badan narkotika nasional republik indonesia 1 · c. ruang lingkup ruang lingkup ketentuan teknis...

1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/374/IX/KA/KP.03/2016/BNN

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan

pangkat pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional perlu

dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan

Pangkat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang

ketentuan teknis pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Kenaikan Pangkat bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika

Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

Narkotika Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika

Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun

2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

/MEMUTUSKAN ....

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN DINAS

DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KESATU : Ketentuan teknis pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai di lingkungan Badan Narkotika

Nasional, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini ditemukan hambatan agar

segera ditanyakan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Settama BNN untuk mendapat penyelesaian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf :

1. Ksbg Bangpeg : …...

2. Kabag Bangjahpeg : …...

3. Karo Kepeg & Org : …...

4. Sestama : …...

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 September 2016


Drs. BUDI WASESO

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan pegawai di

lingkungan Badan Narkotika Nasional atas dasar sistem prestasi kerja dan

sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan

Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Ketentuan teknis pelaksanaan UD dan UPKP bagi pegawai di lingkungan

Badan Narkotika Nasional dimaksudkan sebagai dasar hukum

penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

2. Tujuan

a. Ketentuan teknis ini sebagai pedoman kepada pejabat yang

berwenang untuk memberikan keseragaman dalam penyelenggaraan

dan pelaksanaan UD dan UPKP secara tertib dan terkoordinasi dalam

rangka pembinaan dan pengembangan karier bagi pegawai di

lingkungan Badan Narkotika Nasional.

b. Tersedianya informasi dan persepsi yang sama mengenai ketentuan

pada setiap proses dalam pelaksanaan UD dan UPKP.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Ketentuan Teknis Pelaksanaan UD dan UPKP bagi pegawai

di lingkungan Badan Narkotika Nasional, meliputi :

1. Ujian Dinas, dan;

2. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

D. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I (UD Tk. I) adalah ujian yang

wajib ditempuh oleh Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional

yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I

Golongan Ruang II-d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III-a;

/2. Ujian ....


LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

2. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat II (UD Tk.II) adalah ujian yang

wajib ditempuh oleh Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional

yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Tk. I Golongan

Ruang III-d menjadi Pembina Golongan Ruang IV-a;

3. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UPKP) adalah ujian yang

wajib ditempuh oleh pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional

yang memperoleh Ijazah tertentu dan akan dinaikkan pangkatnya sesuai

dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.;

4. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai di lingkungan

Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk

kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;

5. Panitia penyelenggara UD Tk. I, UD Tk. II dan UPKP adalah tim yang

terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Setttama BNN dan

unsur-unsur lainnya di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi

Settama BNN, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara

(BKN).

II. UJIAN DINAS

A. PERSYARATAN

1. UD Tk. I (Alih golongan II ke golongan III)

a. Pegawai organik BNN :

Pangkat paling rendah Pengatur Tingkat. I, golongan ruang II-d;

Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun pada

saat mendaftar.

b. Pegawai alih status :

Mempunyai masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak

terhitung sebagai organik BNN;

Pangkat paling rendah Pengatur Tingkat. I, golongan ruang II-d;

Masa dinas dalam pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun pada

saat mendaftar;

/c. Penilaian ....

2

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

2

c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai untuk 2 (dua) tahun terakhir

dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam);

d. Sehat jasmani dan rohani yang ditandai dengan surat keterangan

dokter;

e. Tidak sedang dalam keadaan :

Menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;

Melanggar kode etik PNS sedang atau berat;

Diberhentikan sementara sebagai PNS;

Menerima uang tunggu;

Cuti di luar tanggungan Negara.

f. Melampirkan dokumen pendukung :

Surat usulan yang ditandatangani setingkat Pejabat Tinggi

Pratama;

Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir yang telah

dilegalisir;

Fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai untuk 2 (dua) tahun

terakhir dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam) yang

telah dilegalisir;

Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir, yang telah dilegalisir;

Daftar Riwayat Hidup sesuai SIMPEG;

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;

Surat keterangan tidak dalam keadaan menjalani hukuman

disiplin tingkat sedang atau berat, melanggar kode etik PNS

sedang atau berat, diberhentikan sementara sebagai PNS,

menerima uang tunggu dan cuti diluar tanggungan Negara.

2. UD Tk. II (Alih golongan III ke golongan IV)

a. Pegawai organik BNN

Pangkat paling rendah Penata Tingkat. I, golongan ruang III-d;

Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun pada

saat mendaftar.

b. Pegawai alih status

Mempunyai masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak

terhitung sebagai organik BNN;

3 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN


/Pangkat ....

Pangkat paling rendah Penata Tingkat I, golongan ruang III-d;

Masa dinas dalam pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun pada

saat mendaftar;

c. Memiliki Ijazah sarjana minimal D-IV;

d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai untuk 2 (dua) tahun terakhir

dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam);

e. Sehat jasmani dan rohani yang ditandai dengan surat keterangan

dokter;

f. Tidak sedang dalam keadaan :

Menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;

Melanggar kode etik PNS sedang atau berat;

Diberhentikan sementara sebagai PNS;

Menerima uang tunggu;

Cuti di luar tanggungan Negara.

g. Melampirkan dokumen pendukung :

Surat usulan yang ditandatangani setingkat Pejabat Tinggi

Pratama;

Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir yang telah

dilegalisir;

Surat keterangan belum mengikuti Diklatpim Tingkat III;

Fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai untuk 2 (dua) tahun

terakhir dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam) yang

telah dilegalisir;

Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir, yang

telah dilegalisir;

Membuat makalah

Daftar Riwayat Hidup lengkap sesuai SIMPEG;

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;

Surat keterangan tidak dalam keadaan menjalani hukuman

disiplin tingkat sedang atau berat, melanggar kode etik PNS

sedang atau berat, diberhentikan sementara sebagai PNS,

menerima uang tunggu dan cuti diluar tanggungan Negara.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN


4

/B. PENGECUALIAN ....

B. PENGECUALIAN KEIKUTSERTAAN DALAM UD

Pegawai yang dikecualikan dari keikutsertaan dalam UD adalah :

1. Mendapatkan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi

kerja luar biasa baiknya.

2. Mendapatkan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru

yang bermanfaat bagi Negara.

3. Mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian karena :

a. meninggal dunia.

b. mencapai batas usia pensiun.

c. oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan

tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

Tingkat III untuk UD TK.II.

5. Telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk UD TK.I.

6. Telah memperoleh Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lainnya

yang setara atau Doktor (S3) untuk UD TK.II.

7. Telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

III. UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Ketentuan yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :

1. Pegawai organik BNN

a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun sejak

diangkat sebagai PNS;

b. Pangkat terendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II-b;

c. Mempunyai Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun

pada saat mendaftar.

2. Pegawai alih status

a. Mempunyai masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak terhitung

sebagai PNS BNN;

b. Pangkat terendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II-b;

c. Mempunyai Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun

pada saat mendaftar.

3. Memiliki ijazah dengan program studi yang telah ditentukan berdasarkan

kebutuhan formasi pada satkernya;

5

/4. Ijazah ....


4. Ijazah yang dimiliki bukan dari program pendidikan “kelas jauh” dan bukan

“kelas Sabtu Minggu”;

5. Diutamakan bagi pegawai yang telah memiliki Surat Ijin Belajar;

6. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan

pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

7. Melampirkan dokumen pendukung :

a. Surat usulan yang ditandatangani setingkat Pejabat Tinggi Pratama;

b. Fotokopi Kep CPNS, PNS dan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;

c. Surat keterangan belum mengikuti Diklatpim Tingkat III;

d. Fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) untuk 2 (dua) tahun

terakhir dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam) yang telah

dilegalisir;

e. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir, yang telah

dilegalisir;

f. Fotokopi Surat Ijin Belajar;

g. Surat keterangan akreditasi perguruan tinggi minimal “B”;

h. Daftar Riwayat Hidup lengkap sesuai SIMPEG;

i. Mengumpulkan 1 (satu) buah fotokopi Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis untuk

diserahkan kepada Tim penguji pada saat ujian presentasi;

j. Membuat makalah/Karya Tulis sesuai pedoman denga topik yang sesuai

Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, dikaitkan dengan penerapannya pada satuan

kerja masing-masing, jumlah minimal 15 lembar;

k. 3 (tiga) lembar pas foto berukuran 3x4 dengan menggunakan pakaian

dinas dan latar belakang merah;

l. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;

m. Surat keterangan tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin

tingkat sedang atau berat, melanggar kode etik PNS sedang atau berat,

diberhentikan sementara sebagai PNS, menerima uang tunggu dan cuti

diluar tanggungan Negara.

8. Membuat Karya Tulis sesuai dengan Pedoman Penyusunan karya Tulis

dalam rangka Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di lingkungan Badan

Narkotika Nasional.

/IV. MEKANISME ....


6

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kebutuhan formasi disusun untuk 5 (lima) tahunan

yang dirinci ke dalam rencana tahunan;

2. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tentang

rencana pelaksanaan UD/UPKP bagi pegawai di lingkungan BNN;

3. Membuat surat edaran ke Satuan Kerja (satker) guna mendata pegawai

yang akan melaksanakan UD/UPKP;

4. Pegawai yang akan mengikuti UD/UPKP harus mengajukan permohonan

dan direkomendasikan dan diusulkan oleh Kepala satkernya minimal eselon

II (tingkat BNNP) atau eselon I (tingkat BNN) kepada Kepala BNN melalui

Sekretaris Utama BNN;

5. Sekretaris Utama BNN melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Settama BNN melakukan evaluasi disesuaikan dengan rencana kebutuhan

organisasi;

6. Apabila hasil evaluasi sesuai dengan rencana kebutuhan, Kepala Biro

Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN memberikan pertimbangan

dengan melakukan evaluasi kelengkapan administrasi;

7. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro

Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan hasil

pertimbangan disertai alasannya kepada Pegawai yang bersangkutan

melalui masing-masing kepala satkernya;

8. Apabila hasil evaluasi sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian

dan Organisasi Settama BNN melalui Sestama BNN melakukan

inventarisasi dan membuat daftar pegawai di lingkungan BNN yang telah

memenuhi syarat untuk menempuh UD/UPKP;

9. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara hasil seleksi peserta untuk

mengikuti UD/UPKP;

10. Berdasarkan daftar tersebut Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Settama BNN menyampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk

ditetapkan dan selanjutnya mengirimkan berkas lengkap ke Badan

Kepegawaian Negara;


7

/11. BKN ....

11. BKN melakukan verifikasi kelengkapan administrasi calon peserta UD/UKPP

dan hasilnya disampaikan ke Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Settama BNN melalui Sestama BNN;

12. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melakukan

pemanggilan peserta;

13. Peserta melaksanakan ujian dengan jadwal yang telah ditentukan;

14. Hasil pelaksanaan Ujian disampaikan BKN ke BNN melalui Sestama BNN;

15. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melalui Sestama

BNN mengajukan konsep penetapan kelulusan UD/UPKP;

16. Kepala berwenang menetapkan kelulusan UD/UPKP dengan Keputusan

Kepala BNN;

17. Penetapan kelulusan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Sestama

BNN atas nama Kepala BNN.

V. KETENTUAN LAIN

1. Bagi pegawai yang akan melaksanakan UD/UPKP di kantor regional

BKN/BKD, harus mendapatkan rekomendasi Kepala Badan Narkotika

Nasional. Jika tidak ada rekomendasi maka keikutsertaannya dianggap tidak

sah;

2. Pegawai yang telah dinyatakan lulus UD/UPKP, maka penyesuaian

kenaikan pangkatnya akan mengikuti kenaikan pangkat regular, dengan

memperhatikan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP);

3. Pegawai alih status yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus UD/UPKP

sebelum menjadi pegawai organik BNN maka penyesuaian kenaikan

pangkatnya dapat diusulkan;

4. Pegawai alih status yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus UD/UPKP

sesudah menjadi pegawai organik BNN namun terbitnya sebelum

Keputusan ini ditetapkan maka penyesuaian kenaikan pangkatnya tetap

dapat diusulkan;

5. Pegawai yang telah dinyatakan LULUS wajib melaporkan kelulusan disertai

dengan fotokopi sertifikat yang diterimanya;

6. Persyaratan bagi peserta mengulang, peserta yang tidak lulus pada

kesempatan pertama mengikuti ujian, kepadanya diberikan kesempatan dua

kali untuk mengikuti UD/UPKP pada pelaksanaan berikutnya, sehingga ujian


8

/maksimal ....

maksimal adalah ujian ketiga. Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus (pada

ujian yang ketiga tersebut) tidak dapat diusulkan menjadi peserta UD/UPKP

lagi;

7. Untuk penyelenggaraan UD/UPKP ini, kesempatan mengikuti ujian ulang

untuk peserta dengan status mengulang memperhitungkan hasil UD/UPKP

periode sebelumnya;

8. Peserta baru dan mengulang tersebut wajib diusulkan oleh sekretaris Utama

BNN atau Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN. Peserta yang

tidak diusulkan, keikutsertaannya dianggap tidak sah.

VI. PENUTUP

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Paraf : 1. Ksbg Bangpeg : …... 2. Kabag Bangjahpeg : ....... 3. Karo Kepeg & Org : ....... 4. Sestama : …...

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 September 2016


Drs. BUDI WASESO


9

FORM PERMOHONAN MENGIKUTI

UJIAN DINAS TK. I/UJIAN DINAS TK. II/ UPKP*

DI INSTANSI LAIN

Perihal : Permohonan Mengikuti UD TK.I/ ................, ..................... 1)

UD TK.II/UPKP*

Kepada

Yth. Sekretaris Utama BNN

u.p. Karo Kepeg & Org

di

Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ........................................................................... 2)

NIP/NRP : ........................................................................... 3)

Pangkat/Gol : ........................................................................... 4)

Jabatan : ........................................................................... 5)

Satuan kerja : ........................................................................... 6)

Alamat : ........................................................................... 7)

...........................................................................

Pendidikan terakhir : ........................................................................... 8)

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti UD TK.I/UD TK.II/UPKP

kesempatan ke ..................... 9) di :

Nama Instansi : ......................................................................... 10)

Hari/Tanggal : ......................................................................... 11)

Lokasi : ......................................................................... 12)

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan

terima kasih.

Mengetahui, Hormat saya,..

Kepala Satuan Kerja

………………...........…………13) ..............................................14

*) coret yang tidak perlu


LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERMOHONAN

MENGIKUTI SELEKSI/TES MASUK LEMBAGA PENDIDIKAN

No Nomor

Kode Uraian

1. 1) Tempat, tanggal, bulan, tahun

2. 2) Nama lengkap pegawai yang mengajukan permohonan

3. 3) NIP/NRP yang mengajukan permohonan

4. 4) Pangkat/Gol pegawai yang mengajukan permohonan

5. 5) Jabatan pegawai yang mengajukan permohonan

6. 6) Satuan kerja pegawai yang mengajukan permohonan

7. 7) Alamat tempat tinggal pegawai yang mengajukan permohonan

8. 8) Pendidikan terakhir pegawai yang mengajukan permohonan

9. 9) Kesempatan dalam melaksanakan Ujian

10. 10) Instansi tempat pelaksanaan Ujian

11. 11) Hari dan Tanggal pelaksanaan Ujian

12. 12) Lokasi tempat pelaksanaan Ujian

13. 13) Nama Kepala Satuan Kerja pegawai yang mengajukan permohonan

14. 14) Nama pegawai yang mengajukan permohonan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

2

FORM PERNYATAAN UD TK.I/UD TK.II/UPKP*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .......................................................................................... 1)

NIP/NRP : .......................................................................................... 2)

Pangkat/Gol : .......................................................................................... 3)

Jabatan : .......................................................................................... 4)

Satuan kerja : .......................................................................................... 5)

Alamat : .......................................................................................... 6)

..........................................................................................

dengan ini menyatakan:

1. Jika telah dinyatakan lulus UD TK.I/UD TK.II//UPKP, maka penyesuaian

kenaikan pangkatnya akan mengikuti kenaikan pangkat regular, dengan

memperhatikan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP);

2. Tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat apabila formasi belum

memungkinkan;

3. Keikutsertaan pelaksanaan ujian di instansi lain yang tidak mendapatkan

rekomendasi atau diusulkan Kepala BNN dianggap tidak sah;

4. Jika melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka akan menerima

hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia

dijatuhi hukuman disiplin dan/atau bersedia menerima segala tindakan yang diambil

oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, apabila

dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

..............., ........................ 7)

.. Mengetahui,... Yang menyatakan,.......

Kepala Satuan Kerja

Materai

Rp. 6.000,-

……………........………………8) …………........……………9)

*) coret yang tidak perlu


LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERNYATAAN

No Nomor

Kode Uraian

1. 1) Nama lengkap pegawai yang membuat pernyataan

2. 2) NIP/NRP pegawai yang membuat pernyataan

3. 3) Pangkat/Gol pegawai yang membuat pernyataan

4. 4) Jabatan pegawai yang membuat pernyataan

5. 5) Satuan kerja pegawai yang membuat pernyataan

6. 6) Alamat tempat tinggal pegawai yang membuat pernyataan

7. 7) Tempat, tanggal, bulan, tahun

8. 8) Nama Kepala Satuan Kerja pegawai yang membuat pernyataan

9. 9) Nama pegawai yang membuat pernyataan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

2 BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

badan narkotika nasional republik indonesia 1 · c. ruang lingkup ruang lingkup ketentuan teknis...

Documents