badan penelitian dan pengembangan kementerian … · pada masy/ apbd perda perkada perda dan...

18
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dr. Hadi Supratikta, MM (Peneliti Utama Pusat Litbang Inovasi Daerah)

Upload: dodiep

Post on 12-Mar-2019

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dr. Hadi Supratikta, MM(Peneliti Utama Pusat Litbang Inovasi Daerah)

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Dalam Negeri

UU no 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 386 s.d Pasal 390

DASAR PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang

Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah Semua bentuk pembaharuan

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(UU no 23 tahun 2014 pasal 386 ayat (2))

URGENSI INOVASI DAERAH

➢ Tidak ada bangsa atau industri yang maju danmampu bersaing tanpa adanya inovasi.

➢ Inovasi adalah cara untuk memenangkanpersaingan baik dikalangan masyarakat maupunpemerintah.

➢ Inovasi adalah jalan pintas menuju kemajuan yanglebih cepat.

➢ Inovasi bermakna perlawanan terhadapkemapanan (comfort zone) yang kadang-kadangtidak mudah untuk diterima.

PENGALAMAN INOVASI PADA SEKTOR PRIVAT➢ Nokia sang raksasa produser telepon genggam mati tak

berdaya menghadapi iphone dan samsung.

➢ Taksi konvensional yang kerepotan menghadapi taksi online.

➢ Koran/majalah yang mulai kewalahan menghadapi mediaonline.

➢ TV konvensional mulai tersingkir oleh youtube dan videostreaming.

➢ Kantor pos kalah bersaing dengan jasa pengantar barangseperti TIKI.

➢ Retail dan mall yang kalah menghadapi e-commerce.

a. Memperkaya substansi pengaturan yang sudah ada dengan tetap dalam

koridor implementasi Inovda yang diamanatkan dalam UU 23/2014

→ tidak memaksakan hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu

diatur dalam PP Inovda.

b. Inovasi Daerah yang dimaksud dalam PP ini adalah semua bentuk

pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

→ agar dijadikan acuan dalam perumusan PP ini.

c. Dalam kaitan dengan SiDA, agar dirumuskan secara cermat hal-hal

strategis yang perlu diangkat pengaturannya dalam PP Inovda

→ mempunyai relevansi dengan kepentingan implementasi Inovda yang

diatur dalam UU 23/2014.

d. Simplifikasi terhadap prosedur pengusulan dan pelaksanaan Inovasi

Daerah guna mendorong semangat berinovasi di daerah

→ jangan dibuat berbelit-belit.

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi

Dan Menteri Dalam Negeri no 03 dan no 36 TAHUN 2012

Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

UU 18 Tahun 2002

Tentang Sinas IptekUU 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

Pembinaan

UmumPembinaan

Teknis

Peraturan Pemerintah

tentang Inovasi Daerah

Permendagri tentang

Inovasi Daerah

PENGATURAN BAB DALAM PP INOVASI DAERAH

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

INFORMASI INOVASI DAERAH

PENDANAAN

DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

UJICOBA INOVASI DAERAH

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

PP INOVASI DAERAH

Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

Mengandung Pembaharuan sebagian atau seluruh unsur inovasi

Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat

Tidak mengakibatkan pembebanan/ pembatasan pada masyarakat

Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Dapat direplikasi

K

R

I

T

E

R

I

A

Bentuk

USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH DAPAT BERASAL DARI:

a. KDH → dapat dibantu pihak yg ditunjuk oleh KDH; dilengkapi proposal →

dibahas Tim Independen (beranggotakan unsur PT, profesional,

pakar/praktisi). → dikoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah yang

membidangi Litbang

b. ANGGOTA DPRD → dituangkan dalam proposal Inovda → dibahas dan

ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD → disampaikan kepada KDH dan

diverifikasi oleh OPD yang membidangi Litbang.

c. ASN → disampaikan ke atasan (kepala SKPD) disertai proposal utk dpt ijin

tertulis → Proposal disampaikan kpd OPD yang membidangi litbang utk

dievaluasi → Jika layak, OPD yang membidangi litbang menyampaikan

inisiatif Inovda kpd KDH.

d. PERANGKAT DAERAH → disampaikan kpd Balitbangda disertai proposal

Inovda utk dibahas → jika layak (sesuai kriteria), OPD yang membidangi

litbang menyampaikan inisiatif Inovda kepada KDH.

e. ANGGOTA MASYARAKAT → disampaikan kepada pimpinan ketua

DPRD/KDH disertai proposal Inovda untuk dibahas → jika disampaikan

kepada ketua DPRD, proposal diteruskan kepada KDH, untuk dievaluasi

oleh OPD yang membidangi litbang → jika layak, Balitbangda

menyampaikan inisiatif Inovda kepada KDH.

Proposal Inovasi Daerah

sekurang-kurangnya memuat:

a. bentuk Inovasi Daerah;

b. rancang bangun Inovasi

Daerah dan pokok

perubahan yang akan

dilakukan;

c. tujuan Inovasi Daerah;

d. manfaat yang

diperoleh;

e. waktu uji coba Inovasi

Daerah; dan

f. anggaran, jika

diperlukan.

KDH menetapkan Keputusan Kepala

Daerah mengenai InovDa + OPD

pelaksananya Penetapan Keputusan

Kepala Daerah setelah inisiatif InovDa

dibahas oleh tim independen atau sudah

dibahas oleh DPRD atau sudah dinyatakan

layak Balitbangda.

Keputusan Kepala Daerah sekurang-

kurangnya memuat:

a. Perangkat Daerah pelaksana;

b. bentuk Inovasi Daerah;

c. rancang bangun InovDa dan pokok2

perubahan yang akan dilakukan;

d. tujuan Inovasi Daerah;

e. manfaat yang diperoleh;

f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

g. anggaran yang diperlukan.

Keputusan Kepala Daerah dijadikan dasar

untuk melaksanakan Inovasi Daerah.

✓ MDN melakukan pendataan sebagai dasar

pengawasan dan pembinaan pelaksanaan

inovasi daerah

✓ Dalam melakukan pemeriksaan MDN

berkoordinasi dengan Menteri/Kepala

LPNK yang membidangi objek InovDa.

Pasca penetapan

Keputusan KDH

Inovasi yang

sederhana, tidak

berdampak negatif

pada masy dan

tidak merubah

prosedur tidak

perlu di ujicobakan

UJI COBA

1. Hasil ujicoba yang dilaporkan dapat

diterapkan ke dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

2. Penerapan Inovasi ditetapkan dengan:

PENERAPAN

INOVASI

Ada

pembebanan

pada masy/ APBD

Tidak Ada

pembebanan

pada masy/ APBD

PERDA PERKADA

Perda dan Perkada dapat menerapkan tata laksana

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbeda dengan yang

diatur peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyangkut

kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

MENDAGRI MELAKUKAN PENILAIAN

TERHADAP DAERAH YANG

MELAKSANAKAN INOVASI DAERAH

BERDASARKAN LAPORAN DARI KEPALA

DAERAH.

PENILAIAN TERHADAP DAERAH YANG

MENGEMBANGKAN INOVASI DAERAH

DIDASARKAN PADA KRITERIA:

DAMPAK INOVASI DAERAH TERHADAPPENINGKATAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK; DAN

DAPAT DITERAPKAN PADA DAERAH LAIN

• MENDAGRI MENETAPKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/

KOTA SEBAGAI CALON PENERIMA PENGHARGAAN

DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH BERDASARKAN

HASIL PENILAIAN INOVASI DAERAH

• PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PENGHARGAAN

DAN/ATAU INSENTIF KEPADA INDIVIDU ATAU PERANGKAT

DAERAH YANG MENGUSULKAN INOVASI DAERAH YANG

BERHASIL DITERAPKAN

• KEMENTERIAN/ LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

DAPAT MEMBERIKAN PENGHARGAAN DAN/ ATAU INSENTIF

KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INOVASI

DAERAH SESUAI DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG

MENJADI KEWENANGANNYA SETELAH BERKOORDINASI

DENGAN MENDAGRI.

PENILAIAN

PENGHARGAAN

Pemenang IGA TAHUN 2007:

1.Bupati Sragen – Jawa Tengah (Bp. Untung Wiyono)

2.Bupati Jembrana – Bali (Bp. Prof. Drg. I Gede Winasa)

3.Bupati Kutai Timur – Kalimantan Timur (Bp. Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, MSi)

Pemenang IGA TAHUN 2008:

1.Kabupaten Karanganyar (Ibu Hj. Rina Iriani) Pengelolaan Pemerintahan Daerah

2.Kota Bontang (Bp. Sofyan Hasdam) Peningkatan Pelayanan Publik

3.Kota Pangkalpinang (Bp. Zulkarnaen Karim) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

4.Kota Batam (Bp. Ahmad Dahlan) Pemasaran dan Promosi Investasi Daerah

Pemenang IGA Tahun 2010 :

1.Kabupaten Solok (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)

2.Kota Surakarta (Kategori Pelayanan Publik)

3.Kabupaten Gianyar (Kategori Peningkatan Daya Saing Daerah)

4.Kabupaten Boalemo (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)

Pemenang IGA Tahun 2011:

1.Kota Palembang (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)

2.Kota Banjar (Kategori Pelayanan Publik)

3.Kota Malang(Kategori Daya Saing Daerah)

4.Kota Semarang (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)

Pemenang IGA Tahun 2012:

1.Kota Banda Aceh (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)

2.Kota Tangerang (Kategori Pelayanan Publik)

3.Kabupaten Sumedang (Kategori Daya Saing Daerah)

4.Kabupaten Ponorogo (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)

Pemenang IGA Tahun 2013:

1.Kabupaten Maros (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)

2.Kabupaten Agam (Kategori Pelayanan Publik)

3.Kabupaten Bantaeng (Kategori Daya Saing Daerah)

4.Kabupaten Lamongan (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)

Hasil

Pelaksanaan

Innovative

Government Award (IGA)

TA 2017

Nominator Provinsi

• Sumatera Selatan

• Jawa Barat

• Jawa Timur

Nominator Kabupaten

•Kab. Gresik

•Kab. Bogor

•Kab. Malang

•Kab. Madiun

•Kab. Pinrang

•Kab. Bantaeng

•Kab. Boyolali

•Kab. Musirawas

•Kab. Lebak

•Kab. Sleman

Nominator Kota

•Kota Surabaya

•Kota Tangerang Selatan

•Kota Bontang

•Kota Makassar

•Kota Magelang

•Kota Yogyakarta

•Kota Surakarta

•Kota Sawahlunto

•Kota Pontianak

•Kota Probolinggo

HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS PROFIL INOVASI DAERAH

DISEMINASI DAN PEMANFAATAN

KEMENDAGRI MELAKUKAN DISEMINASI DENGAN CARAMENYEBARLUASKAN PENERAPAN INOVASI DAERAH YANGTELAH DINYATAKAN BERHASIL KEPADA DAERAH LAIN

DAERAH YANG BERHASIL MENERAPKAN INOVASI DAERAHDAPAT DIJADIKAN RUJUKAN BAGI DAERAH LAIN

PENERAPAN HASIL INOVASI DAERAH OLEH DAERAH LAINSEBAGAIMANA DIMAKSUD SEBELUMNYA DITETAPKANDENGAN PERDA ATAU PERKADA

INOVASI DAERAH YANG TELAH DITERAPKAN OLEH DAERAHTERTENTU DAPAT DITERAPKAN SECARA NASIONAL OLEHKEMENDAGRI

KEGIATAN INOVASI DAERAH DITETAPKAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN DIANGGARKAN DALAM APBD DAN SUMBER PENDANAAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

APABILA BELUM TERTUANG DALAM RKPD DAN BELUM DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERJALAN, KEGIATAN INOVASI DAERAH DITUANGKAN DALAM PERUBAHAN RKPD DAN DIANGGARKAN DALAM APBD-P TAHUN BERJALAN

PENGANGGARAN INOVASI DAERAH DIANGGARKAN PADA PERANGKAT DAERAH YANG AKAN MELAKSANAAN INOVASI DAERAH DAN JIKA TIDAK MENGHASILKAN INOVASI MAKA ALOKASI TIDAK DIBERIKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA. .

PENDANAAN INOVASI DAERAH

INFORMASI

INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah menyediakan

informasi Inovasi Daerah dan dikelola

dalam sebuah sistem informasi

Pemerintah Daerah

Informasi Inovasi Daerah bertujuan

untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, peningkatan Pelayanan Publik,

dan peningkatan potensi sumber daya

Daerah.

Informasi Inovasi Daerah dikelola

secara terpusat oleh Kemendagri

• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah secara umum dilaksanakanoleh Mendagri

• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah secara teknis dilaksanakanoleh menteri terkait atau pimpinan lembagapemerintah nonkementerian terkait dandikoordinasikan oleh Mendagri

• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah oleh Perangkat Daerahprovinsi dilaksanakan oleh gubernur.

• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah oleh kabupaten/kota secaraumum dan teknis dilaksanakan oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat dandikoordinasikan oleh Mendagri

• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanInovasi Daerah oleh Perangkat Daerahkabupaten/kota dilaksanakan olehbupati/walikota.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kantor: Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat - Telp/Fax: (021) 3923445 / 3924628 - Website: http://litbang.kemendagri.go.id

Terima Kasih