►Soepomo : Hk. Perburuhan adl himp perat baik tertulis maupun tdk tertulis yg berkenaan dgn kejadian di mana seorang bekerja pd orang lain dgn menerima upah

►Mr. NEH van Esveld : hk. Naker tdk hanya meliputi hub kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan pengusaha, tetapi meliputi pula pekerjaan yg dilakukan oleh swa-pekerja yg melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri

►Pasal 1 angka 1 UU 13/2003 : hk. Nakr adl himp perat mengenai segala hal yg berhub dgn tenaga kerja pd wkt sebelum, selama, dan sesudah masa kerja 1

► adl setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa utk memenuhi kebutuhan sendiri maupun utk masy. (Ps 1 angka 2 UU 13/2003

► Terdiri dari :1. Angkatan Kerja : yg bekerja dan

pengangguran2. Bukan angkatan kerja : bersekolah,

pengurus rumah tangga, penerima pendapatan

2

1. Sebelum masa kerja : penempatan, pelatihan , magang

2. Selama masa kerja :a. Hubungan Kerjab. Bukan Hubungan Kerja

3. Sesudah Masa kerja : jamsostek

3

Hakekat Hk. NakerYuridis : buruh/pekerja adalah bebas.

Prinsip Neg RI ; tdk seorangpun boleh diperbudak

Sosiologis : buruh/pekerja adalah tidak bebas. Sbg orang yg tdk punya bekal hidup lain selain tenaganya, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan/pengusaha inilah yg pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja

4

Sifat Hk. Naker1. Privat/perdata, krn mengatur hub kerja

antara pekerja dan pengusaha

2. Publik : negara campur tangan dlm mengatur hub kerja dgn membuat perat per-uu-an yg bersifat memaksa dgn tujuan utk membatasi kebebasan berkontrak

5

Tujuan Hk. Naker (Ps 4 UU 13/2003)

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja sec optimal dan manusiawi

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yg sesuai dgn kebutuhan pembangunan nas dan daerah

3. Memberikan perlindungan kpd tenaga kerja

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

6

Sumber Hk. Naker

1. Perat per-UU-an2. Kebiasaan 3. Keputusan 4. Traktat 5. Perjanjian

7

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

1 Jenis dan Hierarki1.1 Undang Undang Dasar 19451.2 Undang Undang1.3 Peraturan Pemerintah Pengganti Un

dang-Undang1.4 Peraturan Pemerintah1.5 Peraturan Presiden1.6 Peraturan Daerah

8

Tradisi (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan.

9

Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan - kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya.Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini.

keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya.

10

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. 11

TRAKTATTraktat adalah perjanjian yang

diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.

12

Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara negara, 2 negara atau lebih

Merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertentu

Perjanjian terjadi karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak (negara) yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat pada isi perjanjian yang dibuat.

Trakat ini juga mengikat warganegara-warganegara dari negara-negara yang bersangkutan

Dapat dijadikan hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu, misalnya dengan proses ratifikasi.

Asas Perjanjian “Pacta Sun Servanda” = perjanjian harus dihormati dan ditaati

13

Macam-macam Traktat :a. Traktat bilateral,yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara,

b.Traktat multilateral,yaitu perjanjian internaisonal yang diikuti oleh

beberapa negara,

c. Traktat Kolektif / Traktat terbuka,adalah traktat multilateral yang memberikan

kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaannya tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga ikut menjadi pihak yang menyepakatinya

14

Serikat Pekerja (UU 21/2000)Serikat Pekerja/buruh adl organisasi yg dibentuk

dari, oleh,utk pekerja/buruh, baik di perush maupun di luar perush, yg bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya

Serikat pekerja dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja

Federasi Serikat Pekerja adl gabungan SP yg dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 SP

Konfederasi SP adl gabungan federasi SP, yg dibentuk sekurang-kurangnya 3 federasi SP

15

Sifat Serikat Pekerja

1. Bebas : dlm menjalankan hak dan kewajibannya tdk dibawah pengaruh/tekanan dari pihak lain

2. Terbuka : dlm menerima anggota dan/atau memperjuangkan kepentingan pekerja tdk membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, jenis kelamin

3. Mandiri : dlm mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tdk dikendalikan oleh pihak lain diluar organisasi

4. Demokratis : dlm pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan hak dan kewajiban dilakukan sesuai prinsip demokrasi

5. Bertanggung jawab: dlm pencapaian tujuan, melaks hak dan kewajiban, serikat pekerja bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara

16

Fungsi Serikat Pekerja,Federasi, Konfederasi1. Sbg pihak dlm pembuatan PKB dan PPHI2. Sbg wakil pekerja dlm lembaga kerjasama

ketenagakerjaan sesuai tingkatanyya3. Sbg sarana menciptakan hub industrial yg

harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dgn perat per-uu-anyg berlaku

4. Sbg sarana penyalur aspirasi dlm memperjuangkan hakdan kepentingan anggotanya

5. Sbg perencana, pelaksana, dan penanggng jawab pemogokan

6. Sbg wakil pekerja dlm memperjuangkan kepemilikan saham

17

Prosedur Pendirian Serikat Pekerja1. Pembentukan dgn pembuatan AD dan ART2. Memberitahukan sec tertulis kpd instansi naker

utk dicatat dgn lampiran : daftar nama anggota pembentuk, AD & ART, nama susunan pengurus

3. Instansi pem. Paling lambat 21 hari kerja, wajib mencatat dan memberikan no bukti pencatatan

4. Dalam hal SP, federasi, konfederasi belum memenuhi ketentuan maka instansi pem dpt menangguhkan pencatatandan pemberian no bukti pencatatan dgn memberitahukan sec tertulis paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan

5. Pengurus SP, federasi, konfederasi yg telah memp no bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya

18

Hak Serikat Pekerja, Federasi, Konfederasi (yg telah memp no bukti pencatatan)

1. Membuat PKB bersama dgn pengusaha2. Mewakili pekerja dlm menyelesaikan PHI3. Mewakili pekerja dlm lembaga

ketenagakerjaan4. Membentuk lembaga/melakaukan

kegiatan yg berkaitan dgn usaha peningkatan kesejahteraan pekerja

5. Melakukan kegiatan lain yg tdk bertentangan dgn perat per-uu-an

19

Perlindungan Hak Berorganisasi (PS 28 UU 21/2000)

Siapapun dilarang menghalang-halangi / memaksa pekerja utk membentuk/ tdk membentuk, menjadi pengurus atau tdk menjadi pengurus, menjadi anggota atau tdk menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tdk menjalankan kegiatan SP dengan cara :

1. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja;3. Melakukan intimidasi dlm bentuk apapun;4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat

pekerja Sanksi hukum : pdn penjara paling singkat 1 th

dan paling lama 5 th dan/ atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp. 500.000.000

20

Keuangan Serikat Pekerja

Sumber :1. Iuran anggota yg ditetapkan dlm AD/ART2. Hasil usaha yg sah3. Bantuan anggota/pihak lain yg tdk mengikat

Bantuan dari luar negeri hrs diberitahukan secara tertulis kpd instansi naker. Bila tdk diberitahukan maka dpt dikenakan sanksi administratif pencabutan no bukti pencatatan

21

Pembubaran Serikat Pekerja, Federasi, Konfederasi

1. Dinyatakan oleh anggotanya menurut AD/ART2. Perusahaan tutp atau menghentikan kegiatannya

utk selama2nya, yg mengakibatkan PHK bagi seluruh pekerja di perush setelah seluruh kewajiban pengusaha thd pekerja diselesaikan menurut UU yg berlaku

3. Dinyatakan bubar dengan putusan pengadilan, dlm hal a. organisasi pekerja mempunyai asas yg bertentangan dgn Pancasila dan UUD 1945b. pengurus/anggota atas nama organisasi terbukti

melakukan kejahatan thd keamanan negara dan dijatuhi pdn penjara min 5 th.

22

Prinsip International Labour Organization (ILO)

Perdamaian menyeluruh dan abadi hanya dapat dicapai bila didasarkan pada keadilan sosial

Unsur keadilan sosial antara lain :1. Penghargaan atas HAM2. Standar hidup yg layak3. Kondisi kerja yg manusiawi4. Kesempatan kerja dan 5. keamanan ekonomi

23

Tujuan ILO Menciptakan keadilan sosial bagi pekerja

Mukadimah konstitusi ILO :1. Pekerja/buruh bukan barang dagangan2. Kebebasan menyatakan pendapat dan

berserikat3. Semua manusia berhak mengeyam kehidupan

yg layak baik spiritual maupun material dlm suasana kebebasan

4. Wakil2 pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki status yg sama utk mengambil keputusan dlm meningkatkan kemakmuran

24

Fungsi ILO

1. Sbg pembuat standar perburuhan internasional (konvensi dan rekomendasi)

2. Melaks program operasional dan pelatihan perburuhan

Konvensi ILO adalah perj inter’ nal yg dibuat utk diratifikasi oleh negara anggota utk menjadi hukum positif

Rekomendasi ILO adalah intrumen naker yg bersifat tdk mengikat yg menetapkan pedoman sbg informasi kebijakan nasional

25

Tugas Utama ILO

1. Terciptanya perlindungan hak-hak pekerja

2. Memperluas lapangan kerja

3. Meningkatkan taraf kehidupan pekerja

26

Struktur organisasi ILO, tdr 3 badan

1. Sidang Umum/Konferensi Perburuhan Inter’nal(ILC), mrpk forum pleno ILO yg memp kekuasaan tertinggi dlm memutuskan semua aktivitas ILO. Disebut Parlemen Naker krn dihadiri seluruh delegasi negara anggota yg tdr unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja

2. Badan Pengurus/Governing Body, mrpk badan pengambil keputusan. Keanggotaan tdr atas unsur pemerintah(28), pengusaha(14), pekerja(14), yg disahkan oleh ILC. Masa kerja keanggotaan 3 tahun

3. Kantor Perburuhan Inter’nal, mrpk sekretariat permanen ILO, yg dipimpin seorang direktur jenderal

27