badan koordinasi penanaman modal | bkpm - 2019 · 2020. 8. 31. · vi | laporan kinerja 2019 badan...

LAPORAN KINERJA 2019 |

2019

ii | LAPORAN KINERJA 2019

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

LAPORAN KINERJA 2019 | iii

2019

iv | LAPORAN KINERJA 2019


LAPORAN KINERJA 2019 | v

Laporan Kinerja (LKj) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

Kinerja ini merupakan komitmen Badan Koordinasi Penanaman

Modal dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan

rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi

anggaran dan inovasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2019, BKPM mencapai Nilai

Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,48%. Salah satu pencapaian

kinerja yang sangat membanggakan yaitu pencapaian realisasi

investasi sepanjang tahun 2019 (Januari – Desember) yaitu sebesar

Rp809,6 Triliun atau 102,2% dari target realisasi investasi tahun

2019 sebesar Rp792 Triliun. Peningkatan realisasi investasi di tahun

2019 ini memperteguh komitmen BKPM untuk terus mengawal dan

mengeksekusi investasi yang ada sesuai dengan amanat Presiden

RI. Untuk mewujudkan Indonesia menjadi surga investasi, BKPM

bersama dengan stakeholder lainnya terus berupaya melakukan

perbaikan iklim investasi, peningkatan kemudahan berusaha,

percepatan realisasi investasi, mengatasi hambatan investasi, dan

peningkatan peran penanaman modal dalam negeri (PMDN)

terutama UMKM dalam perekonomian.

KATA PENGANTAR “

vi | LAPORAN KINERJA 2019


Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh BKPM merupakan hasil

dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan kinerja

internal secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh

jajaran BKPM untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang

telah ditetapkan.

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan

penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada Bapak Thomas Lembong yang selama ini telah memberikan

sumbangsih, dedikasi dan pengabdiannya bagi kemajuan BKPM.

Saya juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja sama

dengan BKPM baik seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah maupun

seluruh masyarakat yang berkaitan dengan BKPM. Kami berharap

agar ke depannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan

kami pun dapat melayani dengan lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan

sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat

yang diemban dan sebagai pendorong peningkatan kinerja

organisasi BKPM.

Jakarta, Februari 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

vi | LAPORAN KINERJA 2019

LAPORAN KINERJA 2019 | vii

KATA PENGANTAR | v

DAFTAR ISI | vii

DAFTAR TABEL | ix

DAFTAR GAMBAR | xiii

RINGKASAN EKSEKUTIF | xv

BAB 1 | 1 PENDAHULUAN

1.1 | 2 Latar Belakang

1.2 | 4 Tugas, Fungsi dan Struktur

Organisasi

1.3 | 16 Peran Strategis

1.4 | 17 Tantangan dan Permasalahan

1.5 | 20 Sistematika Laporan

BAB 2 | 23 PERENCANAAN DAN PENETAPAN

KINERJA

2.1 | 24 Perencanaan Kinerja

2.1.1 | 24 Rencana Strategis BKPM Tahun

2015-2019

2.1.2 | 28 Prioritas Nasional dan Rencana

Kerja Tahun 2019

2.1.3 | 32 Alokasi Anggaran

2.2 | 33 Penetapan Kinerja

BAB 3 | 37 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 | 38 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

BKPM Tahun 2019

3.1.1 | 40 Nilai Realisasi Penanaman Modal

3.1.2 | 41 Rasio Penanaman Modal di Luar

Jawa

3.1.3 | 42 Rasio Penanaman Modal Dalam

Negeri

3.1.4 | 45 Fasilitasi Permasalahan terhadap

Proyek-Proyek Mangkrak

3.1.5 | 45 Penjelasan Capaian Realisasi

Investasi Tahun 2019

3.2 | 53 Capaian Nilai Kinerja Organisasi

(NKO) BKPM Tahun 2019

3.2.1 | 54 Peta Strategi Badan Koordinasi

Penanaman Modal

3.2.2 | 55 Evaluasi dan Analisis Balanced

Scorecard

3.3 | 69 Capaian Kinerja BKPM Terhadap

Target Nasional dalam RPJMN

Tahun 2015 - 2019

3.4 | 70 Capaian Kinerja Anggaran

BAB 4 | 73 INISIATIF PENINGKATAN

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 | 74 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP

Tahun 2018

4.1.1 | 75 Penetapan Indikator Kinerja Yang

Lebih Relevan

4.1.2 | 76 Penyelarasan Kegiatan Organisasi

Dengan Renstra

4.1.3 | 76 Optimalisasi Evaluasi dan Reviu

Internal BKPM Dalam Upaya

Perbaikan Kinerja

4.1.4 | 77 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dalam Upaya Perbaikan Kinerja

BKPM

4.2 | 78 Penyesuaian Struktur Organisasi

4.3 | 80 Pengembangan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE)

4.3.1 | 80 Layanan KOPI MANTAP

(Koordinasi Pengawalan Investasi

Memanfaatkan Aplikasi)

4.3.2 | 83 Layanan Podcast BKPM

4.3.3 | 84 Pembangunan Fasilitas Command

Center BKPM

4.3.4 | 85 Pengembangan BIM (Business

Intelligence Mobile) BKPM

4.4 | 86 Penguatan Program Reformasi

Birokrasi BKPM

4.4.1 | 86 Proses Reformasi Birokrasi di

BKPM

4.4.2 | 86 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

BKPM Tahun 2019

BAB 5 | 97 PENUTUP

5.1 | 98 Kesimpulan

5.2 | 100 Rencana Tindak Lanjut

DAFTAR ISI

viii | LAPORAN KINERJA 2019


LAPORAN KINERJA 2019 | ix

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 | 14 Perbandingan Tingkat

Kemudahan Berusaha (EODB)

dan Global Manufacturing

Competitiveness Index

Indonesia dengan Negara-

Negara ASEAN

Tabel 2.1 | 27 Keterkaitan Tujuan, Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja

BKPM Tahun 2015-2019

Tabel 2.2 | 28 Program Yang Dilaksanakan

Unit di BKPM

Tabel 2.3 | 29 Program/Kegiatan BKPM Yang

Mendukung Prioritas Nasional

Tahun 2019

Tabel 2.4 | 31 Rincian Rencana Kerja BKPM

Tahun 2019

Tabel 2.5 | 32 Alokasi Anggaran BKPM Tahun

2019 Berdasarkan Program

Tabel 2.6 | 32 Alokasi Anggaran BKPM Tahun

2019 Berdasarkan Jenis

Belanja

Tabel 2.7 | 33 Rincian Rencana Kerja BKPM

Tahun 2019

Tabel 2.8 | 34 Bobot Perspektif

Tabel 2.9 | 35 Kategorisasi Kinerja

Tabel 3.1 | 39 Capaian Sasaran Strategis

BKPM Tahun 2019

Tabel 3.2 | 40 Capaian Kinerja “Meningkatnya

Realisasi Penanaman Modal”

Tabel 3.3 | 41 Perbandingan Realisasi

Investasi Indonesia dengan

Negara-Negara ASEAN Tahun

2015-2018

Tabel 3.4 | 43 Target dan Realisasi PMA dan

PMDN Investasi Per Provinsi

Tahun 2019

Tabel 3.5 | 47 Nilai Rata-Rata (NRR) dan

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)


Kualitas Pelayanan Penanaman

Modal yang Prima dan

Responsif melalui PTSP Pusat”

Tabel 3.7 | 48 Nilai Rata-Rata (NRR) dan


(IKM)

Tabel 3.8 | 50 Perbedaan OSS 1.0 dengan

OSS 1.1

Tabel 3.9 | 51 Statistik OSS tahun 2019

Tabel 3.10 | 51 Daftar Sistem K/L/D Yang

Terintegrasi Dengan OSS

Tabel 3.11 | 52 Peraturan BKPM Terkait

Percepatan Investasi

Tabel 3.12 | 53 Nilai Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perspektif


Realisasi Penanaman Modal”

Tabel 3.14 | 56 Capaian Indikator Kinerja

Utama Badan Koordinasi

Penanaman Modal Tahun 2019

Tabel 3.15 | 57 Target dan Capaian Nilai

Realisasi Penanaman Modal

Tabel 3.16 | 58 Target dan Capaian Rasio

Realisasi Penanaman Modal di

Luar Jawa

Tabel 3.17 | 59 Target dan Capaian Rasio

Realisasi PMDN

Tabel 3.18 | 60 Target dan Capaian Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

atas Pelayanan Penanaman

Modal pada PTSP Pusat di

BKPM

x | LAPORAN KINERJA 2019


LAPORAN KINERJA 2019 | xi

DAFTAR TABEL Tabel 3.19 | 61 Target dan Capaian Indeks

Kualitas Iklim Penanaman

Modal

Tabel 3.20 | 62 Target dan Capaian Perbaikan

Kemudahan Memulai Berusaha

Tabel 3.21 | 62 Peringkat EODB Indonesia

2016-2020

Tabel 3.22 | 64 Target dan Capaian Jumlah

Peta Potensi Penanaman Modal

Sektor Prioritas yang

Dimanfaatkan oleh Stakeholder

Tabel 3.23 | 64 Daftar Peta Potensi

Penanaman Modal Sektor

Prioritas yang Dimanfaatkan

oleh Stakeholder

Tabel 3.24 | 65 Target dan Capaian Jumlah

Rencana Investasi

Tabel 3.25 | 66 Persentase Kesepakatan /

Perjanjian / Perundingan

Kerjasama Penanaman Modal

yang Telah Diimplementasikan

Tabel 3.26 | 68 Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas

Kelembagaan

Tabel 3.27 | 69 Capaian Rasio PMA dan PMDN

Dibandingkan Target RPJMN

Tahun 2015 – 2019

Tabel 3.28 | 69 Capaian Rasio PMDN

Dibandingkan Target RPJMN

Tahun 2015 – 2019

Tabel 3.29 | 70 Realisasi Anggaran BKPM TA

2019 Berdasarkan Program

Tabel 3.30 | 70 Realisasi Anggaran BKPM TA

2019 Berdasarkan Jenis

Belanja

Tabel 3.31 | 71 Realisasi Belanja per Sasaran

Strategis/Sasaran Program

Tahun 2019

Tabel 4.1 | 87 Capaian Kinerja Proram

Penguatan Manajemen

Perubahan Reformasi Birokrasi

BKPM Tahun 2019

Tabel 4.2 | 89 Capaian Kinerja Program

Penguatan Pengawasan Tahun

2019


Penguatan Akuntabilitas

Kinerja Reformasi Birokrasi

BKPM Tahun 2019


Penguatan Akuntabilitas

Kinerja Reformasi Birokrasi

BKPM Tahun 2019


Penguatan Tatalaksana

Reformasi Birokrasi BKPM

Tahun 2019


Penguatan Sistem Manajemen

SDM Aparatur Sipil Negara

Tahun 2019


Penguatan Peraturan

Perundang-Undangan

Reformasi Birokrasi BKPM

Tahun 2019


Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Reformasi

Birokrasi BKPM Tahun 2019

xii | LAPORAN KINERJA 2019


LAPORAN KINERJA 2019 | xiii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 | 5 Struktur Organisasi Badan

Koordinasi Penanaman Modal

Gambar 1.2 | 15 Proporsi Pegawai BKPM

Tahun 2019

Gambar 1.3 | 15 Komposisi Tingkat Pendidikan

Pegawai BKPM

Gambar 2.1 | 32 Alokasi Anggaran BKPM

Tahun 2019

Gambar 2.2 | 33 Peta Strategis BKPM Tahun

2019

Gambar 3.1 | 41 Perkembangan Nilai Realisasi

Investasi Periode 2015 –

2019 (Rp triliun)

Gambar 3.2 | 42 Persebaran Nilai Realisasi

Investasi Luar Jawa dan Jawa

Gambar 3.3 | 42 Rasio Realisasi PMDN dan

PMA

Gambar 3.4 | 53 Perkembangan Nilai Kinerja

Organisasi (NKO) BKPM

Tahun 2015-2019

Gambar 3.5 | 54 Peta Strategis BKPM Tahun

2019

Gambar 3.6 | 58 Perkembangan Nilai Realisasi

Investasi Periode 2015 –

2019 (Rp triliun)

Gambar 3.7 | 58 Perkembangan Rasio

Penanaman Modal di Luar

Jawa

Gambar 3.8 | 59 Perkembangan Rasio PMDN

Gambar 3.9 | 60 Perkembangan Capaian IKM

atas Pelayanan Penanaman

Modal pada PTSP Pusat di

BKPM

Gambar 3.10 | 64 Jumlah Peta Potensi

Penanaman Modal Sektor

Prioritas yang Dimanfaatkan

oleh Stakeholder

Gambar 3.11 | 65 Perkembangan Rencana

Investasi PMA

Gambar 3.12 | 66 Kesepakatan / Perjanjian /

Perundingan Kerjasama

Penanaman Modal yang Telah

Diimplementasikan

Gambar 4.1 | 78 Struktur organisasi pada

Kedeputian Bidang Pelayanan

Penanaman Modal (Sebelum

Perubahan)

Gambar 4.2 | 49 Struktur organisasi pada

Kedeputian Bidang Pelayanan

Penanaman Modal (Setelah

Perubahan)

xiv | LAPORAN KINERJA 2019


LAPORAN KINERJA 2019 | xv

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM selama

tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden

periode 2015 – 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Koordinasi

Penanaman Modal mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengukur Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM pada tahun 2019

digunakan metode Balanced Scorecard yang mempunyai keunggulan

kemudahan dan lebih realistis dalam melakukan penilaian tingkat capaian

kinerja. Pengukuran NKO BKPM tahun 2019 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama

(IKU) pada masing-masing perspektif yang dalam sistem pengelolaan

kinerjanya ditetapkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Sasaran

Program dengan pendekatan 4 perspektif dalam metode Balanced

Scorecard, yakni: (1) stakeholders perspective; (2) customer perspective;

(3) internal process perspective; (4) learning and growth perspective.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM yang diperoleh tahun 2019 adalah sebesar

102,48% atau masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Secara umum NKO BKPM

menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya

capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian,

masih terdapat 1 (satu) IKU yang belum tercapai atau memerlukan kerja

keras dalam pencapaiannya di tahun 2020. Penjelasan terkait capaian target

IKU BKPM tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1) Capaian nilai realisasi investasi tahun 2019 memperoleh nilai sebesar

Rp809,6 Triliun atau 102,22% dari target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar Rp792,0 Triliun. Nilai realisasi investasi tersebut terdiri dari realisasi

investasi PMDN sebesar Rp 386,5 triliun (47,7%) dan PMA sebesar Rp 423,1

triliun (52,3%).

RINGKASAN EKSEKUTIF “

xvi | LAPORAN KINERJA 2019


2) Capaian realisasi investasi PMDN

tahun 2019 memperoleh nilai

sebesar Rp386,5 triliun atau

47,70% dari target yang telah

ditetapkan sebesar 37,00%.

3) Capaian realisasi investasi di luar Jawa

tahun 2019 memperoleh nilai sebesar

Rp375,0 triliun atau 46,3% dari target,

namun capaian tersebut mengalami

peningkatan sebesar 18,7% apabila dibandingkan

dengan tahun 2018, dimana pada periode yang sama

diperoleh nilai realisasi investasi di luar Jawa sebesar

Rp315,9 triliun.

4) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan

penanaman modal pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pusat di BKPM memperoleh nilai 3,27 dari skala 4 dengan target

kinerja sebesar 3,25 dari skala 4.

5) Capaian kemudahan berusaha di Indonesia sesuai dengan Indeks Ease of

Doing Business (EoDB) adalah peringkat 73 berdasarkan Laporan Doing

Business 2020 atau berada dalam peringkat yang sama dari tahun

sebelumnya. Namun, Indonesia telah melakukan 4 (empat) jenis reformasi

yang dicatat dan diakui oleh Bank Dunia, yaitu dealing with construction

permits, paying taxes, enforcing contract dan protecting minority investors.

Pada tahun 2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengelola anggaran

sebesar Rp640.600.156.000,- (enam ratus empat puluh miliar enam ratus juta

seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan pada TA 2019 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp597.118.142.460,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar

seratus delapan belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus enam

puluh rupiah) yang terbagi menjadi 2 (dua) program, yaitu Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM (Generik) dan Program

Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis). Periode tahun 2015-2019

realisasi anggaran BKPM menunjukkan capaian tertinggi pada tahun 2019 yaitu

sebesar 93,21%.

BKPM juga telah melakukan beberapa inisiatif kegiatan perbaikan

selama tahun 2019 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja

institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan

program pembangunan nasional. Beberapa inisiatif kegiatan

perbaikan yang dijalankan BKPM antara lain:

menindaklnajuti evaluasi AKIP Tahun 2018 melalui

penetapan indikator kinerja yang lebih relevan

dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC);

penyelarasan kegiatan organisasi dengan

xvi | LAPORAN KINERJA 2019

LAPORAN KINERJA 2019 | xvii

Renstra; optimalisasi

evaluasi dan reviu internal

BKPM dalam upaya perbaikan

kinerja; dan pemanfaatan laporan

kinerja dalam upaya perbaikan kinerja

BKPM.

Inisiatif lain adalah penyesuaian struktur

organisasi atas konsekuensi dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019

tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik, sehingga diperlukan perubahan mendasar

pada struktur organisasi di Kedeputian Bidang Pelayanan

Penanaman Modal dalam rangka mengakomodir pelaksanaan

OSS di BKPM. Selain itu BKPM juga turut mengimplementasikan

pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

melalui layanan KOPI MANTAP (Koordinasi Pengawalan Investasi

Memanfaatkan Aplikasi) dengan mengembangkan 3 (tiga) aplikasi, yaitu:

Office 365, Workplace by Facebook, dan CISCO WebEx Meetings.

Selain itu juga BKPM telah mengembangkan diseminasi informasi melalui

layanan podcast dalam rangka meningkatkan informasi terbaru mengenai BKPM.

Untuk mendukung SPBE terkait informasi teknologi, BKPM juga sedang

membangun fasilitas Command Center sebagai pusat visualisasi dan integrasi

data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal yang

juga berfungsi sebagai monitoring room. Command center juga dapat

membantu memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil

seakurat mungkin sesuai data yang ada. BKPM juga telah mengembangkan

Business Intelligence Mobile (BIM), sistem aplikasi pengolahan data penanaman

modal berbasis mobile (gadget). Aplikasi ini memungkinkan penggunanya dapat

mengetahui dan menganalisa data investasi di Indonesia melalui smartphone

berbasis iOS ataupun Android. Data yang ditampilkan dalam aplikasi ini adalah

data investasi dari tahun 2010 sampai dengan triwulan terakhir tahun berjalan.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Badan Koordinasi Penanaman

Modal tahun 2019 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif

bagi stakeholders penanaman modal. Permasalahan yang dihadapi

dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa IKU akan

menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2020. Melalui laporan kinerja ini diharapkan

dapat memberikan informasi yang komprehensif atas

capaian kinerja BKPM dalam menghadapi tantangan

yang akan datang. Selain itu juga dapat menjadi

bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian

kinerja BKPM yang lebih baik lagi kedepannya.

xviii | LAPORAN KINERJA 2019



LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 1 Pendahuluan

PENDAHULUAN

BAB 1 1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.3 Peran Strategis

1.4 Tantangan dan Permasalahan

1.5 Sistematika Laporan

2 Bab 1 Pendahuluan | LAPORAN KINERJA 2019


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melalui Kabinet Kerja periode 2015-

2019 telah menetapkan visi “Terwujudnya

Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Dalam mewujudkan visi tersebut, fokus agenda

kerja Pemerintah tahun 2019 sebagai tahun terakhir

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, diarahkan

pada upaya pembangunan sumber daya manusia

dan pemerataan wilayah, yang dapat

menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui

investasi dan ekspor. Dalam kaitannya dengan

investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) memiliki peran strategis sebagai

penghubung utama antara dunia usaha dan

Pemerintah, yang diberi mandat untuk mendorong

investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun

luar negeri melalui penciptaan iklim investasi yang

kondusif.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMN 2015-

2019 penguatan investasi menjadi agenda prioritas


LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 1 Pendahuluan 3

nasional yang ditempuh melalui 2 (dua) pilar

kebijakan yaitu peningkatan iklim investasi dan iklim

usaha untuk meningkatkan efisiensi proses

perizinan bisnis, serta peningkatan investasi yang

inklusif terutama dari investor domestik. Dalam

melaksanakan 2 (dua) pilar kebijakan, penanaman

modal diarahkan pada pengembangan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pusat dan daerah,

penyederhanaan pelayanan perizinan dan

nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah-

masalah yang dihadapi penanam modal

(debottlenecking), serta melaksanakan pemasaran

penanaman modal yang lebih terfokus dan

targetted.

Dalam perannya untuk meningkatkan investasi

berkualitas yang dapat menggerakkan

perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja,

BKPM dituntut untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif, dan

efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good

governance. Salah satu azas penyelenggaraan good

governance yang tercantum dalam Undang-Undang



Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas

tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk

penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja (LKj) juga merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja BKPM Tahun 2019 juga disusun

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

BKPM atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama

Tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan

mencapai visi BKPM. Laporan Kinerja dapat

digunakan sebagai upaya perbaikan untuk

peningkatan kinerja di lingkungan BKPM, serta

untuk mendapatkan masukan dari stakeholders

demi perbaikan kinerja BKPM yang berkelanjutan.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai

lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BKPM mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan

tugas tersebut BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) pengkajian dan pengusulan perencanaan

penanaman modal nasional;

2) koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di

bidang penanaman modal;

3) pengkajian dan pengusulan kebijakan

pelayanan kebijakan penanaman modal;

4) penetapan norma, standar dan prosedur

pelaksanaan kegiatan dan pelayanan

penanaman modal;

5) pengembangan peluang dan potensi

penanaman modal di daerah dengan

memberdayakan badan usaha;

6) pembuatan peta penanaman modal di

Indonesia;

7) koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja

sama penanaman modal;

8) pengembangan sektor usaha penanaman

modal melalui pembinaan penanaman modal,

antara lain meningkatkan kemitraan,

meningkatkan daya saing, menciptakan

persaingan usaha yang sehat, dan

menyebarkan informasi yang seluas-luasnya

dalam lingkup penyelenggaraan penanaman

modal;

9) pembinaan pelaksanaan penanaman modal,

dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai

hambatan dan konsultasi permasalahan yang

dihadapi penanam modal dalam menjalankan

kegiatan penanaman modal;

10) koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu

satu pintu;

11) koordinasi penanaman modal dalam negeri

yang menjalankan kegiatan penanaman

modalnya di luar wilayah Indonesia;

12) pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas

penanaman modal;

13) pembinaan dan pelayanan administrasi umum

di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian

pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum,

kearsipan, pengolahan data dan informasi,

perlengkapan dan rumah tangga; dan

14) pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman

modal sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BKPM

mempunyai wewenang sebagai berikut:

1) menyusun rencana umum dan rencana

strategis di bidang penanaman modal;

2) merumuskan kebijakan nasional di bidang

penanaman modal;

3) merumuskan kebijakan dan koordinasi



pelaksanaan di bidang promosi dan kerja sama

penanaman modal;

4) memberikan izin dan melaksanakan

pengendalian penanaman modal untuk bidang

usaha yang menjadi kewenangan pemerintah;

5) memberikan fasilitas penanaman modal;

6) membangun dan mengembangkan sistem

informasi penanaman modal; dan

7) kewenangan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yaitu

perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu

di bidang penanaman modal.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 90

Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman

Modal dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi

pada masing-masing unit organisasi di lingkungan

BKPM telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 90/

SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah

diubah terakhir oleh Peraturan Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/


Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPM, Kepala

BKPM dibantu oleh Wakil Kepala, 7 (tujuh) Unit

Eselon I, yaitu: (1) Sekretaris Utama; (2) Deputi

Bidang Perencanaan Penanaman Modal; (3) Deputi

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (4)

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal; (5)

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal; (6)

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; dan

(7) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal. BKPM juga memiliki Unit Kerja

Eselon II Mandiri, yaitu: (1) Inspektorat; (2) Pusat

Pengolahan Data dan Informasi; (3) Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal; dan

(4) Pusat Bantuan Hukum. Struktur organisasi

BKPM berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi


tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/


Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai

berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia, S.E.

Kepala BKPM

Kepala BKPM mempunyai tugas:

1) Memimpin BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2) Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum

sesuai dengan tugas BKPM;

3) Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKPM

yang menjadi tanggung jawabnya; dan

4) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi

dan organisasi lain.



Wakil Kepala BKPM

Wakil Kepala BKPM mempunyai tugas:

1) Mewakili Kepala BKPM dalam memimpin pelaksanaan

tugas dan fungsi BKPM dalam hal Kepala BKPM

berhalangan;

2) Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan

seluruh Unit Eselon I di lingkungan BKPM; dan

3) Melaksanakan tugas lain atas petunjuk Kepala BKPM.



Andi Maulana, S.E., M.M.

Sekretaris Utama

Sekretaris Utama mempunyai tugas mengoordinasikan

pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data

dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan

BKPM. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Utama

BKPM menyelenggarakan fungsi:

1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di

lingkungan BKPM;

2) Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan

teknis BKPM;

3) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan

data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga

BKPM;

4) Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-

undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang

berkaitan dengan tugas BKPM;

5) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM; dan

6) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Kepala BKPM.



Ir. Ikmal Lukman, M.B.A.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

perencanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan

tugasnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi:

1) Pengkajian dan perumusan perencanaan penanaman

modal nasional;

2) Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan penanaman modal;

3) Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang

perencanaan penanaman modal;

4) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan

kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal;

5) Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia; dan

6) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang




Ir. Yuliot, M.M.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Dalam

melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:


bidang pengembangan iklim penanaman modal;


pengembangan iklim penanaman modal;


kegiatan di bidang pengembangan iklim penanaman

modal;

4) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal

di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui

pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan

kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan

persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan

informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup

penyelenggaraan penanaman modal; dan





Ir. Farah Ratna Dewi Indriani, M.B.A.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya,




bidang promosi penanaman modal;

2) Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi

penanaman modal;


kegiatan di bidang promosi penanaman modal;

4) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi

penanaman modal; dan





Ir. Wisnu Wijaya Soedibjo, M.M.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai


kerjasama penanaman modal. Dalam melaksanakan

tugasnya, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal



bidang kerjasama penanaman modal;


kerjasama penanaman modal;


kegiatan di bidang kerjasama penanaman modal;

4) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerjasama

penanaman modal;

5) Koordinasi penanam modal dalam negeri yang

menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar

wilayah Indonesia; dan





Husen Maulana, S.I.P., M.Si.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai


pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan

tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



bidang pelayanan penanaman modal;


pelayanan penanaman modal;


kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal;

4) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan

penanaman modal terpadu satu pintu;

5) Koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/

pejabat dari sektor terkait dan daerah dalam pelayanan

penanaman modal terpadu satu pintu;

6) Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman

modal; dan


ditetapkan oleh Kepala BKPM .



Ir. Farah Ratna Dewi Indriani, M.B.A .

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:


bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;


pengendalian pelaksanaan penanaman modal;


kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman

modal;

4) Pembinaan pelaksanaan penanam modal, pemberian

bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi

permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam

menjalankan kegiatan penanaman modal serta evaluasi

peraturan daerah; dan





Dalam menjalankan tugasnya, BKPM didukung oleh

656 orang pegawai (per 31 Desember 2019) dari

berbagai bidang keahlian dan disiplin ilmu, yang

terdiri dari laki-laki 339 orang atau 51,68% dan

perempuan 317 orang atau 48,32%. Pegawai BKPM

tersebut tersebar pada 7 (tujuh) Unit Eselon I

dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

Sekretaris Utama 204 orang, Deputi Bidang

Perencanaan Penanaman Modal 67 orang, Deputi

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 47

orang, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal 68

orang, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

50 orang, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman

Modal 96 orang, Deputi Bidang Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal 75 orang. Selain itu

pada 31 Desember 2019 juga tercatat data pegawai

BKPM yang melaksanakan tugas belajar sebanyak

20 orang, diperbantukan pada Instansi lain

sebanyak 18 orang, dan Cuti di Luar Tanggungan

Negara (CLTN) sebanyak 11 orang. Keragaan

sumber daya manusia BKPM tahun 2019

berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja seperti

pada diagram berikut ini.

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan,

komposisi sumber daya manusia BKPM adalah

sebagai berikut: S-3 sebanyak 3 orang (0,46%); S2

sebanyak 217 orang (33,03%); S1/D4 sebanyak

367 orang (56,01%); D3 sebanyak 14 orang

(2,13%); SLTA sebanyak 54 orang (8,22%); dan di

bawah SLTA sebanyak 1 orang (0,15%) Keragaan

sumber daya manusia BKPM menurut pendidikan

seperti pada diagram berikut ini.

Gambar 1.2 Proporsi Pegawai BKPM Tahun 2019

Gambar 1.3 Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai BKPM



1.3 Peran Strategis

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM mempunyai peran

yang strategis yaitu mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi

Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan Pemerintah

Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Selain bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi,

BKPM juga berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi

Penanaman Modal, Instruksi Presiden Nomor 4

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi

Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, BKPM

telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pusat di BKPM sejak 26 Januari 2015.

Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang

penanaman modal, BKPM mendapat pendelegasian

atau pelimpahan wewenang dari Kementerian

Teknis/Lembaga yang memiliki kewenangan

perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan

Pemerintah di bidang penanaman modal. Selain itu,

BKPM juga dapat melimpahkan wewenang yang

diberikan oleh Kementerian Teknis/Lembaga

dengan hak substitusi kepada PTSP Provinsi, PTSP

Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas, atas Administrator

Kawasan Ekonomi Khusus.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,


tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan




Kabupaten/Kota, diamanatkan juga bahwa

pembinaan teknis atas penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan nonperizinan penanaman modal di

daerah guna meningkatkan realisasi investasi

dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan

Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 13 Tahun

2018 tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan

Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single

Submission kepada Badan Koordinasi Penanaman

Modal, seluruh pelayanan perizinan berusaha

meliputi pendaftaran berusaha dalam bentuk Nomor

Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan izin

operasional komersial melalui lembaga OSS yang

ditegaskan dilaksanakan oleh BKPM.

Untuk memperkuat pelayanan dan percepatan

penerbitan perizinan berusaha yang masih sebagian

besar dilakukan oleh Kementerian/Lembaga

terutama proses notifikasi pemenuhan komitmen

investasi pada sistem OSS, Presiden telah

mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7

Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan

Berusaha yang antara lain menetapkan BKPM

sebagai satu-satunya lembaga yang

mengoordinasikan perizinan berusaha serta

menugaskan BKPM untuk mengoordinasikan

langkah-langkah yang diperlukan guna

meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di

Indonesia.

Berdasarkan laporan World Bank mengenai indeks

kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business

(EoDB) 2020, peringkat Indonesia masih stagnan

dibandingkan tahun sebelumnya di posisi 73 dari

190 negara. Untuk memperbaiki peringkat

Indonesia di EoDB, Presiden Jokowi mengambil

langkah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No

7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan

Berusaha. Dalam Inpres tersebut, terdapat 5 (lima)

poin yang memberikan kewenangan kepada BKPM

untuk mengoordinasikan perbaikan kemudahan

berusaha, peningkatan pelayanan perizinan

berusaha dan pemberian insentif investasi:

1) Mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan

yang diperlukan dalam rangka peningkatan

peringkat Ease of Doing Business;

2) Melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan

berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang

dilakukan dan diberikan oleh Kementerian/

Lembaga;

3) Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada

Menteri/Kepala Lembaga;

4) Memfasilitasi dan memberikan layanan kepada

pelaku usaha dalam pengurusan perizinan

berusaha dan pemberian fasilitas investasi; dan

5) Atas pendelegasian kewenangan perizinan

berusaha dan fasilitasi investasi, BKPM

membuat Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK).

1.4 Tantangan dan Permasalahan

Selama tahun 2019, perekonomian dunia diliputi ketidakpastian yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan

perekonomian di negara-negara maju sebagai akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina,

berlarut-larutnya permasalahan Brexit, ketidakstabilan politik dan ekonomi di Amerika Latin, yang secara

keseluruhan menyebabkan penurunan permintaan ekspor global.

Dengan terbatasnya sumber investasi global yang

menjadi pasar tradisional investor utama Indonesia,

maka perlu dilakukan berbagai terobosan untuk

meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan

investasi. Negara-negara kompetitor utama di

ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia

termasuk pendatang baru seperti Myanmar dan

Laos, telah melakukan berbagai kebijakan yang

lebih kompetitif untuk menarik investasi, maka

Indonesia juga perlu membuat terobosan kebijakan

yang lebih kompetitif dibandingkan negara-negara

pesaing lainnya.

Sebagai perbandingan, pada Tabel 1.1 dapat dilihat

tingkat kemudahan berusaha Indonesia dan Global

Manufacturing Competitiveness Index Indonesia

dengan negara-negara ASEAN lainnya pada tahun

2018.



Berdasarkan tantangan-tantangan yang dihadapi,

BKPM telah mengidentifikasi beberapa

permasalahan utama khususnya dalam upaya

meningkatkan realisasi investasi, antara lain dalam

hal:

1) Perbaikan peringkat kemudahan berusaha (Ease

of Doing Business)

a) Banyaknya regulasi di Kementerian/

Lembaga dan Daerah yang mengatur

perizinan dan rekomendasi perizinan

berusaha yang menghambat perbaikan

kemudahan berusaha dan perlunya

pengawalan implementasi pelaksanaan

perizinan berusaha yang tidak sesuai

dengan regulasi sehingga mengakibatkan

banyaknya prosedur, waktu penyelesaian

lebih lama, dan biaya lebih tinggi.

b) Belum terintegrasinya pelayanan perizinan

dan insentif investasi dalam satu sistem

pelayanan perizinan dan masih ada

perizinan berusaha yang dilaksanakan

secara manual (offline).

c) Pendekatan perbaikan peringkat kemudahan

berusaha tidak struktural dan hanya berupa

koreksi data.

2) Eksekusi realisasi penanaman modal besar

a) Belum terkoordinasinya perencanaan

pengembangan sektor usaha yang menjadi

prioritas investasi di antaranya

pengembangan investasi sektor industri

manufaktur termasuk ekosistem

pendukungnya.

b) Investasi yang sudah disetujui terhambat

dalam pelaksanaannya sehingga

menghambat percepatan realisasi investasi

nasional.

c) Permasalahan pengadaan lahan di daerah,

salah satunya adalah sulitnya pembebasan

lahan ulayat dan cagar budaya.

d) Belum semua daerah memiliki Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR).

e) Permasalahan dalam memperoleh perizinan

izin lokasi, izin mendirikan bangunan,

pengurusan sertifikat laik fungsi, dan

perizinan lainnya.

f) Permasalahan ketenagakerjaan.

g) Permasalahan mengenai pengenaan pajak

kepada pengusaha.

3) Penanaman modal besar bermitra dengan usaha

mikro, kecil dan menengah

a) Sulitnya mendapatkan data perusahaan

besar (PMDN/PMA) yang membutuhkan

pasokan bahan baku atau menampung

barang produksi (supply chain),

mendapatkan data pelaku usaha nasional

khususnya UMKM yang potensial untuk

menjadi mitra usaha yang siap untuk

melakukan kemitraan, serta belum

tervalidasinya data perusahaan besar

(PMDN/PMA) yang wajib bermitra.

b) Belum optimalnya koordinasi K/L, instansi

daerah, dan asosiasi terkait peningkatan

pengembangan usaha nasional (PMDN)

khususnya UMKM.

c) Belum adanya skema pola kemitraan untuk

perusahaan PMDN/PMA dengan UMKM.

4) Penyebaran penanaman modal berkualitas

a) Percepatan pengembangan Kawasan

Ekonomi dan Investasi termasuk

infrastruktur pengembangan wilayah

khususnya peningkatan pemerataan

investasi ke luar Jawa.

b) Banyak daerah yang belum memahami

pentingnya dokumen Rencana Umum

Tabel 1.1 Perbandingan Tingkat Kemudahan Berusaha (EODB) dan Global Manufacturing Competitiveness Index Indonesia dengan Negara-Negara

ASEAN

Negara Laporan EoDB 2019

Global Manufacturing Competitiveness Index

Distance To Frontier (DTF) Peringkat

Singapura 85,24 2 9

Malaysia 80,60 15 13

Thailand 78,45 27 12

Vietnam 68,36 69 14

Indonesia 67,96 73 15

Sumber: Laporan EoDB 2019 dan Laporan Survei Global Manufacturing Competitiveness Index 2018



Penanaman Modal (RUPM) dan belum

menetapkan dokumen RUPM.

c) Keterbatasan infrastruktur daerah.

d) Koordinasi antara pemerintah pusat dan

daerah yang belum maksimal.

e) Insentif fiskal/non fiskal yang ditawarkan

selama ini belum cukup menarik untuk

investor.

f) Belum optimalnya pemberian insentif daerah

yang disesuaikan dengan kebutuhan

investor.

g) Belum lengkapnya data peta potensi dan

peluang investasi di seluruh Kabupaten/

Kota.

h) Kurangnya koordinasi antar daerah dalam

menyusun peta potensi dan peluang

investasi.

5) Promosi penanaman modal terfokus

berdasarkan sektor dan negara

a) Ketatnya persaingan antar negara dalam

menarik investor potensial dari negara-

negara maju yang mengekspor modal dan

teknologi.

b) Belum lengkapnya informasi sektor-sektor

usaha prioritas berdasarkan wilayah/daerah

yang siap ditawarkan kepada investor

(Investment Project Ready to Offer) maupun

potensi investasi regional.

c) Inovasi dalam kegiatan promosi melalui

teknologi digital yang harus dilakukan

bersama daerah belum didukung dengan

infrastruktur pendukung yang andal.

d) Masih kurangnya koordinasi antara

pemerintah pusat, daerah dan perwakilan RI

di luar negeri dalam melakukan kegiatan

promosi penanaman modal.

e) Kurangnya kualitas informasi terkait proyek

yang siap ditawarkan oleh masing-masing

sektor dan daerah.

6) Peningkatan penanaman modal dalam negeri

khususnya usaha mikro, kecil dan menengah

a) Kurangnya insentif bagi pelaku usaha mikro,

kecil dan menengah.

b) Terbatasnya akses pembiayaan untuk

pelaku usaha mendapatkan kredit dengan

bunga rendah.

c) Masih terbatasnya kompetensi

kewirausahaan pelaku usaha.

d) Kurangnya pelatihan teknis dan

kewirausahaan untuk pelaku usaha.

e) Terbatasnya akses pasar.




1.5 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman

Modal Tahun 2019 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

1) RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan gambaran menyeluruh secara

ringkas tentang capaian kinerja BKPM selama 1

(satu) tahun

2) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum

organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi, penjabaran mandat dan

peran strategis BKPM.

3) BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci

mengenai rencana strategis, prioritas nasional

dan penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Lebih lanjut diuraikan pula mengenai

pengukuran kinerja organisasi.

4) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a) Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPM

Tahun 2019

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja

Sasaran Strategis BKPM sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi.

b) Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

BKPM Tahun 2019

Pada sub bab ini, capaian kinerja organisasi

dianalisis dengan menggunakan empat

perspektif Balanced Scorecard.

c) Capaian Kinerja Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi

anggaran yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.




5) BAB IV INISIATIF PENINGKATAN


a) Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun

2018

Pada sub bab ini berisi hasil evaluasi

eksternal dan internal BKPM.

b) Penyesuaian Struktur Organisasi

Pada sub bab ini diuraikan kewenangan

untuk menerbitkan izin telah beralih kepada

Lembaga Online Single Submission (OSS)

yaitu BKPM merupakan lembaga yang

ditunjuk sebagai penyelenggara OSS.

c) Pengembangan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada sub bab ini diuraikan pemanfaatan

SPBE dalam upaya meningkatkan kinerja

untuk memberikan pelayanan terbaik

kepada para stakeholder baik internal

maupun eksternal.

d) Penguatan Program Reformasi Birokrasi

BKPM

Pada sub bab ini disajikan pentahapan-

pentahapan reformasi birokrasi yang jelas

dan terukur serta adanya program

monitoring dan evaluasi akan memperbesar

kemungkinan susksesnya pelaksanaan

Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan

yang baik.

6) BAB V PENUTUP

Menyajikan keberhasilan, kegagalan serta

permasalahan dan kendala utama dalam

pencapaian kinerja indikator utama serta upaya

perbaikan kedepan.

7) LAMPIRAN

a) Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

b) Daftar Penghargaan.

c) Pernyataan Telah Direviu.



LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja

BAB 2

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis BKPM Tahun 2015-2019

2.1.2 Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Tahun 2019

2.1.3 Alokasi Anggaran

2.2 Penetapan Kinerja

PERENCANAAN DAN

PENETAPAN KINERJA

24 Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja | LAPORAN KINERJA 2019


PERENCANAAN DAN

PENETAPAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis BKPM Tahun

2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) BKPM Tahun 2015-

2019 telah ditetapkan melalui Peraturan BKPM

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi


Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman

Modal Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra

BKPM Tahun 2015-2019 berpedoman pada

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019. Renstra

BKPM memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi,

kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan

kerangka pendanaan BKPM untuk tahun 2015

sampai 2019.


LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja 25

Sesuai dengan arahan Presiden terpilih Republik

Indonesia periode 2014-2019, visi BKPM tahun

2015-2019 adalah visi Pemerintahan Kabinet Kerja

yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

BKPM menjabarkan dan melaksanakan visi dan misi

Presiden sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM

yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM

bersama Kementerian/Lembaga terkait diupayakan

lebih berperan aktif dalam forum kerjasama

ekonomi internasional untuk melindungi

kepentingan Indonesia. Berbagai kesepakatan

internasional khususnya Bilateral Investment

Agreement/BIT (Perjanjian Peningkatan dan

Perlindungan Penanaman Modal/P4M) dievaluasi

untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan

Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur



perekonomiannya. Perjanjian internasional

meskipun ditujukan untuk mendorong penanaman

modal namun tidak boleh mengurangi kedaulatan

negara dalam mengambil keputusan-keputusan

ekonomi untuk kepentingan nasional.

Terkait dengan kemandirian, UU Nomor 25 Tahun

2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian

dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu

mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan

tidak menutup diri pada masuknya modal asing

demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Kemandirian dalam penanaman modal tercermin

dari makin tingginya peran Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN). Kemampuan berdaya saing

menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan

pembangunan dengan semangat gotong royong.

Semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi

dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dua

pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan

kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan

sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara

berbagai skala pelaku usaha (misalnya Usaha Mikro,

Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKMK dengan

Usaha Besar baik PMA maupun PMDN). Kegiatan

penanaman modal di beberapa bidang bidang usaha

telah diwajibkan bermitra dengan UMKMK sesuai

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang

Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang

Penanaman Modal. Untuk mendorong pelaksanaan

ketentuan tersebut lebih efektif, BKPM akan lebih

intensif menginventarisasi UMKMK yang potensial,

memfasilitasi promosi dan mempertemukan dengan

mitra usaha besar potensial.

Dalam rangka pencapaian visi, BKPM juga

memformulasikan misinya agar mencerminkan

kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi

BKPM juga mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh)

Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang

selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi

BKPM sebagai berikut:

1) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia

yang tinggi, maju dan sejahtera

Penanaman modal merupakan bagian penting

untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui

penanaman modal akan tercipta pertumbuhan

ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang

selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk

menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan

penanaman modal.

2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor

yang produktif dan memperkuat struktur

ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing

bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak

hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam

memproduksi serta memperdagangkan barang

dan jasa namun juga dalam menarik arus

penanaman modal. Daya saing bangsa dalam

menarik penanaman modal ditentukan oleh

banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi

ekonomi, stabilitas politik dan keamanan,

potensi market, ketersediaan sumber daya

alam, kualitas dan ketersediaan sumber daya

manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi,

sistem perpajakan dan insentif.

3) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim

yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional

Peran ekonomi maritim dalam struktur

perekonomian Indonesia belum berkembang

dengan baik bila dibandingkan dengan potensi

kelautan Indonesia. Pertumbuhan PDB bidang

kelautan memerlukan dukungan kebijakan

melalui peraturan yang mendorong para pelaku

bisnis tertarik melakukan penanaman modal

pada bidang ekonomi yang berbasiskan

maritim. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal dan

moneter yang progresif berbasiskan

kepentingan nasional sehingga penanaman

modal dapat berkembang dan mendorong

pertumbuhan ekonomi di bidang kemaritiman.

Tujuan yang ingin dicapai BKPM didasarkan pada

hasil identifikasi potensi, permasalahan dan

tantangan yang akan dihadapi dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-

2019. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM

sebagaimana disebutkan pada UU Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana

Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan

tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019,

yaitu:

“Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang

Berdaya Saing Dalam Rangka Mendorong

Penanaman Modal yang Berkualitas dan

Berkelanjutan”

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan

kemudahan, kepastian dan transparansi proses



pelayanan perizinan dan nonperizinan,

mengembangkan sistem perizinan nasional (Online

Single Submission) untuk mendukung

penyelenggaraan kemudahan berusaha di Pusat dan

Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan

penyederhanaan prosedur perizinan dan

nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non

fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta

memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan

hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal

(debottlenecking).

Selain itu, tujuan ini juga disusun dalam rangka

mendorong peningkatan penanaman modal pada

sektor-sektor prioritas, peningkatan penanaman

modal di luar Jawa, peningkatan peran UKM dalam

perekonomian melalui kemitraan dengan usaha

besar PMA dan PMDN, peningkatan efektivitas

strategi dan upaya promosi penanaman modal,

memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan

skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS),

peningkatan pemanfaatan kerjasama ekonomi

internasional untuk kepentingan nasional, serta

peningkatan peran perencanaan sebagai nerve

kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan

terintegrasi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur

dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 2

(dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil

yang diinginkan/dicapai oleh BKPM pada akhir

periode perencanaan (tahun 2019). Adapun Tujuan,

Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja BKPM

Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKPM Tahun 2015-2019

Tujuan Sasaran

Strategis Indikator

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya

realisasi

penanaman

modal

Nilai realisasi

penanaman

modal

(Rupiah Triliun)

519,5 594,8 678,8 765,0 792,0*

Mewujudkan iklim

penanaman modal

yang berdaya saing

dalam rangka

mendorong

penanaman modal

yang berkualitas

dan berkelanjutan

Rasio realisasi

penanaman

modal di luar

Jawa

(Persentase)

45,60 49,10 52,80 57,00 57,00

Rasio Realisasi

PMDN

(Persentase)

33,80 35,00 36,30 37,00 37,00

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

penanaman

modal yang

prima dan

responsif

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM) atas

pelayanan

penanaman

modal di BKPM

(dari skala 4)

3,10 3,15 3,20 3,25 3,25

Sumber: Rencana Strategis BKPM 2015-2019

Keterangan: *) Target 2019 sesuai dengan surat Kepala BKPM No. 371/A.1/2018 tanggal 5 September 2018 perihal Revisi Target Investasi 2018-2019 kepada Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan



2.1.2 Prioritas Nasional dan Rencana

Kerja Tahun 2019

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2019 telah disepakati 5 (lima) Prioritas Nasional

yang meliputi: (1) pembangunan manusia melalui

pengurangan kemiskinan dan peningkatan

pelayanan dasar; (2) pengurangan kesenjangan

antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan

kemaritiman; (3) peningkatan nilai tambah ekonomi

dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian,

industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya; (4)

pemantapan ketahanan energi, pangan, dan

sumber daya air; serta (5) stabilitas keamanan

nasional dan kesuksesan pemilu. Prioritas Nasional

tersebut selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut

dalam Program-Program Prioritas, untuk kemudian

didetilkan kembali ke dalam Kegiatan-Kegiatan

Prioritas serta dijabarkan dalam bentuk Proyek

Prioritas Nasional yang akan didukung oleh Proyek

Pendukung Pro-PN pada setiap Kementerian/

Lembaga yang terkait.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

disepakati bahwa BKPM mendukung 2 (dua)

Prioritas Nasional yang diwujudkan dalam proyek

prioritas dan menjadi output pada Renja Tahun

2019, yaitu Prioritas Nasional 3 dan 5. Penjabaran

pencapaian 2 (dua) Prioritas Nasional 2019 terkait

tugas dan fungsi BKPM dapat dilihat pada Tabel 2.3.

BKPM memiliki 2 (dua) program yang dilaksanakan

oleh 7 (tujuh) unit Eselon I, yaitu Program

Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

dan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM (Generik)

dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program Yang Dilaksanakan Unit di BKPM

No. Program Unit Eselon I

1 Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal


Deputi Bdang Kerjasama Penanaman Modal


Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BKPM (Generik) Sekretariat Utama




Tab

el 2

.3 P

rog

ram

/Keg

iata

n B

KP

M Y

an

g M

end

uku

ng

Pri

ori

tas

Na

sio

na

l Ta

hu

n 2

01

9

No.

Priorita

s N

asi

onal

Pro

gra

m P

riorita

s

Kegia

tan P

riorita

s

Pro

yek P

riorita

s

Nasi

onal

Pro

gra

m/K

egia

tan B

KPM

Mendukung

Priorita

s N

asi

onal

Anggara

n

(Rp)

Unit E

selo

n I

1

Penin

gkata

n n

ilai ta

mbah

ekonom

i dan p

enci

pta

an

lapangan k

erj

a m

ela

lui

pert

ania

n,

industr

i,

pariw

isata

dan jasa

pro

duktif la

innya

Perc

epata

n p

enin

gkata

n

eksp

or

dan n

ilai ta

mbah

indust

ri p

engola

han

Perb

aik

an iklim

usaha d

an

penin

gkata

n invest

asi

Pengem

bangan S

iste

m P

ela

yanan

Info

rmasi

dan P

erizi

nan I

nvesta

si

Seca

ra E

lektr

onik

(SPIP

ISE)

126.6

95.8

57.0

00

Sekre

tariat

Uta

ma

Penin

gkata

n

fasi

lita

si invest

asi

Pengem

bangan p

ote

nsi penanam

an

modal daera

h

4.9

60.7

00.0

00

Deputi B

idang P

engem

bangan

Iklim

Penanam

an M

odal

Penin

gkata

n k

ualita

s st

rate

gi pro

mosi

di bid

ang p

enanam

an m

odal

44.9

40.4

96.0

00

Deputi B

idang P

rom

osi

Penanam

an M

odal

Pro

mosi

penanam

an m

odal te

rfokus

dan t

erinte

gra

si b

erb

asi

s se

kto

r dan

negara

50.9

56.3

70.0

00

Fasi

lita

si d

aera

h d

ala

m r

angka

kegia

tan p

rom

osi

penanam

an m

odal

5.4

93.0

00.0

00

Penyele

nggara

an p

am

era

n d

an

penyedia

an s

ara

na p

rom

osi

penanam

an m

odal untu

k k

egia

tan d

i

dala

m d

an luar

negeri

15.0

00.0

00.0

00

Penyele

nggara

an P

ela

yanan T

erp

adu

Satu

Pin

tu (

PTSP)

penanam

an m

odal

800.0

00.0

00

Deputi B

idang K

erj

asa

ma

Penanam

an m

odal

Penyele

nggara

an P

ela

yanan T

erp

adu

Satu

Pin

tu (

PTSP)

Pusat

1.0

85.9

75.0

00

Deputi B

idang P

ela

yanan

Penanam

an M

odal

Penin

gkata

n k

ualita

s pela

yanan

peri

zinan p

enanam

an m

odal

218.3

59.0

00

Penin

gkata

n k

ualita

s pela

yanan

fasi

lita

s beru

saha

2.8

88.7

00.0

00

Penin

gkata

n k

ualita

s pela

yanan

priorita

s penanam

an m

odal

82.1

55.0

00

Pengendalian p

ela

ksa

naan p

enanam

an

modal W

ilayah I

3.2

11.6

02.0

00

Deputi B

idang P

engendalian

Pela

ksa

naan P

enanam

an

Modal

Pengendalian p

ela

ksa

naan p

enanam

an

modal W

ilayah I

I

1.2

01.5

00.0

00

Pengendalian p

ela

ksa

naan p

enanam

an

modal W

ilayah I

II

1.7

05.0

00.0

00

Pengendalian p

ela

ksa

naan p

enanam

an

modal W

ilayah I

V

1.6

20.0

00.0

00

Sum

ber:

RKP 2

019 d

an R

enja

BKPM

2019



Tab

el 2.3 P

rog

ram

/Keg

iata

n B

KP

M Ya

ng

Men

du

kun

g P

riorita

s Na

sion

al Ta

hu

n 2

019 (la

nju

tan

)

No.

Prio

ritas N

asio

nal

Pro

gra

m P

riorita

s

Kegia

tan P

riorita

s

Pro

yek P

riorita

s Nasio

nal

Pro

gra

m/K

egia

tan B

KPM

Mendukung

Prio

ritas N

asio

nal

Anggara

n

(Rp)

Unit E

selo

n I

Pere

nca

naan p

engem

bangan

penanam

an m

odal se

kto

r industri

agrib

isnis d

an su

mber d

aya a

lam

lain

nya

2.2

54.4

20.0

00

Deputi B

idang P

ere

ncanaan

Penanam

an M

odal

Pere

nca

naan p

engem

bangan

penanam

an m

odal se

kto

r industri

manufa

ktu

r

2.4

63.9

10.0

00

Pere

nca

naan p

engem

bangan

penanam

an m

odal d

i bid

ang ja

sa d

an

kaw

asa

n

1.9

87.2

28.0

00

Pengem

bangan p

enanam

an m

odal

Kaw

asa

n E

konom

i Khusus (K

EK)

1.0

00.0

00.0

00

Fasilita

si perc

epata

n in

vesta

si

Kerja

sam

a P

em

erin

tah S

wasta

1.8

63.0

90.0

00

Pere

nca

naan p

engem

bangan

penanam

an m

odal d

i bid

ang

infra

struktu

r

2.2

00.0

00.0

00

Perb

aik

an re

gula

si,

harm

onisa

si, dan

simplifi

kasi p

erizin

an

Penin

gkata

n d

ere

gula

si kebija

kan

penanam

an m

odal

10.3

58.4

33.0

00

Kerja

sam

a sta

ndard

isasi p

erizin

an

dan n

onperizin

an p

enanam

an m

odal

daera

h

1.9

49.9

00.0

00

Kerja

sam

a p

em

bin

aan te

knis

perizin

an d

an n

onperiz

inan

penanam

an m

odal d

aera

h

1.8

32.8

44.0

00

2

Sta

bilita

s keam

anan

nasio

nal d

an k

esu

ksesa

n

pem

ilu

Efe

ktiv

itas d

iplo

masi

Penguata

n d

iplo

masi

ekonom

i dan

kerja

sam

a

pem

bangunan

inte

rnasio

nal

Penguata

n k

erja

sam

a

pem

bangunan

inte

rnasio

nal u

ntu

k

mendukung p

enin

gkata

n

perd

agangan d

an

investa

si (KSST, re

verse

linkage, k

erja

sam

a g

lobal

dan la

in-la

in d

iasp

asa

f)

Kerja

sam

a p

enanam

an m

odal lu

ar

negeri

5.0

00.0

00.0

00

Deputi B

idang K

erja

sam

a

Penanam

an M

odal

Tota

l 165.0

73.6

82.0

00

Sum

ber: P

2019 d

an R

enja

BKPM

2019



Rencana Kerja (Renja) BKPM memuat visi, misi,

prioritas nasional/program prioritas, sasaran

strategis, program, kegiatan (kegiatan pokok dan

pendukung) untuk mencapai sasaran hasil sesuai

program induk. Renja dirinci menurut indikator

keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran

tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai

indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Adapun rincian Renja BKPM Tahun 2019

berdasarkan hasil trilateral meeting dengan

Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA

adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Rincian Rencana Kerja BKPM Tahun 2019

No. Satuan Kerja Sasaran Program Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

I. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

1 Sekretariat Utama Opini Badan Pemeriksa Keuangan WTP Meningkatnya akuntabilitas

kelembagaan

Indeks Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP)

BB

II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

2 Deputi Bidang Perencanaan

Penanaman Modal

Terwujudnya perencanaan

penanaman modal dan

penyusunan rekomendasi

kebijakan yang terintegrasi,

kolaboratif, dan implementatif

dalam rangka peningkatan daya

saing penanaman modal

Jumlah peta potensi penanaman

modal sektor prioritas yang

dimanfaatkan oleh stakeholders

12 peta potensi

3 Deputi Bidang Pengembangan

Iklim Penanaman Modal

Meningkatnya iklim penanaman

modal dalam rangka peningkatan

daya saing penanaman modal

Perbaikan kemudahan memulai

berusaha

Menuju peringkat 40

Indeks kualitas iklim penanaman

modal

3,5 dari skala 5

4 Deputi Bidang Promosi

Penanaman Modal

Meningkatnya daya tarik

penanaman modal di Indonesia

melalui promosi yang terpadu

dan efektif bagi penanam modal

dalam dan luar negeri yang

berpijak pada peningkatan daya


Jumlah rencana investasi Rp1,416.67 Triliun

5 Deputi Bdang Kerjasama

Penanaman Modal

Meningkatnya kerjasama

internasional untuk mendorong

investasi dan melindungi

kepentingan nasional dalam

rangka peningkatan daya saing

penanaman modal

Persentase kesepakatan /

perjanjian / perundingan

kerjasama penanaman modal

yang telah diimplementasikan

87% dari 50 kesepakatan /

perjanjian / perundingan

6 Deputi Bidang Pelayanan

Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas pelayanan

penanaman modal yang prima

dan responsif melalui PTSP Pusat



Tingkat mutu pelayanan

penanaman modal di PTSP Pusat

(IKM)

3,25 dari skala 4

7 Deputi Bidang Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

Meningkatnya realisasi

penanaman modal melalui

kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal



Nilai realisasi penanaman modal Rp792,0 Triliun*






2.1.3 Alokasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, BKPM

selalu berusaha menjamin bahwa setiap rupiah

yang dibelanjakan, digunakan secara efektif, efisien,

dan akuntabel. BKPM sebagai lembaga pemerintah

dituntut untuk senantiasa meningkatkan tata kelola

keuangan negara, tidak hanya untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, namun

juga untuk mewujudkan pengelolaan negara yang

bersih dan bebas korupsi. Adapun alokasi anggaran

BKPM tahun 2019 rinciannya sebagai berikut:

Anggaran BKPM

Rp640.600.156.000

Alokasi 7 Unit Eselon I

Rp640.600.156.000

Operasional

Rp193.980.524.000

Non Operasional

Rp446.619.632.000

Belanja Pegawai

Rp142.611.778.000000

Belanja Barang

Rp51.368.746.000

Belanja Modal

Rp67.585.573.000

Belanja Barang

Rp379.034.059.000

Gambar 2.1 Alokasi Anggaran BKPM Tahun 2019

BKPM mendapatkan dukungan anggaran dari APBN

TA 2019 sebesar Rp640.600.156.000 (enam ratus

empat puluh miliar enam ratus juta seratus lima

puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk

melaksanakan 37 kegiatan yang terangkum dalam 2

(dua) program sebagaimana dalam Tabel 2.5, selain

itu, alokasi anggaran BKPM Tahun 2019

berdasarkan jenis belanja dapat dirinci menurut

jenis belanja seperti yang tercantum dalam Tabel

2.6.

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran BKPM Tahun 2019 Berdasarkan Program

No. Program Pagu 2019 (Rp)

1 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis) 302.183.349.000

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM (Generik) 338.416.807.000

640.600.156.000 Total

Sumber: Rencana Kerja BKPM 2019

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran BKPM Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Belanja

No. Jenis Belanja Pagu 2019 (Rp)

1 Belanja Pegawai 142.611.778.000

2 Belanja Barang 430.402.805.000

3 Belanja Modal 67.585.573.000

640.600.156.000 Total

Sumber: Rencana Kerja BKPM 2019



2.2 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada

dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja BKPM tahun 2019 merupakan

pelaksanaan target kinerja tahun keempat Renstra

BKPM Tahun 2015-2019, yang memuat Sasaran

Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi

BKPM. Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2019 tersaji

dalam tabel berikut.

Tabel 2.7 Rincian Rencana Kerja BKPM Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target

1 Nilai realisasi penanaman modal Rp792,0 Triliun* Meningkatnya realisasi penanaman modal

Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa 57,00%

Rasio realisasi PMDN 37,00%

2 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang

prima dan responsif melalui PTSP Pusat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan

penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM

3,25 dari skala 4




Dalam pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO),

BKPM menggunakan pendekatan metode Balanced

Scorecard (BSC) sebagaimana diatur dalam Surat

Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi

Penanaman Modal. Metode BSC tersebut

menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi

ke dalam suatu peta strategi. Peta strategi tersebut

menjabarkan strategi secara visual, melalui

sejumlah sasaran strategis/sasaran program yang

terangkai dalam hubungan sebab akibat dan

dikelompokkan ke dalam empat perspektif yaitu

stakeholder perspective, customer perspective,

internal process perspective dan learning and

growth perspective sebagaimana tersaji dalam peta

strategi BKPM sebagai berikut.

Gambar 2.2 Peta Strategis BKPM Tahun 2019



Keempat perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Bobot Perspektif

No. Perspektif Bobot

1 Stakeholder 30%

2 Customer 30%

3 Internal Process 20%

4 Learning and Growth 20%

Sumber: Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja

di Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM

melakukan evaluasi secara berkala atas

perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu

outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

yang diperoleh melalui penghitungan dengan

menggunakan data target dan realisasi IKU yang

tersedia. Dengan membandingkan antara data

target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian

IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian

Kinerja dengan formula sebagai berikut:




NKO = ∑ (% Capaian Kinerja x Bobot Perspektif)

Selanjutnya, penghitungan indeks capaian kinerja

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana

target yang ditetapkan merupakan target

maksimal yang dapat dicapai, maka indeks

capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.

2) Apabila realisasi IKU sama dengan target atau

tidak memenuhi target, maka indeks capaian

IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran

strategis dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori

sebagai berikut.

Tabel 2.9 Kategorisasi Kinerja

No. Nilai Kode Kategori

1 100 – keatas Hijau Sangat Baik

2 76 – 99 Hijau Muda Baik

3 61 – 75 Kuning Cukup

4 51 – 60 Oranye Kurang

5 50 – kebawah Merah Buruk

Sumber: Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal



LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

BAB 3

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2019

3.1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal

3.1.2 Rasio Penanaman Modal di Luar Jawa

3.1.3 Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri

3.1.4 Fasilitasi Permasalahan terhadap Proyek-Proyek

Mangkrak

3.1.5 Penjelasan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2019

3.2 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2019

AKUNTABILITAS

KINERJA

38 Bab 3 Akuntabilitas Kinerja | LAPORAN KINERJA 2019



3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

BKPM Tahun 2019

Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

selama tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa

perspektif yang meliputi pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan agenda prioritas,

penyerapan anggaran dan kinerja lainnya yang

menunjukkan achievement yang diperoleh BKPM

selama 2019 dan memberikan manfaat kepada

masyarakat secara luas. Selain itu pelaksanaan

evaluasi internal dan berbagai inisiatif kebijakan

yang dilakukan BKPM dalam upaya meningkatkan

pengelolaan kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Badan Koordinasi

Penanaman Modal tahun 2019 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target (rencana)

dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

masing-masing sasaran strategis yang telah

ditetapan dalam Rencana Strategis BKPM Tahun

2015-2019. Rincian tingkat capaian sasaran

strategis BKPM Tahun 2019 dapat dilihat dalam

Tabel 3.1 berikut ini.


LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 3 Akuntabilitas Kinerja 39

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis BKPM Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Capaian Kinerja Tahun 2019

Target Realisasi % Kategori

Meningkatnya realisasi penanaman modal

Nilai realisasi penanaman modal (rupiah triliun) 792,0* 809,6 102,2 Sangat Baik

Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa

(persentase) 57,0 46,3 81,2 Baik

Rasio Realisasi PMDN (persentase) 37,0 47,7 126,5 Sangat Baik

Meningkatnya kualitas pelayanan

penanaman modal yang prima dan

responsif

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan

penanaman modal di BKPM (dari skala 4) 3,25 3,27 100,0 Sangat Baik





Tingkat capaian Sasaran Strategis 1 yaitu

“Meningkatnya realisasi penanaman modal”

ditunjukkan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja

Utama (IKU) yaitu nilai realisasi penanaman modal,

rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa, dan

rasio realisasi PMDN. BKPM telah berhasil mencapai

Sasaran Strategis 1 Tahun 2019 sebagaimana

terlihat dalam tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Tabel 3.2 Capaian Kinerja “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”

No. Indikator Kinerja Utama Capaian Kinerja Tahun 2019

Satuan Target Realisasi Kinerja (%) Kategori

1 Nilai realisasi penanaman

modal 792,0* 809,6 102,2 Sangat Baik rupiah triliun

2 Rasio realisasi penanaman

modal di luar Jawa 57,0 46,3 81,2 Baik persentase

3 Rasio Realisasi PMDN 37,0 47,7 126,5 Sangat Baik persentase



Penjelasan dari capaian masing-masing Indikator

Kinerja Utama (IKU) tersebut dijabarkan dalam

uraian berikut ini.

3.1.1 Nilai Realisasi Penanaman Modal

Untuk mencapai nilai realisasi penanaman modal

sesuai target yang telah ditetapkan di dalam

Renstra BKPM, dan sebagai pelaksanaan tugas dan

fungsi BKPM maka dilakukan kegiatan pengendalian

pelaksanaan penanaman modal kepada proyek-

proyek investasi PMDN/PMA di seluruh Indonesia.

Memperhatikan kondisi perekonomian negara-

negara berkembang pada kuartal ketiga tahun

2018, seperti krisis ekonomi yang terjadi di Turki

dan Argentina, serta prediksi perubahan kondisi

politik dalam negeri dengan adanya Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun

2019 dapat sedikit banyak berpengaruh pada iklim

kepastian berusaha di Indonesia, maka Kepala

BKPM melakukan revisi target kinerja investasi

untuk tahun 2019 melalui surat yang ditujukan

kepada Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan

pada tanggal 5 September 2018, dari awalnya

Rp850,0 triliun sebagaimana Renstra BKPM 2015-

2019 menjadi Rp792,0 triliun.

Beberapa langkah yang telah diupayakan dalam

peningkatan realisasi investasi pada tahun 2019

antara lain:

1) Melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek

investasi bernilai besar dan yang mendapatkan

fasilitas penanaman modal;

2) Mengalokasikan dana dekonsentrasi kepada 33

instansi DPMPTSP Provinsi untuk memperluas

jangkauan pemantauan atas seluruh proyek-

proyek investasi yang telah mendapatkan

perizinannya;

3) Mengingatkan pelaku usaha secara kontinu

tentang kewajiban penyampaian Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online pada

setiap periode melalui media cetak maupun

surat elektronik;

4) Melakukan sosialisasi/workshop tentang

pengendalian pelaksanaan penanaman modal,

baik itu yang terkait dengan pemenuhan

komitmen perizinan sektoral maupun tentang

tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanman

Modal (LKPM) serta workshop pencabutan

perizinan berusaha secara online agar pelaku

usaha membuat laporan LKPM secara benar dan

tepat waktu;

5) Meningkatkan intensitas kegiatan fasilitasi

penyelesaian permasalahan yang menghambat

realisasi investasi (pengawalan proyek

investasi).

Capaian nilai realisasi penanaman modal sampai

dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan.

Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terjadi

tercatat investasi sebesar Rp463,1 triliun. Nilai

realisasi investasi terus meningkat pada tahun 2015

mencapai Rp545,4 triliun atau 17,8% dari tahun

2014. Realisasi investasi tahun 2016 mencapai

Rp612,8 triliun atau meningkat 12,4% dari realisasi



tahun 2015. Realisasi investasi pada tahun 2017

mencapai Rp692,8 triliun atau meningkat 13% dari

realisasi tahun 2016. Realisasi investasi pada tahun

2018 mencapai Rp721,3 triliun atau meningkat

4,1% dari realisasi tahun 2017. Realisasi investasi

pada tahun 2019 mencapai Rp809,6 triliun atau

meningkat 12,2% dari realisasi tahun 2018. Apabila

capaian nilai realisasi investasi dilihat per-periode

pelaporan sejak tahun 2015 maka dapat dilihat

bahwa capaian realisasi investasi bergerak positif

pada setiap periode tersebut sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1 Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Periode 2015 – 2019 (Rp triliun)

Berdasarkan data dari United Nations Conference on

Trade and Development (UNCTAD, 2019), performa

Indonesia dalam pencapaian realisasi investasi

dibandingkan dengan negara ASEAN periode 2010 –

2018 adalah tercermin pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Investasi Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN Tahun 2015-2018

Negara 2015 2016 2017 2018

Brunei Darusalam 0,2 0,2 0,5 0,5

Kamboja 1,7 2,3 2,7 3,1

Indonesia 16,6 3,9 20,6 22,0

Laos 1,1 1,1 1,7 1,3

Malaysia 10,2 11,3 9,3 8,1

Myanmar 2,8 3,0 4,0 3,6

Filipina 5,6 8,3 10,3 9,8

Singapura 59,7 73,9 75,7 77,6

Thailand 8,9 2,8 8,0 13,2

Vietnam 11,8 12,6 14,1 15,5

ASEAN 118,7 119,0 146,9 154,7

Sumber: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI Database, UNCTAD (2019)

3.1.2 Rasio Penanaman Modal di Luar

Jawa

Pada periode Januari–Desember tahun 2019,

realisasi investasi di Jawa sebesar Rp434,6 triliun

(53,7%) dan realisasi investasi di luar Jawa sebesar

Rp375,0 triliun (46,3%). Apabila dibandingkan

dengan periode yang sama pada Tahun 2018 yaitu

investasi luar Jawa sebesar Rp315,9 triliun, terjadi

peningkatan realisasi investasi di luar Jawa sebesar

18,7%. Grafik persebaran realisasi investasi Jawa

dan luar Jawa pada tahun 2018 dibandingkan

dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.2

berikut ini.



Grafik diatas memberikan gambaran bahwa upaya

pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi

di luar Jawa menunjukkan hasil yang positif

(kenaikan sebesar 18,7% dari tahun sebelumnya),

meskipun masih jauh dari target yang ada di

Perjanjian Kinerja 2019 dimana target proporsi

investasi di luar Jawa sebesar 57%. Capaian

indikator kinerja untuk realisasi penanaman modal

di luar Jawa tahun 2019 yaitu sebesar 46,3%.

Namun capaian indikator kinerja tersebut masih

dikategorikan “Baik” dengan persentase capaian

sebesar 81,2%.

Faktor yang dapat menentukan minat para investor

untuk berinvestasi di suatu daerah selain

pemerataan infrastruktur adalah pemasaran potensi

sumber daya alam, tingkat pendidikan dan angka

korupsi suatu daerah, sehingga diperlukan sinergi

bukan hanya antara pusat dengan daerah, namun

juga lintas sektor terkait. Sinergi ini menjadi

penting, karena investasi yang merata dapat

mendorong pemerataan kesejahteraan terutama di

luar Jawa.

Usulan pemecahan permasalahan dalam mencapai

kinerja realisasi penanaman modal di luar Jawa :

1) Perlunya meningkatkan intensitas kegiatan

fasilitasi penyelesaian permasalahan yang

menghambat investasi, khususnya di luar Jawa;

2) Perlunya meningkatkan koordinasi antara

pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal

proyek-proyek investasi di luar Jawa agar

realisasi investasi dapat berjalan dengan lancar.

3.1.3 Rasio Penanaman Modal Dalam

Negeri


realisasi investasi PMDN sebesar Rp386,5 triliun

(47,7%) dan realisasi investasi PMA sebesar

Rp423,1 triliun (52,3%). Apabila dibandingkan

dengan periode yang sama pada Tahun 2018

sebesar Rp 328,6 triliun terjadi peningkatan

realisasi investasi untuk PMDN sebesar 17,6%. Hal

ini melebihi target Perjanjian Kinerja 2019 dimana

rasio realisasi PMDN ditargetkan sebesar 37%.

Meskipun PMA dan PMDN sama-sama berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi, namun PMDN

memiliki keunggulan sebagai salah satu komponen

aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai

risiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal

lainnya, sehingga dapat dijadikan alternatif sumber

dana yang digunakan untuk pembiayaan

pembangunan.

Selain itu, peningkatan rasio PMDN juga merupakan

langkah yang perlu dilaksanakan dalam pencapaian

Nawa Cita Presiden “Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik”.

Grafik realisasi investasi PMDN dan PMA pada tahun

2018 dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat

pada Gambar 3.3 dibawah ini.

Gambar 3.2 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Luar Jawa dan Jawa

Tahun 2018 Tahun 2019

Tahun 2018 Tahun 2019

Gambar 3.3 Rasio Realisasi PMDN dan PMA



Target nilai realisasi investasi tahun 2019 yang

ditetapkan didalam Renstra BKPM 2015-2019

merupakan target bersama yang harus dicapai

dengan seluruh DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/

Kota. Dari potensi minat/komitmen investasi masing

-masing daerah maka ditetapkan target nilai

realisasi investasi untuk tahun 2019 pada setiap

provinsi yang dihitung berdasarkan perbandingan

potensi rencana investasi kumulatif (Januari 2015

s.d Desember 2018) per provinsi terhadap target

realisasi investasi nasional pada tahun 2019

(Rp792,0 Triliun). Adapun target dan realisasi

investasi per provinsi tersebut dapat dilihat pada

Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi PMA dan PMDN Investasi Per Provinsi Tahun 2019

No. Provinsi Target

(Rp triliun)

Realisasi (Rp triliun) Persentase Kategori

PMA PMDN Total

1 Aceh 3,7 2,1 3,6 5,7 152,5 Sangat Baik

2 Bali 13,9 6,4 7,4 13,8 99,2 Baik

3 Banten 70,3 28,0 20,7 48,7 69,3 Cukup

4 Bengkulu 7,4 2,2 5,5 7,6 102,6 Sangat Baik

5 Daerah Istimewa Yogyakarta 4,5 0,2 6,3 6,5 144,9 Sangat Baik

6 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 93,7 61,9 62,1 123,9 132,2 Sangat Baik

7 Gorontalo 3,4 2,6 0,8 3,4 99,6 Baik

8 Jambi 6,6 0,8 4,4 5,3 80,3 Baik

9 Jawa Barat 113,5 88,2 49,3 137,5 121,2 Sangat Baik

10 Jawa Tengah 44,2 40,9 18,7 59,5 134,6 Sangat Baik

11 Jawa Timur 56,7 13,0 45,5 58,5 103,0 Sangat Baik

12 Kalimantan Barat 31,9 8,0 7,7 15,7 49,2 Buruk

13 Kalimantan Selatan 23,6 5,6 10,1 15,7 66,4 Cukup

14 Kalimantan Tengah 25,7 4,3 8,6 12,8 49,9 Buruk

15 Kalimantan Timur 33,8 12,9 22,0 34,9 103,0 Sangat Baik

16 Kalimantan Utara 8,5 1,2 4,4 5,6 66,2 Cukup

17 Kepulauan Bangka Belitung 6,4 1,3 2,9 4,3 66,8 Cukup

18 Kepulauan Riau 18,6 20,5 5,7 26,1 140,5 Sangat Baik

19 Lampung 5,6 2,3 2,4 4,8 85,4 Baik

20 Maluku 7,0 0,5 0,3 0,8 11,1 Buruk

21 Maluku Utara 9,2 15,1 0,7 15,8 171,9 Sangat Baik

22 Nusa Tenggara Barat 13,0 4,1 3,5 7,6 58,3 Kurang

23 Nusa Tenggara Timur 6,6 1,9 3,8 5,7 86,2 Baik

24 Papua 14,1 14,1 0,6 14,7 104,2 Sangat Baik

25 Papua Barat 6,2 0,7 0,4 1,1 17,4 Buruk

26 Riau 22,4 15,5 26,3 41,8 186,6 Sangat Baik

27 Sulawesi Barat 7,6 0,2 1,2 1,3 17,6 Buruk

28 Sulawesi Selatan 18,4 4,5 5,7 10,2 55,5 Kurang

29 Sulawesi Tengah 18,7 27,1 4,4 31,5 168,6 Sangat Baik

30 Sulawesi Tenggara 14,2 14,8 3,8 18,6 131,4 Sangat Baik

31 Sulawesi Utara 10,7 3,3 8,3 11,6 108,5 Sangat Baik

32 Sumatera Barat 10,5 2,4 3,0 5,4 51,4 Kurang

33 Sumatera Selatan 29,8 11,1 16,9 28,0 93,7 Baik

34 Sumatera Utara 31,6 5,7 19,8 25,4 80,5 Baik

792 423,1 386,5 809,6 102,2 Sangat Baik Total



Berdasarkan Tabel 3.4, terdapat beberapa Provinsi

yang tidak mencapai target realisasi investasi dan

berada pada kategori Buruk. Seperti yang terlihat pada

Tabel 3.4, capaian realisasi investasi beberapa provinsi

di Jawa yang sudah tergolong sangat baik telah

memberi kontribusi terhadap realisasi investasi 2019,

namun prestasi ini tidak dapat diikuti oleh beberapa

provinsi lain yang masih memerlukan peningkatan.

Sehingga untuk mencapai rasio investasi di luar Jawa

yang lebih baik, serta memenuhi target realisasi

investasi 2019, diperlukan fokus yang lebih terhadap

faktor-faktor pendukung investasi di luar Jawa, seperti

penambahan infrastruktur, sarana dan prasarana,

pemetaan dan pemasaran potensi yang lebih baik,

sosialisasi terhadap perubahan atas ketentuan

penanaman modal serta peningkatan kualitas sumber

daya manusia DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Realisasi investasi berdasarkan wilayah pada periode

Januari sampai dengan Desember 2019 adalah sebagai

berikut:

1) Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi

sebesar Rp154,3 triliun (19,0%), terdiri dari PMDN

sebesar Rp90,5 triliun dan PMA sebesar US$4,3

miliar.

2) Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar

Rp434,6 triliun (53,7%), terdiri dari PMDN sebesar

Rp202,5 triliun dan PMA sebesar US$15,5 miliar.

3) Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi

sebesar Rp84,7 triliun (10,5%), terdiri dari PMDN


miliar.

4) Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar

Rp76,7 triliun (9,5%), terdiri dari PMDN sebesar

Rp24,2 triliun dan PMA sebesar US$ 3,5 miliar.

5) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi

investasi sebesar Rp 27,0 triliun (3,3%), terdiri dari

PMDN sebesar Rp14,7 triliun dan PMA US$0,8

miliar.

6) Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi

investasi Rp32,3 triliun (4,0%), terdiri dari PMDN


miliar.

Pemecahan permasalahan yang dilakukan dalam

mencapai kinerja nilai realisasi penanaman modal,

antara lain:

1) Meningkatkan frekuensi pemberitahuan kewajiban

LKPM bagi pelaku usaha setiap triwulan melalui

media cetak maupun email; dan

2) Meningkatkan koordinasi antara DPMPTSP Provinsi,

Kabupaten dan Kota untuk pemantauan perusahaan



-perusahaan yang telah mendapatkan perizinan

baru.

3.1.4 Fasilitasi Permasalahan terhadap

Proyek-Proyek Mangkrak

Setelah dilantik oleh Bapak Presiden RI sebagai Kepala

BKPM yang baru pada Bulan Oktober 2019, Kepala

BKPM menetapkan program kerja prioritas dalam

bentuk fasilitasi terhadap proyek-proyek penanaman

modal yang mangkrak. Proyek-proyek penanaman

modal yang mangkrak adalah rencana investasi oleh

perusahaan baik PMA maupun PMDN yang telah

diwujudkan dalam bentuk perizinan usaha, tetapi dalam

pelaksanaannya mengalami kondisi stagnan selama

bertahun-tahun dan belum ada pemecahannya. Hal ini

menjadi penting karena proyek-proyek yang mangkrak

tersebut seharusnya dapat berjalan sesuai rencana

sehingga bisa memberikan dampak positif bagi

perekonomian nasional. Nilai yang telah ditetapkan

untuk kegiatan fasilitasi permasalahan tersebut sebesar

Rp708 triliun, yang dimulai pada bulan Oktober 2019

sampai bulan Juni tahun 2020. Nilai Rp708 triliun

tersebut telah menjadi salah satu Key Performance

Indicator (KPI) Kepala BKPM kepada Presiden RI.

Adapun capaian kegiatan fasilitasi permasalahan

terhadap proyek-proyek mangkrak yang telah selesai

dilaksanakan sampai pada tanggal 31 Desember 2020

sebesar Rp163,9 triliun (23,2%). Nilai tersebut terdiri

atas 6 (enam) proyek penanaman modal yang bergerak

di bidang usaha pembangkit tenaga listrik, industri

kimia, industri logam dasar, industri kendaraan

bermotor dan perkebunan, yang lokasi usahanya

tersebar di seluruh Indonesia.

3.1.5 Penjelasan Capaian Realisasi Investasi

Tahun 2019

Dari capaian realisasi investasi tahun 2019 dapat

dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1) Kumulatif realisasi investasi periode Januari sampai

dengan Desember sebesar Rp809,6 triliun, terdiri

dari realisasi PMDN sebesar Rp386,5 triliun dan

realisasi PMA sebesar Rp423,1 triliun.

a) Realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5

besar) adalah: Sektor Transportasi, Gudang dan

Telekomunikasi (Rp68,1 triliun); Sektor

Konstruksi (Rp55,1 triliun); Sektor Tanaman

Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp43,6

triliun); Sektor Listrik, Gas dan Air (Rp37,2

triliun); dan Sektor Industri Makanan (Rp36.6



triliun).

b) Realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5

besar) adalah: Provinsi DKI Jakarta (Rp62,1

triliun); Provinsi Jawa Barat (Rp49,3 triliun);

Provinsi Jawa Timur (Rp45,5 triliun);

Provinsi Riau (Rp26,3 triliun); dan Provinsi

Kalimantan Timur (Rp22,0 triliun).

c) Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha

(5 besar) adalah: Sektor Listrik, Gas dan Air

(US$5,9 miliar); Sektor Transportasi,

Gudang dan Telekomunikasi (US$4,7

miliar); Sektor Industri Logam Dasar,

Barang Logam, Bukan Mesin dan

Peralatannya (US$3,6 miliar); Sektor

Perumahan, Kawasan Industri dan

Perkantoran (US$2,9 miliar); dan Sektor

Pertambangan (US$2,3 miliar). Apabila

seluruh sektor industri digabung maka dapat

dilihat bahwa sektor industri memberikan

konstribusi terhadap realisasi investasi

sebesar US$9,6 miliar atau 33,9% dari total

PMA.

d) Sedangkan Realisasi PMA berdasarkan lokasi

proyek (5 besar) adalah: Provinsi Jawa

Barat (US$5,9 miliar), Provinsi DKI Jakarta

(US$4,1 miliar); Provinsi Jawa Tengah

(US$2,7 miliar); Provinsi Banten (US$1,9

miliar); dan Provinsi Sulawesi Tengah

(US$1,8 miliar).

e) Realisasi PMA berdasarkan asal negara

(5 besar) adalah: Singapura (US$6,5

miliar), R.R Tiongkok (US$4,7 miliar);

Jepang (US$4,3 miliar); Hongkong, RRT

(US$2,9 miliar); dan Belanda (US$2,6

miliar).

2) Sebaran lokasi proyek pada Tahun 2019

realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar

Rp434,6 triliun dan realisasi investasi di luar

Jawa sebesar Rp375,0 triliun. Apabila

dibandingkan dengan periode yang sama di

tahun 2018, maka terjadi peningkatan realisasi

investasi di Jawa sebesar 7,2% dan di luar Jawa

sebesar 18,7%.



Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 “meningkatnya

kualitas pelayanan penanaman modal yang prima

dan responsif melalui PTSP Pusat” diukur melalui

survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap

stakeholders (pengguna layanan) di BKPM pada

bulan Juni 2019 untuk periode Semester I dan

pada bulan Desember Tahun 2019 untuk periode

Semester II. Survei tersebut disebarkan kepada

100 responden kemudian dianalisis dan diambil

kesimpulan dengan menggunakan Method of

Successive Interval (MSI).

Survei tersebut dilaksanakan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Badan Koordinasi Penanaman

Modal adalah:

1) Mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan dari

masing-masing unit penyelenggara pelayanan

publik dan menganalisis unsur layanan apa yang

sudah dilaksanakan dan faktor layanan apa yang

perlu ditingkatkan;

2) Mengukur secara berkala tingkat kepuasan

pengguna layanan pada penyelenggaraan

pelayanan yang telah dilaksanakan oleh semua

unit layanan publik di badan koordinasi

penanaman modal;

3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu

diambil dan langkah perbaikan pelayanan;

4) Menganalisis keterkaitan antara kinerja unsur-

unsur layanan dan tingkat kepuasan pengguna

layanan (stakeholders) Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

5) Sebagai umpan balik dalam memperbaiki

layanan sehingga masyarakat dapat terlibat

secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan

penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan penilaian terhadap survei IKM yang

telah dilaksanakan pada Semester I dan II Tahun

2019 diperoleh hasil Nilai Rata-Rata (NRR) dan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019

sebagai berikut.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Yang Prima dan Responsif

Tabel 3.5 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No. Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan NRR 2019

Semester I Semester II Semester III

1 Persyaratan Pelayanan 3,210 3,204 3,207

2 Prosedur Pelayanan 3,180 3,136 3,158

3 Waktu Pelayanan 2,820 2,780 2,800

4 Biaya/Tarif Pelayanan 4,000 4,000 4,000

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,340 3,358 3,349

6 Kompetensi Pelaksana 3,130 3,177 3,154

7 Perilaku Pelaksana 3,330 3,424 3,377

8 Maklumat Pelayanan 3,310 3,312 3,311

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,310 3,108 3,209

Nilai Rata-rata (NRR) IKM Tertimbang 3,260 3,272 3,270

81,27 81,81 81,54 IKM Unit Pelayanan

Sumber: Laporan Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, dapat dijelaskan hasil

survei IKM Tahun 2019 sebagai berikut:

1) Adanya peningkatan nilai hasil survei dari

Semester I ke Semester II, dimana capaian IKM

pada periode Juli 2019 adalah sebesar 81,27

(setara 3,26 dari skala 4) dan pada periode

Desember 2019 adalah sebesar 81,81 (setara

3,27 dari skala 4). Nilai IKM tersebut masuk

dalam kategori penilaian “Baik” (76,61 –

88,30).



Tabel 3.6 Capaian Kinerja “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat”

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Kinerja Kategori

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas

pelayanan penanaman modal pada PTSP

Pusat di BKPM

Indeks

(dari skala 4) 3,25 dari skala 4 3,27 dari skala 4 100,6% Sangat Baik


2) Ruang lingkup (unsur) Pelayanan yang

mendapat Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi

adalah biaya/tarif pelayanan dengan indeks

Semester I adalah 4.000 dan Semester II

sebesar 4.000. Hal ini dikarenakan layanan

berbantuan perizinan berusaha yang

diselenggarakan oleh BKPM tidak berbayar.

3) Ruang lingkup (unsur) Pelayanan yang

mendapat Nilai Rata-Rata (NRR) terendah

adalah waktu pelayanan dengan indeks

Semester I adalah 2.820 dan Semester II

sebesar 2.780. Pada tahun 2019, BKPM

mengembangkan sistem OSS versi 1.1 dan pada

saat migrasi data ke OSS versi 1.1 berakibat

pada lamanya akses dalam sistem OSS. Hal ini

mempengaruhi waktu layanan meskipun sudah

ditetapkan setiap orang dilayani maksimal 20

menit. Guna mengantisipasi hal ini, BKPM

menerapkan sistem kuota antrian yang dibuka

selama 24 jam dan pengguna layanan

konsultasi dapat memilih tanggal konsultasi

sesuai dengan tanggal yang diinginkan selama

kuota antrian pada tanggal tersebut masih

tersedia.

Dengan demikian, dari penjabaran nilai IKM

tertimbang per semester Tahun 2019 diperoleh data

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

atas Pelayanan Penanaman Modal pada PTSP Pusat

di BKPM pada tahun 2019 sebesar 3,27 dari skala 4.

Persentase nilai capaian kinerja tersebut apabila

dibandingkan dengan target kinerja sebesar 3,25

dari skala 4 maka akan diperoleh hasil sebesar

100,6% atau masuk ke dalam kategori kinerja

“Sangat Baik” sesuai dengan klasifikasi kategori

Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun

2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan

Koordinasi Penanaman Modal. Hal ini tergambar

pada Tabel 3.6 sebagai berikut.

Persandingan Nilai Rata-Rata (NRR) IKM

Tertimbang berdasarkan hasil survei yang telah

dilaksanakan pada periode Tahun 2015-2019 dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No. Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan NRR 2015 NRR 2016 NRR 2017 NRR 2018 NRR 2019

(Skala 4) (Skala 4) (Skala 4) (Skala 4) (Skala 4)

1 Persyaratan Pelayanan 3,053 3,095 3,078 2,940 3,207

2 Prosedur Pelayanan 2,860 2,905 2,888 2,639 3,158

3 Waktu Pelayanan 2,827 2,871 2,721 2,464 2,800

4 Biaya/Tarif Pelayanan 3,913 3,960 3,950 3,944 4,000

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,020 3,084 3,090 2,858 3,349

6 Kompetensi Pelaksana 3,073 3,046 3,064 2,886 3,154

7 Perilaku Pelaksana 3,298 3,275 3,283 3,202 3,377

8 Maklumat Pelayanan 2,967 2,980 3,101 2,784 3,311

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2,940 2,884 2,955 2,534 3,209

Nilai Rata-rata (NRR) IKM Tertimbang 3,088 3,095 3,102 2,909 3,270

77,19 77,38 77,56 Setara ({NRR: 4} x 100) 72,72 81,54


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun

2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara

keseluruhan penilaian masyarakat terhadap ruang

lingkup pelayanan penanaman modal PTSP Pusat di

BKPM pada umumnya sudah baik dan masyarakat



sudah merasa puas dengan unsur-unsur pada ruang

lingkup (unsur) pelayanan, meskipun terdapat 1

(satu) ruang lingkup (unsur pelayanan) yang masuk

ke dalam kategori “Kurang Baik”, yaitu unsur Waktu

Pelayanan. Hal ini disebabkan oleh adanya masa

transisi peralihan sistem Online Single Submission

(OSS) dari Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian kepada Badan Koordinasi Penanaman

Modal. Oleh karena itu, BKPM akan melakukan

perbaikan untuk meningkatkan pelayanan

percepatan kemudahan berusaha, terutama untuk

mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden

Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. BKPM

mengembangkan sistem OSS versi 1.1 dan pada

saat migrasi data ke OSS versi 1.1 berakibat pada

lamanya akses dalam sistem OSS. Hal ini

mempengaruhi waktu layanan meskipun sudah

ditetapkan setiap orang dilayani maksimal 20 menit.

Selain itu, dilakukan upaya perbaikan untuk

menunjang peningkatan pelayanan antara lain:

1) Re-sertifikasi dan upgrading ISO dari SNI ISO

9001:2008 menjadi SNI ISO 9001:2015


yang meliputi Direktorat Pelayanan Aplikasi,

Pelayanan Fasilitas, Pelayanan Perizinan, serta

Pelayanan Prioritas, pada tahun 2017 telah

memperoleh resertifikasi dan upgrading dari SNI

ISO 9001:2008 menjadi SNI ISO 9001:2015

“Quality Management Systems Requirements”

dari Sucofindo International Certification

Services dengan masa berlaku dari tanggal 5

Desember 2017 sampai dengan tanggal 4

Desember 2020. Pada Tahun 2019, telah

dilaksanakan surveillance yang kedua pada

tanggal 4-5 November 2019. Surveillance ini

dilakukan dalam rangka mempertahankan

standar SNI ISO 9001:2015 di Kedeputian

Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Pelatihan Sumber Daya Manusia kepada petugas

yang terlibat langsung dalam pelayanan publik

seperti mengikuti Diklat Sistem Online Single

Submission (OSS) dan Diklat PTSP, mengadakan

briefing/sharing knowledge secara berkala

antara lain tentang peningkatan pelayanan,

peraturan terbaru dari K/L terkait dan

pemecahan masalah yang dihadapi serta untuk

meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang

berkesinambungan (continous improvement).

2) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) BKPM

Capaian maturitas SPIP BKPM Tahun 2019 telah

mencapai level 3 (Terdefinisi) dengan nilai

3,1649 (dari skala 5 tingkat maturitas SPIP),

sesuai laporan BPKP Nomor LQA-124/

D101/2/2017 tanggal 20 Desember 2017

tentang Laporan Penjaminan Kualitas atas

Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

pada BKPM Tahun 2017. Capaian tersebut telah

melampaui target waktu pencapaian secara

nasional sebagaimana amanah langsung

Presiden terhadap K/L bahwa minimal sebanyak

85% K/L mencapai level 3 pada Tahun 2019.

3) Pengembangan Sistem OSS

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik atau yang biasa disebut OSS adalah

sistem perizinan berusaha yang diterbitkan atas

nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur,

atau bupati/walikota kepada pelaku usaha oleh

BKPM melalui sistem elektronik yang terintegrasi

sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.

Melalui OSS, seluruh data perizinan dan

pemenuhan persyaratan berusaha pada

kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah

daerah (pemda) berada di satu sistem perizinan

berusaha yang terintegrasi secara elektronik,

sehingga pelaku usaha/investor hanya perlu

mengajukan permohonannya kepada PTSP

Pusat dan PTSP daerah melalui portal OSS.

Tujuan utama diimplementasikannya OSS

adalah untuk percepatan dan peningkatan

penanaman modal guna meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat

menambah daya saing nasional.

Tahun 2019 menjadi awal diberlakukannya OSS

di BKPM. Pengembangan sistem OSS menjadi

salah satu agenda utama BKPM pada tahun

2019. Pengembangan aplikasi OSS Tahun 2019

mencakup melaksanakan pengembangan

sistem aplikasi OSS, melaksanakan pengadaan

lisensi, melaksanakan pengadaan infrastruktur,

serta melaksanakan pengadaan pendukung

integrasi sistem.

Aplikasi OSS sendiri sebelumnya dikembangkan

oleh Kementerian Koordinator (Kemenko)

Bidang Perekenomian, kemudian pada tahun

2019 dikembangkan oleh BKPM dengan tetap

mendapat dukungan dari Kemenko Bidang

Perekenomian. Pengembangan aplikasi OSS



Tabel 3.8 Perbedaan OSS 1.0 dengan OSS 1.1

No. Proses OSS Versi 1.0 OSS Versi 1.1

1 Registrasi Akun Kurang informatif, karena Pelaku Usaha

menentukan sendiri jenis Pelaku Usaha

tanpa ada penjelasan

Lebih informatif dengan menampilkan

penjelasan mengenai definisi jenis Pelaku

Usaha

2 Tahapan Perizinan Berusaha Tahapan dalam satu siklus digabung Tahapan terpisah sesuai output, sehingga

lebih user friendly

3 Format Isian Data Legalitas Hanya berdasarkan data legalitas PT Sudah disiapkan format isian data legalitas

berdasarkan jenis badan usaha (CV, Firma,

dll) dan badan hukum (PT, Yayasan dan

Koperasi)

4 Kegiatan Utama dan Kegiatan Penunjang Belum dapat dibedakan antara kegiatan

utama dan kegiatan penunjang

Sistem sudah didesain untuk membedakan

kegiatan utama dan kegiatan penunjang

5 Izin Lokasi Hanya dapat mengakomodir Izin Lokasi

Daratan

Sudah didesain untuk penerbitan Izin Lokasi

Daratan, Perairan dan Kawasan Hutan

6 Izin Usaha Status Efektif/Belum Efektif Tidak tertulis status efektif/belum efektif,

namun terdapat list persyaratan/izin

prasarana yang belum terpenuhi dalam Izin

Usaha tersebut, Akan dilengkapi dengan

lampiran yang berisi informasi list sarana

dan prasarana yang harus dipenuhi dan

akan dilakukan update secara otomatis

ketika sudah dipenuhi.

7 Izin Operasional / Komersial (IOK) Hanya List Komitmen List komitmen dan dilengkapi dengan cover

letter OSS yang menjelaskan bahwa

komitmen telah dipenuhi

8 Validasi NIK, Akta AHU, NPWP (Perusahaan,

Pemegang Saham, NPWP Suami), RDTR,

DNI, KBLI, Tax Holiday

Sama dengan V1.0 ditambahkan dengan

KBLI terintegrasi, validasi KEK, validasi

terkait akta perusahaan

9 Perwakilan KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri

(Waralaba)

Sama seperti V1.0 ditambah dengan KPPA

10 Pencabutan Izin Pencabutan Berdasarkan Likuidasi

(mencabut entity)

Pencabutan Berdasarkan Likuidasi dan Non

Likuidasi (mencabut izin usaha / proyek)

11 Total Investasi Berdasarkan KBLI 2 digit Berdasarkan KBLI 5 digit

12 Kantor Cabang Belum terdapat fitur untuk

mengakomodir kantor cabang

Sudah terdapat fitur untuk mengakomodir

kantor cabang

13 LKPM Belum SSO dengan LKPM Sudah SSO dengan LKPM


meliputi analisis dan perancangan aplikasi OSS

dengan memperhatikan kebutuhan seluruh

pemangku kepentingan termasuk dari sudut

pandang pelaku usaha maupun petugas

pemroses perizinan sampai dengan

mengoperasikan layanan aplikasi OSS untuk

menjamin ketersediaan layanan yang berjalan.

OSS yang dikembangkan oleh Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dikenal

dengan OSS versi 1.0, sedangan OSS yang

dikembangkan oleh BKPM dikenal dengan

sebutan OSS versi 1.1. Beberapa

pengembangan OSS dari versi 1.0 menjadi 1.1

ditampilkan dalam Tabel 3.8 berikut ini.

Pengembangan OSS dari versi 1.0 ke 1.1

diharapkan dapat lebih memudahkan para

investor dalam mengajukan perizinan dan

nonperizinan sehingga memberi kenyamanan

berinvestasi di Indonesia, serta dapat

membantu pemangku kepentingan dalam

menganalisis data OSS.

Antusiasme penanam modal terhadap OSS

cukup besar. Terbukti dari jumlah pengguna

OSS yang sangat besar. Selama tahun 2019,

yang melakukan registrasi di OSS sebanyak

731.481 orang/penanam modal. Berikut

ditampilkan data jumlah penggunaan OSS

selama tahun 2019.



4) Jumlah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik yang Terstandarisasi

BKPM menargetkan integrasi sistem Online

Single Submission (OSS) dengan 56 sistem K/L/

D. Namun demikian, dari target tersebut, sejak

April sampai dengan Desember 2019 tercapai

pengintegrasian OSS dengan 34 sistem K/L/D

dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.9 Statistik OSS tahun 2019

No. Aktivitas Jumlah

1 Registrasi 731.481

2 Aktivasi akun 690.472

3 NIB 734.124

4 Izin Usaha 908.657

5 Izin Komersial/Operasional 229.826


Tabel 3.10 Daftar Sistem K/L/D Yang Terintegrasi Dengan OSS

No. Sistem Pendukung K/L/D No. Sistem Pendukung K/L/D

1 Dukcapil Kementerian Dalam Negeri 18 SIINAS Kementerian Perindustrian

2 AHU Online

Kemenkumham

19 Sistem ESDM

Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral

3 Akta Badan Usaha (SABU) 20 Sistem Kemenhub Kementerian Perhubungan

4 SIMKIM

21 Webform OSS Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

5 KSWP Kementerian Keuangan

22 Sistem Kemenkes Kementerian Kesehatan

6 INSW 23 Webform OSS Kementerian Agama

7 Sistem RDTR Kementerian ATR/BPN

24 Sistem KKP

Kementerian Kelautan dan

Perikanan

8 Sistem Pertek 25 Webform OSS Kementerian Pariwisata

9 SIMBG Kementerian PUPR

26 Webform OSS Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah

10 WLKP

Kementerian Tenaga Kerja

27 Sistem Kominfo

Kementerian Kementerian

Komunikasi dan Informatika

11 RPTKA

28 Sistem Binmas Online System

(BOS)

Kepolisian Republik

Indonesia

12 Webform OSS

29 Sistem BPOM Badan Pengawas Obat dan

Makanan

13 Sistem BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan

30 SPIPISE Badan Koordinasi

Penanaman Modal

14 Sistem BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagkerjaan

31 Sistem Bapeten Badan Pengawas Tenaga

Nuklir

15 Izin Lingkungan (Webform OSS) Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan /

PTSP

32 Sistem Kemendag Kementerian Perdagangan

16 Sistem Hub KLHK

33 Izin Lokasi Darat (Webform

OSS) PTSP

17 Sistem Kementan Kementerian Pertanian 34 Jakevo Pemprov DKI Jakarta


Kendala yang dihadapi dalam pengintegrasian

sistem adalah pemerintah daerah dalam hal ini

DPMPTSP yang semula sistem perizinannya

akan diintegrasikan secara langsung dengan

OSS mendapatkan surat edaran dari Menteri

Dalam Negeri untuk menggunakan aplikasi

siCANTIK Cloud bagi seluruh daerah di

Indonesia.



Tabel 3.11 Peraturan BKPM Terkait Percepatan Investasi

No. Kategori Nomor Tentang

1 Peraturan BKPM 9 Tahun 2019 Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020

2 Peraturan BKPM 8 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat diberikan Fasilitas

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

3 Peraturan BKPM 7 Tahun 2019 Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Koordinasi

Penanaman Modal


Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat diberikan Fasilitas



5 Peraturan BKPM 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal


Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tahun 2015-2019

7 Peraturan BKPM 3 Tahun 2019 Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal

8 Peraturan BKPM 2 Tahun 2019 Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal


Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat diberikan Fasilitas




5) Penerbitan Peraturan BKPM

Penerbitan peraturan pada 2019 mempengaruhi

baik pelaksanaan tugas BKPM secara internal,

maupun kepada para stakeholder terutama di

kalangan bisnis. Peraturan-peraturan yang

dikeluarkan hubungannya dengan dunia usaha

ditujukan untuk mempercepat realisasi

investasi. Upaya BKPM dalam mencapai target

realisasi investasi melalui penerbitan Peraturan

BKPM dapat dilihat pada tabel berikut ini.




3.2 Capaian Nilai Kinerja Organisasi

(NKO) BKPM Tahun 2019

Dalam rangka melakukan penilaian kinerja

organisasi yang dicapai selama tahun 2019, Badan

Koordinasi Penanaman Modal menggunakan metode

Balanced Scorecard (BSC) yang mempunyai

keunggulan kemudahan dan lebih realistis dalam

melakukan penilaian tingkat capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja BKPM tahun 2019

dilakukan dengan cara membandingkan antara

target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja

Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari

hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data

bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM

tahun 2019 adalah sebesar 102,48. Nilai tersebut

berasal dari capaian kinerja pada masing-masing

perspektif sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif

Perspektif Bobot Sasaran Jumlah

IKU Nilai Sasaran Skor NKO

Stakeholder 30% Meningkatnya realisasi penanaman modal 3 101,15 101,15 30,35

Customer 30% Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan

responsif melalui PTSP Pusat 1 100,62 100,62 30,19

Internal

Process 20%

Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya

saing penanaman modal 2 98,86

107,39 21,48

Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan

rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif

dalam rangka peningkatan daya saing Penanaman modal

1 116,67

Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi

yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri

yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

1 105,98

Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan

melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing

penanaman modal

1 108,05

Learning and

Growth 20% Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan 2 100,00 100,00 20,00

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 102,48

Nilai kinerja BKPM tahun 2019 mengalami

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada

tahun 2019, terdapat beberapa penajaman IKU

melalui reformulasi IKU dan penetapan target yang

lebih challenging. Selain itu, terdapat beberapa IKU

baru yang dirumuskan untuk lebih mendukung

pencapaian Sasaran Strategis. Perubahan-

perubahan ini yang secara tidak langsung

berpengaruh terhadap nilai kinerja BKPM. Selama

tahun 2019, dari 11 IKU BKPM terdapat 10 IKU

berstatus hijau tua (kategori “Sangat Baik”) dan 1

IKU berstatus hijau muda (kategori “Baik”).

Perkembangan NKO BKPM tahun 2015-2019 dapat

dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.4 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2015-2019



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan

gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara

terukur keseluruhan. NKO selama 5 (lima) tahun

dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal”

No. Perspektif Tahun Δ

2018-2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 Stakeholder 30,24 29,83 28,92 27,91 30,35 8,74

2 Customer 32,97 33,84 29,87 30,45 30,19 -0,85

3 Internal Process 21,62 24,00 22,67 19,05 21,48 12,76

4 Learning and Growth 22,36 21,52 20,36 20,38 20,00 -1,87

107,18 109,19 101,82 97,79 102,48 4,80 NKO

Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM tahun

2019 sebesar 102,48 yang merupakan penjumlahan

dari pencapaian empat perspektif dengan capaian

nilai masing-masing yaitu stakeholder perspective

sebesar 30,35, customer perspective sebesar 30,19,

internal process perspective sebesar 21,48 dan

learning and growth perspective sebesar 20,00.

Capaian NKO tahun 2019 mengalami kenaikan

sebesar 4,80% jika dibandingkan capaian NKO pada

tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh beberapa

indikator kinerja utama yang realisasinya

melampaui target yaitu pada stakeholder

perspective dan internal process perspective.

Indikator kinerja pada stakeholder perspective yang

melampaui target adalah nilai realisasi penanaman

modal dan rasio realisasi PMDN, sedangkan pada

internal process perspective indikator kinerja yang

melampaui target yaitu: indeks kualitas iklim

penanaman modal, jumlah peta potensi penanaman

modal sektor prioritas yang dimanfaatkan oleh

stakeholder, jumlah rencana investasi, dan

persentase kesepakatan / perjanjian / perundingan

kerjasama penanaman modal yang telah

diimplementasikan.

3.2.1 Peta Strategi Badan Koordinasi

Penanaman Modal

Gambaran peta strategi dalam upaya mencapai Visi

BKPM 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.x

berikut ini. Peta Strategi dilakukan melalui 4

(empat) perspektif penilaian dimulai dari

stakeholder, costumer, internal process, dan

learning and growth atas IKU BKPM Tahun 2019

untuk mencapai target realisasi investasi. Peta

strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal

digambarkan dalam ilustrasi berikut ini.

Gambar 3.5 Peta Strategis BKPM Tahun 2019



3.2.2 Evaluasi dan Analisis Balanced

Scorecard

Dalam rangka mencapai target investasi Tahun

2019 senilai Rp792,3 triliun dilakukan melalui

Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Kinerja Pendukung yang secara bersama-sama

berkontribusi terhadap tercapainya target investasi

tersebut.

Berdasarkan peta strategi Badan Koordinasi

Penanaman Modal Tahun 2019, capaian kinerja

tersebut dianalisis menggunakan empat perspektif

balanced scorecard yang masing-masing diukur

dengan bobot tertentu yaitu:

1) Stakeholder Perspective dengan bobot 30%,

mencakup sasaran yang ingin diwujudkan

organisasi untuk memenuhi harapan

stakeholders (pemangku kepentingan) yang

secara langsung atau tidak langsung baik

swasta maupun pemerintah memiliki

kepentingan atas output atau outcome dari

suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan

melalui sasaran strategis “Meningkatnya

realisasi penanaman modal” untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga

kerja, dan mengurangi kesenjangan

pembangunan antar wilayah. Sasaran tersebut

diukur dengan 3 (tiga) IKU yaitu :

a) Nilai realisasi penanaman modal

b) Rasio realisasi penanaman modal di luar

Jawa

c) Rasio realisasi PMDN

2) Customers Perspective dengan bobot 30%,


organisasi untuk memenuhi harapan customers

dan/atau harapan organisasi terhadap

customers. Customers (pengguna layanan)

merupakan pihak yang terkait dengan

pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini

ditetapkan melalui sasaran strategis

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman

Modal yang Prima dan Responsif melalui PTSP

Pusat” dan diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu


pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat

di BKPM.

3) Internal Process Perspective dengan bobot 20%,


melalui rangkaian proses yang dikelola

organisasi dalam memberikan layanan serta

menciptakan nilai bagi stakeholder dan

customer (value chain). Perspektif ini ditetapkan

melalui 4 (empat) sasaran program sebagai

berikut:

a) Sasaran “Meningkatnya iklim penanaman

modal dalam rangka peningkatan daya

saing penanaman modal” diukur dengan

dengan 2 (dua) IKU yaitu: indeks kualitas

iklim penanaman modal dan perbaikan

kemudahan memulai berusaha;

b) Sasaran “Terwujudnya perencanaan

penanaman modal dan penyusunan

rekomendasi kebijakan yang terintegrasi,

kolaboratif, dan implementatif dalam

rangka peningkatan daya saing Penanaman

modal” yang diukur melalui 1 (satu) IKU

yaitu jumlah peta potensi penanaman

modal sektor prioritas yang dimanfaatkan

oleh stakeholder;

c) Sasaran “Meningkatnya daya tarik

penanaman modal Indonesia melalui

promosi yang terpadu dan efektif bagi

penanam modal dalam dan luar negeri

yang berpijak pada peningkatan daya saing

penanaman modal” yang diukur melalui 1

(satu) IKU, yaitu Jumlah rencana investasi;

d) Sasaran “Meningkatnya kerjasama

internasional untuk mendorong investasi

dan melindungi kepentingan nasional dalam

rangka peningkatan daya saing penanaman

modal” yang diukur melalui 1 (satu) IKU,

yaitu presentase kesepakatan/perjanjian/

perundingan kerjasama penanaman modal

yang telah diimplementasikan.

4) Learning and Growth Perspective dengan bobot

20%, mencakup sasaran yang berupa kondisi

ideal atas sumber daya internal organisasi yang

ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki

oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis

guna menghasilkan output atau outcome

organisasi yang sesuai dengan harapan

customer dan stakeholder. Perspektif ini

ditetapkan melalui sasaran program

“Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan” dan

diukur yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP).

Tingkat keberhasilan capaian kinerja IKU Tahun

2019 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

didukung oleh keberhasilan capaian kinerja unit

kerja tingkat Eselon I sebagaimana tercantum

dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian Kategori

Rata-

Rata Skor

STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)

1 Meningkatnya realisasi

penanaman modal

Nilai realisasi penanaman

modal

Rp792,0

Triliun*

Rp809,6 Triliun

102,22 Sangat Baik 101,13 30,35

Rasio realisasi penanaman

modal di luar Jawa

57,00% 46,3% 81,23 Baik

Rasio realisasi PMDN 37,00% 47,70% 120,00 Sangat Baik

CUSTOMER PERSPECTIVE (30%)

2 Meningkatnya kualitas

pelayanan penanaman

modal yang prima dan

responsif melalui PTSP Pusat


(IKM) atas pelayanan

penanaman modal pada

PTSP Pusat di BKPM

3,25 dari

skala 4

3,27 dari

skala 4

100,62 Sangat Baik 100,62 30,19

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (20%)

3 Meningkatnya iklim

penanaman modal dalam

rangka peningkatan daya


Indeks kualitas iklim

penanaman modal;

3,5 dari skala

5

4,12 dari

skala 5

117,71 Sangat Baik 109,68 21,94

Perbaikan kemudahan

memulai berusaha;

Menuju

peringkat 40

Peringkat 73 100,00 Sangat Baik

4 Terwujudnya perencanaan

penanaman modal dan

penyusunan rekomendasi

kebijakan yang terintegrasi,

kolaboratif, dan

implementatif dalam rangka

peningkatan daya saing

penanaman modal

Jumlah peta potensi

penanaman modal sektor

prioritas yang dimanfaatkan

oleh stakeholder

12 peta

potensi

14 peta

potensi

116,67 Sangat Baik

5 Meningkatnya daya tarik

penanaman modal

Indonesia melalui promosi

yang terpadu dan efektif

bagi penanam modal dalam

dan luar negeri yang

berpijak pada peningkatan

daya saing penanaman

modal

Jumlah rencana investasi Rp1.416,67

Triliun

Rp. 1.501,38 Triliun

105,98 Sangat Baik

6 Meningkatnya kerjasama

internasional untuk

mendorong investasi dan

melindungi kepentingan

nasional dalam rangka

peningkatan daya saing

penanaman modal

Persentase kesepakatan/

perjanjian/perundingan

kerjasama penanaman

modal yang telah

diimplementasikan.

87% dari 50

kesepakatan/

perjanjian/

perundingan

94% dari 50

kesepakatan/

perjanjian/

perundingan

108,05 Sangat Baik

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (20%)

7 Meningkatnya akuntabilitas

kelembagaan

Opini Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK);

WTP WTP 100,00 Sangat Baik 100,00 20,00

Indeks Akuntabilitas Kinerja


BB BB 100,00 Sangat Baik

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sangat Baik

102,48





Berdasarkan Tabel 3.14, dari sisi Stakeholder Perspective, sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Penanaman

Modal” memperlihatkan capaian kinerja 101,13% (Sangat Baik). Peningkatan capaian kinerja ini didukung oleh 3

(tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

Tabel 3.15 Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal

Indikator Kinerja Target Capaian % Kategori

Nilai realisasi penanaman modal Rp792,0 Triliun* 809,6 Triliun 102,22 Sangat Baik



1) Nilai realisasi penanaman modal

Perhitungan jumlah target investasi tahun

2019 mengalami perubahan dari target yang

telah ditetapkan dalam renstra BKPM tahun

2014-2019. Hal ini mempertimbangkan iklim

investasi pada kuartal ketiga tahun 2018

dimana kondisi perekonomian global yang

kurang kondusif dan prediksi perubahan

kondisi politik dalam negeri pada tahun 2019

yang dapat berpengaruh pada iklim kepastian

berusaha di Indonesia. Perubahan tersebut

telah dituangkan dalam surat Kepala BKPM

kepada Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri

Keuangan pada tanggal 5 September 2018,

yang merevisi target realisasi investasi pada

tahun 2019 dari Rp 850,0 triliun menjadi Rp.

792,0 triliun (Tabel 3.15).

Capaian realisasi penanaman modal tahun

2019 telah memenuhi target dikarenakan hal-

hal sebagai berikut:

a) Kegiatan pemantauan telah dilaksanakan

dengan baik, terlebih didukung dengan

alokasi dana dekonsentrasi yang

memperluas jangkauan pemantauan

realisasi proyek di seluruh Indonesia. Hal

ini terlihat dari capaian realisasi

pemantauan proyek yang dilimpahkan

melalui Dekonsentrasi sebanyak 3.307

proyek dari 2.448 proyek yang telah

ditetapkan atau sebesar 135,1% dari

target pemantauan (meningkat dari

prosentase capaian tahun 2018 sebesar

108,5%).

b) Sosialisasi tentang kewajiban pelaporan

LKPM online maupun tata cara pengisian

LKPM online telah cukup efektif meski

tetap perlu ditingkat di masa mendatang.

Hal ini terlihat dari output kegiatan

sosialisasi tentang kewajiban pelaporan

LKPM online yaitu laporan LKPM online

yang disampaikan oleh pelaku usaha pada

tahun 2019 (sebanyak 30.451 laporan dari

proyek PMDN dan 30.354 laporan dari

proyek PMA), meningkat dibandingkan

tahun 2018 (sebanyak 10.815 laporan dari

proyek PMDN dan 21.972 laporan dari

proyek PMA).

c) Telah terjalin koordinasi yang lebih baik

antara aparatur pengendalian di tingkat

pusat dengan aparatur pengendalian di

tingkat provinsi maupun kabupaten dan

kota dalam melakukan tugas dan fungsi

pengendalian pelaksanaan penanaman

modal. Hal ini terlihat pada output jumlah

kegiatan pengawasan ke lokasi proyek

yang berada di seluruh pelosok

kabupaten, dimana pada setiap kegiatan

pengawasan tersebut, aparatur BKPM

akan berkoordinasi dan melibatkan

aparatur instansi DPMPTSP Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Pada tahun 2019 ini

telah dicapai kegiatan sebanyak 498

kegiatan, meningkat menjadi 130,4%

dibandingkan dengan capaian pada tahun

2018 sebanyak 382 kegiatan.

d) Semakin intensifnya pelaksanaan kegiatan

fasilitasi penyelesaian permasalahan yang

dihadapi oleh pelaku usaha dalam

merealisasikan penanaman modalnya. Hal

ini terlihat dari penambahan kegiatan

fasilitasi penyelesaian proyek-proyek

mangkrak yang telah terealisasi sampai

dengan Desember 2019 sebesar Rp 163,9

triliun (23,2%) dari target Key

Performance Indicator Kepala BKPM

kepada Presiden, disamping capaian

jumlah kegiatan fasilitasi penyelesaian

permasalahan pada tahun 2019 sebesar

159,3 % dari target.

Perkembangan “Nilai realisasi penanaman

modal” dari tahun 2015 sampai dengan 2019

dapat dilihat pada Gambar 3.16.

Stakeholder Perspective



Gambar 3.6 Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Periode 2015 – 2019 (Rp triliun)

2) Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa

Perhitungan rasio penanaman modal di luar

Jawa pada tahun 2019 mengalami perubahan

dari target yang telah ditetapkan dalam

Renstra BKPM tahun 2014-2019 dari yang

awalnya sebesar 62% diubah menjadi 57%.

Hal ini dengan mempertimbangkan capaian

rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa

pada tahun 2018 hanya sebesar 43,8%.

Tabel 3.16 Target dan Capaian Rasio Realisasi Penanaman Modal di Luar Jawa


Nilai realisasi penanaman modal di luar Jawa 57,00% 46,3% 81,23 Baik

Capaian rasio realisasi penanaman modal

tahun 2019 belum dapat memenuhi target

dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a) Masih banyaknya hambatan yang dihadapi

oleh perusahaan penanaman modal dalam

merealisasikan investasinya di luar Jawa,

baik dari segi kondisi geografis, sosio

kultural masyarakat, perizinan maupun

infrastruktur pendukung.

b) Kurangnya pemahaman aparatur daerah

terhadap kebijakan penanaman modal

maupun perubahan peraturan dari

kementerian sektor, dan masa transisi

penerapan peraturan baru di tingkat

daerah yang ditetapkan oleh instansi di

tingkat pusat.

Perkembangan “Rasio realisasi penanaman

modal di luar Jawa” dari tahun 2015 sampai

dengan 2019 dapat dilihat pada grafik di

bawah ini.

Gambar 3.7 Perkembangan Rasio Penanaman Modal di Luar Jawa




realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar

Rp434,6 triliun (53,7%) dan realisasi investasi

di luar Jawa sebesar Rp375,0 triliun (46,3%).


realisasi investasi PMDN sebesar Rp386,5

triliun (47,7%) dan realisasi investasi PMA

sebesar Rp423,1 triliun (52,3%). Apabila

dibandingkan dengan periode yang sama pada

Tahun 2018 sebesar Rp328,6 triliun terjadi

peningkatan realisasi investasi untuk PMDN

sebesar 17,6%. Hal ini melebihi target

Perjanjian Kinerja 2019 dimana rasio realisasi

PMDN ditargetkan sebesar 37%. Meskipun PMA

dan PMDN sama-sama berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi, namun PMDN memiliki

keunggulan sebagai salah satu komponen

aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai

risiko yang kecil dibandingkan dengan aliran

modal lainnya, sehingga dapat dijadikan

alternatif sumber dana yang digunakan untuk

pembiayaan pembangunan.

Gambar 3.8 Perkembangan Rasio PMDN

Capaian rasio realisasi PMDN tahun 2019 dapat

memenuhi target dikarenakan hal-hal sebagai

berikut:

a) Realisasi PMDN didominasi oleh sektor

transportasi, komunikasi dan perumahan

yang masih didominasi oleh perusahaan-

perusahaan dalam negeri.

b) Meningkatnya kemudahan perizinan

berusaha yang dilaksanakan melalui sistem

elektronik.

Perkembangan “Rasio realisasi PMDN” dari

tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat

pada grafik berikut ini.

Tabel 3.17 Target dan Capaian Rasio Realisasi PMDN


Rasio realisasi PMDN 37,00% 47,70% 126,5 Sangat Baik

3) Rasio Realisasi PMDN

Perhitungan rasio realisasi PMDN pada tahun

2019 mengalami perubahan dari target yang

telah ditetapkan dalam Renstra BKPM tahun

2014-2019, dari yang awalnya sebesar 38,9%

diubah menjadi 37,0%. Meskipun lebih rendah

dari yang telah ditargetkan, tetapi capaian

rasio realisasi PMDN pada tahun 2019 yaitu

sebesar 47,7% (jauh melebihi target yang

telah ditetapkan).



Tabel 3.18 Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM



pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat

di BKPM

3,25 dari skala 4 3,27 dari skala 4 100,62 Sangat Baik

Dari sisi Customer Perspective, sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima

dan responsif melalui PTSP Pusat” memperlihatkan capaian kinerja BKPM 100% (Sangat Baik). Peningkatan

capaian kinerja ini didukung oleh Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan

penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM” yang dijelaskan pada Tabel 3.18.

Customer Perspective

Hasil survei IKM ini meningkat dari tahun-tahun

sebelumnya dan juga ada peningkatan nilai hasil

survei dari Semester I ke Semester II, dimana

capaian IKM pada periode Juli 2019 adalah sebesar

81,27 (setara 3,26 dari skala 4) dan pada periode

Desember 2019 adalah sebesar 81,81 (setara 3,27

dari skala 4). Nilai IKM tersebut masuk dalam

kategori penilaian “Baik” (76,61 – 88,30).

Perkembangan capaian IKM atas pelayanan

penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM selama

periode 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat

pada Gambar 3.9 di bawah ini.

Gambar 3.9 Perkembangan Capaian IKM atas Pelayanan Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM




Berdasarkan Internal Process Perspective, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan

capaian 105,54 (Sangat Baik). Indeks capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja Badan Koordinasi

Penanaman Modal melalui peningkatan kerjasama internasional untuk mendorong iklim investasi yang melindungi

kepentingan nasional, mewujudkan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan

implementatif serta meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Internal Process Perspective

Tabel 3.19 Target dan Capaian Indeks Kualitas Iklim Penanaman Modal


Indeks kualitas iklim penanaman modal 3,5 dari skala 5 4,12 dari skala 5 117,71 Sangat Baik

1) Indeks Kualitas Iklim Penanaman Modal

Dari Tabel 3.19 dapat dilihat bahwa capaian

indikator kinerja indeks kualitas iklim

penanaman modal melampaui target sebesar

4,12 dari skala 5 atau 117,71% dan masuk ke

dalam kategori “Sangat Baik”.

BKPM melakukan survei kinerja Tahun

Anggaran 2019 untuk mendapatkan masukan

yang dibutuhkan khususnya bagi peningkatan

kualitas iklim penanaman modal. Survei kinerja

ini ditujukan kepada pejabat dan staf yang

berasal dari Badan Koordinasi Penanaman

Modal dan stakeholder lainnya seperti

Kementerian/Lembaga, asosiasi, daerah yang

terlibat dengan kegiatan perumusan dan

harmonisasi kebijakan di bidang penanaman

modal. Atas dasar latar belakang di atas telah

dilakukan survei kinerja Badan Koordinasi

Penanaman Modal terkait deregulasi

penanaman modal.

Survei tersebut diatas dilakukan pada bulan

Desember Tahun 2019 dengan jumlah

responden sebanyak 50 orang. Dalam survei

terbagi menjadi 2 kelompok pertanyaan

sebagai berikut:

a) Kelompok kelembagaan dan kegiatan

Deputi Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal;

b) Kompetensi dan profesionalisme SDM di

Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal

Dari hasil survei yang didapat, indeks iklim

penanaman modal mendapatkan nilai 4,1 dari

target 3,5 dari skala 5. Indeks iklim

penananaman modal tersebut terdiri dari

kelompok kelembagaan dan kegiatan Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebesar 4,09 dan

kompetensi dan profesionalisme SDM di

Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal sebesar 4,14.

Pada kelompok kelembagaan dan kegiatan

Deputi Bidang Pengembangan Iklim

Penanaman Modal, 3 unsur yang mendapatkan

skor tertinggi yaitu unsur penyusunan dan

perumusan kebijakan penanaman modal

(4,28), perumusan dan harmonisasi melalui

koordinasi (4,08), dan informasi permasalahan

(4,08).

Pada kelompok kompetensi dan

profesionalisme SDM di Kedeputian Bidang

Pengembangan Iklim Penanaman Modal, 3

unsur yang mendapatkan skor tertinggi yaitu

unsur integritas (4,2), konsep yang baik dalam

melihat aspek kebijakan (4,2), dan

pemahaman SDM terkait ketentuan sektoral

(4,14).

Kedepannya, Kedeputian Pengembangan Iklim

Penanaman Modal akan terus meningkatkan

kompetensi SDM dalam perumusan kebijakan,

serta lebih meningkatkan partisipasi publik

dalam perumusan dan pembuatan kebijakan

penanaman modal.

2) Perbaikan Kemudahan Memulai Berusaha

Dari Tabel 3.20 dapat dilihat bahwa capaian

indikator kinerja perbaikan kemudahan

memulai berusaha mencapai peringkat 73 atau

100,00% dan masuk ke dalam kategori

“Sangat Baik”.

Pada tanggal 31 Mei 2019, Lembaga

pemeringkat utang S&P menaikkan peringkat

utang (rating) Indonesia satu tingkat menjadi

BBB, dengan outlook stable. Kenaikan

peringkat kredit Indonesia ini merupakan

capaian yang sangat membanggakan karena

melompat naik dari BBB- / stable menjadi

BBB / stable, tanpa melalui BBB- / positive.



Tabel 3.20 Target dan Capaian Perbaikan Kemudahan Memulai Berusaha


Perbaikan kemudahan memulai berusaha Menuju peringkat 40 Peringkat 73 100,00 Sangat Baik

Dalam laporannya, S&P menyatakan ekonomi

Indonesia secara konsisten lebih baik dari

negara-negara peers pada tingkat pendapatan

yang sama. Pertumbuhan PDB per kapita riil di

Indonesia mampu tumbuh 4,1% berdasarkan

rata-rata tertimbang 10 tahun. Sementara rata

-rata pertumbuhan PDB per kapita riil seluruh

dunia yang hanya sekitar 2,2%.

Selanjutnya, S&P menyatakan peringkat

Indonesia juga didukung oleh tingkat beban

utang pemerintah yang rendah dan kinerja

fiskal yang moderat. S&P juga meyakini beban

utang luar negeri Indonesia masih sangat

aman karena Indonesia masih sangat menarik

bagi Foreign Direct Investment (FDI) serta

kuatnya akses Indonesia di pasar keuangan

internasional meskipun terjadi gejolak dan

ketidakpastian. Kenaikan peringkat ini juga

menunjukkan kebijakan Pemerintah Indonesia

selama ini sudah berada pada jalur yang tepat

dimana kebijakan defisit diambil untuk

memberikan stimulus perekonomian melalui

strategi counter cyclical untuk

mempertahankan pertumbuhan ekonomi di

atas 5%.

Di sisi lain, peringkat kredit Moody’s untuk

Indonesia terakhir ditetapkan pada 13 April

2018 di Baa2 dengan prospek stabil. Peringkat

kredit Fitch untuk Indonesia terakhir dilaporkan

pada 21 Desember 2017 di BBB dengan

prospek stabil. Secara umum, peringkat kredit

Indonesia masuk dalam kategori layak

investasi yang menunjukkan kepercayaan

lembaga internasional terhadap kinerja

perekonomian Indonesia. Peringkat kredit

digunakan oleh dana kekayaan negara, dana

pensiun dan investor lain untuk mengukur

kelayakan kredit Indonesia sehingga memiliki

dampak besar pada biaya pinjaman negara.

Peningkatan iklim penanaman modal dilakukan

melalui perumusan kebijakan penanaman

modal, harmonisasi dan koordinasi kebijakan

penanaman modal, penyebaran informasi dan

potensi penanaman modal, serta peningkatan

kemitraan penanaman modal.

Melalui surat Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

0078/M.PPN/02/2013 tanggal 28 Februari

2013 sesuai arahan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian melalui rapat TimNas

PEPI tanggal 13 Februari 2013, menugaskan

Kepala BKPM selaku Ketua Pokja Investasi

untuk mengkoordinasikan perbaikan

kemudahan berusaha di Indonesia. Deputi

Bidang Pengembangan Iklim lebih lanjut

ditugaskan oleh Kepala BKPM untuk menyusun

rencana aksi dalam rangka perbaikan

Tabel 3.21 Peringkat EODB Indonesia 2016-2020

No. Indikator TA 2015 /

DB 2016

TA 2016 /

DB 2017

TA 2017 /

DB 2018

TA 2018 /

DB 2019

TA 2019 /

DB 2020

Peringkat Indonesia 109 91 72 73 73

58,12 61,52 66,47 68,20 69,60 DTF Score

1 Starting a Business 173 151 144 134 140

2 Dealing with Construction Permits 107 116 108 112 110

3 Registering Property 131 118 106 100 106

4 Paying Taxis 148 104 114 112 81

5 Trading Across Borders 105 108 112 116 116

6 Enforcing Contract 170 166 145 146 139

7 Getting Electricity 46 49 38 33 33

8 Getting Credit 70 62 55 44 48

9 Protecting Minority Investors 88 70 43 51 37

10 Resolving Insolvency 77 76 38 36 38

Sumber: World Bank, 2020



kemudahan berusaha melalui survey Ease of

Doing Business.

Survei kemudahan berusaha berfokus pada

sektor formal, usaha domestik skala kecil

menengah (UKM). Pengukuran didasarkan

pada kasus asumsi standar agar dapat

diperbandingkan di 190 negara yang disurvei

dan diukur di kota dengan populasi terbanyak

di masing-masing negara dan kota terbesar

kedua jika negara memiliki penduduk lebih dari

100 juta (seperti Indonesia, dimana survei

dilakukan di Jakarta dan Surabaya). Pada

laporan Doing Business 2017, Indonesia

sempat menjadi top reformer dengan

perbaikan di tujuh indikator.

Berdasarkan laporan SurveyEase of Doing

Business yang dipublikasikan oleh IFC / World

Bank setiap tahunnya posisi daya saing

Indonesia pada tahun 2010 – 2015 berada di

peringkat 115 (2010), 121 (2011), 129

(2012), 128 (2013), 117 (2014), dan 114

(2015). Selanjutnya perkembangan peringkat

kemudahan berusaha Indonesia 2016-2020

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Arah kebijakan perbaikan kemudahan

berusaha di Indonesia diharapkan dapat

menciptakan iklim investasi yang kondusif

serta ramah terhadap kegiatan usaha.

Reformasi perbaikan kemudahan berusaha

mencakup seluruh aspek kegiatan berusaha

secara holistik mulai dari memulai usaha,

operasionalisasi usaha hingga penutupan

usaha dengan upaya pengurangan prosedur,

percepatan waktu dan pengurangan biaya

serta perbaikan kerangka regulasi.

Terdapat beberapa faktor penghambat

perbaikan peringkat Kemudahan Berusaha:

a) Banyaknya regulasi yang mengatur

persyaratan tambahan untuk

mendapatkan perizinan tanpa

memperhatikan kemudahan bagi pelaku

usaha.

b) Implementasi pelaksanaan perizinan tidak

sesuai dengan regulasi sehingga

banyaknya prosedur, waktu penyelesaian

lebih lama, dan biaya lebih tinggi.

c) Tersebarnya perizinan di Kementerian/

Lembaga dan Daerah dan beberapa

perizinan terdapat duplikasi persyaratan

rekomendasi.

d) Dalam dua tahun terakhir, pendekatan

perbaikan peringkat Kemudahan Berusaha

tidak struktural hanya berupa koreksi

data. Tidak fokusnya koordinasi perbaikan

peringkat kemudahan berusaha

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan

tersebut, langkah-langkah yang dilakukan

BKPM antara lain adalah:

a) Reformasi struktural dengan penerbitan

Peraturan Kementerian/ Lembaga yang

terkait dengan reformasi struktural

kemudahan berusaha untuk 10 indikator,

yang secara berkala dilakukan evaluasi

terhadap peraturan tersebut.

b) Pengawalan Implementasi Perbaikan

Kemudahan Berusaha pada Kementerian/

Lembaga dan Daerah (Jakarta dan

Surabaya) sesuai dengan regulasi pada 10

indikator

c) Pembuatan buku panduan bagi responden

sebagai acuan dalam pengisian kuesioner

survei.

d) Sosialisasi dan diseminasi kebijakan

perbaikan kemudahan berusaha kepada

responden, Kementerian/Lembaga, dan

Daerah.

e) Penyampaian reformasi EODB 2020

(reform update) kepada Bank Dunia.

f) Fokus penugasan BKPM sebagai

koordinator perbaikan kemudahan

berusaha dengan Kementerian/Lembaga

dan Daerah.

3) Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal Sektor

Prioritas yang Dimanfaatkan oleh Stakeholder

Capaian indikator kinerja jumlah peta potensi

penanaman modal sektor prioritas yang

dimanfaatkan oleh stakeholder tahun 2019

adalah 14 peta potensi atau 116,67%, yang

melebihi target sejumlah 12 peta potensi

(Tabel 3.22). Hal tersebut menunjukkan

bahwa capaian realisasi kinerja tahun 2019

sama dengan capaian pada tahun 2017 dan

2018. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir

(2015-2019), secara umum terlihat bahwa

realisasi kinerja indikator peta potensi

penanaman modal sektor prioritas mampu

mencapai bahkan melebihi target kinerja yang

telah ditetapkan seperti tercermin pada

Gambar 3.10.



Tabel 3.22 Target dan Capaian Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Prioritas yang Dimanfaatkan oleh Stakeholder


Jumlah peta potensi penanaman modal

sektor prioritas yang dimanfaatkan oleh

stakeholder

12 peta potensi 14 peta potensi 116,67 Sangat Baik

Adapun kendala atau permasalahan yang

masih dihadapi dalam merealisasikan

penyusunan peta potensi penanaman modal

sektor prioritas tahun 2019 yaitu ketersediaan

data dan informasi pendukung yang kurang

memadai, serta kurangnya respon untuk

berkoordinasi dari stakeholder terkait.

Sehingga diharapkan adanya pengendalian

yang dilakukan dengan membuka ruang akses

yang lebih banyak terhadap data dan informasi

yang diperlukan, serta melakukan komunikasi

yang lebih intensif dengan stakeholder terkait.

Pembuatan dokumen peta potensi sektor

prioritas penanaman modal dilakukan secara

swakelola serta bekerja sama dengan pihak

ketiga melalui tahapan kegiatan antara lain

Focus Group Discussion (FGD), studi literatur,

mapping analysis, serta survei lapangan.

Secara umum, peta potensi penanaman modal

sektor prioritas menawarkan hal-hal yang

menarik bagi stakeholder terkait antara lain

lokasi investasi yang potensial, insentif, skema

kerja sama, perkiraan biaya investasi, peluang

investasi, dan informasi lainnya di bidang

industri agribisnis dan sumber daya alam

lainnya, industri manufaktur, jasa dan

Gambar 3.10 Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Prioritas yang Dimanfaatkan oleh Stakeholder

Tabel 3.23 Daftar Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Prioritas yang Dimanfaatkan oleh Stakeholder

No. Judul Peta Potensi

1 Perencanaan Pengembangan Investasi pada Perkebunan dan Industri Pengolahan Kopi

2 Pengembangan Investasi Mineral Bahan Baku Industri Cell Battery (Nikel, Kobalt, dan Litium)

3 Perencanaan Pengembangan Investasi Energi Baru Terbarukan Biofuel Berbasis Kelapa Sawit Industri

4 Kajian Peningkatan Daya Saing Investasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia

5 Kajian Pengembangan Investasi Industri Petrokimia Berbasis Gas dan Batubara di Indonesia

6 Kajian Pengembangan Investasi Industri Kendaraan Listrik berbasis Baterai di Indonesia

7 Kajian Peningkatan Daya Saing Industri Nasional Melalui Industri Semikonduktor dan Komponen Elektronik

8 Kajian Pengembangan Investasi Sektor Pariwisata di KSPN Bromo Tengger Semeru

9 Kajian Kawasan Pendidikan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Sains dan Teknologi (KST)

10 Kajian Identifikasi Branding KEK Pariwisata Dalam Pengembangan Investasi

11 Peluang Investasi Industri Furnitur di Provinsi Jawa Tengah

12 Kajian Potensi dan Permasalahan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Skema KPBU

13 Kajian Potensi Investasi pada Sektor Angkutan Massal Berbasis Rel

14 Kajian Peluang Investasi terkait Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara



Tabel 3.24 Target dan Capaian Jumlah Rencana Investasi


Jumlah Rencana Investasi Rp1.416,67 triliun Rp1.501,38 triliun 105,59 Sangat Baik

kawasan, serta infrastruktur, yang dapat

dilihat secara rinci pada lampiran. Sehingga

peta potensi penanaman modal sektor prioritas

termanfaatkan oleh stakeholder terkait secara

optimal yang dapat mendorong persebaran

investasi berkualitas; peningkatan investasi

dalam negeri/PMDN, serta kemitraan investor

besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM); dalam rangka peningkatan

realisasi investasi di Indonesia. Daftar peta

potensi penanaman modal sektor prioritas

yang dimanfaatkan oleh stakeholder secara

lengkap disajikan pada Tabel 3.23.

4) Jumlah Rencana Investasi

Berdasarkan data pada Tabel 3.24, capaian

rencana investasi sebesarl Rp1.501,38 triliun

terdiri dari Rp1.036,10 triliun yang bersumber

dari fasilitasi investor oleh TPT dan Rp465,28

triliun yang bersumber dari fasilitasi investor

oleh IIPC. Dengan capaian tersebut, kinerja

BKPM dikategorikan sangat baik dengan

persentase 105,59% karena melampaui target

sebesar Rp1.416,67 triliun.

Perhitungan jumlah rencana investasi tahun

2019 mengalami perubahan jika dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya

memperhitungkan nilai rencana investasi yang

difasilitasi oleh Tim Promosi Terpadu (TPT) dan

IIPC. Sementara pada tahun sebelum data

rencana investasi selain berasal dari TPT dan

IIPC juga berasal dari nilai Izin Prinsip yang

dikeluarkan oleh Sistem Pelayanan Informasi

dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE).

Dalam rangka mencapai target rencana

investasi PMA yang telah ditetapkan,

Kedeputian Promosi Penanaman Modal melalui

TPT melakukan kegiatan promosi yang bersifat

end-to-end, melalui kegiatan dan pertemuan

pro-active terhadap investor potensial,

matchmaking dengan partner potensial hingga

pendampingan dan fasilitasi selama proses

realisasi rencana investasi. Beberapa

perusahaan besar yang telah di fasilitasi antara

lain Hyundai Motor Company, LG Lotte

Chemical Indonesia, CPC, Krakatau POSCO,

HBIS, dan Mistubishi.

Kegiatan pendampingan rencana investasi

prioritas dan perusahaan besar di lakukan

melalui berbagai pertemuan dan fasilitasi

kunjungan baik di negara asal maupun

Indonesia. TPT juga memfasilitasi pertemuan

dengan Bapak Presiden, Menteri terkait,

Pejabat Tinggi Kementerian/Lembaga dan

beberapa pihak lain seperti kawasan industri,

calon mitra lokal dan pihak terkait lain sebagai

upaya merealisasikan rencana investasinya.

Perkembangan “Jumlah rencana investasi” dari

tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat

pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.11 Perkembangan Rencana Investasi PMA

Keterangan: Capaian tahun 2018 berdasarkan Izin Prinsip hanya tercatat sampai Juni 2018 Asumsi nilai tukar US$: 1. 2015: 1 US$=Rp10.500 2. 2016: 1 US$=Rp13.500 3. 2017: 1 US$=Rp13.300 4. 2018: 1 US$=Rp13.400 5. 2019: 1 US$=Rp14.000



Apabila melihat perkembangan selama 5 (lima)

tahun (2015 – 2019), rencana investasi PMA

tidak mencapai target hanya pada tahun 2018.

Sementara capaian rencana investasi PMA

pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan

tahun 2019 selalu berada di atas target yang

ditetapkan.

Capaian rencana investasi tahun 2018 yang

tidak mencapai target disebabkan perubahan

metode pencatatan sistem pendaftaran

Investasi. Sejak bulan Juli 2018 pencatatan

pendaftaran investasi dilakukan melalui sistem

perizinan berusaha secara terintegrasi atau

Online Single Submission (OSS) yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik. Selama masa

transisi OSS pada bulan Juli-Desember 2018,

perizinan dan pencatatan nilai investasi melalui

OSS dilaksanakan di Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian. Hal ini menyebabkan

tidak adanya data akurat dari rencana investasi

PMA.

5) Persentase Kesepakatan / Perjanjian /

Perundingan Kerjasama Penanaman Modal

yang Telah Diimplementasikan

Keberhasilan juga ditandai oleh meningkatnya

persentase jumlah kesepakatan/perjanjian/

perundingan yang telah diimplementasikan

sebesar 94% atau sebanyak 47 kesepakatan/

perjanjian/perundingan dari 87% target telah

ditetapkan atau sebanyak 44 kesepakatan/

perjanjian/perundingan (Tabel 3.25).

Adapun kerjasama penanaman modal yang

telah di implementasikan antara lain meliputi:

Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan

Penanaman Modal (P4M) dan Economic

Partnership Agreement (EPA) yang masih

berlaku hingga saat ini, kerjasama investasi di

lingkup regional baik di Asia Tenggara, Asia

Pasifik, maupun multilateral. Jumlah tersebut

juga mencakup forum kerjasama bilateral yang

dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa

negara mitranya.

Tabel 3.25 Persentase Kesepakatan/Perjanjian/Perundingan Kerjasama Penanaman Modal yang Telah Diimplementasikan


Persentase kesepakatan / perjanjian /

perundingan kerjasama penanaman modal

yang telah diimplementasikan

87% dari 50 kesepakatan /

perjanjian / perundingan 94% dari 50 kesepakatan /

perjanjian / perundingan 108,05 Sangat Baik

Pada tahun 2019, BKPM telah melaksanakan

kesepakatan / perjanjian / perundingan

kerjasama penanaman modal di berbagai

forum kerjasama internasional antara lain:

a) Pertemuan Perundingan Bilateral

Investment Treaty (BIT) dan Free Trade

Agreement (FTA) / Comprehensive

Economic Partnership Agreement (CEPA)

Pertemuan Perundingan BIT Indonesia-

Swiss, Pertemuan Perundingan

Amandemen Bilateral Investment

Agreement (BIA) IETO-TETO, Perundingan

Indonesia-European Union Comprehensive

Economic Partnership Agreement,

Perundingan Indonesia-Korea CEPA,

Pertemuan General Review Indonesia-

Jepang EPA, Perundingan Regional

Gambar 3.12 Kesepakatan/Perjanjian/Perundingan Kerjasama Penanaman Modal yang Telah Diimplementasikan



Comprehensive Economic Partnership

(RCEP) dan Pertemuan Sidang Sesi ke-38

Working Group III Investor-State Dispute

Settlement Reform UNCITRAL.

b) Pertemuan Penandatanganan Perjanjian

Pertemuan Penandatanganan Perjanjian

BIT Indonesia-Persatuan Emirat Arab dan

Pertemuan Penandatanganan Perjanjian

Indonesia-Australia CEPA.

c) Pertemuan Forum Kerjasama di Bidang

Penanaman Modal

Working Group on Investment RI-

Singapura, yaitu pertemuan bilateral Joint

Commission on Trade and Investment

(JCTI) Meeting Indonesia-Taiwan,

Pertemuan Trade and Investment Working

Group (TIWG) G-20, Pertemuan ASEAN

Economic Minister-ASEAN Investment

Area Council dan Pertemuan Coordinating

Committee on Investment di lingkup

ASEAN.

Sejak UU PM terbit pada tahun 2007, BKPM

telah diberikan kepercayaan untuk memimpin

sejumlah perundingan investasi pada berbagai

fora perjanjian internasional.

Pada perundingan perjanjian bidang investasi,

BKPM berperan sebagai leader/focal point yang

didampingi oleh Kementerian/Lembaga teknis

terkait, melakukan negosiasi dengan negara

mitra untuk membahas pasal dan ketentuan di

dalam perjanjian hingga dicapai kesepakatan

oleh masing-masing negara. Perjanjian

investasi yang dibuat mencakup elemen

proteksi, promosi, fasilitasi dan liberalisasi,

dimana umumnya bersifat binding (mengikat).

Dengan disepakatinya perjanjian tersebut,

maka akan lebih meningkatkan jaminan

perlindungan dan kepastian hukum yang

komprehensif kepada investor kedua negara.

Perjanjian/kesepakatan kerjasama tersebut

lebih jauh juga akan meningkatkan nilai

kompetitif Indonesia dibandingkan negara-

negara pesaing untuk merebut dan menarik

para investor asing, bahkan di negara-negara

maju seperti: Jerman dan Amerika Serikat,

adanya perjanjian investasi (bilateral, regional

ataupun multilateral) menjadi salah satu

prasyarat/pertimbangan disetujuinya sebuah

proposal pembiayaan keuangan dan asuransi

bagi para calon investor asing untuk

melakukan investasi di negara-negara

berkembang, sehingga perjanjian yang telah

berlaku tersebut secara langsung akan menjadi

daya tarik tersendiri bagi calon investor untuk

berinvestasi di sektor-sektor unggulan di

Indonesia.




Tabel 3.26 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kelembagaan

Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian % Kategori

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK)

WTP WTP 100% Sangat Baik Meningkatnya

akuntabilitas

kelembagaan Indeks Akuntabilitas Kinerja


BB BB 100% Sangat Baik

Dari sisi Learning and Growth Perspective yang diukur dengan bobot 20%, capaian kinerja Badan Koordinasi

Penanaman Modal menunjukkan capaian 100% (Sangat Baik) seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Learning and Growth Perspective

Indeks capaian tersebut menunjukkan keberhasilan

kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam

mempertahankan kualitas dan akuntabilitas

kelembagaan, keberhasilan tersebut antara lain

ditandai dengan:

1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Peningkatan pengelolaan dan

pertanggungjawaban kinerja anggaran

sehingga BKPM mempertahankan opini WTP

dari BPK RI selama 11 (sebelas) tahun

berturut-turut sejak tahun 2008 sampai tahun

2018, yang menunjukkan capaian 100%

(Sangat Baik).

Untuk memperoleh opini “Wajar Tanpa

Pengecualian” (WTP), BKPM telah melakukan

penerapan sistem pengendalian intern

terhadap semua unit kerja yang mencakup

penataan administrasi pengelolaan anggaran,

perencanaan kinerja yang sistematis

disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja

dalam memperoleh outcome yang telah

ditetapkan, pelaksanaan pengadaan barang/

jasa yang transparan serta pengawasan dan

pengendalian yang intensif baik oleh atasan

langsung di lingkungan unit kerja terkait

maupun pengawasan oleh aparat pengawas

internal (Inspektorat), sehingga mengurangi

terjadinya kesalahan-kesalahan dalam

pelaksanaan pengelolaan anggaran.

2) Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

Pencapaian kategori BB atas Indeks

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) BKPM. Berdasarkan hasil evaluasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) atas

Akuntabilitas Kinerja BKPM Tahun 2018 yang

disampaikan melalui Surat Menteri PANRB

Nomor B/831/M.AA.05/2018 tanggal 31

Desember 2018 tentang Hasil Evaluasi atas


Tahun 2018, BKPM mendapatkan nilai 74,05

dengan predikat BB. Selanjutnya, BKPM

menargetkan peringkat BB atas hasil evaluasi

Akuntabilitas Kinerja BKPM Tahun 2019.




3.3 Capaian Kinerja BKPM Terhadap

Target Nasional dalam RPJMN Tahun

2015 - 2019

Tabel 3.27 menunjukkan capaian realisasi investasi

PMA dan PMDN setiap tahun dari tahun 2015

sampai tahun 2019 yang dibandingkan dengan

target realisasi investasi PMA dan PMDN

berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019. Pada tahun

2015 sampai tahun 2017 terlihat bahwa capaian

realisasi investasi PMA dan PMDN setiap tahunnya

telah melampaui target RPJMN yang ditetapkan.

Namun pada tahun 2018 dan 2019, capaian

realisasi investasi PMA dan PMDN belum mencapai

target RPJMN. Hal ini telah diperkirakan

sebelumnya, tepatnya pada triwulan II 2018

dimana pertumbuhan investasi year on year (y-o-y)

pada triwulan tersebut (3,1%) jauh lebih rendah

dibandingkan dengan periode yang sama pada

tahun 2017 (12,7%).

Dengan adanya perlambatan pertumbuhan investasi

tersebut, kemudian diusulkan adanya perubahan

target realisasi PMA dan PMDN untuk tahun 2018

dan 2019, sebagaimana surat Kepala BKPM kepada

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas nomor 371/A.1/2018 tanggal 5

September 2018. Adapun penyebab perlambatan

pertumbuhan tersebut antara lain dimulainya

perang dagang Amerika Serikat dengan Republik

Rakyat Tiongkok dan pelaksanaan pemilihan umum

legislatif, Kepala Daerah dan Presiden-Wakil

Presiden. Namun, secara kumulatif 5 (lima) tahunan

dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka

capaian realisasi PMA dan PMDN sebesar 96,12%

dari target RPJMN (kategori baik).

Tabel 3.27 Capaian Rasio PMA dan PMDN Dibandingkan Target RPJMN Tahun 2015 – 2019

Rasio PMDN Total Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target RPJMN (Rp Triliun) 519,5 594,8 678,8 792,5 933,0 3.518,6

Capaian (Rp Triliun) 545,5 612,8 692,8 721,3 809,6 3.382,0

Berdasarkan Tabel 3.28, capaian rasio PMDN setiap

tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yang

dibandingkan dengan target RPJMN tahun 2015-

2019. Pada tahun 2015 terlihat bahwa capaian rasio

PMDN belum melampaui target RPJMN yang

ditetapkan (97,3% dari target). Namun pada tahun

2016 sampai tahun 2019, capaian rasio PMDN telah

melampaui target RPJMN yang ditetapkan.

Tabel 3.28 Capaian Rasio PMDN Dibandingkan Target RPJMN Tahun 2015 – 2019

Rasio PMDN Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

Target RPJMN (%) 33,8 35,0 36,3 37,6 38,9

Capaian (%) 32,9 35,3 37,9 45,6 47,7




Tabel 3.29 Realisasi Anggaran BKPM TA 2019 Berdasarkan Program

No. Program Pagu 2019 Realisasi %

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya BKPM (Generik)

Rp338.416.807.000 Rp321.857.842.329 95,11

2 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis) Rp302.183.349.000 Rp275.260.300.131 91,09

Rp640.600.156.000 Rp597.118.142.460 93,21 Jumlah

3.4 Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Koordinasi Penanaman

Modal pada TA 2019 adalah sebesar

Rp597.118.142.460 (lima ratus sembilan puluh

tujuh miliar seratus delapan belas juta seratus

empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh

rupiah) atau 93,21% dari alokasi anggaran sebesar

Rp640.600.156.000 (enam ratus empat puluh miliar

enam ratus juta seratus lima puluh enam ribu

rupiah). Komposisi anggaran dan realisasi BKPM TA

2019 berdasarkan program dapat dilihat dalam

Tabel 3.29, sedangkan realisasi anggaran BKPM TA

2019 berdasarkan jenis belanja dijelaskan pada

Tabel 3.30.

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran BKPM TA 2019 Berdasarkan Jenis Belanja

No. Program Pagu 2019 Realisasi %

1 Belanja Pegawai Rp142.611.778.000 Rp131.854.948.448 92,46

2 Belanja Barang Rp430.402.805.000 Rp401.061.835.511 93,18

3 Belanja Modal Rp67.585.573.000 Rp64.201.358.501 94,99

Rp640.600.156.000 Rp597.118.142.460 93,21 Jumlah

Berdasarkan Tabel 3.31 dan Tabel 3.32, pada

periode tahun 2015-2019 realisasi anggaran BKPM

menunjukkan capaian tertinggi pada Tahun 2019

yaitu sebesar 93,21%. Hal ini antara lain

dikarenakan peningkatan capaian nilai Reformasi

Birokrasi BKPM sehingga nilai tunjangan kinerja

pegawai pada tahun anggaran 2019 mengalami

peningkatan. Selain itu pada tahun 2019 juga

terdapat peningkatan realisasi belanja modal dalam

rangka penyediaan sarana dan prasarana kerja

untuk mendukung kegiatan seluruh unit kerja pada

kantor BKPM, dan telah dilaksanakannya rapat-

rapat koordinasi dengan pengelola anggaran secara

rutin dalam rangka monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan anggaran dan kegiatan untuk mencari

solusi atas permasalahan-permasalahan yang dapat

menghambat realisasi penyerapan anggaran BKPM

tahun 2019.




Tabel 3.31 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran BKPM TA 2015-2019

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

Pagu Rp635.922.699.000 Rp488.465.562.000 Rp470.942.523.000 Rp548.229.840.000 Rp640.600.156.000

Realisasi Rp572.399.412.270 Rp437.560.634.835 Rp438.035.283.180 Rp480.686.624.859 Rp597.118.142.460

% 90,01% 89,58% 93,01% 87,68% 93,21%

Tabel 3.32 Realisasi Belanja per Sasaran Strategis/Sasaran Program Tahun 2019

No. Sasaran Anggaran (Rp)

%

Pagu Realisasi

1 Meningkatnya realisasi penanaman modal 43.560.940.000 40.244.133.694 92,39

2

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman

modal yang prima dan responsif melalui

PTSP Pusat

10.338.714.000 10.105.908.114 97,75

3

Meningkatnya iklim penanaman modal dalam

rangka peningkatan daya saing penanaman

modal

17.435.663.000 16.175.015.032 92,77

4

Terwujudnya perencanaan penanaman

modal dan penyusunan rekomendasi

kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan

implementatif dalam rangka peningkatan

12.768.648.000 12.443.583.400 97,45

5

Meningkatnya daya tarik penanaman modal

Indonesia melalui promosi yang terpadu dan

efektif bagi penanam modal dalam dan luar

negeri yang berpijak pada peningkatan daya

208.496.640.000 187.079.557.294 89,73

6

Meningkatnya kerjasama internasional untuk

mendorong investasi dan melindungi

kepentingan nasional dalam rangka

peningkatan daya saing penanaman modal

9.582.744.000 9.212.102.597 96,13

7 Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan 338.416.807.000 321.857.842.329 95,11

640.600.156.000 597.118.142.460 93,21 Jumlah


LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 4 Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

4.1 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2018

4.1.1 Penetapan Indikator Kinerja Yang Lebih Relevan

4.1.2 Penyelarasan Kegiatan Organisasi Dengan Renstra

4.1.3 Optimalisasi Evaluasi dan Reviu Internal BKPM Dalam Upaya Perbaikan Kinerja

4.1.4 Pemanfaatan Laporan Kinerja Dalam Upaya Perbaikan Kinerja BKPM

4.2 Penyesuaian Struktur Organisasi

4.3 Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

4.3.1 Layanan KOPI MANTAP (Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi)

4.3.2 Layanan Podcast BKPM

4.3.3 Pembangunan Fasilitas Command Center BKPM

4.3.4 Pengembangan BIM (Business Intelligence Mobile) BKPM

4.4 Penguatan Program Reformasi Birokrasi BKPM

4.4.1 Proses Reformasi Birokrasi di BKPM

4.4.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKPM Tahun 2019

BAB 4 INISIATIF PENINGKATAN


74 Bab 4 Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja | LAPORAN KINERJA 2019


INISIATIF PENINGKATAN


BKPM telah melakukan beberapa inisiatif kegiatan

perbaikan selama tahun 2019 dalam upaya untuk

meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan

berkesinambungan selaras dengan program

pembangunan nasional. Inisiatif tersebut disusun

dengan mengacu pada hasil evaluasi eksternal (dari

KemenPAN-RB) atas akuntabilitas kinerja, hasil

evaluasi internal (Inspektorat BKPM), arahan

pimpinan, program reformasi birokrasi, dan reviu

pengelolaan kinerja BKPM. Beberapa inisiatif

perbaikan yang dijalankan BKPM antara lain:

4.1 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP

Tahun 2018

Evaluasi terhadap AKIP yang dilakukan oleh pihak

eksternal maupun internal merupakan bagian yang

sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas

akuntabilitas kinerja BKPM. Untuk itu, BKPM

berupaya menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut

dengan melakukan beberapa inisiatif untuk

memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya sebagai

berikut:


LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 4 Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 75

4.1.1 Penetapan Indikator Kinerja Yang

Lebih Relevan

Tahun 2019, BKPM telah menganggarkan kegiatan

untuk penyusunan program/kegiatan dan indikator

kinerja BKPM Tahun 2020-2024 dengan pendekatan

Balanced Scorecard (BSC). Penggunaan metode

BSC ini bertujuan agar kinerja BKPM menjadi lebih

terukur dan terarah. Metode BSC digunakan untuk

mengeksekusi strategi dalam Renstra BKPM menjadi

kerangka operasional yang dapat dilaksanakan oleh

seluruh unit di lingkungan BKPM. Penyusunan

program/kegiatan dan indikator kinerja BKPM Tahun

2020-2024 dengan pendekatan Balanced Scorecard

(BSC) dilakukan dengan membentuk tim kerja yang

tertuang dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 196

Tahun 2019.

Berdasarkan pendekatan BSC, strategi dalam

Renstra diekstraksi menjadi Sasaran Strategis (SS)

yang kemudian divisualisasikan dalam Peta Strategi.

Untuk mengukur pencapaian setiap Sasaran

Strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang dirumuskan dengan memperhatikan prinsip



SMART-C (Spesific, Measurable, Achievable,

Realistic, Time-bounded dan Continuously

Improved). IKU harus bersifat spesifik, yaitu

mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak

normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/

unik dalam menilai dan mendorong pencapaian

kinerja atau SS. Measurable yaitu IKU dapat diukur

dan jelas cara pengukurannya. Achievable yaitu

dapat dicapai sebagai instrumen pengukuran SS

oleh pemilik IKU dan atasan. Realistic yaitu IKU

yang dirumuskan harus memiliki target yang

menantang namun tetap dapat dicapai. Time-

bounded yaitu IKU harus memiliki horison jangka

waktu pengukuran tertentu. Contiuously Improved

yaitu kualitas dan target IKU disesuaikan dengan

perkembangan strategi organisasi dan selalu

disempurnakan.

Selanjutnya, untuk memastikan pencapaian sasaran

organisasi, BKPM juga menerapkan manajemen

risiko sejak tahun 2017 dengan ditetapkannya

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di

Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Implementasi manajemen risiko juga dilakukan

dengan menetapkan seluruh Sasaran Strategis

dalam Peta Strategi sebagai sasaran organisasi dan

identifikasi risiko mengacu pada indikator kinerja

dalam rangka mengawal pencapaian target IKU

tersebut.

4.1.2 Penyelarasan Kegiatan Organisasi

Dengan Renstra

Renstra merupakan salah acuan utama dalam

merancang kegiatan tahunan BKPM. Dengan

demikian, kegiatan yang berimplikasi terhadap

suatu tujuan strategis menjadi hal krusial untuk

dijalankan dan diselaraskan dengan Renstra.

Namun demikian, agar dapat menyesuaikan

dinamika lingkungan organisasi yang senantiasa

berubah setiap saat dimana Renstra merupakan

dokumen strategis yang relatif tidak berubah dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun, beberapa kegiatan

yang bersifat inovatif dan strategis dapat dijalankan

sebagai upaya untuk mencapai tujuan strategis

yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pada tahun 2019, BKPM melakukan revisi pada

Renstra 2015-2019 terkait dengan diterbitkannya


tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik, yang menugaskan BKPM sebagai

lembaga Online Single Submission (OSS).

Menindaklanjuti hal tersebut, BKPM melakukan

restrukturisasi organisasi khsususnya pada

Kedeputian Pelayanan Penanaman Modal. Revisi

Renstra BKPM 2015-2019 tersebut dituangkan

dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi


Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi

Penanaman Modal Tahun 2015-2019.

4.1.3 Optimalisasi Evaluasi dan Reviu

Internal BKPM Dalam Upaya

Perbaikan Kinerja

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja,

BKPM telah melakukan evaluasi internal pada tahun

2018. Evaluasi internal dilakukan oleh Inspektorat




sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

(APIP), pengelola kinerja pusat dan pengelola

kinerja eselon I. Hasil evaluasi tersebut dijadikan

bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan

terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan BKPM.

Tujuan evaluasi yang dilakukan APIP BKPM adalah

untuk memperoleh informasi terkait implementasi

SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP,

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan,

implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut

rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP

periode sebelumnya.

Dari hasil evaluasi tahun 2017, APIP BKPM

mengapresiasi upaya perbaikan pengelolaan kinerja

yang telah dilakukan oleh BKPM diantaranya:

1) Melakukan reviu secara berkala atas dokumen

Renstra BKPM Tahun 2015-2019 sebagaimana

terakhir diubah melalui Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tahun 2015-2019.

2) Melakukan pengembangan teknologi informasi

untuk penilaian kinerja melalui pengembangan

aplikasi e-Office Kinerja BKPM yang didalamnya

memuat fitur Perjanjian Kinerja, Pengukuran

Kinerja dan Pemeringkatan Kinerja.

3) Menyempurnakan penjenjangan (cascading)

indikator kinerja yang ada di dalam Renstra

sampai dengan level Eselon IV yang dapat

menggambarkan proses pencapaian kinerja

menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.

4.1.4 Pemanfaatan Laporan Kinerja Dalam

Upaya Perbaikan Kinerja BKPM

Setiap tahun BKPM menyusun laporan kinerja dalam

rangka akuntabilitas kinerja organisasi. Tujuan

pelaporan kinerja tersebut adalah untuk

memberikan informasi yang memadai dan terukur

atas capaian kinerja BKPM. Selain itu, laporan

kinerja digunakan sebagai pertimbangan dalam

upaya perbaikan berkesinambungan untuk

meningkatkan capaian kinerja. Beberapa informasi

Laporan Kinerja (LKj) BKPM yang dijadikan

pertimbangan, antara lain:

1) Dari hasil evaluasi yang dilakukan

KemenPANRB, nilai kualitas LKj BKPM setiap

tahun mengalami peningkatan. Pada tahun

2017 BKPM memperoleh predikat BB dengan

skor 73,68, lalu pada tahun 2018 BKPM

memperoleh predikat BB juga dengan skor

74,05. Nilai tersebut menjadi acuan dalam

melakukan perbaikan pengelolaan kinerja pada

tahun berikutnya. Pada tahun 2019 BKPM terus

melakukan perbaikan pengelolaan kinerja

dengan harapan nilai LKj tahun 2019 dapat

lebih meningkat lagi.

2) Informasi evaluasi dan reviu atas AKIP yang

dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal

BKPM akan menjadi salah satu pedoman dalam

melakukan perbaikan pengelolaan kinerja.

Rekomendasi yang diberikan beberapa telah

ditindaklanjuti oleh BKPM. Tindak lanjut

tersebut akan terus di-monitoring dan

dievaluasi untuk untuk memastikan tindak

lanjut telah sesuai dengan yang

direkomendasikan.




4.2 Penyesuaian Struktur Organisasi

Dalam rangka percepatan dan peningkatan realisasi investasi, Pemerintah telah menerapkan pelayanan perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik. Untuk mendukung hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan disahkannya PP

tersebut, terjadi beberapa perubahan pada sistem perizinan yang diantaranya adalah perubahan kewenangan

lembaga dan bentuk perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha.

Dalam PP Nomor 24 Tahun 2019, kewenangan

untuk menerbitkan izin telah beralih kepada

Lembaga Online Single Submission (OSS). Lembaga

pengelola dan penyelenggara OSS merupakan

lembaga pemerintah non kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

koordinasi penanaman modal. Jika dikaji dari beleid

tersebut, BKPM merupakan lembaga yang ditunjuk

sebagai penyelenggara OSS. Dalam hal ini, BKPM

selaku lembaga OSS bertanggung jawab untuk

mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin

lokasi usaha, hingga izin usaha.

Perubahan kewenangan mengeluarkan izin

bertujuan untuk dapat mempermudah pelaku usaha

dalam mendapatkan dan mengurus perizinan yang

dibutuhkan. Dengan didirikannya Lembaga OSS,

pelaku usaha tidak perlu datang ke beberapa

instansi untuk mengurus perizinan yang diperlukan.

Gambar 4.1 Struktur organisasi pada Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Sebelum Perubahan)



Gambar 4.2 Struktur organisasi pada Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Setelah Perubahan)

Hal tersebut dikarenakan sistem perizinan yang

diterbitkan oleh Lembaga OSS telah terintegrasi

dengan K/L, Daerah dan lembaga lainnya yang

berwenang untuk mengeluarkan izin. Selain itu,

terkait penerbitan izin usaha, Lembaga OSS juga

berwenang untuk menetapkan kebijakan

pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem

OSS, menetapkan petunjuk pelaksanaan izin usaha

pada sistem, mengelola dan mengembangkan

sistem OSS, serta bekerja sama dengan pihak lain

dalam pelaksanaannya.

Memperhatikan dinamika perubahan serta melihat

berbagai tantangan yang ada, organisasi BKPM

dinilai perlu untuk mengembangkan diri dengan

membentuk unit-unit baru sebagai konsekuensi

eskalasi tugas dan kewajiban yang diberikan.

Melalui serangkaian proses internal dengan

berkoordinasi beberapa pihak eskternal sebagai

bagian pengayaan perspektif, pada tanggal 28

Desember 2019 BKPM telah mengesahkan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi

Penanaman Modal. Perubahan mendasar terjadi

pada struktur organisasi di Kedeputian Bidang

Pelayanan Penanaman Modal dalam rangka

mengakomodir pelaksanaan OSS di BKPM. Berikut

ini adalah perubahan struktur organisasi pada

Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal.



4.3 Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif,dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar

instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untukmencapai tujuan bersama,

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat

penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem

pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

BKPM sebagai lembaga pemerintahan menilai

pentingnya pemanfaatan SPBE dalam upaya

meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan

terbaik kepada para stakeholder baik internal

maupun eksternal. Beberapa layanan berbasis

elektronik yang telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak

yang terkait dengan BKPM, antara lain seperti

dijabarkan di bawah ini.

4.3.1 Layanan KOPI MANTAP (Koordinasi

Pengawalan Investasi

Memanfaatkan Aplikasi)

KOPI MANTAP ditujukan untuk memudahkan

koordinasi lintas satgas (Satgas Nasional, Satgas

Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota) dalam upaya

fasilitasi pemenuhan komitmen dan penyelesaian

masalah investasi. KOPI MANTAP memungkinkan

efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan

menggunakan platform berbasis teknologi informasi

yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing,

serta pertemuan jarak jauh melalui video/audio

conference. KOPI MANTAP diresmikan pada tanggal

12 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi

2019 diharapkan selanjutnya ada percepatan yang

signifikan dalam hal fasilitasi dan penyelesaian

masalah investasi sehingga seluruh rencana

investasi yang sudah mendapatkan perizinan

berusaha melalui Online Single Submission (OSS)

dapat direalisasikan seluruhnya dengan lancar.

KOPI MANTAP dimanfaatkan untuk mengawal

proses investasi oleh pelaku usaha yang telah

memperoleh izin melalui Online Single Submission

(OSS). Aplikasi KOPI MANTAP selayaknya aplikasi

Whatsapp yang selama ini menjadi sarana

koordinasi dan komunikasi di lingkup pemerintahan.

Hanya saja, KOPI MANTAP menjadi sarana yang

lebih resmi dan profesional, serta dilengkapi dengan

aspek kemananan, arsip, dan back-up yang lebih

terjamin.




Platform tersebut akan membantu pemerintah

pusat dalam mengawal pelaksanaan investasi

hingga di tingkat pemerintah daerah (pemda). Hal

ini sesuai dengan yang diingatkan Presiden Joko

Widodo, yakni menjaga investasi dari hulu ke hilir.

Menko Perekonomian dan BKPM akan mendorong

pemanfaatan Aplikasi KOPI MANTAP untuk

diterapkan dalam proses pengawalan investasi oleh

Satgas Pusat dan Daerah sesuai dengan amanat

Perpres No. 91 Tahun 2017 dan Permenko No. 8

Tahun 2017. Peluncuran KOPI MANTAP ini

diharapkan selanjutnya ada percepatan yang

signifikan dalam fasilitas dan penyelesaian masalah

investasi. Sehingga, seluruh rencana investasi yang

sudah mendapatkan perizinan berusaha melalui

Online Single Submission (OSS) dapat direalisasikan

dengan lancar. KOPI MANTAP merupakan payung

dari 3 (tiga) aplikasi yang dikembangkan oleh BKPM

pada tahun 2019 yang terdiri dari:

1) Office 365

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi

tata kelola atau manajemen pemerintahan di

Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut,

seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan

SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-

government.

Salah satu upaya untuk mencapai maksud

tersebut diperlukan optimalisasi penggunaan

teknologi informasi. Berbagai kemudahan yang

ditawarkan oleh teknologi informasi diharapkan

mampu menciptakan lingkungan kerja yang

efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan

menunjang kinerja organisasi, termasuk BKPM

dalam memberikan pelayanan kepada semua

pihak, baik dalam hubungannya dengan tata

kerja aparatur itu sendiri, pelayanan kepada

dunia usaha, pelayanan publik, atau pelayanan

antar instansi pemerintah dan stakeholder

lainnya.

Dalam kaitannya dengan teknologi informasi,

sejak tahun 2017 BKPM telah memanfaatkan

Office 365 dalam menjalankan kegiatan

operasional perkantoran sehari-hari. Aplikasi e-

office adalah suatu sistem yang berhubungan

dengan administrasi, secara maya memusatkan

komponen-komponen sebuah organisasi dimana

data, informasi, dan komunikasi dibuat melalui

media telekomunikasi. Electronic dalam e-office

dapat berarti bahwa semua pekerjaan yang

berhubungan dengan administrasi perkantoran

dikerjakan secara elektronik serta menggunakan

bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

Pekerjaan kantor yang selama beberapa dekade

dilakukan secara manual telah berubah menjadi

elektronik bahkan beberapa sudah menerapkan

kantor maya. Kantor elektronik menggunakan

teknologi komunikasi untuk menyediakan

layanan administrasi perkantoran secara

elektronik kepada siapa saja, dimana saja, dan

setiap saat.

Tujuan diterapkannya sistem aplikasi e-office

BKPM adalah sebagai berikut:

a) Modernisasi birokrasi Badan Koordinasi

Penanaman Modal yang antisipatif dan

proaktif.

b) Optimalisasi pemaanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi.

c) Pengembangan budaya nilai dan perilaku

kerja yang positif.

d) Penyederhanaan sistem, prosedur,

mekanisme, dan kontrol kerja yang efektif.

e) Peningkatan mutu layanan administrasi.

Aplikasi yang ada dalam e-Office BKPM yang

sedang dikembangkan juga antara lain: Aplikasi

Persuratan, Aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP), Aplikasi Obrolan, Aplikasi Notula, Aplikasi

Memo, Aplikasi Kinerja, Aplikasi Investori,

Aplikasi IAM, dan Aplikasi Agenda.

Terkait upaya meningkatkan Sistem


(SAKIP), BKPM sedang mengembangkan

Aplikasi Kinerja BKPM dalam rangka

melaksanakan evaluasi internal yang

didalamnya memuat fitur Perjanjian Kinerja,

Pengukuran Kinerja dan Pemeringkatan Kinerja.

Melalui pengembangan fitur Pemeringkatan

Kinerja, akan sangat berguna untuk mendorong

kinerja unit dalam merencanakan program dan

anggaran dengan baik, serta merealisasikannya

sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Dengan adanya sistem evaluasi berupa

pemeringkatan, diharapkan setiap unit akan

terpicu untuk terus bekerja secara optimal agar

tidak berada pada peringkat kinerja yang

rendah. Konsekuensi dari evaluasi ini terhadap

unit dapat mempengaruhi dalam hal

pengambilan keputusan berupa keberlanjutan

program/kegiatan, revisi, atau penghentian



serta pertimbangan dalam alokasi anggaran

kepada unit di lingkungan BKPM. Kinerja setiap

unit di lingkungan BKPM akan terpantau

kinerjanya karena ada evaluasi berupa

pemeringkatan kinerja setiap triwulannya.

2) Layanan Workplace by Facebook

Permasalahan dan kendala dalam pengawalan

investasi yang dihadapi BKPM dan instansi

terkait lainnya diantaranya adalah belum ada

metode untuk berinteraksi dengan seluruh

perwakilan Kementerian/Lembaga/Daerah

secara efisien, belum ada metode untuk

tracking progress perkembangan realisasi

proyek tiap daerah, dan belum ada metode

inteaksi yang transparan sehingga bisa

dilakukan peers review, dimana setiap

pengguna bisa memantau kinerja pengguna

lain. Adapun solusi yang ditawarkan dalam

rangka pengawalan investasi salah satunya

dengan menggunakan teknologi kekinian yaitu

Workplace by Facebook. Workplace adalah

platform konektifitas dengan fitur yang sudah

dikenal seperti grup, pesan instan atau berbagi

dokumen untuk meningkatkan kerja tim dan

budaya kerja yang baik.

Melalui pemanfaatan Workplace, terdapat

perubahan paradigma pengawalan realisasi

investasi dari cara manual beralih ke

pemanfaatan sistem informasi dengan

menggunakan aplikasi Workplace dapat

dijadikan sebagai learning center, media

sosialisasi menggunakan format video singkat

dan animasi, live streaming/talkshow dengan

narasumber pemerintah pusat maupun daerah,

online meeting untuk diskusi dua arah, dan

Workplace Group bisa dijadikan tempat untuk

menerima feedback dari daerah. Dengan fitur

koordinasi grup diharapkan seluruh provinsi,

kabupaten/kota dan juga K/L dapat saling

berkoordinasi dan berkomunikasi melalui media

Workplace. Grup terdiri dari: Provinsi (DPMPTSP

dan Setda), Kabupaten/Kota (DPMPTSP dan

Setda), Kementerian/Lembaga, dan BKPM (Unit

Pengendalian Pelaksanaan, Unit Pelayanan, Unit

Promosi, Unit Kerjasama, dan Unit Deregulasi),

dan grup akan dimoderatori oleh BKPM.



3) CISCO WebEx Meetings

WebEx adalah sebuah aplikasi online yang

dikembangkan oleh Cisco yang membuat para

pengguna saling berkolaborasi lewat gambar,

video, dan suara dari mana pun secara lebih

mudah. WebEx mengkombinasikan komunikasi

lewat telepon dengan tampilan di layar

komputer, sehingga tidak perlu menghabiskan

biaya untuk perjalanan dan melakukan

pertemuan, cukup melalui penjelajah web di

meja masing-masing dan lebih produktif

dibandingkan mengirim file yang akan

didiskusikan lewat email. Dengan aplikasi ini,

BKPM bisa mengurangi biaya operasional dan

membuat pekerjaan lebih efisien.

Penggunaan dan mekanisme WebEx di BKPM

ditujukan untuk kebutuhan, antara lain:

a) Menyelenggarakan pertemuan secara online

antar anggota Satgas dan DPMPTSP;

b) Undangan rapat dapat dikirimkan

menggunakan email atau menggunakan

meeting link yang di-posting pada grup

Workplace;

c) BKPM memiliki beberapa akun WebEx (untuk

host meeting) yang dapat dipinjamkan kepada

anggota Satgas untuk keperluan rapat; dan

d) WebEx juga dapat digunakan untuk kebutuhan

seminar / sosialisasi dan online training / e-

learning dengan jumlah peserta yang besar.

4.3.2 Layanan Podcast BKPM

Podcast merupakan suatu rekaman suara atau

video, tetapi bisa juga merupakan rekaman siaran

televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan,

atau acara lain. Media podcast dinilai efektif dalam

menjangkau banyak pendengar, karena media ini

dapat menjangkau ke seluruh dunia. Podcast juga

sebuah cara yang menarik bagi pendengar karena

dapat menikmati konten secara mudah dan gratis.

Setiap episode podcast biasanya ditawarkan dalam

format file yang sama, seperti audio atau video,

sehingga pendengar selalu bisa menikmati program

tersebut dengan cara yang sama.

Di era industri 4.0 seperti saat ini, penting sekali

bagi instansi pemerintah dalam mengikuti

perkembangan zaman terutama dalam hal metode

diseminasi informasi, baik untuk kepentingan

internal institusi tersebut, maupun untuk eksternal.

Atas dasar tersebut, perlu bagi BKPM untuk

melakukan diseminasi informasi dalam bentuk



konten podcast, karena dapat menjangkau lebih

banyak pendengar dan konten tersebut akan

dikemas dengan menarik sehingga lebih banyak

meraih pendengar.

BKPM menilai perlunya pengelolaan dan pembuatan

konten podcast BKPM sebagai salah satu metode

diseminasi informasi yang dapat sewaktu-waktu

didengar apabila dibutuhkan baik oleh pihak internal

BKPM seperti pembuatan laporan, menciptakan

lingkungan kerja yang lebih baik dan efisian, serta

untuk pihak eksternal, seperti masyarakat umum,

yang ingin mendapatkan informasi terbaru

mengenai BKPM.

4.3.3 Pembangunan Fasilitas Command

Center BKPM

Command center adalah salah satu fasilitas yang

diperlukan oleh institusi untuk menyediakan

perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan

dalam mendukung respon suatu kejadian penting

dan menjalankan Crisis Management atau Business

Continuity Management. Berdasarkan jenisnya,

Command Center yang dibutuhkan di BKPM adalah

sebagai data center management yang berfungsi

untuk pengelolaan Big Data untuk

memvisualisasikan data dan informasi eksekutif

terkait data penanaman modal, antara lain:

pemantauan penerbitan Nomor Induk Berusaha

(NIB), komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial,

data potensi, perkembangan dan realisasi investasi

di Indonesia yang diperlukan dalam menentukan

kebijakan penanaman modal. Command Center

sebagai business application management yang

berfungsi menjamin berbagai aplikasi di BKPM yang

sangat penting bagi para pengguna sistem OSS

yang selalu tersedia dan bekerja sesuai desain yang

ditetapkan.

Command Center BKPM berupa ruangan pusat

visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh

melalui online, offline, internal maupun eksternal

yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar

lebar video wall yang juga berfungsi sebagai

monitoring room. Command center sangat

membantu dalam mempermudah jalannya meeting




dan koordinasi antar bidang. Command center juga

dapat membantu memastikan setiap keputusan

penting, respon dan aksi yang diambil seakurat

mungkin sesuai data yang ada. Command center

sangat penting bagi kantor instansi pemerintahan

dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan

manajemen krisis.

4.3.4 Pengembangan BIM (Business

Intelligence Mobile) BKPM

Dalam upaya memberikan akses kemudahan bagi

para stakeholder terkait untuk memperoleh

informasi data penanaman modal, BKPM telah

mengembangkan sistem informasi pelayanan

berbasis website dan mobile. Sejauh ini BKPM telah

memiliki informasi pelayanan data penanaman

modal berbasis website yaitu Business Intelligence

(BI). Tetapi seiring perkembangan zaman serta

tuntutan efisiensi dan efektifitas kecepatan

informasi, BKPM mengembangkan Business

Intelligence Mobile (BIM), sistem aplikasi

pengolahan data penanaman modal berbasis mobile

(gadget).

BIM (Business Intelligence Mobile) BKPM adalah

aplikasi Business Intelligence investasi di Indonesia

dalam bentuk mobile yang dikembangkan oleh

BKPM. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya

dapat mengetahui dan menganalisa data investasi

di Indonesia melalui smartphone berbasis iOS

ataupun Android. Data yang ditampilkan dalam

aplikasi ini adalah data investasi dari tahun 2010

sampai dengan triwulan terakhir tahun berjalan.

Data yang ditampilkan merupakan data realisasi

berdasarkan Laporan Kegiatan Penaman Modal

(LKPM) yang dilaporkan oleh perusahaan secara

berkala.

Tagline yang diusung BKPM adalah “With Self

Service BI Everyone Can be a Data Chef“, yang

maksudnya, dengan menggunakan BI dan BIM kita

bisa mengolah bahkan meracik data menjadi sajian

data yang matang dan siap saji sesuai selera kita,

selayaknya Chef yang mengolah dan meracik bahan

makanan untuk membuat hidangan yang istimewa.



4.4 Penguatan Program Reformasi Birokrasi BKPM

4.4.1 Proses Reformasi Birokrasi di BKPM

Reformasi Birokrasi pada pelaksanaannya merupakan tranformasi segenap aspek manajemen pemerintahan

menuju pemerintahan yang baik. Oleh karena kompleksnya program/kegiatan Reformasi Birokrasi, maka

diperlukan pentahapan-pentahapan yang jelas untuk menuju pemerintahan yang baik tersebut. Pentahapan yang

jelas dan terukur serta adanya program monitoring dan evaluasi akan memperbesar kemungkinan susksesnya

pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat 3 (tiga) tahap proses Reformasi Birokrasi di BKPM yang telah dan akan

dilaksanakan, yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses monitoring dan evaluasi.

Pentahapan proses Reformasi Birokrasi

dimaksudkan untuk memudahkan dalam

pelaksanaan dan penganggaran serta monitoring

dan evaluasi. Melalui pentahapan proses juga

diharapkan dapat dengan mudah memantau

kemajuan dan capaian dari kegiatan-kegiatan di

dalam tiap tahapan yang pada akhirnya dapat

dipastikan akan memperkecil kegagalan,

mengantisipasi potensi hambatan, mengurangi

pengerjaan ulang (rework), memudahkan

pengendalian serta waktu pelaksanaan dapat

dipantau dan terukur. Tahapan tersebut terdiri dari:

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan Reformasi Birokrasi

yang dilakukan oleh BKPM adalah kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

a) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi BKPM.

b) Internalisasi target, output, dan outcome

dari kegiatan dan program dari Reformasi

Birokrasi ke semua komponen organisasi.

c) Melakukan review organisasi dan

menentukan isu kunci pada masing-masing

komponen Reformasi Birokrasi.

d) Menentukan gap antara keadaan sekarang

dengan keadaan yang diinginkan.

e) Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi.

f) Menyiapkan dokumen usulan.

2) Tahap Pelaksanaan

Sebelum tahap pelaksanaan dilakukan,

diperlukan pengkoordinasian terlebih dahulu

yang terkait dalam penyusunan kebijakan

Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Training

for The Trainer, Focus Group Discussion,

sosialisasi dan rapat koordinasi dengan pihak

terkait. Fokus pada tahap pelaksanaan ini

dititikberatkan kepada pelaksanaan setiap

kegiatan Reformasi Birokrasi sesuai dengan

Roadmap yang terdapat pada dokumen usulan

yang telah disetujui.

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap monitoring dan evaluasi, kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Melakukan monitoring untuk memastikan

bahwa pelaksanaan setiap Reformasi

Birokrasi sesuai dengan Roadmap yang telah

disetujui dan memberikan laporan hasil

monitoring yang disusun setiap 6 (enam)

bulan sekali (per semester).

b) Mengolah hasil monitoring.

c) Memberikan masukan guna perbaikan

berkelanjutan kepada pelaksanaan kegiatan

Reformasi Birokrasi.

d) Melakukan evaluasi untuk setiap

pelaksanaan aktivitas Reformasi Birokrasi

sesuai dengan sasaran pencapaian yang

telah disepakati dalam Roadmap, evaluasi

dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

e) Mengolah hasil evaluasi dan memberikan

catatan-catatan yang diperlukan bila hasil

capaian tidak sesuai dengan yang

direncanakan.

4.4.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

BKPM Tahun 2019

1) Quick Wins Yang Telah Dilaksanakan

Program percepatan (quick wins) di bidang

pelayanan penanaman modal yang sedang

dilakukan oleh BKPM pada tahun 2019 adalah

evaluasi atas pelaksanaan pelayanan

penanaman modal 3 jam. Kegiatan quick wins

sebagaimana tersebut di atas merupakan tugas

dan fungsi BKPM yang diharapkan memperoleh

momentum yang positif pada pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di BKPM yang akan

dilaksanakan secara konsisten dan

berkelanjutan.

Quick wins dalam rangka Reformasi Birokrasi

akan mendorong terwujudnya penerapan

prinsip-prinsip clean government dan good

governance secara universal yang diyakini akan

menjadi prinsip dasar yang diperlukan untuk

memberikan pelayanan prima kepada



masyarakat. Di dalam Reformasi Birokrasi

terdapat 8 (delapan) area perubahan yang

setiap perubahannya dapat memberikan

dampak antara lain pada penurunan praktek

KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan

kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya

produktifitas aparatur, meningkatnya

kesejahteraan pegawai negeri dan hasilnya

dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh

masyarakat.

2) Penguatan Manajemen Perubahan

Tujuan dilaksanakannya program Penguatan

Manajemen Perubahan adalah mengubah

secara sistematis dan konsisten dari sistem dan

mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan

budaya kerja individu atau unit kerja di

dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan

tujuan dan sasaran reformasi.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan

sebagaimana tersebut di atas dilakukan

kegiatan-kegiatan seperti pengembangan nilai-

nilai untuk menegakkan integritas, dan

pembentukan agen perubahan yang dapat

mendorong terjadinya perubahan pola pikir.

Sebagaimana telah dicanangkan pada roadmap

BKPM tahun 2015-2019, disebutkan bahwa

kegiatan-kegiatan pada area perubahan akan

diselenggarakan secara bertahap sebagaimana

tertera pada tabel roadmap kegiatan.

Pelaksanaan penguatan manajemen perubahan

dengan melakukan kegiatan pengembangan

nilai-nilai untuk menegakkan integritas pada

tahun 2019 diselenggarakan dengan

menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi

nilai-nilai dan budaya kerja positif dengan

harapan akan terjadi peningkatan penerapan

nilai, kode etik, budaya kerja, dan budaya

pelayanan serta meningkatnya integritas

aparatur.

Pelaksanaan kegiatan pembentukan agen

perubahan yang dapat mendorong terjadinya

perubahan pola pikir di lingkungan BKPM pada

tahun 2019 diselenggarakan dengan

melaksanakan pemantauan dan pembinaan

terhadap pelaksanaan tugas agen perubahan

dan pelatihan bagi para agen perubahan. Hasil

akhir yang diharapkan apabila kegiatan

tersebut dilaksanakan dengan baik adalah

meningkatnya profesionalisme aparatur,

meningkatnya citra positif aparatur sebagai

pelayan masyarakat dan meningkatnya

kepuasan masyarakat. Dibawah ini dapat dilihat

tabel capaian kinerja program penguatan

manajemen perubahan dalam rangka

Reformasi Birokrasi di BKPM Tahun 2019.

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Proram Penguatan Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2019

No. Program / Kegiatan Rencana Aksi dan Realisasi

Rencana Aksi Target Realisasi Persentase

1 Pengembangan nilai-nilai untuk

menegakkan integritas Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan

budaya kerja positif 1 Laporan 1 Laporan 100%

Pemantauan dan pembinaan terhadap

pelaksanaan tugas agen perubahan 1 Laporan 1 Laporan 100%

2 Pembentukan Agen Perubahan yang dapat

mendorong terjadinya perubahan pola pikir Perbaikan sistem agen perubahan 1 Paket 1 Paket 100%

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa

capaian target Tahun 2019 pada kegiatan

Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan

budaya kerja positif telah mencapai target

sebesar 100% dari target yang telah

ditentukan. Sedangkan kegiatan pemantauan

dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas

agen perubahan juga telah tercapai sebesar

100% yang dilaksanakan pada Semester II

Tahun 2019.

Kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap

pelaksanaan tugas agen perubahan dan

pelatihan bagi agen perubahan dalam rangka

Reformasi Birokrasi Tahun 2019 capaian

kinerjanya adalah sebesar 100%.

3) Penguatan Pengawasan

Tujuan dilaksanakannya program penguatan

pengawasan adalah penerapan pengawasan

yang independen, profesional dan sinergis

untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan

akuntabel di lingkungan BKPM. Untuk mencapai

sasaran tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan



yaitu pembangunan unit kerja untuk

memperoleh predikat menuju WBK/WBBM,

pelaksanaan pengendalian gratifikasi,

pelaksanaan whistle blowing system,

pelaksanaan pemantauan benturan

kepentingan, Pembangunan SPIP, dan

penanganan pengaduan masyarakat. Pada

periode tahun 2015-2019, kegiatan-kegiatan

tersebut dilaksanakan secara serentak dimulai

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tahun

2019 diselenggarakan dengan melakukan aksi

sebagai berikut:

a) Penetapan unit kerja sebagai Zona

Integritas menuju WBK/WBBM;

b) Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian

Gratifikasi kepada seluruh pegawai BKPM

secara berkala;

c) Pelaporan implementasi pengendalian

gratifikasi secara berkala;

d) Pelaksanaan Sosialisasi Whistle Blowing

System (WBS) kepada seluruh pegawai

BKPM secara berkala;

e) Pelaporan secara berkala implementasi

WBS di BKPM;

f) Pengembangan aplikasi WBS disesuaikan

dengan kebutuhan dan peraturan;

g) Pelaksanaan sosialisasi terkait benturan

kepentingan kepada seluruh pegawai BKPM

secara berkala;

h) Pelaporan secara berkala tentang

implementasi benturan kepentingan di

BKPM;

i) Evaluasi dan Pengembangan SAKIP

disesuaikan dengan perkembangan;

j) Pelaksanaan sosialisasi tentang SPIP pada

seluruh unit di BKPM secara berkala;

k) Peningkatan kapasitas APIP melalui diklat;

l) Pelaksanaan sosialisasi terkait pengaduan

masyarakat kepada seluruh pegawai BKPM

secara berkala; dan

m) Melaporkan secara berkala tentang

implementasi penanganan pengaduan

masyarakat di BKPM.

Hasil yang diharapkan apabila kegiatan-

kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik

adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya kapasitas APIP;

b) Meningkatnya penerapan sistem

pengawasan yang independen, profesional

dan sinergis;

c) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

d) Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan

birokrasi;

e) Menurunnya tingkat penyimpangan oleh

aparatur; dan

f) Mempertahankan opini WTP-BPK.

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut dapat dilihat

bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi pada

program penguatan pengawasan Tahun 2019

adalah berupa pembangunan unit kerja untuk

memperoleh predikat menuju wilayah bebas

korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih dan

melayani (WBBM) dapat tercapai, yaitu Deputi

Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Pelaksanaan pengendalian gratifikasi,

pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

telah terlaksana dengan baik telah mencapai

target 100%. Sedangkan untuk kegiatan

pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS)

realisasi pencapaian targetnya adalah sebesar

100% dari target yang telah ditentukan.

Sedangkan pengembangan aplikasi WBS

disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan

telah terlaksana dengan baik mencapai target

100%.

Pembangunan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada BKPM untuk aksi

evaluasi dan pengembangan SAKIP disesuaikan

perkembangan pencapaian target kinerjanya

adalah sebesar 100%. Sedangkan aksi

pelaksanaan sosialisasi tentang SPIP pada

seluruh unit di BKPM secara berkala pencapaian

target kinerjanya adalah sebesar 100%. Dan

peningkatan kapabilitas APIP melalui diklat

pencapaian target kinerjanya sebesar 250%.

Sosialisasi Peraturan Kepala BKPM tentang

penerapan SPIP dan Kode Etik Pegawai BKPM

dengan target pemahaman terhadap Peraturan

Kepala BKPM tentang penerapan SPIP dan Kode

Etik Pegawai BKPM, realisasi pencapaian

kinerjanya adalah sebesar 100%.



Tabel 4.2 Capaian Kinerja Program Penguatan Pengawasan Tahun 2019



1 Pembangunan Unit Kerja Untuk

Memperoleh Predikat Menuju WBK/

WBBM

Penetapan unit kerja sebagai Zona Integritas

menuju WBK/WBBM 1 Satuan

Kerja

1 Satuan

Kerja

100%

2 Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian

Gratifikasi kepada seluruh pegawai BKPM

secara berkala

2 kali 2 kali 100%

Pelaporan implementasi pengendalian

gratifikasi secara berkala

2 kali 2 kali 100%

3 Pelaksanaan Whistle Blowing System Pelaksanaan Sosialisasi Whistle Blowing

System (WBS) kepada seluruh pegawai

BKPM secara berkala

2 kali 2 kali 100%

Pelaporan secara berkala implementasi WBS

di BKPM

2 kali 2 kali 100%

Pengembangan aplikasi WBS disesuaikan

dengan kebutuhan dan peraturan

1 Paket 1 Paket 100%

4 Pelaksanaan Pemantauan Benturan

Kepentingan

Pelaksanaan sosialisasi terkait benturan

kepentingan kepada seluruh pegawai BKPM

secara berkala

2 kali 2 kali 100%

Pelaporan secara berkala tentang

implementasi benturan kepentingan di BKPM

2 kali 2 kali 100%

5 Pembangunan SPIP Evaluasi dan Pengembangan SAKIP

disesuaikan dengan perkembangan

1 kali 1 kali 100%

Pelaksanaan sosialisasi tentang SPIP pada

seluruh unit di BKPM secara berkala

2 kali 2 kali 100%

Peningkatan kapasitas APIP melalui diklat 2 orang 5 orang 250%

6 Pelaksanaan sosialisasi terkait pengaduan

masyarakat kepada seluruh pegawai BKPM

secara berkala

2 kali 2 kali 100% Penanganan Pengaduan Masyarakat

Melaporkan secara berkala tentang

implementasi penanganan pengaduan

masyarakat di BKPM

2 kali 2 kali 100%

4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja


akuntabilitas kinerja adalah peningkatan

kualitas pelaksanaan dan integrasi antara

sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja,

serta peningkatan fairness, transparansi, dan

profesionalisme dalam pengadaan barang dan

jasa.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan

kegiatan pembangunan / pengembangan

teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

Pelaksanaan kegiatan tersebut pada periode

2015-2019 akan dilakukan secara bertahap

sebagaimana tertera / tercantum pada tabel

roadmap reformasi birokrasi BKPM. Pada tahun

2019, kegiatan pembangunan/pengembangan

teknologi informasi dalam manajemen kinerja

akan dilakukan aksi-aksi sebagai berikut:

a) Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

b) Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE);

c) Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem

Kepegawaian;

d) Penerapan dan pemeliharaan Sistem


(SAKIP); dan

e) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Pegawai (SIMPEG).



adalah:

a) Meningkatnya kualitas penerapan sistem



akuntabilitas keuangan dan kinerja yang

terintegrasi;

b) Meningkatnya kualitas penerapan sistem

pengadaan barang dan jasa yang adil,

transparan, dan profesional;

c) Meningkatnya penerapan sistem

manajemen kinerja lembaga; dan

d) Meningkatnya akuntabilitas aparatur.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa

pada Tahun 2019, kegiatan pembangunan/

pengembangan teknologi informasi dalam

manajemen kinerja untuk seluruh aksi

pencapaian target kinerja telah mencapai 100%

dari rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2019

Program / Kegiatan Rencana Aksi dan Realisasi


Pembangunan/Pengembangan Teknologi

Informasi Dalam Manajemen Kinerja

Pengembangan dan Penyempurnaan SPSE 1 Paket 1 Paket 100%

Pengembangan / Penyempurnaan SPIPISE 1 Paket 1 Paket 100%

Pengembangan / Penyempurnaan Sistem

Kepegawaian

1 Paket 1 Paket 100%

Penerapan dan pemeliharaan SAKIP 1 Paket 1 Paket 100%

Pemanfaatan dan Pemeliharaan SIMPEG 1 Paket 1 Paket 100%

5) Penguatan Kelembagaan

Tujuan dilaksanakan program penguatan

kelembagaan adalah penataan kelembagaan

Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tepat

ukuran, tepat fungsi dan sinergis. Untuk

mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan

evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN

di BKPM. Untuk periode tahun 2015-2019,

kegiatan tersebut diselenggarakan secara

bertahap sebagaimana tertera pada tabel

roadmap Reformasi Birokrasi BKPM.

Pada tahun 2019, pelaksanaan kegiatan

evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan ASN

di BKPM akan diselenggarakan aksi

meningkatkan peranan jabatan fungsional di

setiap unit kerja. Hasil yang diharapkan apabila

kegiatan tersebut dilakukan dengan baik adalah

sebagai berikut:

a) Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda

reformasi birokrasi;

b) Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan

fungsi dan sinergisme kelembagaan;

c) Menurunnya tumpang tindih tugas dan

fungsi;

d) Meningkatnya kejelasan pembagian

kewenangan;

e) Meningkatnya sinergisme kelembagaan

antara instansi pusat dan daerah; dan

f) Meningkatnya kinerja aparatur.


capaian kinerja pada kegiatan evaluasi dan

restrukturisasi kelembagaan ASN di BKPM

untuk aksi meningkatkan peranan jabatan

fungsional di setiap unit kerja pada tahun 2019

telah mencapai target 100%.

Tabel 4.4 Capaian Kinerja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2019

Program / Kegiatan Rencana Aksi dan Realisasi


Evaluasi dan Restrukturisasi Kelembagaan

ASN di BKPM

Meningkatkan peranan jabatan fungsional

di setiap unit kerja 1 Dokumen

Kajian 1 Dokumen

Kajian

100 %

6) Penguatan Tatalaksana


tatalaksana adalah penataan bisnis proses yang

sederhana, transparan, partisipatif, dan

berbasis e-government. Untuk mencapai tujuan

tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:



a) Perluasan Penerapan e-Government yang

Terintegrasi Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan di BKPM;

b) Penerapan Efisiensi Penyelenggaraan

Pemerintah di BKPM;

c) Implementasi Undang-undang Keterbukaan

Informasi Publik di BKPM; dan

d) Penerapan Sistem Kearsipan yang andal di

BKPM.

Untuk periode tahun 2015-2019, kegiatan

tersebut diselenggarakan secara bertahap

sebagaimana tertera pada tabel roadmap

Reformasi Birokrasi BKPM. Pada tahun 2019,

dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan

tersebut dilakukan aksi-aksi sebagai berikut:

a) Melakukan integrasi e-Government dengan

K/L dan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota);

b) Konsolidasi data dengan Badan Informasi

Geospasial (BIG);

c) Melakukan sosialisasi penggunaan e-office

dan email BKPM;

d) Melakukan pemutakhiran informasi publik:

1. Wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala

2. Wajib tersedia setiap saat

3. Mekanisme pelayanan masyarakat

e) Melakukan alih dokumen perizinan dan

nonperizinan yang diterbitkan tahun 2019

ke dalam media elektronik.

Hasil yang diharapkan apabila kegiatan tersebut

dilakukan dengan baik adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya penerapan sistem, proses

dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien, cepat, terukur sederhana,

transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government;

b) Meningkatnya kualitas tata hubungan

antara pemerintah pusat dan daerah;

c) Meningkatnya penerapan keterbukaan

informasi publik;

d) Meningkatnya penerapan sistem pengadaan

barang dan jasa secara elektronik;

e) Meningkatnya penerapan manajemen

kearsipan yang handal; dan

f) Meningkatnya kualitas pelayanan.


capaian kinerja kegiatan perluasan penerapan e

-Government yang terintegrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di BKPM; penerapan efisiensi

penyelenggaraan pemerintah di BKPM;

implementasi undang-undang keterbukaan

informasi publik di BKPM; penerapan sistem

kearsipan yang handal di BKPM, telah mencapai

100% dari target yang telah ditentukan.

Tabel 4.5 Capaian Kinerja Program Penguatan Tatalaksana Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2019



1 Perluasan Penerapan e-Government yang

Terintegrasi Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan di BKPM

Melakukan integrasi e-Government

dengan K/L dan Daerah (Provinsi dan

Kab/Kota)

4 K/L dan 5

Daerah

(Provinsi dan

Kab/kota)

4 K/L dan 5

Daerah

(Provinsi dan

Kab/kota)

100%

Konsolidasi data dengan BPS 1 Laporan 1 Laporan 100%

2 Penerapan Efisiensi Penyelenggaraan

Pemerintah di BKPM

Melakukan sosialisasi penggunaan e-

office dan email BKPM 1 Laporan 1 Laporan 100%

3 Implementasi Undang-undang Keterbukaan

Informasi Publik di BKPM Melakukan pemutakhiran informasi

publik:

a. Wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala

b. Wajib tersedia setiap saat

1 Laporan 1 Laporan 100%

4 Penerapan Sistem Kearsipan yang Handal

di BKPM Melakukan alih dokumen perizinan dan

nonperizinan yang diterbitkan tahun

2019 kedalam media elektronik




7) Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia Aparatur Sipil Negara


sistem manajemen sumber daya manusia

aparatur sipil negara adalah penerapan

manajemen ASN yang transaparan, kompetitif,

dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN

yang profesional dan bermartabat; penerapan

sistem manajemen kinerja nasional yang

efektif; peningkatan kualitas kebijakan publik;

pengembangan kepemimpinan untuk

perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan

kepemimpinan yang visioner, berkomitmen,

dan transformatif; peningkatan efisiensi

(belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi;

penerapan manajemen kearsipan yang handal,

komprehensif, dan terpadu.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Perbaikan berkelanjutan sistem

perencanaan kebutuhan pegawai ASN;

b) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem

rekrutmen dan seleksi secara transparan

dan berbasis kompetensi;

c) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem

promosi secara terbuka;

d) Perumusan dan penetapan kebijakan

pemanfaatan assessment center;

e) Perumusan dan penetapan kebijakan

penilaian kinerja pegawai;

f) Perumusan dan penetapan kebijakan

reward and punishment berbasis kinerja;

g) Pembangunan / pengembangan sistem

informasi ASN di BKPM;

h) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem

pengkaderan pegawai ASN;

i) Perumusan dan penetapan kebijakan

pemanfaatan / pengembangan database

profil kompetensi calon dan pejabat tinggi

ASN;

j) Perumusan dan penetapan kebijakan

pengendalian kualitas diklat;

k) Penerapan sistem promosi secara terbuka,

kompetitif, dan berbasis kompetensi

didukung oleh makin efektifnya

pengawasan oleh komisi aparatur sipil

negara (KASN);

l) Menyusun dan menetapkan pola karir ASN;

m) Pengukuran gap competency antara

pemangku jabatan dan syarat kompetensi

jabatan; dan

n) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan

dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

Untuk periode tahun 2015-2019, kegiatan

tersebut diselenggarakan secara bertahap

sebagaimana tertera pada tabel roadmap

Reformasi Birokrasi BKPM. Pada tahun 2019,

dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan

tersebut dilakukan aksi-aksi sebagai berikut:

a) Melaksanakan rekrutmen melalui seleksi

pegawai secara online berbasis kompetensi;

b) Melaksanakan pengisian jabatan struktural

dan fungsional tertentu secara terbuka;

c) Melaksanakan penempatan ASN

berdasarkan hasil assesment;

d) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

e) Melakukan penyesuaian dan

penyempurnaan peraturan tentang reward

and punishment berbasis kinerja;

f) Melaksanakan reward and punishment

berbasis kinerja;

g) Mengembangkan dan menyempurnakan

sistem informasi ASN BKPM;

h) Melaksanakan penggunaan sistem informasi

ASN di BKPM;

i) Melaksanakan pengkaderan pegawai ASN;

j) Pemanfaatan database profil kompetensi

calon dan pejabat tinggi ASN pada promosi

jabatan pegawai;

k) Penyesuaian dan penyempurnaan peraturan

kebijakan pengendalian kualitas diklat;

l) Melaksanakan kebijakan pengendalian

kualitas diklat;

m) Melaksanakan sistem promosi jabatan

secara terbuka, kompetitif dan berbasis

kompetensi;

n) Melaksanakan pola karir ASN;

o) Melaksanakan assesment pada setiap

pemangku jabatan dengan mengacu pada

standar kompetensi yang telah disusun;

p) Melaksanakan sistem dan kualitas

pendidikan dan pelatihan untuk mendukung

kinerja.



Tabel 4.6 Capaian Kinerja Program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara Tahun 2019



1 Perumusan dan Penetapan Kebijakan

Sistem Rekrutmen dan Seleksi

Secara Transparan dan Berbasis

Kompetensi

Melaksanakan rekrutmen melalui seleksi pegawai secara

online berbasis kompetensi 1 Laporan 1 Laporan 100%


Sistem Promosi Secara terbuka Melaksanakan pengisian jabatan struktural dan

fungsional tertentu secara terbuka 1 Laporan 1 Laporan 100%


Pemanfaatan Assessment Center Melaksanakan penempatan ASN berdasarkan hasil

assesment 1 Laporan 1 Laporan 100%

4 Perumusan dan Penetapan kebijakan

Penilaian Kinerja Pegawai Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan

peraturan yang berlaku 1 Laporan 1 Laporan 100%


Reward and Punishment Berbasis

Kinerja

Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan peraturan

tentang reward and punishment berbasis kinerja


Melaksanakan reward and punishment berbasis kinerja 1 Laporan 1 Laporan 100%

6 Melakukan penyesuaian sistem informasi ASN BKPM 1 Laporan 1 Laporan 100% Pembangunan / Pengembangan

Sistem Informasi ASN di BKPM Melaksanakan penggunaan sistem informasi ASN BKPM 1 Laporan 1 Laporan 100%


Sistem Pengkaderan Pegawai ASN Melaksanakan pengkaderan pegawai ASN 1 Laporan

1 Laporan

100%


Pemanfaatan / Pengembangan

Database Profil Kompetensi Calon

dan Pejabat Tinggi ASN

Pemanfaatan database profil kompetensi calon dan

pejabat tinggi ASN pada promosi jabatan pegawai. 1 Laporan

1 Laporan

100%



a) Meningkatnya kemampuan unit yang

mengelola SDM ASN untuk mewujudkan

aparatur yang kompeten dan kompetitif;

b) Meningkatnya kepatuhan dalam penerapan

manajemen aparatur yang berbasis merit;

c) Menerapkan manajemen kinerja individu

untuk mengidentifikasi dan meningkatkan

kompetensi SDM aparatur;

d) Membentuk Talent Pool (kelompok sukses)

untuk pengembangan karir pegawai;

e) Mewujudkan sistem informasi manajemen

SDM yang terintegrasi;

f) Meningkatnya penerapan sistem

pengembangan kepemimpinan untuk

periubahan;

g) Meningkatnya pengendalian penerapan

sistem merit dalam manajemen SDM

aparatur; dan

h) Meningkatnya profesionalisme aparatur.


capaian kinerja pada Tahun 2019 untuk

kegiatan perumusan dan penetapan kebijakan

sistem promosi secara terbuka; perumusan dan

penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai;

perumusan dan penetapan kebijakan sistem

pengkaderan pegawai ASN; perumusan dan

penetapan kebijakan pemanfaatan /

pengembangan database profil kompetensi

calon dan pejabat tinggi ASN; penerapan

sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan

berbasis kompetensi didukung oleh makin

efektifnya pengawasan oleh komisi aparatur

sipil negara (KASN); menyusun dan

menetapkan pola karir ASN; pengukuran gap

competency antara pemangku jabatan dan

syarat kompetensi jabatan; serta penguatan

sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan

untuk mendukung kinerja, telah mencapai

target 100% dari rencana yang ditetapkan.

Sedangkan untuk kegiatan perumusan dan

penetapan kebijakan pengendalian kualitas

diklat telah mencapai target sebesar 100%.

Kegiatan perumusan dan penetapan kebijakan

reward and punishment berbasis kinerja telah

mencapai 100%. Kegiatan perumusan dan

penetapan kebijakan pemanfaatan assessment

center telah mencapai 100%. Kegiatan

perumusan dan penetapan kebijakan sistem

rekrutmen dan seleksi secara transparan dan

berbasis kompetensi serta pembangunan /

pengembangan sistem informasi ASN di BKPM

telah direalisasikan atau capaiannya 100%.



8) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan dilaksanakan program penguatan

peraturan perundang-undangan adalah

meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh

BKPM. Untuk mencapai tujuan tersebut

dilakukan kegiatan evaluasi secara berkala

berbagai peraturan perundang-undangan yang

sedang diberlakukan; menyempurnakan atau

mengubah berbagai peraturan perundang-

undangan yang dipandang tidak relevan lagi,

tumpang tindih, atau disharmonis dengan

peraturan perundang-undangan lain; serta

melakukan deregulasi untuk memangkas

peraturan perundang-undangan yang

dipandang menghambat pelayanan.

Pada tahun 2019 dalam melaksanakan kegiatan

-kegiatan tersebut dilakukan aksi-aksi

sebagai berikut:

a) Mengevaluasi regulasi dengan melibatkan

unit internal BKPM dan K/L;

b) Penyempurnaan atau merubah peraturan

Kepala BKPM yang sudah tidak relevan,

tumpang tindih dan disharmonis; dan

c) Melakukan penyederhanaan perizinan yang

menghambat investasi.



a) Meningkatnya keterlibatan publik dalam

proses perumusan kebijakan;

b) Meningkatnya kualitas regulasi yang

melindungi, berpihak pada publik,

harmonis,tidak tumpang tindih dan

mendorong iklim kondusif bagi publik.

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut di atas, dapat

dilihat bahwa capaian kinerja Tahun 2019 pada

kegiatan evaluasi secara berkala berbagai

peraturan perundang-undangan yang sedang

diberlakukan; menyempurnakan atau

mengubah berbagai peraturan perundang-

undangan yang dipandang tidak relevan lagi,

tumpang tindih, atau disharmonis dengan

peraturan perundang-undangan lain; serta

melakukan deregulasi untuk memangkas

peraturan perundang-undangan yang

dipandang menghambat pelayanan telah

mencapai target 200% dari rencana target

yang telah ditetapkan.

Tabel 4.7 Capaian Kinerja Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2019



1 Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-

undangan yang sedang diberlakukan Mengevaluasi regulasi

penanaman modal dengan

melibatkan unit internal BKPM

dan K/L

5

Peraturan 10

Peraturan 200%

2 Menyempurnakan atau mengubah berbagai peraturan

perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi,

tumpeng tindih, atau disharmonis dengan peraturan

perundang-undangan lain

Penyempurnaan atau merubah

peraturan Kepala BKPM yang

sudah tidak relevan, tumpang

tindih dan disharmonis

5

Peraturan 10

Peraturan 200%

3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan

perundang-undangan yang dipandang menghambat

pelayanan

Melakukan penyederhaan

perizinan yang menghambat

investasi

5

Peraturan 10

Peraturan 200%

9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dilaksanakannya program peningkatan

kualitas pelayanan publik adalah penguatan

kelembagaan dan manajemen pelayanan

melalui implementasi UU Pelayanan Publik,

pemanfaatan ICT, integritas dan kualitas SDM

pelayanan, budaya pelayanan, quick wins, serta

penguatan kapasitas pengelolaan kinerja

pelayanan publik melalui penguatan monev

kinerja, efektivitas pengawasan, sistem

pengaduan, penerapan reward dan

punishment. Pada periode tahun 2015-2019

kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara

bertahap sebagaimana tertera pada tabel

roadmap RB BKPM. Untuk mencapai tujuan

tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan:

a) Pelayanan terpadu satu pintu;

b) Percepatan pelayanan menjadi lebih

singkat;

c) Deregulasi dalam rangka mempercepat

proses pelayanan; dan

d) Pembangunan atau pengembangan

teknologi informasi dalam pelayanan.



Tabel 4.8 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2019



1 Percepatan pelayanan menjadi

lebih singkat Penyederhanaan pelayanan perizinan penanaman modal 1 Laporan 1 Laporan 100%

Evaluasi atas pelaksanaan pelayanan penanaman modal 1 Laporan 1 Laporan 100%

2 Deregulasi dalam rangka

mempercepat proses pelayanan Perubahan pedoman tata cara perizinan dan nonperizinan

penanaman modal 1

Peraturan 1

Peraturan 100%

3 Pembangunan atau pengembangan

penggunaan teknologi informasi

dalam pelayanan

Pengembangan sistem pelayanan fasilitas secara online 1 Laporan 1 Laporan 100%

Pada tahun 2019, dalam rangka kegiatan-

kegiatan tersebut dilakukan aksi-aksi sebagai

berikut:

a) Penyederhanaan pelayanan perizinan

penanaman modal;

b) Evaluasi atas pelaksanaan tata cara

perizinan dan nonperizinan penanaman

modal;

c) Perubahan pedoman tata cara perizinan

dan nonperizinan penanaman modal;

d) Pengembangan sistem pelayanan fasilitas

secara online.



adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya sistem monitoring dan

evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;

b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;

c) Meningkatnya profesionalisme apartur.


tahun 2019 kegiatan pelayanan terpadu satu

pintu; percepatan pelayanan menjadi lebih

singkat; deregulasi dalam rangka mempercepat

proses pelayanan; serta pembangunan atau

pengembangan teknologi informasi dalam

pelayanan telah mencapai target 100% dari

rencana yang telah ditetapkan. Dengan

demikian bahwa pelaksanaan pelayanan

perizinan dan nonperizinan di PTSP Pusat

dilaksanakan dengan baik.



LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 5 Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB 5 PENUTUP

98 Bab 5 Penutup | LAPORAN KINERJA 2019


P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman

Modal disusun sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsi BKPM selama tahun 2019 dalam rangka

melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan

Kinerja ini telah memasuki tahun kelima

pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2015 tentang RPJMN 2015-2019. Penyusunan

Laporan Kinerja BKPM mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu

instrumen manajemen dalam mencapai tujuan dan

sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi

BKPM. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi

seluruh jajaran BKPM dalam menghadapi berbagai


LAPORAN KINERJA 2019 | Bab 5 Penutup 99

tantangan di tahun 2019. Namun demikian, upaya

penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja

harus terus dilakukan melalui penetapan indikator

kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki

target yang menantang. Selain itu, setiap risiko

yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja

harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya

penyelesaiannya.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi BKPM tahun 2019

(102,48%) mengalami peningkatan sebesar 4,80%

dibandingkan tahun 2018 (97,79%). Sepanjang

tahun 2019, kinerja BKPM telah menunjukkan

perbaikan dengan semakin meningkatnya capaian

kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan

metode Balanced Scorecard melalui pengukuran 4

(empat) indikator kinerja utama. Secara umum,

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM menunjukkan

hasil yang “Sangat Baik” dengan realisasi anggaran

sebesar 93,21%. Selama tahun 2019, dari 11 IKU

BKPM terdapat 10 IKU dengan kategori “Sangat

Baik” dan 1 IKU dengan kategori “Baik”.



Laporan Kinerja BKPM ini diharapkan dapat

memberikan informasi atas capaian kinerja

organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan

datang dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam

meningkatkan capaian kinerja BKPM dalam rangka

mewujudkan Indonesia sebagai tujuan investasi.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan analisis capaian kinerja

sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian

sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk

meningkatkan kinerja BKPM pada Tahun 2020,

beberapa rekomendasi dan upaya tindak lanjut

yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan

dan permasalahan, antara lain:

1) Perbaikan peringkat kemudahan berusaha (Ease

of Doing Business)

Perbaikan kebijakan investasi melalui

harmonisasi dan sinkronisasi regulasi baik di

tingkat pusat maupun daerah untuk

meningkatkan kemudahan berusaha.

a) Penyederhanaan regulasi yang mengatur

berbagai persyaratan dan rekomendasi

perizinan berusaha di K/L dan daerah;

b) Reformasi struktural dengan penerbitan

peraturan K/L yang terkait dengan

reformasi struktural kemudahan berusaha

untuk 11 indikator yang secara berkala

dilakukan evaluasi terhadap peraturan

tersebut;

c) Sosialisasi dan diseminasi kebijakan

perbaikan kemudahan berusaha kepada

responden, K/L dan Daerah serta

penyediaan buku panduan bagi responden

sebagai acuan dalam pengisian kuesioner

survei kemudahan berusaha;

d) Pengawalan implementasi perbaikan

kemudahan berusaha pada K/L dan Daerah

(Jakarta dan Surabaya) sesuai dengan

regulasi pada 11 indikator;

e) Penyampaian reformasi kemudahan

berusaha tahun 2021 (reform update)

kepada Bank Dunia;

f) BKPM sebagai koordinator perbaikan

kemudahan berusaha melaksanakan

koordinasi secara intensif dengan K/L/D

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi

Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang

Percepatan Kemudahan Berusaha; dan

g) Pengembangan Online Single Submission

(OSS) versi 1.1. dalam rangka

mempermudah dan mempercepat proses

pelayanan perizinan berusaha.

2) Eksekusi realisasi penanaman modal besar

a) Melakukan pengawalan realisasi penanaman

modal besar secara end to end services;

b) Melakukan koordinasi dan fasilitasi

penyelesaian permasalahan dengan

melibatkan stakeholder pusat dan daerah

secara komprehensif dan tuntas dengan

cara formal maupun informal; dan




c) Peningkatan penyelenggaraan

dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi

dalam rangka kegiatan pemantauan

penanaman modal untuk percepatan

realisasi penanaman modal.

3) Mendorong penanaman modal besar bermitra

dengan usaha mikro, kecil dan menengah

a) Melakukan pemutakhiran data perusahaan

besar (PMDN/PMA) yang wajib bermitra;

b) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi

dengan K/L, pemerintah daerah dan

asosiasi nasional, untuk pemutakhiran data

perusahaan besar (PMDN/PMA) dalam

rangka:

1. Pemenuhan kebutuhan rantai pasok

produksi (supply chain);

2. Penguatan data pelaku usaha nasional

(PMDN) khususnya UMKM untuk

menjadi mitra usaha potensial;

3. Peningkatan pengembangan usaha

nasional (PMDN) khususnya UMKM agar

dapat naik kelas; dan

c) Melakukan pengawalan rencana kemitraan

yang telah dihasilkan dari program

matchmaking hingga terlaksananya

kemitraan usaha dan kerjasama

perusahaan besar (PMDN/PMA) dengan

UMKM.

4) Penyebaran penanaman modal berkualitas

a) Mendorong percepatan penerbitan

peraturan daerah mengenai Rencana Detil

Tata Ruang (RDTR);

b) Melakukan kegiatan workshop penyusunan

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Provinsi dan evaluasi dokumen RUPM;

c) Fasilitasi percepatan penanaman modal

Proyek Strategis Nasional (PSN), baik

melalui skema Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU) maupun swasta

nasional;

d) Menyusun analisis kebijakan penanaman

modal terkait pemberian insentif fiskal/non

fiskal kepada perusahaan; dan

e) Mendorong daerah untuk merumuskan

kebijakan pemberian insentif daerah

mengacu pada Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif

dan Kemudahan Investasi di Daerah.

5) Promosi penanaman modal terfokus

berdasarkan sektor dan negara

a) Melaksanakan promosi terfokus pada sektor

dan negara melalui pengembangan bisnis

yang akan dieksekusi;

b) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan pameran terpadu

bekerjasama dengan K/L, pemerintah

daerah dan asosiasi usaha baik dalam

maupun luar negeri;

c) Meningkatkan koordinasi dengan

pemerintah daerah terutama untuk

mendukung ketersediaan sarana dan




prasarana (infrastruktur) promosi melalui

teknologi digital yang andal;

d) Berkolaborasi dengan asosiasi bisnis dan

perbankan untuk menyiapkan daftar calon

mitra yang sudah diseleksi;

e) Mendapatkan data informasi terkait proyek

yang siap ditawarkan secara langsung

dengan mendatangi lokasi proyek serta

berkoordinasi dengan pemerintah daerah

juga berkomunikasi langsung dengan

pengusaha lokal;

f) Memanfaatkan perjanjian Indonesia dengan

negara-negara mitra dan MoU Indonesia

dengan dunia usaha di bidang investasi

untuk mendorong peningkatan investasi

asing ke Indonesia dan pengembangan

kapasitas investasi dalam negeri; dan




g) Melaksanakan kerjasama investasi yang

lebih selektif kepada negara-negara sumber

modal (exporting capital countries) untuk

pemberian perlindungan yang memadai bagi

investor asal negara tersebut dan

mendapatkan calon investor yang potensial.

6) Peningkatan penanaman modal dalam negeri

khususnya usaha mikro, kecil dan menengah

a) Memberikan insentif yang menarik bagi

pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;

b) Mempermudah akses pembiayaan untuk

pelaku usaha mendapatkan kredit dengan

bunga rendah;

c) Meningkatkan kompetensi pelaku usaha

melalui pelatihan teknis kewirausahaan; dan

d) Memperluas akses pasar.



LAPORAN KINERJA 2019 | Lampiran

LAMPIRAN Lampiran I PERJANJIAN KINERJA BKPM TAHUN 2019

Lampiran II PENGHARGAAN YANG DITERIMA BKPM TAHUN 2019

Lampiran III PERNYATAAN TELAH DIREVIU

106 Lampiran | LAPORAN KINERJA 2019


PERJANJIAN KINERJA

BKPM TAHUN 2019



LAPORAN KINERJA 2019 | Lampiran 107 LAPORAN KINERJA 2019 | Lampiran 107



Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2019


LAPORAN KINERJA 2019 | Lampiran 109



PENGHARGAAN YANG

DITERIMA BKPM TAHUN

2019



LAPORAN KINERJA 2019 | Lampiran 111 LAPORAN KINERJA 2019 | Lampiran 111



1. Laporan Keuangan Dengan Opini WTP dari BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria yakni: kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah

menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan

kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.



2. Opini WTP dari BPK 5 Kali Berturut-turut

BKPM meraih penghargaan Opini Wajar

tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

tahun 2018 berdasarkan hasil

audit Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) selama

lima tahun berturut-

turut pada periode

2014-2018.



3. Juara III BMN Awards

BKPM memperoleh penghargaan BMN Awards Juara 3

Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

untuk Kelompok K/L dengan Jumlah Satuan Kerja 11 sampai

dengan 100. Penghargaan BMN Awards diberikan kepada K/L

yang memiliki kinerja terbaik dalam lima kategori yakni: (1) utilisasi

BMN, (2) kualitas pelaporan BMN, (3) sertipikasi BMN berupa tanah,

(4) peningkatan tata kelola berkelanjutan (continuous improvement), dan

(5) kerjasama tata kelola antar K/L (peer collaboration).



4. Juara III Stand Terbaik

Pada acara Trade Expo Indonesia

(TEI) 2019, booth BKPM

memperoleh penghargaan

sebagai Juara Ketiga

Booth Terbaik dengan

luas lahan 28 - 54 m2.

Kriteria penghargaan ini

berdasarkan desain booth,

kesesuaian dengan tema, informasi

yang ditampilkan pada booth baik media

cetak dan elektronik, penyampaian

informasi kepada pengunjung oleh penjaga

booth dan jumlah pengunjung di booth. Sebagai

salah satu ajang promosi investasi, TEI dipercaya

sebagai acara pameran perdagangan terbesar di

Indonesia yang juga mampu untuk mempromosikan

investasi Indonesia karena setiap tahunnya Kementerian

Perdagangan bekerjasama dengan BKPM dan K/L lain membawa

buyer dan calon investor dari dalam dan luar negeri. BKPM pada

TEI 2019 membuka booth pameran seluas 36 m2. Booth BKPM ini

dimanfaatkan untuk membuka klinik investasi bagi para pengunjung dan

calon investor maupun investor yang ingin berkonsultasi terkait penanaman

modal di Indonesia terutama terkait Online Single Submission (OSS).



5. Juara II Lomba Klinik Pratama Sehat Tingkat Lembaga Tahun 2019

Klinik Pratama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meraih

peringkat kedua Lomba Klinik Pratama Sehat Tingkat Lembaga Tahun 2019

dalam acara Anugerah Menteri Kesehatan Tahun 2019, yang diselenggarakan

dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 di Auditorium Prof. Dr.

G.A. Swabessi, Kantor Kementerian Kesehatan pada Hari Selasa tanggal 12 November

2019. Keberhasilan Klinik Pratama Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapatkan

penghargaan tidak lepas dari usaha promosi Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) melalui

program ASN Sehat, pengukuran kebugaran jasmani, kantin sehat dan bakti sosial.



6. Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang Memenuhi SNI ISO 9001:2015

BKPM berhasil meraih Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Quality Management

Systems-Requirements dari Sucofindo International Certification Services pada

tahun 2017 yang masa berlakunya berakhir sampai dengan 4 Desember 2020.

BKPM dinyatakan berhasil memenuhi standar pelayanan internasional karena telah

memenuhi penilaian seperti, program Peningkatan Kualitas PTSP, Kegiatan

Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berupa pelaksanaan audit terkait

dengan standar manajemen, uji Prosedur Operasi Standard atau SOP, kualitas pelayanan,

dan lain sebagainya.



PERNYATAAN TELAH

DIREVIU




Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190

P.O. Box 3186, Indonesia

P. +62 21 5252 008 (hunting)

P. 08071002576 atau 1500765 (Contact Center)

F. +62 21 520 2050



LA

PO

RA

N

KI

NE

RJ

A

20

19

badan koordinasi penanaman modal | bkpm - 2019 · 2020. 8. 31. · vi | laporan kinerja 2019 badan...

Documents