bab i pendahuluan - sumutprovbiroadmpembg.sumutprov.go.id/images/laporankinerja/... · laporan...

Laporan Kinerja SKPD Provsu TA. 2014 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 yang dipertegas dengan UU No. 28 Tahun

1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan

tekad bangsa secara bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara, bahwa Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Membantu Menyusun Konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pembinaan Fasilitasi,

Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengendalian Urusan Pemerintahan dan atau Kewenangan

Otonomi Provinsi dibidang Administrasi Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, Bina Usaha

Jasa dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.

Fungsi : a. Menyiapkan dan Mengkoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan

Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan, Usaha Jasa dan Evaluasi Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.

b. Menyelenggarakan Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan

kebijakan Kepala Daerah dibidang Pelaporan, Usaha Jasa dan Pelaksanaan Administrasi

Pembangunan Daerah.

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65

Tahun 2011 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin kepada staf lingkup Biro

Administrasi Pembangunan;

2. Menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Biro, sesuaiu ketentuan yang ditetapkan;

3. Menyelenggarakan penetapan data/bahan dalam bidang administrasi pembangunan;

4. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dibidang evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan

pengendalian pelaksanaan pembangunan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

5. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian dibidang

evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian, pelaksanaan pembangunan

6. Menyelenggarakan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, standar, norma dan kriteria

penyelenggarakan evaluasi pembangunan, bina usaha jasa, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;

7. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan administrasi/ penatausahaan Biro

8. Menyelenggarakan perumusan penyelenggaraan konsultasi dan asistensi dibidang administrasi pembangunan;

9. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan perumusan penyelenggaraan administrasi pembangunan;

10. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah, sesuai standar yang

ditetapkan;

11. Menyelengarakan fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan

belanja daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan


Hal. 2

13. Menyelenggarakan perumusan usulan penetapan pejabat pelaksana pengelola kegiatan dibidang anggaran

pendapatan belanja daerah, sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

14. Menyelenggarakan perumusan penetapan laporan penyelenggaraan administrasi pembangunan, LAKIP, LKPJ

dan LPPD Biro, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan

antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi vertikal/terkait, lembaga dan Kabupaten/Kota, sesuai standar

yang ditetapkan;

16. Menyelenggrakan rapat internal dan eksternal penyelenggaraan administrasi pembangunan;

17. Menyelenggarakan analisa dan pengkajian penyelenggaraan pengelolaan administrasi pembangunan;

18. Menyelenggrakan pengkoordinasian penetapan tim penyelenggara pengelola administrasi pembangunan;

19. Menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai

bidang tugas dan fungsinya;

20. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

21. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

22. Menyelenggarakan perumusan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar

yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas diatas, Kepala Biro Administrasi Pembangunan di bantu

oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dengan tugas fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Evaluasi Pembangunan

Bagian Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan

pembinaan penyelenggaraan administrasi/ ketatausahaan, hasil pembangunan, pendataan dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bagian evaluasi

pembangunan;

b. Penyelenggaraan pengolahan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai ketentuan

dan standar yang ditetapkan;

c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang evaluasi pembangunan,

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibidang evaluasi

pembangunan;

e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian

pelaksanaan bidang evaluasi pembangunan, seusai standar yang ditetapkan;

f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Biro, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

g. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

h. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai

standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi tersebut, Kepala Bagian Evaluasi Pembangunan dibantu oleh :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Sub Bagian Pembinaan Hasil Pembangunan;

3. Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi.


Hal. 3

2. Bagian Bina Usaha Jasa

Bagian Bina Usaha Jasa mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan

penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan jaringan aspirasi masyarakat jasa

konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Bina Usaha Jasa menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Bina Usaha

Jasa;



c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Bina Usaha Jasa, sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d. Penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bina Usaha Jasa, sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan;

e. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian

pelaksanaan Bina Usaha Jasa;

f. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

h. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang

ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bagian Bina Usaha Jasa dibantu oleh :

1. Sub Bagian Pengaturan dan Pemberdayaan

2. Sub Bagian Pengawasan

3. Sub Bagian Jaringan Aspirasi Masyarakat Jasa Konstruksi

3. Bagian Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan

Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam

melaksanakan penyelenggaraan analisa program pembangunan, sosial budaya dan ekonomi fisik dan

prasarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Pengendalian dan

Pelaksanaan Pembangunan;



c. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Bagian dibidang Pengendalian dan

Pelaksanaan Pembangunan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan

penyelenggaraan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan, sesuai standar yang ditetapkan;

e. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

g. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai

standar yang ditetapkan.


Hal. 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan dibantu oleh :

1. Sub Bagian Analisa Program Pembangunan

2. Sub Bagian Sosial Budaya dan Ekonomi

3. Sub Bagian Fisik dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu didukung oleh

kekuatan berbagai sumber daya yang ada seperti jumlah staf yang cukup memadai dan tersedianya sarana dan

prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas.

Strategic issued (permasalahan utama) yang sampai saat ini terjadi adalah:

a. Kuantitas dan kualitas barang pameran dari SKPD dan mitra binaan perlu ditingkatkan

b. Masih kurang seriusnya SKPD dalam memberikan laporan bulanan tentang penataan sistem pelaporan

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD

c. Pemkab/Pemko di Sumatera Utara masih belum seluruhnya memasukkan paket kegiatan melalui LPSE di

masing-masing Kab/Kota

d. Masih minimnya keahlian aparatur di Pemprovsu dan Pemkab/Pemko mengenai pengadaan barang dan

jasa, ditandai dengan masih rendahnya yang memiliki Sertifikasi dari LKPP RI.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diundangkan menjadi Petunjuk Teknis dari Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menyusul Surat

Gubernur Sumatera Utara Nomor: 061/095/2016 tanggal 12 Januari 2016 hal Penyampaian LK Tahun 2015 dan PK

SKPD Tahun 2016, bahwa sebutan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja

(LK); sementara itu sebutan untuk Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) menjadi Perjanjian Kinerja (LK).

Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tersebut,

antara lain dijelaskan bahwa Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,

maka dengan demikian untuk penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja (PK) pada masing-masing

SKPD Pemerintah setiap tahunnya agar mempedomani Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 dimaksud.

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

4. BAB IV PENUTUP

5. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja (Tapkin 2014)


Hal. 5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu merupakan gambaran Program dan Kegiatan

yang dapat dan harus dikerjakan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 Bab 2 Bagian Kesebelas yang menyatakan

bahwa Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu membantu Sekdaprovsu dalam Menyusun Konsep Kebijakan

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian

pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan

fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian pelaksanaan

Pembangunan, usaha jasa dan pengendalian pelaporan adminstrasi Pembangunan;

2. Penyelengaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala

Daerah dibidang pelaporan, usaha jasa dan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

berpegang pada budaya kerja seperti:

1. Mengutamakan ketelitian, kecermatan, kearifan dan objektifitas dalam bekerja;

2. Mengutamakan disiplin dan waktu;

3. Berusaha bekerja dalam satuan Tim secara efisien, produktif, adaptif dan inovatif;

4. Berorientasi kepada hasil kerja yang prima;

5. Hemat dalam penggunaan dana, sarana dan prasarana;

6. Siap bekerja secara berkualitas.

Untuk menggambarkan identitas masa depan yang didambakan, maka dirumuskan visi dan misi Biro

Administrasi Pembangunan sebagai berikut:

1. Visi Biro Administrasi Pembangunan adalah “Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan

Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel”

2. Misi Biro Administrasi Pembangunan adalah :

a. Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel dan Transparan

melalui koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.

b. Mewujudkan Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Masyarakat dalam

rangka pelaksanaan pembangunan dan menginformasikan serta mempromosikan hasil-hasil

pembangunan daerah di dalam maupun luar negeri sebagai upaya pembinaannya.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu memiliki tujuan

sebagai berikut:

1. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Mewujudkan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan dan

Hasil-Hasil Pembangunan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.


Hal. 6

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan

pada point 1 tersebut di atas adalah mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan

daerah dengan indikator sasaran:

a. Terhimpun dan Terevaluasinya Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu

b. Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu

c. Terlaksananya proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku.

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pada point 2 tersebut di atas adalah

meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil

pembangunan antara lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dengan Indikator Sasaran:

a. Terkoordinirnya Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mengikuti pelaksanaan

Pemeran di dalam maupun di luar negeri yang meliputi Pameran, Hasil Pembangunan, Industri,

Perdagangan, Kerajinan, Pariwisata, Budaya, Pertanian/Agro serta Potensi Investasi.

b. Terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu khususnya bantuan Kabupaten/Kota.

c. Adanya peningkatan pemahaman jasa penyedia Barang/Jasa.

d. Adanya kelancaran pelaksanaan proses tender pada Dinas/Instansi Pemprovsu.

e. Adanya operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumut

f. Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

menetapkan kebijakan sebagai berikut :

a. Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang beriorientasi kepada efesien dan

efektifitas.

b. Mendorong timbulnya prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pola

partisipasi dan berkelanjutan.

c. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis program/kegiatan sebagaimana telah diatur atau ditetapkan pada

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011, dimana sasaran strategis Biro Administrasi

Pembangunan yang dikelola pada tahun 2014 terdiri dari:

1. Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprovsu dan Mitra Binaannya dalam mengikuti

Pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi Daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri;

2. Terlaksananya tertib administrasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provsu;

3. Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu;

4. Terlaksananya Tertib Administrasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Pelaksanaan

Kegiatan APBD Provsu;

5. Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis 2014 tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

memiliki Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan

berbagai kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBD TA. 2014.


Hal. 7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur

Sumatera Utara dengan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu berdasarkan Dokumen Penetapan

Kinerja masing-masing SKPD Tahun 2014, maka program/kegiatan strategis Biro Administrasi Pembangunan

Setdaprovsu Tahun Anggaran 2014 yang telah terjadwal dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kegiatannya:

a) Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara

b) Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Jakarta

c) Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsu dalam mengikuti Expo atau atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsu didalam dan Luar Negeri

d) Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Sumatera Expo di Batam.

e) Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu f) Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/kota (TEPPA-UKP4)

Se-Sumut g) Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara h) Biaya Koneksi Internet keperluan LPSE Provsu i) Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumut j) Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera

Utara

Berikut akan dipaparkan secara ringkas hasil capaian dalam kegiatan dimaksud. a. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka

Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara

Sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 005/1342/2014 Tanggal 17 Februari 2014 perihal Undangan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pameran Paviliun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, maka peserta pameran pada Paviliun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 5 Bidang Pengadaan Bahan Pameran yaitu : 1. Bidang Pengadaan Barang Pameran Hasil Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengrajin, dengan

susunan koordinator dan anggotanya sebagai berikut : Koordinator: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu, menyajikan barang/bahan pameran antara lain berbagai jenis bubuk kopi olahan dalam berbagai kemasan, biji cokelat siap ekspor, sampel kayu olahan dan playwood, sampel minyak goreng dalam kemasan, sampel ethano, sampel leo chemical, trafo las, timbangan, tangga, meja dan kursi aluminium, atap metal, produk sabun dalam kemasan, ban kenderaan bermotor, markisa olahan, jus lily, accesories daur ulang, sarung tangan karet, dll

Anggota: a. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, menyajikan barang/ bahan pameran

sebagai berikut: kerajinan ukiran patung, kerajinan kain songket, kerajinan kain ulos, kerajinan


Hal. 8

kain sulaman, kerajinan hiasan toples dan tudung saji, produk kopi kemasan, leaflet dan brosur , kerajinan sepatu pria dan wanita, gendang, tas kulit binatang, kursi malas, keramik, beras kemasan, ikan kering kemasan, makanan ringan, batu bata ringan

b. Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, menyajikan barang/bahan pameran sebagai berikut : kerajinan batik, kerajinan kain sulaman, kerajinan rotan, kerajinan telekung, kerajinan kain songket, kerajinan ukiran kayu, gantungan kunci, kerajinan manik – manik , busana batik pria/wanita, dll

2. Bidang Pengadaan Barang Pameran investasi, dan sumber daya alam, dengan susunan koordinator dan anggotanya sebagai berikut : Koordinator: Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara, menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut : banner badan investasi dan promosi provsu, neon box data invesment of north sumatera, brosur/buku/casette, dll

Anggota: a. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, menyajikan bahan/barang pameran

sebagai berikut: sampel jenis berbagai bebatuan hasil tambang, slide box kegiatan pertambangan, alat peraga batuan, brosur-brosur, plow chart pengubahan surya menjadi energi alternative, dll

b. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, menyajikan barang/bahan pameran sebagai berikut: peragaan pemanfaatan sampah anorganik menjadi hiasan/mainan, revolfing banner, poster-poster, brosur dan leaflet, tanaman komoditi dan buah-buahan, dll

3. Bidang Pengadaan Bahan Pameran Kebudayaan, Pariwisata, Olah Raga dan Kesehatan, dengan susunan koordinator dan anggotanya sebagai berikut : Koordinator: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut: brosur, poster, leaflet, buku saku pariwisata, banner, vcd, dan pagelaran kesenian di panggung terbuka pada tanggal 17-18 Maret 2014 pukul 19.00 s/d 22.30 Wib.

Anggota: a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran seperti aneka

macam tanaman obat, brosur kesehatan, poster kesehatan, alat-alat kesehatan, pelayanan kesehatan gratis, dll

b. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut : kerajinan anyaman bambu, alat – alat olah raga, poster dan banner, dll

c. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Universitas Medan Area dan UISU Medan dengan bahan/barang pameran sebagai berikut : Universitas Medan Area : buku – buku pelajaran, komputer, kegiatan konsultasi phsikologi, brosur, robot mini, dll. Universitas Islam Sumatera Utara: buku – buku pelajaran, brosur, lukisan dinding, kaligrafi, dll

d. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut: peralatan audio visual, komputer, buku – buku ilmu pengetahuan, photo Gubernur Sumatera Utara dari periode pertama s/d sekarang, dokumentasi uang lama

e. Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB menyajikan barang/bahan pameran sebagai berikut : buku/modul tentang perempuan dan anak, leaflet Perda Provsu no. 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, poster problem based approach, poster – poster, banner, kerajinan bordiran, quesioner berhadiah, dll

f. Museum Negeri Sumatera Utara untuk pelaksanaan PRSU Tahun 2014 menyajikan barang/bahan pameran sebagai berikut: patung kayu, buku, poster, banner, lukisan, barang-barang museum, dll


Hal. 9

4. Bidang Pengadaan Bahan Pameran Hasil Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, dengan susunan koordinator dan anggotanya sebagai berikut: Koordinator: Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut : pertanian jagung, alat – alat pertanian, sampel berbagai jenis buah-buah unggulan dan sayuran unggulan organik Provinsi Sumatera Utara, sampel bibit pisang, jambu air, manggis, salak, durian, mangga, tanaman buah-buahan dalam pot, tanaman dalam polibeg, bibit tanaman sayuran dan padi, pupuk organik, bunga organik, leaflet, poster, dll

Anggota: a. Dinas Kehutanan Provsu menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut : bibit kayu hasil

hutan, sampel berbagai jenis kayu hasil hutan, poster perlindungan satwa langka. dll

b. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut: berbagai jenis sampel biji kopi, coklat, kulit manis, bibit sawit, bibit karet, sampel obat – obat pembasmi serangga/hama, sampel obat pembasmi rumput/gulma, hasil-hasil olahan perkebunan, dll

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut: neon box pembangunan perikanan dan pelestarian ikan betik, revalvling floor light box (penangkap ikan) dan jenis-jenis ikan, banner indoor pemberdayaan masyarakat nelayan, pengelolaan cacing, rebung dan kegiatan restocking, poster pemberdayaan ikan nila, udang dan ikan kerapu, sampel ikan cacing rebung, pari asin, teri nasi, sale lele, sotong asin, ikan sotong, udang reton, kerupuk udang, terasi dan berbagai pakan udang, produk pengalengan ikan, market kapal penangkap ikan, model rumah ikan, dll

d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu, menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut:berbagai jenis telur, seperti telur ayam ras, puyuh, ayam arab, papan penerangan berisikan sistem agrobisnis berbasis peternakan, telur yang diawetkan (seperti telur phitan), telur rendah kolesterol (low cholestrol), poster tentang budidaya kambing dan persilangannya, susu kambing, mesin pengolah pakan ternak, daging ayam ras, produk olahan daging ayam data penyebaran ternak di Sumatera Utara, dll

e. Badan Ketahanan Pangan Provsu, menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut: berbagai jenis data tentang produsen minyak goreng, daftar distributor beras, database penggilingin padi, rumah potong hewan di sumatera utara, buku, buletin mingguan, Vcd , dll

5. Bidang Pengadaan Bahan Pameran Perhubungan, Informasi, Komunikasi dan Pekerjaan Umum, dengan susunan koordinator dan anggotanya sebagai berikut :

Koordinator: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut; maket pengujian kenderaan bermotor, foto–foto alat transport, poster petunjuk keselamatan berkenderaan, market bandara udara (KNIA), peta pelabuhan laut, timbangan kendaraan, dan pelabuhan udara di Sumatera Utara, dll

Anggota:

a. Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut: mesin core drill, mesin extraksi, cutter aspal, speedy test, mold cbr, maeshall, dan modified hammer marshall, modefied, dan proktor.

b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut : foto – foto dokumentasi proyek pengairan ukuran 15 inci., maket irigasi batang angkola, brosur, dll

c. Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provsu menyajikan barang/ bahan pameran sebagai berikut : maket rumah sederhana, foto-foto hasil pembangunan rumah pengembangan, brosur dan leaflet, alat-alat produksi bahan bangunan, dll


Hal. 10

d. Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu, pada pelaksanaan PRSU tahun ini berada di luar gedung Paviliun Pemprovsu.

e. Bappeda Provsu: Untuk pelaksanaan PRSU Tahun 2014, Bappeda Provsu menyewa stand di Aula Serba Guna PRSU.

f. Badan Pusat Statistik Provsu menyajikan barang/bahan pameran sebagai berikut : buku-buku statistik tentang sumatera utara, buku-buku statistik tentang Kab/Kota se-Sumatera Utara, CD statistik, dll

6. Bidang Penataan Paviliun, dengan susunan koordinator dan anggotanya sebagai berikut : Koordinator: Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, dalam hal ini melaksanakan pengkoordiniran peserta pameran serta mempersiapkan Paviliun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara Ke-43 Tahun 2014.

Anggota: a. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu mempersiapkan/merehab Paviliun

Pemprovsu dalam hal ini pengecatan, penggantian keramik, penggantian plafon dll.

b. Bank Sumut, menyajikan bahan/barang pameran sebagai berikut : pengadaan hiburan berupa undian, pelayanan kepada nasabah bank sumut, jenis-jenis uang kertas, memfasilitasi secara langsung ATM (ATM berjalan), dll

Pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Ke-43 Tahun 2014 dibuka pada tanggal 14

Maret 2014 pukul 19.00 Wib dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut : 1. Laporan Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara Ke-43 Tahun 2014 yang

disampaikan oleh Ketua Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara Drs. H. Taufik M. Lubis 2. Kata Sambutan Plt. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution atas nama Pemerintah Kab.

Madina selaku tuan rumah pada acara pembukaan. 3. Kata Sambutan sekaligus membuka secara resmi Pekan Raya Sumatera Utara Ke-43 Tahun 2014

oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Gatot Pujo Nugroho, ST, MSi. Peresmian PRSU 2014 ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bapak Gubsu didampingi oleh Sekdaprovsu, perwakilan Konsul/Konjend Negara-Negara Sahabat, unsur FKPD, Perwakilan DPRD Provsu, Plt. Bupati Mandailing Natal, dan Ketua Yayasan PRSU.

4. Hiburan/selingan dengan menampilkan seni tari budaya daerah yang disajikan Pemerintah Kab. Madina sebagai tuan rumah pada acara pembukaan.

5. Selanjutnya Gubsu dan rombongan melakukan kunjungan ke stand-stand paviliun Pemkab/Pemko dan peserta Pameran PRSU lainnya.

Acara penutupan Pekan Raya Sumatera Utara Ke-43 Tahun 2014 disajikan oleh Pemerintah Kota Binjai selaku tuan rumah yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir. H. T. Eri Nuradi, M.Si sekaligus menutup secara resmi Pekan Raya Sumatera Utara Ke-43 Tahun 2014.

Malam penutupan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) berlangsung meriah. Wajah-wajah ceria tumpah di Tapian Daya, lokasi PRSU. Keceriaan tanpa henti seakan menyuarakan kalimat, selamat jumpa PRSU tahun depan. Keceriaan dan kebahagiaan itu bukan sekadar pesta. PRSU merupakan event yang wajib ditunggu setiap tahunnya karena memberi kenangan indah dan cerita yang beragam dan tentu saja memberi peluang transaksi dagang, investasi, serta kesempatan kerja yang lebih besar.

Ungkapan itu disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Wagubsu, H. T Erry Nuradi saat memberikan kata sambutan dalam penutupan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-43 Tahun 2014. Hal itu juga menjadi harapan agar seluruh komponen masyarakat secara aktif bersama-sama dengan Pemerintah untuk menuntaskan berbagai program pembangunan, baik yang belum, sedang maupun yang akan dilaksanakan di usia ke-66 Provinsi Sumut.


Hal. 11

b. Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Jakarta

Jakarta Fair Tahun 2014 merupakan salah satu sarana dan prasarana promosi hasil pembangunan serta merupakan suatu wahana tempat tukar menukar informasi di Bidang Ekonomi, Perdagangan, Sosial Budaya, Pendidikan dan Kepariwisataan yang berskala Internasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengikuti Pekan Raya Jakarta, tahun ini disebut dengan istilah Jakarta Fair yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dengan bahan/barang pameran yang mengisi stand/paviliun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipersiapkan oleh SKPD terkait dan Mitra Binaannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Stand Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Jakarta Fair berusaha memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan/kemajuan yang telah dicapai Provinsi Sumatera Utara dalam berbagai Bidang Pembangunan dengan menampilkan berbagai jenis produk yang dihasilkan dari Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kerajinan dan Industri, dan juga menampilkan Data/Informasi di Bidang Perdagangan, Pertambangan serta Kebudayaan dan Pariwisata dengan maksud dan tujuan :

a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan/kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam berbagai Bidang Pembangunan serta rencana-rencana pembangunan kedepan.

b. Mempromosikan berbagai jenis produk yang menjadi Komoditi Andalan Provinsi Sumatera Utara. c. Menginformasikan serta mempromosikan potensi wisata dan investasi di Provinsi Sumatera Utara.

Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Jakarta Fair Tahun 2014 dilaksanakan

berdasarkan : 1. Surat Marketing Director PT Jakarta International Expo No. 001/MKT/JF-JIE/III/14 tanggal 4 Maret

2014 perihal Jakarta Fair Kemayoran 2014. 2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 510.13/2709/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal

Keikutsertaan Jakarta Fair Tahun 2014 3. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 510.13/2903/2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal Lokasi, Luas

Lahan dan Sewa Pertapakan Stand Pemprovsu pada Jakarta Fair 2014.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pameran Stand Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta Fair Tahun 2014 telah direncanakan beberapa kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan sebagai berikut : Tabel 1

No Tanggal KEGIATAN Unit Kerja /

Penanggung Jawab 1 16 Mei 2013 Penyampaian Surat Undangan Rapat Ke-1 Persiapan

Stand Pemprovsu pada Pekan Raya Jakarta 2013 Biro Adm. Pembangunan

Setdaprovsu

2 21 Mei 2013

Rapat Koordinasi Panitia Pekan Raya Jakarta 2013 Ke-1 Asisten Perekonomian dan Pembangunan/ Biro Adm.

Pembangunan Setdaprovsu

3 22 s/d 29 Mei 2013

Rapat Koordinasi oleh masing – masing koordinator bidang dengan anggotanya beserta mitra binaannya.

Koordinator Bidang

4 30 Mei 2013 Rapat Koordinasi Panitia Pekan Raya Jakarta 2013 Ke-2.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan/ Biro Adm.


5 30 Mei 2013

Penyerahan daftar bahan/barang pameran dari peserta/koordinator kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu. (Rapat ke II)

Masing-Masing Peserta/Koordinator Biro Adm.


6 03 Juni 2013 Pengepakan bahan/barang pameran dan persiapan pengiriman.

Masing-Masing Peserta


Hal. 12

7 04 Juni 2013 Pengiriman bahan/barang pameran ke Jakarta.


8 04 s/d 05 Juni 2013

Pengurusan/pendisplayan bahan/barang pameran pada stand Pemprovsu di Pekan Raya Jakarta 2013.

Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu/ Koordinator Bidang

9

06 Juni 2013 Pembukaan Pekan Raya Jakarta 2013. Seluruh Panitia, Pejabat Utusan Pemprovsu

10

07 Juli 2013

Penutupan Pekan Raya Jakarta 2013

Biro Adm. Pembangunan, Koordinator bidang dan

anggotanya

11 08 Juli 2013 Pengurusan barang/bahan pameran untuk dibawa kembali ke Medan

Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu, Koordinator bidang dan anggotanya beserta petugas

stand/paviliun

12 09 Juli 2013 Pengiriman Barang/Bahan untuk di pulangkan ke Medan


Peserta pameran pada Stand Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 4 Bidang

Pengadaan Bahan Pameran yaitu :

1). Bidang Pengadaan Bahan Pameran Hasil Industri, Perdagangan, Koperasi Dan Pengrajin Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Anggota : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu

2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.

3. Dekranasda Provinsi Sumatera Utara 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

2). Bidang Pengadaan Bahan Pameran Investasi, Pertanahan Dan Sumber Daya Alam Koordinator : Kepala Badan Penanaman Modal Dan Promosi Provsu Anggota : 1. Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

2. Dinas Pertambangan dan Energi Provsu 3. PT. Bank Sumut.

3). Bidang Pengadaan Bahan Pameran Kebudayaan, Pariwisata Dan Kesenian Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Anggota : 1. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provsu

2. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan. 4). Bidang Pengadaan Bahan Pameran Hasil Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan

Peternakan Koordinator : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sum. Utara Anggota : 1. Dinas Pertanian Provsu

2. Dinas Kehutanan Provsu 3. Dinas Perkebunan Provsu 4. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provsu 5. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provsu 6. Badan Ketahanan Pangan Provsu.

5). Bidang Koordinasi Dan Persiapan Stand/Paviliun Koordinator : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Anggota : 1. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

2. Badan Penanaman Modal Dan Promosi Provsu 3. Kantor Penghubung Jakarta.


Hal. 13

Pekan Raya Jakarta 2014 dibuka pada tanggal 06 Juni s/d 06 Juli 2014 di Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Jakarta Fair 2014 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada pukul 19.00 WIB hari Senin tanggal 9 Juni 2014 di Open Stage Pekan Raya Jakarta. Susunan acara dimulai dengan tarian selamat datang yang dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Jakarta Fair. Setelah itu, sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kemudian, sambutan Presiden SBY yang dilanjutkan dengan penekanan sirene serta pesta kembang api sebagai tanda diresmikannya Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) Tahun 2014. Setelah acara peresmian Pekan Raya Jakarta, Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan menyempatkan diri untuk berkeliling di Arena Pekan Raya Jakarta.

Pelaksanaan Pameran pada Stand/Paviliun Pemprovsu selama berlangsungnya Jakarta Fair Tahun 2014.

Keadaan Pengunjung - Stand/Paviliun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai hari pembukaan sampai penutupan

Jakarta Fair Tahun 2014 ramai dikunjungi oleh Pengunjung dikarenakan ingin mendapatkan informasi tentang perkembangan Provinsi Sumatera Utara ;

- Dari pengamatan kami pada hari pertama dan kedua, stand/paviliun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ramai dikunjungi oleh pengunjung dan bahan/barang pameran berupa ikan crispy pora-pora serta syrup marqisah sangat diminati pengunjung.

Penampilan Stand Pemprovsu dan Bahan/Barang Materi Pameran

Untuk penyajian bahan materi pameran pada tahun ini, Stand Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat design baru yang meliputi ornamen-ornamen etnis khas Provinsi Sumatera Utara. Demikian Juga dengan barang/bahan yang dipamerkan berupa produk unggulan hasil Daerah serta Pembangunan Sumatera Utara, sehingga masyarakat/pengunjung mendapatkan informasi yang positif terhadap perkembangan/kemajuan Pembangunan di Sumatera Utara.

Petugas Paviliun

Selama berlangsung Jakarta Fair Tahun 2014, petugas Stand/Paviliun Pemprovsu dijaga oleh 1 orang petugas dan pemantau stand dikirim secara bergantian dari Medan, yang bertugas untuk memberikan informasi tentang perkembangan yang ada di Sumatera Utara pada saat ini, serta jika ada permasalahan dari peserta pameran maupun dari tamu yang berkunjung tetap dapat dimonitor dan diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan Acara Penutupan

1. Jakarta Fair Tahun 2014 ditutup pada tanggal 06 Juli 2014.

2. Penutupan Pekan Raya Jakarta pada tahun ini tidak ada acara secara formil.

c. Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsu dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsu didalam dan Luar Negeri

Secara umum, hasil yang telah dicapai pada kegiatan ini terbagi dalam 2 kegiatan pembinaan dan dukungan kepada Dekranasda dan Instansi terkait Pemprovsu dalam mengikuti expo atau gelar produk kerajinan nasional/daerah, sebagai berikut:

c.1. Mengkoordinir persiapan, mengikuti pembukaan dan meninjau pelaksanaan stand Pemprovsu Pada acara pameran Mutumanikam Nusantara Indonesia, Indonesia Jewerly Show 2014 di Kartika Expo Balai Kartini Jakarta.

Berdasarkan Surat Direktur Eksekutif Mutumanikam Nusantara Indonesia nomor 031/MMNI/LK/VIII/14 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Pameran Mutumanikam Nusantara Indonesia,


Hal. 14

Indonesia Jewerly Show 2014; dan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 235/BAP-III/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Fasilitasi Pameran Mutumanikam Nusantara Indonesia, di Jakarta, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mengkoordinir persiapan, mengikuti pembukaan dan meninjau pelaksanaan stand Pemprovsu pada acara Pameran Mutumanikam Nusantara Indonesia, Indonesia Jewerly Show 2014 di Kartika Expo Balai Kartini Jakarta.

Hasil yang diperoleh dapat dilaporkan adalah:

- Pemprovsu melalui Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu telah melakukan penyewaan Stand Kategori Stand Standar Ukuran 3m X 3m = 9m² sebanyak 1 (satu) Unit beserta partisinya, berlokasi di Kartika Expo Balai Kartini Jakarta, untuk kegiatan Pameran Mutumanikam Nusantara Indonesia, Indonesia Jewerly Show 2014.

- Stand Pemprovsu diisi oleh utusan yang tergabung dalam Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, dengan menampilkan berbagai macam corak dan bahan perhiasan khas Sumatera Utara yang berpengaruh dalam keanekaragaman perhiasan tradisional Indonesia.

- Pameran Perhiasan Mutumanikam Nusantara Indonesia ke-9 telah digelar di Balai Kartini Jakarta. Pameran tahunan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 20 hingga 23 November 2014 lalu. Di tahun yang ke-9 ini, tema yang diusung adalah “Indahnya Desain Perhiasan Tradisional Indonesia” dengan tujuan melestarikan warisan perhiasan tradisional Indonesia.

- Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Ibu Gubernur DKI Jakarta Veronica Basuki Tjahaya Purnama, Ketua Pengurus Mutumanikam Nusantara Indonesia (MMNI) Herawati Hasan Wirajuda, serta juri kontes dan panitia pameran, menggunting rangkaian bunga, sebagai tanda pembukaan secara resmi Pameran Mutumanikam Nusantara 2014.

- Dalam Mutumanikam Nusantara Indonesia (MMNI) ada dua program, pelatihan bagi pengrajin kecil dan pameran tahunan. Menurut Ketua Umum MMNI, Herawatie Hassan Wirajuda bahwa tahun ini menekankan pada kualitas produk agar bisa bersaing di pasar domestik dan internasional. Meski begitu, beliau mengakui bahwa hasil perhiasan dari para pengrajin sudah sangat bagus.

- Sementara itu, Veronica Basuki, istri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang juga ketua Dekranasda DKI mengatakan meski baru dua tahun menghadiri acara tersebut, ia mengakui bahwa pameran ini sangat penting sebagai sarana pembelajaran. Pameran semacam ini adalah sebagai wadah dimana kita bisa belajar dari masing-masing daerah. Dengan adanya pertemuan seperti ini mereka bisa saling melihat dan berkreatif lebih baik lagi mengingat dengan kekayaan bahan mentah dan baku seperti mutiara dan ragam batu mulia dari berbagai wilayah, Indonesia harus meningkatkan kualitas.

- Selama berlangsungnya pameran ini, stand Pemprovsu ramai dikunjungi oleh para peminat perhiasan dan aksesoris cantik lainnya, yang berasal dari kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya di Banten, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Para pengujung umumnya terkesan dan kagum akan hasil kerajinan perhiasan yang bernaung dalam Dekranasda Provinsi Sumatera Utara binaan Ibu Gubernur Sumatera Utara Ibu Sutias Handayani

c.2. Mengkoordinir persiapan, mengikuti pembukaan dan meninjau pelaksanaan stand Pemprovsu pada acara Pameran Bali Craft, Investment, and Tourism Expo 2014 di Atrium Mall Bali Galeria, Kuta, Bali.

Berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Aaliyah Cipta Pranada nomor 068/B/Dir-Acp/Bali/IV/2014 tanggal 16 April 2014 perihal Invitasi Kepesertaan Pameran Bali Craft, Investment, and Tourism Expo 2014 yang diadakan di Kuta Bali; Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 510/3748/BPMPSU-III/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal Keikutsertaan Pemprovsu pada Pameran Bali Craft, Investment, and Tourism Expo 2014 di Bali, dan Surat Kepala BPMPSU Nomor. 005/3747/bpmpsu-III/2014 tanggal 28 Nopember 2014 perihal undangan rapat koordinasi persiapan kegiatan Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu turut serta mengkoordinir


Hal. 15

persiapan, mengikuti pembukaan dan meninjau pelaksanaan stand Pemprovsu pada acara Pameran Bali Craft, Investment, and Tourism Expo 2014 di Atrium Mall Bali Galeria, Kuta, Bali.

Hasilnya adalah:

- Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 dilaksanakan mulai tanggal 27 s/d 30 Nopember 2014 bertempat di Atrium Mal Bali Galeria Kuta Bali ini merupakan promosi identitas sekaligus potensi investasi, peredagangan dan pariwisata daerah sebagai daya tarik unggulan bagi para wisatawan dan masyarakat umum yang berskala Nasional.

- Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 merupakan event yang ketiga kalinya dilaksanakan di Kuta Bali, kemudian event ini juga merupakan wahana bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mengembangkan potensi unggulan daerahnya guna menarik minat patner bisnis serta investor di bidang kepariwisataan. Demikian juga bagi kalangan pelaku dunia usaha, event ini juga dapat dijadikan sebagai momentum untuk terus membangun profesionalisme guna mengoptimalkan potensi dalam persaingan.

- Pelaksanaan Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, selain tentunya berdampak positif bagi iklim pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

- Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 diikuti oleh Pemprovsu dengan membuka/menyewa stand Pemprovsu sebanyak 2 (dua) stand yang digabung menjadi satu dan didesign sedemikian rupa serta menggambarkan ciri khas Sumatera Utara sehingga dapat memajangkan bahan/barang pameran dengan baik dan dikoordinir oleh BPMPSU. Adapun penyewaan stand dimaksud difasilitasi oleh BPMPSU dan Biro Adminitrasi Pembangunan Setdaprovsu.

- Stand Pemprovsu dalam mengikuti Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 diikuti beberapa SKPD/Dinas instansi terkait Pemprovsu dan beberapa pengrajin binaannya sebagai berikut:

BPMPSU sebagai koordinator dan penyewa 1 (satu) stand Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sebagai penyewa 1 (satu) stand. Dinas Koperasi dan UKM Provsu membawa 1 (satu) pengrajin yaitu pengrajin

patung dari Samosir Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu BKP Provsu Dinas Perkebunan Provsu Kota Medan membawa 1 (satu) pengrajin

- Acara Pembukaan/Peresmian Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember pukul 15.00 WITA dan sebelum acara pembukaan didahului dengan persembahan tarian daerah dari Bali kemudian dari daerah NAD dan dari daerah Provinsi Jambi.

- Kata sambutran dari panitia penyelenggara yaitu PT. Aaliyah Cipta Perdana yang disampaikan oleh Bapak Januaransyah Basuki sebagai Direktur Utama PT. Aaliyah Cipta Perdana.

- Kata sambutan dari Pemerintah Provinsi Bali diwakili oleh Kabid Promosi BPMP Provinsi Bali beliau menyampaikan beberapa hal mengenai kepariwisataan dan perbandingannya di Provinsi Bali yaitu diantara pengunjung Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 ini kebanyakan dari luar Pulau Bali dengan perkiraan 10 orang pengunjung diantaranya ada 6 orang asing.

- Pada Acara Pembukaan Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 ini dihadiri oleh pemerintah pusat dari BKPM, beberapa pejabat pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota diantaranya Bupati Jepara dan Sekda Jepara serta pelaku usaha, BUMN/BUMD dan lain-lain dan pesertanya berjumlah 60 stand peserta dari pemerintahan berjumlah 22 peserta. Setelah selesai kata sambutan dilanjutkan dengan pemukulan gong pertanda telah dibukanya pameran Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 dipimpin oleh Kabid Promosi BPMP Provinsi Bali dan dilanjutkan dengan peninjauan stand. Pada tanggal 28


Hal. 16

Nopember 2014 stand Pemprovsu dikunjungi oleh pejabat dari pemprovsu antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu dan Kepala BPMPSU serta beberapa pejabat dari BKPSU.

- Stand Pemprovsu banyak dikunjungi oleh masyarakat Bali dan luar Bali serta terjadi transaksi dan diantara barang yang laku diantaranya pakaian, aksesoris, penghias gelas, patung dan lain-lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti acara Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 dari pembukaan sampai penutupan dan dapat diikuti dengan baik. Acara penutupan Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 dilaksanakan secara resmi pada tanggal 30 Nopember 2014 dan ditutup oleh panitia. Peserta stand Pemprovsu pada event Bali Craft, Investment and Tourism Expo 2014 telah kembali semuanya ke Kota Medan pada tanggal 01 Desember 2014.

d. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Sumatera Expo di Batam.

International Sumatera Indonesia Expo 2014 adalah suatu kegiatan pameran bertaraf International dalam rangka mempromosikan daerah Sumatera sekaligus memperkenalkan produk-produk unggulan seperti komoditi hasil pertanian, usaha kerajinan, seni budaya, wisata dan hasil-hasil daerah serta potensi unggulan lainnya guna peningkatan perekonomian suatu daerah. Tahun ini merupakan tahun ke-sepuluh penyelenggaraan International Sumatera Indonesia Expo, diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober s/d 3 November 2014. Event ini di organizer oleh PT. Sumatera Promotion Centre bertempat di Exhibition Hall Mega Mall - Batam Center Kota Batam.

International Sumatera Indonesia Expo 2014 juga dimanfaatkan oleh 7 Provinsi di Sumatera, yaitu NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung. Selain itu 8 Kabupaten terdekat dan beberapa Perusahaan Nasional maupun Internasional dari Negara tetangga yaitu, Johor Malaysia dan Singapura. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengikuti event International Sumatera - Indonesia Expo Tahun 2014 di Mega Mall Batam Centre menyewa Stand Kategori Stand Standar Ukuran 3m X 3m = 9m² Sebanyak 2 (Dua) Unit = 18 M² beserta Partisinya yang difasilitasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

Sumatera Expo 2014 ini dibuka pada tanggal 31 Oktober 2014 diawali dengan tari persembahan, dilanjutkan laporan panitia penyelenggara Sumex 2014 (Dirut PT. Sumatera Promotion Centre_ Andi Mulyani Lutfi), Selanjutnya Penyampaian Kata Sambutan Walikota Batam yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Drs. Ibnu Maja, M.Pd), sekaligus memukul Gong tanda dimulainya event International Sumatera - Indonesia Expo Tahun 2014.

The 10th International Sumatera - Indonesia Expo Tahun 2014 yang berlokasi di Mega Mall Batam Center – Batam ini menampilkan produk unggulan dan inovatif, komoditi ekspor, destinasi wisata serta potensi investasi. Dalam pameran ini juga ditampilkan berbagai pertunjukan kesenian daerah. Setelah dilaksanakannya acara Pembukaan, Walikota Batam yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Drs. Ibnu Maja, M.Pd), didampingi oleh Bupati Rokan Hilir H. Suyatno dan Dirut PT. Sumatera Promotion Centre_ Andi Mulyani Lutfi beserta rombongan melakukan kunjungan ke Stand peserta, dan kunjungan pertama adalah ke Stand Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bahan/ barang pameran yang ditampilkan Stand Pemprovsu berupa hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan Koperasi UMKM, serta potensi investasi dan pariwisata di Sumatera Utara. Stand Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didekorasi dengan ornamen daerah Sumatera Utara. Stand Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selain instansi terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menampilkan binaan instansi terkait yaitu usaha telur ayam omega, markisa, terong belanda, dodol Serdang Bedagai, pakaian tenun khas Sumatera Utara.

Stand Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelum dan sesudah acara pembukaan ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat, sebahagian masyarakat ingin mengenal lebih dekat lagi tentang Sumatera Utara, dan juga terjadinya transaksi pembelian berbagai aneka makanan dan minuman serta bahan-bahan kerajinan khas Sumatera Utara.


Hal. 17

e. Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu.

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sebagai salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya melakukan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas/Badan/Instansi Pengguna Anggaran P-APBD Provsu, sehingga dapat diketahui perkembangan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tepat waktu dan tepat sasaran.

Tabel 2. APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 NO URAIAN APBD (Rupiah)

1 Belanja Tidak Langsung 5.706.320.027.045

2 Belanja Langsung 2.819.980.927.598 JUMLAH 8.526.300.954.643

Tabel. 3. P-APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2014

NO URAIAN P-APBD (Rupiah) 1 Belanja Tidak Langsung 5.755.568.533.254 2 Belanja Langsung 2.941.361.346.993

JUMLAH 8.696.929.880.247

Instansi/ Unit Kerja Pengguna Anggaran APBD Provsu TA. 2014 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah terdiri dari :

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

11 (sebelas) Biro

b. Sekretariat Dewan

c. Sekretariat KORPRI

d. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut

e. 14 (empat belas) Badan

f. 20 (dua puluh) Dinas

g. 1 (satu) Satuan Pamong Praja

h. 1 (satu) Rumah Sakit Jiwa Daerah

i. 1 (satu) Rumah Sakit Haji

j. 1 (satu) Kantor Perwakilan Jakarta

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu melalui kegiatan Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD dan P-APBD Provsu TA. 2014 telah menghimpun data setiap bulan dan dijadikan satu buku laporan khusus, serta mengevaluasi perkembangan pelaksanaan P-APBD Provsu TA. 2014. Data keadaan Bulan September TA. 2014 dengan hasil seperti pada laporan ringkas ini.

Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD dan P-APBD Provsu berdasarkan:

1. Undang-undang NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi


Hal. 18

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 8);

7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2014;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2014;

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1. Mengetahui perkembangan keadaan Fisik dan Keuangan P-APBD Provsu pada masing-masing

Pengguna Anggaran; 2. Mengetahui Permasalahan/Kendala yang dihadapi Instansi Pengguna P-APBD Provsu serta solusi

tindak lanjutnya.

Dari penghimpunan data dari pengguna APBD sampai bulan November, Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan P-APBD Provsu TA. 2014 Bulan November 2014 diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.

NO URAIAN INSTANSI KETERANGAN

1 Realisasi Keuangan Belanja tidak langsung APBD Provsu TA. 2014 s/d Bulan Desember 2014

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 14,00 % (Rp. 805.638.317.663,-) dari Rp. 5.755.568.533.254,- Laporan yang telah diterima

2 Realisasi Keuangan Belanja langsung APBD Provsu TA. 2014 s/d Bulan Desember 2014

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 66,63 %(Rp. 1.959.914.981.551,-) dari Rp. 2.941.361.346.993,- Laporan yang telah diterima

3 Realisasi Keuangan APBD Provsu TA. 2014 s/d Bulan Desember 2014

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 56,72 % (Rp. 4.932.806.520.480,-) dari Rp. 8.696.929.880.247,- Laporan yang telah diterima

4

Realisasi Keuangan Belanja modal APBD Provsu TA. 2014 s/d Bulan Desember 2014

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kecuali :

1. Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

2. Biro Otonomi Daerah 3. Biro PP Anak dan KB 4. Biro Hukum 5. Biro Perekonomian 6. Biro Bina Kemasyarakatan dan

Sosial 7. Inspektorat Provsu

Tidak memiliki Belanja Modal

67,46 % (Rp. 974.024.976.719,-) dari Rp. 1.443.761.628.847,- Laporan yang telah diterima

5 Belum Menyampaikan Laporan keadaan Bulan Desember TA. 2014

1. Sekretarian Daerah 2. Biro Keuangan 3. Bappedasu 4. Badan Kesbang, Politik dan

Linmas 5. Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu 6. Dinas Pendidikan 7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya

Air


Hal. 19

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

9. Dinas Pemuda dan Olahraga 10. Dinas Pendapatan 11. Dinas Komunikasi dan Informatika 12. Rumah Sakit Haji 13. Satuan Polisi Pamong Praja 14. Kantor Perwakilan Jakarta

6 Jumlah Realisasi SPJ yang

Masih Rendah 1. Sekretarian DPRD 2. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

7 Pencairan SP2D Masih Rendah

1. Kepala Daerah & W.kepala Daerah 2. Biro Organisasi dan Tata Laksana 3. Biro Perekonomian 4. Biro Umum 5. Biro Bina Kemasyarakatan dan

Sosial 6. Biro Pemerintahan 7. Badan Penanaman Modal dan

Promosi 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Bina Marga 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

8 Belum Pernah Menyerahkan Laporan 2014

1. Biro Hukum 2. Sekretariat Korpri 3. Inspektorat Provsu 4. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 5. Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah 6. Dinas Pertanian

Saran/Tindak Lanjut

1. Agar masing-masing Instansi pengguna APBD Provsu TA .2014 dapat secara rutin setiap bulan dengan tepat waktu melaporkan keadaan fisik dan keuangan ke Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

2. Akan diberikan surat teguran kepada SKPD pemakai dana APBD Provsu agar segera menyampaikan laporan bulanan dimaksud

f. Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/kota (TEPPA-

UKP4) Se-Sumut

Berdasarkan surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Nomor: TEP/S-49/05/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Pemaparan Proses Penyerapan Anggaran dan Upaya Percepatan dan serta sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/601/SJ tanggal 6 Februari 2013 perihal Upaya Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa untuk keperluan evaluasi dan pengawasan percepatan realisasi belanja daerah dan perkembangan pengadaan barang/jasa maka Gubernur dan Bupati/Walikota diminta melaporkan identifikasi jenis-jenis belanja dan proses pengadaannya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu selaku Pejabat Penghubung TEPPA (UKP4) Provsu, melakukan penghimpunan dari seluruh SKPD/Biro isian formulir Laporan TEPPA Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, dengan berkoordinasi atau


mengisi dan menyampaikan perkembangannya setiap bulan (selambatberikutnya) kepada Gubernur Sumatera Utara cq. untuk dihimpun dan disampaikan kepada

Dasar:

1. Undang-undang NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

tentang perubahan kedua atas Undang

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang

Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 7);

4. Peraturan Daerah Provinsi

Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun

2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 8)

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013

6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sum

Maksud dan Tujuan

mengetahui perkembangan pelaporan aktivitas pengadaan

diperolehnya rekapitulasi aktivitas pengadaa

terdatanya hasil aktivitas pengadaan

Tabel 5 .

-5

10 15 20

JAN FEB MARET

13 13 16

Jum

lah

SK

PD

JAN FEB

Series1 13 13

mengisi dan menyampaikan perkembangannya setiap bulan (selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

untuk dihimpun dan disampaikan kepada Tim Evaluasi dan Penyerapan Anggaran UKP4.

undang NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan


Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan



Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang

dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun

2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2014;

mengetahui perkembangan pelaporan aktivitas pengadaan APBD Provsu;

diperolehnya rekapitulasi aktivitas pengadaan APBD SKPD Provsu

terdatanya hasil aktivitas pengadaan APBD SKPD Provsu

Tabel 5 . Perkembangan Laporan yang dihimpun dan Dijilid Setiap Bulan

MARETAPRIL MEI JUNI JULI AGST SEP OKT NOP

16 13

17 17 17 16 16

9

15

MARET APRIL MEI JUNI JULI AGST SEP OKT

16 13 17 17 17 16 16 9

Perkembangan Laporan

Hal. 20

lambatnya tanggal 10 bulan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

UKP4.

undang NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


undang Nomor 12 Tahun 2008

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan


ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat


Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan



Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4);

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran

an Dijilid Setiap Bulan

Series1

DES

11

OKT NOP DES

9 15 11


Hal. 21

Tabel 6. Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan APBD TA. 2014 SKPD Pemerintah Prov. Sumatera Utara

termasuk update data keseluruhan yang mengirimkan format laporan

BL Non Pegawai Per Jenis

Pengadaan

Paket Strategis Paket Non Strategis

TOTAL Lelang Umum Lelang Sederhana

Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung

Sayembara

Swakelola Seleksi Umum Pemilihan Langsung Kontes

Lelang Terbatas Seleksi Sederhana

Pkt Rp (Juta) Pkt Rp (Juta) Pkt Rp (Juta) Pkt Rp (Juta) Pkt Rp (Juta) Pkt Rp (Juta) Pkt Rp (Juta)

BARANG 10 55.070.715.198 46 34.968.225.000 290 26.497.880.934 1088 57.510.771.284 26 1.563.417.025 1.981 119.681.214.992 3.441 295.292.224.433

KONSTRUKSI 152 932.539.036.087 84 64.100.133.000 70 8.154.600.000 46 4.630.896.524 - - 84 115.051.483.050 436 1.124.476.148.661

KONSULTANSI 12 5.281.155.000 27 32.251.028.650 13 769.000.000 53 2.004.330.000 10 1.609.120.000 34 2.238.292.000 149 44.152.925.650

JASA LAINNYA 4 29.095.900.000 16 9.194.665.000 101 18.865.780.000 465 22.266.195.800 68 13.085.333.650 1.677 167.376.037.974 2.331 259.883.912.424

Jumlah 178 1.021.986.806.285 173 140.514.051.650 474 54.287.260.934 1652 86.412.193.608 104 16.257.870.675 3.776 404.347.028.016 6.357 1.723.805.211.168

Tabel 7. Progres Khusus Paket Strategis

No Aktivitas Strategis

REALISASI (Paket)

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES

a. Proses Pengadaan 4 12 17 224 273 310 397 388 328 335 354 257

b. T.T Kontrak 0 3 13 37 87 258 308 380 316 328 346 254

c. Pelaksanaan 0 1 8 34 80 114 279 327 344 322 341 255

d. Serah Terima Pekerjaan (PHO) 0 0 7 12 23 46 62 89 89 99 172 232

Saran/ Tindak Lanjut 1. Agar masing-masing SKPD Pemprovsu pengguna dana APBD Provsu TA. 2014 dapat secara rutin

setiap bulan dengan tepat waktu melaporkan keadaan Aktivitas Pengadaan APBD SKPD Provsu; 2. Menggerakkan para SKPD pemakai dana APBD Provsu yang belum menyerahkan laporan

bulanannya untuk segera menyampaikan laporan bulanan dimaksud;

3. Melakukan koordinasi untuk penyempurnaan pelaporan TEPPA SKPD yang sudah mengisi tabel

format TEPPA SKPD.

g. Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 ayat (2) bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan tugas pokok dan fungsinya membantu menyusun konsep kebijakan kepala daerah dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan salah satu fungsinya melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.


Hal. 22

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program, meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran, hal ini dapat terselenggara dengan baik apabila sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus dan tepat waktu.

Untuk lebih objektifnya pelaporan pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilaksanakan perjalanan dinas untuk mengevaluasi sistem penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu TA. 2014 sehingga dapat dilihat kendala/masalah yang dihadapi dilapangan sehingga pelaksanaan penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu TA. 2014 berjalan secara efektip dan efesien.

Kegiatan ini merupakan rangkaian pembinaan, pendataan, evaluasi pelaksanaan pelaporan yang dilakukan setiap tahunnya ke Kabupaten / Kota se – Sumatera Utara. Hasil yang dicapai pada tahun 2014 ini telah dilakukan pembinaan, pendataan, evaluasi pelaksanaan pelaporan di 8 Kabupaten dan 3 Kota.

h. Biaya Koneksi Internet keperluan LPSE Provsu

Untuk mendukung pelaksanaan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, maka telah dibayarkan biaya koneksi internet keperluan LPSE Provsu sesuai anggaran APBD 2014 sebesar Rp.369.090.000,- dengan realiasi sejumlah Rp. 363.603.600,- kepada pihak PT. Telkom Regional Sumatera.

i. Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumut

LPSE Provinsi Sumatera Utara launching pada tanggal 16 April 2009, dengan alamat web www.lpse.sumutprov.go.id berdasarkan : 1. UU No. 11 Thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Keppres No. 80 Thn 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 8 Thn 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

LPSE merupakan singkatan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE merupakan unit kerja K/L/D/I yang menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 yang merupakan Teknologi Informasi untuk membantu proses lelang Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara.

Dari Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara diperoleh data pelaksanaan melalui pengoperasian LPSE sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Paket dan Pagu Dana

TAHUN JUMLAH PAKET PAGU DANA (Rp) KET.

2009 29 31.743.000.000

2010 42 62.887.000.000

2011 331 335.589.605.514

2012 1.020 1.087.004.523.342

2013 691 1.147.679.070.978

2014 901 1.674.641.929.486

TOTAL 3.014

4.339.545.129.320


Hal. 23

Tabel 9. Persentase e-Procurement (e-Tendering) APBD TA. 2014 Pemprovsu

No. Uraian Pagu Anggaran

(Rp) Pagu e-

Procurement (Rp) % e-

Procurement

1. APBD 8.696.929.880.247 1.343.191.295.540 15,44

2. Belanja Lsg Non Peg. (Modal+Brg/jasa)

2.784.308.616.083 1.343.191.295.540 48,24

Tabel 10. Realisasi Pengumuman RUP 2014

No. Belanja Lsg Non Pegawai

(Rp) Real Pengumuman RUP

(Rp) % Real RUP

1. 2.784.308.616.083 1.629.885.531.458 58,54

Tabel. 11. Sanggahan

No. Jumlah Paket Sanggahan % Sangahan

1. 748 10 1,34 Melalui keberadaan LPSE Provsu, kini telah beroperasi LPSE Kab/Kota dan Institusi/Lembaga

untuk mensinergikan kemitraan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 12. Pemkab/Pemko yang telah memiliki layanan LPSE:

No NAMA LPSE No NAMA LPSE

1. LPSE Provinsi Sumatera Utara 12. LPSE Kabupaten Serdang Bedagai

2. LPSE Universitas Negeri Medan 13. LPSE Kabupaten Labuhanbatu (Induk)

3. LPSE Universitas Sumatera Utara 14. LPSE Kabupaten Deli Serdang

4. LPSE Kota Medan 15. LPSE Kabupaten Simalungun

5. LPSE Kota Tebing Tinggi 16. LPSE Kabupaten Tapanuli Utara

6. LPSE Kota Tanjung Balai 17. LPSE Kabupaten Padang Lawas Utara

7. LPSE Kabupaten Dairi 18. LPSE Kota Pematang Siantar

8. LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan 19. LPSE Kabupaten Asahan

9. LPSE Kabupaten Langkat 20. LPSE Kota Gunungsitoli

10. LPSE Kabupaten Mandailing Natal 21. LPSE Kabupaten Labuhanbatu Selatan

11. LPSE Kabupaten Samosir 22. LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara


Hal. 24

j. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara

Melalui kegiatan ini merupakan pembelian peralatan untuk mendukung sarana dan prasarana unit

kerja LPSE yang berada dibawah naungan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu. Tujuannya adalah agar aktifitas menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik Pemprovsu di LPSE Provsu berjalan dengan baik dan lancar serta kondisi ruangan LPSE Provsu nyaman. Walaupun sampai saat ini keberadaan sarana dan prasarana LPSE Provsu masih perlu mendapatkan perhatian untuk pembenahannya.

Adapun belanja modal yang termasuk dalam kegiatan ini adalah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (LPSE Provsu), pengadaan komputer, printer dan peralatan jaringan komputer.

Uraian lebih lanjut capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun Anggaran 2014 dapat di lihat pada Lampiran 2 (dua).

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2014, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mempunyai anggaran APBD sebesar

Rp.2.512.591.950,- terdiri dari 2 Program, yaitu Program Administrasi Perkantoran sebesar Rp.227.040.000,- dan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.285.551.950,- dengan realisasi

sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 13. Anggaran Biro TA. 2014

NO Program APBD TA. 2014

(Rupiah) Realisasi (Rupiah)

1 Program Administrasi Perkantoran 227.040.000,- 210.355.950,-

2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Pemerintah Daerah

2.285.551.950,- 2.136.288.200,-

JUMLAH 2.512.591.950,- 2.346.644.200,-

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis 2014, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu memiliki

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan realisasi

anggaran berbagai kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBD TA. 2014, sebagaimana pada tabel 13.

berikut ini:


Hal. 25

Tabel 14. Realisasi Anggaran Sasaran Program dan Kegiatan Strategis

NO. PROGRAM / KEGIATAN DANA REALISASI

KET. Rp. Rp. %

Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara

121.000.000.

119.905.600

99,1

2.

Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Sumatera Expo di Batam

62.000.000

55.444.000

89,4

3. Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsu dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsu didalam dan Luar Negeri

350.500.000

345.598.850

98,6

4. Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Jakarta

215.860.000

192.559.900

89,2

5. Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Propsu

152.500.000

132.212.500

86,6

6.

Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/kota (TEPPA-UKP4) Se-Sumut

98.920.000

68.181.200

68,9

7.

Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara 237.396.950

236.142.350

99,4

8.

Biaya Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara

369.090.000

363.603.600

98,5

9.

Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara.

423.450.000

403.583.000

95,3

10.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara 73.700.000 71.958.000 97,6


Hal. 26

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil realisasi dan analisis kinerja kegiatan serta analisis pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa

pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu baik dilihat dari segi pencapaian kinerja kegiatan

maupun pencapaian sasaran cukup berhasil dilaksanakan, karena masing-masing kegiatan telah terlaksana sesuai

dengan yang diprogramkan dan telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam proses pencapaian Kinerja Biro Administrasi Pembanguan Setdaprovsu pada umumnya tidak ada

mengalami kendala tetapi untuk kedepan diharapkan seluruh aparatur Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

dituntut harus lebih tegas dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas sehingga Visi Misi tujuan dan Sasaran

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Melalui usaha pemberian motivasi kepada para staf untuk meningkatkan kemauan, kesungguhan, kemampuan

dan ketrampilannya diharapkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu akan dapat ditingkatkan seiring

harapan tertingkatnya anggaran Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu pada APBD di masa mendatang.

Medan, Februari 2015

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROPSU

Ir. IBNU S. HUTOMO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19581206 198603 1 008


Hal. 27

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

BAB II : PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................... 5

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................... 7

A. CAPAIAN KINERJA ............................................................................................. 7

B. REALISASI ANGGARAN ..................................................................................... 24

BAB IV : PENUTUP .................................................................................................................... 26

LAMPIRAN :

1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

bab i pendahuluan - sumutprovbiroadmpembg.sumutprov.go.id/images/laporankinerja/... · laporan...

Documents