bb pelatkuat bkm tahun4 ok

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PROGRAMNASIONAL

PEMBERDAYAANMASYARAKAT

MANDIRI MANDIRI

P E R K O TA A N

LOKASI SIKLUS TAHUN KE 4BB.03

KUMPULAN BAHANSERAHANPELATIHAN PENGUATAN BKM/UP/RELAWAN/LURAH

Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 4 1

KENAIKAN KELAS TINGKAT KELURAHAN

ISU SIKLUS 1 SIKLUS 2 - 3 SIKLUS 4 PENGUATAN 1. Perencanaan Partisipatif

Metodologi Pengenalan metodologi dan prinsip – prinsip GG melalu i tahapan siklus

Penguatan pelaksanaan siklus dan penerapan prinsip – prinsip GG

Metodologi perencanaan partisipatif dan prinsip – prinsip GG diadopsi untuk perencanaan desa/kelurahan

Penguatan implementasi metodologi perencanaan partisipatif dan prinsip – prinsip GG dalam perencanaan desa/kelurahan

Pengenalan dan penguatan evaluasi program (tinjauan partisipatif)

Evaluasi tahunan diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan

Pengembangan sistem evaluasi partisipatif untuk pembangunan desa/kel

Orientasi Perencanaan Pengenalan mainstreaming DRM dalam PJM Pronangkis

Penguatan mainstreaming DRM dalam PJM Pronangkis

Mainstreaming DRM dalam Perencanaan Desa/kelurahan

Mainstreaming DRM dalam Perencanaan Desa/kelurahan

Pengenalan mainstreaming Gender dalam PJM Pronangkis

Penguatan mainstreaming gender dalam PJM Pronangkis

Mainstreaming Gender dalam Perencanaan Desa/kelurahan

Mainstreaming Gender dalam Perencanaan Desa/kelurahan

Maintreaming nangkis dalam perencanaan desa/kelurahan

Maintreaming nangkis dalam perencanaan desa/kelurahan

Minimal 1 – 2 isu MDGs , fokus pada sanitasi, air bersih, gizi dan peningkatan pendapatan

Perluasan isu MDGs pada kesehatan dan pendidikan

Pelayanan dasar Pelayanan dasar dan perluasan akses terhadap sumberdaya

Harmonisasi/Sinergi/Channeling program

PNPM Perkotaan

Rintisan channeling minimal dengan Dinas terkait untuk

Konsolidasi program2 nangkis (PNPM inti, penguatan, cluster 1,2 dan 3)

Program – program masuk ke dalam skema perencanaan desa/kelurahan (berdasarkan

2 Bahan Serahan | Pelatihan Penguatan BKM tahun ke 4

program – program air bersih, sanitasi, kesehatan dan pendidikan

,channeling dengan swasta/lembaga non pemerintah

kebutuhan yang tertuang dalam perencanaan Desa/kelurahan)

Sinergi dengan Perencanaan Reguler (Musrenbang)

- Rintisan sinergi PJM Pronangkis ke dalam musrenbang (penyesuaian waktu dan isu –isu)

Perencanaan Desa/kelurahan dengan mainstream nangkis menjadi prioritas dalam musrenbang (pro poor planning )

Perencanaan Desa/kelurahan dengan mainstream nangkis menjadi prioritas dalam musrenbang

ISU SIKLUS 1 SIKLUS 2 - 3 SIKLUS 4 PENGUATAN 2. Kelembagaan BKM/LKM

Pengembangan Organisasi

Pembentukan BKM/LKM dan perangkat organisasinya

Pengembangan Forum BKM

Pemilu ulang BKM/LKM

Pengenalan peran – peran BKM dan UP sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana PJM Pronangkis

Pelaksanaan dan penguatan peran – peran BKM dan UP sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana PJM Pronangkis

Mitra kelurahan/desa dalam pelaksanaan pembangunan desa/kel bidang nangkis (pelaksana dan monitoring evaluasi perencaanaan desa/kel)

Mitra kelurahan/desa dalam pelaksanaan pembangunan desa/kel bidang nangkis (pelaksana dan monitoring evaluasi perencanaan desa/kel)

Pengambilan keputusan oleh BKM

Pengambilan keputusan konsultasi BKM dan KSM

Pengambilan keputusan konsultasi antara BKM, Kelurahan dan masyarakat

Pengambilan keputusan konsultasi antara BKM, Kelurahan dan masyarakat

Manajemen Rencana Kerja

tahunan BKM dan UP

• Rencana Kerja tahunan Pemerintah Desa/kelurahan

• Rencana Kerja tahunan BKM dan UP

• Rencana Kerja tahunan Pemerintah Desa/kelurahan

• Rencana Kerja tahunan BKM dan UP

Monitoring evaluasi pelaksanaan siklus

Memperluas monev untuk menilai perkembangan KSM

Bermitra dengan kelurahan dan lembaga lain untuk monev

Bermitra dengan kelurahan dan lembaga lain untuk monev

Mendokumentasikan kegiatan

Mempunyai sistem database

Database nangkis kelurahan , integrasi

Database nangkis


– kegiatan pelaksanaan PJM Pronangkis

nangkis sederhana

dengan database nangkis kota/kab

kelurahan , integrasi dengan database kota/kab

PPM berdasarkan standar program

Mengembangkan sistem PPM yang tepatguna berbasis budaya lokal

Jaringan PPM dengan kota/kab

Jaringan PPM dengan kota/kab

Sumberdaya Keuangan PNPM menjadi sumberdaya utama

Sumberdana berasal dari PNPM dan sumber lain

Sumberdana utama berasal dari pemerintah daerah

Sumberdana utama berasal dari pemerintah daerah

Rencana keuangan sesuai kerangka PNPM MP

Mempunyai perencanaan keuangan untuk kegiatan

Mempunyai perencanaan keuangan dan sumberdaya

Mempunyai perencanaan keuangan dan sumberdaya

Pranata Melibatkan warga miskin dan perempuan berdasarkan PAD dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

Penguatan partisipasi warga miskin dan perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

Pelibatan masyarakat miskin dan perempuan diadopsi oleh kelurahan/desa dalam pembangunan

Pelibatan masyarakat miskin dan perempuan diadopsi oleh kelurahan/desa dalam pembangunan

Memberikan akses informasi kepada warga mengenai PNPM MP melalui media yang dikembangkan oleh PNPM MP

Memberikan akses informasi kepada warga mengenai program nangkis melalui media warga

Memberikan akses informasi kepada warga untuk semua informasi pembangunan kelurahan/desa

Memberikan akses informasi kepada warga untuk semua informasi pembangunan kelurahan/desa

Pertanggungjawaban keuangan kepada PNPM MP dan masyarakat

Pertanggungjawaban keuangan kepada berbagai pemberi dana dan masyarakat

• Pertanggungjawaban keuangan kepada kelurahan dan masyarakat

• Sistem pertanggungjawaban diadopsi untuk pembangunan desa/kelurahan

• Pertanggungjawaban keuangan kepada kelurahan dan masyarakat

• Sistem pertanggungjawaban diadopsi untuk pembangunan desa/kelurahan

3. KSM Pengembangan KSM terbentuk KSM Mempunyai Mempunyai


Kelompok mempunyai perencanaan kelompok dan kegiatan rutin

perencanaan kelompok , keuangan dan sumberdaya

perencanaan kelompok , keuangan dan sumberdaya

Monev perkembangan kelompok dan tingkat kesejahteraan anggota dilakukan oleh BKM

KSM mampu menilai perkembangan kelompok dan tingkat kesejahteraan

KSM mampu menilai perkembangan kelompok dan tingkat kesejahteraan

Akses sumberdaya Sumber keuangan bergantung kepada BKM

Sumber keuangan terutama dari BKM , ditambah dengan swadaya

Sumber keuangan utama dari lembaga dana/keuangan di luar BKM dan swadaya

Sumber keuangan utama dari lembaga dana/keuangan di luar BKM dan swadaya

Sumberdaya alam desa/kelurahan

Sumberdaya alam kota/kab

Sumberdaya alam kota/kab

Jaringan Ekonomi : Memulai usaha

Akses pasar lokal kelurahan/kecamatan , pengembangan usaha

Akses pasar yang lebih luas (jaringan kemitraan )

Akses pasar yang lebih luas (jaringan kemitraan )

Sosial Memulai program sederhana

Bekerjasama dengan lembaga – lembaga sosial tingkat kelurahan dan kecamatan

Berjaringan dengan lembaga – lembaga sosial yang lebih luas (kota/nasional)

Berjaringan dengan lembaga – lembaga sosial yang lebih luas (kota/nasional)

Penerima manfaat Warga miskin (PS-2)

Warga miskin Warga miskin Warga miskin dan hampir miskin

Pemerintah Kelurahan/Desa

Mendukung PNPM MP

Terlibat dalam proses perencanaan /siklus dan penguatan KSM

Bermitra dengan BKM untuk mainstream nangkis dalam perencanaan desa/kel dan

Bermitra dengan BKM untuk mainstream nangkis dalam perencanaan desa/kel dan pelaksanaan pembangunan bidang kemiskinan


pelaksanaan pembangunan bidang kemiskinan

OUTPUT % kelurahan

yang mempunyai PJM Pronangkis

% kelurahan yang mempunyai PJM Pronangkis

% perencanaan kelurahan dengan mainstreaming nangkis

% perencanaan kelurahan dengan mainstreaming nangkis

% PJM Pronangkis yang memuat isu MDGs infrastruktur dasar , pendapatan dan gizi

% PJM Pronangkis yang memperluas isu MDGs kesehatan dan pendidikan

% perencanaan kelurahan/desa yang memuat semua isu MDGs

% perencanaan kelurahan/desa yang memuat semua isu MDGs

'

% warga miskin terlibat dalam siklus

% Kelurahan yang melakukan review partisipatif

% kelurahan/desa yang melakukan review pembangunan desa/kelurahan

kelurahan/desa yang melakukan review pembangunan desa/kelurahan

% perempuan terlibat dalam siklus

% PJM Pronangkis yang sinergi ke dalam proses musrenbang

% Perencanaan desa/kelurahan yang terakomodir di dalam perencanaan kota/kab

Perencanaan desa/kelurahan yang terakomodir di dalam perencanaan kota/kab

% BKM terbentuk

% warga miskin yang terlibat dalam siklus

% warga miskin yang terlibat dalam perencanaan desa/kelurahan

warga miskin yang terlibat dalam perencanaan desa/kelurahan

Jumlah KSM Terbentuk

% perempuan yang terlibat dalam siklus

% perempuan yang terlibat dalam perencanaan desa

perempuan yang terlibat dalam perencanaan desa

% warga miskin yang mendapatkan pelayanan BKM

% BKM yang mempunyai rencana kerja tahunan

% BKM yang menjadi mitra kelurahan/desa dalam pelaksanaan pembangunan bidang nangkis

BKM yang menjadi mitra kelurahan/desa dalam pelaksanaan pembangunan bidang nangkis

% perempuan % Forum BKM % Forum BKM yang Forum BKM yang


miskin yang mendapatkan pelayanan BKM

terbentuk terlibat dalam musrenbang kecamatan dan kota/kab

terlibat dalam musrenbang kecamatan dan kota/kab

% lura/ka Des yang mendukung PNPM MP

% KSM yang terlibat dalam pengambilan keputusan di BKM

% KSM yang terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan

% KSM yang terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan

% BKM yang mengembangkan media warga dan menggunakannya untuk transparansi informasi

% kelurahan/desa yang mengembangkan media warga dan menggunakannya untuk transparansi informasi

% keluarahan/desa yang mengembangkan media warga dan menggunakannya untuk transparansi informasi

% BKM yang melaksanakan RWT

% keluarahan/desa yang melaksanakan RWT

% keluarahan/desa yang melaksanakan RWT pembangunan desa

% BKM yang melaksanakan audit keuangan

% kelurahan/desa yang melaksanakan audit keuangan

% kelurahan/desa yang melaksanakan audit keuangan

% BKM yang mempunyai sistem penilaian perkembangan kesejahteraan penerima manfaat

% Kelurahan yang mempunyai database nangkis

% Kelurahan yang mempunyai jaringan database nangkis kelurahan dengan kota/kab

% KSM yang mempunyai perencanaan dan kegiatan rutin

% KSM yang berjaringan dengan pasar lokal

% KSM yang berjaringan dengan pasar yang lebih luas

% warga miskin yang terlayani oleh BKM

% KSM yang berjaringan dengan lembaga –lembaga di tingkat kota/kab

% KSM yang berjaringan dengan lembaga –lembaga di tingkat kota/kab

% perempuan miskin yang terlayani oleh BKM



% anggota pemerintah kelurahan/desa




yang terlibat

Tujuan Akhir Indikator Dampak Kegunaan dari Informasi Dampak

Masyarakat miskin di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan mendapat manfaat dari perbaikan sosial ekonomi dan tata kepemerintahan setempat

Peningkatan akses ke pelayanan infrastruktur, ekonomi dan sosial di minimum 80% kelurahan pada tahun 2013.

• Jumlah penduduk di daerah perkotaan yang mendapat akses ke jalan yang baik dalam rentang 500 meter di bawah proyek.

Infrastruktur dibangun minimum 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat, di 80% kelurahan.

Minimum 80% tingkat kepuasan pemanfaat terhadap peningkatan pelayanan dan tata kepemerintahan setempat.

Minimum 90% pengaduan diselesaikan.

Menentukan apakah PNPM memberikan dampak kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator Sektor Inti Bank Dunia

Hasil Antara Indikator Hasil Kegunaan Pemantauan Hasil

Komponen 1:

a. Kelompok masyarakat yang terorganisasi memiliki akses untuk menyuarakan pendapat dalam menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan.

b. Pemerintah kota/kab memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat miskin.

Komponen 1:

Min. 40% tingkat partisipasi kaum miskin dan kelompok rentan dalam pertemuan2 perencanaan dan pengambilan keputusan.

Min. 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan.

Min. 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM di tingkat RT/komunitas basis.

LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan.

Min. 90% dari kelurahan telah menyelesaikan PJM Pronangkis dan telah selesai dan titerima dalam uji publik.

Min. 80% Pemerintah Kota/Kabupaten menyediakan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) sebesar min. 20%.

Komponen 1:

Menilai apakah rancangan pembentukan LKM dan PJM Pronangkis perlu diperbaiki .

Menentukan apakah proses pemilihan LKM dan sosialisasi perlu diperbaiki.

Komponen 2:

Masyarakat mendapat peningkatan akses infrastruktur berdasarkan PJM Pronangkis.

Komponen 2:

Jumlah dari setiap kegiatan infrastuktur, ekonomi dan sosial yang diselesaikan di min. 80% kelurahan.

Min. 70% dari infrastuktur yang dinilai memiliki kualitas baik.

Min. 70% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki pinjaman beresiko (LAR) ≥ 3 bulan <10%.

Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki rasio pendapatan dan biaya >125%.

Min. 90% kelurahan dengan program pinjaman dana bergulir memiliki tingkat pengembalian modal tahunan >10%.

Komponen 2:

Menentukan apakah dibutuhkan peningkatan bantuan teknik di bidang tertentu.

Komponen 3:

Konsultan menyediakan bantuan teknik dan dukungan dalam pelaksanaan proyek

Komponen 3:

Min. 90% KMW menyediakan data secara akurat dan tepat waktu melalui SIM.

Min. 70% LKM telah menyelesaikan audit keuangan tahunan

Komponen 3:

Menilai apakah bantuan teknik dan dukungan pelaksanaan perlu diperbaiki/ditingkatkan

Menyediakan data yang akurat tepat waktu untuk pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

CAPAI AN


PNPM Mandiri Perkotaan: Proses Pembelajaran Penyadaran Kritis Marnia Nes

PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan proses pembelajaran masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Proses pembelajaran sebenarnya adalah proses pendidikan, artinya perubahan dapat terjadi melalui proses pendidikan yang didampingi oleh Fasilitator di wilayah Kelurahan/Desa sasaran.

Melalui proses belajar ini, diharapkan masyarakat mampu untuk merubah pola pikir dan sikap perilaku sebagai manusia yang bertanggungjawab untuk menjalankan fitrahnya sebagai manusia, yaitu manusia yang mampu memberikan potensi yang ada dalam dirinya untuk kesejahteraan diri dan lingkungannya.

PNPM Mandiri Perkotaan mengawal proses pembelajaran ini melalui tahapan siklus, yaitu:

Siklus

Apa yang dipelajari?

Prinsip Kemasyarakatan

Nilai – nilai Pola pikir

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)

Partisipasi : masyarakat belajar memutuskan secara sadar upaya pemecahan masalah yang mereka butuhkan

Keadilan dan kesetaraan: semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan mengambil keputusan

Masyarakat merupakan subyek pembangunan dan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa paksaan dari pihak luar, tetapi berdasarkan kesadaran kritis mereka

Refleksi Kemiskinan

Partisipasi, terlibat untuk menentukan masalah utama kemiskinan secara transparan dan demokratis.

Keadilan dan kesetaraan, saling memahami, dan saling perduli terhadap permasalahan orang lain.

Kejujuran untuk mengakui permasalahan.

Penyebab utama kemiskinan : lunturnya nilai – nilai kemanusiaan.

Semua pihak bertanggungjawab dalam pemecahan masalah kemiskinan.

Masyarakat mampu melakukan analisa sebab akibat permasalahan kemiskinan


Siklus




Pemetaan Swadaya

Partisipasi, transparansi informasi dalam menggali potensi dan permasalahan bersama.

Perduli terhadap permasalahan orang miskin, saling menghargai, saling memahami, kesetaraan dalam kegiatan,

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, yang diperlakukan adil dan setara dengan memberi kesempatan yang sama untuk terlibat.

Saling berbagi pengetahuan dan informasi (saling memberi)

Masyarakat mampu melakukan kajian dan penelitian sederhana mengenai permasalahan di wilayahnya, karena masyarakatlah yang mempunyai pengetahuan terhadap permasalahan diri dan lingkungannya bukan ‘orang luar’.

Masyarakat mempunyai potensi untuk memecahkan masalah tanpa harus selalu tergantung kepada bantuan pihak luar.

Semua permasalahan kemiskinan baik itu masalah sosial, ekonomi maupun lingkungan bersumber dari sikap dan perilaku para pelaku pembangunan.

Kemiskinan merupakan masalah bersama

Pembangunan BKM

Demokrasi,

Partisipasi,

Desentralisasi di dalam membangun kelembagaan milik warga masyarakat yang representative.

Kejujuran, keadilan, kesetaraan, kerelawanan menjadi komitmen semua warga masyarakat.

Masyarakat mampu untuk mengorganisir diri dalam menentukan siapa yang harus memimpin.

Pemimpin yang dipilih adalah yang mempunyai kemampuan menggunakan potensinya untuk kesejahteraan orang lain, pemimpin yang mempunyai sikap mental positif artinya merupakan manusia yang berdaya (sejati).


Siklus




PJM Pronangkis (perencanaan partisipatif)

Partisipasi, transparansi, demokrasi dalam proses belajar menyusun rencana – rencana untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan persoalan – persoalan yang dihadapi.

Keadilan, kejujuran, dan kebersamaan dalam upaya memenuhi kebutuhan agar persoalan kemiskinan dapat ditanggulangi.

Masyarakat mampu untuk merencanakan program .

Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk perencanaan.

Adil bukan beararti bagi rata, tetapi memberikan bantuan bagi yang paling membutuhkan.

Pengembangan program tidak hanya bertumpu pada bantuan pihak luar akan tetapi bisa mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat.

Pengorgani-sasian KSM

Partisipasi, demokrasi, akuntabilitas, di dalam proses berhimpun/berkelompok sebagai bagian ‘modal sosial’.

Kejujuran, keadilan, kesetaraan, saling perduli di antara anggota kelompok, saling memahami, saling menghargai , saling percaya

Masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya dalam kelompok

Masyarakat

Masayrakat miskin dapat dipercaya

Di dalam setiap tahapan siklus proses belajar tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kelompok melalui Diskusi Kelompok Terarah, rembug – rembug dan melaksanakan refleksi – refleksi bersama. Melalui diskusi – diskusi dan refleksi dalam kelompok, maka diharapkan terjadi dialog dan saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi peluang yang artinya berbagi ‘sumber kekuasaan’ yang dilandasi oleh nilai – nilai kemanusiaan. Diharapkan pada akhirnya akan tumbuh keperdulian terhadap permasalahan orang lain dan lingkungan. Pendekatan ini juga dapat menciptakan pola – pola hubungan masyarakat yang setara dan sekat – sekat sosial diharapkan bisa terbongkar.

Untuk mencapai tujuan belajar di atas, maka proses pendidikan yang dilaksanakan seharusnya pendidikan yang dapat memanusiakan manusia, dimana di dalamnya terkandung sikap dan perilaku dari pendidik (Fasilitator, relawan dan pihak lain) maupun peserta didik yang menjunjung tinggi nilai - nilai kemanusiaan (saling menghargai, adil,setara, dsb).

Proses pendidikan sangat bergantung kepada paradigma pendidikan yang diyakini oleh pelaku pendidik ( dalam hal ini lembaga pengembang program/Pelaku PNPMM Perkotaan). Karena paradigrna pendidikan berimplikasi pada metode yang dipakai dalam prosesnya yang pada akhirnya akan berdampak pada kesadaran masyarakat.


Untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, maka paradigma yang digunakan adalah paradigma pendidikan kritis. Dalam perspektif kritis, pendidikan semestinya bisa menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi secara bebas dan kritis menuju transformasi social. Masyarakat didorong untuk belajar mengidentifikasi, menganalisa pola - pola hubungan (interaksi) mereka dalam hidup bermasyarakat untuk membongkar sekat - sekat sosial sehingga terjadi hubungan yang setara dan adil. Hubungan sosial yang setara dan adil, tidak ada dominasi dari salah satu pihak, akan terjadi apabila masyarakat saling menghargai. saling memberi, saling memahami sehingga terjadi manusia - manusia yang berdaya (sejati).

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memberdayakan tentu saja harusnya yang memungkinkan proses di atas terjadi. Oleh karena itu dalam PNPM Mandiri melode pembelajaran yang digunakan dalam proses pendampingan adalah Participatory Andragogy.

Dalam pe!aksanaannya, pendekatan pendidikan tersebut menekankan pada pembelajaran yang dialogis dengan prinsip – prinsip:

• Pendamping adalah Fasilitator, bukan Guru

• Baik Pendamping maupun Masyarakat adalah warga belajar

• Semua warga belajar adalah subjek, artinya hubungan di antara semua warga belajar adalah hubungan yang adil dan setara, sedangkan obyeknya adalah reahlas kehidupan masyarakat

• Komunikasi yang dibangun, komunikasi multi arah

• Semua warga belajar, menjadi narasumber bagi yang lainnya karena masing -masing mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khas yang bisa dibagikan kepada yang lain sehingga akan 'memperkaya' pemahaman masing – masing.

Dengan pernbelajaran yang dialogis di atas, dalam prosesnya diharapkan :

• Tidak terjadi saling 'jegal' untuk kepentingan pribadi, maupun kelompok

• Tidak ada diskriminasi

• Tumbuh saling pemahaman terhadap permasalahan orang lain dan lingkungan, sehingga terjadi saling rnenghargai

• Tumbuh kebersamaan

• Tumbuh kepedulian, dsb

Oleh karena itu fungsi Fasilitator adalah 'membongkar sekat - sekat sosial’, yang bisa memungkinkan proses di atas terjadi. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, proses beIajar tersebut dilaksanakan dalam tahapan siklus , artinya dalam memfasilitasi semua tahapan siklus seharusnya terjadi pembongkaran sekat -sekat yang menghilangkan dominasi dan diskriminasi dimana hal ini bisa terjadi dengan menumbuhkan nilal - nilai kemanusiaan. Oleh karena itu penumbuhan nilai - nilai (sikap perilaku) untuk membangun manusia yang berdaya (pemberdayaan sejati) menjadi pilar ulama dalam pendekatan pembelajaran PNPM Mandiri Perkotaan.


Siklus PNPM Mandiri Perkotaan: Implementasi Daur Program Pembangunan Partisipatif

Marnia Nes

Siklus yang dikembangkan dalam intevensi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan pengejawantahan dari daur program pembangunan partisipatif dari mulai identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai monitong evaluasi.

Siklus 1: Rembug Kesiapan Masyarakat ( RKM ) Merupakan proses awal dalam siklus PNPM Mandiri Perkotaan. Siklus ini dilaksanakan karena PNPM Mandiri Perkotaan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang diintervensi oleh pihak luar ( pemerintah ), sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengambil keputusan berkehendak untuk menerima atau menolak PNPM Mandiri Perkotaan sebagai alternatif pemecahan masalah. Oleh karena itu RKM merupakan proses awal dari pengejawantahan pembangunan partisipatif, karena masyarakatlah yang berhak untuk menentukan apakah mereka akan melakukan upaya penanggulangan kemiskinannya sendiri.

Apabila masyarakat memutuskan untuk menerima PNPM Mandiri Perkotaan, maka secara otomatis masyarakat harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan dengan koridor yang sudah dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dalam daur penanggulangan kemiskinan secara partisipatif yang dikejawantahkan dalam tahapan siklus-siklus selanjutnya.

Komitmen yang disepakati oleh masyarakat berimplikasi kepada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan oleh mereka seperti: mengikuti pertemuan-pertemuan untuk melaksanakan setiap proses tahapan siklus, adanya motor penggerak yang bekerja dengan sukarela, kesediaan untuk bekerjasama dari berbagai pihak ( tokoh, masyarakat miskin, masyarakat non miskin, aparat pemerintah setempat, dll ), menyediakan dana swadaya untuk berbagai pertemuan dan pelatihan, dan sebagainya.

Dengan mengetahui segala konsekuensi yang harus dihadapi diharapkan masyarakat betul-betul siap untuk menerima intervensi PNPM Mandiri Perkotaan bukan karena ’iming-iming’ BLM akan tetapi karena benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan bersama-sama.

Siklus 2: Refleksi kemiskinan Refleksi Kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kesadaran kritis ini menjadi penting, karena selama ini seringkali dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai ’objek’ seringkali masyarakat diajak untuk melakukan berbagai upaya pemecahan masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya ( masalah dirumuskan oleh ’Orang Luar’ ).Kondisi tersebut menyebabkan dalam pemecahan masalah masyarakat hanya sekedar melaksanakan kehendak ’Orang Luar’ atau


karena tergiur dengan ’iming-iming’ bantuan uang, bukan melaksanakan kegiatan karena benar-benar menyadari bahwa kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi pemecahan masalah mereka.

Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal penting yang harus dilakukan dalam Refleksi Kemiskinan, yaitu Olah Rasa dan Olah Pikir , sehingga pendalaman yang dilakukan melibatkan mental, rasa dan karsa.

Olah Pikir; Proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat, untuk membuka mekanisme-mekanisme yang selama ini sering tidak tergali dan tersembunyi di dalamnya. Analisa kritis terhadap permasalahan kemiskinan sering juga disebut sebagai analisa sosial, artinya mencari secara kritis hubungan sebab akibat, sampai hal –hal yang paling dalam sehingga dapat ditemukan akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Setiap kondisi,baik itu eksternal maupun internal, harus ditelusuri dan kemudian dicari hubungan sebab akibatnya dalam suatu kerangka yang logis. Dalam hal ini setiap orang yang terlibat dalam refleksi belajar untuk berpikir analitis dan logis, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran kritis terhadap berbagai penyebab kemiskinan yang berakar pada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan seperti dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Olah Rasa adalah upaya untuk merefleksikan ke dalam terutama yang menyangkut sikap dan perilaku mereka terhadap permasalahan kemiskinan. Upaya olah rasa lebih menyentuh ’hati’ masing-masing orang yang terlibat dalam proses refleksi untuk merenungkan apa yang telah diperbuat, dilakukan, sumbangan apa yang telah diberikan untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan bagi kesejahteraan dan perbaikan hidup masyarakat. Artinya dalam olah rasa lebih menitikberatkan kepada sikap dan perilaku yang berhubungan dengan nilai-nilai luhur manusia ( memanusiakan manusia ). Diharapkan akan tumbuh kesadaran masing-masing bahwa manusia yang berdaya adalah ’Manusia yang mampu menjalankan fitrahnya sebagai manusia, manusia yang berbeda dengan makhluk lain, yaitu manusia yang mampu memberi dan mengabdikan kehidupannya untuk kesejahteraan umat manusia’.

Dari olah pikir dan olah rasa di atas, diharapkan cara pandang peserta yang terlibat dalam diskusi akan berubah dan berimplikasi pada:

FISIK; LINGKUNGAN KUMUH,

ILEGAL, DSB

KEMI SK INAN

POLITIK YANG TAK MEMBUKA AKSES KE

KAUM MISKIN, KURANG PARTISIPASI

EKONOMI YANG TAK MEMIHAK; TAK ADA

KESEMPATAN, TAK ADA AKSES KE SUMBERDAYA,

DSB

SOSIAL YG SEGREGATIF; MARGINALISASI,

INTERNALISASI BUDAYA MISKIN, DSB

KEBIJAKAN YANG TAK BERPIHAK/

ADIL

INSTITUSI PENGAMBIL KEPUTUSAN

YANG TAK MAMPU

MENERAPKAN NILAI-NILAI UNIVERSAL

KEMANUSIAAN

PENYEBAB KEMISKINAN

Penyebab tingkat 4

Penyebab tk 3 Penyebab tk 2

ORANG YANG TIDAK

BAIK DAN MURNI

Dampak Penyebab tk 1


Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur, merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat.

Tumbuhnya kesadaran untuk malakukan upaya perbaikan, yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap anggota masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan (baik tenaga, waktu,pikiran, ruang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) untuk bersama-sama menanggulangi masalah kemiskinan (baca: untuk kesejahteraan masyarakat)

Proses Refleksi kemiskinan secara rinci dapat dilihat pada Buku seri siklus : ” Panduan Diskusi Refleksi Kemiskinan”-PNPM Mandiri Perkotaan.

Siklus 3: Pemetaan Swadaya Dalam proses identifikasi kebutuhan masyarakat, siklus lanjutan dari Refleksi Kemiskinan adalah Pemetaan Swadaya. Dalam siklus ini masyarakat melakukan proses belajar untuk:

Menggali informasi: bagaimana kondisi nyata dari masalah-masalah yang dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi kemiskinan (sosial, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, kepemimpinan)? Masalah-masalah tersebut harus didukung oleh data dan fakta, sehingga diperlukan proses penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Mengkaji, informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikaji bersama. Proses ini merupakan analisa kritis terhadap berbagai kondisi yang ada berdasarkan informasi dan fakta tadi untuk dicari sebab akibatnya termasuk kelompok-kelompok yang terkena dampak dari masalah yang ada (kelompok sasaran). Setiap informasi yang muncul dianalisa apakah hal tersebut merupakan masalah yang sebenarnya atau hanya merupakan gejala saja.

Merumuskan masalah: Pada tahapan ini masalah yang sudah ditemukan dan disepakati bersama dikelompokkan (pengorganisasian masalah), kemudian dianalisa hubungan sebab akibatnya dengan kembali membuat pohon masalah seperti yang dilakukan dalam refleksi kemiskinan. Dengan demikian dalam melakukan analisa kritis akan terjadi proses refleksi yang berulang-ulang. Artinya refleksi kemiskinan tidak hanya terjadi pada saat siklus yang pertama akan tetapi terus dilakukan dalam siklus Pemetaan swadaya.


Pada pelaksanaannya proses penggalian informasi, analisa masalah, dan perumusan masalah seringkali tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan proses yang dilaksanakan sekaligus. Metode dan teknik yang dikembangkan untuk Pemetaan Swadaya merupakan metode yang lebih menekankan pada proses diskusi masyarakat. Alat kajian (tools) yang dikembangkan adalah alat untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggalian informasi, analisa dan perumusan masalah/kebutuhan, sehingga melalui proses tersebut sebetulnya masyarakat yang terlibat menjadi peneliti bagi dirinya dan kehidupan lingkungannya sendiri.

Dengan terlibat dalam proses Pemetaan Swadaya masyarakat diharapkan mampu untuk:

Memahami persoalan nyata mereka sendiri yang berdasarkan kepada fakta dan informasi yang ada, sehingga yang mereka rumuskan bukan daftar keinginan tetapi daftar kebutuhan yang bermanfaat untuk lingkungannya terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Pemecahan masalah (pemenuhan kebutuhan) tidak didasarkan kepada kehendak dan semata-mata bantuan ’orang luar’ akan tetapi lebih banyak mengutamakan kemampuan sumberdaya dan swadaya masyarakat.

Bagi ’orang dalam’ (masyarakat) kegiatan ini menjadi proses belajar dan penyadaran tentang keadaan kehidupan dan lingkungan yang mereka hadapi, sehingga diharapkan terjadi pemahaman terhadap kondisi warga di lingkungannya ( mengapa si A miskin, bagaimana kondisi si B , dsb ). Penyadaran ini merupakan renungan terhadap permasalah dirinya dan orang lain di lingkungannya sehingga diharapkan tumbuh kepedulian terhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan-keadaan yang dianggap mengganggu ( masalah ).

Bagi ’orang luar’ ( lembaga pengembang program ). Kegiatan ini merupakan proses belajar dan ’penyadaran’ dalam memahami keadaan masyarakat , serta cara pandang dan nilai-nilai

KEM I SK I NAN

POLITIK YANG TAK MEMBUKA AKSES KE

KAUM MISKIN, KURANG PARTISIPASI

EKONOMI YANG TAK MEMIHAK; TAK ADA

KESEMPATAN, TAK ADA AKSES KE SUMBERDAYA,

DSB

SOSIAL YANG SEGREGATIF;

MARGINALISASI, INTERNALISASI BUDAYA

MISKIN, DSB

FISIK; LINGKUNGAN KUMUH,

ILEGAL, DSB

KEBIJAKAN YANG TAK BERPIHAK/

ADIL

INSTITUSI PENGAMBIL KEPUTUSAN

YANG TAK MAMPU

MENERAPKAN NILAI-NILAI UNIVERSAL

KEMANUSIAAN

PENYEBAB KEMISKINAN Penyebab tingkat 4

Penyebab tk 3 Penyebab tk 2

ORANG YANG TIDAK

BAIK DAN MURNI

Dampak Penyebab tk 1

Kajian Kelembagaan

Kajian kebijakan

Kajian kepemimpinan

Berbagai kajian masalah ekonomi, lingkungan dan sosial KKmiskin


masyarakat yang mempengaruhi kehidupan mereka. Proses belajar ini juga akan menimbulkan dukungan masyarakat terhadap program yang didampinginya, apabila benar-benar berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, serta program kemudian dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Proses Pemetaan Swadaya secara rinci dapat dilihat dalam ’ Buku Siklus PNPM Mandiri Perkotaan Panduan Pelaksanaan Pemetaan Swadaya ’

Siklus 4 a: Pembangunan BKM/LKM Siklus ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat warga yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur yang dimotori oleh pemimpin yang mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sebagai jawaban dari hasil analisa kelembagaan dan refleksi kepemimpinan yang sudah dilaksanakan dalam siklus Pemetaan Swadaya.

Organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa berbentuk paguyuban atau perhimpunan yang mempunyai ciri-ciri:

Adanya kesetaraan dimana komunitas terbentuk sebagai himpunan warga yang setara di suatu kelurahan.

Setiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak , karena adanya ikatan kesamaan (commond bond ), seperti kepentingan, persoalan, tujuan, dsb

Tiap anggota atau warga berhimpun secara sukarela, bukan karena terpaksa

Membangun semangat saling percaya

Bekerjasama dalam kemitraan

Secara damai memperjuangkan berbagai hal, termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan

Selalu menghargai keragaman dan dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi

Menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam setiap keputusan yang diambil dan secara intensif melakukan musyawarah

Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari bebagai pengaruh kepentingan

Mampu bekerja secara mandiri

Posisi organisasi masyarakat warga:

Di luar institusi pemerintah

Di luar institusi militer

Di luar institusi agama

Di luar institusi pekerjaan atau usaha

Di luar institusi keluarga

Organisai Masyarakat Warga ( paguyuban atau perhimpunan ) tersebut dipimpin oleh pemimpin kolektif, yang beranggotakan antara 9 sampai 11 orang. Lembaga Kepemimpinan Kolektif ini secara


generik diberi nama ’BKM/LKM ’. Kriteria pemimpin kolektif ini ditentukan oleh masyarakat yang dilakukan dalam refleksi kepemimpinan.

Tahapan pembentukan ’BKM’/LKM , yaitu:

Membentuk panitia pemilihan yang dipilih oleh warga masyarakat. Panitia menyusun mekanisme pemilihan yang akan dipilih di kelurahan/desa setempat. Proses pemilihan anggota BKM/LKM adalah rahasia, tanpa pencalonan dan tanpa kampanye.Setiap warga dewasa pada masyarakat setempat menuliskan beberapa nama yang menurut mereka memenuhi kriteria yang telah disepakati, artinya anggota BKM/LKM yang dipilih adalah yang merefresentasikan nilai-nilai luhur , bukan atas dasar keterwakilan wilayah, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya.

Mekanisme pemilihan dilakukan berjenjang dari RT, RW, Kelurahan/Desa berdasarkan pada kohesifitas ( keakraban-hubungan sosial ) di antara warga masyarakat setempat. (mekanisme pemilihan dapat dilihat pada ’Buku Panduan Pembentukan BKM/LKM ).

Membentuk Tim Perumus untuk menyusun draft AD/ART BKM/LKM . Draft AD/ART yang sudah disusun kemudian diuji publik dengan cara melakukan rembug-rembug dengan komunitas-komunitas di kelurahan/desa setempat. Langkah selanjutnya draft yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil uji publik dibahas dan disahkan pada rembug warga tingkat kelurahan/desa pada saat pemilihan anggota BKM/LKM tingkat kelurahan/Desa.

Setiap warga kelurahan/desa setempat berhak sebagai pemilih.

Siklus 4 b : Pengembangan KSM Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok sosial pada tingkat akar rumput, yang mempunyai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan , ekonomi dan pemeliharaan lingkungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan warga miskin dapat terlibat dan menerima manfaat dari kelompok ini, dengan cara menjadi anggotanya dan diperlakukan adil seperti anggota masyarakat yang lainnya.

Pengembangan KSM tidak harus membentuk baru, tetapi bisa menggunakan kelompok-kelompok sosial yang sudah ada di masyarakat asalkan warga miskin mempunyai peluang untuk terlibat di dalam kelompok, dan penerima manfaat langsung ( bantuan program ) adalah warga miskin. . Oleh karena itu hasil identifikasi kelompok sosial, hubungan sosial, modal sosial dan hasil kajian ekonomi dan lingkungan dalam siklus Pemetaan swadaya menjadi dasar untuk pengelompokkan masyarakat, terutama bagaimana strategi agar warga miskin terlibat.

Kegiatan-kegiatan dalam satu kelompok bisa gabungan antara kegiatan ekonomi, kegiatan sosial maupun kegiatan lingkungan. Contoh-contoh kegiatan yang dapat dikembangkan adalah: kegiatan simpan-pinjam anggota kelompok, bantuan pinjaman modal usaha untuk anggota kelompok miskin, kartus sehat, tabungan pendidikan dan sebagainya. Paling penting adalah bahwa kelompok ini dibentuk atau dikembangkan bukan untuk menjadi pembenaran untuk mendapatkan bantuan uang dari PNPM Mandiri Perkotaan, akan tetapi menjadi wahana bersama untuk saling belajar memecahkan masalah, saling peduli dan menghargai di antara anggotanya dan kalau sudah semakin berkembang dapat menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak luar.

Siklus 5: PJM Pronangkis PJM pronangkis merupakan perencaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, baik jangka pendek selama satu tahun maupun jangka menengah


selama 3 tahun. Program yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian masalah (kebutuhan) dan analisa potensi dalam Pemetaan Swadaya.

Walaupun siklus ini merupakan siklus lanjutan dari pemetaan swadaya akan tetapi pelaksanaannya setelah pembangunan BKM/LKM dan pengembangan KSM. Kegiatan ini dillakukan belakangan, dengan dasar pemikiran bahwa anggota BKM/LKM lah yang akan mengambil keputusan untuk pengembangan program-program mana dari kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Di sisi lain penerima manfaat dari program ini diprioritaskan warga miskin yang sudah diidentifikasi dalam pemetaan swadaya, dan tergabung dalam KSM, sehingga KSM dibentuk bukan karena adanya Pronangkis tetapi justru sebaliknya penerima manfaat program didasarkan kepada KSM yang sudah ada.

Dalam pengembangan PJM pronangkis, sumberdaya baik manusia maupun sumberdaya lainnya diharapkan bukan hanya dari PNPM Mandiri Perkotaan, akan tetapi harus dipikirkan pemenuhannya dari swadaya masyarakat, Dinas/pemerintah setempat dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai program yang sejalan dengan PJM Pronangkis yang disusun oleh masyarakat.

Setelah satu tahun program berjalan, dilakukan evaluasi tahunan untuk melihat dan mengkaji kembali apakah program yang dikembangkan sudah tepat tujuan dan tepat sasaran dan bagaimana hasilnya. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperbaharui data-data yang ada, sehingga kesalahan-kesalahan akan segera dapat ditemukan dan dapat diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan program apabila diperlukan.

Kaitan siklus P2KP dengan Daur Program

Siklus PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan dapat berjalan terus dalam satu daur program pembangunan partisipatif sehingga tidak akan berhenti setelah PJM pronangkis. Artinya kegiatan masyarakat untuk menjalankan siklus bukan hanya terhenti sebatas proyek, akan tetapi menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan melembaga di masyarakat. Intervensi PNPM Mandiri Perkotaan hanya mengawali proses belajar masyarakat, diharapkan dari proses belajar ini masyarakat bisa mengembangkan pemecahan masalahnya secara mandiri, sehingga civil society yang diidam- idamkan dapat terwujud yang akan berdampak pada pengurangan masalah-masalah kemiskinan.


Tahapan Musrenbang


PENGERTIAN DASAR TERKAIT MUSRENBANG DESA/KELURAHAN (Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan,Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri,Forum Pengembangan Partisipasi masyarakat, Januari 2008)

Desa dan Kelurahan Pengertian tentang Desa dan Kelurahan dituangkan dalam dua buah Peraturan Pemerintah yaitu: PP No. 72/2005 tentang Desa dan PP No. 73/2005 tentang Kelurahan. Menurut PP No. 72/2005, Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Kelurahan menurut PP No. 73/2005 adalah “wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan”.

Dari dua pengertian diatas maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar antara entitas desa dan kelurahan yaitu adanya perbedaan dalam hal kewenangan. Desa memiliki kewenangan dan hak untuk mengurus wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang hidup di wilayah desa bersangkutan.Sedangkan Kelurahan tidak memiliki kewenangan seluas desa karena kelurahan adalah tak lain merupakan organisasi perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pokok yang terbatas yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Perbedaan-perbedaa inilah yang akan menentukan posisi dan peran musrenbang terhadap pembangunan di desa dan kelurahan. Untuk desa, musrenbang desa memiliki peran penting dalam mendorong otonomi desa. Sedangkan untuk kelurahan, musrenbang kelurahan merupakan bagian dari kerja organisasi Kelurahan dalam hal perencanaan pemabangunan di daerah.

Musrenbang dan Otonomi Desa Otonomi desa dimaksudkan agar upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa menjadi lebih cepat terwujud melalui pemberian kewenangan kepada desa untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Hal ini tidak akan terjadi bila pembangunan desa masih ditentukan dan dirancang secara sentralistik seperti pada masa lalu. Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan kewenangan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang


desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalannya otonomi desa. Agar hal ini dapat benar-benar terjadi, UU No.32/tahun 2004 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.72/tahun 2005 tentang Desa menyebutkan ketentuan minimal 10% dari APBD diperuntukan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai hak desa untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan desa dari pemerintah di atasnya.

Musrenbang dan Kelurahan Musrenbang kelurahan bagi organisasi kelurahan adalah bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan di daerah untuk merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan terutama yang menjadi kewenangannya. Hasil musrenbang kelurahan akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Kelurahan dan merumuskan prioritas permasalahan dan indikasi kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk diajukan ke musrenbang kecamatan. Selain itu, sebagai bagian fungsi kelurahan untuk mendorong urusan kemasyarakatan, musrenbang kelurahan pun dapat menjadi sarana bagi pemerintah kelurahan dengan masyarakat untuk merumuskan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat kelurahan maupaun kegiatan yang diusulkan untuk diajukan dibiayai

melalui Pos Bantuan APBD.

Konsep Payung Musrenbang Desa/Kelurahan

Perencanaan-penganggaran partisipatif Sebagai bagian dari tatanan desa yang demokratis, Musrenbang Desa/Kelurahan lebih memungkinkan untuk melibatkan warga seluas-luasnya ketimbang musrenbang di tingkat kabupaten/kota dan di atasnya. Konsep payung musrenbang adalah perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting). Perancanaan dan penganggaran merupakan proses

yang tidak terpisahkan. Penyusunan rencana kerja desa membutuhkan sumber anggaran, sebab kalaun tidak tersedia anggaran atau sumber daya lainnya, rencana kerja tersebut hanya akan menjadi dokumen kertas saja. Artinya, dokumen perencanaan yang disebut RKP Desa dan dokumen anggaran yang disebut APB Desa merupakan dua sisi uang logam yang diperlukan sebagai acuan desa menjalankan pembangunan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warganya.

Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor) dan perempuan (pro-gender) Perkembangan selanjutnya dari konsep perencanaan-penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting) yang berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor) dan perempuan (pro-gender). Kedua konsep ini berkembang sebagai kritik bahwa kelompok miskin dan perempuan sering diwakili oleh kelompok elit dan laki-laki. Budaya masyarakat menyebabkan perempuan

seringkali tidak berperan di sektor publik dan urusan pembangunan dianggap sebagai ’urusan laki-laki’. Peminggiran ini harus diubah dan mereka seharusnya hadir, ikut bermusyawarah dan juga ikut menerima manfaat langsung dari program dan anggaran pembangunan.


Perencanaan-penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin/perempuan dapat diartikan sebagai: (1) Prosesnya melibatkan kalangan marjinal/perempuan yang biasanya tidak ikut hadir dan tidak ikut bersuara dalam forum publik; (2) Hasil rencana kerja yang disusun menetapkan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran kegiatan atau penerima manfaat; (3) Alokasi anggaran untuk kegiatan dengan kelompok miskin/perempuan sebagai sasaran atau penerima manfaat langsung.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) Dengan bergulirnya otonomi daerah, diharapkan desa/kelurahan menjalankan peran pembangunan untuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Hal ini hanya dapat terjadi apabila tiga pilar tata pemerintahan, menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Ketiga pilar itu adalah:

Pemerintah desa/kelurahan (government);

Warga masyarakat (citizen); dan

Kalangan usaha/swasta (private sector).

Apabila salah satu pilar dari tatapemerintahan itu timpang, maka akan sulit tercapai tata pemerintahan yang baik. Warga masyarakat perlu bersikap mengkoreksi jalannya pemerintahan desa/kelurahan dan pembangunan sebagai warga yang baik. Sebaliknya pemerintah desa/kelurahan menerima masukan masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan dan tanggung gugatnya. Sedangkan kalangan usaha/swasta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dengan membuka peluang kerja, menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan menjalankan tanggung jawab sosial lainnya.

Demokrasi desa (village democracy) Khusus untuk otonomi desa, perkembangannya terjadi sebagai suatu upaya mengembalikan kedaulatan desa sebagai bagian dari bergulirnya reformasi dan pengembangan demokrasi di Indonesia. Impian besar otonomi desa adalah membangun tatapemerintahan desa yang demokratis. Karena desa merupakan unit yang kecil, dapat diterapkan konsep demokrasi partisipatoris yang bercirikanketerlibatan warga langsung dalam berbagai proses publik. Berbeda dengan unit pemerintahan lainnya yang lebih menerapkan demokrasi perwakilan. Apa yang dimaksudkan dengan sistem demokrasi desa? Yaitu tatapemerintahan yang menempatkan warga sebagai pemilik kedaulatan dan menyerahkan mandat kepada pemimpin (pemerintah desa). Artinya, pemimpin terpilih harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandatnya kepada warga antara lain dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa (Tahunan). Secara konsep, sebuah desa dianggap demokratis bila prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi dapat dijalankan.


Istilah-istilah Penting Musrenbang

RKP Desa dan Renja SKPD Kelurahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan dokumen yang disusun sebagai produk musrenbang. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang bertugas membuat rancangan awal RKP desa untuk dipaparkan di dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan kemudian diperbaiki penjabaran kegiatannya berdasarkan kesepakatan di musyawarah. Rancangan awak RKP Desa ini hanya dapat disusun pada saat persiapan (pra musrenbang) bila desa telah memiliki dokumen Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Bila belum ada RPJM Desa, RKP Desa disusun paska pelaksanaan musrenbang berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang disepakati dalam musyawarah.

Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Renja SKPD Kelurahan.

RPJM Desa dan Renstra Kelurahan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana desa yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini harus diacu dalam pembahasan usulan kegiatan di musrenbang sehingga sebaiknya rancangan awal RKP Desa disusun berdasarkan dokumen ini, dipaparkan di musrenbang dan diperbandingkan dengan hasil kajian kondisi dan persoalan desa terkini, sehingga kemudian terjadi penyesuaian kembali. Mengapa harus menyusun RPJM Desa? Berdasarkan hasil kajian, rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) yang terputus-putus ternyata tidak berdampak perubahan yang berarti. Agar rencana program berkesinambungan diperlukan kerangka program jangka menengah untuk menjadi rujukan penyusunan rencana kerja tahunan.

Untuk kelurahan, dokumen ini disebut Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Pasal-1 UU No.72/tahun 2005). Dana dari Kabupaten/Kota yang diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. (Penjelasan Pasal-68 ayat 1 point c UU No.72/tahun 2005).

ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang paling utama saat ini karena kebanyakan desa belum mengembangkan pendapatan asli desa yang cukup besar. ADD merupakan hak desa untuk memperoleh anggaran untuk menyelenggarakan pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk kelurahan, terdapat Pos Bantuan APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Menurut PP No.72 tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 1 ayat 12).


Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Pasal 73 ayat 2). Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Pasal 73 ayat 3). Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 74). APB Desa adalah dokumen yang disusun untuk menerjemahkan kegiatan di dalam RKP desa menjadi alokasi anggaran kegiatan/program. Sumber pendapatan desa yang menjadi komponen APBDes terdiri atas1:

Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

1 Pasal 168 PP 72/2005 tentang Desa.


APBD dan Pemenuhan HAM Praya Arie Indrayana Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, negara (pemerintah) sesungguhnya memiliki tiga kewajiban untuk (1) menghargai hak asasi manusia rakyatnya; (2) melindungi hak asasi manusia rakyatnya; dan (3) memenuhi hak asasi manusia rakyatnya (Hansen, 2000: 6 – 7). Kewajiban pertama, untuk menghargai, mengharuskan pemerintah sendiri tidak melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Hal ini mencakup tindakan negara untuk memberlakukan hukum yang menjamin terpenuhinya hak asasi rakyatnya itu. Kewajiban kedua, untuk melindungi, mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pihak lain dengan menegakkan aturan-aturan hukum yang diberlakukan pada pelanggar itu. Kewajiban ketiga, untuk memenuhi, mengharuskan pemerintah mengkaji ulang prioritas kerjanya, membuat perubahan-perubahan aturan, administrasi, anggaran, peradilan, dan hal yang diperlukan lainnya untuk mewujudkan hak-hak tertentu dari rakyatnya (Noer Fauzi, 2002). Anggaran merupakan instrumen kebijakan ekonomi pemerintah terpenting. Tidak hanya ekonomi, anggaran juga merefleksikan prioritas pemerintah dalam kebijakan sosial, budaya, bahkan politik. Anggaran adalah hasil terjemahan berbagai kebijakan, komitmen politik dan prioritas kerja pemerintah dalam bentuk keputusan darimana uang didapat dan kemana uang keluar. Dari kedua keputusan tersebut, kita dapat menentukan apakah pemerintah menghargai, melindungi ataupun memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks anggaran, kewajiban negara untuk menghargai, mencakup tindakan negara untuk memberlakukan hukum yang mengatur besaran minimal alokasi anggaran pemerintah (nasional dan daerah) untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan pengembangan kualitas hidup. Negara harus menjamin alokasi anggaran untuk pemenuhan – untuk hanya menyebut beberapa – hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi, hak atas jaminan sosial, hak atas standar hidup yang layak, maupun hak untuk menikmati kehidupan budaya. Dalam kewajiban ini, Indonesia baru menghargai hak warga negaranya atas pendidikan. Konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan daerah khusus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Amanat Konstitusi ini diperkuat oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Meskipun sudah diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang, pemerintah pusat dan daerah masih saja melanggar. Alasannya adalah keterbatasan dana. APBD Kota Bandung 2004 memang mengalokasikan 37% untuk sektor pendidikan, namun dari jumlah itu hanya 7,3% yang dapat dinikmati langsung oleh para pelajar. Jumlah ini masih jauh dibandingkan batasan minimal yang diatur dalam Undang-undang Sisdiknas sebesar 20% (Bujet, Edisi 02/Tahun II/Maret 2004). Selain itu, kewajiban negara untuk menghargai juga meliputi jaminan akses politik rakyat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan anggaran (hak politik). Hak warga negara ini dijamin dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 21 (1).


Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih dengan bebas.

Karenanya pemerintah harus menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hak ini tidak hanya sebatas hak untuk hadir tetapi juga hak untuk mengambil keputusan sesuai mekanisme yang disepakati bersama. Artinya Keputusan Darimana Uang Didapat dan Kemana Uang Dibelanjakan diputuskan bersama antara pemerintah dan warga. Kewajiban kedua, untuk melindungi, mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak penyimpangan-penyimpangan anggaran, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pihak lain. Secara legal formal, pemerintah harus memiliki aturan-aturan hukum yang memuat instrumen pengawasan dan penindakan (sanksi) baik pada tahap perencanaan, pengesahan, pelaksanaan maupun pelaporan anggaran. Pelaksanaan instrumen hukum ini tidaklah kewenangan internal pemerintah semata. Harus dijamin ruang dimana pihak luar (masyarakat) dapat memastikan bahwa hak-haknya telah terlindungi dengan benar dan tidak terjadi penggelapan bahkan perlindungan atas penyimpangan demi semangat korps. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme No. 28 Tahun 1999 merupakan satu landasan hukum bagi negara untuk melindungi HAM. Perlindungan ini juga tidak boleh disandarkan kepada political will pemerintah. Pemerintah (termasuk juga aparat penegak hukum dan legislatif) harus didakwa telah melanggar hak asasi manusia rakyatnya apabila membiarkan terjadinya penyimpangan anggaran. Pemerintah telah melanggar HAM apabila gagal melindungi hak asasi rakyatnya dari penyimpangan anggaran yang terjadi. Apalagi kalau pelaku penyimpangan adalah aparatur itu sendiri. Dalam hal ini, tanggung jawab individu tidak sebatas pada pertanggungjawaban pidana karena korupsi yang dilakukan atau pertanggungjawaban perdata karena kerugian yang ditimbulkan. Setiap individu yang melakukan penyimpangan anggaran juga dapat didakwa telah melanggar HAM. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional telah mengakui individu sebagai salah satu subjek pelanggaran HAM. Maraknya kasus korupsi baik yang dilakukan oleh aparat eksekutif, legislatif maupun yudikatif akhir-akhir ini merupakan ujian seberapa besar komitmen negara dalam penegakan HAM. Negara dapat dikategorikan telah melanggar HAM apabila negara gagal menghukum para pelaku penyimpangan anggaran. Di sisi lain negara juga melanggar HAM apabila tingkat korupsi yang dilakukan aparat tidak berkurang, apalagi bertambah. Kewajiban negara lainnya, yang tak kalah penting, adalah kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah mengkaji ulang kebijakan dan prioritas kerja. Kebijakan dan prioritas kerja ini harus diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalah yang riil tengah dihadapi masyarakat, seperti rendahnya daya beli, besarnya angka pengangguran, tingginya angka kematian ibu melahirkan, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan anggaran juga harus diarahkan untuk mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Termasuk juga kewajiban negara untuk memenuhi adalah melakukan pembaruan hukum yang menjamin setiap orang tanpa diskriminasi mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan sosial untuk mewujudkan hak asasinya. Kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan harus diberi previlige untuk memperoleh kembali akses mereka terhadap sumber daya ekonomi. Begitupun akses politik mereka terhadap pengambilan keputusan. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan kelompok ini. Peningkatan kesejahteraan kelompok ini biasanya tergantung pada ada tidaknya, besar kecilnya alokasi anggaran pemerintah untuk program-program seperti peningkatan pendapatan atau subsidi bahan


kebutuhan pokok. Besar kecilnya alokasi belanja pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga berdampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup. Keterlibatan kelompok ini dalam proses perencanaan dan pengesahan anggaran secara krusial akan turut mendorong pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Pemerintah sekarang tidak lagi dapat berlindung pada pemahaman bahwa pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan secara bertahap karena minimnya sumber daya, khususnya pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Prinsip-prinsip Limburg – yang didesain oleh para ahli hukum internasional sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – telah meletakkan arah baru dalam melihat tanggung jawab negara. Paragraf ke-16 Prinsip-prinsip Limburg menyatakan:

“All States have an obligation to begin immediately to take steps towards full realization of the contained in the Covenant”.

Selanjutnya pada paragraf ke-22, ditegaskan lagi:

“Some obligations under the Covenant require immediate implementation in full by all State parties, such as the prohibition of discrimination in article 2(2) of the Covenant”.

Jadi, meskipun CESCR menetapkan pencapaian secara bertahap dan mengakui realitas keterbatasan sumber daya yang tersedia di satu sisi, pada sisi lain ia juga menetapkan berbagai kewajiban yang memiliki efek segera (immediate effect) (ELSAM, 2001). Itu artinya, baik hak-hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat dituntut pemenuhannya di muka pengadilan nasional. Referensi: 1. ELSAM, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Esai-esai Pilihan, Jakarta, 2001 2. Noer Fauzi, Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria, Perspektif Transitional Justice Untuk

Penyelesaian Konflik, Seri Pengembangan Wacana HuMA, No. 3 Desember 2002. 3. Bujet, Edisi 02/Tahun II/Maret 2004


Apa dan Mengapa Musrenbang Desa/Kelurahan (Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan,Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri,Forum Pengembangan Partisipasi masyarakat, Januari 2008)

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun2.

Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa.

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tatapemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tatapemerintahan dan pembangunan.

Kerangka Hukum Musrenbang Desa/Kelurahan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan Pemerintah No.72/2005 tentang Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah dengan mengacu pada

UU 32/2004 tersebut. Sedangkan kelurahan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.73/2005 tentang Kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan desa/kelurahan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

2 SEB Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007.


Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya sejauh ini masih diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun3.

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sementara itu, meskipun kelurahan bukan unit pemerintahan otonom seperti halnya desa, musrenbang kelurahan dilakukan salah satunya untuk merumuskan kegiatan prioritas dalam urusan pembangunan yang akan dimasukkan kedalam Renja SKPD kelurahan yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD (kabupaten/kota).

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.

Musrenbang desa/kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbangdes, pemerintah desa dan warga berembug dalam menyusun program tahunan desanya. Demikian halnya di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan.

Tujuan dan Keluaran Musrenbang Desa/Kelurahan Tujuan Musrenbang Desa yaitu:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sbb.:

Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat;

Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain;

Prioritas kegiatan desa yang akan

Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusun-an Rencana Kerja SKPD Kelurahan.

2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat.

3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari

3 Surat edaran ini diterbitkan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang musrenbang.


diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD propinsi.

2. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

pemerintah daerah (kabupaten/kota)

4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD propinsi.

5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

KELUARAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN Keluaran Musrenbang Desa adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran berjalan.

2. Daftar nama Tim Delegasi Desa yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

3. Berita acara musrenbang desa.

Keluaran Musrenbang Kelurahan adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD kelurahan;

2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya

3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan

4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

5. Berita acara musrenbang kelurahan

Proses Umum Musrenbang Desa/Kelurahan

Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan 1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Kepala Desa/Lurah

Struktur organisasi TPM dan pembagian tugas: Ketua, bendahara, seksi-seksi (acara, materi, logistik)

Pembentukan tim pemandu oleh TPM (3 orang).

2. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan oleh TPM:

Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa/kelurahan

Pengumuman kegiatan musrenbang desa/kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H)

Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).


3. Persiapan oleh tim pemandu:

Pelaksanaan kajian desa/kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/isu pembangunan) untuk menyusun data/informasi permasalahan desa/kelurahan

Penyusunan rancangan awal RKP Desa yang diturunkan dari RPJM Desa atau Renja Kelurahan yang diturunkan dari Renstra Kelurahan / RPJM Desa terutama yang termasuk urusan pembangunan

Persiapan bahan masukan (materi) musrenbang lainnya yang relevan.

Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

Musrenbang Desa

1. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk musyawarah:

Pemaparan oleh anggota masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa: (1) Rangkuman permasalahan sosial-budaya desa (termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan); (2) Rangkuman permasalahan infrastruktur desa; (3) Rangkuman permasalahan pemerintahan desa

Pemaparan Kepala Desa mengenai: (1) Hasil evaluasi RKP-Desa yang sudah berjalan; (2) Kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (3) Informasi perkiraan ADD tahun berikut

Tanggapan pihak kecamatan mengenai paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan ybs.

Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan di atas dan tanggapan/diskusi oleh warga masyarakat.

2. Musyawarah penyepakatan prioritas masalah/kebutuhan yang ada di desa kegiatan untuk RKP-Desa tahun berikutnya dengan proses sbb.:

Pemilahan permasalahan yang menjadi prioritas desa sendiri dan yang menjadi prioritas untuk diusulkan melalui musrenbang kecamatan

Pembahasan rancangan awal RKP-Desa

Penyusunan prioritas permasalahan/kebutuhan daerah yang ada di desa.

3. Musyawarah penentuan tim delegasi desa dengan proses sbb.:

Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi desa

Penentuan calon dari peserta musrenbang desa

Pemilihan/pengambilan suara

Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi.


Tahapan Pasca Musrenbang Desa/Kelurahan 1) Rapat kerja tim perumus hasil musrenbang desa/kelurahan yang terdiri dari:

Dua-tiga (2-3) orang dari TPM dan perangkat desa/kelurahan

Tiga (3) orang anggota tim delegasi desa/kelurahan

2) Rapat kerja finalisasi dokumen:

RKP-Desa dan penyusunan APBDesa untuk desa

Renja SKPD Kelurahan dan penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan dan Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan

Masukan (Dokumen/Data/Informasi) yang Dibutuhkan untuk Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Pada tahap pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan, dibutuhkan materi/data/informasi sbb.:

Musrenbang Desa

Dokumen RPJM-Desa;

Hasil kajian desa (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan);

Hasil evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya;

Rancangan awal RKP-Desa tahun yang sedang berjalan.

Musrenbang Kelurahan

Renstra SKPD Kelurahan

Hasil kajian kelurahan (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan);

Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan tahun sebelumnya, dan kegiatan pembanguan yang sedang berjalan;

Rancangan awal Renja SKPD Kelurahan tahun yang sedang berjalan.

Dokumen-dokumen yang Dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan Seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, menghasilkan dokumen-dokumen sbb.:

Tahapan Pra Musrenbang Desa/Kelurahan Rekap data/informasi hasil kajian desa (per dusun/RW ata per sektor);

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan untuk musrenbang desa dan Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan.


Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Notulensi dan berita acara pelaksanaan musrenbang;

Format-format isian penentuan prioritas kegiatan yang akan menjadi bahan utama penyempurnaan rancangan awal RKP-Desa Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan.

Tahapan Pasca Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan SK Kades/Kelurahan untuk Tim Delegasi Desa/Kelurahan;

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan atau Renja SKPD Kelurahan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Rencana Anggaran dan Biaya Program Kelurahan

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan Pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan sebaiknya diumumkan secara terbuka minimal 7 hari

sebelum Hari-H sehingga warga masyarakat siapa pun dapat saja menghadirinya sebab forum ini adalah milik warga masyarakat desa/kelurahan.

Komposisi peserta. Musrenbang desa/kelurahan akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas:

Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT);

Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.);

Keterwakilan kelompok usia (generasi muda; generasi tua);

Keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal);

Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa/kelurahan, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum);

Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa/urusan kelurahan.

Tips Melibatkan Kelompok Marjinal dan Perempuan

Salah satu tugas Tim Penyelenggara Musrenbang dan tim pemandu adalah mengupayakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat yang biasanya tidak hadir dan berbicara di forum/musyawarah desa (termasuk perempuan). Beberapa tips adalah:

Lakukan pendekatan pribadi kepada beberapa orang untuk menjelaskan apa dan mengapa dilaksanakan musrenbang desa/kelurahan, serta pentingnya keterlibatan warga semua kalangan;

Berikan informasi yang memungkinkan warga tersebut dapat memahami apa yang akan dibahas dalam musrenbang;


Lakukan pertemuan dengan kelompok khusus yang biasanya tidak mau hadir dalam forum atau pertemuan desa untuk menggali aspirasinya (misal: kelompok buruh tani, kelompok ibu-ibu, kelompok sektor informal, kelompok nelayan, dan sebagainya);

Identifikasi orang-orang dalam setiap kelompok tersebut untuk menjadi kontak dalam pelibatan kelompoknya. Yakinkan orang ini untuk mendorong kelompoknya terlibat dalam kegiatan-kegiatan musrenbang dan forum desa lainnya.

Peran dan tugas peserta. Peran/tugas utama peserta adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah bersama.

Kriteria (persyaratan) sebagai peserta. Meskipun semua warga desa berhak berpartisipasi dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, tetapi terdapat kriteria atau persyaratan yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin menjadi peserta, yaitu:

Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum (desa), dan keberpihakan terhadap kalangan marjinal4.

Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan. Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi yaitu Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan.

Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai kebijakan, aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta musrenbang yang aktif. Untuk penguatan kapasitas, Tim Pemandu maupun Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dapat menyelenggarakan simulasi musrenbang desa/kelurahan.

Pengorganisasian Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Pemerintah desa/kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan (LKM)5 yang salah satu tugas/fungsinya adalah membantu sebagai penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif6. Dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan desa, pemerintahan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa ini. Karena itu, biasanya

Kepala Desa menunjuk Ketua LKM/LPM untuk menjadi Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan.

Peran/tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan, yaitu:

Melakukan pertemuan/rapat panitia (pembagian peran dan tugas, menyusun jadwal keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan, dan paska musrenbang)

4 Lihat penjabaran prinsip-prinsip musrenbang desa. 5 Atau disebut juga Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM). 6 PP 72/2005 tentang Desa dan PP 73 tentang Kelurahan.


Membentuk tim pemandu (siapa, peran dan tugas)

Menyepakati tatacara menentukan dan mengundang peserta

Mengelola anggaran penyelenggaraan musrenbang secara terbuka, efektif, dan efisien

Mengorganisir seluruh proses musrenbang desa/kelurahan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan paska-pelaksanaan sampai selesai tersusunnya RKP-Desa untuk musrenbang desa dan APB-Desa atau Renja SKPD Kelurahan untuk musrenbang kelurahan

Menyusun daftar cek-list dan mengkoordinir persiapan peralatan, bahan (materi), tempat, alat dan bahan yang diperlukan

Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan

Memastikan bahwa narasumber memberikan masukan yang dibutuhkan (relevan) untuk melakukan musyawarah perencanaan desa melalui surat permintaan materi yang diperinci apa saja yang diharapkan untuk dipaparkan atau berbincang langsung dengan narasumber

Apabila dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan atau simulasi musrenbang desa/kelurahan dalam rangka penguatan kapasitas warga yang akan mengikuti musrenbang desa/kelurahan. Simulasi musrenbang desa/kelurahan dapat dilakukan pada tahap pra-musrenbang desa/kelurahan (tahap persiapan)

Kepala desa berperan/tugas menjadi penanggung jawab dari keseluruhan pelaksanaan musrenbang di desanya.

Prinsip-prinsip Musrenbang Desa/Kelurahan Prinsip-prinsip musrenbang desa/kelurahan, berlaku baik untuk pemandu, peserta, narasumber, maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa/kelurahan benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.

Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun kita sendiri tidak sependapat.

Prinsip musyawarah dialogis. Peserta musrenbang desa/kelurahan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan.

Prinsip anti dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.


Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling ’diam’ untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.

Prinsip anti diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam

menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.

Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa/kelurahan dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan

meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.


Musrenbang Kecamatan A. Pengertian 1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan

ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.

4. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 5. Nara Sumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan

keputusan dalam Musrenbang Kecamatan. 6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang

Kecamatan. 7. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain:

a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya,

b. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota. B. Tujuan Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk: 1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum

tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan. 3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. C. Masukan Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah: 1. Dari Desa/Kelurahan:

a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatan.

b. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di tingkat kecamatan.


d. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri.

2. Dari Kabupaten/Kota:

a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yuang mengusulkan kegiatan tersebut.

b. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut.

c. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.

D. Mekanisme Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari: 1. Tahap Persiapan: a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD.

b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. c) mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang

Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.

e) menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

2. Tahap Pelaksanaan: a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan. b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan,

pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran. c. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten/kota

mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya.

d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD.

e. Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh desa/kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.

f. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.

g. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.

h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintasdesa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).

i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.

j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.


k. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.

Catatan Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan minimal hingga langkah yang disebutkan pada butir 7, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang kecamatan. E. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah: 1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan

yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. 2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau Gabungan SKPD. 3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang

Kabupaten/kota. 4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan. F. Peserta Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya). G. Narasumber 1. Dari Kabupaten/Kota: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan

yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Khusus untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum untuk menjaring aspirasi masyarakat.

2. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

H. Tugas Tim Penyelenggara 1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan. 2. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. 3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan. 4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan. 5. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 6. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan

Musrenbang Kabupaten/Kota. 7. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada

Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. 8. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat: a)

kegiatan prioritas yang disepakati, dan b) daftar nama delegasi yang terpilih. 9. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah

pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.


I. Tugas Delegasi Kecamatan 1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan

Musrenbang Kabupaten/Kota. 3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari

desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan. 4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah

pemilihan kecamatan yang bersangkutan. 5. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatankegiatan tersebut.

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum-SKPD Kabupaten/Kota A. Pengertian 1. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas

sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

2. Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD dapat tetap dilakukan.

3. Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadual acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Disarankan agar Iangkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk.

4. Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada: a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan,

prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program

pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Kimpraswil atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,dan sebagainya.

5. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang.

6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.

7. Hasil Forum SKPD adalah: a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang

dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN;


b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten/kota.

8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait Iainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

9. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.

B.Tujuan Forum SKPD Kabupaten/Kota bertujuan untuk: 1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). 2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD. 3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam

prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama

untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. C. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD adalah: 1. Dari Provinsi dan Kementerian Negara: infomasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber

dari APBN dan APBD Provinsi. 2. Dari Kabupaten/Kota:

a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/Unit Kerja Daerah. b. Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada). c. Rancangan Renja-SKPD. d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD. e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, LSM,

peguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan.

f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 3. Dari Kecamatan:

a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan.

b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum-forum SKPD.

D. Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan: a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau

gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal.Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.

b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsure SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda.

c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:


a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan. b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-

SKPD. c) mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan

kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai.

d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas. e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala

Bappeda. f) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan

Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan. g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari

delegasi kecamatan maupun dan kelompokkelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota.

h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.

2. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD. b. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD

oleh Kepala SKPD. c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh

Tim Penyelenggara Forum SKPD. d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk

memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum. e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari

prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD.

f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD.

g. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran). Petunjuk pengisian Form-Form kegiatan prioritas SKPD khusus untuk sumber pendanaan APBN dapat dilihat pada Lampiran-2.

h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara: a) mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD. b) merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau

pembatalan sesuai kebutuhan. i. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-

kelompok masyarakat skala Kabupaten/Kota untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten/Kota (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Catatan: Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia, Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum SKPD. E. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten/Kota adalah:


1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.

2. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan.

3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.

4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota. F. Peserta Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan; RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah dan Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan dan lain sebagainya. G. Narasumber Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahili/profesional balik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. H. Tugas Tim Penyelenggara 1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan. 2. Menyusun rincian jadual, agenda, dan tempat Forum SKPD. 3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD. 4. Mendaftar peserta Forum SKPD. 5. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD. 6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD. 7. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. 8. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD. 9. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat. I. Tugas Delegasi Forum SKPD 1. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD. 2. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. 3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait. Musrenbang Kabupaten/Kota A. Pengertian 1. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk

mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.


2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

3. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.

4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

5. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.

6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

B. Tujuan 1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas

pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).

3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).

C. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah: 1. Dari Kabupaten/Kota:

a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah. b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka

anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang terdiri atas: a) plafon untuk setiap SKPD dan b) plafon untuk Alokasi Dana Desa.

d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.

e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 2. Dari Kecamatan:

a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan. b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan

Musrenbang Kabupaten/Kota. c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang

Kabupaten/Kota.

D. Mekanisme Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan: a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten/Kota. b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan.

b) menyusun jadual dan agenda Musrenbang.


c) mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten/Kota minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

d) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten/Kota, balik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD.

e) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten/Kota. 2. Tahap Pelaksanaan: a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang

dikeluarkan oleh Bupati/Walikota oleh Kepala Bappeda. b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut

pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara. c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD. d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi

pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi: a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra-SKPD/Unit

Kerja. b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam

Renja-SKPD. c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD

Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana Iainnya. e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya. f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD. g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta

yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten /Kota. i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya. Catatan: Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan nara sumber, Musrenbang Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan dalam rangka menentukan jenis kegiatan prioritas daerah. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota. E. Keluaran Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: 1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan

fungsi/SKPD. 2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD

Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dansumber pendanaan lainnya. 3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau

Pusat. 4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. F. Peserta Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD. G. Narasumber


Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD. H. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota Setelah hasil Musrenbang Kabupaten/Kota disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada: 1. DPRD setempat. 2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD.

Bahan

HARMKEMIS

Sebaga

pemeri

berdas

Jika di

miskin,

GAMB

•

•

n Bacaan :

MONISASI SKIAN

ai upaya ko

intah menge

sarkan segme

analogikan, k

, dan hampir

BAR 1. TIGA

Kurun Wak

Milenium/ M

Pada tahun

Rencana Ak

dan KONS

oordinasi dan

elompokkan

ntasi masyara

klaster pertam

miskin yang

KLASTER PR

ktu PNPM M

MDGs melalui

2015, setiap

ksi Pemberda

Bahan

SOLIDASI P

n harmonisa

program –

akat miskin p

ma merupaka

memang mem

ROGRAM PE

Mandiri : 200

gerakan berb

p desa/kelura

ayaan Masyar

n Serahan | Pel

PROGRAM

si berbagai

– program

enerima prog

an pemberian

mbutuhkan ba

ENANGGULA

07 – 2015,

basis pemberd

han memiliki

rakat” untuk

latihan Pengua

– PROGR

program pe

penanggulan

gram sebagai

n ikan bagi ru

antuan perlind

ANGAN KEM

untuk menc

dayaan masy

“Forum Part

penguatan e

atan BKM tahu

RAM PENAN

enanggulanga

ngan kemisk

berikut (lihat

umah tangga

dungan sosia

ISKINAN

capai Tujuan

yarakat.

tisipatif Warga

ekonomi, sos

n ke 4 47

NGGULANGA

an kemiskina

kinan terseb

t Gambar 1) :

sangat misk

l.

pembangun

a/masyarakat

ial dan kualit

AN

an,

but

kin,

nan

t” ,

tas

48

(PERCEPA

Klaster

hampir

perahu

usahan

GAMB

KLAST

ditujuk

berbag

keseha

penyan

korban

KLASTERBANTUAPERLIND

8 Bahan Sera

lingkungan

Lumbung D

ATAN PENANGGULA

r kedua, dap

r miskin agar

u, bagi kelom

nya, bahkan d

BAR 2. ANAL

TER PERTAM

kan terutama

gai program

atan (Jamkesm

ndang masala

n bencana ala

R 1 PROGRAM : AN DAN DUNGAN SOSIAL

ahan | Pelatih

hidup dan “

Desa” untuk m

ANGAN KEMISKINAN

at diibaratka

masyarakat

mpok masyara

dapat mencipt

LOGIKA TIGA

MA adalah ke

bagi masyara

pelayanan d

mas); pembe

ah kesejahter

am dan sosial

an Penguatan

Lembaga Da

mendukung pe

N oleh DEPUTI MENK

n sebagai pe

dapat mandir

akat miskin y

takan lapanga

A KLASTER P

elompok prog

akat termiskin

dasar seperti

rdayaan sosia

raan sosial la

; bantuan tu

KLASTER 2 PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BKM tahun ke

na Amanah M

elaksanaan Re

KO KESRA BIDANGK

emberian kai

ri. Dan klaste

yang sudah m

an pekerjaan

PROGRAM

ram – progra

n di antara ya

penyaluran

al keluarga, fa

ainnya; bantu

nai bagi ruma

M :

4

Masyarakat (C

encana Aksi P

KOORDINASI PENAN

l bagi kelom

er ketiga, ibar

mandiri dan s

bagi orang la

am bantuan d

ang miskin. T

beras bersu

akir miskin, k

an sosial unt

ah tangga sa

KLASTER 3 PROGRAMPEMBERDAYAAN USAMIKRO DAN KECIL

Community T

Pemberdayaa

NGGULANGAN KEMIS

pok masyara

rat memberik

siap untuk m

ain (lihat Gam

dan perlindun

ermasuk di d

bsidi (Raskin

komunitas ada

tuk masyarak

ngat miskin y

M : AHA

Trust Fund) at

n Masyarakat

SKINAN)

akat miskin d

kan pancing d

mengembangk

mbar 2).

gan sosial ya

alamnya ada

n) dan jamin

at terpencil, d

kat rentan se

yang memenu

tau

t.

dan

dan

kan

ang

lah

nan

dan

rta

uhi


persyaratan (Program Keluarga Harapan/PKH); serta peningkatan kapasitas kelembagaan

pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).

Penajaman fokus dan sinkonisasi klaster program bantuan dan perlindungan sosial kelompok

Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan kelompok rentan lainnya (kaum perempuan miskin, lansia,

korban bencana alam/konflik sosial, penyandang cacat, komunitas adat terpencil, dan lain

sebagainya).

KLASTER KEDUA adalah kelompok program – program yang bertujuan untuk memberdayakan

masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mereka yang

tidak termasuk atau sudah lepas dari Klaster 1 didorong dan difasilitasi untuk dapat

mengoptimalkan potensi yang mereka miliki.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan sebenarnya telah dilakukan sejak Bangsa Indonesia mulai

melakukan upaya pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya program – program atau

proyek berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai Kementerian /

Lembaga misalnya Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan

Bakar Minyak (PKPS-BBM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K),

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan lain sebagainya.

Masing – masing program tersebut telah memberikan andil dalam menahan laju kenaikan jumlah

penduduk miskin. Akan tetapi, dari kajian mengenai program – program penanggulangan

kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat di berbagai sector, pola yang dilakukan

selama ini masih parsial, tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antar program – program

penanggulangan kemiskinan, sehingga dirasa kurang efektif untuk menanggulangi kemiskinan.

Dengan pola seperti itu, terdapat daerah – daerah yang mendapat program lebih dari 2 (dua) jenis,

sementara banyak daerah lain yang sama sekali tidak memperoleh program.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat mulai

tahun 2007 dikonsolidasikan ke dalam PNPM Mandiri atau Program Mandiri. Program Mandiri ini

hakekatnya adalah gerakan nacional dalam mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat yang

menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program

pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

PNPM Mandiri merupakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dari program – program

pemberdayaan masyarakat dalam hal pemilihan sasaran, prinsip dasar, strategi, pendekatan,

mekanisme dan prosedur yang diperlukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan


mempercepat penciptaan lapangan kerja. Program ini dilaksanakan melalui pemberdayaan

masyarakat seutuhnya dengan mendayagunakan seluruh potensi dan sumberdaya local, termasuk

sumber daya manusia, alam, teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi.

Sebagai tahap awal pada tahun 2007 yang lalu, konsolidasi program – program penanggulangan

kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat hanya dilaksanakan oleh 2 (dua) program,

yaitu : Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di

Perkotaan (P2KP). Secara bertahap berbagai program – program pemberdayaan masyarakat untuk

penanggulangan kemiskinan yang tersebar di kementerian / lembaga dikonsolidasikan untuk

bergabung dalam wadah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, keterlibatan masyarakat pertama – tama adalah membentuk

kelompok – kelompok yang dibimbing oleh fasilitator atau pendamping. Kemudian masyarakat

sendiri yang mengidentifikasi serta memutuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk

dilaksanakan. Apabila pendanaan dari anggaran pemerintah dirasakan kurang dari yang

diharapkan, masyarakat dengan prakarsanya menambah dana dan sumbangan lainnya sehingga

apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

PNPM Mandiri pada dasarnya mendorong masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan

mengawasi kegiatan – kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengangkat derajat

kesejahteraan dan usaha produktifnya. Inilah inti proses pemberdayaan masyarakat yang

diterapkan dalam PNPM Mandiri yang menekankan pada bottom-up, membangun dari, oleh, dan

untuk masyarakat sesuai dengan motto PNPM Mandiri : Bangkit Bersama Untuk Mandiri !!!

KLASTER KETIGA ditujukan bagi kelompok / individu masyarakat miskin yang sudah/tidak masuk

ke dalam kategori penerima klaster pertama dan kedua karena dinilai memiliki mata penceharian

atau usaha yang cukup untuk dapat membiayai kebutuhan dasarnya, namun tetap perlu

ditingkatkan. Program – program yang termasuk dalam klaster ini adalah program – program

bantuan bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil, baik berupa bantuan

modal ataupun peningkatan kapasitas, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penerima manfaat klaster ketiga ini adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan

ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada klaster program sebelumnya, sehingga

mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal

seperti Bank, Koperasi, BPR, dan sebagainya. KUR adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus

diperuntukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi yang usahanya layak namun

mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan.


KUR dengan pola penjaminan ini merupakan jalan yang efektif untuk membuka akses pengusaha

mikro dan kecil dalam memperoleh pinjaman untuk pengembangan usahanya. Pemberian KUR ini

dapat mengurangi ketergantungan pengusaha mikro dan kecil kepada para rentenir, dan

mendorong peluang munculnya usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan

menurunkan tingkat pengangguran. Dengan demikian tujuan pemberian KUR dengan pola

kemudahan yang diberikan sistem perbankan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian

secara nacional.


LK – 1 Memetakan PJM Pronangkis

Pertanyaan yang terkait dengan pemetaan PJM Pronangkis.

Apa saja gagasan sosial dalam PJM Pronangkis yang belum berjalan ? Dukungan apa yang dibutuhkan BKM/LKM dalam menjalankan gagasan-gagasan tersebut?

Gunakan matirks di bawah ini sebagai alat bantu :

No Pelaksanaan PJM Pronangkis yang membutuhkan dukungan

Dukungan yang dibutuhkan Program Kebijakan


Mendorong Kemitraan dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Upaya Memasarkan Gagasan Sosial Warga Oleh : Marnia Nes

BKM/LKM merupakan organisasi nir laba yang memberi pelayanan kepada warga masyarakat untuk memperjuangkan isu penanggulangan kemiskinan tanpa memperhitungkan imbalan laba. Tugas BKM/LKM adalah membangun kepedulian berbagai pihak untuk bersama – sama menanggulangi kemiskinan terutama pada wilayah kelurahan/desa setempat. Dengan kata lain anggota BKM/LKM dan perangkat organisasinya merupakan agen perubahan sosial masyarakat serta wakil untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Gagasan – gagasan perubahan sosial sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu untuk menjadikan masyarakat lebih maju, lebih mandiri dalam memecahkan persoalan kemiskinan yang pada kahirnya akan mencapai kepada cita – cita kesejahteraan dalam berbagai bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya). Perubahan sosial yang difasilitasi oleh BKM/LKM yaitu : • Mendorong masyarakat yang tidak berdaya dan selalu menggantungkan diri pada orang lain,

menjadi masyarakat yang mampu membangun dirinya sendiri dengan cara terlibat aktif dari mulai perumusan masalah, kebutuhan, perencanaan, monitroing dan evaluasi dalam setiap kegiatan program penangggulangan kemiskinan.

• Mendorong kepedulian warga untuk menyisihkan waktu dan tenaga untuk membantu penanggulangan kemiskinan dengan menjadi relawan – relawan warga yang akan bertindak memfasilitasi keseluruhan proses daur program (siklus penanggulangan kemiskinan) dan menyumbangkan pemikiran ataupun dana untuk kegiatan – kegiatan program.

• Membangun kembali modal sosial di masyarakat yang selama ini sudah mulai luntur dengan dilandasi oleh nilai – nilai kejujuran, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan nilai – nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan lainnya.

• Menjamin adanya kebijakan yang adil bagi semua pihak, dengan tidak membeda – bedakan golongan, status sosial, jenis kelamin dan perbedaan lainnya. Kebijakan yang dikeluarkan semata – mata untuk menanggulangi kemiskinan, artinya peruntukan dana – dana yang ada maupun programnya harus berorientasi pada kebutuhan warga miskin termasuk kaum perempuan. Kebijakan – kebijakan ini bisa tercermin dalam pranata – pranata yang disusun oleh BKM/LKM bersama masyarakat dan PJM Pronangkis.

Dalam melakukan proses perubahan, BKM/LKM dan masyarakat tidak dapat bekerja sendiri karena permasalahan kemiskinan yang dihadapi begitu kompleks. Diperlukan sumberdaya baik itu sumber daya manusia, sumber dana dari pihak lain dalam menjalankan programnya. Oleh karena itu BKM/LKM harus bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dan sektor swasta dengan cara menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun sektor swasta ( perguruan tinggi, pengusaha, LSM dan kelompok peduli lainnya). Artinya BKM/LKM harus mampu mendorong kepedulian berbagai pihak untuk mendukung gagasan – gagasan perubahan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.


Agar gagasan – gagasan perubahan tersebut dapat diterima dan mendapat dukungan berbagai pihak, maka BKM/LKM perlu mengkampanyekan (mempromosikan) kegiatan – kegiatan dan program – program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan akan dilaksanakan agar diketahui, dipahami dan pada akhirnya menjadi tanggungjawab semua pihak. Kampanye tidak ubahnya seperti ‘iklan’/pemasaran untuk menjual produk , hanya saja dalam hal ini yang dijual adalah gagasan – gagasan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu pemasaran dalam bidang ini sering disebut sebagai pemasaran sosial. Pemasaran Sosial (Social Marketing) Pemasaran adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dimanfaatkan untuk memperoleh perhatian dari pembeli potensial, memotivasi calon pembeli agar membeli, mendapatkan mereka untuk sungguh – sungguh membeli, dan berusaha untuk mengajak mereka untuk membeli dan membeli lagi. Menurut Hermawan Kertajaya, pada prinsipnya marketing adalah sesuatu yang sangat sederhana, yaitu seni “menjual” diri atau organisasi. Di dunia bisnis, marketing diartikan sebagai “kegiatan bisnis – fenomena perdagangan”, produk yang dijual bisa berupa barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan bersifat profit. Sedangkan pemasaran sosial, adalah strategi “ menjual gagasan” untuk mengubah pemikiran, sikap, perilaku masyarakat atau kelompok – kelompok tertentu, terhadap isu atau gagasan yang ditawarkan. Pemasaran sosial yang berkembang selama ini dilakukan oleh berbagai lembaga untuk memasarkan gagasan – gagasan yang berhubungan dengan perubahan sosial kepada masyarakat dan juga berbagai pihak lain yang bertujuan agar masyarakat mau berubah sikap dan perilakunya dalam pembangunan. Dalam hubungannya dengan BKM, gagasan sosial – gagasan sosial ini justru sudah dilakukan oleh masyarakat, yang perlu dilakukan adalah memasarkan perubahan – perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan kepada pihak luar. Diharapkan dengan melalui promosi dan mengkampanyekan apa yang sudah dilaksanakan oleh BKM/LKM dan masyarakat kepada pihak luar , baik berupa PJM Pronangkis maupun proses – proses yang dilakukan , pihak luar akan peduli dan mendukung BKM/LKM untuk mengimplementasikan gagasan – gagasan yang sudah disusun oleh masyarakat. Berdasarkan pengalaman, penerapan strategi pemasaran dalam dunia sosial terbukti dapat memberdayakan organisasi dalam memperoleh dukungan sumberdaya manusia (berupa bantuan teknis) maupun sumber dana potensial yang berasal dari para pihak (masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta). Lebih jauh lagi , pemasaran sosial berhubungan erat dengan kemitraan dan kebijakan. Upaya mendorong perubahan perilaku pada kalangan pengambil keputusan , baik itu lembaga pemerintah ataupun swasta, pada akhirnya diharapkan mampu mendorong tersusunnya sebuah kebijakan. Ketika pemerintah “membeli” gagasan sosial yang ditawarkan oleh BKM/LKM, misal melibatkan masyarakat dalam pengembangan program, diharapkan pemerintah bisa mengadopsi dan membuat kebijakan perencanaan partisipatif untuk program – program pembangunan. Kajian Awal Ada dua isu yang harus dikaji pada tahap awal untuk mengembangkan strategi pemasaran yaitu : 1) analisa para pihak (stakeholder) dan 2) analisa potensi BKM/LKM


1) Analisa Para Pihak (stakeholder) Dalam mengembangkan strategi pemasaran sosial, terlebih dahulu harus dilakukan analisa situasi. Analisa situasi, merupakan kegiatan untuk memetakan pihak – pihak mana saja yang mau didorong kepeduliannya agar mau diajak kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan, baik berupa dorongan kebijakan yang lebih ‘pro poor’, memberikan bantuan teknis maupun memberikan bantuan sumber dana. Isu – isu yang harus dianalisa adalah, diantaranya adalah :

• Bidang garapan lembaga : kesehatan, pendidikan, air bersih,dan sebagainya. • Jenis lembaga apakah lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah, bisnis,

perguruan tinggi, LSM dan sebagainya. • Apa yang menjadi visi utama , perhatian lembaga/kelompok?. Apakah visinya sejalan

dengan visi BKM/LKM? • Bagaimana pengetahuan, sikap, perilaku terhadap isu – isu yang akan ditawarkan? Apakah

mendukung atau bertolak belakang ?. misalnya bagaimana pengetahuan dan sikap mereka terhadap perencanaan partisipatif, terhadap pemecahan masalah kesehatan, terhadap kerelawanan dan sebagainya.

• Apa saja kebijakan – kebijakan lembaga yang dapat mendukung atau menghambat tawaran kerjasama yang akan dilakukan.

• Apakah wilayah kelurahan/desa dimana BKM/LKM berdomisili merupakan cakupan wilayah yang menjadi garapan mereka?

• Apakah mereka sudah pernah kerjasama dengan pihak luar untuk pemecahan masalah sosial?

• Aturan – aturan apa yang mereka terapkan dalam bekerjasama dengan pihak luar?. • Siapa kontak person yang bisa dihubungi? • Bagaimana l karakteristik para pengambil keputusan dalam lembaga tersebut, misalnya

apa yang menjadi minat mereka, apa yang tidak disukai oleh mereka?. Minat atau perhatian mereka terhadap suatu isu tertentu, akan menentukan proses komunikasi dan lobby pada tahap awal. Akan lebih mudah bagi berbagai pihak untuk berkomunikasi apabila dimulai dari obrolan mengenai minat mereka.

• Siapa orang – orang yang bisa didekati yang mempunyai akses dan cukup “didengar” suaranya oleh para pengambil keputusan.

Gambaran karakteristik umum lembaga - lembaga

• Lembaga bisnis, pada saat ini banyak lembaga – lembaga bisnis yang membawa nilai – nilai sosial untuk mengangkat “image” lembaganya dimata publik. Di dunia bisnis kini perusahaan dinilai “besar” oleh publik apabila melakukan kebaikan demi kemanusiaan. Kini perusahaan – perusahaan besar berlomba melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu semacam program kegiatan yang sifatnya sukarela dan bukan bertujuan komersil dengan menyisihkan sejumlah dana untuk kemanusiaan dan kemasyarakatan. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan “pemasaran” organisasi mereka. Beberapa bentuk promosi yang biasanya dilakukan untuk membangun “image “ adalah : 1) upaya menyediakan dana dalam bentuk kontribusi atau sumber lainnya untuk meningkatkan kesdaran atau kepedulian terhadap masalah sosial 2) komitmen untuk menyumbangkan atau mendonasi sejumlah uang dari penjualan produk – produk tertentu. 3) upaya untuk mendukung implementasi dan atau mengubah perilaku masyarakat . 4) membuat kontribusi langsung dalam menyumbangkan sejumlah dana kemanusiaan. 5) upaya


perusahaan dalam mendukung kegiatan karyawan dalam kegiatan sukarela. 6) membeli produk langsung dari komunitas. Image yang dibangun sebagai perusahaan yang mempunyai tanggungjawab sosial ini biasanya tercermin pula di dalam visi dan misi lembaga.

• Lembaga sosial ; seperti LSM , lembaga – lembaga ini pada umumnya lebih menekankan

kepada menjual gagasan – gagasan untuk perubahan dalam proses pembangunan. Artinya visi lembaga – lembaga ini kemungkinan besar sejalan dengan visi BKM/LKM dan masyarakat dalam upaya memfasilitasi perubahan. Dalam mempromosikan dan menjalankan gagasannya , mereka tidak bergerak sendirian. Pada umumnya lembaga seperti ini mengedepankan kerjasama dengan pihak – pihak lain, termasuk dengan lembaga – lembaga komunitas. Lembaga – lembaga ini bekerja berdasarkan isu – isu khusus, misalnya : memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyusun perencanaan, fasilitasi penyadaran masyarakat untuk isu – isu tertentu (lingkungan hidup, kesehatan, hukum dan sebagainya), meningkatkan kapasitas masyarakat untuk usaha kecil dan bantuan teknis lainnya. Jarang sekali LSM lokal yang memberikan bantuan berupa dana , jadi BKM/LKM bisa bekerjasama dengan lembaga – lembaga seperti ini untuk bantuan teknis dalam pengembangan program atau pelatihan (coaching) untuk peningkatan keterampilan.

• Perguruan Tinggi, sama dengan lembaga bisnis perguruan tinggi juga mempunyai

tanggungjawab sosial yang biasanya diwujudkan dalam bentuk – bentuk penelitian dan program – program untuk pemberdayaan masyarakat. Pada umumnya, perguruan tinggi mempunyai bagian khusus yang menangani kegiatan seperti ini yang umum dikenal sebagai LPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat). Sebagai gudang pendidik, mestinya perguruan tinggi mempunyai sumberdaya manusia yang cukup untuk diajak peduli dan kerjasama oleh BKM/LKM dalam penanggulangan kemiskinan. Bentuk kerjasama dan kepedulian bisa berupa bimbingan teknis untuk pembuatan proposal kegiatan kepada pihak lain, pebningkatan keterampilan pembukuan bagi UPK, pengembangan program dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan lain sesuai dengan bidang pendidikan yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut.

• Lembaga Pemerintah; lembaga ini seharusnya tanpa dimintapun harus memfasilitasi dan

bekerjasama dengan masyarakat dalam pembangunan, karena memfasilitasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat memang kewajibannya. Akan tetapi pada kenyataannya baik masyarakat maupun pemerintah bekerja sendiri – sendiri karena kurangnya “kepercayaan” antara satu pihak kepada pihak lainnya. Lembaga pemerintah terdiri dari sektor – sektor yang mempunyai bidang garapan yang sudah ditetapkan. Di tingkat kota/kabupaten misalnya ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan sebagainya. Pada masing – masing sektor, setiap dinas mempunyai dana untuk mengembangkan program. Perlu dipetakan program – program yang ada pada masing – masing sektor yang berhubungan dengan

• penanggulangan kemiskinan dan sejalan dengan PJM Pronangkis yang sudah disusun oleh

masyarakat. Proses analisa situasi untuk mengidentifikasi berbagai pihak tersebut bisa dilakukan secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung. BKM/LKM bisa melakukan penelitian sederhana dengan bantuan berbagai pihak yang mengenal lembaga atau kelompok sasaran. BKM/LKM bisa mencari dan memetakan lembaga – lembaga atau individu tersebut dengan cara mencari informasi melalui berbagai sumber seperti mengakses informasi melalui internet, surat kabar, majalah,


kenalan, web P2KP (www.p2kp.org), fasilitator, KMW dan sebagainya. Lembaga – lembaga atau individu yang sudah didapat informasinya, dicatat dan didokumentasikan. 2) Mengenal Potensi Sendiri Setelah memetakan para pihak yang mau diajak bekerja sama, maka BKM/LKM juga harus memetakan potensi yang ada yang bisa ditawarkan kepada pihak lain supaya mereka tertarik untuk bekerjasama dengan BKM/LKM dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Potensi dan kekuatan BKM/LKM sebagai modal penawaran tersebut meliputi :

• Kualitas PJM Pronangkis yang sudah disusun, 1) apakah sudah memuat visi yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan?. 2) program – program apa saja yang ada dalam PJM? (kesehatan, pendidikan, sanitasi dan sebagainya). 3) Apakah sudah ada target – target capaian yang jelas untuk setiap program.Bagaimana target di bidang pendidikan, apa target di bidang kesehatan dan sebagainya). 4) berapa dana yang dipunyai oleh BKM /LKM untuk program – program tersebut

• BKM/LKM sebagai lembaga yang layak dipercaya untuk bekerjasama dengan pihak luar.

Potensi – potensi ini bisa dilihat dari : 1) pengalaman mengelola program sebelumnya 2) pengalaman bermitra dengan pihak lain sebelumnya 3) keberhasilan dalam melayani masyarakat miskin dalam berbagai bidang seperti sanitasi dan kesehatan, air bersih dan lainnya . Apakah program yang dikembangkan tepat sasaran (benar – benar untuk warga miskin)?. 4) bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan. Wujud dari lembaga yang bertanggung jawab ini adalah adanya pengelolaan keuangan yang dibukukan dan transparan, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan dan pengambilan keputusan, mengumumkan setiap kegiatan kepada warga masyarakat .

• Kerelawanan merupakan modal yang utama dalam penanggulangan kemiskinan. Relawan –

relawan terlatih merupakan modal untuk menggerakkan masyarakat dan menjalankan pendampingan dalam pelaksanaan program. Bagi pihak – pihak lain yang mau diajak kerjasama, akan lebih mudah apabila BKM/LKM sudah mempunyai modal ‘motor penggerak’ masyarakat yang berupa relawan – relawan warga.

• Keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan yang

dimotori oleh BKM/LKM, merupakan modal yang bisa ditawarkan kepada pihak luar. Oleh karena itu penting diketahui dan didokumentasikan oleh BKM/LKM. 1) seberapa banyak masyarakat yang berpartisipasi mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program. Dengan ini BKM/LKM bisa menjamin ketepatan sasaran serta program yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan kontrol dari warga masyarakat terhadap program – program yang dilaksanakan 2) bentuk – bentuk kepedulian warga seperti sumbangan tenaga, waktu dan swadaya dalam bentuk uang dan barang. BKM/LKM harus bisa menjamin bahwa, masyarakat tidak semata – mata menggantungkan diri pada pihak luar akan tetapi menggunakan potensi yang dimiliki untuk bersama – sama menanggulangi kemiskinan.

• Kapabilitas BKM/LKM dan UP – UP dalam menjalankan program. Pengelolaan program

yang jujur, adil dan bermanfaat bagi masyarakat dengan tidak mementingkan diri sendiri merupakan modal yang bisa ditawarkan kepada pihak luar dan menjadi kekuatan BKM/LKM


dalam bermitra. Kapabilitas moral ini akan mempunyai nilai tambah dengan adanya sumberdaya manusia di BKM/LKM dan UP – UP yang sudah terlatih.

• Pranata kelembagaan, penting bagi pihak luar untuk mengetahui adanya pranata

kelembagaan yang bisa menjamin apakah kerjasama yang akan dilakukan akan tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat bagi warga miskin. Oleh karena itu aturan dan nilai – nilai yang sudah dikembangkan dalam BKM/LKM dan disepakati warga masyarakat merupakan kekuatan untuk bermitra dengan

Penyusunan Strategi Dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk mengkomunikasikan prakarsa dan gagasan masyarakat dan BKM/LKM dalam penanggulangan kemiskinan . Penyusunan strategi ditentukan atas dasar :

Kebutuhan spesifik yang diharapkan dari pihak luar. Untuk menentukan jenis dukungan atau kerjasama yang diperlukan dari pihak luar, tentu BKM/LKM harus memetakan terlebih dahulu kapasitas apa yang masih kurang dari BKM, UP – UP dan relawan dalam memfasilitasi proses dan meningkatkan kapasitas masyarakat; sumberdaya apa yang dibutuhkan agar PJM Pronangkis bisa diwujudkan (baik sumberdana, pelatihan maupun dukungan lainnya).

Penentuan sasaran baik itu lembaga, kelompok maupun individu yang bisa mendukung kebutuhan – kebutuhan yang sudah diidentifikasi. BKM/LKM harus bisa menentukan pihak mana yang mempunyai karakteristik dan bidang garapan yang sesuai kebutuhan. Contohnya apabila mau kerjasama untuk menyadarkan masyarakat dalam bidang kesehatan, BKM/LKM bisa menjadikan dinas kesehatan atau LSM yang bergerak dalam bidang kesehatan untuk diajak kerjasama.

Menentukan tujuan yang diharapkan. Apa tujuan sosial marketing yang akan dilakukan, apakah hanya untuk mendapatkan dukungan kebijakan dari pihak – pihak tertentu untuk mendukung gagasan yang ditawarkan? Misal dukungan dari DPRD agar mengeluarkan kebijakan RAPBD untuk penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat. Tujuan lain apakah BKM/LKM mengharapkan pihak lain bisa memberikan dukungan dengan cara membantu mempromosikan PJM Pronangkis kepada pihak luar? Apakah tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dana atau dukungan bantuan teknis? Dan sebagainya.

Menentukan metode/cara yang akan dipakai untuk dalam memasarkan gagasan dan PJM Pronangkis yang telah dilakukan oleh BKM/LKM bersama warga masyarakat. Metode atau cara – cara yang bisa dilakukan adalah : a) Lobby secara informal kepada pihak – pihak yang berhubungan dengan lembaga mitra.

BKM/LKM bisa menggunakan pihak – pihak lain yang lebih dekat dengan lembaga mitra untuk melakukan pendekatan awal, sebelum BKM/LKM sendiri melakukan pendekatan langsung. Biasanya pendekatan informal akan lebih tepat bagi pihak – pihak tertentu.

b) Dengar pendapat dengan para pengambil keputusan seperti DPRD dan walikota/bupati , camat dan sebagainya.

c) Mengundang berbagai pihak untuk mengetahui kegiatan BKM/LKM dan warga masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam pertemuan ini bisa dilakukan presentasi oleh BKM /LKM mengenai PJM Pronangkis yang telah disusun dan pengalaman menjalankan program sebelumnya, apabila ada.

d) Bazaar amal dan pasar informasi berupa pameran kegiatan – kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari refleksi kemiskinan sampai penyusunan PJM Pronangkis dan juga kegiatan – kegiatan KSM (apabila sudah dilakukan).


e) Mengirimkan profil BKM/LKM dan tawaran kerjasama kepada berbagai lembaga yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dalam tawaran kerjasama harus jelas keuntungan bagi kedua belah pihak, BKM/LKM harus mampu meyakinkan lembaga/pihak lain keuntungan apa yang akan mereka peroleh dari kerjasama yang ditawarkan.

f) Mempresentasikan PJM Pronangkis kepada dinas – dinas terkait dan lembaga – lembaga lain .

g) Mengikuti musrenbang dan memperjuangkan PJM Pronangkis agar menjadi bagian dari musrenbang.

h) Membangun jaringan dengan BKM/LKM lain melalui forum BKM/LKM dan menjadi anggota jaringan lembaga – lembaga yang mempunyai visi yang sama dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga kemungkinan memasarkan PJM Pronangkis akan lebih terbuka.

i) Mempromosikan parakarsa BKM/LKM dan masyarakat dan tawaran kerjasama kepada pihak lain dalam web PNPM Mandiri Perkotaan atau situs – situs web pihak lain.

j) Bekerjasama dengan media – media massa agar prakarsa masyarakat dan BKM dimuat secara rutin dalam media massa. Dengan cara ini msayarakat luas akan lebih mengenal prakarsa masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, sehingga lebih banyak peluang berbagai pihak untuk menggalang kerjasama.

Informasi yang akan dikomunikasikan :

a) Tempat dan wilayah sasaran BKM/LKM b) Visi dan misi c) PJM Pronangkis . Gambaran untuk program khusus yang sesuai dengan karakteristik

lembaga yang akan diajak bermitra harus lebih ditonjolkan dalam profil. Misal apabila mau mengajak bermitra dinas kesehatan, maka program – program dalam bidang kesehatan harus lebih dikedepankan.

d) Program umum BKM/LKM untuk melaksanakan PJM Pronangkis. e) Pengalaman – pengalaman dalam pelaksanaan program termasuk bagaimana

melibatkan warga masyarakat, akuntabilitas yang selama ini dijalankan, penentuan warga miskin sebagai kelompok sasaran, transparansi dan membangun kontrol dari warga masyarakat.

f) Posisi keuangan BKM/LKM saat ini, penggunaan dana – dana yang dipunyai oleh BKM/LKM dan UP – UP dalam pelaksanaan PJM Pronangkis.

g) Data – data relawan warga, berapa jumlahnya dan bagaimana kapasitas dan potensi lainnya.

h) Aturan – aturan dan nilai – nilai dalam lembaga dalam pengembangan dan pelaksanaan program.

i) Data – data BKM/LKM dan UP – UP , berapa jumlahnya dan kapasitas serta potensi lainnya.

j) Data – data swadaya masyarakat. k) Kerjasama yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak dengan BKM/LKM dalam

penanggulangan kemiskinan.

Menentukan alat dan Media; Untuk mempromosikan prakarsa masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, maka diperlukan media – media bantu . Media bantu yang bisa dekembangkan dapat berupa : a) Media cetakan seperti booklet atau leaflet mengenai profil BKM , produk – produk dan

kegiatan KSM. b) Tulisan – tulisan dan foto – foto kegiatan


c) Film permasalahan kemiskinan dan prakarsa masyarakat dalam penanggulangannya, dapat dikemas dalam media VCD

d) Bahan – bahan presentasi

Memetakan kemampuan BKM/LKM untuk melakukan pemasaran sosial. Apa saja kekuatan dan kelemahan yang dipunyai oleh BKM/LKM untuk menjalankan pemasaran sosial seperti di atas. BKM/LKM harus mampu menggunakan kekuatan (potensi) yang ada dan memperbaiki kelemahan – kelemahan yang harusnya menjadi modal untuk mempromosikan kegiatan agar pihak lain mau mndukung dan bekerjasama untuk menanggulangi kemiskinan.


Jakarta, 10 Maret 2008 Ramai-ramai Kerjasama dengan BFI

Salah satu perusahaan swasta yang aktif terlibat dalam penanggulangan kemiskinan adalah PT BFI Financial Indonesia Tbk. Sejak tahun 2005, perusahaan swasta di bidang jasa pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan alat-alat berat ini telah membantu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam menjalankan kegiatan tridaya. Kesediaan BFI berpartisipasi dalam program ini tidak hanya sekedar charity, BFI sangat mendukung keberadaan BKM, yang tidak hanya menggalang dana bagi kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat miskin.

Puluhan BKM berhasil melakukan kemitraan (channeling) dengan BFI. Bentuk kemitraan tersebut diantaranya, rehabilitasi rumah sehat dan pembangunan MCK yang dilakukan di sejumlah wilayah. Setidaknya, 17 BKM yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat, menerima bantuan dana dari BFI.

Ketujuhbelas program kemitraan tersebut terbagi lagi menjadi 25 sub-proyek. Dimana 23 sub-proyek di antaranya berkaitan dengan rehabilitasi rumah sehat bagi kepala keluarga miskin dan dua sub-proyek untuk pembangunan MCK serta sarana air bersih.

Pada kegiatan kemitraan sebelumnya, BFI juga memberikan pelatihan intensif di bidang analisis kredit, pembukuan dan administrasi sederhana. Pelatihan diberikan kepada anggota Unit Pengelola Keuangan (UPK) dari tiga BKM Kota/Kabupaten Bogor yang memiliki kinerja terbaik dalam hal penyaluran kredit mikro.

Pelatihan yang dilakukan beberapa kali dari September 2005 hingga September 2006. Bertindak sebagai trainer dalam pelatihan ini adalah Credit Analyst Coordinator PT BFI, Eddy Raharjo. “Pelatihan yang diberikan ini tidak mengubah sistem pembukuan yang telah berjalan di masing-masing BKM. Kami hanya memperbaiki beberapa bagian yang belum sempurna. Komitmen kami, pelatihan akan berkelanjutan hingga mereka mampu dan memahami materi yang kami berikan,” kata Eddy.

Selain itu, BKM Karya Mandiri, di Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah juga melakukan


kemitraan dengan BFI dalam program rehabilitasi rumah korban gempa Yogya–Jateng, 27 Mei 2006. BFI sepakat memberikan dukungan dana sebesar Rp 300 juta untuk pembangunan

konstruksi dasar 15 rumah dengan konsep tahan gempa.

Acara simbolis peletakan batu pertama oleh wakil dari Kantor Bupati Klaten dan Francis Lay Sioe Ho selaku Presiden Direktur BFI dilakukan pada tanggal 28 September 2006. Keseluruhan proyek telah rampung pada pertengahan Februari 2007. Program kemitraan rehabilitasi rumah korban gempa Yogya-Jateng ini menandai partisipasi perusahaan swasta pertama dalam menunjang program pemerintah untuk memberdayakan kembali masyarakat yang menjadi korban gempa.

”BFI sungguh terpanggil untuk mendukung upaya pemerintah melalui P2KP. Kami berharap dengan

terjunnya BFI sebagai wakil perusahaan swasta dalam membantu program penanggulang kemiskinan, dapat menjadi teladan dan mengundang partisipasi perusahaan swasta lainnya,” ujar Francis Lay Sioe Ho.

Francis menambahkan, dengan adanya replikasi dari pihak swasta lainnya untuk ikut terjun dalam program ini, maka akan mempercepat proses pembangunan kembali daerah dengan kondisi ekonomi memprihatinkan. ”Pemerintah juga akan merasa terbantu dengan adanya program kemitraan semacam ini. Dari sisi masyarakat, mereka menjadi lebih cepat tertangani dan tidak hanya bergantung pada kucuran dana pemerintah saja,” imbuh Francis. (Tri Maulana, Tenaga Ahli Chanelling KMP P2KP-2, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)


Banjarmasin, 25 Januari 2011 Seratus Unit Sepeda dari Walikota Banjarmasin

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan menerima bantuan 100 unit sepeda dari Walikota Banjarmasin Yudi Wahyuni untuk siswa SD dan SMP yang masuk kategori miskin.

Bantuan itu diawali kegiatan KSM sosial yang dipelopori oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) BKM Amanah, yang menyalurkan bantuan berupa sarana transportasi sekolah untuk anak-anak sekolah miskin. Bantuan ini dicetuskan mengingat letak sekolah anak-anak ini mencapai 3 – 5 kilometer, tapi mereka berjalan kaki ke sekolah, karena tidak mempunyai

sarana transportasi—seperti sepeda.

Melihat permasalahan ini, BKM Amanah dan segenap UP-UP, termasuk Tim Fasilitator mengadakan pertemuan dengan warga guna membentuk KSM sosial, yaitu KSM Purnama. Dari hasil rembug bersama warga muncul bermacam-macam usulan, mulai dari bantuan alat sekolah seperti buku, seragam, beasiswa hingga bantuan sepeda.

Akhirnya, pada 5 Februari 2010, masyarakat sepakat memberi bantuan sepeda sebagai salah satu sarana meningkatkan pendidikan anak-anak sekolah miskin ini. Alasannya, sepeda diyakini akan berpengaruh efektif dan sangat bermanfaat terhadap kelangsungan anak-anak bersekolah. Namun ternyata, dana yang tersedia (sebesar Rp10,2juta ) hanya cukup untuk membeli sekitar 10 unit sepeda saja. Padahal, anak-anak miskin yang akan dibantu lebih dari 100 orang.

Menghadapi permasalahan itu BKM yang dikordinatori oleh Saimin itu melakukan channeling dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin. Saimin dan anggota BKM Amanah langsung ditemui oleh Walikota Banjarmasin Yudi Wahyuni. Mereka menyampaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi tersebut kepada walikota.

Mendengar itu Yudi Wahyuni mengaku tertarik dengan program BKM Amanah dan langsung memberikan bantuan 100 unit sepeda yang diberikan kepada BKM dengan bertahap (dua tahap). Tahap I akan diserahkan 50 unit secara simbolis di Aula Kelurahan Kelayan Selatan, berbarengan dengan penyerahan 10 unit bantuan sepeda dari PNPM Mandiri Perkotaan. Tahap II, menyerahkan 50 unit sepeda dan dilaksanakan pada 25 Maret 2010.

Sekilas Profil BKM Amanah

BKM Amanah Kelurahan Kelayan Selatan adalah salah satu BKM mandiri di Kecamatan Banjarmasin Selatan. BKM Amanah juga meraih program PAKET tahun 2010, dan termasuk dalam P2KP Advanced, PNPM Kelautan dan Perikanan (KP).


Menurut Koordinator BKM Amanah Saimin, pada tahun 2011 ini PNPM Pariwisata akan masuk ke Kelurahan Kelayan Selatan, karena kelurahan ini memang memiliki potensi pariwisata. Sebagian besar wilayah kelurahan ini terletak di pingiran Sungai Basirih dan berpotensi dikembangkan pariwisata sungai.

Selain itu BKM Amanah juga sering melakukan kegiatan rembug dengan berbagai Forum BKM dan tim konsultan, antara lain silaturahmi BKM Amanah yang dihadiri oleh Tim Gabungan PNPM Mandiri – P2KP Advance, dan dihadiri oleh TA Capacity Building, Korkot Banjarmasin - Batola, Askot-Askot dan Tim Fasilitator Banjarmasin Selatan. (Tim CB OC-6 Kalsel PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)


LK-2 Analisa lembaga/Komunitas sebagai target pemasaran

Gagasan Sosial

(PJM Pronangkis ) yang belum

berjalan

Dukungan yang

diharapkan

Lembaga/Komunitas yang bisa menjadi target

sasaran

Karakteristik Lembaga/kelompok/individu

Cantumkan juga kontak person apabila ada

Analisa untuk masing – masing :

• apa bidang garapan lembaga/kelompok • Apa yang menjadi visi utama ,

perhatian lembaga/kelompok?. Apakah visinya sejalan dengan visi BKM/LKM?

• Bagaimana pengetahuan, sikap, perilaku terhadap isu – isu yang akan ditawarkan? Apakah mendukung atau bertolak belakang ?. misalnya bagaimana pengetahuan dan sikap mereka terhadap perencanaan partisipatif, terhadap pemecahan masalah kesehatan, terhadap kerelawanan dan sebagainya.


• Apakah wilayah kelurahan/desa dimana BKM berdomisili merupakan cakupan wilayah yang menjadi garapan mereka?


• Aturan – aturan apa yang mereka terapkan dalam bekerjasama dengan pihak luar?.

• Siapa kontak person yang bisa dihubungi?

• Bagaimana karakteristik para pengambil keputusan dalam lembaga tersebut,

• Siapa orang – orang yang bisa didekati yang mempunyai akses dan cukup “didengar” suaranya oleh para pengambil keputusan


LK- 3 Analisa Potensi BKM/LKM , Relawan, UP, KSM

Gagasan Sosial

(PJM Pronangkis ) yang belum

berjalan

Dukungan yang

diharapkan

Lembaga/Komunitas yang bisa menjadi

target sasaran

Karakteristik Lembaga/kelompok/individu

Potensi BKM,LKM, Relawan, UP dan

KSM

Analisa untuk masing – masing :

• apa bidang garapan lembaga/kelompok • Apa yang menjadi visi utama , perhatian lembaga/kelompok?.

Apakah visinya sejalan dengan visi BKM/LKM? • Bagaimana pengetahuan, sikap, perilaku terhadap isu – isu yang

akan ditawarkan? Apakah mendukung atau bertolak belakang ?. misalnya bagaimana pengetahuan dan sikap mereka terhadap perencanaan partisipatif, terhadap pemecahan masalah kesehatan, terhadap kerelawanan dan sebagainya.


• Apakah wilayah kelurahan/desa dimana BKM berdomisili merupakan cakupan wilayah yang menjadi garapan mereka?


• Aturan – aturan apa yang mereka terapkan dalam bekerjasama dengan pihak luar?.

• Siapa kontak person yang bisa dihubungi? • Bagaimana karakteristik para pengambil keputusan dalam

lembaga tersebut, • Siapa orang – orang yang bisa didekati yang mempunyai akses

dan cukup “didengar” suaranya oleh para pengambil keputusan


LK 4 – Strategi Pemasaran Sosial BKM/LKM

Gagasan Sosial

(PJM Pronangkis ) yang belum berjalan

Lembaga/Komunitas yang bisa

menjadi target sasaran

Dukungan yang diharapkan

Pesan Promosi

Metode Komunikasi

Media yang dibutuhkan

Apa kelebihan yang dipunyai oleh BKM/LKM, UP, relawan, KSM, warga untuk melaksanakan PJM Pronangkis

Apa manfaat yang akan diperoleh oleh lembaga/komunitas lain dari kerjasama yang diharapkan


LK- 5 Kualitas PJM Pronangkis

Kualitas PJM Pronangkis Apa yang harus Ditingkatkan Bagaimana caranya

Visi : apakah sudah jelas ? Apa sudah ada target – target yang jelas untuk semua bidang program?

Apakah sudah ada indikator yang dapat diukur?

Berapa dana yang dipunyai oleh BKM/LKM untuk setiap program ? Apakah ada dana swadaya masyarakat? Bagaimana BKM/LKM menggalang dana swadaya masyarakat?

Apakah sudah ada orang – orang yang akan melaksanakan program?

Bagaimana kualitas orang – orang tersebut? Apakah harus dibayar ataukah bekerja atas dasar kerelawanan?

Apakah masyarakat terlibat dalam keseluruhan proses perencanaan? Berapa % warga yang terlibat?

Berapa warga miskin yang menjadi kelompok sasaran? Siapa yang menentukan kelompok sasaran?

dll


Mengapa Melakukan Lobby dan Negosiasi?* Setiap orang sejatinya adalah seorang negosiator. Tanpa disadari, setiap orang sesungguhnya kerap melakukan lobby & negosiasi dalam keseharian hidup sebagai upaya mewujudkan keinginannya. Bahkan selagi masih kecil, seorang anak kerap menggunakan cara tertentu untuk meminta dibelikan uang jajan atau mainan oleh orangtuanya, entah dengan merayu, merajuk, sampai menangis. Lobby & negosiasi juga terjadi antara istri dan suami, pedagang dan pembeli, pejabat dan stafnya, antar politisi, antar pengusaha, dan seterusnya. Singkatnya, lobby & negosiasi hampir selalu muncul dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik itu individual maupun kelompok.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dengan pihak lain. Sedangkan berdasarkan New Oxford American Dictionary (2nd Edition), lobby diartikan sebagai upaya untuk memengaruhi seseorang (pejabat politik atau publik) atas suatu isu. Dengan definisi ini, baik lobby maupun negosiasi pada prinsipnya memiliki makna yang sama, yaitu membuka ruang pertukaran sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Perbedaan atas keduanya lebih pada bentuknya saja. Bentuk formal biasa disebut negosiasi, sedangkan bentuk informal dinyatakan sebagai lobby. Proses lobby tidak terikat waktu dan tempat, dan bisa dilakukan terus menerus dalam waktu panjang. Namun proses lobby juga memerlukan kemampuan komunikasi interpersonal yang lebih tinggi dibandingkan dengan negosiasi. Kemampuan interpersonal ini dipakai untuk mengolah proses pertukaran kepentingan dalam situasi yang nyaman dan bersahabat.

Tuntutan untuk melakukan lobby dan negosiasi memang biasanya muncul ketika seseorang atau suatu kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya, sehingga dibutuhkan tambahan atau bantuan dari pihak lain. Implisit di dalamnya, seseorang atau kelompok itu juga harus siap memberikan atau merelakan sesuatu yang bernilai yang dapat kita tukar dengan sesuatu yang dibutuhkannya itu.

Berdasarkan uraian singkat di atas, negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu: 1. Senantiasa melibatkan orang –baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau

perusahaan, sendiri atau dalam kelompok; 2. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu –baik berupa tawar menawar (bargain)

maupun tukar menukar (barter); 3. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi

dan kita inginkan terjadi; 4. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak,

meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. 5. Hampir selalu berbentuk tatap-muka –yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh

maupun ekspresi wajah;


6. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi;

Walau mengandung konflik, lobby atau negosiasi sejatinya merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Dengan mengembangkan kemampuan lobby dan negosiasi, setiap pihak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya tanpa harus melakukan cara-cara ekstrim, seperti perang, pemaksaan, atau perebutan. Secara umum, suatu proses lobby atau negosiasi akan menghasilkan 4 kemungkinan:

1. Kuadran Kalah-kalah (Menghindari konflik). Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan

2. Kuadran Menang-kalah (Persaingan). Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas.

3. Kuadran Kalah-menang (Mengakomodasi). Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah – mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita bersama bisa menuju ke kuadran pertama.

4. Menang-menang (Kolaborasi). Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut.

Menang


Menang

4

2

Kalah

3

1

Kalah *Bahan tulisan ini dikutip, dengan penambahan sesuai kebutuhan, dari sumber:

1. Baharuddin Suryadi, Negosiasi Yang Berhasil (http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2003/0513/man01.html)

2. __, Negosiasi (http://www.edo.web.id/wp/2007/08/14/negosiasi/) Tipe-tipe Negosiator* Berbicara mengenai negosiasi, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu soft bargaining, hard bargaining dan principled negotiation.�

Soft bargaining

Soft bargaining melibatkan bentuk negosiasi yang menitikberatkan pada posisi (menang/kalah), dibandingkan kepentingan dari diadakannya negosiasi itu sendiri. Akan tetapi, untuk menghindari masalah-masalah yang kerap muncul dalam perundingan yang melibatkan posisi, para negosiator akan melakukan pendekatan ”soft” seperti memperlakukan lawan bicaranya sebagai teman, mencari kesepakatan dengan harga apapun, dan menawarkan sebuah hasil perundingan atas dasar penciptaan hubungan yang baik dengan lawan bicara.�Para pelaku negosiasi yang melakukan pendekatan dengan cara seperti berikut akan mempercayai lawan bicaranya, dan akan bersikap terbuka dan jujur mengenai prinsip-prinsip dasar atau alasan mendasar yang mereka miliki mengenai perundingan tersebut kepada lawan bicara mereka. Hal ini akan membuat mereka menjadi rentan bagi para ”hard bargainers” yang akan bertindak secara kompetitif dengan menawarkan hanya beberapa pilihan saja yang benar-benar sesuai dengan alasan mendasar mereka, bahkan melakukan ancaman. Di dalam sebuah perundingan yang melibatkan perunding keras dan lembut, maka akan kita temui bahwa perunding keras hampir selalu tampil dengan kesepatakan yang lebih baik secara mendasar.

Hard bargaining

Sebagaimana yang sudah diutarakan pada bagian soft bargaining, hard bargaining juga menitikberatkan pada posisi dibanding kepentingan dari perundingan yang terjadi. Negosiator dengan pendekatan semacam ini sangatlah bersifat kompetitif, dengan melihat kemenangan sebagai satu-satunya tujuan akhir. Bagi beberapa orang pakar, perunding-perunding keras ini memadang lawan bicara mereka sebagai saingan. Mereka tidak mempercayai lawan bicara mereka dan berusaha untuk bermain secerdik mungkin untuk mencoba mendapatkan keuntungan maksimal dalam negosiasi. Sebagai contohnya, mereka akan tetap berpegang teguh dengan posisi awal mereka, atau tawaran pertama mereka, menolak untuk melakukan perubahan. Mereka mencoba untuk mengecoh lawan bicara mereka khususnya terhadap alasan mereka (soft bargainers) datang


ke perundingan tersebut dan menuntut keuntungan sepihak dalam pencapaian kesepakatan. Mereka akan memberlakukan trik dan tekanan dalam usaha mereka untuk menang pada sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah kontes kemauan. Bilamana mereka berhadapan dengan perunding lunak, maka para perunding keras ini cenderung untuk selalu menang. Lain halnya jika berhadapan dengan perunding keras lainnya, di mana ada kemungkinan tidak tercapainya kata sepakat sama sekali (no outcome).

Principled Negosiation

Principled negotiation adalah nama yang diberikan untuk pendekatan yang berbasiskan pada kepentingan yang tertulis di dalam sebuah buku, Getting to Yes, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1981 oleh Roger Fisher dan William Ury. Di dalam buku tersebut tertulis empat dasar di dalam negosiasi: 1) pisahkan antara pelaku dengan masalah; 2) fokus pada kepentingan, bukan posisi; 3) ciptakan pilihan untuk hasil yang mutual; 4) tekankan pada kriteria yang bersifat objektif.

Memisahkan pelaku dari masalah berarti meniadakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah personal dari isu inti, dan bila memang ingin dibicarakan, sebaiknya dibicarakan secara independen. Masalah personal/orang umumnya akan melibatkan masalah yang berkaitan dengan persepsi, emosi dan komunikasi. Persepsi adalah sesuatu yang penting karena hal tersebut membantu dalam pendefinisian masalah serta solusinya. Dan bilamana terdapat kenyataan yang sifatnya objektif dan kenyataan tersebut diinterpretasikan secara berbeda oleh orang-orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula, pada akhirnya kata sepakat akan sulit tercapai.

Masalah personal juga terkait dengan kesulitan-kesulitan emosi — contohnya: ketakutan, kemarahan, ketidakpercayaan dan keresahan. Bilamana emosi-emosi ini dilibatkan di dalam perundingan, maka kata sepakat akan semakin sulit tercapai. Masalah di dalam komunikasi juga dapat dikategorikan sebagai masalah personal. Ada tiga macam masalah komunikasi yang mungkin terdapat di dalam sebuah perundingan. Yang pertama, para pelaku perundingan mungkin tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Di mana komentar-komentar mereka secara formal ditujukan kepada lawan bicara mereka, akan tetapi sebenarnya mereka sedang membicarakan pihak lain di luar pelaku perundingan yang hadir pada saat itu.

Masalah yang kedua timbul ketika di antara kelompok tidak saling mendengar. Seharusnya mereka mendengarkan secara menyeluruh terhadap apa yang dibicarakan, malahan mereka merencanakan respons masing-masing. Yang terakhir, para anggota kelompok masing-masing saling berbicara satu dengan lainnya, di mana kesalahpahaman dan salah interpretasi mungkin saja terjadi.

Negosiasi terhadap kepentingan berarti negosiasi mengenai hal-hal yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh orang-orang, bukan apa yang mereka katakan mereka ingin-kan atau butuhkan. Sering kali, kedua hal tersebut tidaklah sama. Orang-orang cenderung untuk mengambil sikap yang ekstrim yang dibuat untuk melakukan tindakan balasan untuk lawan bicara mereka. Jika mereka ditanya mengapa mereka mengambil sikap demikian, maka alasan utama mereka adalah bahwa sesungguhnya keinginan mereka yang sebenar-benarnya adalah kompatibel, bukan mutually exclusive.

Dengan berfokus pada kepentingan, para pelaku perundingan akan dapat dengan mudah memenuhi prinsip dasar yang ketiga yaitu, menciptakan pilihan yang bersifat mutual. Hal ini berarti bahwa para negosiator seharusnya berusaha untuk mendapatkan solusi-solusi baru untuk masalah yang dibicarakan dan membuat kedua pihak untuk menang, bukan berusaha menang, dan lainnya harus kalah.

Prinsip yang keempat adalah untuk menekankan pada kriteria yang objektif. Meskipun tidak tersedia secara gamblang, tapi hal tersebut dapat dicari. Hal ini akan sangat memudahkan proses


negosiasi. Jika sebuah serikat dan manajemen berusaha/berjuang atas sebuah kontrak, mereka dapat melihat apa yang disetujui atau dilakukan oleh perusahaan serupa di luar sana sebagai kriteria objektif mereka. Jika orang melakukan negosiasi atas harga sebuah rumah ataupun mobil, mereka akan mencari berapa harga yang ditawarkan untuk benda yang serupa. Hal ini akan memberikan kedua belah pihak tuntunan terhadap ”keadilan”.

Terakhir kali, para pelaku negosiasi harus sudah mengetahui alternatif-alternatif apa saja yang mungkin ada. Jika Anda tidak mengetahui alternatif-alternatif Anda, Anda mungkin akan menerima kesepakatan yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan apa yang mungkin Anda miliki, atau menolak sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah dicapai /disepakati.

*Bahan tulisan ini dikutip, dengan penambahan sesuai kebutuhan, dari sumber: 3. Baharuddin Suryadi, Negosiasi Yang Berhasil


Tahapan dan Teknik Negosiasi Pada dasarnya negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Di sinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadari bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Ini seperti gambaran sebuah gunung es, di mana puncak yang kelihatan merupakan hal-hal yang formal, tuntutan yang dinyatakan dengan jelas, kebijakan atau prosedur perusahaan, maupun hubungan atau relasi bisnis yang didasarkan pada hitungan untung rugi.

Sedangkan yang sering dilupakan dalam proses negosiasi adalah hal-hal yang tidak kelihatan, seperti misalnya hasrat, keinginan, perasaan, nilai-nilai maupun keyakinan yang dianut oleh individual yang terlibat dalam konflik atau yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal-hal yang di dalam inilah justru seringkali menjadi kunci terciptanya negosiasi yang sukses dan efektif.

Negosiasi sebenarnya melibatkan tiga hal pokok yang kami sebut sebagai Negotiation Triangle, yaitu terdiri dari HEART (yaitu karakter atau apa yang ada di dalam kita yang menjadi dasar dalam kita melakukan negosiasi), HEAD (yaitu metoda atau teknik-teknik yang kita gunakan dalam melakukan negosiasi), HANDS (yaitu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku kita dalam melakukan negosiasi yang semakin menunjukkan jam terbang kita menuju keunggulan atau keahlian dalam bernegosiasi).

Jadi sebenarnya tidaklah cukup melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan dan prosedur, atau teknik-teknik dalam negosiasi. Justru kita perlu menggunakan ketiga komponen tersebut yaitu: karakter, metoda dan perilaku.

Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan relaks, di mana kedua pihak berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena pada dasarnya selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukannya.�

Langkah-langkah bernegosiasi

Persiapan. Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan. Tahap ini sangat penting karena persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama harus kita lakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk melakukan tawar-menawar atau berkompromi dengan pihak lainnya.

Kedua, kenali karakter dan latar belakang lawan negosiasi kita. Gali informasi sebanyak mungkin mengenai siapa dia/mereka, kekuatan dan kelemahannya, apa tujuan atau kepentingannya. Tujuan yang jelas dan terukur disertai pengetahuan atas lawan negosiasi akan memudahkan kita menyusun elemen ketiga, yaitu beberapa alternatif skenario. Menyusun alternatif ini penting


dilakukan agar kita selalu tanggap menghadapi berbagai kemungkinan situasi. Dalam hal ini, menyangkut juga apa tawaran maksimum dan minimum yang bisa kita berikan sesuai tujuan kita.

Hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam kondisi relaks dan tidak tegang. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi. Bagi kita yang menguasai teknik pemrograman kembali bawah sadar (subconscious reprogramming) kita dapat melakukan latihan negosiasi dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkali-kali secara mental, kita menjadi lebih siap dan percaya diri.

Pembukaan. Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfir atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita melakukan negosiasi. Ada tiga sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi yaitu: pleasant (menyenangkan), assertive (tegas, tidak plin-plan), dan firm (teguh dalam pendirian). Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Berikut ada beberapa tips dalam mengawali sebuah negosiasi:

a. Jangan memegang apa pun di tangan kanan anda ketika memasuki ruangan negosiasi; b. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dulu; c. Jabat tangan dengan tegas dan singkat; d. Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan.

Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya.

Memulai proses negosiasi. Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan (proposing) apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut adalah:

a. Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi;

b. Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak anda secara jelas, singkat dan penuh percaya diri;

c. Tekankan bahwa anda atau organisasi anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka;

d. Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi, jangan membuat hanya dua pilihan ya atau tidak;

e. Sampaikan bahwa ”jika anda memberi kami itu, kami akan memberi anda ini – if you’ll give us this, we’ll give you that.” Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan.

f. Hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu. Seperti misalnya bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang relaks namun penuh perhatian.

Zona Tawar Menawar (The Bargaining Zone). Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu proses tawar menawar, kita perlu mengetahui apa itu The Bargaining Zone (TBZ). TBZ adalah suatu


wilayah ruang yang dibatasi oleh harga penawaran pihak penjual (Seller’s Opening Price) dan Tawaran awal oleh pembeli (Buyer’s Opening Offer). Di antara kedua titik tersebut terdapat Buyer’s Ideal Offer, Buyer’s Realistic Price dan Buyer’s Highest Price pada sisi pembeli dan Seller’s Ideal Price, Seller’s Realistic Price dan Seller’s Lowest Price pada sisi pembeli. Kesepakatan kedua belah pihak yang paling baik adalah terjadi di dalam wilayah yang disebut Final Offer Zone yang dibatasi oleh Seller’s Realistic Price dan Buyer’s Realistic Price. Biasanya kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu overlap antara pembeli dan penjual dalam wilayah Final Offer Zone.

Menurut G. Richards Shell, ada tiga macam tipe negosiator dalam etika penawaran yaitu: Poker school, Idealist School, dan Pragmatist School. The “It’s a Game” Poker School

• Orang yang mempunyai pandangan poker school memandang bahwa negosiasi adalah sebuah permainan dengan aturan pasti. Bertindak sesuai aturan dianggap etis sedangkan apabila bertindak sebaliknya dianggap tidak etis

• Orang yang berpandangan tersebut terkadang mengijinkan cara – cara curang dalam memenangkan negosiasi asal cara – cara tersebut tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

• Orang yang memiliki pandangan “poker school” memiliki tiga masalah pokok yaitu: (1) Mereka beranggapan bahwa penawaran dengan cara mengancam adalah sebuah permainan (2) Semua orang dianggap memiliki aturan yang sama (setiap orang dianggap akan melakukan hal yang sama), (3) Aturan tersebut dianggap bertentangan dengan sebuah aturan yurisdiksi tunggal yang berlaku (Aturan apapun akan diabaikan jika bertentangan dengan satu aturan pokok negosiasi: MENANG!).

The “Do the Right Thing Even If It Hurts” Idealist School.

• Orang yang mempunyai pandangan Idealis berpendapat bahwa proses penawaran adalah salah satu aspek kehidupan sosial bukan sebuah aktivitas spesial dengan keunikannya sendiri dalam membuat aturan.

• Seorang idealis tidak akan mengijinkan penggunaan cara – cara curang walaupun tidak melanggar aturan dalam sebuah negosiasi.

• Seorang idealis dalam melakukan suatu negosiasi mendasarkan pandangannya pada filosofi dan agama yang dianut.

• Seorang idealis mengijinkan anggapan bahwa kecurangan pada negosiasi akan menurunkan moralitas dan kepercayaan dengan teman, menghilangkan rasa tanggung jawab pada orang lain, dsb.

• Seorang idealist sangat tidak menyetujui bahwa sebuah negosiasi dianggap sebagai permainan. Negosiasi adalah sesuatu hal yang dianggap serius dan memiliki konsekuensi pada masa yang akan datang.

• Seorang idealis juga menganggap bahwa seorang poker school dianggap predator yang akan mematikan lawannya dan egois karena lebih mementingkan dirinya sendiri.

The “ WhaT Goes Around Comes Around” Pragmatist School.

• Karakter orang seperti ini masih menyadari tentang tidak etisnya sebuah kecurangan dalam bernegosiasi tetapi pada situasi tertentu dia tetap melakukannya karena dianggap tidak melanggar aturan.

• Mereka lebih sering melakukan dan mengijinkan kebohongan sebagai salah satu trik negosiasi dibanding seorang idealis.

• Ada lima cara yang dilakukan seorang pragmatisme untuk memblok dan menghindari bencana untuk melindungi kepentingan mereka, yaitu: (1) Menyatakan bahwa pertanyaan itu di luar batas; (2) Menjawab dengan pertanyaan yang berbeda; (3) Menghindar dari


pertanyaan tersebut; (4) Memberi pertanyaan pada diri anda sendiri; (5) Mengubah subyek dari pertanyaan tersebut.

Membangun Kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan (deal or agreement) telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

Yang perlu kita ketahui dalam negosiasi tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan.

Karena itu, penting sekali dalam awal-awal negosiasi kita memahami dan mengetahui sikap dari pihak lain, melalui apa yang disampaikan secara lisan, bahasa gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Karena jika sejak awal salah satu pihak ada yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal tersebut berarti membuang waktu dan energi kita. Untuk itu perlu dicari jalan lain, seperti misalnya: conciliation, mediation dan arbitration melalui pihak ketiga.

Sumber: http://www.edo.web.id/wp/2007/08/14/negosiasi/ http://insidewinme.blogspot.com/2008/03/paham-paham-etika-negosiasi.html


15 Hukum Negosiasi 1. Ingat selalu bahwa segala sesuatu dapat dinegosiasikan. Jangan menyempitkan topik sebuah

negosiasi pada satu topik saja. Kembangkan sebanyak mungkin hal-hal atau ide-ide pokok yang dapat dinegosiasikan dan jangan lupa untuk segera menciptakan ide pokok yang baru bilamana Anda dan anggota kelompok lainnya mengalami jalan buntu pada satu ide pokok tertentu.

2. Persiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu.

3. Kristalisasikan visi Anda mengenai kesepakatan tersebut. Pihak yang dapat memvisualisasikan hasil akhirnya umumnya merupakan pihak yang memimpin jalannya perundingan.

4. Informasi adalah kekuatan. Dapatkan sebanyak mungkin informasi yang bisa di dapatkan sebelumnya supaya Anda yakin bahwa Anda memahami betul nilai dari pengadaan perundingan tersebut. Ingatlah, sangat sedikit perundingan yang mulai seketika juga pada saat pihak lawan sudah tiba di meja.

5. Ajukan pertanyaan. Perjelas informasi yang tidak Anda mengerti. Tentukan baik itu kebutuhan implisit maupun eksplisit dari pihak lawan.

6. Mendengar. Ketika Anda mendengar dengan baik, Anda tidak hanya mendapatkan ide-ide baru untuk menciptakan hasil win/win tetapi juga membuat lawan bicara Anda merasa bahwa mereka diperhatikan dan dihargai. Hal ini juga membuat Anda dapat mencari apa sebetulnya yang menjadi keinginan dari lawan bicara Anda. Jika Anda berasumsi bahwa lawan bicara Anda membutuhkan hal yang sama (sama-sama ngotot), Anda segera dapat menempatkan diri Anda sedemikian rupa untuk dapat memenangkan negosiasi tersebut.

7. Tentukan target untuk setiap kesepakatan. Definisikan tingkat penerimaan minimum untuk setiap kesepatakan. Jika bagi Anda tidak cukup jelas apa tujuan Anda sendiri, Anda akan berakhir dengan hanya dapat bereaksi pada proposal yang diberikan oleh lawan bicara Anda.�

8. Targetkan aspirasi Anda setinggi mungkin. Jadikan aspirasi Anda seakan-akan menjadi satu-satunya faktor terpenting di dalam menentukan hasil akhir dari perundingan tersebut. Anda dapat menargetkannya tinggi-tinggi semudah untuk menargetkannya pada tingkat yang rendah.

9. Kembangkan pilihan-pilihan dan strategi. Orang-orang yang sukses adalah mereka yang memiliki sejumlah alternatif yang dapat diterima. Serupa dengan hal tersebut, negosiator yang sukses adalah mereka yang memiliki strategi yang baik untuk dapat mengubah pilihan-pilihan mereka menjadi kenyataan. Pikirlah layaknya seekor dolphin.�Dolphin adalah satu-satunya hewan yang dapat berenang di dalam laut yang penuh dengan hiu sebaik di dalam lautan yang tenang. Dolphin mampu untuk mengadaptasikan strategi-strateginya dan kebiasaannya pada lawan mereka. Ingatlah, bahkan ketika berunding dengan hiu, Anda masih memiliki pilihan – Anda dapat berjalan menjauhinya!

10. Jujur dan adil. Di dalam hidup ini, segala sesuatu yang berputar akan selalu berputar. Tujuan yang ingin dicapai di dalam menciptakan hasil win/win adalah supaya kedua pihak dapat merasa bahwa kebutuhan dan tujuan mereka masing-masing telah tercapai, sehingga mereka berkenan untuk datang lagi dan melakukan perundingan lainnya. Sebuah lingkungan kepercayaan akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan hasil win/win.


11. Jangan pernah menerima penawaran pertama. Sering kali, pihak lawan akan memberikan penawaran yang menurut mereka pasti Anda tolak hanya untuk melihat seberapa kuat pemahaman Anda terhadap hal pokok.

12. Rundingkan dengan kekuatan/kuasa jika memungkinkan. Jika hal tersebut tidak mungkin, setidaknya ciptakan penampilan yang berkuasa. Jika pihak lawan berpikir bahwa Anda tidak memiliki alasan yang cukup untuk menolerir hal-hal di luar tuntutan Anda, pihak lawan tentunya akan enggan untuk melakukannya.

13. Temukan apa yang diinginkan oleh pihak lawan. Jangan menyerah terlalu cepat, dan akuilah konsesi sebagai sebuah konsesi. Menyerah terlalu dini akan membuat lawan bicara Anda beranggapan bahwa Anda mungkin dapat menerima hal-hal lainnya di luar tuntutan Anda.

14. Koperatif dan bersahabat. Hindari sikap menjilat ataupun terlalu frontal, yang sering kali menggagalkan negosiasi.

15. Gunakan kekuatan kompetisi. Seseorang yang berpikir bahwa untuk berkompetisi dengan bisnis Anda adalah sesuatu yang penting akan berkenan untuk memberikan lebih dari apa yang mereka maksudkan pada mulanya. Seni negosiasi adalah sebuah keahlian yang berharga untuk diajarkan kepada setiap anggota di dalam keluarga (tidak hanya berlaku untuk kalangan bisinis), termasuk anak-anak. Sebuah contoh sederhana dari sekelompok anggota keluarga yang berusaha untuk menentukan rencana sore hari. Beri tantangan kepada setiap anggota keluarga untuk menyampaikan ide-ide mereka, sebanyak mungkin, yang mungkin dapat diterima oleh anggota keluarga lainnya. Hal ini mungkin bukanlah sesuatu yang disenangi setiap saat. Akan tetapi bila hal ini terus dilakukan, jika orang-orang mencoba untuk bersikap sensitif terhadap kebutuhan dan emosi dari yang lain, dan jika mereka benar-benar mendengar, solusi yang diharapkan dapat dicapai lebih sering lagi. Apa yang pada mulanya terlihat seratus persen bertentangan, dapat berbalik menjadi suatu keadaan di mana pihak lawan menjadi kawan di dalam mencapai tujuan yang mutual.

Sumber: Baharuddin Suryadi, Negosiasi yang Berhasil, http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/mandiri/2003/0513/man01.html


Bone, 14 Agustus 2008 Kepercayaan Lahirkan Kerjasama dengan BRI Awal Desember 2007, UPK dan salah seorang anggota BKM Lahemma, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) berbincang-bincang dengan Mantri BRI Unit Apala-Bajoe. Mereka membahas mengenai pengelolaan dana bergulir UPK-BKM Lahemma yang dilaksanakan sejak Desember 2005. Ternyata, BRI Unit tertarik kepada kemampuan UPK-BKM mengelola pinjaman bergulir dengan tingkat pengembalian pinjaman yang sangat lancar (RR 100%).

Namun, kesuksesan tidak diraih begitu saja, melainkan dengan upaya yang dilakukan oleh UPK-BKM agar masyarakat memahami benar aturan main peminjaman. Informasi tentang tata cara peminjaman disebarluaskan melalui seluruh anggota BKM, baik di RT/RW setempat maupun di kantor UPK.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pinjaman bergulir di UPK-BKM ini pun diceritakan dengan gamblang kepada Mantri BRI Unit. Mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh KSM sejak pengajuan usulan (proposal) pinjaman KSM kepada petugas UPK. Selanjutnya, dilakukan penilaian kelayakan permohonan pinjaman serta kelayakan KSM oleh UPK. ”Jika layak, maka petugas UPK memberikan rekomendasi tentang besarnya pinjaman yang dikabulkan kepada BKM,” papar UPK BKM Fatma.

Koordinator BKM Akbar menambahkan keterangan, BKM melakukan verifikasi terhadap rekomendasi petugas UPK. ”Tujuannya adalah memberikan persetujuan sekaligus tanggung jawab kepada UPK untuk melakukan pencairan pinjaman KSM yang yang bersangkutan. Aturan ini diterapkan untuk menciptakan keterbukaan dan tanggung jawab bersama,” tegas Akbar.

Meski demikian, lanjutnya, saat pencairan pinjaman semua anggota KSM calon peminjam harus hadir bersama dengan keluarganya (suami-istri). Langkah ini dipilih untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama di tingkat keluarga anggota peminjam dan tanggung-renteng antaranggota KSM. Selanjutnya, BKM memberikan pemahaman mengenai perjanjian kredit kepada semua peminjam. Selanjutnya, UPK dan BKM bersepakat dengan KSM.

Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan keuangan rumah tangga peminjam, KSM disyaratkan untuk menabung 0,5% dari total dana yang dipinjamnya. Selain mengajarkan pola hidup hemat dan surplus, tabungan juga digunakan sebagai wujud tanggung-renteng dalam bentuk dana ”jaga-jaga”. Kebijakan wajib menabung bagi seluruh peminjam merupakan hasil kesepakatan antara UPK-BKM dengan KSM.

Mendengar penjelasan tersebut, Mantri BRI Unit mengaku tertarik dan menyampaikan hal ini kepada kepala unitnya. Kepala unit menanggapi secara positif dan meminta BKM memfasilitasi pertemuan dengan KSM binaan BKM Lahemma, yang dijadwalkan pada 15 Desember 2007. Dalam agenda pertemuan, Kepala unit BRI Apala-Bajoe mempresentasikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta syarat-syaratnya kepada anggota KSM serta menyampaikan tabel pengembalian kepada UPK-BKM. Dari hasil pertemuan tersebut terbangunlah channeling antara BKM Lahemma dengan BRI Unit Apala - Bajoe.


Pada tahap awal BRI hanya melayani Kupedes Pertanian dengan suku bunga 2% per bulan dengan jangka waktu empat bulan. Pengembalian pinjaman dilakukan sekaligus di bulan keempat (setiap panen). Pinjaman tersebut dicairkan pada 20 Desember 2007 kepada 21 orang anggota KSM dengan total dana Rp 31.500.000,-

Pada Januari 2008, BRI kembali menggulirkan Kupedes Perdagangan kepada sembilan anggota KSM sebesar Rp 25 juta. Suku bunga 2% per bulan tetap, sedangkan jangka waktu pengembalian bervariasi: 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. Pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan setiap bulan. Agunan fisik tidak ada, melainkan lembaga BKM Lahemma itu sendiri sebagai agunannya.

Pada April 2008, 21 aggota KSM penerima Kupedes Pertanian telah melunasi kreditnya. Melihat ini, BRI memberikan kesempatan kembali kepada anggota KSM yang masih membutuhkan kredit dan pada Mei 2008, BRI kembali mengucurkan dana sebesar Rp 17 juta kepada enam anggota KSM. Tidak hanya itu, BRI juga membuka kran pelayanan kredit kepada anggota KSM yang masih membutuhkan kredit, yang telah diverifikasi oleh UPK dan BKM serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari BKM Lahemma.

Kebijakan wajib menabung ini diberlakukan pula kepada KSM yang telah difasilitasi pinjamannya oleh BRI. Untuk peminjam Kupedes Pertanian, tabungan minimal 1% dari total dana yang dipinjam dari BRI dan dapat ditarik setelah 3 kali melakukan pinjaman (3 kali musim panen). Sesuai hasil kesepakatan antara KSM Peminjam dengan UPK dan BKM Lahemma, jika dana tabungan tersebut mencapai Rp 6 juta, maka dana dapat digunakan untuk menyewa sawah. Hasil sawah yang disewa akan digunakan untuk tambahan BOP-UPK serta santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo dan kegiatan sosial lainnya. (Alim/Tim Keuangan KMP P2KP-2, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)


Jakarta, 10 Maret 2008 Ramai-ramai Kerjasama dengan BFI

Salah satu perusahaan swasta yang aktif terlibat dalam penanggulangan kemiskinan adalah PT BFI Financial Indonesia Tbk. Sejak tahun 2005, perusahaan swasta di bidang jasa pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan alat-alat berat ini telah membantu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam menjalankan kegiatan tridaya. �Kesediaan BFI berpartisipasi dalam program ini tidak hanya sekedar charity, BFI sangat mendukung keberadaan BKM, yang tidak hanya menggalang dana bagi kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, tetapi juga turut

memberdayakan masyarakat miskin.

Puluhan BKM berhasil melakukan kemitraan (channeling) dengan BFI. Bentuk kemitraan tersebut diantaranya, rehabilitasi rumah sehat dan pembangunan MCK yang dilakukan di sejumlah wilayah. Setidaknya, 17 BKM yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat, menerima bantuan dana dari BFI.

Ketujuhbelas program kemitraan tersebut terbagi lagi menjadi 25 sub-proyek. Dimana 23 sub-proyek di antaranya berkaitan dengan rehabilitasi rumah sehat bagi kepala keluarga miskin dan dua sub-proyek untuk pembangunan MCK serta sarana air bersih.

Pada kegiatan kemitraan sebelumnya, BFI juga memberikan pelatihan intensif di bidang analisis kredit, pembukuan dan administrasi sederhana. Pelatihan diberikan kepada anggota Unit Pengelola Keuangan (UPK) dari tiga BKM Kota/ Kabupaten Bogor yang memiliki kinerja terbaik dalam hal penyaluran kredit mikro.

Pelatihan yang dilakukan beberapa


kali dari September 2005 hingga September 2006. Bertindak sebagai trainer dalam pelatihan ini adalah Credit Analyst Coordinator PT BFI, Eddy Raharjo. “Pelatihan yang diberikan ini tidak mengubah sistem pembukuan yang telah berjalan di masing-masing BKM. Kami hanya memperbaiki beberapa bagian yang belum sempurna. Komitmen kami, pelatihan akan berkelanjutan hingga mereka mampu dan memahami materi yang kami berikan,” kata Eddy.

Selain itu, BKM Karya Mandiri, di Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah juga melakukan kemitraan dengan BFI dalam program rehabilitasi rumah korban gempa Yogya–Jateng, 27 Mei 2006. BFI sepakat memberikan dukungan dana sebesar Rp 300 juta untuk pembangunan konstruksi dasar 15 rumah dengan konsep tahan gempa.

Acara simbolis peletakan batu pertama oleh wakil dari Kantor Bupati Klaten dan Francis Lay Sioe Ho selaku Presiden Direktur BFI dilakukan pada tanggal 28 September 2006. Keseluruhan proyek telah rampung pada pertengahan Februari 2007. Program kemitraan rehabilitasi rumah korban gempa Yogya-Jateng ini menandai partisipasi perusahaan swasta pertama dalam menunjang program pemerintah untuk memberdayakan kembali masyarakat yang menjadi korban gempa.

”BFI sungguh terpanggil untuk mendukung upaya pemerintah melalui P2KP. Kami berharap dengan terjunnya

BFI sebagai wakil perusahaan swasta dalam membantu program penanggulang kemiskinan, dapat menjadi teladan dan mengundang partisipasi perusahaan swasta lainnya,” ujar Francis Lay Sioe Ho.

Francis menambahkan, dengan adanya replikasi dari pihak swasta lainnya untuk ikut terjun dalam program ini, maka akan mempercepat proses pembangunan kembali daerah dengan kondisi ekonomi memprihatinkan. ”Pemerintah juga akan merasa terbantu dengan adanya program kemitraan semacam ini. Dari sisi masyarakat, mereka menjadi lebih cepat tertangani dan tidak hanya bergantung pada kucuran dana pemerintah saja,” imbuh Francis. (Tri Maulana, Tenaga Ahli Chanelling KMP P2KP-2, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)


Jambi, 5 Juni 2007 BKM Gandeng PetroChina dan WKS

Kepedulian dan tanggungjawab sosial, itulah isu yang diusung oleh BKM Karya Makmur (Desa Pandan Makmur) dan Camat Geragai saat menggandeng PT PetroChina, satu-satunya perusahaan pengeboran minyak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan lokasi sumur pengeboran dan produksi secara administratif berada di Desa Pandan Makmur.

Keinginan kuat untuk menggandeng PetroChina ini muncul setelah BKM dan camat (selaku PJOK) berkoordinasi dalam pelaksanaan realisasi kegiatan fisik BLM tahap 1 di Desa Pandan Makmur. Alokasi Dana BLM Rp 32,5 juta,

yang rencananya digunakan untuk normalisasi parit alam dengan volume 2000 m x 4 m x 2 m ini dilakukan karena lahan-lahan sawit serta pekarangan milik warga, selama ini sangat akrab dengan genangan air (baca: banjir).

Kegiatan ini menjangkau sampai dengan batas desa. Jika ingin “membuang” air ke koala/parit utama, masih diperlukan penggalian parit sepanjang 3 km lagi, dengan menembus desa tetangga (Pandan Jaya). Salah satu desa yang dilewati Parit Alam Sundik juga mendapat program P2KP. Mengingat kondisi ini, maka sumbangsih yang diharapkan dari perusahaan asing ini adalah tambahan volume galian parit baru sampai ke koala, sekaligus membuat jembatan atau gorong-gorong guna memperlancar saluran air.

Karena aliran sungai alam ini tertutup oleh jalan produksi perusahaan itu, maka usulan keinginan dari BKM dan PJOK tersebut sulit untuk segera terealisasi. Namun, berkat koordinasi PJOK dengan pihak manajemen PetroChina, akhirnya perusahaan ini berjanji dan menyanggupi usulan BKM, bahkan akan menambah lagi galian parit baru sepanjang 1 km, menembus parit sekunder desa tetangga.

PJOK juga berjanji akan berkoordinasi dengan Desa Pandan Jaya dalam usulan kegiatan BLM tahap 2, guna mensinkronkan program P2KP di Desa


Pandan Makmur dengan Desa Pandan Jaya.

Jika BKM Karya Makmur (Desa Pandan Makmur), berhasil menggandeng PT PetroChina, BKM Karya Mandiri (Desa Rantau Karya) pun berhasil menggaet PT Wira Karya Sakti (WKS) saat realisasi BLM 1 P2KP. “Kepedulian PT WKS terhadap Desa Rantau Karya ini merupakan tanggung jawab sosial perusahan, karena produksinya banyak berlokasi di wilayah Desa Rantau Karya,” tutur Toni, salah seorang anggota BKM Karya Mandiri.

PT WKS merupakan salah satu perusahan HTI dengan tanaman akasia sebagai tanaman produksinya. Bentuk kemitraan PT WKS dengan BKM dalam pelaksanaan BLM 1 ini adalah menyediakan alat-alat berat untuk penggalian dan penimbunan tanah.

Kemitraan PT WKS di desa ini difasilitasi oleh Community Development perusahaan tersebut. Meski sudah dibantu dengan alat-alat berat dari WKS, warga tetap melaksanakan kegiatan tersebut secara bergotong royong, terutama warga RT setempat. “Ini dilakukan guna membangun kebersamaan dan rasa memiliki,” jelas Koordinator BKM Karya Mandiri Suwarji.

Selain penimbunan tanah oleh WKS, kegiatan juga diikuti dengan cuci parit di sekitar polongan atau gorong-gorong yang dibangun, sehingga aliran air drainase lancar. Drainase yang baik dan lancar tentu sangat membantu warga dimana sebagian besar adalah petani sawit dan karet. Pengelolaan drainase ini sangat dibutuhkan, mengingat hampir sebagian besar wilayah pertanian adalah tanah gambut dan bergambut.

PT WKS juga digandeng oleh BKM Berkah Usaha (Desa Pandan Lagan). Namun berbeda dengan Rantau Karya, bantuan yang diberikan oleh WKS dalam hal ini adalah bantuan alat berat/short arm untuk melakukan cuci parit sekunder sepanjang 2000 m x 8 m x 2 m, dengan dana BLM Rp 14 juta. Kemitraan ini dibangun sebagai bentuk sinergi antara BKM, pemerintah desa dan PT WKS.

Bantuan dari perusahaan setempat juga tidak hanya terjadi di Rantau Karya dan Pandan Lagan saja, bahkan BKM di Desa Suka Maju juga berhasil

menggaet PT. Kaswari, perusahan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit. “Bentuk bantuan dari PT Kaswari ini berupa polongan dan tanah merah untuk penimbunan,” jelas Koordinator BKM Jaya Mandiri Rujianto. (Tim 10, Korkot 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Totok, TA Monev KMW IX P2KP-3 Jambi, Riau, dan Kepri; Nina)


Membangun Kerjasama Kelompok BUJUR SANGKAR BERANTAKAN Strategi ini merupakan permainan yang dibuat untuk membangun kerjasama diantara team / kelompok. Petunjuk :

• Siapkan karton yang telah berbentuk bujur sangkar dengan ukuran yang cukup (20 cm x 20 cm) sebanyak 6 buah.

• Kemudian potonglah setiap bujur sangkar dengan secara bebas seperti dibawah ini : (untuk

lebih memudahkan pemandu mencari pasangannya, maka berilah tanda / hurup pada salah satu sisi disetiap potongnya tersebut , Namur dalam pemberian tanda, jangan sampai terlalu besar yang akhirnya diketahui oleh peserta)

• Selanjutnya Bujur sangkar yang telah dipotong masukanlah kedalam 4 buah amplop secara

acak. Dari 6 bujur sangkar dimasukan ke dalam 4 amplop. Dengan catatan setiap potongan disebar ke berbagai amplop. Hindari memasukan pasangan potongan secara utuh 1 bujur sangkar ke dalam 1 amplop, kaena akan lebih memudahkan menyusunya.

• Kemudian bagilah peserta menjadi 4 kelompok, dan berilah mereka setiap satu kelompok 1 amplop.

• setelah terbagi 4 kelompok, maka berilah tugas kepada setiap kelompok untuk menyambungkan setiap potongan yertas yang ada di amplop menjadi bentuk bujur sangkar.

• Biarlah setiap kelompok mengembangkan strategy dengan catatan hanya pada potongan kertas yang ada.

• Berilah waktu 10 menit untuk menyusun bujur sangkar tersebut. • Apabila di suatu kelompok ada kelebihan potongan kertas atau kekurangan, maka setiap

kelompok diperbolehkan untuk menukarkan kepada kelompok lainya yang ada pasangan potongan yertas tersebut.

• Apaila peserta merasa kesusahan mencari pasangan potongan ketas tersebut, maka pemandu memberikan kode hurup yang telah ditulis pada setiap potongan kertas. Setiap hurup dipasangkan dengan hurup yang sama lagi, seperti contoh diatas.

c c c

c

c

c

c


Ngada, 5 November 2009 BKM Trikora Bermitra dengan BLH Ngada untuk Olah Sampah

Kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan tidak akan pernah lepas dari yang namanya sampah, baik organik maupun sampah non organik. Setiap hari, kedua jenis sampah tersebut dihasilkan dan selalu menjadi permasalahan pemerintah dan masyarakat kota, termasuk di Bajawa, ibu kota kabupaten Ngada.

Sampah menjadi momok bagi masyarakat perkotaan, karena menjadi sumber penyakit dan sumber konflik sosial, terutama di lingkungan permukiman. Ini karena bau busuk dan kesan kotor pasti mengusik siapa pun

yang melihat dan melewati sampah yang berserakan dan tertumpuk. Sampah mustahil berkurang, apalagi habis! Setiap hari sampah selalu dihasilkan. Kita pasti sependapat, seiya-sekata, memandang bahwa sampah kotor dan berbau busuk. Sampah adalah barang atau sesuatu yang tidak berguna lagi.

Tapi imej tersebut sekarang harus diubah. Karena, sesuatu yang dianggap tidak berguna (terbuang) ternyata masih menyimpan nilai ekonomis, bahkan bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bisa dirupiahkan. Artinya, masih bisa menjadi potensi sumber penghasilan tambahan bagi rumah tangga.

Terkait dengan penanganan sampah ini, di daerah-daerah lain sudah mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, sampah plastik diproses menjadi biji-bijian plastik, kertas dan kardus disulap menjadi kertas/kardus daur ulang.

Bajawa, sebagai ibukota Kabupaten Ngada harus menjadi contoh penyelesaian masalah persampahan dan pengelolaan yang benar, agar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Dengan motto, “Wujudkan Bajawa sebagai Kota Sahabat yang Bersih dan Hijau”, begitu dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Ngada.

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Ngada, melalui BLH yang dikomandani Hilarius Sutanto ini melakukan kerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wiu Riwu, kelurahan Trikora, kecamatan Bajawa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lingkungan Mora Sama untuk mengelola persampahan.

Kesepakatan kerja sama tersebut yang disaksikan oleh Lurah Trikora itu ditandai dengan diluncurkannya dana sebesar Rp 90 juta, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada Tahun 2009. Dari pihak BKM sendiri menyiapkan lahan sebagai lokasi untuk pembangunan rumah mesin pengolah sampah, termasuk gudang, serta menyiapkan tenaga kerja.


Pada tahap awal kerjasama ini BLH menyiapkan mesin pengolah sampah, dilanjutkan dengan menggelar pelatihan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos kepada BKM Wiu Riwu dan KSM Mora Sama, sekaligus membantu mendisain kemasan produk pupuk kompos.

Koordinator BKM Wiu Riwu Yoseph Neko mengatakan, saat ini KSM Mora Sama telah memproduksi pupuk bokasi dalam kemasan Netto 5 Kg, dengan harga jual Rp 6.000 per kilogram, walau tempat proses produksinya masih menggunakan salah satu ruangan di BLH.

Namun, guna membangun lokasi pembuatan pupuk bokasi yang representatif, kini KSM yang dibantu Tim Fasilitator, tengah merampungkan proposal usulan kegiatan lingkungan, yakni pembangunan rumah mesin dan peralatan produksi lainnya senilai Rp 90 juta (dari dana APBD kabupaten) untuk diajukan ke BLH. “Lokasi pembangunan rumah mesin sudah ada dan lokasi lahan tersebut telah dihibahkan oleh pemiliknya. Sedangkan, format proposal menggunakan format proposal kegiatan lingkungan P2KP,” jelas Yoseph Neko, yang dibenarkan Ketua KSM Mora Sama Willybrodus Roga, seraya menunjukkan proposal di tangannya.

Kepala BLH kabupaten Ngada Hilarius Sutanto membenarkan mengenai kemitraan BLH dengan BKM Wiu Riwu, kelurahan Trikora dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Selain mengadakan pelatihan kepada BKM dan KSM, lanjut dia, pihak BLH juga menyiapkan mesin produksi dan peralatan pendukung lain, seperti gerobak sampah, serta memberikan bantuan dana yang bersumber dari APDB sebesar Rp 90 juta. Menurut Hilarius Sutanto, jika KSM Mora Sama berhasil dalam pengelolaan sampah organik ini, BLH akan melanjutkan kemitraan dalam pengolahan sampah plastik.

Sementara itu, Lurah Trikora Yoseph Bhara, SE, mengaku menyambut baik kerja sama BKM dengan BLH kabupaten Ngada. “Karena, kerja sama ini dapat membantu mengatasi masalah persampahan di Bajawa umumnya dan kelurahan Trikora khususnya. Apalagi, sesuai presentasi yang disampaikan oleh Kepala BLH kabupaten Ngada, ternyata pengelolaan sampah menjadi pupuk bokasi dapat mendatangkan penghasilan baru bagi warga saya di kelurahan Trikora ini,” tuturnya.

Lurah Trikora juga sangat antusias ketika pihak BLH menyatakan akan meningkatkan program kemitraan dengan BKM dalam pengolahan sampah plastik, jika BKM dan KSM Mora Sama berhasil dalam pengolahan sampah organik ini. (Marius Y. Aiba, Askot CD Kabupaten Ngada, OC-7 NTT, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)


Mataram, 14 September 2009 Pagesangan Channeling dengan Pegadaian

UPK-BKM Tunas Makmur, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil melakukan channeling dengan Perum Pegadaian dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir.

Kelurahan Pagesangan merupakan bagian dari wilayah dampingan P2KP sejak tahun 2004. Kelurahan ini merupakan miniatur Indonesia dengan pelbagai macam suku, ras, agama dan etnis yang tinggal dan bermukim dalam satu tempat. Mayoritas suku di kelurahan ini adalah suku Sasak, Bali, Jawa, Madura, Bugis, etnis Tionghoa dan etnis Arab. Mereka menganut agama yang berbeda-beda pula; Islam, Hindu dan Budha. Dapat dikatakan, Kelurahan Pagesangan merupakan sebuah representasi “Pluralisme yang beradab”. Pasalnya, masyarakat Kelurahan Pagesangan hidup rukun, damai dan sangat toleran, jauh dari huru-hara dan kasak-kusuk.

Mencapai Kelurahan Pagesangan hanya membutuhkan waktu 10 menit dari Bandara Selaparang, Mataram. Letaknya berada di bagian Selatan Kota Mataram, bertetangga dengan Kelurahan Sekarbela, yang terkenal sebagai sentra produksi dan jual-beli mutiara.

BKM Tunas Makmur, Kelurahan Pagesangan, terbentuk pada 7 Mei 2005 dan telah melaksanakan pemilihan anggota BKM yang kedua pada 12 September 2007. Berdasar musyawarah BKM, bersama dengan seluruh unsur masyarakat, diputuskan akan mengalokasikan dana pinjaman bergulir sebagai modal awal UPK sebesar Rp 167.614.500, hingga akhir Juli 2009, untuk melayani 59 KSM dengan jumlah anggota (pemanfaat) sebanyak 263 orang.

Manajer UPK-BKM Tunas Makmur terpilih adalah Roswati, atau akrab dipanggil Bu Ros. Ia menjadi manajer UPK sejak Juni 2008, menggantikan manajer UPK lama. Wanita kelahiran 21 Agustus 1963 ini masih terlihat sangat energik dalam menjalankan tugas tata buku dan administrasi seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pinjaman bergulir. Ia juga tampak kompak dan guyub bersama Sekretaris BKM Tunas Makmur Eeng Maryani.

Berkat kegigihan dan keuletan Bu Ros inilah UPK-BKM Tunas Makmur Kelurahan Pagesangan berhasil melakukan channeling dengan Perum Pegadaian Kota Mataram dalam bentuk penambahan modal pinjaman bergulir.


Berawal dari adanya 12 KSM yang tercantum di daftar tunggu dan belum terlayani oleh UPK, padahal mereka sangat membutuhkan penambahan modal usaha. Bu Ros yang telah berikrar untuk menghibahkan sebagian hidupnya untuk memberikan manfaat terhadap sesama, mencari informasi tentang kemungkinan melakukan kerja sama penambahan modal bagi warga miskin dalam menjalankan usahanya.

Dengan bantuan Fasilitator Ekonomi Nur Misnah, Bu Ros diajak melakukan negosiasi awal terkait penjajakan kerja sama dengan pihak Pegadaian. Kebetulan Bu Ros memiliki seorang kenalan di perum tersebut. Melalui Heri, kenalan Bu Ros tersebut, diperoleh informasi bahwa Pegadaian memiliki skim program pinjaman bergulir untuk kelompok masyarakat miskin, dengan syarat terdapat lembaga yang bersedia menjadi avalis (penjamin). Tak berselang lama, atas kesepakatan bersama seluruh anggota BKM dan UP-UP, UPK diberikan mandat agar dapat memfasilitasi semua persyaratan dalam menjalin kerja sama dengan Pegadaian.

Menyambut tugas yang diamanatkan oleh BKM, ibunda dari Heny Natasya Rosalina ini meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak manajemen Pegadaian. Petugas Pegadaian pun melakukan survai dan analisa kelayakan UPK-BKM sebagai lembaga penjamin, dimulai dengan pemeriksaan terhadap kas harian, Buku Besar dan Neraca Saldo serta buku Laba-Rugi.

Selanjutnya, Bu Ros memfasilitasi pembentukan KSM channeling pertama, terdiri dari 12 orang wanita (dalam satu KSM). KSM itu dinamai “Wanita Mandiri”, sebab seluruh anggotanya adalah wanita yang berikrar untuk mandiri dan dapat membantu pendapatan keluarga, sambil memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Selang tiga hari kemudian, petugas survai dari Pegadaian datang guna melakukan pemeriksaan usaha anggota dan mengetahui bentuk serta lokasi usahanya. Dua hari berikutnya, yakni 9 Juli 2009, seluruh anggota KSM Wanita Mandiri diminta berkumpul di kantor BKM dan dilakukan pencairan dana pinjaman sebesar Rp 30juta, atau Rp 2,5juta per anggota.

Jumlah bantuan modal tersebut dirasa sangat berarti bagi masyarakat Kelurahan Pagesangan untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana dirasakan oleh Ketua KSM Faridatul Ain (24). Ia sangat bersyukur mendapat pinjaman modal untuk mengembangkan usaha distribusi tempe dan pracangan di Pasar Pagesangan.

Dalam klausul perjanjian antara pihak pegadaian dengan UPK-BKM, selaku avalis, jumlah jasa 1,5 persen yang dikenakan kepada KSM—sama dengan jasa pinjaman bergulir yang dikelola UPK—

dengan proporsi pembagian 1 persen untuk Pegadaian dan 0,5 persen untuk UPK.

Guna meningkatkan intensitas kerjasama, disiapkan KSM berikutnya, dengan jumlah 10 anggota. Kali ini diperkirakan dapat menyerap dana sebesar Rp 25juta. Jika rencana tersebut berhasil artinya beredar dana dari pihak lain (Pegadaian) di tengah masyarakat Kelurahan Pagesangan. Hal ini diharapkan


dapat merangsang tumbuh-kembangnya usaha-usaha produtif berskala home industry.

Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp 55 juta semakin menguatkan pernyataan bahwa masyarakat adalah tambang emas dan mutiara yang tak ternilai harganya jika digali dengan tekun dan sabar. Dan, akan ditemukan banyak mutiara seperti Bu Ros, yang bertebaran di tengah gerak dan dinamika masyarakat, yang umumnya mulai kedap dengan nilai-nilai kemanusiaan serta melupakan ajaran kitab suci.

“Saya berjuang mengobati ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan merasakan kepuasan manakala hidup ini bermanfaat bagi sesama,” kata Bu Ros, di sela-sela kesibukan menjalankan tugas dan kewajibannya. (Baiq Fitri Miswaryuni, S.E., Askot MK Mataram, OC-8 Provinsi NTB, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

Tanah

Pada

Pelaihapendud64.516peterna

Dalam Tanah potensAmbunLaut mternak

ProposdenganRp 157Dana AsebanySedangorang

PelaksaJanuar

Pelaksapeningbeternaberkat

Laut, 3 Juni 2

ang Rum

ari ke Banjaduk 243.762 6 jiwa (26,46akan.

rangka menLaut tentang

si lokal yang tngan Pasar Jamembentuk Pa

sapi yang diu

sal tersebut dn pendanaan 7,5 juta, ditamAPBD disalurkyak 42 ekor, gkan, dana BKK miskin.

anaan kegiatari 2007 dan te

anaan prograkatan pendaak sapi. Karepakan ternak

2008

mput Amb

rmasin — Ibjiwa. Menuru

6%). Hampir

ningkatkan peg pengembantersedia beruayau, Desa Aanitia Kemitrausulkan dalam

disetujui dalambersumber d

mbah swadaykan kepada Kyang dipelihaLM PAKET P2

an ini dikerjakermin kedua p

am PAKET pepatan rumahena, selain tk yang tersed

Bahan

bungan u

DeyapecupePepeek

DePeSeda

bukota Proviut hasil penda

75% mata

endapatan ekngan komoditupa padang ruAmbungan, baan (Pakem)

m Program PA

m penetapandari APBD meya masyarakaKelompok Tanara oleh 21 2KP dimanfat

kan dalam dupada April – M

engembangan tangga pemtelah terbuktiia di sekitar d

n Serahan | Pel

untuk Sa

esa Ambungaang sangateternakan. Pkup lama

eternakan sapemda Kabupaeternakan sekonomi rakyat

esa Ambungaelaihari Kabuelatan (Kalseampingan P2Knsi Kalsel —ataan tahun 2pencaharian

konomi masyti unggulan pumput sebagbermitra deng. Kemudian,

AKET P2KP.

kegiatan PAelalui Dinas Pet Rp 10 juta ni Mekar Jayaorang petanikan untuk me

ua termin, yaiMei 2007.

n ternak sapmelihara sapi, i mendapat desa.

latihan Pengua

api Bergu

an memiliki kat potensial adang rumpoleh masya

pi dan kambinaten Tanah ebagai salaht.

an termasuk paten Tanah

el), yang meKP sejak tah

— sekitar 65 2005, jumlahmasyarakatn

yarakat dan mpeternakan, sai sumber pagan Dinas Pedibuat propo

AKET P2KP daeternakan Kadan BLM Paka Desa Ambu (setiap oranembeli 8 ekor

itu termin per

pi ini berdamsehingga ma

keuntungan,

atan BKM tahu

ulir

awasan padauntuk

put ini telaharakat lokal ng. Atas dasaLaut meneta

h satu kom

dalam wilayh Laut, Provierupakan salhun 2005. Ja

kilometer, h penduduk mnya adalah p

mendukung Pserta dengan akan ternak seternakan Kaosal program

an dilaksanakbupaten Tanaket P2KP sebeungan untuk ng memeliharr sapi yang d

rtama pada D

pak sangat pasyarakat lainpemeliharaa

n ke 4 93

ng rumput lupengembang

h dimanfaatkuntuk usa

ar potensi ituapkan, komododiti unggu

yah Kecamatinsi Kalimantah satu lok

arak Kecamatdengan jum

miskin mencaperkebunan d

Program Pemmemanfaatk

sapi, maka BKabupaten Tanpengembang

kan tahun 200ah Laut sebesesar Rp 30 jupembelian sa

ra 2 ekor sapdipelihara oleh

Desember 200

positif terhadn tertarik untn juga muda

uas gan kan aha lah diti lan

tan tan kasi tan lah pai

dan

mda kan KM nah gan

06, sar

uta. api pi). h 8

06-

dap tuk ah,


Guna memastikan terwujudnya keberlanjutan pengembangan program peternakan sapi ke depan, BKM bersama kelompok Tani Mekar Jaya Desa Ambungan sepakat menetapkan aturan main perguliran usaha sapi. Aturan ini bertujuan agar usaha peternakan sapi terus berkembang dan makin menjangkau masyarakat miskin yang memerlukan modal usaha berupa ternak sapi.

Aturan main yang disepakati untuk sistem penggemukan sapi adalah keuntungan yang didapat (selisih antara harga penjualan dengan harga pokok pembelian) diberikan kepada pemelihara sebesar 75% dan BKM 25%. Uang pokok akan dibelikan sapi kembali untuk dipelihara oleh masyarakat lain yang belum pernah memelihara. Hasil pembagian keuntungan yang diterima BKM (sebesar 25%) akan digunakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Ambungan, termasuk membeli sapi baru untuk menambah jumlah pemelihara penggemukan sapi.

Hingga kini, jumlah sapi yang telah dijual oleh peternak sebanyak dua ekor dengan harga jual masing-masing Rp 4 juta. Mengingat harga pokok pembelian sapi adalah Rp 3 juta, berarti, ada keuntungan sebesar Rp 1 juta. Sesuai dengan aturan yang disepakati, peternak mendapat keuntungan sebesar Rp 750.000 (75% dari total keuntungan) dan BKM sebesar Rp 250.000 (25% dari total keuntungan). Sedangkan harga pokok pembelian sebesar Rp 3 juta dibelikan sapi kembali untuk dipelihara oleh KK miskin lain. (Tim PAKET KMW IV Kalsel/PAKET KMP P2KP-2, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)


Bali, 23 Februari 2010 Sekali Lagi, Laut Menyelamatkan Hidupku

Ada lirih dalam benak kita. Sekian banyak keramba-keramba terapung di laut lepas, sebagai salah satu sumber penghidupan warga Kelurahan Serangan, tapi sejauh ini hanya warga menengah ke atas yang mampu mengapungkan keramba-kerambanya, lengkap dengan organisme-organisme laut tumbuh dan berkembang di dalamnya.

Melirik kondisi ini Unit Pengelola Lingkungan (UPL) yang ada di Serangan menghimpun warga miskin yang turut menyusun PJM Pronangkis dan mulai menuangkan idenya untuk bersama-sama membuat keramba dan membudidayakan lobster laut. Akhirnya, dengan dibarengi kebulatan tekad, disepakati membentuk KSM Tanjung Segara Jaya, yang terdiri dari empat kepala keluarga miskin. Bersama UPL dan didampingi Faskel, KSM meninjau lokasi yang akan dibuatkan keramba dan menentukan titiknya.

Awalnya warga pesimis dengan pembiakannya, mengingat dari masa penaburan benih hingga panen mencapai 3-4 bulan, tergantung nutrisi yang diberikan. Namun dengan perkiraan hitungan kasar bahwa seekor lobster dewasa bisa dihargai Rp 250.000 per ekor, jika panen lobster yang didapat mencapai 20 ekor maka akan menghasilkan Rp 5 juta. Apalagi jika hasil panen lebih dari 20 ekor! Membayangkan perhitungan matematis tersebut, warga merasa antusias dan mulai muncul kemauan untuk mengelola sarana yang akan dibuatkan untuk mereka.

Berbekal semangat dan swadaya tenaga untuk membuat keramba, mereka mulai mengerjakannya. Dengan dana Rp 20 juta dari BLM, mereka membuat satu unit keramba dengan empat kolam di dalamnya. Padahal, biaya normal untuk membuat keramba adalah sekitar Rp 30 juta. Biaya keramba buatan KSM dapat ditekan, karena KSM mengupayakan bantuan tenaga dan material dari kelompok keramba lain.

Semangat saling membantu dan saling memberi terwujud dalam kelompok ini. Sikap saling berbagi pun muncul, terbukti dari pembagian titik lokasi penempatan keramba. Hal ini sangat mendukung perkembangan lobster ke depannya. Warga pun dapat memulai hidup baru dari potensi alam yang kadang kita lupakan keberadaannya.

Setelah keramba selesai digarap, mereka perlu bibit lobster yang harganya tidak murah. Untuk golongan keluarga miskin, mungkin tidak akan terjangkau. Kondisi semakin sulit dari keterpurukan modal awal. Namun, itu tidak menjadi masalah besar, karena di BAPPUK II sudah ada perguliran


dana untuk menunjang ekonomi lemah dari P2KP. Hal tersebut menjadi solusi untuk memecahkan masalah permodalan untuk pembibitan. Akhirnya, KSM Tanjung Segara Jaya mengajukan pnjaman ke Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM setempat.

Tidak cukup hanya dengan pengalaman kelompok lain dalam pembiakan lobster, kegiatan ini bisa berjalan, perlu juga ilmu-ilmu pembudidayaan tepat agar menghasilkan lobster berkualitas tinggi dan bernilai ekonomis tinggi. Untuk itu perlu digelar pelatihan pembudidayaan dan manajemen pemasaran untuk ke depannya. Muncul lah suatu ide melaksanakan pelatihan budidaya lobster, yang diupayakan dari Unit Pengelola Sosial (UPS). Kondisi ini menunjukkan terwujudnya suatu keterikatan antarunit pengelola di BKM, sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat.

Kini, mengapung sudah, sebuah sumber penghidupan baru bagi warga miskin di Serangan. Harapan ke depan, KSM ini mampu mengembangkan usaha kecil tersebut, sehingga mampu membebaskan mereka dari kesulitan ekonomi.

Lautku, sumber penghidupanku. Kau kujaga, dengan harapan kaupun menjaga kami dari lapar dan haus yang selalu dirasakan. Arusmu mampu menggerakkan sampanku hingga ke laut lepas. Riakmu memberikan kedamaian bagi hati kami yang lara, hingga tak mungkin kau kutinggalkan begitu tanpa menyentuh dan menghias permukaanmu dengan keramba-keramba penghidupanku. (Tim Infrastruktur OC-7 Provinsi Bali, KMP P2KP Advanced; Firstavina)

Informasi lebih lanjut mengenai tambak lobster Serangan, silakan hubungi:

Sekretariat BKM Segara Asih Jalan Tukad Pekaseh No. 11, Serangan Bali Tlp. (0361) 7473798


KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PEMINJAM

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Peminjam adalah KSM yang dibentuk oleh warga masyarakat dalam kepentingannya untuk memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir. Disebut KSM Peminjam, karena KSM ini dibentuk hanya untuk kepentingan memperoleh pinjaman bergulir sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan mereka yang pada umumnya adalah warga masyarakat miskin. Untuk mencapai pemanfaatan tersebut secara optimal perlu dikaji persyaratan KSM Peminjam yang ideal, Proses pembentukannya, pengelolaan KSM serta pembinaan terhadap KSM baik yang dilakukan oleh BKM/LKM, UPK, maupun oleh relawan, fasilitator, Aparat Kelurahan, maupun PJOK Kecamatan.

1. PERSYARATAN KSM PEMINJAM (IDEAL)

Pada dasarnya KSM peminjam sama dengan KSM pada umumnya, hanya untuk keperluan tujuan pinjaman bergulir diperlukan tambahan beberapa persyaratan khusus, antara lain : a. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta

peningkatan pendapatan masyarakat. b. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri

oleh BKM/LKM dan masyarakat (Anggota KSM termasuk dalam daftar warga miskin – PS2)

c. Jumlah anggota KSM minimum 5 orang, maksimum 10 orang, minimum 30 % anggota KSM tersebut adalah wanita serta telah memiliki pengurus KSM minimal ketua dan sekretaris yang dipilih oleh anggota dan aktif melaksanakan tugas –tugasnya.

d. semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng (bertanggung jawab bersama) terhadap pinjaman yang akan diterima KSM dan anggotanya serta dituangkan secara tertulis dalam pernyataan tanggung renteng.

e. semua anggota sudah memiliki tabungan masing-masing minimum sebesar 5 % dari besar pinjaman bergulir yang diajukan dan disimpan di UPK atau bank diwilayah UPK.

f. KSM sudah mempunyai pembukuan / pencatatan keuangan sederhana yang memadai sesuai kebutuhan.

g. semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjaman bergulir, pembukuan, rencana usaha, kewirausahaan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga (PERT) dari fasilitator dan BKM/LKM, UPK.

2. PEMBENTUKAN KSM PEMINJAM

a. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan;

b. Keluarga miskin yang berada dalam satu lingkungan (RT/RW) difasilitasi oleh BKM/LKM mengadakan pertemuan dan diberi sosialisasi mengenai KSM, tujuannya, ketentuan dasar KSM, kegiatan dan tanggung jawab masing-masing anggota KSM.

c. Berdasarkan sosialisasi tersebut kemudian BKM/LKM mengarahkan warga miskin tersebut untuk membentuk kelompok swadaya masyarakat. Pembentukan kelompok diserahkan kepada masyarakat untuk menentu kan sendiri berapa minimum jumlah anggota kelompok, siapa saja yang diterima menjadi anggota kelompok.


d. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang sudah terbentuk ini kemudi an memilih sendiri pengurus KSMnya yang minimal terdiri dari Ketua dan sekretaris KSM. Tugas Ketua adalah memimpin KSM dalam setiap pertemuan, melakukan pencatatan/pembukuan KSM dan mengarahkan anggota-angotanya sesuai tujuan dibentuknya KSM. Tugas sekretaris adalah mencatat hasil kesepakatan pertemuan anggota KSM, membantu Ketua dalam mengelola kelompok dan membuat aturan main kelompok.

e. Hasil pembentukan kelompok dan pengurusnya ini kemudian dilaporkan kepada BKM/LKM untuk dibuatkan Berita Acara pembentukan KSM.

3. PENGELOLAAN KSM PEMINJAM

Agar KSM berfungsi sesuai dengan tujuan dibentuknya, maka KSM perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan KSM dilakukan secara partisipatif oleh seluruh anggota KSM dipimpin oleh Pengurus KSM. Langkah-langkah pengelolaan KSM yang baik antara lain : a. Pengurus KSM membuat pembagian tugas antara Ketua dan Sekretaris. Ketua

memimpin KSM dalam setiap pertemuan, melakukan pencatatan / pembukuan KSM dan mengarahkan anggota-angotanya sesuai tujuan dibentuknya KSM. Tugas sekretaris adalah mencatat hasil kesepakatan pertemuan anggota KSM, membantu Ketua dalam mengelola kelompok dan membuat aturan main kelompok.

b. Pengurus membuat aturan main KSM antara lain : • Jadwal pertemuan rutin dan insidentil untuk membahas masalah usaha, pinjaman,

tabungan dan tunggakan, • Kesepakatan tanggung renteng dan bentuk pelaksanaannya, • Peningkatan kemampuan dan ketrampilan usaha anggota, dll.

c. Seluruh anggota diusahakan memahami seluruh aturan main yang ditetap kan KSM dengan melakukan tanya jawab untuk pemahaman dan pemberian penjelasan terhadap hal-hal yang masih belum dipahami. Apabila diperlukan dapat meminta BKM/LKM atau UPK untuk memfasilitasi dan memberikan penjelasan atas hal-hal yang belum dipahami tersebut.

d. Apabila seluruh anggota KSM sudah memahami aturan main KSM, diminta mereka mewujudkannya dengan mematuhi semua aturan main tersebut dalam bentuk : • Menghadiri setiap pertemuan yang diadakan KSM baik yang rutin maupun yang

insidentil • Menandatangani pernyataan sepakat menanggung bersama (tang gung renteng)

dan merealisasikan dalam bentuk saling mengingat kan kepada sesama anggota KSM tentang kewajian-2 yang harus dipenuhi dan menanggung bersama apabila terdapat anggota KSM yang menungak.

• Senantiasa mengikuti kegiatan pelatihan maupun coaching yang diadakan oleh BKM/LKM/UPK/Fasilitator dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrapilan usaha mereka.

Meneguhkan Morisama, Menuai Sejahtera Bersama


Morisama adalah kata dari bahasa asli suku Mbojo (Kota Bima), yang mengandung arti “Pentingnya Kebersamaan dalam hidup”. Kata ini diabadikan menjadi nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) oleh masyarakat Kelurahan Ntobo, Kecamatan Rasana’e Timur, Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). BKM Morisama dibentuk pada 25 Maret 2005.

Relevan dengan slogan PNPM Mandiri Perkotaan: “Membangun Kebersamaan dan Kemandirian”, filosofi adiluhung itu diadopsi dari budaya luhur masyarakat Ntobo, yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan sebagai peninggalan paling berharga dari para leluhur mereka.

Menurut Koordinator BKM Morisama H. Jaharuddin (58 tahun), jika salah seorang warga menyelenggarakan acara pernikahan, maka semua bergotong-royong, secara sukarela memberikan bantuan berupa uang, bahan makanan pokok, kue dan kebutuhan bahan lainnya. Hal itu memperkuat kebersamaan dan kekeluargaan yang telah mereka lestarikan sebagai modal sosial yang telah dimiliki guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara bersama-sama. Modal sosial itu pula lah yang sedang digali dan hendak ditumbuhkembangkan dalam serangkaian pembelajaran PNPM Mandiri Perkotaan melalui tahapan (siklus) yang ditawarkan kepada

masyarakat, dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kelurahan Ntobo tidak terlalu susah dijangkau. Secara geografis, letak kelurahan ini berada sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Bima, di bagian utara. Luas wilayahnya mencapai 220 Hektare dan terdiri atas tiga RW dan 18 RT. Kelurahan ini merupakan salah satu lokasi sasaran P2KP sejak tahun 2004, yang diteruskan dengan PNPM Mandiri Perkotaan.

Secara umum, penduduknya melakoni tani dan menenun sebagai mata pencaharian. Berdasar data demografi kelurahan, hingga akhir tahun 2009 warga miskin yang tinggal di Kelurahan Ntobo sekitar 55%. Artinya, separuh lebih penduduknya masih tergolong masyarakat kurang beruntung dan menjadi sasaran langsung PNPM Mandiri Perkotaan.

Dibandingkan dengan beberapa tahun silam, kondisi masyarakat sekarang mengalami kemajuan yang sangat signifikan. “Pelbagai upaya peningkatan pendapatan warga telah digagas dan direalisasikan oleh BKM Morisama sejak tahun 2005, baik melalui penumbuhan usaha-usaha baru maupun pemantapan usaha yang telah berjalan dengan fasilitasi dana pinjaman bergulir yang tidak berbelit-belit dan jasa yang terjangkau,” ungkap H. Jaharuddin.

Mengingat mata pencaharian utama masyarakat Ntobo adalah bertani dan menenun, maka dengan bantuan modal tersebut mereka dapat berperan sebagai pengusaha sendiri dan terlepas dari tekanan para pemodal. Hal itu diamini oleh Sumarlah, salah seorang anggota KSM tenun.

Pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagai salah satu pilar penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Ntobo pernah mengalami pasang surut. Kinerja keuangan pada indikator Repayment Rate (RR) pada medio akhir 2008 hanya mencapai 40%.

Berkat kerja keras dan perjuangan tak kenal lelah yang dipelopori oleh H. Jaharuddin dan seluruh anggota BKM Morisama, serta didukung aparat pemerintah kelurahan melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah anggota KSM guna penagihan, sekaligus memberikan pemahaman terkait tujuan


program dalam memberikan bantuan tersebut. Hal ini dilakukan guna mengembalikan kesadaran masyarakat dan kembali melakukan pembayaran angsuran dana bergulir. Akhirnya, pada Mei 2009, RR di wilayah ini meningkat menjadi 93%. Capaian tersebut dapat dipertahankan secara konstan hingga September 2009.

Peristiwa turnover (pergantian) UPK lama Nurwahidah kepada UPK baru Harijah rupanya membawa dampak cukup signifikan terhadap kinerja keuangan UPK-BKM Morisama. “Saat itu saya butuh penyesuaian. Banyak anggota KSM yang belum saya kenal dan sebagian anggota KSM belum mengetahui perihal pergantian tersebut, sehingga mereka bingung harus membayar ke mana,” tutur Harijah. Kejadian ini sempat menurunkan kinerja RR. Pada bulan Oktober-November 2009, RR menjadi 79%.

Kemudian, H. Jaharuddin kembali berkiprah menjadi penyelamat BKM. Pria bersahaja yang disegani masyarakat ini mengambil inisiatif bersama anggota BKM lainnya, dengan disupport penuh Lurah Ntobo Ishaka dan para perangkatnya, serta difasilitasi secara optimal oleh Fasilitator Ekonomi Titin Nuryaningsih. Mereka melakukan musyawarah terbuka dengan mengundang seluruh anggota KSM dan membahas pinjaman bermasalah tersebut.

Dalam pengarahannya Lurah Ntobo menyampaikan, dana pinjaman bergulir adalah dana amanah. “Mengamankan dan melestarikannya adalah tanggung jawab kita bersama, agar kelak di kemudian hari kita tidak dianggap menyalahgunakan hak-hak anak-cucu kita ini,” tutur Ishaka.

Hal tersebut dipertegas oleh Titin. Menurutnya, capaian pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah bagian dari penilaian paling dominan untuk mengukur seberapa besar tingkat kesadaran dan kebersamaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Tindak lanjut hasil musyawarah adalah membentuk tim penagihan dan pembinaan KSM yang melibatkan semua unsur masyarakat.

Dalam waktu yang relatif singkat, Tim Penagihan dan Pembinaan KSM menjalankan program kegiatannya. Hasilnya sangat menggembirakan. Angsuran KSM lancar. Tunggakan dilunasi secara bertahap dan seluruh pinjaman bermasalah telah ditertibkan secara administratif maupun teknis penyelesaiannya. Maka, pada Desember 2009 kinerja RR meningkat menjadi 91% dan dapat dipertahankan hingga Januari 2010.

Atas upaya dan kerja keras seluruh komponen masyarakat dalam mendukung kegiatan P2KP sampai dengan PNPM Mandiri Perkotaan seraya memegang teguh filosofi morisama, pada tahun 2009 Kelurahan Ntobo berhak mendapatkan program PAKET, sebagai intervensi lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Saat itu BKM Morisama dinyatakan telah memenuhi kriteria berdaya menuju mandiri.

Pada Juni 2009, Kelurahan Ntobo kedatangan tamu dari provinsi. Yakni Tim verifikasi kelayakan lokasi sasaran Neighborhood Development (ND). Kelurahan Ntobo menjadi salah satu kriteria lokasi


yang dicalonkan menjadi lokasi ND, sebagai wujud optimalisasi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani.

Hanya saja, fakta berkata lain. Hasil penilaian terakhir Tim Verifikasi Kelayakan Lokasi ND menyatakan, pada tahun 2009 Kelurahan Ntobo belum termasuk lokasi yang menjadi sasaran program ND. Karena, salah satu indikator utama penilaian tidak mempu dipertahankan dengan posisi stabil beberapa bulan terkahir.

“Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda,” tegas H. Jaharuddin dengan nada optimis, meski terlihat raut agak kecewa saat merespon keputusan tersebut.

“Kami tetap akan berupaya menjaga kekompakan dan kebersamaan seluruh unsur masyarakat Ntobo guna mencapai kinerja dalam seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, terutama capaian indikator kinerja UPK, Sekretariat dan Keuangan BKM, meski kami tidak mendapat ND. Niat kami adalah membantu masyarakat Ntobo keluar dari masalah kemiskinan,” katanya.

Tidak ada keberhasilan yang lahir secara kebetulan, melainkan dari hasil usaha dan kerja keras. Semangat dan jiwa optimis BKM, mulai dari koordinator, anggota dan UP-UP, serta pemerintah kelurahan dan seluruh unsur masyarakat, menjadi jembatan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Semoga. (Nur Wahdaniah, Tim Faskel 3 Kota Bima, OC-7 NTB, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)


Tahapan Perkembangan Kelompok Ada empat tahap perkembangan kelompok yang wajib diketahui fasilitator/Pendamping. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri-ciri dan bentuk-bentuk pendampingannya sendiri. Secara diagramatik, tahap perkembangan, ciri, dan pendampingan fasilitator dapat digambarkan sebagai berikut.

Tahap Ciri-ciri Peran Pendamping dan Anggota Kelompok

Tahap Pertama: Perintisan

Umur kelompok masih sangat muda, bahkan ada yang belum berbentuk kelompok

• Mengenali satu per satu anggota kelompok, apa kegiatan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

• Mendorong kehadiran anggota dalam setiap pertemuan.

• Meyakinkan anggota masyarakat bahwa pertemuan kelompok itu penting.

• Jaga agar kehadiran anggota di pertemuan bukan dipengaruhi oleh adanya BLM.

Tahap Kedua : Penataan (Tumbuh)

Kejelasan tujuan, kegiatan, aturan kelompok, peran pengurus, adalah hal penting yang harus diperhatikan

• Menyepakati dan memahami tujuan dan cita-cita kelompok.

• Menyusun rencana kegiatan dalam waktu tertentu (3 bulanan, satu kalender musim tanam, tahunan).

• Menyusun aturan kelompok seperti hari dan tempat pertemuan, ketentuan pengadaan dan pengembangan modal kelompok dan administrasinya.

Tahap Ketiga : Pengembangan (Berkembang)

Pada tahap ini keadaan rumah tangga kelompok sudah mulai tertata, sehingga kelompok perlu di fasilitasi untuk mengembangkan isi pertemuan kelompok, modal, usaha, dan kerja sama dengan pihak-pihak lain

• Memperluas lingkup dan jangkauan progam yang dikembangkannya. Misalnya, jika awalnya hanya belajar tentang hama pada tahap ini kelompok di ajak untuk mengembangkan gagasan pengembangan pertanian yang bisa membawa hasil lebih banyak namun ramah lingkungan dan berkelanjutan.

• Kesetaraan kedudukan dan peran perempuan di kelompok harus semakin diperkuat.

• Kerja sama dengan pihak lain baik itu pemerintah maupun swasta harus di perkuat. Beri kepercayaan penuh dan dorongan bahwa mereka mampu menangani urusan melalui proses latihan dan mencoba.

Tahap Keempat : Pemandirian

Peran fasilitator/pendamping mulai berkurang, sebaliknya peran pengurus & anggota dalam mengambil keputusan semakin banyak. Pembuatan rencana kegiatan dan evaluasinya dilakukan secara mandiri oleh kelompok.

• Peran fasilitator/pendamping semakin berkurang, peran kelompok untuk mengelola pertemuan, rapat pengurus, dan kerjasama dengan pihak lain semakin besar.


Bagaimana Arah Pengembangan Kelompok? Upaya-upaya pendampingan yang diarahkan kepada pembangunan kelompok mandiri sekurang-kurangnya terfokus kepada 2 hal penting. Penguatan ke dalam Kelompok Pertama, berorientasi kepada peningkatan pendapatan anggota dan kelompok. Dalam rangka ini perlu diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran kelompok dan anggaran rumah tangga bagi anggota. Kapasitas ini terutama dalam hal pembentukan cadangan atau tabungan yang efektif, pemupukan modal swadaya dan pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran. Kedua, penguatan organisasi kelompok. Hal ini ditandai oleh pertemuan yang teratur, rutin dan berkelanjutan. Sistem administrasi keuangan tertib dan transparan. Pemilihan pengurus dipilih dari dan oleh anggota, secara teratur melakukan program pendidikan anggota. Perencanaan program kelompok, pelaksanaan, dan evaluasinya dilakukan secara partisipatif. Ketiga, penguatan nilai-nilai dalam kelompok. Terutama menanamkan sikap keterbukaan di kalangan anggota terhadap hal-hal seperti peluang kerjasama dan teknologi-teknologi baru untuk mencapai skala usaha yang lebih besar. Selain itu juga menanamkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam kelompok, serta kesetaraan jender (laki-laki dan perempuan). Penguatan ke tingkat Komunitas Pertama, penguatan kepemimpinan alternatif. Selama proses pendampingan kelompok diharapkan muncul personil-personil yang mampu menjadi alternatif kepemimpinan lokal (kepemimpinan informal). Mengapa disebut kepemimpinan alternatif? Karena di desa telah ada kepemimpinan formal (pemerintah desa) dan informal (tokoh agama, adat, ketokohan). Kepemimpinan alternatif ini diharapkan bisa muncul karena kualitas dan kemampuannya, serta kepeduliannya kepada persoalan dan masa depan masyarakat. Kedua, pengembangan kader-kader dan agen perubahan masyarakat. Kelompok, kepemimpinan kelompok, dan kader-kadernya yang kuat diharapkan menjadi agen perubahan di komunitasnya. Mereka menjadi kelompok dan personil-personil yang aktif, kritis, dan berpengaruh di komunitasnya sehingga berkembang dinamika baru. Kelompok-kelompok ini – termasuk individu-individu yang menjadi anggotanya – menjadi simpul komunikasi di dalam dan keluar komunitasnya. Pengaruh yang diharapkan dari kelompok dan anggota-anggota kelompok adalah suatu penguatan kerjasama, jaringan komunikasi dan pembelajaran yang lebih terbuka dan partisipatif. Ketiga, mendorong transformasi sosial dengan adanya penguatan organisasi, kepemimpinan lokal alternatif dan berkembangnya dinamika di masyarakat. Ini diharapkan terjadi karena kepemimpinan alternatif (demokratis, partisipatif, terbuka) menjadi pilihan baru ketimbang kepemimpinan tradisional (paternalistik, feodal). Model komunikasi pembangunan konvensional (penyuluhan, penerangan) diperkaya/digantikan dengan model komunikasi dialogis (musyawarah, lokakarya desa, forum warga, diskusi, dan sebagainya).


PEMBINAAN KSM PEMINJAM Kualitas KSM yang ideal tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukan dan pengelolaannya akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pembinaan dari pihak-pihak yang terkait dengan KSM. Adapun pihak – pihak yang terkait dengan KSM antara lain : BKM/LKM, UPK, Relawan, Aparat Kelurahan, PJOK Kecamatan dan Fasilitator. BKM/LKM dan UPK adalah mereka yang terlibat dan berkepentingan langsung dengan KSM, sementara Relawan, Aparat Kelurahan, PJOK Kecamatan dan Fasilitator adalah mereka yang berkepentingan secara sosial terhadap KSM. Pembinaan KSM oleh BKM/LKM/UPK BKM/LKM dan UPK dikatakan berkepentingan secara langsung dengan KSM karena kinerja mereka juga sangat dipengaruhi oleh kualitas KSM yang menjadi nasabahnya. Apabila kualitas KSM tidak baik dan kerjasama antar anggota KSM tidak baik sehingga tidak terbentuk tangung jawab bersama (tanggung renteng) maka tanggung jawab pembayaran kembali pinjaman kepada UPK juga akan terganggu. Demikian sebaliknya apabila kualitas kerjasama antar anggota KSM dan taggung jawab bersama (tanggung renteng) sangat baik maka pembayaran kembali pinjaman kepada UPK akan berjalan dengan baik dan kinerja UPK serta BKM menjadi baik. Untuk itu BKM/LKM dan UPK perlu melakukan pembinaan kepada KSM melalui kegiatan-kegiatan : a. BKM/LKM/UPK memastikan bahwa anggota KSM telah mulai membentuk tabungan sebagai

bukti kedisiplinan dalam mewujudkan tanggung jawab bersama sebelum memperoleh pinjaman dari UPK

b. BKM/LKM/UPK memberikan penjelasan tentang ketentuan umum pinjaman UPK kepada seluruh anggota KSM dalam pertemuan rutin yang diadakan oleh KSM. Kehadiran dalam pertemuan tersebut juga sebagai sarana BKM/LKM/UPK medeteksi kepatuhan anggota KSM dalam memenuhi undangan pengurus KSM untuk berkumpul dan sarana memahamkan anggota KSM atas ketentuan pemberian pinjaman dari UPK.

c. BKM /LKM/ UPK memberikan penyadaran kepada KSM dan anggotanya bahwa pinjaman yang akan diterima dari UPK adalah suatu hutang yang wajib dikembalikan / dibayar kembali, bukannya suatu hibah dari pemerin tah.

d. Disamping penyampaian ketentuan mengenai pemberian pinjaman dari UPK, BKM/LKM juga memberikan pemahaman tentang pengelolaan ekonomi rumah tangga serta bagaimana membuat rencana usaha dan berwirausaha yang baik. Pemahaman ini juga diperlukan oleh anggota KSM untuk dapat mengelola ekonomi dalam rumah tangganya agar mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya secara terencana.

e. BKM/LKM melalui Pengawas UPK / UPK memberikan pembinaan sebulan setelah KSM menerima pinjaman dari UPK. Pembinaan dilakukan dalam bentuk kunjungan ke lokasi usaha dan domisili anggota KSM untuk memastikan keadaan kehidupan rumah tangga dan usaha anggota KSM. Disamping itu juga untuk memastikan penggunaan pinjaman yang diteri ma dari UPK apakah dipergunakan sesuai dengan tujuan pada waktu mengajukan permohonan pinjaman.

f. BKM/LKM dan UPK baik sendiri sendiri maupun bekerja sama dengan instansi pemerintah / swasta memberikan pelatihan / coaching kepada KSM dan anggtanya dalam rangka


meningkatkan kemampuan dan ketrampilan berusaha KSM dan anggotanya agar terjadi peningkatan kualitas SDM maupun produknya.

g. Pengawas UPK dan UPK membantu mencarikan pemecahan terhadap anggota KSM yang mengalami masalah baik dalam usaha maupun kedaan keuangannya. Disamping itu Pengawas UPK dan UPK juga mendorong anggota KSM lainnya ikut merealisasikan rasa tanggung jawab bersama (tanggung renteng) atas masalah yang dialami salah satu anggota KSM.

h. Pengawas UPK dan UPK membina KSM dan anggotanya dalam terus memupuk tabungan selama jangka waktu pinjaman, dan menghimbau agar tabungan tersebut tidak sampai diambil sampai lunasnya pinjaman yang diterima KSM.

i. Pengawas UPK dan UPK meminta bantuan BKM/LKM untuk mencarikan sumber dana lain selain BLM apabila KSM beserta anggotanya yang telah melewati batas maksimum pemberian pinjaman baik dari sisi frekuensi maupun jumlah pinjaman, agar mereka masih tetap mendapat akses dari lembaga keuangan maupun perbankan.

Pembinaan KSM oleh Relawan, Aparat Kelurahan, PJOK Kecamatan dan Fasilitator. Disamping pembinaan KSM yang dilakukan oleh BKM/LKM dan UPK sebagai pihak yang terkait langsung kepentingannya dengan KSM, Relawan, Aparat Kelurah an, PJOK Kecamatan dan Fasilitator / Konsultan juga memiliki peran yang cukup penting dalam pembinaan KSM Peran mereka dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan antara lain : a. Menumbuhkan penyadaran kepada warga masyarakat bahwa pinjaman yang diterimanya

adalah suatu hutang yang harus dibayar kembali bukan merupakan hibah dari pemerintah b. Menumbuhkan penyadaran warga masyarakat bahwa setiap orang yang berhutang harus

bertanggung jawab membayar kembali pinjamannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya karena apabila menunggak berarti telah merampas kesem patan warga lain untuk memperoleh pinjaman dari UPK

c. Menumbuhkan penyadaran warga masyarakat bahwa wujud tanggung jawab bersama (tanggung renteng) adalah dengan saling mengingatkan antar sesama anggota dan bersedia menanggung bersama tunggakan yang terjadi karena salah seorang anggota tidak melaksanakan kewajibannya

d. Menumbuhkan penyadaran warga masyarakat bahwa kesinambungan pelayanan pinjaman oleh UPK sangat ditentukan oleh kedisiplinan semua anggota KSM peminjam dalam membayar kembali pinjaman yang diterimanya beserta jasa pinjamannya. Tanpa kedisiplinan akan terjadi penurunan modal UPK yang pada ujungnya akan menghentikan pelayanan pemberian pinjaman yang berarti juga menghentikan upaya pengentasan kemiskinan melalui sarana pinjaman bergulir.

e. Memahamkan kepada warga masyarakat bahwa pinjaman harus dipergunakan sesuai dengan tujuan awal waktu mengajukan pinjaman agar peningkatan kesejahteraan bisa tercapai. Karena apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan pinjaman akan mengakibatkan munculnya kesulitan baru, sehingga bukan pengentasan kemiskinan yang terjadi akan tetapi pemantasan kemiskinan.


Pendampingan Kelompok Mandiri Oleh : PIDRA Indonesia Pendampingan kelompok mandiri dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan rutin kelompok dan pelatihan penguatan internal kelembagaan kelompok mandiri oleh fasilitator desa. Jadwal pertemuan rutin kelompok mandiri untuk masing-masing kelompok di desa dampingan tidaklah sama. Jadwal pertemuan ditentukan oleh kelompok sendiri yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang luang pada masing-masing anggota kelompok.

Pendampingan Melalui Pertemuan Rutin Dalam pendampingan kelompok mandiri menggunakan komponen internal kelompok sebagai indikator pendampingan, dimana komponen internal terdiri dari lima (5) Bidang Hasil Pokok yang terdiri dari (i) Organisasi; (ii) Administrasi; (iii) Permodalan; (iv) Usaha/ Kegiatan On - Farm atau Of - Farm; (v) Akseptasi/ Kesinambungan. Pembinaan lima (5) Bidang Hasil Pokok kepada kelompok mandiri dilaksanakan dalam setiap kegiatan pertemuan dan secara terperinci disampaikan sebagai berikut : 1. Organisasi. Kegiatan yang dilakukan adalah membimbing kelompok untuk melakukan

pertemuan anggota serta menetapkan jadwal pertemuan setiap bulan atau setiap dua minggu sekali dan selanjutnya membahas fungsi, tugas dan tanggung jawab pengurus kelompok serta kewajiban dan hak baik pengurus maupun anggota.

2. Administrasi. Memberikan motivasi kepada anggota agar dapat menabung dalam rangka pengadaan buku-buku administrasi umum dan keuangan bagi dokumentasi kegiatan kelompok. Perangkat administrasi yang ada pada masing-masing kelompok : Buku Daftar Anggota Buku Kehadiran anggota Buku Simpan Pinjam Buku Tamu Buku Notulen Rapat Buku Kas Buku Induk Buku Bank

3. Permodalan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan memberikan motivasi agar kelompok menghimpun modal berupa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota sebagai ikatan bagi mereka dalam memperkuat kelembagaan kelompok sedangkan pemupukan modal secara eksternal (dari luar anggota) adalah usaha ekonomi, misalnya pembersihan lahan serta angkat pasir baik milik anggota kelompok maupun di luar anggota kelompok, dagang kios, usaha ternak, dan lain-lain.

4. Usaha On Farm, of Farm dan Non-farm. Memotivasi anggota kelompok untuk mampu menciptakan kegiatan usaha ekonomi sesuai dengan sumberdaya lokal dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan identifikasi minat untuk mendapatkan masukan tentang minat yang diinginkan anggota kelompok, sehingga akan menjadi panduan dalam memberikan pelatihan teknis.

5. Akseptasi/Keberlanjutan. Dalam pendekatan pendampingan dilakukan dengan melakukan pengkaderan tenaga relawan yang berasala dari kelompok atau masyarakat desa setempat. Tujuannya adalah apabila proyek sudah berakhir maka relawan akan mampu menjadi


pengganti fasilitator untuk mendampingi kelompok yang sudah ada. Disamping itu difasilitasi untuk membangun jejaring dengan pihak lain diluar kelompok agar pada gilirannya akan mampu memperkuat kelembagaan kelompok baik dari sisi usaha maupun permodalan.


Semarang, 25 Juli 2006

Membidik Mitra Strategis Banyak jalan menuju Roma, mungkin itu istilah yang tepat untuk menangkap peluang kemitraan. Kesempatan untuk melakukan kemitraan dengan berbagai pihak terbuka luas bagi BKM. Bahkan, pemerintah telah mendorong proses berjalannya kemitraan itu sendiri dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang mengoptimalkan lembaga perbankan nasional maupun BUMN untuk berperan serta memberikan wadah bagi berjalannya kemitraan. Selama ini pemerintah menilai bahwa BUMN maupun perbankan dipandang memiliki peran strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dampaknya adalah mengatasi kemiskinan di masyarakat. Pihak BUMN dan perbankan sendiri ternyata menyambut baik adanya regulasi pemerintah, seperti Program Kredit Usaha Mikro Kecil yang menggunakan dana SUP 005 dan Keputusan Menteri BUMN No. 236 tahun 2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Karena, misi mereka selain membantu usaha kecil yang ada di wilayah kerjanya, juga untuk meningkatkan citra perusahaan yang mampu mengembangkan mitra binaan di sektor usaha inti maupun non-inti. Sekarang permasalahannya, sejauh mana BKM peka terhadap iklim kondusif yang diciptakan pemerintah dengan adanya program kemitraan yang terbuka luas ini. Hal tersebut memerlukan suatu strategi yang harus dimiliki BKM guna menangkap peluang tersebut. Keberadaan sebuah program kemitraan sebenarnya oleh BKM sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Karena, dalam perkembangannya BKM dituntut untuk mandiri. Sedangkan di sisi lain, perkembangan jumlah KSM menuntut BKM untuk mencari solusi dalam penambahan modal. Menggali Potensi dan Menjajaki Kemitraan Bagaimana kita bisa melakukan kemitraan tanpa mengenal terlebih dulu apa yang kita miliki dan siapa yang akan kita ajak bermitra, jawabnya tidak akan mungkin. Menggali potensi masyarakat dan mengenal lebih dulu siapa yang akan kita ajak bermitra adalah penting. Menggali potensi masyarakat ini dimaksudkan supaya kemitraan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai terjadi, BKM sudah banyak melakukan kemitraan dengan pihak luar tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena kurang diminati dan kurangnya informasi. Sehingga, tidak bisa sesuai dengan tujuan untuk keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Seperti yang terjadi di BKM Tlogo Makmur, Semarang. Menurut Tulus Widodo (Koordinator BKM Tlogo Makmur), BKM ini telah mampu menggali potensi yang bisa dimanfaatkan untuk program penanggulangan kemiskinan di daerahnya sendiri. Banyaknya tenaga dokter yang ada di Kelurahan Telogosari merupakan potensi untuk bermitra dengan para dokter, dengan merencanakan membentuk klinik yang difasilitasi oleh BKM dan kelurahan. Sampai sekarang hasilnya memang positif, selain bertujuan melayani masyarakat—karena letak Puskesmas yang jauh—pihak BKM tidak perlu mencari mitra di luar kelurahan untuk program penanggulangan kemiskinan. Selain itu pentingnya informasi dalam forum-forum BKM yang intensif hingga berhasil dan dapat direalisasikan kepada pihak yang akan memberikan kerjasama. Karena, informasi yang diberikan oleh pihak-pihak luar yang ingin bermitra biasanya sering disampaikan dalam forum-forum bersama, karena dianggap lebih efektif dan sasarannya akan lebih luas.


Kuncinya adalah Sosialisasi dan Kepercayaan Tidak serta merta BKM akan memperoleh mitra yang strategis seperti yang diharapkan. Khususnya dalam penambahan modal untuk program penanggulangan kemiskinan atau pengembangan KSM. BKM perlu dikenal terlebih dulu, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pihak yang akan bermitra. Dari berbagai pengalaman yang telah dilakukan oleh BKM-BKM yang berhasil melakukan kemitraan dengan dinas pemerintah, perbankan maupun BUMN, kemitraan diperoleh dari adanya kesadaran dan semangat pengurus BKM untuk melanjutkan program penanggulangan kemiskinan. Seperti yang dilakukan BKM Podosugih, Kota Pekalongan. Menurut Bapak Anton (pengurus BKM Podosugih), hasil kemitraan yang ada selama ini berawal dari sosialisasi terprogram yang dilakukan BKM. Bahkan, BKM sendiri mempunyai unit khusus yang bertugas untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan selalu hadir di forum RT atau RW sambil mengenalkan BKM dan program-programnya. Maksud sosialisasi tersebut, agar masyarakat lebih merasa memiliki dan menumbuhkembangkan BKM. Sehingga, dengan ikatan yang erat antara BKM dan masyarakat, pihak luar yang ingin mengembangkan potensi di kelurahan akan dapat memanfaatkan BKM sebagai mitra untuk mengembangkan masyarakat. Begitu juga yang terjadi di BKM Sari Asih, Kelurahan Padang Sari, Semarang. Walaupun tidak ada unit khusus untuk melakukan sosialisasi seperti di Podosugih, strategi yang dilakukan BKM ini sama, yaitu mengenalkan KSM-KSM yang potensial. Cara tersebut lebih efektif, dengan mengadakan pasar rakyat secara rutin, bekerjasama dengan aparat kelurahan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Hasilnya sangat memuaskan. Pasar rakyat tersebut ternyata mampu mencuri perhatian Pertamina dan BTN yang pada waktu itu memang sedang fokus mencari mitra binaan guna membantu perbankan dan BUMN menyalurkan pinjaman kepada pengusaha kecil. Langkah yang ditempuh oleh kedua BKM di atas setidaknya telah memberikan gambaran bahwa sebenarnya sosialisasi adalah kunci awal untuk meraih kemitraan. Menurut Pertamina UPMS Jateng dan DIY sebagai salah satu BUMN yang ikut serta mengembangkan mitra binaan, pihak Pertamina akan menyalurkan pinjaman ke usaha mikro kepada lembaga yang kegiatannya jelas dan dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga, pihak Pertamina percaya akan kemampuan dari lembaga tersebut untuk mengelola dan mengembangkan usaha mikro sesuai dengan tujuan bersama, yaitu penanggulangan kemiskinan dan kemanfaatan bersama. Selain sosialisasi yang baik, hal lain yang perlu ditindaklanjuti dari kemitraan adalah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Mungkin ini diperlukan konsistensi dari berbagai pihak. Baik pengurus maupun masyarakat sebagai pengguna hasil kemitraan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga harus tepat sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat, dan sesuai dengan prosedur dari pihak pemberi mitra. Kemudian juga perlu dilakukan monitoring dan pembinaan KSM. Dengan adanya monitoring dan pembinaan KSM, resiko dari pemanfaatan dana kemitraan tidak tepat sasaran akan bisa diminimalisir. Monitoring dan pembinaan ini tidak saja dilakukan oleh BKM. Sebagian BUMN biasanya memiliki program-program monitoring dan pembinaan yang dilakukan secara rutin, karena mereka juga bertanggungjawab terhadap dana yang disalurkan tersebut. Dari kiat-kiat yang ada dalam menangkap peluang kemitraan, sekarang tergantung BKM untuk mengoptimalkan implementasinya. Mungkin masih banyak cara yang lebih kreatif untuk bisa memanfaatkan kemitraan dengan pemerintah, perbankan, BUMN atau dengan masyarakat sendiri. (Haz, Tabloid Swara Mandiri, Edisi 03 Februari – Maret 2006, KMW Propinsi Jawa Tengah; nina).


Panduan Memandu Monev Partisipatif

PERKEMBANGAN KSM

Pertemuan Bulanan Internal Satu KSM

• Mendiskusikan perkembangan kegiatan KSM • Mendiskusikan perkembangan kondisi kesehatan, pendidikan &

persoalan kehidupan lainnya yang dialami keluarga anggota KSM Sangat baik jika ada kertas plano dan spidol. Bila tidak tersedia, gunakan alat bantu diskusi lainnya yang ada.

Peserta

Pertemuan kecil ini sebaiknya dihadiri oleh seluruh anggota keluarga KSM: suami, istri dan anak. Jadikanlah pertemuan ini sebagai forum silaturrahmi antar anggota KSM. Di beberapa pertemuan awal, Relawan dapat menjadi fasilitator/pemandu hingga dirasakan kelompok dapat berdiskusi secara mandiri. Salah seorang peserta harus ada yang berperan sebagai notulen pertemuan agar kelompok memiliki catatan perkembangan KSM.

PERKEMBANGAN KEGIATAN KSM 1. Sampaikan tujuan pertemuan. Pastikan semua orang memahami manfaat

kehadirannya di pertemuan ini bagi pengembangan KSM dan pengembangan kehidupannya ke depan.

2. Jelaskan kepada peserta bahwa kita akan mendiskusikan perkembangan KSM kita. Ajak peserta untuk bersama-sama mengingat kembali tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dengan membentuk KSM serta kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

KSM seharusnya memiliki dokumen rencana kerja KSM. Dokumen ini berisi tujuan, manfaat, kegiatan, dsb., yang berkaitan dengan KSM. Apabila KSM tidak memiliki dokumen perencanaan ini, maka sebaiknya di pertemuan awal ini mulailah dengan membangun kesepakatan menyusun rencana kerja KSM. Pandulah kelompok (KSM) untuk menyusun rencana kerja yang sederhana, yang sekurang-kurangnya memuat (1) tujuan pendirian KSM; (2) manfaat yang akan diterima anggota; (3) kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan; (4) hasil kegiatan; (5) waktu dan tempat kegiatan; (6) penanggungjawab kegiatan.


3. Diskusikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama 1 bulan ke

belakang, hasilnya serta hambatan (masalah) yang dialami. 4. Diskusikan mengapa masalah muncul serta tindakan-tindakan yang

diperlukan guna mengatasi masalah sehingga pelaksanaan kegiatan 1 bulan ke depan akan lebih baik lagi.

Perkembangan

Bulan ini Hambatan Tindakan yg

Diperlukan

5. Rangkum hasil diskusi dan sampaikan kembali sebagai kesepakatan

tindak lanjut bersama Diskusi berikutnya adalah diskusi mengenai perkembangan kualitas kehidupan keluarga anggota KSM. Panduan ini hanya memuat panduan diskusi mengenai kesehatan dan pendidikan. Jika kelompok merasa perlu mendiskusikan kesehatan atau pendidikan keluarganya, diskusikan. Jika tidak, kelompok dapat mengembangkan tema diskusi lainnya sesuai dengan kondisi kehidupannya seperti persoalan lingkungan, pekerjaan, dsb. Biarkan saja diskusi mengalir sebagaimana layaknya masyarakat ngobrol-ngobrol.

MENDISKUSIKAN KEBUTUHAN ATAS KESEHATAN 6. Sampaikan bahwa sekarang kita akan berdiskusi mengenai kondisi

kesehatan keluarga. Jelaskan bahwa masalah kesehatan tidak semata persoalan pribadi/keluarga. Keluarga lain dapat juga membantu penyelesaian masalah. Sekurang-kurangnya, dengan saling bercerita, kita akan dapat memperkuat psikologis kita menghadapi masalah.

7. Minta setiap peserta untuk menceritakan : • Penyakit apa saja yang diderita 1 bulan ke belakang? • Siapa yang menderita penyakit tersebut (suami, istri, balita,

anak, anggota keluarga lainnya)? • Penyakit apa saja yang menular? • Upaya pengobatan yang dilakukan?

8. Diskusikan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan keluarga untuk memperkuat kondisi kesehatan keluarga.

9. Diskusikan upaya-upaya memperkuat kondisi kesehatan yang dapat dilakukan kelompok (KSM) seperti mengakses layanan penyuluhan kesehatan, puskesmas, penyemprotan nyamuk demam berdarah, dsb.

10. Sampaikan kembali kesepakatan tindak lanjut bersama.


Jenis Penya

kit

Anggota Keluarga Penderita Upaya Pengobat

an

Upaya Pencegahan Sua

mi Istri

Balita

Anak

lainnya

MENDISKUSIKAN KEBUTUHAN ATAS INFORMASI/PENDIDIKAN 11. Sampaikan bahwa sekarang kita akan berdiskusi mengenai kondisi dan

kebutuhan informasi/pendidikan keluarga. Jelaskan bahwa pendidikan tidak semata-mata hanya mengenai sekolah. Tetapi lebih luas dari itu adalah informasi pengembangan kualitas hidup seperti pengetahuan tentang hidup bersih dan sehat, pengetahuan keagamaan, informasi hiburan, informasi kegiatan sosial dan kepemerintahan, dsb.

Kelompok juga dapat mendiskusikan perkembangan sekolah (proses belajar) anak-anak. Bisa saja, misalnya, persoalan anak yang malas belajar karena lebih sering menghabiskan waktunya main atau nonton permainan PS yang ada di dekat rumah. Atau persoalan-persoalan terkait biaya pendidikan seperti SPP, beli buku, transport, dsb. Persoalan-persoalan ini dibicarakan bersama, dicari solusinya bersama.

12. Galilah kebutuhan-kebutuhan informasi masing-masing peserta. 13. Diskusikan potensi-potensi yang ada di sekitar masyarakat untuk dapat

memenuhi kebutuhan pendidikan di atas. 14. Sepakati kebutuhan yang menjadi prioritas 1 bulan ke depan serta

tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan Pendidikan

Potensi Tindakan yg Diperlukan



Pertemuan 3 Bulanan KSM

• Mendiskusikan perkembangan kegiatan KSM • Mendiskusikan perkembangan kondisi kesehatan, pendidikan dan

persoalan kehidupan lainnya yang dialami keluarga anggota KSM dan warga sekitar.

Sangat baik jika ada kertas plano dan spidol. Bila tidak tersedia, gunakan alat bantu diskusi lainnya yang ada.

Peserta

Pertemuan ini merupakan pertemuan antar-KSM yang berada di RW/dusun yang sama. Pertemuan ini sebaiknya dihadiri oleh seluruh anggota keluarga KSM: suami, istri dan anak. Jadikanlah pertemuan ini sebagai forum silaturrahmi antaranggota KSM. Pertemuan juga dihadiri oleh anggota BKM, unit pengelola, relawan, warga masyarakat sekitar, dan pimpinan masyarakat setempat. Pertemuan sebaiknya juga mengundang pihak-pihak yang dapat menjadi narasumber diskusi seperti petugas kesehatan (bidan, dokter, penyuluh kesehatan, dsb), petugas pendidikan (guru, penilik sekolah, dinas pendidikan, dsb), penyuluh pertanian (jika sekiranya akan mendiskusikan persoalan pertanian), penyuluh kehutanan (jika sekiranya akan mendiskusikan persoalan kehutanan), dsb. Relawan atau anggota BKM dapat menjadi fasilitator/pemandu pertemuan. Jangan lupa untuk menyiapkan notulensi pertemuan.

PERKEMBANGAN KEGIATAN KSM 1. Sampaikan tujuan pertemuan. Pastikan semua orang memahami

manfaat kehadirannya di pertemuan ini bagi pengembangan KSM dan pengembangan kehidupan warga keseluruhan ke depan.

2. Jelaskan kembali mengenai konsep KSM yang ingin dibangun di masyarakat.

KSM merupakan upaya membantu masyarakat menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan keberdayaan institusi masyarakat di tingkat lokal. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat menjadi “entry point” pengembangan KSM. Namun KSM bukanlah semata-mata kelompok peminjam (sekedar berorientasi ekonomi) dengan memanfaatkan dana BLM. Lebih dari itu KSM merupakan kelompok pemberdayaan. Bisa dikatakan KSM menjadi wadah bagi tumbuhnya rasa percaya diri, semangat kemandirian, saling kepercayaan sosial, rasa kebersamaan dan lain-lain. Nilai-nilai ini yang dipercaya dapat membantu masyarakat menanggulangi kemiskinan. (selengkapnya


mengenai KSM dapat dilihat di Modul KSM) 3. Persilahkan masing-masing KSM untuk menceritakan perkembangan

KSM-nya selama 3 bulan ke belakang, hasilnya, hambatan yang dialami, tindakan-tindakan yang dilakukan mengatasi hambatan, dan perkembangan KSM sejak awal tahun hingga saat ini.

Perkembangan KSM

Hambatan Tindakan

yg Dilakukan

Kegiatan 3 bulan lalu

Perkembangan awal tahun

hingga saat ini

4. Fasilitator/pemandu menuliskan presentasi ini di kertas plano.

Ingatkan peserta untuk mencatat masukan-masukan yang akan diberikan kepada KSM.

5. Setelah semua selesai presentasi, tampilkan semua hasil presentasi sehingga dapat dibaca oleh semua peserta. Beri kesempatan kepada peserta yang ingin memberi masukan kepada KSM.

6. Dorong proses saling berbagi, saling belajar diantara peserta hingga rencana tindak lanjut bersama.

Diskusi berikutnya adalah diskusi mengenai perkembangan kualitas kehidupan keluarga anggota KSM dan warga sekitar. Panduan ini hanya memuat panduan diskusi mengenai kesehatan dan pendidikan. Jika kelompok merasa perlu mendiskusikan kesehatan atau pendidikan keluarganya, diskusikan. Jika tidak, kelompok dapat mengembangkan tema diskusi lainnya sesuai dengan kondisi kehidupannya seperti persoalan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, kenaikan ongkos transportasi, persoalan lingkungan, pekerjaan, dsb. Biarkan saja diskusi mengalir sebagaimana layaknya masyarakat ngobrol-ngobrol.

PERKEMBANGAN KONDISI KESEHATAN 7. Sampaikan bahwa sekarang kita akan berdiskusi mengenai kondisi

kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 3 bulan terakhir. 8. Gali pendapat dari peserta mengenai:

• Penyakit yang banyak diderita oleh laki-laki dewasa? • Penyakit yang banyak diderita oleh perempuan dewasa? • Penyakit yang banyak diderita oleh balita? • Penyakit yang banyak diderita oleh anak-anak? • Penyakit apa saja yang menular? • Upaya pengobatan yang dilakukan?

9. Diskusikan, apakah ada hubungan antara penyakit-penyakit tersebut dengan kondisi lingkungan.

10. Persilahkan petugas kesehatan untuk memberikan masukan informasi dan pengetahuan mengenai kesehatan keluarga dan lingkungan.


11. Diskusikan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan.

12. Sampaikan kembali kesepakatan tindak lanjut bersama. PERKEMBANGAN KONDISI PENDIDIKAN 13. Sampaikan bahwa sekarang kita akan berdiskusi mengenai kondisi

dan kebutuhan pendidikan keluarga. Jelaskan bahwa pendidikan tidak semata-mata hanya mengenai sekolah. Tetapi lebih luas dari itu adalah pendidikan pengembangan kualitas hidup seperti pengetahuan tentang hidup bersih dan sehat, pengetahuan keagamaan, informasi hiburan, informasi kegiatan sosial dan kepemerintahan, dsb.

14. Galilah kebutuhan-kebutuhan pendidikan masing-masing KSM yang selama ini belum mampu diselesaikan sendiri oleh KSM, misalnya kebutuhan biaya sekolah, buku sekolah, kebutuhan keterampilan pertanian, dsb.

Diskusi dapat juga dimulai dengan persoalan-persoalan aktual pendidikan di lingkungan warga seperti ada beberapa anak putus sekolah karena tidak punya biaya, gedung-gedung sekolah yang rusak, beberapa orang masih tidak bisa baca tulis, dsb. Persoalan-persoalan ini dibicarakan bersama, dicari solusinya bersama.

15. Diskusikan potensi-potensi yang ada di sekitar masyarakat untuk

dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di atas. 16. Persilahkan pihak-pihak penyedia layanan pendidikan untuk memberi

masukan. 17. Sepakati kebutuhan pengembangan pendidikan masyarakat yang

menjadi prioritas 3 bulan ke depan serta tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan Pendidikan

Potensi Tindakan yg Diperlukan



Belajar dari Pengalaman Proses pembelajaran yang dipakai adalah belajar dari pengalaman atau seringkali disebut sebagai pengalaman berstruktur. Cara ini dipakai agar dalam proses belajar tersebut , warga belajar terbiasa untuk menganalisa persoalan dan kebutuhan hidupnya agar menjadi manusia yang kritis. Proses belajar dari pengalaman dapat digambarkan sebagai berikut :

Mengalami atau Melakukan Seseorang akan mendapatkan pengetahuan melalui apa yang dia lakukan berdasarkan pengalaman – pengalaman yang dialaminya. Akan tetapi bisa juga pengetahuan itu didapat dari apa yang dialami oleh orang lain. Proses pertukaran pengalaman dan pengetahuan akan terjadi kalau dia antara warga saling bertukar informasi melalui berbagai kegiatan salah satunya bisa dilakukan dalam belajar. Mengungkapkan Pada proses belajar bersama dalam kegiatan belajar di BKM/LKM, UP & relawan, para warga belajar diajak untuk mengungkapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Mengolah atau Menganalisis

1. Melakukan atau Mengalami

5. Menerapkan

4. Menyimpulkan 3. Mengolah atau menganalisis

2. Mengungkapkan

DAUR BELAJAR ORANG DEWASA


Dalam proses ini anggota BKM/LKM, UP & relawan, diajak untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab – sebab dan kaitan – kaitan permasalahan yang dialami tersebut – yakni tatanan, aturan – aturan, sistem , sikap dan perilaku yang menjadi akar persoalan. Menyimpulkan Anggota BKM/LKM, UP & relawan diajak untuk merumuskan makna dari pengalaman dan kondisi kehidupan yang dialami tersebut sebagai suatu pelajaran dan pemahaman atau pengetahuan baru yang lebih utuh, berupa prinsip – prinsip atau kesimpulan umum (generalisasi) dari hasil pengkajian atas pengalaman tersebut. Penerapan Anggota BKM/LKM, UP & relawan diajak untuk merumuskan dan merencanakan tindakan – tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk menciptakan kenyataan – kenyataan baru yang lebih baik. Proses pengalaman belumlah lengkap, sebelum pemahaman baru penemuan baru tersebut dilaksanakan dan diuji dalam perilaku yang sesungguhnya. Tahap inilah bagian yang bersifat ’uji coba’. Setiap orang sering melalui tahapan yang berbeda – beda dalam proses belajar, ada yang belajar dimulai dari pengalaman nyata, ada yang mulai dari pengamatan, dan seterusnya. Untuk kelompok anak – anak apabila pengalaman ini belum didapatkan proses mengalami bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dirancang khusus misalnya melalui permainan, menanam tumbuh – tumbuhan dalam pot, atau kegiatan lainnya dan setelah itu mereka diajak untuk mengamati kegiatan bersama – sama. Tahapan Kegiatan Belajar Kegiatan belajar dalam BKM/LKM, UP & relawan dapat dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, perencanaan proses belajar, pelaksanaan kegiatan belajar , penilaian perkembangan belajar dan penerapan hasil belajar dalam kehidupan sehari – hari. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Partisipasi Masyarakat

Perubahan Sosial

Identifikasi Kebutuhan

Belajar

Rencana Proses Belajar

PelaksanaanKegiatan Belajar

Penilaian Perkembangan

Belajar


Identifikasi Kebutuhan Belajar : Sebelum memulai proses pembelajaran, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang ingin dipelajari oleh anggota BKM/LKM, UP & relawan hal ini disebut dengan identifikasi kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan pemecahan masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok yang semestinya sudah bisa diperkirakan dari sejak refleksi kemiskinan, misalnya ada kelompok buta aksara, ada kelompok yang harus menambah pengetahuannya mengenai kesehatan, ada kelompok yang membutuhkan tambahan pengetahuan dan keterampilan membuat kue, cara menghitung biaya untuk berjualan dan sebagainya. Harus diperhatikan bahwa setiap anggota mempunyai kebutuhan yang berbeda – beda, tetapi biar bagaimanapun pasti ada beberapa anggota yang mempunyai kebutuhan dan harapan – harapan yang sama dan bisa dijadikan satu kelompok. Perencanaan Proses Belajar Setelah kebutuhan belajar ditemukan dan disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah membuat proses perencanaan yang kita sebut dengan rencana belajar. Rencana belajar adalah langkah demi langkah bagaimana kegiatan belajar akan dilakukan. Rencana ini merupakan panduan bagi pengelola BKM/LKM, UP & relawan dan relawan – relawan yang akan membantu proses belajar anggota kelompok . langkah demi langkah bagaimana kegiatan belajar akan dilakukan. Sedangkan bagi anggota BKM/LKM, UP & relawan rencana ini merupakan gambaran bagi mereka bagaimana proses belajar akan dilalui dan dijalankan, sehingga mereka tahu apa yang akan mereka alami dalam proses belajar. Usahakan penyusunan rencana belajar ini dilakukan bersama – sama anggota kelompok, bukan hanya disusun oleh Koordinator BKM/LKM, UP & relawan. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Bagaimana proses belajar dilaksanakan?. Pada umumnya dalam pelaksanaan kegiatan belajar , warga belajar hanya dianggap sebagai orang yang akan menerima pengetahuan dari pihak luar (guru, instruktur, atau yang lainnya). Dalam kasus – kasus pembelajaran tersebut pihak “pengajar” lah yang lebih banyak memberikan arahan – arahan, penjelasan – penjelasan dan bicara lebih banyak. Warga belajar hanya menjadi pendengar, sehingga tidak banyak memperoleh kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Kenyataannya warga belajar juga sebetulnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman masing – masing yang bisa dibagikan kepada yang lainnya, oleh karena itu berkembanglah proses pembelajaran partisipatif. Dalam proses pembelajaran partisipatif warga belajar diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat , bertanya dan tukar pengalaman melalui proses – proses dialog dalam diskusi kelompok, tanya jawab , presentasi dan cara – cara lainnya. Dengan memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk mengemukakan pendapat dan pengalamannya , biasanya proses pembelajaran akan lebih efektif. Penilaian Perkembangan Belajar Proses belajar bersama BKM/LKM, UP & relawan bukanlah proses yang hanya terjadi satu kali, akan tetapi berjalan secara menerus dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk mengetahui apakah proses belajar yang dilakukan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan peserta, kita harus mengetahui perkembangan kemajuan warga belajar setiap kelompok /anggota BKM/LKM, UP & relawan. Mengukur atau mengetahui perkembangan kemajuan, baik menyangkut kemajuan belajar warga maupun kemajuan cara – cara kita memfasilitasi proses belajar dengan cara yang runtut biasa disebut evaluasi atau penilaian. Penilaian ini bisa dilakukan pada saat proses belajar sedang berlangsung, setelah proses selesai dengan cara – cara formal maupun informal. Penilaian menyangkut kepada : 1) Apa saja yang berhasil dan faktor apa yang menyebabkan berhasil; 2) Apa saja yang gagal dan faktor apa yang menyebabkan kegagalan? Dan 3) Proses perubahan apa yang terjadi pada warga belajar?.


Identifikasi Kebutuhan Belajar (Diadaptasi dari Membangun Masyarakat Pembelajar – UNESCO & SPPM) Pada proses awal pengembangan BKM/LKM, UP & relawan, kita harus memastikan adanya anggota – anggota yang berminat untuk mengikuti kegiatan. Untuk menjaring anggota tentu saja keberadaan BKM/LKM, UP & relawan harus diinformasikan kepada warga masyarakat sehingga siapapun bisa menjadi anggota dan dapat belajar bersama – sama di dalam BKM/LKM, UP & relawan, baik perempuan maupun laki – laki, dewasa maupun anak – anak. Setelah terjaring anggota, undanglah mereka dalam pertemuan untuk menentukan kebutuhan belajar apa untuk masing – masing anggota yang berhubungan dengan masalah – masalah kesejahteraan keluarga seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Hal ini penting untuk mengetahui apa sebenarnya masalah – masalah, kebutuhan – kebutuhan serta yang mereka harapkan dari kegiatan belajar dari para anggota. Selain hal tersebut, penting pula untuk diketahui kemampuan keaksaraan, tingkat pendidikan dan kondisi – kondisi lainnya dari anggota . Dengan mengetahui hal – hal tersebut, maka kita akan dengan mudah menentukan dan merancang materi – materi belajar untuk masing – masing kelompok. Identifikasi kebutuhan belajar dilakukan untuk mengetahui masalah dan kebutuhan warga belajar sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemudian lebih efektif. Proses pembelajaran bersama masyarakat akan efektif bila :

Materi yang dipelajari sesuai dengan minat dan kebutuhan hidup sehari – hari Materi yang dipelajari menyelesaikan masalah paling penting dalam hidup warga Materi atau pengetahuan baru agar bisa langsung dipraktekan masyarakat.

Cara Identifikasi Kebutuhan Belajar Daftar masalah, kebutuhan dan tingkat kemampuan warga belajar ternyata banyak dan beragam. Biasanya akan terjadi kesulitan bagi kita untuk menyusun materi belajar yang bisa merangkum seluruh harapan anggota. Diskusi bersama untuk menentukan kebutuhan belajar bisa dilakukan dengan mendaftar kebutuhan masing – masing. Apabila anggota BKM/LKM, UP & relawan relatif banyak (lebih dari 10 orang), di dalam pertemuan mintalah anggota BKM/LKM, UP & relawan untuk berkelompok dan mendiskusikan dan memilih kebutuhan belajar. Setelah selesai diskusi dalam kelompok kemudian bahas bersama apakah ada kebutuhan yang sama dari setiap kelompok ataukah ada yang berbeda. Buatlah tabel untuk memudahkan diskusi dan mendapatkan daftar kebutuhan belajar.

Masalah Keluarga Kebutuhan Belajar Kelompok Yang Membutuhkan Kalau musim hujan terjadi wabah diare

Pencegahan terhadap diare Pengobatan

Ibu – ibu dan bapak – bapak

Ibu – ibu tidak bisa baca tulis

Belajar aksara Ibu – ibu

dsb


Memprioritaskan Kebutuhan Belajar Dalam identifikasi kebutuhan, pastinya akan banyak sekali kebutuhan yang muncul dan tidak semuanya bisa dibahas dalam proses belajar yang akan dilaksanakan. Biasanya tidak semua kebutuhan satu kelompok merupakan kebutuhan kelompok lainnya. Kadang – kadang ada kebutuhan yang dirasakan sama oleh beberapa anggota kelompok sekaligus. Buatlah prioritas kebutuhan belajar bersama – sama, para anggota lah yang mempertimbangkan, menyeleksi dan menentukan kebutuhan – kebutuhan tersebut. Seluruh masalah yang sudah diseleksi bisa dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu masalah – masalah strategis dan masalah – masalah praktis. Masalah strategis adalah masalah yang membutuhkan pemecahan jangka panjang. Masalah praktis adalah masalah – masalah yang mendesak, serta membutuhkan penanganan jangka pendek untuk memecahkannya. Contoh ;

Daftar Masalah Strategis Daftar Masalah Praktis Tidak Punya usaha sampingan Kesehatan anak tidak baik Perempuan tidak punya suara di desa/kelurahan Hama padi tidak bisa dikendalikan Tingginya pengangguran Banyak ibu meninggal sewaktu melahirkan Jalan desa rusak Anak –anak muda tidak hormat kepada orang

tua Harga pupuk dan bibit padi terlalu mahal Jumlah anak terlalu banyak Dari hasil identifikasi di atas, kemudian kita bisa menentukan materi pembelajaran apa yang diperlukan. Buatlah daftar materi belajar yang diperlukan dan siapa saja yang membutuhkan materi belajar tersebut.


Menilai Proses dan Hasil Belajar Kita harus mengetahui perkembangan kemajuan warga belajar yang kita dampingi dan kita juga harus meningkatkan cara – cara kita memfasilitasi. Menilai proses dan hasil belajar diperlukan untuk :

Mengidentifikasi peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku warga belajar sesuai dengan tujuan belajar yang sudah ditetapkan

Mengidentifikasi masalah – masalah yang terkait dengan strategi kita dalam memfasilitasi proses pembelajaran.

Mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan belajar baru yang belum diprogramkan Memperbaiki atau memodifikasi alat dan bahan – bahan belajar Mengidentifikasi dan merancang kegiatan pembelajaran berikutnya sesuai dengan kebutuhan

terbaru warga belajar Penilaian bisa dilakukan dengan cara – cara formal seperti tes atau penugasan, tetapi juga bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan, obrolan dan mengamati kegiatan warga belajar. Penitng diperhatikan :

Secara alamiah, warga belajar akan melakukan penilaian sendiri atas proses belajar yang dilakukannya, dan secara alamiah pula mereka memutuskan sendiri tentang apa yang akan mereka hasilkan berikut tindak lanjutnya.

Warga belajar lebih mengetahui potensi dirinya Yang kita nilai bukan hanya keberhasilan atau kegagalannya, tetapi terutama hádala proses

perubahannya. Apa yang Dinilai? Sebelum menilai, kita harus memeriksa kembali catatan mengenai kebutuhan dan alasan – alasan mengenai warga ikut dalam kegiatan BKM/LKM. Biasanya kita akan mendapatkan beragam alasan dan kebutuhan warga belajar , misalnya :

Ingin dapat memahami, mebaca dan menulis tentang cara – cara penularan penyakit muntaber Ingin dapat memahami, membaca dan menulis tentang cara – cara penularan penyakit muntaber Ingin mengetahui cara – cara pengendalian hama Ingin mengetahui kesehatan reproduksi Ingin mengetahui hak – hak perempuan dalam pembangunan desa/kelurahan Dan sebagainya.

Alasan – alasan yang dikemukakan oleh warga belajar adalah landasan utama kita dalam merancang penilaian. Dengan kata lain, penilaian kita tidak berlandaskan kepada apa yang kita mau atau apa tujuan program, tetapi terutama didasarkan pada keinginan dan kebutuhan warga belajar. Pada umumnya, penilaian kita harus meliputi beberapa aspek :


Keterampilan baca, tulis dan hitung : yang dinilai apakah warga belajar dapat membaca materi

yang dipelajari misal : membaca petunjuk mengenai makanan tambahan bagi bayi. Kemampuan menganalisis masalah : yang dinilai apakah warga belajar dapat menjelaskan

hubungan sebab akibat dari masalah. Misalnya : bisa menjelaskan mengapa banyak orang tidak memberikan makanan tambahan bagi bayi, apa akibat-akibatnya dan lain – lain.

Perubahan – perubahan sikap dan perilaku : yang dinilai adalah sejauh mana pengetahuan dan sikap warga mengenai topik belajar meningkat, dan bagaimana warga menerapkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari – hari .

Proses pembelajaran : yang dinilai adalah apakah warga belajar hadir penuh, merasa nyaman mengikuti kegiatan, apakah media yang kita gunakan sudah tepat dan lain – lain.

Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

MandiriPerkotaan

KANTOR PUSAT

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia - 12110

KANTOR PROYEK

Jl. Penjernihan 1, No.19F, Pejompongan, Jakarta Pusat, Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org

PENGADUAN P.O. Box 2222 JKPMT

SMS : 0817 148 048e-mail : [email protected]

www.p2kp.org l www.pnpm-perkotaan.org

bb pelatkuat bkm tahun4 ok

Documents