11

BAB II

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

1.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih

orang yang biasanya sebagai pemilik (principal) memerintah orang lain

(agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi

wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi

principal (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut teori keagenan, hubungan

yang harmonis antara pemilik dan manajer sebagai agent pada hakekatnya

sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Konflik

kepentingan dapat terjadi karena terdapat kemungkinan manajer tidak selalu

berbuat demi kepentingan pemilik.

Dibandingkan dengan pemilik perusahaan, manajer mengetahui lebih

banyak informasi mendalam mengenai perusahaan dan prospek - prospek apa

saja yang dimiliki perusahaan di masa mendatang. Untuk itu, manajer

berkewajiban memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan kepada

pemilik dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan juga menjadi

sangat penting bagi pihak luar manajemen, misalnya investor, karena pihak ini

berada dalam kondisi ketidakpastian informasi yang paling besar mengenai

kondisi perusahaan (asimetri informasi).

12

Asimetri informasi dalam perusahaan menimbulkan kemungkinan

munculnya tindakan oportunistik oleh manajer yang ingin memaksimalkan

kepentingan pribadinya dan bukan memaksimalkan nilai perusahaan.

Perbedaan informasi yang dimiliki atau asimetri informasi antara manajer dan

pemilik perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk

melakukan manajemen laba dengan maksud menyesatkan pemilik perusahaan

mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

1.1.2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman,

(1986) dengan mengusulkan tiga hipotesis yang melatarbelakangi mengapa

manajer melakukan menajemen laba, yaitu (1) hipotesis rencana bonus (bonus

plan hypothesis); (2) hipotesis perjanjian hutang (debt covenant hypothesis);

dan (3) hipotesis biaya politik (political cost hypothesis).

Hipotesis rencana bonus membahas tentang peran akuntansi dalam

menentukan rencana kompensasi manajemen. Selain gaji, manajer sering

diberikan kompensasi berdasarkan kinerja manajemen. Dalam hipotesis

rencana bonus, ditegaskan bahwa manajer perusahaan lebih cenderung untuk

memilih prosedur – prosedur akuntansi yang menggeser laba yang dilaporkan

dari periode masa depan ke periode sekarang. Secara empiris hipotesis ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Healy (1985), Guidry et al.

13

(1999), dan Holthausen et al. (1995) yang menyatakan bahwa manajemen

melakukan manajemen laba untuk kepentingan bonusnya.

Hipotesis perjanjian hutang mempostulatkan adanya dorongan

manajemen laba yang disebabkan oleh perjanjian hutang. Kreditur – kreditur

perusahaan mengadakan pembatasan pembayaran deviden, pembelian kembali

saham, dan pengeluaran hutang tambahan untuk menjamin pembayaran

kembali pokok dan bunga hutang (Watts dan Zimmerman, 1986). Pembatasan

ini sering digambarkan dalam nilai akuntansi dan rasio – rasio, seperti tingkat

modal kerja, interest coverage, dan net worth.

Oleh karena itu, hipotesis perjanjian hutang menyatakan bahwa pihak

internal perusahaan dengan tingkat rasio hutang terhadap modal yang tinggi

cenderung melakukan pemilihan metode – metode dan kebijakan akuntansi

yang meningkatkan laba yang dilaporkan untuk menghindari kelalaian teknik

perjanjian hutang. Sejumlah penelitian telah menguji apakah perusahaan yang

telah melakukan perjanjian hutang mendorong untuk mengelola labanya.

DeFond dan Jiambalvo (1994) meneliti perusahaan yang melakukan

peningkatan pendapatan akrual (income-increasing accrual) sebelum tahun

pelanggaran perjanjian hutang. DeFond dan Jiambalvo (1994)

menginterpretasikan ini sebagai bukti bahwa perusahaan mencoba menunda

pelanggaran hutang selama mungkin. Sweeney (1994) menemukan bahwa

biaya – biaya kelalaian yang ditimbulkan oleh perjanjian – perjanjian dan

14

fleksibilitas akuntansi yang tersedia untuk manajer adalah determinan –

determinan dari respon akuntansi oleh manajer yang penting.

Hipotesis terakhir dari teori akuntansi positif adalah hipotesis biaya

politik yang menguji peran pemilihan akuntansi dalam proses politik. Proses

politik membebankan biaya pada perusahaan atau industri yang meyakini

mendatangkan keuntungan bagi publik dan mendatangkan kelebihan laba.

Penentuan bahwa laba berlebihan adalah mungkin akibat tekanan terhadap

perusahaan untuk menurunkan harga dan menghadapi regulasi yang ketat.

Oleh sebab itu, pihak internal perusahaan terdorong untuk memilih metode –

metode akuntansi yang berhubungan dengan akun diskresioner untuk

mengurangi laba yang dilaporkan dan lebih rendah resiko politiknya. Jones

(1991), menemukan bahwa perusahaan menunda income-increasing accrual

untuk tujuan keringanan impor, dengan tujuan mengelola kerugian provisi

hutang.

1.1.3. Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori Sinyal pertama kali dikembangkan oleh Ross (1977) dengan

mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau

tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Teori sinyal

menjelaskan bagaimana seharusnya sinyal keberhasilan atau kegagalan

manajer disampaikan kepada principal. Sesuai dengan teori sinyal, asimetri

informasi yang terjadi di pasar dapat dikurangi dengan memberikan sinyal

15

kepada para pelaku pasar modal. Bewley dan Magness (2008) menyatakan

bahwa premis dasar dari teori sinyal adalah bahwa perusahaan yang baik ingin

memberikan sinyal yang bernilai kepada para stakeholder.

Pelaporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal yang menunjukkan

kinerja agent (Scott, 2014). Asimetri informasi dalam pasar modal

menyebabkan perusahaan dapat menggunakan pelaporan keuangan untuk

memberikan sinyal kepada investor bahwa mereka memiliki informasi yang

favourable. Menyediakan informasi tambahan mengenai kegiatan perusahaan

sekaligus sebagai sarana untuk memberikan sinyal kepada stakeholder

mengenai hal – hal lain, misalnya memberikan sinyal tentang kepedulian

perusahaan terhadap wilayah sekitarnya, atau tanda bahwa perusahaan tidak

hanya menyediakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan tetapi

menyediakan informasi yang lebih bagi para stakeholders. Tanda – tanda

(sinyal) ini diharapkan dapat diterima secara positif oleh pasar sehingga

mampu mempengaruhi kinerja pasar perusahaan yang tercermin dalam harga

pasar saham.

Pengungkapan kegiatan CSR adalah sinyal yang baik bagi investor

dan stakeholder lainnya bahwa perusahaan aktif melakukan kegiatan yang

tidak hanya berorientasi pada bisnis dan nilai pasar perusahaan berada dalam

posisi yang baik. Kinerja sosial perusahaan yang baik membantu perusahaan

untuk memperoleh reputasi dari pasar modal dan pasar utang. Pengungkapan

CSR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang

16

tidak hanya fokus pada pencapaian keuangan saja tetapi juga peduli terhadap

dampak yang ditimbulkan bagi karyawan, sosial dan lingkungan (Hong dan

Andersen, 2011).

Fama dan Jensen (1983) berargumen bahwa komisaris independen

dibayar untuk melakukan tugas pemantauan, bukan untuk berkolusi dengan

CEO demi mendapatkan atau mengambil alih kekayaan shareholder. Dewan

komisaris yang memiliki anggota independen dipercaya dapat melayani

shareholder dengan lebih baik karena kualitas pemantauan yang lebih tinggi

(Wu dan Li, 2015). Dengan demikian, informasi mengenai keberadaan

komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat menjadi

sinyal bahwa perusahaan menjunjung tinggi kesejahteraan shareholder.

1.1.4. Teori Stakeholder

Teori stakeholder pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman pada

tahun 1984 dan menyatakan bahwa teori stakeholder adalah teori mengenai

organisasional manajemen dan etika bisnis yang membahas moral dan nilai

dalam mengatur organisasi. Dinyatakan dalam teori stakeholder bahwa

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri

namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya.

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh

dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut. Asumsi teori

stakeholder dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang

17

menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat terkait

dan memerhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan

akuntabilitas maupun responsibilitas secara lebih luas dan tidak terbatas hanya

kepada pemegang saham.

Adanya teori stakeholder ini memberikan landasan bahwa suatu

perusahaan harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Manfaat

tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan program corporate social

responsibility (CSR). Adanya program tersebut pada perusahaan diharapkan

akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat

lokal. Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan

dengan lingkungan sekitar.

1.1.5. Corporate Social Responsibility

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi

bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para

karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat

maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan

cara bermanfaat, baik dari segi bisnis maupun untuk pembangunan. The

Organization Business for Social Responsibility mendeskripsikan CSR

sebagai menjalankan bisnis dengan cara yang memenuhi atau melampaui

etika, hukum, komersial, dan harapan publik bahwa masyarakat memiliki

18

bisnis. Kedua definisi tersebut merupakan difinisi secara luas karena

mencakup pengambilan keputusan bisnis yang terkait dengan nilai etika,

persyaratan hukum, serta penghargaan terhadap perseorangan, masyarakat,

dan lingkungan.

Kotler dan Lee (2006) mendefinisikan CSR sebagai komitmen

perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik

bisnis diskresioner dan kontribusi sumber daya perusahaan. Elemen kunci dari

definisi ini adalah kata diskresioner yang bukan mengacu pada aktivitas bisnis

yang dilakukan karena adanya peraturan hukum tertentu atau karena

diharapkan dilakukan karena mengandung moral dan alasan etika. Aktivitas

CSR yang dimaksud adalah aktivitas yang dipilih dan diterapkan karena

perusahaan berkomitmen secara sukarela untuk melakukannya. Sementara itu,

istilah kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah baik kondisi makhluk

hidup maupun masalah lingkungan.

Prior et al. (2008) menyatakan bahwa CSR adalah serangkaian

kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan dengan para

pemangku kepentingan perusahaan dan aktivitas lingkungan. CSR dijalankan

secara terintegrasi dengan bisnis perusahaan, memperhatikan kepentingan

stakeholders dengan harapan memberikan manfaat atau kesejahteraaan bagi

masyarakat (Wiryawan dan Budiantara, 2011).

Penelitian Caroll (1979) merupakan penelitian awal terkait CSR yang

dalam penelitiannya tersebut, disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dalam

19

bisnis melibatkan harapan masyarakat terhadap organisasi dalam bidang

ekonomi, hukum, etika, dan aspek discretionary (filantropi) pada waktu yang

bersamaan. Kemudian dalam penelitian selanjutnya, Caroll (1991) menyajikan

Piramida CSR yang berisikan dimensi filantropi, etika, hukum, dan ekonomi

(Gambar 2.1.). Dimensi ekonomi ditempatkan pada dasar piramida karena

sebagai pendukung bagi dimensi yang lain, dan dengan demikian

menegaskan bahwa tanpa dimensi ekonomi, ketiga dimensi lain menjadi tidak

kuat.

Gambar 2.1. Piramida Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Filantropi

Menjadi perusahaan yang baik. Menyumbangkan sumber daya ke komunitas.

Meningkatkan kualitas hidup.

Tanggung Jawab Etika

Beretika. Kewajiban untuk melakukan hal yang benar dan adil. Menghindari aktivitas yang

merugikan.

Tanggung Jawab Hukum

Hukum merupakan susunan sistem masyarakat atas apa yang benar dan salah. Mematuhi hukum. Bermain sesuai aturan permainan.

Tanggung Jawab Etika

Menjadi untung.

Dasar bagi tanggung jawab yang lain.

20

Schwartz dan Caroll (2003), mengubah Piramida CSR menggunakan

diagram Venn untuk menjelaskan model utama CSR menjadi tiga area

tanggung jawab: ekonomi, hukum, etika. Secara umum, kategori domain ini

didefinisikan dengan cara yang konsisten dengan model sebelumnya, kecuali

tanggung jawab filantropi yang dimasukkan ke dalam area etika dan/atau

ekonomi karena sering tumpang tindih dengan kedua area tersebut. Model

terbaru ini (Gambar 2.2.) menegaskan bahwa semua area penting dan tidak

ada yang lebih kuat bagi satu sama lain.

Gambar 2.2. Model Three-Domain Corporate Social Responsibility

21

Menurut Nugraeni (2011), konsep CSR melibatkan tanggung jawab

kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta

komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis

dan merupakan tanggung jawab secara sosial di antara para stakeholder.

Konsep pertanggungjawaban sosial dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu

ekonomi dan sosio-ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi, Ferreira et al.

(2010) mengungkapkan pertanggungjawaban sosial merupakan kegiatan yang

dilakukan perusahaan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham atau

pemilik, memaksimalkan laba dan memnuhi kewajiban hukum sehingga

dalam pendekatan ekonomi jelas bahwa tujuan CSR semata – mata demi

kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang dapat menghasilkan laba

yang lebih besar bagi perusahaan dan menghindari sanksi hukum. Perusahaan

termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan CSR dengan tujuan untuk

meningkatkan laba yang dilaporkan. Prior et al. (2008) menemukan bahwa

perusahaan melakukan pengungkapan CSR yang tinggi justru untuk menutupi

tindakan manajemen laba yang dilakukan dan untuk membentuk suatu citra

positif dimata pemegang saham.

Konsep pertanggungjawaban sosial dalam pendekatan sosio-ekonomi

lebih diperluas, konsep ini memasukkan peningkatan kesejahteraan sosial

sebagai salah satu tujuan yang relevan bagi sebuah perusahaan. Pendekatan

sosio-ekonomi berpijak pada pemikiran bahwa keputusan bisnis dan hasilnya,

termasuk dampak positif dan negatifnya yang tidak hanya dirasakan oleh

22

perusahaan dan stakeholder tetapi juga masyarakat secara lebih luas,

perusahaan yang memiliki sudut pandang pada teori sosio-politis akan bersdia

untuk mengeluarkan sumberdaya yang cukup besar untuk memenuhi

ekspektasi etis dari pemegang saham (Ferreira et al., 2010).

Menurut Kotler dan Lee (2006), terdapat enam jenis aktivitas program

CSR yang umum dilakukan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas kegiatan sosial (cause promotions).

Pada aktivitas CSR ini perusahaan menyediakan dana atau sumber daya

lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung

pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga

sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Fokus utama dari kategori

aktivitas CSR ini adalah komunikasi persuasif, dengan tujuan

menciptakan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial.

2. Pemasaran terkait kegiatan sosial (cause related marketing).

Pada aktivitas CSR ini perusahaan memiliki komitmen untuk

menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannnya untuk suatu

kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini

biasanya didasarkan kepada penjualan produk tertentu, untuk jangka

waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu.

23

3. Kegiatan filantropis perusahaan (corporate philanthropy).

Pada aktivitas CSR ini perusahaan memberikan sumbangan langsung

dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan

tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan atau

paket bantuan atau pelayanan secara gratis. Kegiatan filantropi biasanya

berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas

perhatian perusahaan.

4. Pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela (community

volunteering).

Pada aktivitas CSR ini perusahaan mendukung dan mendorong para

karyawan, rekan pedagang eceran atau para pemegang franchise agar

menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-

organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran

program.

5. Pemasaran aktivitas sosial perusahaan (corporate societal

marketing).

Pada aktivitas CSR ini perusahaan mengembangkan dan melaksanakan

kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan

meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian

lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Corporate social marketing ini dilakukan perusahaan dengan tujuan

untuk mengubah perilaku masyarakat (behavioral changes) dalam suatu

24

isu tertentu. Fokus dari aktivitas kategori ini adalah untuk mendorong

perubahan perilaku yang berkaitan dengan isu – isu kesehatan,

perlindungan terhadap kecelakaan, lingkungan, dan keterlibatan

masyarakat.

6. Praktik bisnis yang mempunyai tanggung jawab sosial (socially

responsible business practice).

Pada aktivitas CSR ini perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis

melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta

melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan

hidup. Komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan,

pemasok, distributor, organisasi-organisasi nirlaba yang menjadi mitra

perusahaan serta masyarakat secara umum. Sedangkan kesejahteraan

dalam hal ini mencakup didalamnya aspek-aspek kesehatan,

keselamatan, pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional.

1.1.6. Komisaris Independen

Komisaris (dalam jumlah jamak disebut dewan komisaris) adalah

sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu

perusahaan atau organisasi. Jaggi (2009) menyatakan bahwa dewan komisaris

merupakan inti dari good corporate governace. Dewan komisaris bertugas

untuk memonitor dewan direksi terkait dengan pelaksanaan utama dewan

25

direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dewan komisaris bertindak

untuk menyelaraskan pendapat agar tidak terjadi perselisihan antar manajer

dan tentunya mengontrol pelaporan keuangan untuk memastikan tidak ada

monopoli kepentingan sehingga tidak menimbulkan manajemen laba.

Dewan komisaris akan terdiri dari komisaris (insider commissioner)

dan komisaris independen. Komisaris merupakan seseorang yang juga

merupakan pegawai, petugas, pemegang saham utama, atau yang

berhubungan dengan organisasi (perusahaan) tersebut. Komisaris mewakili

kepentingan dari para pemegang saham dan terkadang memiliki pengetahuan

yang dalam atas kinerja, keuangan, dan penguasaan pangsa pasar dari

organisasi tersebut.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang

saham pengendali ((Johnson et al., 1996). Mereka harus bebas dari hubungan

bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan

perusahaan. Istilah dan keberadaan komisaris independen muncul setelah

terbitnya surat edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan

Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001. Menurut

ketentuan tersebut, perusahaan publik yang tercatat di Bursa wajib memiliki

beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai

komisaris independen.

26

Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS). Komisaris independen diangkat karena

pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi tersebut. Mereka bisa

mengawasi insider komisaris dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut

dijalankan. Komisaris luar biasanya berguna dalam melerai sengketa antara

insider komisaris, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris.

Komisaris luar dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan

memiliki risiko kecil dalam conflict of interest.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa outside director (dewan

komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan

yang terjadi diantara para manajer internal dan pemilik perusahaan serta dapat

mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada

manajemen. Dewan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk

melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memiliki good

corporate governace.

Hasil penelitan Dechow et al. (1996) dan Midiastuty dan Machfoedz

(2003), memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi

anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat

mempengaruhi tindakan manajemen laba. Anggota dewan komisaris dari luar

dapat meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan

dengan semakin rendahnya penggunaan discretionary accruals.

27

1.1.7. Manajemen Laba

Healy dan Wahlen (1999) menjelaskan bahwa manajemen laba dapat

terjadi ketika manajer menggunakan judgment dalam pelaporan keuangan dan

penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan maksud

menyesatkan beberapa stakeholder mengenai informasi kinerja ekonomi

perusahaan atau mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka

akuntansi yang dilaporkan. Schipper (1989) menyebutkan dalam

penelitiannya bahwa manajemen laba adalah suatu intervensi dengan tujuan

tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh

beberapa keuntungan privat. Sementara itu, Scott (2014) mendefinisikan

manajemen laba sebagai tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan

akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi

kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka.

Gunny (2010), mengklasifikasikan manajemen laba ke dalam tiga

kategori, yaitu fraudulent accounting, accruals-based management (AEM),

dan real earnings management (REM). Fraudulent accounting melibatkan

pemilihan akuntansi yang melanggar GAAP. AEM berarti memanipulasi laba

melalui penggunaan prinsip akuntansi yang disajikan dalam GAAP. REM

berarti meningkatkan laba dengan mengubah beberapa aktivitas bisnis (Ewert

dan Wagenhofer, 2005; Roychowdhury, 2006). Fraudulent accounting dan

AEM bukan dilakukan dengan merubah aktivitas ekonomi perusahaan tetapi

28

melalui pemilihan metode akuntansi yang digunakan untuk mendasari

aktivitas tersebut.

1.1.8. Real Earnings Management

Peneliti pertama yang memperkenalkan konsep real earnings

management (REM) dalam pengertian manajemen laba adalah Shipper (1989)

yang menyebutkan bahwa manajemen laba dicapai dengan pemilihan waktu

untuk berinvestasi atau keputusan melakukan pembiayaan untuk mengubah

laba yang harus dilaporkan. Janin (2000) kemudian menyatakan bahwa REM

melibatkan aktivitas bisnis nyata yang akan berdampak langsung terhadap

aliran kas operasi perusahaan. Xu et al. (2007) mendeskripsikan REM sebagai

upaya manajemen untuk mengubah jumlah laba yang dilaporkan melalui

penyesuaian skala dan pemilihan waktu aktivitas bisnis. Sementara Cohen dan

Zarowin (2010) dan Roychowdhury (2006) menyebutkan bahwa REM adalah

tindakan – tindakan manajemen yang menyimpang dari praktik bisnis normal

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai target laba.

REM melibatkan berbagai bentuk aktivitas dengan dasar keputusan

manajer atau aktivitas riil seperti penjualan, produksi, biaya diskresioner

termasuk biaya research and development (R&D) dan biaya penjualan,

umum, dan administrasi (SGA), biaya iklan dan perawatan, serta penjualan

aset. Bentuk – bentuk REM bukanlah pemilihan dan estimasi akuntansi yang

simpel melainkan keputusan strategik manajemen yang mneyimpang dari

29

praktik bisnis normal dan memiliki dampak langsung pada arus kas. Bentuk –

bentuk REM berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang

telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya disajikan pada

Gambar 2.3. Adapun bentuk umum yang dilakukan manajer untuk

memanipulasi laba melalui aktivitas riil antara lain adalah sebagai berikut.

1. Manipulasi penjualan.

Manipulasi penjualan merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan

secara temporer dalam periode tertentu dengan menawarkan diskon

harga secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih

lunak, Strategi ini dapat meningkatkan volume penjualan dan laba

periode sekarang, dengan mengasumsikan margin labanya tetap positif.

2. Produksi yang berlebihan (overproduction).

Untuk meningkatkan laba, manajer dapat membuat kebijakan untuk

memproduksi produk dalam jumlah yang besar. Hal ini dilakukan agar

produksi perusahaan mampu mencapai skala ekonomis tertentu karena

biaya tetap (fix cost) perusahaan tersebar ke dalam unit produk yang

lebih banyak. Hal ini menyebabkan HPP per unit produk menjadi lebih

rendah sehingga laba yang dilaporkan diharapkan menjadi lebih tinggi.

3. Penurunan Discretionary Expenses.

Perusahaan dapat menurunkan discretionary expenses seperti biaya

research and development (R&D), iklan, penjualan, serta administrasi

dan umum terutama pada periode dimana beban-beban tersebut tidak

30

REAL EARNINGS MANAGEMENT

Aktivitas Operasi

Manipulasi

penjualan.

Overproduction.

Persediaan.

Discretionary

expenses: biaya

R&D dan SGA.

Penelitian Empiris

Arturo et al. (2017),

Sellami dan Adjaoud

(2011), Roychowdhury

(2006), Jackson dan

Wilcox (2000),

Thomas dan Zhang

(2002).

Aktivitas Investasi

Penjualan aset tidak

lancar

Biaya R&D

Penelitian Empiris

Herrman et al. (2003),

Poitra et al. (2002),

Black et al. (1998),

Banged an Debonlt

(1998), Bushee (1998),

Perry dan Grinaker

(1994).

Aktivitas Pendanaan

Opsi saham.

Pembelian kembali

saham.

Hedging dan

pertukaran debt-

equity.

Sekuritisasi.

Penelitian Empiris

Kolsi dan Matoussi

(2011), Dechow et al.

(2010), Dechow dan

Shakespeare (2006),

Nui dan Richardson

(2006), Ben et al.

(2003), Barton (2001).

terlalu mempengaruhi pendapatan dan laba secara langsung. Strategi ini

dapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini namun dengan

risiko menurunkan arus kas di periode selanjutnya.

Gambar 2.3. Bentuk Real Earnings Management dalam Penelitian Terdahulu

31

1.2. Penelitian Terdahulu dan Pembentukan Hipotesis

1.2.1. Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility

Perbedaan antara cakupan informasi yang diterima atau adanya

asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan

manajemen laba dengan tujuan untuk menyesatkan pengambilan keputusan

pemilik perusahaan dan penilaian mengenai kinerja perusahaan. Asimetri

informasi dalam perusahaan menimbulkan munculnya tindakan oportunistik

oleh manajer yang memiliki tujuan berbeda dengan pemilik. Dalam konteks

ini manajemen laba merupakan salah satu tipe biaya keagenan karena manajer

memikirkan kepentingan mereka sendiri dengan menerbitkan laporan

keuangan yang tidak mencerminkan gambaran ekonomi yang akurat.

Konsekuensi adanya laporan keuangan yang tidak sebenarnya adalah

shareholder tidak dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu,

manajemen laba juga berdampak pada stakeholder lain. Tindakan manajer

melakukan manajemen laba dapat menyesatkan stakeholder mengenai nilai

sesungguhnya dari asset perusahaan, transaksi atau posisi keuangan yang

berdampak serius bagi kreditor, karyawn, dan masyarakat secara keseluruhan

(Zahra et al., 2005). Dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan

tindakan yang melanggar etika dan moral dalam pelaporan hasil kinerja

manajer.

32

Posisi manajemen laba sebagai suatu tindakan yang melanggar etika

terhadap pelaporan kinerja manajer berkebalikan dengan pelaporan kegiatan

CSR yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut beretika dan memiliki

komitmen untuk tidak hanya memberikan laporan keuangan yang baik namun

juga memberikan transparansi yang tinggi dan kepedulian terhadap

lingkungan. Alasan tersebut menyebabkan terbentuknya hubungan negatif

antara pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan dengan manajemen

laba. Perusahaan yang memiliki pengungkapan tanggung jawab sosial yang

tinggi akan membuat pelaporan keuangan menjadi transparan sehingga dapat

mengurangi tindakan oportunistik manajer melalui manajemen laba.

Menurut Kim et al. (2012), adanya kegiatan tanggung jawab sosial

pada laporan tahunan akan membuat informasi keuangan lebih terpercaya bagi

pihak – pihak yang menggunakan laporan keuangan. Perusahaan yang lebih

banyak mengungkapkan informasi mengenai aktivitas perusahaannya akan

lebih membatasi untuk melakukan praktik manajemen laba. Sebaliknya,

perusahaan yang kurang terbuka dalam pengungkapan informasi kegiatan

perusahaan cenderung melakukan berbagai bentuk manajemen laba baik

untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan perusahaan (Patten dan

Trompeter, 2003).

Shleifer (2004) menemukan bahwa manipulasi laba, yang merupakan

tindakan melanggar etika cenderung tidak akan terjadi pada perusahaan yang

memiliki komitmen tinggi untuk tanggungjawab sosial. Karena pengungkapan

33

CSR mencerminkan transparansi dan menurunkan oportunistik manajemen

laba. Chih et al. (2008) mengemukakan bahwa transparansi yang lebih baik

dalam pengungkapan akuntansi dapat menurunkan incentive manajer dalam

melakukan manajemen laba, hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak

hanya berfokus pada laba yang dilaporkan tetapi juga berfokus pada hubungan

masa depan dengan lingkungan dan stakeholder.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Terkait CSR dan Manajemen Laba

Peneliti

dan Tahun Variabel Subjek Hasil

Bozzolan,

Fabrizi,

Mallin, dan

Michelon

(2015)

CSR, REM,

dan AEM

Perusahaan di

berbagai

negara yang

terdaftar pada

EIRIS

database.

Perusahaan dengan

orientasi CSR yang tinggi

akan kurang cenderung

melakukan REM

dibandingkan dengan

AEM.

Calegari,

Chotigeat,

dan Harjoto

(2010)

CSR,

Earnings

Reporting, dan

Nilai

Perusahaan

Perusahaan

yang terdaftar

pada S&P500,

Russell 2000,

dan Domini

Social Index.

Semakin tinggi tingkat

aktivitas CSR perusahaan,

semakin tinggi akrual non-

diskresioner dan semakin

rendah akrual diskresioner

yang mana meningkatkan

kualitas pelaporan

keuangan.

Chih, Shen,

Kang

(2008)

CSR dan

Manajemen

Laba

Perusahaan

dari 46 negara

yang terdaftar

pada FTSE All-

World

Developed

Index dan

FTSE4Good

Global Index.

CSR dapat mengurangi

earnings smoothing dan

penghindaran pelaporan

penurunan dan kerugian

laba tetapi CSR

berhubungan positif

dengan earnings

aggressiveness.

34

Hong dan

Andersen

(2011)

CSR, Kualitas

Laba, dan

REM

Perusahaan non

keuangan di

Amerika yang

terdaftar pada

Compustat

North America

Tape.

Perusahaan yang semakin

bertanggung jawab secara

sosial akan memiliki

kualitas akrual tinggi dan

aktivitas manajemen laba

sedikit sehingga

berdampak pada kualitas

laporan keuangan.

Kim, Park,

Wier

(2012)

CSR dan

Manajemen

Laba

Perusahaan

yang terdaftar

pada data

KLD.

Perusahaan yang

bertanggung jawab secara

sosial kurang cenderung

untuk memanipulasi laba

baik melalui akrual

diskresioner maupun

aktivitas operasi riil.

Litt,

Sharma,

dan Sharma

(2014)

Environmental

Initiative dan

Manajemen

Laba

Perusahaan non

keuangan yang

terdaftar pada

data KLD.

Perusahaan yang

melakukan praktik

tanggung jawab

lingkungan terbukti

melaporkan kinerja

keuangan yang lebih baik

tanpa melakukan

manajemen laba.

Prior,

Surroca,

Tribo

(2008)

CSR dan

Manajemen

Laba

Perusahaan

industri yang

terdaftar pada

SiRi database.

Terdapat hubungan yang

positif antara CSR dan

manajemen laba.

Scholtens

dan Kang

(2013)

CSR,

Manajemen

Laba, dan

Investor

Protection

Perusahaan di

10 negara yang

terdaftar pada

Asian

Sustainability

Rating.

Perusahaan Asia dengan

aktivitas CSR yang baik

akan dianggapa memiliki

perlindungan terhadap

investor yang tinggi dan

kurang cenderung

melakukan manajemen

laba.

Penelitian lebih lanjut mengenai hubungan CSR dan manajemen laba

menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa praktik CSR berpotensi

35

dihubungkan dengan keinginan manajer untuk mendapatkan keinginan pribadi

(McWilliams et al., 2006). Perusahaan mungkin saja melakukan kegiatan

CSR atas saran manajer untuk menutupi perilaku yang tidak baik

(Hemingway dan Maclagan, 2004). Jika manajer melakukan CSR atas dasar

imbalan oportunistik, maka mereka cenderung menyesatkan para pemangku

kepentingan mengenai nilai kinerja perusahaan dan keuangan. Jika imbalan

atau insentif ini berlaku, maka akan terjadi hubungan positif antara CSR dan

manajemen laba.

Penelitian kali ini mencoba menginvestigasi kemungkinan CSR untuk

menghalangi manajemen laba yang dilakukan manajer dengan melihat

aktivitas riil perusahaan. Dengan kata lain, peneliti ingin menjawab

pertanyaan apakah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial terbukti

kurang terlibat melakukan manajemen laba. Meskipun demikian, beberapa

penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa semakin banyak aktivitas

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan, semakin tinggi juga

keterlibatan terhadap aktivitas manajemen laba. Pada kenyataannya, mungkin

saja perusahaan memanipulasi laba dengan menggunakan tindakan yang

dinilai bertanggung jawab secara sosial (Hong dan Andersen, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pengungkapan corporate social responsibility memiliki pengaruh

terhadap manajemen laba

36

1.2.2. Manajemen Laba, Corporate Social Responsibility, dan Komisaris

Independen

Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam

perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi

kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan

monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance.

Komisaris independen akan menjalankan proses monitoring yang lebih efektif

terkait manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris

yang independen memiliki kecenderungan untuk menghalangi manajer

melakukan manajemen laba, sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi

leih tinggi.

Jo dan Harjoto (2011) menemukan bahwa persentase komisaris

independen memiliki tingkat signifikansi dan hubungan positif terkait dengan

keputusan perusahaan mengenai kegiatan CSR. Fama dan Jensen (1983)

menyatakan bahwa dewan komisaris yang independen dapat secara efektif

mengontrol mekanisme yang dilakukan oleh top manajer dalam perbedaan

kepentingan dengan melakukan penunjukkan, pemecatan, dan denda yang

tepat atas perilaku pencitraan melalui kegiatan CSR oleh top manajer.

Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai

berikut:

37

H2: Komisaris independen memoderasi hubungan antara corporate social

responsibility dan manajemen laba

1.3. Model Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh

manajemen laba terhadap CSR yang dimoderasi oleh dewan komisaris independen.

Berdasarkan tujuan tersebut, model penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4. Model Penelitian

Corporate Social

Responsibility

Manajemen

Laba

Komisaris

Independen

H1

H2