BEA METERAI DI ERA DIGITAL:APA DAN BAGAIMANA

• Penggantian Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai denganUndang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai merupakan salah satubentuk respon Pemerintah terhadap perubahan dan perkembangan zaman darianalog ke digital

• Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai memperluas cakupanobjek yang dikenai Bea Meterai, semula hanya meliputi dokumen berupa kertasmenjadi termasuk dokumen dalam bentuk elektronik

• Sebagai konsekuensi perluasan cakupan objek Bea Meterai, disediakan MeteraiElektronik sebagai sarana pembayaran Bea Meterai

Prolog

Pembebasan Bea Meterai atas dokumenyang diperlukan untuk kegiatan:a. penanganan bencana alamb. bersifat keagamaan dan sosialc. mendorong program pemerintahd. pelaksanaan perjanjian internasional

Kewajiban pemungut:a. memungut Bea Meterai dari pihak yang terutang,b. menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, danc. melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai

❑ Tarif tetap sebesar Rp10.000,-❑Batas nilai nominal sebesar Rp5.000.000,-❑ Tarif tetap yang berbeda dalam rangka

melaksanakan program Pemerintah danmendukung pelaksanaan kebijakanmoneter dan/atau sektor keuangan

❑ Sanksi administratif sebesar 100%❑ Sanksi pidana atas tindak pidana

pembuatan, pengedaran, penjualan,dan pemakaian meterai palsu ataumeterai bekas pakai

Bea Meterai dikenakan atas dokumen, baik dalam bentuk kertasmaupun elektronik, yang digunakan sebagai alat untuk menerangkankejadian yang bersifat perdata dan alat bukti di pengadilan

❑ Cara pembayaran:a. Meterai -- Meterai Tempel

Meterai Elektronik Meterai Dalam Bentuk Lain

b. SSP❑ Pemeteraian Kemudian

Ketentuan mengenai saat terutang diperinci per jenis dokumen

Ketentuan mengenai pihak yang terutang diperinci per jenis dokumen

Bea Meterai adalahpajak atas dokumen

Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen

OBJEK

TARIF&

BATAS NILAI NOMINAL

SAAT TERUTANG

PIHAK YANG TERUTANG

PEMUNGUTAN BEA METERAI

CARA PEMBAYARAN

SANKSI

FASILITAS

Ketentuan Peralihan:▪ Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar

yang dibuat sebelum 1 Januari 2021, terutang Bea Meteraidan dibayar berdasarkan UU Bea Meterai 1985

▪ Meterai tempel yang dicetak berdasarkan UU Bea Meterai1985 masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember2021, dengan nilai paling sedikit Rp9.000,-

Pokok Pengaturan

OBJEK BEA METERAI BATASAN TARIF SAAT TERUTANG PIHAK TERUTANG

Surat perjanjian -

Rp10.000

Saat dokumen dibubuhi tanda tangan

Masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya

Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya

-

Akta PPAT beserta salinan dan kutipannya -

Surat berharga - Saat dokumen selesai dibuat

Pihak yang menerbitkan dokumen

Dokumen transaksi surat berharga - Pihak yang menerima dokumen

Surat keterangan, pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya

-

Saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat

Pihak yang menerima dokumen

Dokumen lelang -

Dokumen yang menyatakan jumlah uangdengan nilai nominal lebih dariRp5.000.000,00 yang:1. menyebutkan penerimaan uang2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya

atau sebagiannya telah dilunasi ataudiperhitungkan

Rp5.000.000

Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dipengadilan -

Saat dokumen diajukan ke pengadilan

Pihak yang mengajukan dokumen

Non-Objek Bea Meterai

dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, antara lain:

surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk

pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim

segala bentuk ijazah

tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang

berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran

dimaksud

tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan Lembaga

lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan ituyang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjukberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

1

Non-Objek Bea Meterai

tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi

surat gadai

dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada

penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau

pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah

tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam

bentuk apa pun

dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan

moneter

2

Kewajiban Pemungut Bea Meterai:

Pemungut

PIHAK

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Bea Meterai diatur dalam Peraturan Menteri*

Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapatdilakukan oleh pemungut Bea Meterai.

Memungut Bea Meterai yang terutang atas dokumentertentu dari pihak yang terutang

Menyetorkan Bea Meterai ke kas negara

Melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meteraike kantor DJP

Meterai Dalam Bentuk Lain

Meterai Tempel

Meterai Elektronik

Surat Setoran Pajak

Pembayaran Bea Meterai

Meterai Tempel

1. Meterai Tempel memiliki ciri umum dan cirikhusus.

2. Ciri khusus sebagai unsur pengaman padadesain, bahan, dan teknik cetak.

merupakan meterai yang memiliki kode unik dan keterangantertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri

Meterai Elektronik

Meterai Dalam Bentuk Lain

merupakan meterai yang dibuat dengan menggunakanmesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi,

teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya

Pemeteraian Kemudian

Dilakukan untuk:

Dokumen yang Bea Meterainya tidak ataukurang dibayar

Dokumen yang digunakan sebagai alat buktipengadilan

Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemateraian Kemudianmerupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*

Sanksi

Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian atasdokumen yang Bea Mterainya tidak atau kurang dibayar sebesarBea Meterai yang terutang ditambah sanksi administratif sebesar100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang.

Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutandan/atau penyetoran, diterbitkan SKP untuk menagih Bea Meterai yang tidakatau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksiadministratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidakatau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.

Bea Meterai yang terutang menjadi kedaluwarsa setelahjangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

Kedaluwarsa

“

Ketentuan Pidana

meniru atau memalsu Meterai yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia, dengan maksud untuk memakaiatau meminta orang lain memakai Meteri tersebut sebagaiMeterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau

Membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawanhukum, termasuk membuat meterai elektronik, dan meterai dalambentuk lain, secara melawan hukum

dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Setiap orang yang:

Ketentuan Pidana

Meterai dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olahasli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau

Barang yang dibubuhi meterai sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dandibuat secara tidak melawan hukum

dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah)

Setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan,

mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Ketentuan Pidana

Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkantanda, menghilangkan ciri, atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaanuntuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah meterai tersebut belum dipakai, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahunatau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)