PELAYANAN HUKUM III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DANLITIGASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KOMISIBANDING DAN DEWAN HAK CIPTA

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR PATEN II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT PERMOHONAN DANPUBLIKASI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PUBLIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT KLASIFIKASI DANPENELUSURAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SEKSI KLASIFIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENELUSURAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PEMERIKSAAN III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT SERTIFIKASI,PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI

IV.a10

3.352.000

KEPALA SEKSI SERTIFIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN, MUTASI DANLISENSI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PELAYANAN HUKUM III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DANLITIGASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI ADM KOMISI BANDING IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR MEREK II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT PERMOHONAN DANPUBLIKASI

III.a 11 3.855.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 29: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43129

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DANPERMOHONAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PUBLIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI KLASIFIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PEMERIKSAAN III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT INDIKASI GEOGRAFIS III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PEMERIKSAAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI EVALUASI TEKNIS IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT SERTIFIKASI ,PERPANJANGAN,MUTASI DAN LISENSI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI SERTIFIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PERPANJANGAN, MUTASIDAN LISENSI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PELAYANAN HUKUM III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DANLITIGASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI ADM KOMISI BANDING IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR KERJA SAMA DAN PROMOSI II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT PROMOSI III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENYIAPAN MATERI PROMOSI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PROMOSI DAN SOSIALISASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT KERJA SAMA LUAR NEGERI III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI KERJA SAMA MULTILATERAL IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT KERJA SAMA DALAMNEGERI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI KERJASAMA INSTITUSIPEMERINTAH

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KERJASAMA INSTITUSI NONPEMERINTAH

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATABASE IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PENDUKUNG SISTEM III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI LAYANAN KELUHAN DANPEMELIHARAAN

IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 30: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 30

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SISTEMJARINGAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENGEMBANGAN PROSES III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PROSES KERJA TEKNOLOGIINFORMASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SITUSINTERNET

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT DOKUMENTASI DANPERPUSTAKAAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI DOK HAK CIPTA, DESAININDUSTRI DESAIN TATA LTK SIRKUITTERPADU & RHS DGNG

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI DOKUMENTASI PATEN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI DOKUMENTASI MEREK IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR PENYIDIKAN II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT PENGADUAN III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENERIMAAN PENGADUAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENYIDIKAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PENINDAKAN DANPEMANTAUAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENINDAKAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PEMANTAUAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000

7. DIREKTUR JENDERAL HAM I.a 16 14.131.000SEKRETARIS DITJEN HAM II.a 14 7.529.000KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG DATA DAN INFORMASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG EVALUASI DANPELAPORAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG MUTASI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PEMBERHENTIAN DANPENSIUN

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN KEUANGAN III.a 11 3.855.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 31: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43131

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN

IV.a7 2.304.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PERLENGKAPAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PERJALANAN DINAS IV.a 7 2.304.000KEPALA BAGIAN TATA USAHA III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PERSURATAN DANKEARSIPAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG HUMAS DAN PROTOKOL IV.a 7 2.304.000DIREKTUR PELAYANAN KOMUNIKASIMASYARAKAT

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT PELAYANAN KOMUNIKASIMASYARAKAT WIL I

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIKWILAYAH I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DANBUDAYA WILAYAH I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PELAYANAN KOMUNIKASIMASYARAKAT WIL II

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIKWILAYAH II

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DANBUDAYA WILAYAH II

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PELAYANAN KOMUNIKASIMASYARAKAT WIL III

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIKWILAYAH III

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DANBUDAYA WILAYAH III

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PELAYANAN KOMUNIKASIKHUSUS

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DANBUDAYA

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR KERJA SAMA HAK ASAS MANUSIA II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT KERJA SAMA LUAR NEGERI III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTAR NEGARA IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 32: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 32

1 2 3 4 5

KEPALA SEKSI KERJA SAMA BADAN-BADANKHUSUS PBB

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASIINTERNASIONAL NON PBB

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBDIT KERJA SAMA DALAMNEGERI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSIPEMERINTAH

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSI NONPEMERINTAH

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT LEGISLASI DANHARMONISASI HAM

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI TELAAHAN NASKAHAKADEMIK

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI LEGISLASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI HARMONISASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT INSTRUMEN HAM III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI KOVENAN HAK SIPIL DANPOLITIK

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KOVENAN HAK EKONOMISOSIAL DAN BUDAYA

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI KONVENSI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT PROGRAM DISEMINASI III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI METODOLOGI DISEMINASIHAM

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI BAHAN DISEMINASI HAM IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PEMBUDAYAANKESADARAN HAM

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI APARATUR NEGARA IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI MASYARAKAT IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT PENYULUHAN HAM III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENYIAPAN PENYULUH HAM IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PENYULUHHAM

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT EVALUASI DANPENGEMBANGAN DISEMINASI HAM

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DISEMINASI HAM IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DISEMINASIHAM

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA II.a 14 7.529.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 33: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43133

1 2 3 4 5

KEPALA SUBDIT PROGRAM DAN BIMBINGANTEKNIS HAM

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PROGRAM BIMBINGANTEKNIS HAM

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI BAHAN BIMBINGAN TEKNISHAM

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI FASILITATOR BIMBINGANTEKNIS HAM

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGANBIMBINGAN TEKNIS HAM

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBDIT PENGUATAN HAM WILAYAHI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENYELENGGARAANBIMBINGAN TEKNIS HAM WILAYAH I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DANPENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS HAMWILAYAH I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENGUATAN HAM WILAYAHII

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENYELENGGARAANBIMBINGAN TEKNIS HAM WILAYAH II

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DANPENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS HAMWILAYAH II

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENGUATAN HAM WILAYAHIII

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENYELENGGARAANBIMBINGAN TEKNIS HAM WILAYAH III

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DANPENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS HAMWILAYAH III

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR INFORMASI HAK ASASI MANUSIA II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT DATA DAN INFORMASI HAM III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASIWILAYAH I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASIWILAYAH II

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASIWILAYAH III

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBDIT SISTEM DAN JARINGANHAM

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEMDAN JARINGAN HAM

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENGAMANAN DANPEMELIHARAAN SISTEM DAN JARINGANHAM

IV.a8

2.535.000

KEPALA SEKSI JEJARING INFORMASI HAM IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 34: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 34

KEPALA SUBDIT PUBLIKASI DANDOKUMENTASI HAM

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PUBLIKASI HAM IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HAM IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN HAM IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT EVALUASI DAN PELAPORANHAM

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORANWILAYAH I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORANWILAYAH II

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000

8.DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG UNDANGAN

I.a 16 14.131.000

SEKRETARIS DITJEN PERATURANPERUNDANG UNDANGAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAMDAN PELAPORAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG DATA DAN PELAPORAN IV.a 7 2.304.000KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN DANADM JAB FUNGSIONAL

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG MUTASI PEMBERHENTIANDAN PENSIUN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BAGIAN KEUANGAN III.a 11 3.855.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN DANAKUNTANSI

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PENGELOLAAN BARANGMILIK NEGARA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG PENGELOLAAN BARANGPERSEDIAAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PERSURATAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA PIMPINANDAN HUMAS

IV.a7

2.304.000

DIREKTUR PERANCANGAN PP II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT PERENCANAAN DANPERANCANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DANEVALUASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENYIAPAN DANPENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 35: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43135

KEPALA SUBDIT PERENCANAAN DANPERANCANGAN RANCANGAN PERATURANPEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN DANPERATURAN MENTERI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DANPERANCANGAN I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DANPERANCANGAN II

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PEMBAHASAN RANCANGANUNDANG-UNDANG

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENYIAPAN BAHAN DAN DATA IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PENYELENGARAANPEMBAHASAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PEMBINAAN PERANCANGPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DANEVALUASI PERANCANG PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITASPERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT DOKUMENTASI DANPERPUSTAKAAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI DOKUMENTASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN HUKUM IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR HARMONISASI PP II.a 14 7.529.000KEPALA SUBDIT HARMONISASI BID POLITIK,HUKUM DAN KEAMANAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI POLITIK, HUKUM DANKEAMANAN I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI POLITIK, HUKUM DANKEAMANAN II

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT HARMONISASI BIDKEUANGAN DAN PERBANKAN

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI KEUANGAN DAN PERBANKANI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KEUANGAN DAN PERBANKANII

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT HARMONISASI BIDINDUSTRI PERDAGANGAN RISET DANTEKNOLOGI

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI INDUSTRI, PERDAGANGAN,RISET DAN TEKNOLOGI I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI INDUSTRI, PERDAGANGAN,RISET DAN TEKNOLOGI II

IV.a 8 2.535.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 36: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 36

1 2 3 4 5

KEPALA SUBDIT HARMONISASI BIDKESEJAHTERAAN RAKYAT

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT I IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT II IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR PENGUNDANGAN, PUBLIKASI,DAN KERJASAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT PUBLIKASI III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI PENERBITAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DANPENYEBARLUASAN

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBDIT KERJA SAMA III.a 10 3.352.000KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERIDAN LUAR NEGERI

IV.a8

2.535.000

KEPALA SUBDIT PENGUNDANGAN PP III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI ADM PENGUNDANGAN IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI DOKUMENTASI IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBDIT SISTEM INFORMASIPERATURAN PP

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATABASE IV.a 8 2.535.000KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DANSISTEM INFORMASI

IV.a8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR LITIGASI PERUNDANGUNDANGAN

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT PENYIAPANPENDAMPINGAN PERSIDANGAN I

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENYIAPAN KETERANGANPEMERINTAH

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI KOORDINASI DANMONITORING PERSIDANGAN

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT FASILITASI BAHAN DANANALISA

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENYIAPAN BAHAN DANDATA

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI ANALISA, PELAPORAN DANDOKUMENTASI

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT PENYIAPANPENDAMPINGAN PERSIDANGAN II

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI PENYIAPAN KETERANGANPEMERINTAH DAN MONITORING

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000DIREKTUR FASILITASI PERANCANGANPERDA

II.a 14 7.529.000

KEPALA SUBDIT PEMETAAN DAN PUBLIKASIPERATURAN DAERAH

III.a 11 3.855.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 37: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43137

KEPALA SEKSI PEMETAAN DANINVENTARISASI PERATURAN DAERAH

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI PUBLIKASI PERATURANDAERAH

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT FASILITASI PERANCANGANPERATURAN DAERAH WILAYAH I

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN DANKONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAHI.1

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN DANKONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAHI.2

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT FASILITASI PERANCANGANPERATURAN DAERAH WILAYAH II

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN DANKONSULTASI PERATURAN WILAYAH II

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBDIT FASILITASI PERANCANGANPERATURAN DAERAH WILAYAH III

III.a 11 3.855.000

KEPALA SEKSI BIMBINGAN DANKONSULTASI PERATURAN WILAYAH III

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000

9.KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

I.a 15 10.315.000

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

II.a 13 6.023.000

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KERJASAMA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG EVALUASI DANPELAPORAN

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG KERJA SAMA IV.a 7 2.304.000KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN DANADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG ADMINISTRASIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG PERPUSTAKAAN DANARSIP

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN KEUANGAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 38: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 38

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PERLENGKAPAN DANRUMAH TANGGA

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG HUBUNGAN MASYARAKATDAN PROTOKOL

IV.a7

2.304.000

KEPALA PUSAT PENGEMBANGANKEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN

II.a 12 4.819.000

KEPALA BIDANG PROGRAM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PENYUSUNAN PROGRAM IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID STANDARDISASI DANMETODA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PENGAJARAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID ADMINISTRASI PESERTAPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID EVALUASI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID PELAPORAN IV.a 7 2.304.000KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNIS II.a 12 4.819.000KEPALA BIDANG PROGRAM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PENYUSUNAN PROGRAM IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID STANDARDISASI DANMETODA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PENGAJARAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID ADMINISTRASI PESERTAPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID EVALUASI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID PELAPORAN IV.a 7 2.304.000KEPALA PUSAT PENGEMBANGANFUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA

II.a 12 4.819.000

KEPALA BIDANG PROGRAM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PENYUSUNAN PROGRAM IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID STANDARDISASI DANMETODA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENYELENGARAAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PENGAJARAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID ADMINISTRASI PESERTAPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID EVALUASI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID PELAPORAN IV.a 7 2.304.000DIREKTUR AKADEMI ILMUPEMASYARAKATAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBAG ADMINISTRASI UMUM IV.a 6 2.095.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 39: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43139

1 2 3 4 5

KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN V.a 5 1.904.000KEPALA URUSAN KEUANGAN V.a 5 1.904.000KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN RUMAHTANGGA

V.a 51.904.000

KEPALA SUBBAG AKADEMI DANKETARUNAAN

IV.a 6 2.095.000

KEPALA URUSAN ADMINISTARSI AKADEMIK V.a 5 1.904.000KEPALA URUSAN ADMINISTRASIKETARUNAAN

V.a 5 1.904.000

DIREKTUR AKADEMI IMIGRASI III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG ADM UMUM IV.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN V.a 5 1.904.000KEPALA URUSAN KEUANGAN V.a 5 1.904.000KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN RUMAHTANGGA

V.a 51.904.000

KEPALA SUBBAG ADM AKADEMI DANKETARUNAAN

IV.a 6 2.095.000

KEPALA URUSAN ADMINISTRASI AKADEMIK V.a 5 1.904.000KEPALA URUSAN ADMINISTRASIKETARUNAAN

V.a 5 1.904.000

10.KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUMNASIONAL

I.a 15 10.315.000

SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUMNASIONAL

II.a 13 6.023.000

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG DATA DAN INFORMASI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG EVALUASI DANPELAPORAN

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG MUTASI DAN ADMJABATAN FUNGSIONAL

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG PEMBERHENTIAN DANPENSIUN

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN KEUANGAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG AKUNTANSI DANPELAPORAN

IV.a7

2.304.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA DANKEARSIPAN

IV.a 7 2.304.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 40: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 40

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG HUMAS DAN PROTOKOL IV.a 7 2.304.000KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANGMILIK NEGARA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBAG PENATAUSAHAAN BARANGMILIK NEGARA

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG PENYIMPANAN DANPENYALURAN BARANG MILIK NEGARA

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG PENILAIAN DANPENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGRA

IV.a7

2.304.000

KEPALA PUSAT PENELITIAN DANPENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

II.a 12 4.819.000

KEPALA BIDANG PENELITIANKELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PENELITIANKELEMBAGAAN HUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PENELITIAN PENEGAKANHUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENELITIAN SUBSTANSIHUKUM

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PENELITIAN KEBUTUHANHUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PENELITIAN HUKUMPOSITIF

IV.a7

2.304.000

KEPALA BIDANG PENELITIAN BUDAYAHUKUM DAN MASYARAKAT

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PENELITIAN HUBUNGANHUKUM DAN MASYARAKAT

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PENELITIAN HUKUM TIDAKTERTULIS

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HUKUMDAN FASILITASI PENELITIAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PERTEMUAN ILMIAH DANKERJA SAMA PENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID FASILITASI JABATANFUNGSIONAL PENELITI HUKUM DANPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA PUSAT PERENCANAANPEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

II.a 12 4.819.000

KEPALA BIDANG RENCANA DAN FASILITASIPEMBANGUNAN HUKUM

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PENYIAPAN RENCANAPEMBANGUNAN HUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PERENCANAAN KERJASAMA HUKUM

IV.a 7 2.304.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 41: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43141

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBID FASILITASI PERENCANAANHUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PERENCANAAN LEGISLASI III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PENYUSUNAN PROGRAMLEGISLASI NASIONAL

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID FASILITASI PROGRAMLEGISLASI DAERAH

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENYUSUNAN NASKAHAKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID POLITIK, HUKUM,KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PEREKONOMIAN IV.a 7 2.304.000KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DANJARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

II.a 12 4.819.000

KEPALA BIDANG OTOMASI DOKUMENTASIHUKUM

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID SISTEM DAN JARINGANELEKTRONIK

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID DATABASE DANDOKUMENTASI HUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN HUKUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PENGUMPULAN KOLEKSI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID PEMELIHARAAN KOLEKSI IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID PELAYANAN PEMUSTAKA IV.a 7 2.304.000KEPALA BIDANG JARINGAN INFORMASIHUKUM

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PEMBERDAYAAN JARINGANINFORMASI

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID FASILITASI DANPENGUATAN JARINGAN

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBID PENERBITAN DANPUBLIKASI HUKUM

IV.a7

2.304.000

KEPALA PUSAT PENYULUHAN HUKUM II.a 12 4.819.000KEPALA BIDANG DESA SADAR HUKUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PEMETAAN DESA SADARHUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID EVALUASI DESA SADARHUKUM

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBID FASILITASI DESA SADARHUKUM

IV.a7

2.304.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 42: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 42

1 2 3 4 5

KEPALA BIDANG PENGEMBANGANPENYULUHAN HUKUM

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID METODE PENYULUHANHUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PENYULUH HUKUM IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID SARAN PENYULUHANHUKUM

IV.a7

2.304.000

KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PEMBERDAYAAN UNITPELAYANAN HUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PENYULUHAN HUKUMLANGSUNG

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBID PENYULUHAN HUKUMTIDAK LANGSUNG

IV.a7

2.304.000

11.KEPALA BADAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN HAM

I.a 15 10.315.000

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN HAM

II.a 13 6.023.000

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN RENCANADAN ANGGARAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG EVALUASI DANPELAPORAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG MUTASI DAN PENSIUN IV.a 7 2.304.000KEPALA BAGIAN KEUANGAN III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PELAKSANAAN ANGGARAN IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG PERBENDAHARAAN DANAKUNTANSI

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG PERLENGKAPAN DANRUMAH TANGGA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA DANPERJALANAN DINAS

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN IV.a 7 2.304.000KEPALA BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG HUMAS DAN PROTOKOL IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG DATA, INFORMASI DANDOKUMENTASI

IV.a 7 2.304.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 43: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43143

1 2 3 4 5

KEPALA PUSLIT DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

II.a 12 4.819.000

KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK SIPILDAN POLITIK

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PERENCANAAN PENELITIANHAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PELAKSANAAN PENELITIANHAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAKSIPIL DAN POLITIK

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PUBLIKASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID SOSIALISASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG EVALUASI HAK - HAK SIPILDAN POLITIK

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID EVALUASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID EVALUASI PENERAPANHASIL PENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA PUSAT PENELITAN DANPENGEMBANGAN HAK-HAK EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA

II.a 12 4.819.000

KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAKEKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PERENCANAAN PENELITIANHAK-HAK EKSOSBUD

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PELAKSANAAN PENELITIANHAK-HAK EKSOSBUD

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAKEKOSOSBUD

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PUBLIKASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID SOSIALISASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAKEKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID EVALUASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID EVALUASI PENERAPANHASIL PENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA PUSAT PENELITIAN DANPENGEMBANGAN TRANSFORMASI KONFLIK

II.a 12 4.819.000

KEPALA BIDANG PENELITIANTRANSFORMASI KONFLIK

III.a 10 3.352.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 44: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 44

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBID PERENCANAAN PENELITIANTRANSFORMASI KONFLIK

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PELAKSANAAN PENELITIANTRANSFORMASI KONFLIK

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENGEMBANGANTRANSFORMASI KONFLIK

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PUBLIKASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID SOSIALISASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG EVALUASI TRANSFORMASIKONFLIK

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID EVALUASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID EVALUASI PENERAPANHASIL PENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA PUSAT PENELITIAN DANPENGEMBANGAN HAK-HAK KELOMPOKKHUSUS

II.a 12 4.819.000

KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAKKELOMPOK KHUSUS

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PERENCANAAN PENELITIANHAK-HAK KELOMPOK KHUSUS

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID PELAKSANAAN PENELITIANHAK-HAK KELOMPOK KHUSUS

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAKKELOMPOK KHUSUS

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID PUBLIKASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID SOSIALISASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAKKELOMPOK KHUSUS

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID EVALUASI HASILPENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID EVALUASI PENERAPANHASIL PENELITIAN

IV.a 7 2.304.000

12. KEPALA KANTOR WILAYAH II.a 13 6.023.000KEPALA DIVISI ADMINISTRASI II.b 12 4.819.000KEPALA BAGIAN UMUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TATAUSAHA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBAG KEUANGAN DANPERLENGKAPAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAMDAN LAPORAN

III.a 10 3.352.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 45: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43145

1 2 3 4 5

KEPALA SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBAG HUMAS DAN LAPORAN IV.a 7 2.304.000KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN II.b 12 4.819.000KEPALA BIDANG KEAMANAN DANPEMBINAAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID KEAMANAN DANKETERTIBAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID BIMKEMAS LAT KERJA DANPRODUKSI

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG REG PERAWATAN DANBINA KHUSUS NARKOTIKA

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID REG DAN STATISTIK IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID PERAWATAN DAN BINAKHUSUS NARKOTIKA

IV.a 7 2.304.000

KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN II.b 12 4.819.000KEPALA BIDANG LALU LINTAS IZIN TINGGALDAN STATUS KEIMIGRASIAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID LALU LINTASKEIMIGRASIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID IZIN TINGGAL DAN STATUSKEIMIGRASIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG INTELIJEN PENINDAKANDAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN

III.a 10 3.352.000

KEPALA SUBBID INTELIJEN DANPENINDAKAN KEIMIGRASIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID SISTEM INFORMASIKEIMIGRASIAN

IV.a 7 2.304.000

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DANHAM

II.b 12 4.819.000

KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PELAYANAN HUKUM UMUM IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID PENYULUHAN DANBANTUAN HUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG HUKUM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PENGEMBANGAN HUKUM IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBBID JARINGAN DOKUMENTASIDAN INFORMASI HUKUM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA BIDANG HAM III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBID PERLINDUNGAN DANPEMENUHAN HAM

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBBID DISEMINASI HAM IV.a 7 2.304.000

13.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASI

II.b 12 4.819.000

KEPALA KPLP III.b 10 3.352.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 46: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 46

1 2 3 4 5

KEPALA BAGIAN TATA USAHA III.b 10 3.352.000KEPALA SUBBAG KEPEGAWAIAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBBAG KEUANGAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBBAG UMUM IV.b 7 2.304.000KEPALA BIDANG PEMBINAAN NAPI III.b 10 3.352.000KEPALA SEKSI REG IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI BIMB. KEMASYARAKATAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI PERAWATAN NAPI IV.b 7 2.304.000KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA III.b 10 3.352.000KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI SARANA KERJA IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA IV.b 7 2.304.000KEPALA BIDANG ADM. KAMTIB III.b 10 3.352.000KEPALA SEKSI KEAMANAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATATERTIB

IV.b 7 2.304.000

14.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASIIA

III.a 10 3.352.000

KEPALA KPLP IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DANKEPALA KEUANGAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA URUSAN UMUM V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAKDIDIK

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SUBSI REG V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BIMB.KEMASYARAKATANDAN PERAWATAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBSI BIMB. KERJA DANPENGELOLAAN HASIL KERJA

V.a 6 2.095.000

KEPALA SUBSI SARANA KERJA V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI ADM DAN KAMTIB IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBSI KEAMANAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PELAPORAN DAN TATATERTIB

V.a 6 2.095.000

15.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASIIA NARKOTIKA

III.a 10 3.352.000

KEPALA KPLP IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DANKEUANGAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA URUSAN UMUM V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAKDIDIK

IV.a 7 2.304.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 47: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43147

1 2 3 4 5

KEPALA SUBSI REG V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BIMB.KEMASYARAKATANDAN PERAWATAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBSI BIMB. KERJA DANPENGELOLAAN HASIL KERJA

V.a 6 2.095.000

KEPALA SUBSI SARANA KERJA V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI ADM DAN KAMTIB IV.a 7 2.304.000KEPALA SUBSI KEAMANAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PELAPORAN DAN TATATERTIB

V.a 6 2.095.000

16.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASIIB

III.b 9 2.915.000

KEPALA KPLP IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.b 7 2.304.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DANKEUANGAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA URUSAN UMUM V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI BIM. NAPI/ANAK DIDIK DANKEG. KERJA

IV.b 7 2.304.000

KEPALA SUBSI REG DAN BIMKEMAS V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PERAWATAN NAPI/ANAKDIDIK

V.a6 2.095.000

KEPALA SUBSI KEGIATAN KERJA V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI ADM DAN KAMTIB IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBSI KEAMANAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PELAPORAN DAN TATATERTIB

V.a 6 2.095.000

17.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASIIB TERBUKA

III.b 9 2.915.000

KEPALA KPLP IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.b 7 2.304.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DANKEUANGAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA URUSAN UMUM V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI BIM. NAPI/ANAK DIDIK DANKEG. KERJA

IV.b 7 2.304.000

KEPALA SUBSI REG DAN BIMKEMAS V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PERAWATAN NAPI/ANAKDIDIK

V.a6

2.095.000

KEPALA SUBSI KEGIATAN KERJA V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI ADM DAN KAMTIB IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBSI KEAMANAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PELAPORAN DAN TATATERTIB

V.a 6 2.095.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 48: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 48

1 2 3 4 5

18. KEPALA RUMAH TAHANAN KLAS I III.b 9 2.915.000KEPALA PENGAMANAN IV.b 7 2.304.000KEPALA URUSAN TATA USAHA V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBSI ADM DAN PERAWATAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BANTUAN HUKUM DANPENYULUHAN

V.a6

2.095.000

KEPALA SUBSI BIMBINGAN KEGIATAN V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUTAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBSI KEUANGAN DANPERLENGKAPAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA SUBSI UMUM V.a 6 2.095.000

19. KEPALA RUMAH TAHANAN KLAS IIA IV.a 8 2.535.000KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN V.a 5 1.904.000KEPALA SUBSI PELAYANAN TAHANAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BIMBINGAN KEGIATAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PENGELOLAAN RUTAN V.a 6 2.095.000

20. KEPALA RUMAH TAHANAN KLAS IIB IV.b 8 2.535.000KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN V.a 5 1.904.000KEPALA SUBSI PELAYANAN TAHANAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PENGELOLAAN RUTAN V.a 6 2.095.000

21. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I III.a 10 3.352.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.b 7 2.304.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN KEUANGAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN UMUM V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI BIMB. KLIEN DEWASA IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBSI REG. KD V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BIMKESMAS KD V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BIM. KERJA KD V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI BIMB. KLIEN ANAK IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBSI REG KA V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BIMKESMAS KA V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BIM. KERJA KA V.a 6 2.095.000

22. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II IV.a 8 2.535.000KEPALA URUSAN TATA USAHA V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BIMB. KLIEN DEWASA V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI BIMB. KLIEN ANAK V.a 6 2.095.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 49: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43149

1 2 3 4 5

23.KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BARANGSITAAN NEGARA KLAS I

IV.a 8 2.535.000

KEPALA SUBSI ADM DAN PEMELIHARAAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PAM DAN PENGELOLAANRUPBASAN

V.a 6 2.095.000

24.KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BARANGSITAAN NEGARA KLAS II

7 2.304.000

KEPALA SUBSI ADM DAN PEMELIHARAAN IV.b 6 2.095.000

25. KEPALA CABANG RUMAH TAHANAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBSI PELAYANAN TAHANAN DANPENGELOLAAN RUTAN

V.a 6 2.095.000

26. KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN III.a 10 3.352.000SEKRETARIS III.b 9 2.915.000ANGGOTA TEKNIS HUKUM III.b 9 2.915.000KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALANWILAYAH I

IV.a 7 2.304.000

KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALANWILAYAH II

IV.a7 2.304.000

KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALANWILAYAH III

IV.a7

2.304.000

KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 7 2.304.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN KEUANGAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN UMUM V.a 6 2.095.000

27. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS II.b 12 4.819.000KEPALA BAGIAN TATA USAHA III.b 10 3.352.000KEPALA SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBBAG KEUANGAN IV.b 7 2.304.000KEPALA BIDANG FORSAKIM III.b 10 3.352.000KEPALA SEKSI INFORMASI IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI SARANA KOMUNIKASI IV.b 7 2.304.000KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN STATUS III.b 10 3.352.000KEPALA SEKSI PERIJINAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN IV.b 7 2.304.000KEPALA BIDANG WASDAKIM III.b 10 3.352.000KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN IV.b 7 2.304.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 50: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 50

1 2 3 4 5

KEPALA BIDANG PENDARATAN DAN IZINMASUK

III.b 10 3.352.000

KEPALA SEKSI UNIT A IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI UNIT B IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI UNIT C IV.b 7 2.304.000

28. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I III.a 11 3.855.000KEPALA SEKSI FORSAKIM IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBSI INFORMASI V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI KOMUNIKASI V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI LANTASKIM IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBSI LINTAS BATAS V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PERIJINAN KEIMIGRASIAN V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI STATUSKIM IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBSI PENENTUAN STATUSKIM V.a 6 2.095.000KEPALA SUBSI PENELAAHAN STATUSKIM V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI WASDAKIM IV.a 8 2.535.000KEPALA SUBSI PENGAWASANKEIMIGRASIAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA SUBSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUBBAG TATA USAHA IV.a 8 2.535.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN KEUANGAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN UMUM V.a 6 2.095.000

29. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II III.b 10 3.352.000KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV.b 7 2.304.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN KEUANGAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN UMUM V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANAKOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

IV.b 7 2.304.000

KEPALA SUB SEKSI INFORMASI V.a 6 2.095.000KEPALA SUB SEKSI KOMUNIKASI V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN STATUSKEIMIGRASIAN

IV.b 7 2.304.000

KEPALA SUB SEKSI LALU LINTASKEIMIGRASIAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA SUB SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI PENGAWASAN DANPENINDAKAN KEIMIGRASIAN

IV.b 7 2.304.000

KEPALA SUB SEKSI PENGAWASANKEIMIGRASIAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA SUB SEKSI PENINDAKANKEIMIGRASIAN

V.a 6 2.095.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 51: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43151

30. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III IV.a 8 2.535.000KEPALA URUSAN TATA USAHA V.a 6 2.095.000KEPALA SUB SEKSI LALU LINTAS DANSTATUS KEIMIGRASIAN

V.a6

2.095.000

KEPALA SUB SEKSI INSARKOM DANWASDAK KEIMIGRASIAN

V.a6

2.095.000

31. KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT II.b 12 4.819.000KEPALA BAGIAN TATA USAHA III.b 10 3.352.000KEPALA SUBBAG UMUM IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBBAG KEPEGAWAIAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SUBBAG KEUANGAN IV.b 7 2.304.000KEPALA BIDANG REGISTRASI DANPERAWATAN

III.b 10 3.352.000

KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASIDAN PELAPORAN

IV.b 7 2.304.000

KEPALA SEKSI PERAWATAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI KESEHATAN IV.b 7 2.304.000KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN,PEMULANGAN DAN DEPORTASI

III.b 10 3.352.000

KEPALA SEKSI PENEMPATAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI KEAMANAN IV.b 7 2.304.000KEPALA SEKSI PEMULANGAN DANDEPORTASI

IV.b7

2.304.000

32. KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI III.b 10 3.352.000KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA IV.b 7 2.304.000KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN KEUANGAN V.a 6 2.095.000KEPALA URUSAN UMUM V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASIDAN PELAPORAN

IV.b 7 2.304.000

KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI V.a 6 2.095.000KEPALA SUB SEKSI ADMINISTRASI DANPELAPORAN

V.a 6 2.095.000

KEPALA SEKSI PERAWATAN DANKESEHATAN

IV.b 7 2.304.000

KEPALA SUB SEKSI PERAWATAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUB SEKSI KESEHATAN V.a 6 2.095.000KEPALA SEKSI KEAMANAN DANKETERTIBAN

IV.b 7 2.304.000

KEPALA SUB SEKSI KEAMANAN V.a 6 2.095.000KEPALA SUB SEKSI KETERTIBAN V.a 6 2.095.000

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 52: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 52

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIATENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGANKINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIANOMOR M.HH-01.KP.08.01 TAHUN 2011TANGGAL 19 JULI 2011

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

NO JABATANKELAS

JABATAN

TUNJANGANKINERJA

(Rp)1 2 4 5

1. PERANCANG PERATURAN PERUUPERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA 6 2.095.000PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA 8 2.535.000PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA 10 3.352.000PERANCANG PERATURAN PERUU UTAMA 12 4.819.000

2. PEMERIKSA PATEN AHLIPEMERIKSA PATEN PERTAMA 6 2.095.000PEMERIKSA PATEN MUDA 8 2.535.000PEMERIKSA PATEN MADYA 10 3.352.000PEMERIKSA PATEN UTAMA 12 4.819.000

3. PEMERIKSA MERK AHLIPEMERIKSA MEREK PERTAMA 6 2.095.000PEMERIKSA MEREK MUDA 8 2.535.000PEMERIKSA MEREK MADYA 10 3.352.000PEMERIKSA MEREK UTAMA 12 4.819.000

4. PEMERIKSA MERK TERAMPILPEMERIKSA MEREK PELAKSANA 4 1.814.000PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000PEMERIKSA MEREK PENYELIA 5 1.904.000

5. PENYIDIK PPNSPENYIDIK PPNS PERTAMA 6 2.095.000PENYIDIK PPNS MUDA 8 2.535.000PENYIDIK PPNS MADYA 10 3.352.000PENYIDIK PPNS UTAMA 12 4.819.000

6. KONSULTAN HUKUMKONSULTAN PERTAMA 6 2.095.000KONSULTAN MUDA 8 2.535.000KONSULTAN MADYA 10 3.352.000KONSULTAN UTAMA 12 4.819.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 53: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43153

1 2 4 5

7. DOKTER/SPESIALISDOKTER PERTAMA 6 2.095.000DOKTER MUDA 8 2.535.000DOKTER MADYA 10 3.352.000DOKTER UTAMA 12 4.819.000

8. DOKTER GIGI/SPESIALISDOKTER GIGI PERTAMA 6 2.095.000DOKTER GIGI MUDA 8 2.535.000DOKTER GIGI MADYA 10 3.352.000DOKTER GIGI UTAMA 12 4.819.000

9. PERAWAT GIGIPERAWAT GIGI PEMULA 3 1.727.000PERAWAT GIGI PELAKSANA 4 1.814.000PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000PERAWAT GIGI PENYELIA 5 1.904.000

10. PERAWAT AHLIPERAWAT PERTAMA 5 1.904.000PERAWAT MUDA 6 2.095.000PERAWAT MADYA 8 2.535.000

11. PERAWAT TERAMPILPERAWAT PEMULA 3 1.727.000PERAWAT PELAKSANA 4 1.814.000PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000PERAWAT PENYELIA 5 1.904.000

12. ARSIPARIS AHLIARSIPARIS PERTAMA 5 1.904.000ARSIPARIS MUDA 6 2.095.000ARSIPARIS MADYA 8 2.535.000ARSIPARIS UTAMA 10 3.352.000

13. ARSIPARIS TERAMPILARSIPARIS PELAKSANA 4 1.814.000ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000ARSIPARIS PENYELIA 5 1.904.000

14. PUSTAKAWAN AHLIPUSTAKAWAN PERTAMA 5 1.904.000PUSTAKAWAN MUDA 6 2.095.000PUSTAKAWAN MADYA 8 2.535.000PUSTAKAWAN UTAMA 10 3.352.000

15. PUSTAKAWAN TERAMPILPUSTAKAWAN PELAKSANA 4 1.814.000PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000PUSTAKAWAN PENYELIA 5 1.904.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 54: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 54

1 2 4 5

16. WIDYAISWARAWIDYAISWARA PERTAMA 6 2.095.000WIDYAISWARA MUDA 8 2.535.000WIDYAISWARA MADYA 10 3.352.000WIDYAISWARA UTAMA 12 4.819.000

17. PENELITIPENELITI PERTAMA 6 2.095.000PENELITI MUDA 8 2.535.000PENELITI MADYA 10 3.352.000PENELITI UTAMA 12 4.819.000

18. AUDITOR AHLIAUDITOR PERTAMA 6 2.095.000AUDITOR MUDA 8 2.535.000AUDITOR MADYA 10 3.352.000AUDITOR UTAMA 12 4.819.000

19. AUDITOR TERAMPILAUDITOR PELAKSANA 4 1.814.000AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN 5 1.904.000AUDITOR PENYELIA 6 2.095.000

20. PRANATA KOMPUTER AHLIPRANATA KOMPUTER PERTAMA 5 1.904.000PRANATA KOMPUTER MUDA 6 2.095.000PRANATA KOMPUTER MADYA 8 2.535.000PRANATA KOMPUTER UTAMA 12 4.819.000

21. PRANATA KOMPUTER TERAMPILPERANATA KOMPUTER PELAKSANA 4 1.814.000PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000PRANATA KOMPUTER PENYELIA 5 1.904.000

22. ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPILANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA 4 1.814.000ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA 5 1.904.000

23. PSIKOLOG KLINIS AHLIPSIKOLOG KLINIS PERTAMA 5 1.904.000PSIKOLOG KLINIS MUDA 6 2.095.000PSIKOLOG KLINIS MADYA 8 2.535.000PSIKOLOG KLINIS UTAMA 12 4.819.000

24. PENERJEMAH AHLIPENERJEMAH PERTAMA 5 1.904.000PENERJEMAH MUDA 6 2.095.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 55: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43155

1 2 4 5

PENERJEMAH MADYA 8 2.535.000PENERJEMAH UTAMA 12 4.819.000

25. PERENCANA AHLIPERENCANA PERTAMA 7 2.304.000PERENCANA MUDA 9 2.915.000PERENCANA MADYA 11 3.855.000PERENCANA UTAMA 12 4.819.000

26. PERUMUS SIDIK JARIPERUMUS SIDIK JARI PELAKSANA 4 1.814.000PERUMUS SIDIK JARI PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000PERUMUS SIDIK JARI PENYELIA 5 1.904.000

27. PELIPUT BERITAPELIPUT BERITA PELAKSANA 4 1.814.000PELIPUT BERITA PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000PELIPUT BERITA PENYELIA 5 1.904.000

28. PEMBINA TARUNAPEMBINA 5 1.904.000ASISTEN PEMBINA 4 1.814.000

29. ASESORASESOR PERTAMA 5 1.904.000ASESOR MUDA 6 2.095.000ASESOR MADYA 8 2.535.000ASESOR UTAMA 10 3.352.000

30. PENELAAH HAMPENELAAH HAM PELAKSANA 4 1.814.000PENELAAH HAM PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000PENELAAH HAM PENYELIA 5 1.904.000

31. APOTEKERAPOTEKER PERTAMA 6 2.095.000APOTEKER MUDA 8 2.535.000APOTEKER MADYA 10 3.352.000APOTEKER UTAMA 12 4.819.000

32. ASISTEN APOTEKERASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA 3 1.727.000ASISTEN APOTEKER PELAKSANA 4 1.814.000ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000ASISTEN APOTEKER PENYELIA 5 1.904.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 56: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 56

1 2 4 5

33. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLIPRANATA LABORATORIUM KESEHATANPERTAMA

5 1.904.000

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA 6 2.095.000PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA 8 2.535.000

34.PRANATA LABORATORIUM KESEHATANTERAMPILPRANATA LABORATORIUM KESEHATANPELAKSANA PEMULA

3 1.727.000

PRANATA LABORATORIUM KESEHATANPELAKSANA

4 1.814.000

PRANATA LABORATORIUM KESEHATANPELAKSANA LANJUTAN

4 1.814.000

PRANATA LABORATORIUM KESEHATANPENYELIA

5 1.904.000

35. FISIOTERAPIS AHLIFISIOTERAPIS PERTAMA 5 1.904.000FISIOTERAPIS MUDA 6 2.095.000FISIOTERAPIS MADYA 8 2.535.000

36. FISIOTERAPIS TERAMPILFISIOTERAPIS PELAKSANA 4 1.814.000FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000FISIOTERAPIS PENYELIA 5 1.904.000

37. BIDAN AHLIBIDAN PERTAMA 5 1.904.000BIDAN MUDA 6 2.095.000BIDAN MADYA 8 2.535.000

38. BIDAN TERAMPILBIDAN PELAKSANA PEMULA 3 1.727.000BIDAN PELAKSANA 4 1.814.000BIDAN PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000BIDAN PENYELIA 5 1.904.000

39. RADIOGRAFERRADIOGRAFER PELAKSANA 4 1.814.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 57: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43157

1 2 4 5

RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000RADIOGRAFER PENYELIA 5 1.904.000

40. PEREKAM MEDISPEREKAM MEDIS PELAKSANA 4 1.814.000PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000PEREKAM MEDIS PENYELIA 5 1.904.000

41. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLIPENYULUH KESEHATAN MASYARAKATPERTAMA

5 1.904.000

PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA 6 2.095.000PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MADYA 8 2.535.000

42.PENYULUH KESEHATAN MASYARAKATTERAMPILPENYULUH KESEHATAN MASYARAKATPELAKSANA

4 1.814.000

PENYULUH KESEHATAN MASYARAKATPELAKSANA LANJUTAN

4 1.814.000

PENYULUH KESEHATAN MASYARAKATPENYELIA

5 1.904.000

43. NUTRISIONIS AHLINUTRISIONIS PERTAMA 5 1.904.000NUTRISIONIS MUDA 6 2.095.000NUTRISIONIS MADYA 8 2.535.000

44. NUTRISIONIS TERAMPILNUTRISIONIS PELAKSANA 4 1.814.000NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000NUTRISIONIS PENYELIA 5 1.904.000

45. ADMINISTRATOR KESEHATANADMINISTRATOR PERTAMA 5 1.904.000ADMINISTRATOR MUDA 6 2.095.000ADMINISTRATOR MADYA 8 2.535.000

46. PEMERIKSA DESAIN INDUSTRIPEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA 6 2.095.000PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA 8 2.535.000PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA 10 3.352.000

47. AGEN AHLIAGEN PERTAMA 5 1.904.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 58: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 58

1 2 4 5

AGEN MUDA 6 2.095.000AGEN MADYA 8 2.535.000

48. AGEN TERAMPILAGEN PELAKSANA 4 1.814.000AGEN PELAKSANA LANJUTAN 4 1.814.000AGEN PENYELIA 5 1.904.000

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 59: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43159

LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIATENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGANKINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIANOMOR M.HH-01.KP.08.01 TAHUN 2011TANGGAL 19 JULI 2011

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO JABATANKELAS

JABATANTUNJANGAN

KINERJA1 2 3 4

1.STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DANPERTANAHAN

15 10.315.000

2. STAF AHLI BIDANG PELANGGARAN HAM 15 10.315.000

3.STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYAHUKUM

15 10.315.000

4.STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DANHUBUNGAN LN

15 10.315.000

5.STAF AHLI BIDANG POLITIK, SOSIAL DANKEAMANAN

15 10.315.000

6. STAF KHUSUS MENTERI 15 10.315.000

7.PENERJEMAHAN BAHAN HUKUM DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

41.814.000

8.ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGANKOMPUTER

41.814.000

9.ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

41.814.000

10. ANALIS JABATAN 4 1.814.00011. ANALIS KEBIJAKAN BIDANG 4 1.814.00012. ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM 4 1.814.00013. ANALIS PERJANJIAN KERJASAMA 4 1.814.00014. ANALIS PERMASALAHAN HAM 4 1.814.00015. ANALIS SIDIK JARI 4 1.814.00016. ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA 4 1.814.00017. ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM 4 1.814.00018. BENDAHARA 4 1.814.00019. PETUGAS PENYULUHAN HUKUM 4 1.814.00020. PEMROSES PERMOHONAN HAKI 4 1.814.00021. PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN RI 4 1.814.00022. PENELAAH BERKAS STATUS KEIMIGRASIAN 4 1.814.00023. PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN 4 1.814.000

24.PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN BANTUANHUKUM TIMBAL BALIK

41.814.000

25. PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI 4 1.814.00026. PENGANALISA PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI 4 1.814.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 60: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 60

1 2 3 4

27. PENGANALISA PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN 4 1.814.0000

28.PENGANALISIS RANCANGAN PERATURANPERUNDANGAN-UNDANGAN

41.814.000

29.PENGANALIS BIDANG LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN

41.814.000

30.PENGANALISIS EVALUASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

41.814.000

31. PENGANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA 4 1.814.00032. PENGANALISIS PERMASALAHAN HUKUM 4 1.814.00033. PENGANALISIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI 4 1.814.00034. PENGANALISIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM 4 1.814.00035. PENGANALISIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI 4 1.814.000

36.PENGANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DANADVOKASI PARTAI POLITIK

41.814.000

37.PENGANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM JAMINANFIDUSIA

41.814.000

38.PENGANALISIS PERTIMBANGAN HUKUMPERSEROAN

41.814.000

39.PENGANALISIS PERTIMBANGAN HUKUMPEWARGANEGARAAN

41.814.000

40. PENGANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PIDANA 4 1.814.000

41.PENGANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM YAYASANDAN PERKUMPULAN

41.814.000

42.PENGOLAH DATA OPERASI INTELIJENKEIMIGRASIAN

41.814.000

43. PENYULUH HAM 4 1.814.00044. PENYULUH HUKUM 4 1.814.000

45.PENYUSUN BAHAN PENGHARMONISASIAN,PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

41.814.000

46. PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH 4 1.814.00047. PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI 4 1.814.00048. PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 4 1.814.00049. PENYUSUN LAPORAN HASIL PENGAWASAN 4 1.814.00050. PENYUSUN MATERI RANCANGAN KEBIJAKAN 4 1.814.00051. PENYUSUN PROGRAM 4 1.814.00052. PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 4 1.814.00053. TEKNISI JARINGAN 4 1.814.00054. BENDAHARAWAN PENGELUARAN 4 1.814.00055. DOKUMENTALIS HUKUM 4 1.814.00056. PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN 4 1.814.00057. PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 4 1.814.00058. PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI 4 1.814.00059. PENGELOLA KEUANGAN 4 1.814.00060. PENGELOLA TATA NASKAH 4 1.814.000

61.PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANANGGARAN

41.814.000

62. PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM 4 1.814.00063. PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM 4 1.814.00064. PENYUSUN NASKAH AKADEMIK 4 1.814.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 61: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43161

1 2 3 4

65. PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM 4 1.814.00066. PENYUSUN BAHAN RENCANA KERJASAMA 4 1.814.000

67.KOMANDAN JAGA / PENGAMANAN / SATUANPENGAMANAN

41.814.000

68. PEMERIKSA PENDARATAN 4 1.814.00069. PENGELOLA WEBSITE 3 1.727.000

70.PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

31.727.000

71.PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

31.727.000

72. AGENDARIS 3 1.727.00073. JURU BAYAR 3 1.727.00074. JURU TAKSIR 3 1.727.00075. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN 3 1.727.00076. PEMBIMBING KERJA 3 1.727.00077. PEMBIMBING KETERAMPILAN 3 1.727.00078. PEMBIMBING MENTAL DAN ROHANI 3 1.727.00079. PEMBIMBING KLIEN DEWASA / ANAK 3 1.727.00080. PEMERIKSA PERSONIL KEIMIGRASIAN WNA 3 1.727.00081. PEMERIKSA PERSONIL SPRI 3 1.727.00082. PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM 3 1.727.000

83.PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTAPENINGGALAN

31.727.000

84. PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI 3 1.727.00085. PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING 3 1.727.00086. PEMROSES IZIN STATUS KEIMIGRASIAN 3 1.727.00087. PEMROSES JAMINAN SOSIAL 3 1.727.00088. PEMROSES LEGALISASI 3 1.727.000

89.PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSANPERLENGKAPAN

31.727.000

90.PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI,DAN PENYIDIKAN

31.727.000

91. PEMROSES PERMOHONAN PEMBERIAN IJIN TINGGAL 3 1.727.00092. PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING 3 1.727.00093. PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH 3 1.727.00094. PENGADMINISTRASI KEUANGAN 3 1.727.00095. PENGAWAS ORANG ASING 3 1.727.00096. PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN 3 1.727.00097. PENGELOLA DOKUMEN KEPEGAWAIAN 3 1.727.000

98.PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASIINDONESIA

31.727.000

99. PENGELOLA RUMAH DETENSI 3 1.727.000100. PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM PENGAWASAN 3 1.727.000101. PENGOLAH BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI 3 1.727.000102. PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI 3 1.727.000103. PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN 3 1.727.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 62: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 62

1 2 3 4

104.PENGOLAH DATA PENYUSUNAN KEGIATAN DANANGGARAN

31.727.000

105. PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI 3 1.727.000

106.PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

31.727.000

107. PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS 3 1.727.000108. PENYIAP BAHAN LEGALISASI 3 1.727.000

109.PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODEPENYULUHAN HUKUM

31.727.000

110. PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI 3 1.727.000

111.PENYIAP DATA PENYUSUNAN KEGIATAN DANANGGARAN

31.727.000

112. PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 3 1.727.000113. PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI 3 1.727.000114. PENYUSUN BAHAN EVALUASI DAN LAPORAN 3 1.727.000115. PENYUSUN BAHAN INFORMASI HUKUM 3 1.727.000116. PENYUSUN BAHAN KERJASAMA 3 1.727.000117. PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA 3 1.727.000118. PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PEGAWAI 3 1.727.000

119.PENYUSUN RENCANA PENGGUNAAN DANPENGHAPUSAN BMN

31.727.000

120. PENYUSUN SARANA DAN PRASARANA PERTEMUAN 3 1.727.000121. PETUGAS PENGGANDAAN 3 1.727.000122. ROHANIAWAN AGAMA / PEMBIMBING AGAMA 3 1.727.000123. TEKNISI 3 1.727.000124. VERIFIKATOR 3 1.727.000125. SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA 3 1.727.000126. FOTOGRAFER 3 1.727.000127. OPERATOR KOMPUTER 3 1.727.000128. PEMBUAT DAFTAR GAJI 3 1.727.000129. PEMELIHARA KANTOR 3 1.727.000130. PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN 3 1.727.000

131.PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DANPENSIUN

31.727.000

132.PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHANHUKUM

31.727.000

133.PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGANDOKUMENTASI DAN INFORMASI

31.727.000

134. PENATA USAHAAN 3 1.727.000135. PENDATA SIDIK JARI PEMOHON PASPOR 3 1.727.000136. PENGADMINISTRASI KEIMIGRASIAN 3 1.727.000137. PEWAWANCARA PEMOHON PASPOR 3 1.727.000138. PENGADMINISTRASI AHU 3 1.727.000139. PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK 3 1.727.000140. PENGADMINISTRASI BMN 3 1.727.000

141.PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPATHUKUM

31.727.000

142. PENGADMINISTRASI ITJEN 3 1.727.000143. PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA 3 1.727.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 63: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43163

1 2 3 4

144.PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUANPERLENGKAPAN

31.727.000

145.PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCINGTEKNOLOGI INFORMASI

31.727.000

146. PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS 3 1.727.000147. PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN 3 1.727.000

148.PENGADMINISTRASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

31.727.000

149. PENGAMANAN DETENSI 3 1.727.000150. PENGAWAL TAHANAN/ NARAPIDANA 3 1.727.000151. PENGELOLA KENDARAAN DINAS 3 1.727.000152. PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 3 1.727.000153. PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA 3 1.727.000154. PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN 3 1.727.000155. PENGOLAH ARSIP BUKTI KEPEGAWAIAN 3 1.727.000156. PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI 3 1.727.000157. PENGOLAH ARSIP TERAAN 3 1.727.000

158.PENGOLAH BAHAN DAN DATA PENYUSUN RENCANADAN PROGRAM

31.727.000

159. PENGOLAH BAHAN DOKUMENTASI KEIMIGRASIAN 3 1.727.000

160.PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASIBANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

31.727.000

161.PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASIEKSTRADISI

31.727.000

162. PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN 3 1.727.000

163.PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNANRANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

31.727.000

164.PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANAPROGRAM DAN ANGGARAN

31.727.000

165. PENGOLAH BAHAN RUMUSAN 3 1.727.000166. PENGOLAH DAFTAR WASIAT 3 1.727.000

167.PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGANTEKNIS HAM

31.727.000

168.PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATORBIMBINGAN TEKNIS HAM

31.727.000

169.PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANANKOMUNIKASI MASYARAKAT BIDANG HAK SIPOL

31.727.000

170.PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PENGEMBANGANJARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAM

31.727.000

171.PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DANPENGEMBANGAN BINTEK

31.727.000

172. PENGOLAH DATA 3 1.727.000173. PENGOLAH DATA DISEMINASI HAM 3 1.727.000174. PENGOLAH DATA EVALUASI DISEMINASI HAM 3 1.727.000175. PENGOLAH DATA ACARA DAN KEGIATAN PIMPINAN 3 1.727.000176. PENGOLAH DATA ADMINISTRASI 3 1.727.000

177.PENGOLAH DATA DAN INFORMASI KEGIATAN ANTARLEMBAGA

31.727.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 64: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 64

1 2 3 4

178. PENGOLAH DATA ANGGARAN 3 1.727.000179. PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE 3 1.727.000180. PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI 3 1.727.000

181.PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASANRANCANGAN UNDANG-UNDANG

31.727.000

182. PENGOLAH DATA DAN DOKUMEN APLIKASI 3 1.727.000

183.PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUMINTERNASIONAL UMUM

31.727.000

184. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 3 1.727.000185. PENGOLAH DATA EVALUASI 3 1.727.000186. PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI 3 1.727.000187. PENGOLAH SAI 3 1.727.000188. PETUGAS JAGA / PENGAMANAN 3 1.727.000189. PENGOLAH DATA NARAPIDANA 3 1.727.000190. PENGOLAH REGISTRASI 3 1.727.000191. PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN 3 1.727.000192. PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI 3 1.727.000

193.PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DANPENILAIAN PERLENGKAPAN

31.727.000

194. PENGOLAH DATA INFORMASI 3 1.727.000195. PENGOLAH DATA INFORMASI HAM 3 1.727.000196. PENGOLAH DATA INVENTARIS 3 1.727.000

197.PENGOLAH DATA INVENTARISASI DANDOKUMENTASI DTLST DAN RAHASIA DAGANG

31.727.000

198.PENGOLAH DATA INVENTARISASI DANDOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

31.727.000

199.PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTAR BADANINTERNASIONAL

31.727.000

200. PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTAR LEMBAGA 3 1.727.000201. PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN 3 1.727.000

202.PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA DANPROGRAM

31.727.000

203. PENGOLAH DATA KEIMIGRASIAN 3 1.727.000204. PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL 3 1.727.000205. PENGOLAH DATA KEPEGAWAIAN 3 1.727.000206. PENGOLAH DATA KERJASAMA 3 1.727.000207. PENGOLAH DATA KESEHATAN 3 1.727.000208. PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI 3 1.727.000209. PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG 3 1.727.000

210.PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN, MASALAH DAN KASUS

31.727.000

211. PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKOSOSBUD 3 1.727.000212. PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPOL 3 1.727.000213. PENGOLAH DATA LAPORAN 3 1.727.000214. PENGOLAH DATA LAPORAN HAM YANG BERAT 3 1.727.000

215.PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHANDAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN

31.727.000

216.PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA

31.727.000

217.PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK KELOMPOKRENTAN

31.727.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 65: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43165

1 2 3 4

218.PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK SIPIL DANPOLITIK

31.727.000

219.PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURANPERLENGKAPAN

31.727.000

220.PENGOLAH DATA LAPORAN HELPDESK DANPEMELIHARAAN

31.727.000

221. PENGOLAH DATA LAPORAN KEBENDAHARAWAN 3 1.727.000222. PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN 3 1.727.000

223.PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAANPERLENGKAPAN

31.727.000

224.PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DANPENGANGKUTAN PERLENGKAPAN

31.727.000

225.PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIANPERBENDAHARAAN

31.727.000

226.PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DANINFORMASI

31.727.000

227. PENGOLAH MUTASI BASAN / BARAN 3 1.727.000

228.PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DANDATABASE

31.727.000

229. PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI 3 1.727.000

230.PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGIDISEMINASI HAM

31.727.000

231. PENGOLAH DATA LAPORAN SIDIK JARI 3 1.727.000232. PEMELIHARA SARANA KERJA 3 1.727.000233. PEMELIHARA BASAN/BARAN 3 1.727.000234. PEMASARAN HASIL KERJA 3 1.727.000235. PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 3 1.727.000236. PENYIAP KELENGKAPAN / PERAWATAN NARAPIDANA 3 1.727.000

237.PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATANJABATAN FUNGSIONAL

31.727.000

238.PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGANINFORMASI HUKUM

31.727.000

239. PENYIAP BAHAN PUBLIKASI 3 1.727.000240. PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI 3 1.727.000241. PENYIAPAN BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM 3 1.727.000242. PERAWAT SENJATA API 3 1.727.000243. SEKRETARIS PIMPINAN 3 1.727.000244. PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN 3 1.727.000245. PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT 3 1.727.000246. PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN 3 1.727.000247. PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS 3 1.727.000

248.PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTADIKLAT/PELATIHAN

31.727.000

249. PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN 3 1.727.000250. PENGAMBIL SIDIK JARI 3 1.727.000251. PETUGAS PROTOKOL 3 1.727.000252. SATUAN CARAKA 2 1.645.000253. CARAKA 2 1.645.000254. JURU MASAK / PENGOLAH MAKANAN / DAPUR 2 1.645.000

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 66: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 66

1 2 3 4

255. JURU PHOTO PEMOHON PASPOR 2 1.645.000256. OPERATOR MESIN 2 1.645.000257. OPERATOR TELEPON 2 1.645.000258. PENGEMUDI 2 1.645.000259. NAHKODA 2 1.645.000260. PENGGANDA SURAT DAN DOKUMEN 2 1.645.000261. PENGHIMPUN BERITA 2 1.645.000262. PRAMU ACARA 2 1.645.000263. TARUNA AKADEMI 2 1.645.000

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 67: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43167

LAMPIRAN IVPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIATENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTATUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIANOMOR M.HH-01.KP.08.01. TAHUN 2011TANGGAL 19 Juli 2011

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATANPEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERALKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...TAHUN...TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAIDALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KP.08.01. Tahun2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan KinerjaPegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentangPenetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam JabatanFungsional Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 68: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 68

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor164);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negarasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, danFungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang TunjanganKinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang RumpunJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KP.08.01. Tahun 2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatanserta Tunjangan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 431);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-18.KU.01.01. Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PemberianTunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 432);

12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorM.HH-142.a.KP.04.01 Tahun 2011 tentang Specimen TandaTangan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 69: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43169

MEMUTUSKAN:Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN JABATAN DANKELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONALUMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA.

KESATU: Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2dengan jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum padalajur 4 dan lajur 6 sebagai Pegawai dalam Jabatan FungsionalUmum.

KEDUA: Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberiTunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksuddalam Diktum Kesatu berpedoman pada uraian jabatan untukmasing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Untuk penetapan pertama kali menggunakan kalimat “Keputusanini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011”

KELIMA: Petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai yangbersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERALKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA,

..................................................

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p.:

a. Deputi Bidang Pengawasan;b. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara …;5. Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;6. ...;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 70: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 70

Dit

eta

pkan

diJakart

apada

tan

ggal..

.

SE

KR

ETA

RIS

JE

ND

ER

AL

KE

ME

NTE

RIA

NH

UK

UM

DA

NH

AK

AS

AS

IM

AN

US

IA,

......

......

........

....

......

......

....

....

....

..

NO

NA

MA

/N

IPPA

NG

KA

T/

GO

LO

NG

AN

JA

BA

TA

NJA

BA

TA

NA

TA

SA

NLA

NG

SU

NG

KE

LA

SJA

BA

TA

N1

23

45

61.

......

......

......

......

......

....

Pem

roses

Mu

tasi

Kepegaw

aia

nK

epala

Su

bB

agia

nM

uta

siIV

3

2.

......

......

......

......

......

....

Pem

roses

Mu

tasi

Kepegaw

aia

nK

epala

Su

bB

agia

nM

uta

siII

3

3.

......

......

......

...

....

......

.....

Pem

roses

Pen

eta

pan

Pem

berh

en

tian

dan

Pen

siu

n

Kepala

Su

bB

agia

nPem

berh

en

tian

dan

Pen

siu

nI

3

4.

5.

dst

Lam

pir

an

Kepu

tusan

Sekre

tari

sJen

dera

lK

em

en

teri

an

Hu

ku

mdan

Hak

AsasiM

an

usia

Nom

or

Tan

ggal

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 71: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.43171

LAMPIRAN VPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIATENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTATUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIANOMOR M.HH-01.KP.08.01. TAHUN 2011TANGGAL 19 Juli 2011

FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAMJABATAN FUNGSIONAL UMUM

PETIKANKEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIANOMOR … TAHUN ...

TENTANGPENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI

DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUMDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang: dst.;Mengingat: dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATANPEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU: Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut: 1Nama : ....NIP : ....Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)Jabatan Atasan Langsung : Kepala Sub Bagian Mutasi IV, Bagian Mutasi

Pegawaiditetapkan jabatannya sebagai Pemroses Mutasi dengan Kelas Jabatan 3 (tiga).

KEDUA: Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberi Tunjangan Kinerja sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuberpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(Untuk penetapan pertama kali menggunakan kalimat “Keputusan ini mulai berlakupada tanggal 01 Januari 2011”).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 72: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2011/bn431-2011.pdf · bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Unit

2011, No.431 72

KEEMPAT: Petikan keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutanuntuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERALKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

..................................................

Untuk petikan yang sahKEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

..........................................

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

www.djpp.kemenkumham.go.id