bab ii pembahasan a. tinjauan pustaka · 2020. 3. 4. · 14 bab ii. pembahasan . a. tinjauan...

64
14 BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 11 Sebagai salah satu tuntunan ajaran agama Islam, wakaf menyangkut persoalan kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial. Pentingnya melaksanakan ibadah adalah sebagai bentuk dan wujud penghambaan manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, persoalan ibadah menjadi refleksi dari nilai-nilai keimanan 12 dan tujuannya murni dilandasi oleh rasa iman serta ikhlas semata-mata pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu waqafa (fi’il madhy), yaqifu (fi’il mudhari), dan waqfan isim mashdar yang secara etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. 13 Dalam Islam, dikemukakan definisi wakaf menurut beberapa mazhab, diantaranya adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi‟i, dan Mazhab Hambali. 11 Suhrawardi K. Lubis, dkk, “Wakaf dan Pemberdayaan Umat”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 21. 12 Oyo Sunaryo Mukhlas, “Pranata Sosial Hukum Islam”, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 8. 13 Departemen Agama Republik Indonesia, “Wakaf Tunai Dalam Prespektif Islam”, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, hlm. 13.

Upload: others

Post on 01-Sep-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

14

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial,

ekonomi, dan budaya masyarakat.11

Sebagai salah satu tuntunan ajaran

agama Islam, wakaf menyangkut persoalan kehidupan bermasyarakat

dalam rangka ibadah sosial.

Pentingnya melaksanakan ibadah adalah sebagai bentuk dan wujud

penghambaan manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, persoalan ibadah

menjadi refleksi dari nilai-nilai keimanan12

dan tujuannya murni dilandasi

oleh rasa iman serta ikhlas semata-mata pengabdian kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu waqafa (fi’il

madhy), yaqifu (fi’il mudhari), dan waqfan isim mashdar yang secara

etimologi berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.13

Dalam Islam, dikemukakan definisi wakaf menurut beberapa

mazhab, diantaranya adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab

Syafi‟i, dan Mazhab Hambali.

11

Suhrawardi K. Lubis, dkk, “Wakaf dan Pemberdayaan Umat”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

hlm. 21. 12

Oyo Sunaryo Mukhlas, “Pranata Sosial Hukum Islam”, Refika Aditama, Bandung, 2015,

hlm. 8. 13

Departemen Agama Republik Indonesia, “Wakaf Tunai Dalam Prespektif Islam”, Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat

dan Wakaf, Jakarta, 2005, hlm. 13.

Page 2: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

15

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa wakaf adalah menahan benda

Wakif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk

kebaikan, namun bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak.

Dengan demikian, Wakif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja

dikehendakinya dan boleh diperjualbelikan. Selain itu kepemilikan harta

yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila Wakif

meninggal dunia.14

Menurut Mazhab Maliki, definisi wakaf adalah menjadikan

manfaat harta Wakif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan

kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak Wakif.

Disebutkan juga bahwa kepemilikan harta tetap pada Wakif dan masa

berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu

tertentu menurut keinginan Wakif yang telah ditentukannya sendiri.15

Mazhab Syafi‟i menyatakan bahwa wakaf yaitu menahan harta

yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang

tersebut hilang kepemilikannya dari Wakif, serta dimanfaatkan pada

sesuatu yang dibolehkan.16

Definisi Mazhab Syafi‟i menampakkan

ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf dengan pemahaman

bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang

yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang

mewakafkan hartanya dengan hartanya itu.

Terakhir adalah definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab

Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam

14

Suhrawardi K. Lubis, dkk, op.cit., hlm. 4. 15

Ibid., hlm. 5. 16

Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 18.

Page 3: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

16

menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan

memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat

harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.17

Keempat mazhab tersebut secara jelas menyatakan bahwa wakaf

berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi

kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut

berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang

diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat

ditarik kembali oleh Wakif.18

Selanjutnya, ada juga beberapa definisi wakaf menurut para ahli,

antara lain adalah pendapat Imam Nawawi, S. Umairah dan Ibnu Hajar Al

Haitami, Al-Mughni, dan Ibnu Arafah.

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin atau yang lebih

dikenal dengan sebutan Imam Nawawi adalah salah seorang ulama besar

mazhab Syafi'i, beliau menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta

yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya melainkan

untuk umat, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan

manfaaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut S. Umairah dan Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid

Syihabuddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ahmad Ibnu Hajar Al

Haitami, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan

menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang

tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan.

17

Ibid., hlm. 19. 18

Suhrawardi K. Lubis, dkk, op.cit., hlm. 6.

Page 4: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

17

Sedangkan menurut Imam Syarkhasi, wakaf adalah menahan harta

dari jangkauan kepemilikan orang lain.

Tokoh selanjutnya adalah Al-Mughni yang berpendapat bahwa

wakaf adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai

pemberian manfaat sebagai sedekah.19

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Ibnu Arafah yang

menyatakan bahwa wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas

waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si

pemiliknya meski hanya perkiraan.

Mewakafkan harta untuk tujuan kebaikan merupakan satu amalan

pemindahan harta dan manfaatnya dari seseorang kepada pihak lain. Ini

menggambarkan satu sistem yang secara keseluruhannya memberi

tumpuan kepada kebahagiaan umat manusia.20

Di dalam tata peraturan Indonesia, wakaf mulai diatur dalam Pasal

14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang

menyatakan bahwa,

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3),

Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemeritah dalam rangka

sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan,

peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan

keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang

Maha Esa.”

Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA juga menyatakan

bahwa, “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan

19

Yulia Mirwati, “Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia”, Rajawali Pers,

Jakarta, 2016, hlm. 1. 20

Suhrawardi K. Lubis, dkk, op.cit., hlm. 55.

Page 5: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

18

Pemerintah.” Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan

bahwa, “Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal

ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan

peribadatan dan keperluankeperluan suci lainnya, dalam hukum agraria

yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.”

Definisi wakaf menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah “Perbuatan

hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta

kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakanya untuk selama-

lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya

sesuai dengan ajaran agama Islam.” Peraturan Pemerintah ini berisi

ketentuan umum, fungsi wakaf, unsur wakaf, syarat wakaf, kewajiban dan

hak para pihak, tata cara perwakafan dan pendaftaran wakaf tanah milik,

perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan perwakafan tanah

milik, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah ini juga dilengkapi dengan

adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan juga Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai

Perwakafan Tanah Milik.

Wakaf juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

(selanjutnya disebut KHI). Pasal 215 angka 1 Buku III KHI tentang

Page 6: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

19

Hukum Perwakafan yang menyatakan bahwa, “Wakaf sebagai suatu

perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya

sesuai ajaran Islam.”

Tahun 2004 dikeluarkan peraturan baru mengenai perwakafan,

yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ada

beberapa perbedaan mencolok antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 dengan peraturan-peraturan sebelumnya yaitu mengenai substansi

perwakafan itu sendiri.

Jika pada peraturan-peraturan yang sebelumnya membatasi wakaf

hanya dalam bentuk tanah dengan status hak milik, dalam undang-undang

ini objek wakaf diperluas lagi sehingga tidak hanya terbatas pada tanah

atau benda tidak bergerak saja, akan tetapi juga benda bergerak. Pada

peraturan yang berlaku saat ini, Wakif dapat mewakafkan hak atas tanah,

bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik

atas satuan rumah susun, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan,

hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain yang sesuai dengan

ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.21

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diperjelas

dan dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf. Selain itu, peraturan ini dibuat dengan maksud tidak untuk

21

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Page 7: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

20

mencabut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya selama

tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dengan demikian,

untuk wakaf tanah hak milik masih diberlakukan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran

Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

2. Pengertian Tanah

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa,

“(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam

pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-

badan hukum.

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula

tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan

untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah

itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan

hukum lain yang lebih tinggi.”

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah

permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Tanah merupakan

sesuatu yang penting bagi manusia, oleh karena itu hubungan manusia

dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat abadi, baik manusia

sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.22

3. Wakaf Tanah

Perwakafan tanah adalah serangkaian kegiatan dalam proses

peralihan tanah oleh Wakif selaku pemilik tanah kepada Nazhir selaku

22

Mudjiono, “Politik dan Hukum Agraria”, Liberty, Yogyakarta, 1977, hlm. 15.

Page 8: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

21

penerima harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai fungsi dan

tujuannya bagi kepentingan umum namun harus tetap berdasar pada

syariah Islam.

Di Indonesia, wakaf sangat erat hubungannya dengan hukum

tentang tanah karena dalam pelaksanaannya, wakaf tidak lepas kaitannya

dengan tanah itu sendiri. Tanah adalah salah satu substansi pembahasan

dalam hukum agraria sekaligus juga sebagai salah satu objek dalam hukum

perwakafan.

Dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum

Nasional, wakaf merupakan hal yang penting karena wakaf adalah suatu

amalan melalui kegiatan keagamaan baik di bidang keagrariaan maupun di

bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan

kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai

kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materiil menuju

masyarakat yang adil dan makmur.23

Hal serupa juga sudah pernah

disampaikan oleh Sumitro dan Hasan dalam bukunya yang berjudul Dasar-

Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia (1994).

Adanya kecocokan antara hukum Islam dengan hukum Nasional

terkait dengan perwakafan akan membawa kemudahan dalam perwujudan

perwakafan sebagai salah satu strategi pemberdayaan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda

wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana

dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin,

23

Siska Lis, “Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.

2.

Page 9: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

22

anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi

umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

4. Subjek Hukum Wakaf Tanah

a. Wakif

Dalam suatu praktik perwakafan, akan ada pihak yang

menyerahkan harta benda miliknya untuk dipergunakan sesuai dengan

tujuan dan manfaatnya demi kepentingan. Secara hukum pihak ini

disebut dengan Wakif. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa, “Wakif

adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.” Lebih lanjut,

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

menyatakan bahwa, “Wakif meliputi perseorangan, organisasi, atau

badan hukum.”

Seseorang yang akan menjadi seorang Wakif harus memenuhi

syarat dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan

hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Syarat ini

bersifat kumulatif, yaitu harus dipenuhi semua. Sehingga apabila ada

salah satu diantara keempat syarat tersebut yang tidak dipenuhi maka

pihak tersebut tidak dapat menjadi Wakif. Syarat-syarat tersebut harus

dipenuhi baik oleh Wakif perseorangan, Wakif organisasi, maupun

Wakif badan hukum.

Untuk menjadi Wakif organisasi atau Wakif badan hukum ada

syarat tambahan lain yaitu harus memenuhi ketentuan organisasi atau

Page 10: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

23

badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi

atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi/ badan

hukum yang bersangkutan.24

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi

sengketa di kemudian hari mengenai harta benda wakaf tersebut.

Dalam kaitan ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan

seorang Wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang

nonmuslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya

sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang

berlaku.25

Seorang Wakif dalam melaksanakan wakaf tidak boleh

mendapat paksaan maupun intimidasi dari pihak lain, semua harus

murni karena keinginan dan kemampuan sendiri. Selain itu, harta

benda wakaf khususnya tanah juga harus merupakan milik calon Wakif

secara sah dan tidak sedang dalam sengketa/ perkara, tidak terbebani

segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan.

Dalam melaksanakan wakaf harus ada ikrar wakaf,26

yaitu

pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai

dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam

Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih27

dan

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka

kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis lkrar Wakaf tidak disyaratkan.

24

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 25

Ahmad Rofiq, “Hukum Islam di Indonesia”, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 494. 26

Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 27

*Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan

harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Page 11: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

24

Bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Wakif atau ahli warisnya (apabila Wakif telah meninggal)

berhak mendapatkan pemberitahuan apabila diantara Nazhir

perseorangan ada yang berhenti dari kedudukannya oleh sebab

meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau

diberhentikan oleh BWI.

Selain itu, Wakif atau ahli warisnya juga berhak mengusulkan

kepada BWI untuk melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir

apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan

tugas-tugasnya terkait pemberdayaan dan pengelolaan harta benda

wakaf.

b. Nazhir

Sedangkan Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum

yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.28

Harta benda wakaf

harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang

dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.

Sama seperti Wakif, Nazhir juga meliputi Nazhir perseorangan,

Nazhir organisasi, atau Nazhir badan hukum29

yang wajib didaftarkan

pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.30

Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran

28

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 29

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 30

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Page 12: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

25

Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor

Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di

provinsi/kabupaten/ kota.31

Untuk kemudian BWI menerbitkan tanda

bukti pendaftaran Nazhir.

Sebagai Nazhir perseorangan, syarat yang harus dipenuhi yaitu

berstatus sebagai warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa,

amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang

melakukan perbuatan hukum.32

Nazhir perseorangan harus merupakan

suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan

salah seorang diangkat menjadi ketua.

Untuk Nazhir organisasi, atau Nazhir badan hukum, pengurus

yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan

terlebih dahulu. Kemudian, organisasi atau badan hukum yang

bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selanjutnya, salah seorang pengurus organisasi atau badan

hukum harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada,

memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar

organisasi atau badan hukum yang telah disahkan oleh instansi

berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program

kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari

harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan

31

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 32

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Page 13: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

26

kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit juga

wajib untuk dimiliki oleh organisasi atau badan hukum tersebut.

Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali. Pengangkatan kembali Nazhir dilakukan oleh BWI, apabila

yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam

periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan

Perundang-undangan.

Nazhir disini mempunyai tugas melakukan pengadministrasian

harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf

sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi

harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.33

Oleh karena itu Nazhir secara langsung bertanggung jawab penuh atas

pengelolaan wakaf.

Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir memperoleh pembinaan

dari Menteri dan BWI34

, Nazhir juga dapat menerima imbalan dari

hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Kewajiban Nazhir

selanjutnya adalah pembuatan laporan secara berkala kepada Menteri

dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah

berusaha memaksimalkan fungsi Nazhir agar dapat melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya yaitu melalui cara pengadaan pembinaan

dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia kepada Nazhir.

33

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 34

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Page 14: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

27

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,

Nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila

Nazhir perseorangan yang bersangkutan meninggal dunia; atas

permintaan sendiri; tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir;

dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan dijatuhi hukuman pidana oleh

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan dan

apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi

meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan

kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus

diganti. Begitu juga ketentuan mengenai Nazhir badan hukum.

c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang

Wakaf menyatakan bahwa, “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau

biasa disebut PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh

Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.” PPAIW harta benda wakaf

tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang

menyelenggarakan urusan wakaf. 35

Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat

dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang

35

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Page 15: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

28

membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.36

PPAIW

memiliki tugas untuk menerima surat dan/atau bukti kepemilikan atas

harta benda wakaf dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi

perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf sebagai syarat awal

perwakafan dapat dilaksanakan.

Setelah semua syarat terpenuhi maka ikrar wakaf dapat

dilaksanakan dan PPAIW menjadi penanggung jawab atas

berlangsungnya ikrar wakaf baik secara lisan dan/atau tulisan yang

dilakukan oleh Wakif dihadapannya dan disaksikan oleh 2 orang saksi.

PPAIW kemudian menuangkan ikrar wakaf tersebut ke dalam AIW.

Tugas PPAIW tidak hanya sampai disitu, setelah ikrar wakaf

terlaksana dan telah terbit AIW, PPAIW atas nama Nazhir

mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak AIW ditandatangani. Instansi

yang berwenang dalam hal perwakafan tanah adalah Badan Pertanahan

Nasional. Pada saat pendaftaran harta benda wakaf tersebut, PPAIW

menyerahkan salinan AIW dan surat-surat dan/atau bukti-bukti

kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Selanjutnya bukti

pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada

Nazhir.

d. Saksi-Saksi.

Dalam perwakafan tanah, saksi bertugas untuk menyaksikan

pelaksanakan ikrar wakaf dan dalam suatu ikrar wakaf dibutuhkan 2

36

Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Page 16: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

29

(dua) orang saksi yang nama dan identitasnya akan dimuat didalam

AIW. Saksi disini harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa,

beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan

perbuatan hukum,37

saksi juga berhak menandatangani AIW tersebut.

Keharusan adanya saksi dalam ikrar wakaf dimaksudkan sebagai

jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah.

e. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Sebagai lembaga independen, Badan Wakaf Indonesia

memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di

Indonesia. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang

Wakaf menyatakan bahwa,

“BWI mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan

terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda

wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau

izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf,

memberhentikan dan mengganti Nazhir, memberikan persetujuan atas

penukaran harta benda wakaf, serta memberikan saran dan

pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di

bidang perwakafan.”

Terkait dengan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf,

BWI harus menyampaikan kepada Menteri untuk memberikan izin

tertulis atas penukaran harta benda wakaf tersebut dan dalam hal ini

BWI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah baik pusat

maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional

dan pihak lain yang dipandang perlu.38

37

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 38

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda

Wakaf.

Page 17: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

30

Perubahan peruntukan harta benda wakaf dilakukan apabila

ternyata diketahui bahwa harta benda wakaf tersebut tidak dapat

dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar

wakaf.

Jumlah anggota BWI terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh)

orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur

masyarakat.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf

Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai

warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu

secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan

hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di

bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi

syariah, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan

perwakafan nasional.39

5. Tata Cara Perwakafan Tanah

Tata cara perwakafan tanah harus dilakukan dengan hati-hati dan

urut sesuai dengan tahapan yang ada karena hal-hal yang menyangkut

dengan tanah secara khusus memang perlu diberi perhatian lebih. Tata cara

perwakafan tanah jika dibuat alur bagan adalah sebagai berikut:

39

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Page 18: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

31

Bagan 1.2 Tahap Terwakafan Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pihak yang hendak mewakafkan harus memenuhi syarat sebagai wakif, yaitu dewasa,

berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta

benda wakaf. (Pasal 8 jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf).

5. Wakif menyerahkan bukti kepemilikan atas harta benda yang diwakafkan kepada PPAIW

(Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) berupa:

- sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah.

- surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan yang menerangkan

kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sengketa.

- surat keterangan pendaftaran tanah.

- izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

(Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik).

6. BPN/Kantor Pertanahan sebagai instansi yang berwenang melakukan pengecekan dan

mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan harta benda wakaf tersebut tidak dalam

sengketa/ perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan. (Pasal 5

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda

Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang).

2. Wakif menunjuk Nazhir yang akan diserahi tugas pemeliharaan dan pengelolaan/pengurusan

sesuai dengan memenuhi persyaratan yaitu, berstatus sebagai warga negara Indonesia,

beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang

melakukan perbuatan hukum. (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Pasal

10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

3. Nazhir tersebut disahkan oleh KUA ditandai adanya Surat Pengesahan Nazhir. (Pasal 2 ayat

(4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa

Tanah).

4. Nazhir harus terdaftar pada Menteri serta BWI melalui KUA ditandai dengan adanya Surat

Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir. (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo.

Pasal 2 angka 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa

Tanah).

Page 19: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

32

Tata cara wakaf tanah ini saling berkaitan dan berkelanjutan, dalam

arti tahap yang satu akan menghasilkan satu kewajiban selanjutnya,

7. Nazhir yang sudah terdafttar pada Menteri dan BWI mendapatkan pembinaan. (Pasal 13 jo.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Pembinaan tersebut

berupa:

a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional Nazhir wakaf baik perseorangan,

organisasi dan badan hukum;

b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian,

pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;

c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;

d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak

bergerak dan/atau benda bergerak;

e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan

pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan

f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam

pengembangan dan pemberdayaan wakaf. (Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf).

8. Wakif menyampaikan ikrar wakaf (bisa secara lisan ataupun tertulis) kepada Nazhir di

hadapan PPAIW dan 2 (dua) saksi. (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf).

9. Ikrar wakaf dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW. (Pasal 17 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

10. PPAIW mendaftarkan harta benda wakaf atas nama Nazhir ke BPN/ Kantor Pertanahan

maksimal 7 (tujuh) hari sejak AIW ditandatangani. (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf).

11. BPN/ Kantor Pertanahan kemudian menerbitkan tanda bukti pendaftaran harta benda

wakaf yang kemudian disampaikan PPAIW kepada Nazhir. (Pasal 34 jo. Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

12. Nazhir melakukan pelaporan pelaksanaan wakaf kepada Menteri dan BWI. (Pasal 11

huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 13 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Page 20: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

33

sehingga jika ada salah satu tahap yang terlewati maka akan

mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban yang lainnya.

6. Potensi Wakaf Tanah Di Indonesia

Berdasarkan data yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion &

Public Life, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk

muslim terbesar dunia. Hal ini memberi pengaruh besar terhadap eksistensi

wakaf di Indonesia dan menjadi dasar alasan mengapa jumlah tanah wakaf

di Indonesia dapat terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan aturan

perundang-undangan wakaf juga sejalan dengan dinamika perkembangan

dan pengelolaan wakaf di lapangan.40

Dengan adanya kesinambungan

tersebut, potensi dari tanah wakaf yang sudah tersedia harus

dikembangkan lagi dengan harapan agar manfaatnya dapat dirasakan

secara maksimal.

Tingginya jumlah tanah wakaf di Indonesia membuahkan potensi

untuk membantu peningkatan perekonomian umat jika dikelola dengan

benar. Itu karena wakaf tersebut dapat di upayakan menjadi wakaf

produktif.

Wakaf produktif itu sendiri adalah suatu konsep pemanfaatan harta

benda wakaf untuk kegiatan produksi agar dapat digunakan sebagai

sumber dana berkelanjutan yang hasilnya tetap akan digunakan untuk

memenuhi tujuan yang tercantum dalam ikrar wakaf, hal ini sesuai dengan

Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf menyatakan bahwa,

40

Yulia Mirwati, op.cit., hlm. 19.

Page 21: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

34

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara

produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman

modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan,

perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen,

rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan

ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan

dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah

badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu

kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi

syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.”

Akan tetapi pada pelaksanaanya tidak semudah itu, peningkatan

jumlah tanah wakaf tiap tahunnya tidak sebanding dengan meningkatnya

pemanfaaatan tanah wakaf tersebut secara produktif. Sehingga banyak

tanah wakaf di Indonesia yang sebenarnya berpotensi untuk

mengembangkan perekonomian menjadi kurang produktif atau bahkan

tidak produktif karena tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Pemanfaatan potensi wakaf dan kesuksesan pelaksanaan wakaf

secara berkelanjutan berkaitan erat dengan pihak yang perperan dalam

pengelolaannya dan juga cara pengelolaannya itu sendiri. Oleh karena itu

wakaf tanah yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan tidak menjamin bahwa tujuan dari wakaf tersebut akan

terlaksana sesuai kehendak Wakif.

Agar tujuan wakaf dapat terlaksana sesuai kehendak Wakif,

diperlukan upaya untuk memproduktifkan harta benda wakaf dan kehati-

hatian dalam pelaksanaannya supaya harta benda wakaf tersebut tetap

terpelihara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan

mengadakan pembinaan.

Page 22: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

35

Pembinaan dari BWI dan Menteri akan mencetak Nazhir yang

bersertifikasi, namun belum tentu menghasilkan Nazhir profesional yang

sesuai dengan klasifikasi dan juga kompeten. Hal ini terjadi karena

meskipun pemerintah telah mengadakan pembinaan, dalam praktiknya

masih banyak Nazhir yang tidak mendapat pembinaan dan hanya

mendapatkan surat pengesahan dari KUA saja.

Selain masalah pembinaan dari pemerintah yang tidak terlaksana

dengan baik, adanya pembinaan saja juga tidak dapat dijadikan tolok ukur

tingkat profesionalitas dan jaminan kualitas seorang Nazhir, mengingat

tanggung jawabnya yang begitu besar, yaitu terkait dengat pengelolaan

suatu harta benda wakaf yang harusnya dapat meningkatkan kesejahteraan

umat. Untuk memastikan Nazhir dapat melaksanakan tanggung jawabnya

dengan baik, seharusnya pembinaan dilakukan secara rutin dan disertai

dengan adanya uji kompetensi agar kualitas Nazhir senantiasa terjaga.

Nazhir profesional yang diharapkan disini adalah Nazhir yang

dapat memanfaatkan harta benda wakaf secara produktif sehingga

kehendak Wakif dapat tercapai agar potensi akan suatu tanah wakaf dapat

dimaksimalkan. Banyaknya jumlah tanah wakaf yang ada harus diimbangi

dengan kemampuan pengelolaan Nazhir agar harta benda tersebut tidak

menjadi sia-sia.

Dengan diawali dengan Nazhir yang profesional, pengembangan

potensi wakaf tanah di Indonesia akan menjadi lebih mudah dilaksanakan

dan akan berdampak pada minimnya sengketa tanah wakaf yang bisa saja

timbul di kemudian hari.

Page 23: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

36

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Kelurahan Wonokarto, Wonoboyo, dan Giritirto ini terletak di

Kecamatan Wonogiri. Sebagai Ibukota Kabupaten Wonogiri,

Kecamatan Wonogiri memiliki luas wilayah seluas 8.292,36Ha.

Kecamatan Wonogiri menjadi pusat perekonomian masyarakat,

hal ini didukung dengan semakin banyak berdirinya pusat-pusat

perbelanjaan, kantor-kantor perbankan, toko-toko besar, pasar,

penginapan, perguruan tinggi, tempat wisata dan pabrik41

dengan

jumlah populasi penduduk mencapai 86.802 jiwa yang terbagi dalam 6

kelurahan dan 9 desa. Pada ketiga lokasi tersebut akan dijelaskan lagi

sebagai berikut:

1) Kelurahan Wonokarto

Kelurahan Wonokarto merupakan salah satu wilayah di

Kecamatan Wonogiri yang memiliki luas 116,5Ha, terdiri dari 4

(empat) lingkungan yaitu Lingkungan Wonokarto Selatan,

Wonokarto Tengah, Wonokarto Barat, dan Wonokarto Utara

dengan rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai

berikut:

Agama Islam: 5.772 jiwa;

Agama Katholik: 373 jiwa;

41

Kang Ulis, “Profil Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”, Buku Pintar Kabupaten

Wonogiri, 2013, diakses melalui

https://bukupintarkabupatenwonogiri.blogspot.com/2013/02/profil-kecamatan-wonogiri-

kabupaten.html

Page 24: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

37

Agama Kristen: 585 jiwa;

Agama Budha 3 jiwa; dan

Agama Hindu 6 jiwa.42

2) Kelurahan Wonoboyo

Kelurahan Wonoboyo merupakan salah satu wilayah di

Kecamatan Wonogiri yang memiliki luas 269.75Ha, terdiri dari 3

(tiga) lingkungan yaitu Lingkungan Pokoh, Jatirejo, dan Banaran

dengan rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai

berikut:

Agama Islam: 6.251 jiwa;

Agama Katholik: 425 jiwa;

Agama Kristen: 401 jiwa;

Agama Budha 38 jiwa; dan

Agama Hindu 5 jiwa.43

3) Kelurahan Giritirto

Kelurahan Giritirto merupakan salah satu wilayah di

Kecamatan Wonogiri yang memiliki luas 65Ha, terdiri dari 4

(empat) lingkungan yaitu Lingkungan Lingkungan Bauresan,

Cubluk, Kaloran, dan Sukorejo dengan rekapitulasi jumlah

penduduk berdasarkan agama sebagai berikut:

Agama Islam: 9.389 jiwa;

42

Heri Nugroho (Wonogiri), “Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Agama, Status,

Kesehatan, Keluarga Berencana Dan Penderita Cacat Kecamatan Wonogiri”, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri, 2017, diakses

melalui http://sidita.bappedawng.info/public/download/detail/116 43

Ibid.

Page 25: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

38

Agama Katholik: 460 jiwa;

Agama Kristen: 669 jiwa;

Agama Budha 34 jiwa; dan

Agama Hindu 4 jiwa.44

b. Jumlah Tanah Wakaf

Dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam serta

luas wilayahnya yang mencapai 8.292,36Ha tersebut, 5,1Ha diantaranya

adalah tanah wakaf. Tanah tersebut terbagi di 157 lokasi, dengan detail

jumlah tanah wakaf di Kecamatan Wonogiri sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Tanah Wakaf Kecamatan Wonogiri

No. Nama Kelurahan atau Desa Jumlah lokasi Luas (m2)

1. Kelurahan Giripurwo 20 8.048

2. Kelurahan Giritirto 8 1.018

3. Kelurahan Giriwono 13 5.183

4. Kelurahan Wonoboyo 15 7.956

5. Kelurahan Wonokarto 7 2.212

6. Kelurahan Wuryorejo 7 1.288

7. Desa Bulusulur 12 4.196

8. Desa Manjung 14 3.151

9. Desa Pokoh Kidul 8 1.385

10. Desa Purworejo 9 1.212

11. Desa Purwosari 8 1.385

12. Desa Sendang 4 584

13. Desa Sonoharjo 11 2.682

14. Desa Wonoharjo 14 6.610

15. Desa Wonokerto 7 3.346

Jumlah 157 lokasi 51.069m2

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri per tanggal 29 Maret 2018.

Dari ketiga kelurahan yang dipilih untuk menjadi lokasi

penelitian, berikut ini adalah banyaknya jumlah lokasi tanah wakaf di

ketiga kelurahan tersebut, yakni di Kelurahan Wonokarto yang terbagi

dalam 7 (tujuh) lokasi tanah wakaf dengan total luas keseluruhan

44

Ibid.

Page 26: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

39

mencapai 2.212m2, selanjutnya pada Kelurahan Wonoboyo ada 15

(lima belas) lokasi tanah wakaf yang luasnya mencapai 7.956m2, dan

yang terakhir adalah Kelurahan Giritirto dengan total keseluruhan luas

mencapai 1.018m2

yang terbagi dalam 8 (delapan) lokasi.

Mengingat luasnya wilayah di Kecamatan Wonogiri dan juga

banyaknya praktik perwakafan tanah yang terjadi, maka Penulis dalam

hal ini hanya mengambil 3 (tiga) lokasi penelitian yang merupakan

bagian dari praktik perwakafan tanah di Kecamatan Wonogiri.

2. Perwakafan Tanah Di Kecamatan Wonogiri

a. Kelurahan Wonokarto

Perwakafan tanah ini dilakukan oleh Ibu Siti Nurhayati yang

merupakan seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Wonogiri. Beliau juga memiliki klinik yang cukup besar di Wonogiri,

suaminya adalah seorang Pensiunan Pemerintahan Daerah Wonogiri,

yaitu Bapak Sriyono.

Ibu Siti Nurhayati memiliki 3 (tiga) orang anak. Putranya yang

pertama adalah mantan Pegawai Negeri Sipil, namun setelah 5 (lima)

tahun bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil beliau mengundurkan diri

dan sekarang bekerja di Perusahaan Swasta. Putrinya yang kedua

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Wonogiri dan putrinya yang terakhir merupakan seorang

Dosen Arsitek di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 45

45

Wawancara dengan Bapak Sriyono selaku Suami dari Ibu Siti Nurhayati (Wakif pada

praktik perwakafan tanah di Kelurahan Wonokarto) pada 25 Maret 2019 di Wonogiri.

Page 27: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

40

Ibu Siti Nurhayati sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan

Nakula I, RT:01, RW:02, Kelurahan Wonokarto ini mewakafkan tanah

tersebut dengan AIW Kecamatan Wonogiri Nomor: W.2/ 24/03/2016

tanggal 16 Februari 2016.

Tanah yang berlokasi di dekat jalan raya Wonogiri - Solo ini

merupakan tanah dengan status hak milik. Melihat letak tanah yang

cukup strategis ini, Ibu Siti Nurhayati selaku pemilik tanah tergerak

hatinya dan memutuskan untuk mewakafkan tanahnya menjadi sebuah

tempat ibadah yaitu Musholla.

Dalam perwakafan tanah ini, Ibu Siti Nurhayati tidak

mewakafkan keseluruhan tanahnya, melainkan hanya sebagian saja,

yaitu yang seluas 49m2. Terhadap tanah hak milik yang di wakafkan

hanya sebagian dari luas keseluruhan, untuk pendaftarannya harus

dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu baru

kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

Cara yang ditempuh Ibu Siti Nurhayati dalam mewakafkan

tanahnya diawali dengan melakukan musyawarah keluarga dan

meminta ijin terutama kepada suaminya yaitu Bapak Sriyono. Setelah

musyarawah keluarga selesai, Ibu Siti Nurhayati bersama suaminya

menunjuk beberapa orang yang diberi amanah dalam mengurus

perwakafan ini. 46

Pihak yang ditunjuk ini otomatis bertanggung jawab sebagai

Nazhir, yaitu Alm. Bapak Poerwanto sebagai ketua, Bapak Tris

46

Wawancara dengan Ibu Siti Nurhayati selaku Wakif pada praktik perwakafan tanah di

Kelurahan Wonokarto, dilakukan pada 5 April 2018 di Wonogiri.

Page 28: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

41

Arianto sebagai sekretaris, Bapak Sutarwo sebagai bendahara, serta

Bapak Suharno dan Bapak Kiswanto sebagai anggota.

Setelah melakukan penunjukan, Ibu Siti Nurhayati melakukan

penyerahan identitas serta menyerahkan surat dan/atau bukti

kepemilikan atas tanah tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW) untuk membuktikan bahwa tanah tersebut memang

tanah yang “bersih”, BPN sebagai instansi yang berwenang akan

mengeluarkan Surat Keterangan sebagai tanda buktinya.

Selanjutnya, Ibu Siti Nurhayati juga harus meminta surat

keterangan mengenai tanah miliknya tersebut kepada Kepala Desa

yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan untuk kemudian menyerahkan

surat dan/atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Ibu Siti Nurhayati wajib memenuhi syarat-syarat sebagai wakif

yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan

hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Pencantuman

secara terperinci syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menghindari

tidak sahnya perbuatan mewakafkan, baik karena adanya faktor intern

(cacat atau kurang sempurna cara berfikir) maupun faktor ekstern

karena merasa dipaksa orang lain.

Perlu diketahui bahwa Nazhir yang ditunjuk Ibu Siti Nurhayati

tersebut merupakan beberapa orang yang bertempat tinggal di RT 01

Kelurahan Wonokarto (tempat harta benda wakaf berada) dan

merupakan Nazhir perseorangan.

Page 29: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

42

Nazhir perseorangan tersebut kemudian menyiapkan identitas

diri berupa foto copy KTP yang telah dilegalisir oleh kepala kelurahan

setempat untuk diserahkan kepada KUA yang kemudian disahkan dan

ditandai dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Nazhir.

Setelah Surat Pengesahan Nazhir terbit, tahap selanjutnya

adalah pendaftaran Nazhir ke Menteri dan Badan Wakaf Indonesia

yang dilakukan oleh KUA setempat.47

Namun berdasarkan hasil

wawancara dengan Ibu Dian selaku pegawai KUA Kecamatan

Wonogiri bagian Perwakafan, beliau menyatakan bahwa pihak KUA

hanya menerima data-data terkait identitas diri Nazhir untuk kemudian

disahkan dan dimasukkan di dalam AIW, sehingga tidak ada

pendaftaran lebih lanjut kepada Menteri ataupun BWI. 48

Meskipun Nazhir hanya mengantongi Surat Pengesahan Nazhir

dari KUA dan tidak memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir

dari Menteri dan BWI, praktik perwakafan ini tetap dilaksanakan.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan ikrar wakaf oleh Ibu Siti

Nurhayati. Beliau menyampaikan ikrar wakaf kepada Nazhir secara

lisan yang dilakukan di hadapan PPAIW yaitu Bapak Andi Firmansyah

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut

kemudian dituangkan secara tertulis dalam AIW oleh PPAIW

Ikrar wakaf tersebut kemudian dituangkan secara tertulis ke

dalam AIW oleh PPAIW untuk kemudian ditandatangani oleh Wakif,

47

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 48

Wawancara dengan Ibu Dian selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri

bagian Perwakafan, dilakukan pada 5 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri.

Page 30: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

43

Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf „alaih (jika ada),

kemudian disahkan oleh PPAIW.49

Nazhir di sini mempunyai tugas untuk melakukan

pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan

peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan

melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.50

Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir memperoleh pembinaan

dari Menteri dan BWI.51

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara

dengan bendahara Nazhir perseorangan dalam perwakafan ini yaitu

Bapak Sutarwo, beliau mengemukakan bahwa para Nazhir tidak

pernah mendapat pembinaan, baik dari Menteri, BWI maupun KUA.52

Di waktu dan tempat wawancara yang berbeda, Ibu Dian juga

menambahkan bahwa dari pihak KUA memang tidak melakukan

pembinaan dalam bentuk apapun kepada Nazhir.53

Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa memang dari KUA

tidak melakukan pendaftaran lebih lanjut pada Menteri maupun BWI,

oleh karena itu tidak ada pembinaan bagi para Nazhir. Ibu Dian juga

menjelaskan bahwa memang tidak pernah ada pendaftaran lanjutan

49

Pasal 20 angka 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013

tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang. 50

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 51

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 52

Wawancara dengan Bapak Sutarwo selaku Nazhir pada praktik perwakafan tanah di

Kelurahan Wonogiri, dilakukan pada 10 April 2018 di Wonogiri. 53

Wawancara dengan Ibu Dian selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri

bagian Perwakafan, dilakukan pada 5 April 2018 di Wonogiri.

Page 31: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

44

dari KUA ke Menteri maupun BWI.54

Padahal jika telah terdaftar di

Menteri dan BWI maka Nazhir akan mendapat Surat Tanda Bukti

Pendaftaran Nazhir yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan

pembinaan dari Menteri dan BWI.

Bapak Sutarwo menyatakan bahwa dalam perwakafan ini baik

beliau maupun Nazhir yang lain tidak pernah melakukan pelaporan

tugas kepada BWI atau bahkan ke KUA.55

Hal ini sangat mungkin

terjadi mengingat tidak adanya pembinaan dari Menteri maupun BWI

kepada Nazhir ini dan juga minimnya pengetahuan mendalam

mengenai perwakafan tanah.

Dalam praktik perwakafan ini, ketua Nazhir yaitu Bapak

Poerwanto meninggal dunia beberapa waktu setelah perwakafan

dilakukan. Namun dalam perwakafan ini tidak ada satupun dari

keempat Nazhir yang tersisa yang melakukan pelaporan ke KUA

mengenai meninggalnya ketua Nazhir ini sehingga tidak ada Nazhir

pengganti. Bapak Kiswanto selaku anggota Nazhir perorangan

mengakui bahwa beliau tidak mengetahui apabila ada kewajiban untuk

melakukan pelaporan ke KUA ketika ada Nazhir yang meninggal,

sehingga memang dibiarkan berlalu begitu saja.56

Selanjutnya, dalam perwakafan ini terdapat tambahan tanah

seluas 14m2

yang juga dibangun menjadi bagian dari Musholla, akan

54

Wawancara dengan Ibu Dian selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri

bagian Perwakafan, dilakukan pada 5 April 2018 di Wonogiri. 55

Wawancara dengan Bapak Sutarwo selaku Nazhir pada praktik perwakafan tanah di

Kelurahan Wonogiri, dilakukan pada 10 April 2018 di Wonogiri. 56

Wawancara dengan Bapak Kiswanto selaku Nazhir pada praktik perwakafan tanah di

Kelurahan Wonogiri, dilakukan pada 14 April 2018 di Wonogiri.

Page 32: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

45

tetapi pada tambahan tanah ini tidak dilakukan proses perwakafan

sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Ibu Sri Suyanti

selaku pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk diwakafkan hanya

dengan bukti surat yang dikeluarkan dan dibuat oleh Nazhir yang

isinya menyatakan bahwa tanah seluas 14m2

tersebut telah

diwakafkan.57

b. Kelurahan Wonoboyo

Selanjutnya adalah praktik perwakafan tanah yang terletak di

Kelurahan Wonoboyo, yang tepatnya berlokasi di Banaran RT;02,

RW:11 dengan tujuan pemanfaatan tanah wakaf menjadi Masjid dan

Pendidikan Islam (Madrasah).

Ibu Sujatmi adalah pemilik tanah pekarangan seluas 467m2

ini.

Ketika diwawancarai, Ibu Sujatmi ini terkesan sangat tertutup dan

sedikit bicara, sehingga identitas pribadinya tidak dapat diketahui

secara jelas.

Beliau memutuskan untuk mewakafkan tanah tersebut karena

ingin mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar.58

Meskipun

tanah ini terletak di Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Ibu

Sujatmi ini tidak berdomisili di kelurahan setempat, akan tetapi di

Jalan Tirto Sari No. 32 RT:01 RW:06, Sriwedari, Laweyan, Surakarta.

Cara yang ditempuh Ibu Sujatmi dalam mewakafkan tanahnya

adalah dengan memenuhi syarat sebagai Wakif, setelah itu beliau

57

Wawancara dengan Bapak Sutarwo selaku Nazhir pada praktik perwakafan tanah di

Kelurahan Wonogiri, dilakukan pada 10 April 2018 di Wonogiri. 58

Wawancara dengan Ibu Sujatmi selaku Wakif pada praktik perwakafan tanah di Kelurahan

Wonoboyo, dilakukan pada 7 April 2018 di Surakarta.

Page 33: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

46

menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf

yang berupa sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 03663 tersebut

kepada PPAIW59

untuk kemudian menunggu BPN melakukan proses

pengecekan tanah dan memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam

sengketa/ perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak

dijaminkan60

yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keterangan

oleh BPN.

Meskipun Ibu Sujatmi telah melaksanakan kewajibannya

dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanahnya kepada PPAIW

untuk dilakukan pengecekan, namun perwakafan tanah ini

dilaksanakan tanpa adanya surat keterangan dari BPN. Penulis tidak

menemukan adanya Surat Keterangan tersebut ketika melakukan

penelitian di KUA, melainkan Penulis malah menemukan adanya surat

permohonan dispensasi yang dikeluarkan KUA dengan tembusan

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya, Ibu Sujatmi menunjuk Nazhir badan hukum yaitu

Yayasan Ishlah Al-Hukumah Wonogiri dengan Akta Pendirian

Yayasan Nomor: AHU-2258.AH.01.04 Tahun 2009 tanggal 22 Juli

2009 yang diketuai oleh Bapak Joko Widodo. Sebelumnya, Bapak

Joko Widodo sebagai pengurus dari Yayasan Ishlah Al-Hukumah

Wonogiri harus memenuhi persyaratan sebagai Nazhir perseorangan

terlebih dahulu, yaitu yaitu berstatus sebagai warga negara Indonesia,

59

Wawancara dengan Ibu Sujatmi selaku Wakif pada praktik perwakafan tanah di Kelurahan

Wonoboyo, dilakukan pada 7 April 2018 di Surakarta. 60

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013

tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang.

Page 34: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

47

beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani,

serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum61

dan badan hukum

yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir ini disahkan oleh KUA yang ditandai dengan

dikeluarkannya Surat Pengesahan Nazhir. Namun dalam perwakafan

tanah ini Penulis juga menemukan bahwa pihak KUA tidak

mendaftarkan Nazhir badan hukum tersebut kepada Menteri dan BWI

karena memang tidak ditemukannya Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Dian selaku pegawai

KUA Kecamatan Wonogiri bagian Perwakafan yang menyatakan

bahwa pihak KUA tidak melakukan pendaftaran lebih lanjut kepada

Menteri ataupun BWI. 62

Karena tidak ada pendaftaran lebih lanjut kepada Menteri serta

BWI maka secara otomatis Nazhir ini juga tidak mendapatkan

pembinaan. Karena tidak mendapat pembinaan, Nazhir badan hukum

ini juga tidak melakukan pelaporan pelaksanaan wakaf kepada

Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan yang telah

terlaksana. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Dian yang

menyatakan bahwa setelah perwakafan selesai tidak ada lagi hal yang

perlu dilakukan oleh Wakif dan Nazhir. 63

61

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 62

Wawancara dengan Ibu Dian selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri

bagian Perwakafan, dilakukan pada 5 April 2018 di Wonogiri. 63

Wawancara dengan Ibu Dian selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri

bagian Perwakafan, dilakukan pada 5 April 2018 di Wonogiri.

Page 35: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

48

Dalam perwakafan ini ikrar wakaf tetap dilaksanakan meskipun

tanpa Surat Keterangan dari BPN dan tanpa Surat Tanda Bukti

Pendaftaran Nazhir dari Menteri dan BWI. Ibu Sujatmi menyampaikan

ikrar wakaf kepada perwakilan Nazhir badan hukum yaitu Bapak Joko

Widodo yang dilakukan di hadapan PPAIW secara lisan. 64

Di hari

yang sama, ikrar wakaf tersebut kemudian dituangkan AIW oleh

PPAIW.

Belum diterbitkannya surat keterangan dari BPN yang ditandai

dengan adanya surat dispensasi tersebut dapat menjadi permasalahan

di kemudian hari karena apabila penomoran dan penanggalan AIW

dilakukan lebih dahulu daripada pelaksanaan pengecekan sertifikat

tanah, para pihak tidak dapat mengetahui secara pasti apakah tanah

tersebut secara sah memenuhi syarat menjadi objek perwakafan atau

tidak.

Seharusnya pihak dari KUA tidak mengirim surat permohonan

tersebut mengingat adanya resiko yang mungkin timbul dan akan

dihadapi di kemudian hari. Terlebih pihak KUA sebagai pihak yang

dianggap paling mengerti dan paham mengenai perwakafan tidak

seharusnya bertindak terburu-buru dengan mendahulukan pelaksanaan

wakaf tanpa mengetahui dan memperoleh kepastian mengenai status

tanah tersebut.

64

Wawancara dengan Ibu Sujatmi selaku Wakif pada praktik perwakafan tanah di Kelurahan

Wonoboyo, dilakukan pada 7 April 2018 di Surakarta.

Page 36: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

49

c. Kelurahan Giritirto

Hal serupa juga terjadi pada lokasi tanah ketiga, yaitu tanah

dengan status hak milik seluas 93m2. Pada tanah tersebut sebelumnya

berdiri sebuah bangunan kosong yang akhirnya diratakan dengan

tanah.

Pemilik tanah ini adalah Bapak Gatot Hariadi yang merupakan

Pensiunan Dinas Pekerjaan Umum Wonogiri dan istrinya adalah Ibu

Sri Mardini yang merupakan Pensiunan Dinas Kesehatan Kota

Wonogiri. Bapak Gatot Hariadi ini memiliki 3 (tiga) orang anak yang

berlatar pendidikan tinggi. Putranya yang pertama merupakan hakim

yang saat ini sedang bertugas di Pengadilan Negeri Sampit, putrinya

yang kedua bekerja di Akademi Kebidanan Wonogiri dan putrinya

yang ketiga bekerja sebagai bidan di Wonogiri. 65

Cara yang ditempuh oleh Bapak Gatot Hariadi selaku pemilik

tanah dalam melakukan perwakafan adalah datang ke Kementerian

Agama Kabupaten Wonogiri dan ke Kantor Urusan Agama. Beliau

kemudian langsung menanyakan syarat apa saja yang dibutuhkan dan

harus disiapkan jika ingin mewakafkan tanah.66

Setelah mendapatkan

informasi yang diperlukan, beliau segera menyiapkan berkas-berkas

tersebut.

65

Wawancara dengan Bapak Gatot Hariadi selaku Wakif pada praktik perwakafan tanah di

Kelurahan Giritirto, dilakukan pada 20 Maret 2019 di Wonogiri. 66

Wawancara dengan Bapak Gatot Hariadi selaku Wakif pada praktik perwakafan tanah di

Kelurahan Giritirto, dilakukan pada 20 Maret 2019 di Wonogiri.

Page 37: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

50

Setelah yakin bahwa Bapak Gatot Hariadi memenuhi syarat

untuk menjadi Wakif, selanjutnya beliau menunjuk beberapa orang

untuk menjadi Nazhir.

Nazhir disini harus berstatus sebagai warga negara Indonesia,

beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani,

serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.67

Nazhir perseorangan dalam praktik perwakafan ini adalah

Bapak Sukanto Tri Pawenang sebagai ketua, Bapak Bambang Mudjana

sebagai sekretaris, Bapak Ahmad Lukman sebagai Bendahara, serta

Bapak Sukiyanto dan Bapak Soelih sebagai anggota.

Para Nazhir harus disahkan oleh KUA untuk kemudian bisa

mendapatkan Surat Pengesahan Nazhir. Seperti pada lokasi

sebelumnya, Nazhir ini juga tidak didaftarkan lebih lanjut kepada

Menteri serta BWI.

Hal ini secara otomatis akan mengakibatkan tidak adanya

pembinaan bagi para Nazhir karena tidak adanya Surat Tanda Bukti

Pendaftaran Nazhir. Disini Penulis juga menemukan bahwa para

Nazhir tidak melakukan pelaporan kegiatan mengenai pelaksanaan

wakaf.

Hal lain yang juga ditemukan Penulis adalah adanya surat

permohonan dispensasi yang dikeluarkan KUA dengan tembusan

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Isi dari surat

permohonan dispensasi tersebut adalah permohonan agar pelaksanaan

67

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Page 38: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

51

Penomoran dan Penanggalan AIW dilakukan lebih dahulu daripada

pelaksanaan pengecekan sertifikat tanah.

Sama seperti permasalahan sebelumnya, perwakafan ini

dilaksanakan tanpa adanya Surat Keterangan dari BPN dan juga tanpa

Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir.

Pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan secara lisan oleh Bapak

Gatot Hariadi di KUA dan dilaksanakan dihadapan Nazhir, PPAIW,

serta 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut lalu dituangkan ke

dalam AIW untuk selanjutnya disahkan oleh PPAIW.68

Bapak Gatot Hariadi selaku Wakif juga menambahkan bahwa

proses perwakafan ini bebas biaya dalam arti tidak ada biaya yang

dibebankan baik kepada Wakif ataupun Nazhir dalam setiap prosesnya.

Beliau mengemukakan bahwa biaya yang dikeluarkannya hanya

sebatas untuk foto copy saja. 69

68

Pasal 20 angka 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013

tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang. 69

Wawancara dengan Bapak Gatot Hariadi selaku Wakif pada praktik perwakafan tanah di

Kelurahan Giritirto, dilakukan pada 20 Maret 2019 di Wonogiri.

Page 39: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

52

C. Analisis

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik perwakafan yang terjadi di

Kecamatan Wonogiri, khususnya pada Kelurahan Wonokarto, Wonoboyo, dan

Giritirto serta untuk mengetahui dampak yuridis dari praktik perwakafan tanah

sebagaimana objek penelitian ini. Pada bab ini Penulis akan memberikan analisis

yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini.

1. Praktik Perwakafan Tanah di Kecamatan Wonogiri

Tabel 2.2 Pelanggaran Praktik Perwakafan Tanah

No. Kelurahan Wonokarto Kelurahan Wonoboyo Kelurahan Giritirto

1. Melanggar Pasal 4 ayat (2)

PP Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang

Wakaf jo. Pasal 2 angka 1

Peraturan BWI Nomor 3

Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pendaftaran dan

Penggantian Nazhir Harta

Benda Wakaf Tidak

Bergerak Berupa Tanah.

Melanggar Pasal 4 ayat (2)

PP Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf

jo. Pasal 2 angka 1

Peraturan BWI Nomor 3

Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pendaftaran dan

Penggantian Nazhir Harta

Benda Wakaf Tidak

Bergerak Berupa Tanah.

Melanggar Pasal 4 ayat (2)

PP Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang

Wakaf jo. Pasal 2 angka 1

Peraturan BWI Nomor 3

Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pendaftaran dan

Penggantian Nazhir Harta

Benda Wakaf Tidak

Bergerak Berupa Tanah.

2. Melanggar Pasal 13 jo.

Pasal 14 ayat (1) UU

Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf.

Melanggar Pasal 13 jo.

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor

41 Tahun 2004 tentang

Wakaf.

Melanggar Pasal 13 jo.

Pasal 14 ayat (1) UU

Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf.

3. Melanggar Pasal 11 huruf

d UU Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf jo.

Pasal 13 ayat (2) PP

Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan UU

Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.

Melanggar Pasal 11 huruf d

UU Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf jo. Pasal 13

ayat (2) PP Nomor 42

Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan UU Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Melanggar Pasal 11 huruf

d UU Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf jo.

Pasal 13 ayat (2) PP

Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan UU

Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.

4. Melanggar Pasal 6 PP

Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan UU

Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.

Melanggar Pasal 5

Peraturan Menteri Agama

Nomor 73 Tahun 2013

tentang Tata Cara

Perwakafan Benda Tidak

Bergerak dan Benda

Bergerak Selain Uang.

Melanggar Pasal 5

Peraturan Menteri Agama

Nomor 73 Tahun 2013

tentang Tata Cara

Perwakafan Benda Tidak

Bergerak dan Benda

Bergerak Selain Uang.

5. Melanggar UU Nomor 41

Tahun 2004 Tentang

Wakaf secara keseluruhan.

--

--

Page 40: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

53

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di 3 (tiga) lokasi yang

menjadi fokus penlitian ini, yaitu Kelurahan Wonokarto, Wonoboyo, dan

Giritirto, terlihat bahwa ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan

perwakafan tanah sebagaimana objek penelitian ini. Tabel ini akan dijelaskan

secara lengkap dengan uraian di bawah ini:

a. Kelurahan Wonokarto

Secara yuridis praktik perwakafan di Jalan Nakula I, RT:01,

RW:02, Kelurahan Wonokarto ini dinilai telah melanggar beberapa

pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

hukumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

jo. Pasal 2 angka 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun

2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta

Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Dalam perwakafan tanah ini, para Nazhir hanya mendapatkan

Surat Pengesahan Nazhir dari KUA dan tidak ada pendaftaran lebih

lanjut kepada Menteri dan BWI yang seharusnya dilakukan oleh KUA

agar mendapat Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir.

Hal ini melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Nazhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri

Page 41: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

54

dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.” jo. Pasal 2 angka 1

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak

Bergerak Berupa Tanah yang menyatakan bahwa, “Nazhir harta beda

tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI

melalui KUA setempat.”

Dampak dari tidak dilakukannya pendaftaran Nazhir lebih

lanjut oleh KUA kepada Menteri serta BWI adalah tidak terbitnya

Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir. Hal ini berimplikasi pada tidak

adanya pendataan Nazhir sehingga tidak adanya pengawasan dari

Menteri serta BWI terhadap pelaksanaan perwakafan tanah tersebut.

Pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan

perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga

untuk memudahkan pengawasan.

Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf

Dalam perwakafan ini terjadi pelanggaran yang secara langsung

akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah pelanggaran

yang berkaitan dengan tidak didaftarkannya Nazhir kepada Menteri

serta BWI sehingga Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir tidak terbit

dan pembinaan Nazhir tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh

Page 42: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

55

pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.” Kemudian

dipertegas lagi dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka pembinaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.”

Dampak dari adanya pelanggaran ini adalah tidak

tersampaikannya hak yang seharusnya diperoleh oleh Nazhir, yaitu hak

untuk mendapat pembinaan. Tidak diperolehnya pembinaan ini akan

berimplikasi pada rawan hilang atau terbengkalainya harta benda

wakaf yang mana dalam hal ini adalah tanah karena kurangnya

pengetahuan Nazhir dalam melaksanakan pengelolaan dan

pemanfaatan harta benda wakaf.

Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.

Nazhir mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian

harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf

sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkannya, mengawasi dan

melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan peaksanaan tugas

kepada BWI. Pelanggaran ini berkaitan dengan tidak dilaksanakannya

salah satu kewajiban Nazhir dalam melaksanakan tugasnya yaitu

melakukan pelaporan tugas secara berkala kepada Menteri dan BWI.

Page 43: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

56

Hal ini melanggar Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi, “Nazhir mempunyai tugas

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.” jo.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

yangmenyatakan bahwa, “Nazhir wajib membuat laporan secara

berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dampak dari pelanggaran ini adalah tidak diketahuinya

bagaimana kondisi terkini dari tanah wakaf tersebut serta tidak

diketahuinya bagaimana pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan

dari tanah wakaf tersebut sebagai harta benda wakaf. Hal tersebut akan

menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya tanah sebagai aset

wakaf.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Meninggalnya Alm. Bapak Poerwanto selaku ketua Nazhir

pada perwakafan tanah ini harusnya disertai dengan pelaporan ke KUA

dan kemudian diteruskan ke BWI.yang kemudian ada Nazhir

Pengganti yang ditetapkan oleh BWI. Hal ini tercantum dalam Pasal 6

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa,

“(1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus

melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan

kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

Page 44: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

57

berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir

tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

(2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari

kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal S untuk wakaf

dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak

terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau

ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.

(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor

Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau penvakilan

BWI di provinsi / kabupaten / kota.

(4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak MW

dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas

inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak

mengusulkan kepada DWI untuk pemberhentian dan penggantian

Nazhir.”

Tidak adanya pelaporan terkait meninggalnya ketua Nazhir ini

akan berdampak pada tidak terupdate-nya data mengenai Nazhir dan

juga tidak adanya Nazhir pengganti untuk perwakafan tanah di

Kelurahan Wonokarto. Hal ini dapat menyebabkan tidak maksimalnya

pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf karena dalam

suatu praktik perwakafan diperlukan Nazhir yang memiliki kewajiban

bersama untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan

tujuan dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda

wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam perwakafan ini terdapat tambahan tanah seluas 14m2

yang juga dibangun menjadi bagian dari Musholla, akan tetapi pada

tambahan tanah ini tidak dilakukan proses perwakafan sebagaimana

yang tercantum dalam undang-undang.

Page 45: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

58

Ibu Sri Suyanti selaku pemilik tanah menyerahkan tanahnya

untuk diwakafkan hanya dengan bukti surat yang dikeluarkan dan

dibuat oleh Nazhir yang isinya menyatakan bahwa tanah seluas 14m2

tersebut telah diwakafkan.

Oleh karena tidak dilaksanakannya perwakafan sesuai dengan

apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, maka

dampak yuridis dari pelanggaran ini adalah tidak sahnya tanah seluas

14m2 ini sebagai tanah wakaf.

Tidak adanya dokumen yang sah di mata hukum mengenai

tanah yang telah diwakafkan ini akan mengakibatkan tidak adanya

kepastian mengenai tanah ini di mata hukum. Keharusan adanya

dokumen berupa AIW dan sertifikat wakaf menjadi salah satu syarat

sahnya wakaf yang akan memberikan kepastian hukum mengenai hak

atas tanah dan juga berfungsi sebagai bukti pengakuan dan penegasan

bahwasanya tanah tersebut adalah tanah wakaf.

b. Kelurahan Wonoboyo

Lokasi kedua ini juga tidak luput dari adanya pelanggaran

hukum dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian Penulis, secara

yuridis praktik perwakafan pada Banaran RT;02, RW:11, Kelurahan

Wonoboyo tersebut dinilai telah melanggar beberapa pasal dalam

peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

jo. Pasal 2 angka 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun

Page 46: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

59

2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta

Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Sama seperti permasalahan di Kelurahan Wonokarto, dalam

perwakafan tanah ini, para Nazhir hanya mendapatkan Surat

Pengesahan Nazhir dari KUA dan tidak ada pendaftaran lebih lanjut

kepada Menteri dan BWI yang seharusnya dilakukan oleh KUA agar

mendapat Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir.

Hal ini melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Nazhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri

dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.” jo. Pasal 2 angka 1

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak

Bergerak Berupa Tanah yang menyatakan bahwa, “Nazhir harta beda

tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI

melalui KUA setempat.”

Dampak dari tidak dilakukannya pendaftaran Nazhir lebih

lanjut oleh KUA kepada Menteri serta BWI adalah tidak terbitnya

Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir. Hal ini berimplikasi pada tidak

adanya pendataan Nazhir sehingga tidak adanya pengawasan dari

Menteri serta BWI terhadap pelaksanaan perwakafan tanah tersebut.

Pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan

Page 47: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

60

perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga

untuk memudahkan pengawasan.

Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf

Dalam perwakafan ini terjadi pelanggaran yang secara langsung

akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah pelanggaran

yang berkaitan dengan tidak didaftarkannya Nazhir kepada Menteri

serta BWI sehingga Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir tidak terbit

dan pembinaan Nazhir tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh

pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.” Kemudian

dipertegas lagi dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka pembinaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.”

Dampak dari adanya pelanggaran ini adalah tidak

tersampaikannya hak yang seharusnya diperoleh oleh Nazhir, yaitu hak

untuk mendapat pembinaan. Tidak diperolehnya pembinaan ini akan

berimplikasi pada rawan hilang atau terbengkalainya harta benda

wakaf yang mana dalam hal ini adalah tanah karena kurangnya

pengetahuan Nazhir dalam melaksanakan pengelolaan dan

pemanfaatan harta benda wakaf.

Page 48: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

61

Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.

Sama seperti praktik perwakafan yang terjadi di Kelurahan

Wonokarto, hal serupa terkait pelaporan tugas Nazhir juga terjadi di

Kelurahan Wonoboyo ini. Disini Nazhir juga tidak melakukan

pelaporan tugas terkait pelaksanaan perwakafan kepada Menteri dan

BWI.

Hal ini melanggar Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi, “Nazhir mempunyai tugas

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.” jo.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

yangmenyatakan bahwa, “Nazhir wajib membuat laporan secara

berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dampak dari pelanggaran ini adalah tidak diketahuinya

bagaimana kondisi terkini dari tanah wakaf tersebut serta tidak

diketahuinya bagaimana pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan

dari tanah wakaf tersebut sebagai harta benda wakaf. Hal tersebut akan

menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya tanah sebagai aset

wakaf.

Page 49: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

62

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain

Uang

Dalam perwakafan di Kelurahan Wonoboyo ini ditemukan

surat permohonan dispensasi yang dikeluarkan KUA dengan

tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Isi

dari surat permohonan dispensasi tersebut adalah permohonan agar

pelaksanaan penomoran dan penanggalan AIW dilakukan lebih

dahulu daripada pelaksanaan pengecekan sertifikat tanah.

Secara umum, pengecekan dilakukan untuk meminimalisir hal-

hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pengecekan sertifikat

tanah yang dilakukan setelah penomoran dan penanggalan AIW

seharusnya tidak boleh terjadi karena melanggar Pasal 5 Peraturan

Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan

Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang yang

menyatakan bahwa,

“(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tidak dalam

sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak

dijaminkan.

(2) Keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala

jenis sitaan, atau tidak dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan ditemukannya surat permohonan dispensasi yang

dikeluarkan KUA dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Wonogiri ini akan berdampak pada tidak jelasnya

bagaimana status tanah tersebut karena tidak dilakukan pengecekan

Page 50: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

63

terlebih dahulu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri sebelum

ikrar wakaf dilaksanakan.

c. Kelurahan Giritirto

Pada Kelurahan Giritirto ini, Penulis juga menemukan bahwa

secara yuridis praktik perwakafan ini melanggar beberapa pasal dalam

peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

jo. Pasal 2 angka 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun

2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta

Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Sama seperti pada 2 (dua) lokasi sebelumnya, di lokasi terakhir

ini Penulis menemukan bahwa Nazhir juga tidak didaftarkan kepada

Menteri dan BWI.

Hal ini melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Nazhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri

dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.” jo. Pasal 2 angka 1

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak

Bergerak Berupa Tanah yang menyatakan bahwa, “Nazhir harta beda

tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI

melalui KUA setempat.”

Page 51: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

64

Dampak dari tidak dilakukannya pendaftaran Nazhir lebih

lanjut oleh KUA kepada Menteri serta BWI adalah tidak terbitnya

Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir. Hal ini berimplikasi pada tidak

adanya pendataan Nazhir sehingga tidak adanya pengawasan dari

Menteri serta BWI terhadap pelaksanaan perwakafan tanah tersebut.

Pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan

perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga

untuk memudahkan pengawasan.

Pasal 13 jo. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf

Dalam perwakafan ini terjadi pelanggaran yang secara langsung

akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah pelanggaran

yang berkaitan dengan tidak didaftarkannya Nazhir kepada Menteri

serta BWI sehingga Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir tidak terbit

dan pembinaan Nazhir tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh

pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.” Kemudian

dipertegas lagi dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka pembinaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.”

Page 52: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

65

Dampak dari adanya pelanggaran ini adalah tidak

tersampaikannya hak yang seharusnya diperoleh oleh Nazhir, yaitu hak

untuk mendapat pembinaan. Tidak diperolehnya pembinaan ini akan

berimplikasi pada rawan hilang atau terbengkalainya harta benda

wakaf yang mana dalam hal ini adalah tanah karena kurangnya

pengetahuan Nazhir dalam melaksanakan pengelolaan dan

pemanfaatan harta benda wakaf.

Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Wakaf jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.

Akibat dari tidak didaftarkannya Nazhir kepada Menteri dan

BWI adalah tidak adanya kesempatan untuk dapat mendapatkan

pembinaan.

Hal ini melanggar Pasal 11 huruf Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi, “Nazhir mempunyai tugas

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.” jo.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Nazhir wajib membuat

laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan

perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dampak dari pelanggaran ini adalah tidak diketahuinya

bagaimana kondisi terkini dari tanah wakaf tersebut serta tidak

Page 53: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

66

diketahuinya bagaimana pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan

dari tanah wakaf tersebut sebagai harta benda wakaf. Hal tersebut akan

menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya tanah sebagai aset

wakaf.

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain

Uang

Dalam perwakafan di Kelurahan Giritirto ini ditemukan surat

permohonan dispensasi yang dikeluarkan KUA dengan tembusan

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

Isi dari surat permohonan dispensasi tersebut adalah

permohonan agar pelaksanaan penomoran dan penanggalan AIW

dilakukan lebih dahulu daripada pelaksanaan pengecekan sertifikat

tanah. Secara umum, pengecekan dilakukan untuk meminimalisir hal-

hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pengecekan sertifikat tanah yang dilakukan setelah penomoran

dan penanggalan AIW seharusnya tidak boleh terjadi karena

melanggar Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2013

tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda

Bergerak Selain Uang yang menyatakan bahwa,

“(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tidak dalam

sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak

dijaminkan.

(2) Keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala

jenis sitaan, atau tidak dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Page 54: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

67

Dengan ditemukannya surat permohonan dispensasi yang

dikeluarkan KUA dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Wonogiri ini akan berdampak pada tidak jelasnya

bagaimana status tanah tersebut karena tidak dilakukan pengecekan

terlebih dahulu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri sebelum

ikrar wakaf dilaksanakan.

d. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri

Pada praktik perwakafan di Kecamatan Wonogiri, sebagian

besar pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Wonogiri. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit

pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementrian

Agama Kabupaten/Kota.70

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan

bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyatakan bahwa

dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, KUA

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

“a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan

nikah dan rujuk;

b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA

Kecamatan;

d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

70

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Page 55: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

68

e. pelayanan bimbingan kemasjidan;

f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;

h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA

Kecamatan.”

Jika melihat dasar hukum mengenai perwakafan yaitu Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam peraturan

perundang undangan tersebut secara jelas telah memuat apa saja hal-

hal yang harus dilakukan agar proses perwakafan dapat terlaksana

secara “sempurna”, termasuk juga memuat kewajiban-kewajiban dari

para pihak yang terlibat dalam suatu proses perwakafan.

Pasal 3 Ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Agama Nomor 34

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan diatas menyatakan bahwa tugas KUA adalah

menyelenggarakan fungsi pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Hal

ini berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, yaitu wakaf.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa KUA tidak melaksanakan

kewajibannya secara teliti karena ada tahap-tahap yang harusnya

dilakukan akan tetapi malah dilewatkan dan bahkan ditiadakan.

KUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait

pelaksanaan wakaf seharusnya pro aktif dan berpedoman kepada dasar

hukum yang berlaku, yaitu Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Page 56: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

69

Sehingga KUA mengerti dan paham betul mengenai apa yang harus

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 34

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan menyatakan bahwa, “Setiap unsur pada KUA Kecamatan

dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA

Kecamatan sendiri, maupun dalam hubungan dengan lembaga lain

yang terkait.”

Secara hukum, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Nazhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri

dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.” Pendaftaran

Nazhir ke Menteri dan BWI ini merupakan kewajiban KUA, dalam

melaksanakan pendaftaran ini KUA harusnya berkoordinasi dengan

Menteri dan BWI, akan tetapi pada praktiknya KUA tidak

melaksanakan pendaftaran ini tanpa disertai alasan yang dapat

dipertanggung jawabkan.

Pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan

perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga

untuk memudahkan pengawasan.

Selain itu juga terkait pembinaan kepada Nazhir, hal ini juga

seharusnya dilakukan oleh Menteri atau BWI akan tetapi karena oleh

Page 57: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

70

KUA setempat para Nazhir ini tidak didaftarkan lebih lanjut maka hak

yang seharusnya diperoleh oleh Nazhir yaitu hak untuk mendapat

pembinaan menjadi tidak tersampaikan. Hal ini tentu melanggar Pasal

13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang

menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri

dan Badan Wakaf Indonesia.” Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal

14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang

menyatakan bahwa, “Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf

Indonesia.”

Kesalahan lain yang dilakukan KUA Kecamatan Wonogiri

adalah mengeluarkan surat dispensasi yang berisi permohonan agar

pelaksanaan penomoran dan penanggalan AIW dilakukan lebih dahulu

daripada pelaksanaan pengecekan sertifikat tanah, hal ini jelas tidak

sesuai dengan peraturan yang ada karena jika pengecekan tanah wakaf

dilakukan setelah semua proses termasuk ikrar wakaf telah

dilaksanakan maka akan menjadi rawan jika ternyata pada tanah

tersebut tidak bebas dari segala sengketa/perkara, terbebani segala

jenis sitaan, atau dijaminkan. Dengan ditemukannya surat permohonan

dispensasi yang dikeluarkan KUA dengan tembusan kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri ini akan berdampak pada

tidak jelasnya bagaimana status tanah tersebut karena tidak dilakukan

Page 58: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

71

pengecekan terlebih dahulu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Wonogiri sebelum ikrar wakaf dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlihat bahwa KUA hanya

berfokus pada pelaksanaan ikrar wakaf saja (yang mana sebagian besar

selalu dilaksanakan di kantor) tanpa memperhatikan hal lainnya.

Ketika Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Wonogiri ini,

pihak KUA menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai daftar

mengenai perwakafan tanah terkait alamat tanah wakaf secara rinci,

nazhirnya siapa saja, diwakafkan pada tahun berapa dan bahkan pihak

KUA tidak memiliki bukti fisik terkait berkas-berkas perwakafan tanah

yang telah dilakukan. Bahkan data-data tersebut juga tidak ditemukan

pada buku register wakaf di Kecamatan Wonogiri ataupun di sistem.

Ketika dikonfirmasi, pihak KUA menyatakan bahwa berkas-

berkas tersebut ada di kantor yang lama dan tidak ikut serta dibawa

karena pada saat dicari di kantor yang saat ini ditempati yaitu di Jalan

Perwakilan Nomor 2, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten

Wonogiri tidak ditemukan berkas-berkas lengkap terkait praktik

perwakafan tanah yang ada di Kecamatan Wonogiri. Pihak KUA

hanya dapat menemukan beberapa berkas yang menurutnya lengkap.

Berkas lengkap yang dimaksud disini berisi data-data mengenai

identitas lengkap Wakif, identitas lengkap Nazhir, Surat Pengesahan

Nazhir, detail lokasi tanah wakaf, surat keterangan mengenai tanah

tersebut dari Kepala Desa dan Kepala Kecamatan, surat keterangan

Page 59: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

72

bahwa tanah tersebut bebas dari sengketa yang diterbitkan BPN,

salinan AIW, dan salinan sertifikat tanah wakaf.

Melalui hal ini dapat dipahami bahwa eksistensi wakaf

sebenarnya sudah diakui akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal

utamanya karena ditemukan problematika pada pihak-pihak

pendukung khususnya KUA yang kurang memperhatikan

kewajibannya. Tidak dapat dipungkiri hal ini terjadi karena minimnya

pengertian dan pengetahuan mengenai pelaksanaan wakaf tanah yang

tanpa disadari akan menimbulkan masalah atau kendala-kendala

lainnya di kemudian hari.

2. Dampak Yuridis Praktik Perwakafan Tanah di Kecamatan Wonogiri

Berdasarkan aturan normatif yang tercantum di dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tahapan perwakafan secara

singkatnya adalah seperti ini:

Wakif

memenuhi

syarat.

Wakif menyerahkan

bukti kepemilikan

tanah kepada PPAIW.

BPN

memastikan

status tanah.

Wakif menunjuk

Nazhir yang

memenuhi syarat.

Nazhir disahkan

KUA (ada Surat

Pengesahan Nazhir).

Nazhir harus terdaftar ke Menteri

dan BWI melalui KUA(ada Surat

Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir).

Nazhir mendapat

pembinaan dari

Menteri BWI.

Wakif menyampaikan ikrar

wakaf kepada Nazhir di

hadapan PPAIW dan saksi.

Ikrar wakaf

dituangkan

dalam AIW.

PPAIW mendaftarkan

harta benda wakaf atas

nama Nazhir ke BPN.

BPN menerbitkan tanda

bukti pendaftaran harta

benda wakaf.

Nazhir melakukan

pelaporan pelaksanaan

kepada Menteri dan BWI.

Page 60: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

73

Sementara pada kenyataannya, setelah Penulis melakukan penelitian

mendalam yang juga disertai adanya wawancara dengan berbagai

narasumber yang secara langsung berperan dalam proses perwakafan tanah

ini, diantaranya adalah pihak dari KUA, pihak dari Kantor Kementerian

Agama, wakif, dan juga beberapa Nazhir, Penulis menemukan bahwa apa

yang terjadi dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang tercantum di

dalam peraturan perundang-undangan.

Penulis melihat bahwa terdapat perbedaan antara dasar hukum

(teori) dengan praktik yang ada di lapangan. Perbedaan tersebut mengacu

pada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap “sepele” akan tetapi dapat

berdampak besar pada pelaksanaan wakaf tanah di kemudian hari.

Berdasarkan pemaparan yang ada Pada Bab Pembahasan diatas,

perbedaan antara dasar hukum (teori) dengan praktik yang ada di lapangan

tersebut cenderung dilakukan oleh pihak yang dianggap paling paham

mengenai praktik perwakafan yakni KUA. Sedangkan dalam suatu proses

perwakafan khususnya perwakafan tanah, diperlukan peran pro-aktif KUA

agar semua dapat terlaksana dengan baik. Akan tetapi disini terlihat bahwa

KUA Kecamatan Wonogiri sangat pasif dalam melaksanakan kewajibannya

dan hanya berfokus pada pelaksanaan ikrar wakafnya saja.

Secara hukum, dampak yuridis dari praktik perwakafan tanah

sebagaimana objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Terhadap Tanah Wakaf

Pada Kelurahan Wonoboyo dan Kelurahan Giritirto, Penulis

menemukan adanya surat permohonan dispensasi yang dikeluarkan

Page 61: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

74

KUA dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Wonogiri yang akan berdampak pada tidak jelasnya bagaimana status

tanah tersebut karena tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri sebelum ikrar wakaf

dilaksanakan.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama

Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak

Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang yang menyatakan bahwa,

“(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tidak dalam

sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak

dijaminkan.

(2) Keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala

jenis sitaan, atau tidak dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Akan tetapi, perwakafan tanah tersebut tetap ada dan juga tetap

sah secara hukum. Hal itu karena dalam suatu praktik perwakafan,

sahnya wakaf terjadi ketika ada dokumen yang dapat dipertanggung

jawabkan yaitu AIW. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik yang mengharuskan adanya perwakafan dilakukan secara

tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja.

Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang

dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan

pendaftaran pada Kantor Sub Direktorat Agraria

Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa

yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang

Page 62: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

75

diwakafkan. Untuk keperluan itu seseorang yang hendak mewakafkan

tanah harus membawa serta tanda-tanda bukti pemilikan

(sertifikat/kekitir tanah) dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak

adanya halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik

tersebut.

Namun karena pelanggaran yang telah dipaparkan dalam Sub

Bab diatas terjadi dalam suatu keseluruhan sistem yang bekerja untuk

menciptakan tatanan dan stabilitas sosial, maka perlu adanya upaya

untuk melengkapi dan melaksanakan kewajiban yang belum terlaksana

tersebut.

Hal tersebut perlu dilakukan supaya pelanggaran yang telah

dianggap umum dan biasa, tidak menjadi pelanggaran yang

berkelanjutan, apa yang sudah umum belum tentu benar, oleh karena

itu yang benar tersebutlah yang harus diumumkan sehingga tidak ada

kesalahan-kesalahan lagi didalamnya.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak

menentukan saksi pidana maupun saksi administratif karena tidak

dilaksanakannya hal-hal tersebut diatas dalam suatu proses perwakafan

tidak lantas menjadikannya kebiasaan untuk tetap tidak dilaksanakan.

b. Terhadap Nazhir

Dampak yuridis dari praktik perwakafan tanah sebagaimana

objek penelitian ini terhadap Nazhir adalah tidak terdaftarnya Nazhir

pada Menteri dan BWI karena tidak dilakukannya pendaftaran lebih

lanjut oleh KUA. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghindari

Page 63: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

76

perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang

ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan.

Hal tersebut mengakibatkan tidak tersampaikannya hak yang

seharusnya diperoleh oleh Nazhir yaitu hak untuk mendapat Surat

Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dan juga hak untuk mendapatkan

pembinaan. Pembinaan yang dimaksud disini adalah pembinaan yang

dilakukan oleh Menteri atau BWI, hal ini tertuang dalam Pasal 13

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang

menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri

dan Badan Wakaf Indonesia.” Kemudian dipertegas lagi dalam pasal

berikutnya yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun

2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka

pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus

terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.”

Tidak diperolehnya pembinaan ini akan berimplikasi pada

rawan hilang atau terbengkalainya harta benda wakaf yang mana

dalam hal ini adalah tanah karena kurangnya pengetahuan Nazhir

dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf.

Lebih lanjut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

tentang Wakaf menyatakan bahwa,

“BWI mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan

terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda

wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau

izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf,

memberhentikan dan mengganti Nazhir, memberikan persetujuan atas

Page 64: BAB II PEMBAHASAN A. Tinjauan Pustaka · 2020. 3. 4. · 14 BAB II. PEMBAHASAN . A. Tinjauan Pustaka . 1. Regulasi Wakaf Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam sejarah, wakaf telah berperan

77

penukaran harta benda wakaf, serta memberikan saran dan

pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di

bidang perwakafan.”

Pembinaan tersebut berupa penyiapan sarana dan prasarana

penunjang oprasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan

badan hukum; penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian

fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan

terhadap harta benda wakaf; penyediaan fasilitas proses sertifikasi

Wakaf; penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik

wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak; penyiapan

tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan

pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazhir sesuai

dengan lingkupnya; dan pemberian fasilitas masuknya dana-dana

wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan

pemberdayaan wakaf.”