bab i pendahuluan - bppkad.rembangkab.go.id · pendahuluan 1.1 latar belakang undang-undang no. 25...

80
Renstra 2016-2021 - 1 - BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJM-D ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, sedangkan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mendukung kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar itulah maka misi dan visinya mengalami perubahan dan tetap mengarah pada visi dan misinya Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai RPJMD. Untuk meningkatkan pelayanan dalam Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik. Untuk mengarah pada terwujudnya good governance dapat terlihat dalam indikasi yaitu dengan adanya demotivasi, desentralisasi, transparansi, konsistensi dan akuntabiliatas dalam pemberian pelayanan terhadap publik.

Upload: buidieu

Post on 07-Mar-2019

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Renstra 2016-2021 - 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah

untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) yang merupakan rencana

pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk jangka waktu 5 tahun dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam Peraturan

Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJM-D ditetapkan dengan Peraturan

Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, sedangkan

jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah

dilantik.

Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rembang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun

2016. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Rembang, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mendukung

kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar itulah maka misi

dan visinya mengalami perubahan dan tetap mengarah pada visi dan

misinya Pemerintah Kabupaten Rembang sesuai RPJMD.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam Pengelolaan Kekayaan dan

Aset Daerah guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah

kearah yang lebih baik.

Untuk mengarah pada terwujudnya good governance dapat terlihat

dalam indikasi yaitu dengan adanya demotivasi, desentralisasi,

transparansi, konsistensi dan akuntabiliatas dalam pemberian pelayanan

terhadap publik.

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Renstra 2016-2021 - 2 -

Sedangkan peningkatan pelayanan yang prima dapat teridentifikasi

melalui kecepatan, ketepatan, kemudahan dan transparansi dalam sistem

dan pembiayaan sehingga semua personalia akan memahami akan tugas

dan tanggungjawabnya.

Dalam kondisi yang diharapkan itu maka perencanaan kegiatan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan haruslah disusun secara

cermat sehingga hasil dari perencanaan tersebut dapat lebih akurat,

visioner, obyektif, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan

Pengelolaan dan Tanggngjawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;

10. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perundang - undangan;

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Renstra 2016-2021 - 3 -

12. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

13. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah;

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Renstra 2016-2021 - 4 -

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kab. Rembang Tahun 2016-2021;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kab.

Rembang;

29. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Rembang;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Strategis Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rembang yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar

perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh

dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga

program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang setiap tahun

dalam periode waktu 5 (lima) tahun terlaksana secara optimal.

Tujuan dari penyusunan Rencana Stratejik Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun

2016-2021 adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Renstra 2016-2021 - 5 -

mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan otonomi daerah dan

pemerintahan umum dalam pengelolaan pada bidang pendapatan,

keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sehingga melalui dokumen Rencana Stratejik Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Rembang dituangkan kedalam bentuk visi,

misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan

mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang ada guna

mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang Tahun

2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan BPPKAD

BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

serta Kerangka Pendanaan

BAB IV : Tujuan, isu Strategis dan Kebijakan;

BAB V : Program dan Kegiatan;

BAB VI : Penutup

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Renstra 2016-2021 - 6 -

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A. Gambaran Umum Kondisi Urusan

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selaku Badan teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan

mampu dalam mengelola aset – aset yang dimiliki oleh daerah dan

dapat mengelola keuangan dengan bersih dan optimal baik berasal dari

Pendapatan Asli Daerah maupun dana perimbangan serta pendapatan

lainnya yang sah.

Gambaran umum mengenai kondisi Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Rembang Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dapat

Dilihat pada tabel berikut :

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Renstra 2016-2021 - 7 -

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUBBAG KEUANGAN SUBBAG PROGRAM SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG ASET BIDANG AKUTANSI BIDANG ANGGARAN DAN

PERBENDAHARAAN

BIDANG PENDAPATAN

SUBBID PERENCANAAN

DAN PENGGUNAAN ASET

SUBBID PEMANFAATAN

DAN PENILAIAN ASET

SUBBID PENGHAPUSAN

DAN PENATAUSAHAAN

ASET

SUBBID PENERIMAAN

SUBBID BELANJA

SUBBID PELAPORAN

SUBBID ANGGARAN

SUBBID VERIFIKASI

SUBBID

PERBENDAHARAAN

SUBBID PENDAFTARAN,

PENDATAAN DAN PENILAIAN

SUBBID PENETAPAN,

PENAGIHAN DAN KEBERATAN

SUBBID PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN

KELOMOK JABATAN

FUNGSIONAL

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 8

Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pendapatan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;

2. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;

3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;

d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Anggaran ;

2. Sub Bidang Verifikasi ;

3. Sub Bidang Perbendaharaan;

e. Bidang Akuntansi terdiri dari :

1. Sub Bidang Penerimaan;

2. Sub Bidang Belanja;

3. Sub Bidang Pelaporan;

f. Bidang Aset terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset ;

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penilaian Aset ;

3. SubBidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1 TUGAS POKOK

Sedangkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang secara

terperinci sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 68 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

dengan Rincian sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan

Page 9: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 9

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah

Fungsi : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan

daerah dibidang Keuangan ;

b. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan

c. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan ;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

Keuangan ;

e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi

penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya

f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan

oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya ;

B. SEKRETARIAT

Tugas : Merumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan

meliputi program , keuangan, hukum, kehumasan,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan

ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan,

kepegawaian dan pelayanan administrasi di

lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Fungsi : a. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana

dan program kerja di lingkungan Badan

Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

c. pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi yang meliputi program keuangan,

hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan,

kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan

pelayanan administrasi di lingkungan Badan

Page 10: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 10

Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan

organisasi dan tata laksana di lingkungan

Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah;

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan

perundang - undangan serta pelaksanaan

advokasi hukum di lingkungan Badan

Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem

pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan

informasi dan dokumentasi;

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik /

kekayaan daerah dan pelayanan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan

Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah ;

h. pelaksanaan monitoring , evaluasi dan

pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

fungsinya.

C. BIDANG PENDAPATAN

Tugas : perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang pendapatan yang terdiri dari

Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian, Penetapan,

Penagihan dan Keberatan, Pembukuan dan

Pelaporan.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang

Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan,

Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan

Pelaporan;

Page 11: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 11

b. perencanaan program kegiatan bidang

Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan,

Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan

Pelaporan ;

c. perumusan sasaran bidang Pendaftaran,

Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan,

Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan;

d. penyediaan data dan informasi bidang

Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan,

Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan

Pelaporan;

e. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang

Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan,

Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

dan fungsi badan;

f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan bidang Pendaftaran, Pendataan,

Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan,

Pembukuan dan Pelaporan;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya;

D. BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Tugas : perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang Anggaran dan Perbendaharaan

yang teridiri dari Anggaran, Verifikasi dan

Perbendaharaan.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan

penganggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

Anggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi dinas;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum

dan teknis operasional penyusunan APBD dan

Page 12: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 12

APBD Perubahan, Verifikasi Anggaran dan

Pengelolaan Perbendaharaan;

d. pengkoordinasian dan pengadministrasian

penyusunan program kegiatan penganggaran,

verifikasi dan perbendaharaan;

e. penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan

DPA/DPPA-SKPD, DPA/ DPPA-SKPKD dan Surat

Penyediaan Dana (SPD)SKPD dan SKPKD atau

dengan sebutan lain;

f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan bidang penganggaran, Verifikasi dan

Perbendaharaan;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya;

E. BIDANG AKUNTANSI

Tugas : Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang Akuntansi yang teridiri dari

Penerimaan , Belanja dan Pelaporan.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan kegiatan

Penerimaan, Belanja dan Pelaporan;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

Penerimaan, Belanja dan Pelaporan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi dinas;

c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan Penerimaan, Belanja dan Pelaporan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

F. BIDANG ASET

Tugas : perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang Aset yang teridiri dari

Page 13: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 13

perencanaan dan penggunaan aset, pemanfaatan

dan penilaian aset, penghapusan dan penatausahaan

aset.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pengelolaan aset daerah;

b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan

perencanaan dan penggunaan aset, pemanfaatan

dan penilaian aset, penghapusan dan

penatausahaan aset;

c. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

perencanaan dan penggunaan aset, penghapusan

dan penatausahaan aset, Pemanfaatan dan

Penilaian aset untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

d. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan perencanaan dan

penggunaan aset, pemanfaatan dan penilaian

aset, penghapusan dan penatausahaan aset;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1 Gambaran Umum Kondisi Urusan

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

Badan teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu dalam

mengelola aset – aset yang dimiliki oleh daerah dan dapat mengelola

keuangan dengan bersih dan optimal baik berasal dari Pendapatan Asli

Daerah maupun dana perimbangan serta pendapatan lainnya yang sah.

Gambaran umum mengenai kondisi Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

A. Kondisi Lingkungan Internal

Beberapa faktor internal yang merupakan sumber daya organisasi

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada

saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kepegawaian

Page 14: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 14

Jumlah pegawai yang bekerja pada Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah saat ini adalah 117 orang yang terdiri

dari PNS 114 orang, tenaga kontrak 5 orang dan Tenaga Harian

Lepas 5 orang. Dari jumlah sebanyak itu dapat dirinci pegawai laki

– laki sebanyak 87 orang dan 31 orang adalah pegawai wanita.

Sedangkan kondisi kepegawaian Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah menurut jenjang pendidikannya saat ini

terdiri dari S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 55 orang, D3/

Sarjana Muda sebanyak 9 orang, SLTA sebanyak 46 orang, SLTP

sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 2 orang. Kondisi di atas

memberikan gambaran bahwa dari sisi jumlah maupun jenjang

pendidikan. Pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah bisa diartikan cukup baik untuk jumlah maupun

jenjang pendidikan namun masih perlu dioptimalkan ke dalam

pelaksanaan tugasnya.

2. Keuangan

Anggaran keuangan merupakan penunjang utama dalam

penyelenggaraan kegiatan organisasi. Secara umum dukungan

anggaran untuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah selama ini sudah mencukupi.

3. Sarana Kerja / Bahan Kerja

Dalam melaksanakan kegiatan didukung dengan ketersediaan

bahan yang cukup meliputi peraturan perundang – undangan yang

berlaku sebagai dasar hukum, kebijakan maupun peralatan kantor

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Metode kerja

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan belum seluruhnya

didasarkan pada metode baku sebagai pedoman kerja. Metoda kerja

yang diharapkan meliputi prosedur pembakuan tetap atau standart

pelayanan minimum serta pola koorBadani intern dan antar

lembaga.

5. Perlengkapan

Perlengkapan atau sarana dan prasarana kerja sebagai pendukung

terlaksananya kegiatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari prasarana gedung, alat

Page 15: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 15

angkutan, mebelair, perlengkapan lainnya serta alat komunikasi

semuanya tersedia dengan cukup dan dapat berfungsi untuk

kelancaran operasional organisasi / lembaga.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

adalah sebagai berikut :

1. Kepegawaian

­ Profesionalisme pegawai belum memadai.

­ Penempatan pegawai belum sesuai dengan keahlian.

­ Kedisplinan pegawai belum optimal

­ Tingkat kejenuhan pegawai dalam bekerja tinggi.

­ Belum adanya penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.

­ Pemahaman tugas pokok personalia belum mantap.

2. Keuangan

­ Keterbatasan dana operasional.

3. Metode Kerja

­ Mekanisme kerja dan kondisi intern belum mantap

­ Belum adanya networking data pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset.

4. Perlengkapan

­ Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal

­ Tranformasi ilmu dan teknologi moderen belum memadai

­ Pemahaman perawatan perlengkapan belum optimal.

5. Kebijakan Pemerintah

­ Perlakuan terhadap wajib pajak yang patuh belum jelas.

­ Sanksi terhadap para penunggak pajak / retribusi belum efektif.

6. Kondisi Sosial

­ Kondisi sosial ekonomi masyarakat belum mantab.

­ Tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan

retribusi belum optimal.

­ Masyarakat belum secara keseluruhan memahami ketentuan

pajak dan retribusi.

­ Informasi pelayanan belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

­ Pandangan masyarakat mengenai pelayanan masih perlu

disederhanakan.

Page 16: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 16

B. Kondisi Lingkungan Eksternal.

Kondisi lingkungan eksternal Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar

dalam pencapaian visi dan misi Badan.

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah baik pemerintah Pusat, Propinsi maupun

Kabupaten dalam bentuk produk hukum dibidang pajak, retribusi,

pengelolaan keuangan dan aset sudah cukup memadai.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercermin dalam

kemampuan PDRD dibandingkan dengan daerah lain, ternyata

masih sangat rendah sehingga incame perkapita penduduk juga

sangat rendah. Sementara itu produk / potensi unggulan daerah

cukup bagus apabila dikembangkan.

3. Koordinatori Antar Badan.

Kondisi dalam berkoordinasi antar Badan dan lembaga keuangan

sudah dapat berjalan dengan baik namun masih perlu untuk

ditingkatkan.

4. Kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Kondisi wajib pajak dan wajib retribusi di Kabupaten Rembang

dapat dipresentasikan melalui kemampuan ekonomi wajib pajak /

wajib retribusi yang cukup baik namun kesadaran untuk

memenuhi kewajiban masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari

adanya tunggakan pajak / retribusi di masyarakat.

5. Kondisi Aset.

Aset – aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang

cukup banyak dan tiap tahun ada perawatan namun dalam

pengelolaan belum optimal sehingga aset – aset modal daerah masih

dijumpai adanya banyak rusak walaupun pengadaannya belum

lama.

Selanjutnya dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya

organisasi serta peluang kondisi eksternal yang ada maka kinerja yang

telah dicapai oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah saat ini adalah :

Page 17: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 17

a. Regulasi

Produk hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan pungutan pajak

daerah / retribusi daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang dikelola selama ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati maupun Surat Keputusan Bupati.

b. Pelayan Publik

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini adalah :

i. Penetapan SKPD / SKRD

ii. Perijinan reklame

iii. Kemudahan mengikuti lelang

c. Advokasi / Asistensi

Peran Advokasi dan asistensi yang dilakukan oleh Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap SKPD

dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kemampuan

keuangan daerah.

C. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Sebagaimana digambarkan diatas bahwa dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah disamping keberhasilan, juga masih

menghadapi berbagai permasalahan yang berpengaruh pada pencapaian

tujuan organisasi.

Berangkat dari kondisi saat ini maka kondisi Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan prediksi ke depan

adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Lingkungan Internal

a. Kepegawaian

­ Profesionalisme pegawai yang cukup tinggi

­ Penempatan pegawai sesuai keahliannya

­ Kedisplinan pegawai sangat baik

­ Adanya pola karier yang jelas dan dilaksanakan

­ Adanya motivasi yang tinggi bagi setiap pegawai

­ Diberlakukan reward and punisment secara konsisten

­ Adanya pemahaman yang kuat bagi setiap permasalahan dalam

pelaksanaan tugas.

Page 18: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 18

b. Keuangan

­ Ketersediaan dana operasional yang cukup memadai.

c. Metode Kerja

­ Mantabnya pelaksanaan pekerjaan sesuai mekanisme kerja dan

kondisi internal.

­ Tersedianya networking data pendapatan pengelolaan keuangan

dan aset.

­ Adanya prosedur tetap.

­ Adanya job diskription di setiap personil.

­ Adanya standart kinerja.

d. Perlengkapan

­ Pemanfaatan sarana dan prasarana yang optimal.

­ Adanya tranformasi teknologi informasi.

­ Pemahaman dalam perawatan perlengkapan yang mantab.

e. Kebijakan Pemerintah

­ Adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak patuh Perda.

­ Adanya penghargaan bagi warga yang berprestasi.

­ KoorBadani antar daerah.

f. Kondisi Sosial

­ Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil.

­ Kepatuhan masyarakat makin baik.

­ Informasi pelayanan yang jelas dan mudah dipahami.

­

2. Kondisi Lingkungan Ekstenal

Lingkungan eksternal yang diharapkan dapat memberi dorongan

terhadap pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Pemerintah

­ Mantapnya kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

b. Kondisi Sosial Ekonomi

­ PDRB menunjukan perkembangan yang cukup bagus dan dapat

sejajar dengan daerah lain.

c. Kondisi antar SKPD

­ Kondisi yang mantab antar SKPD.

d. Kondisi Wajib Pajak / Wajib Retribusi

Page 19: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 19

­ Kepatuhan wajib pajak / wajib retribusi dalam membayar

kewajibanya tepat waktu.

e. Kondisi Aset

­ Adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dan berkelanjutan.

­ Ketatnya penggunaan dan pemanfaatan aset.

­ Tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

2.1 Sumber Daya SKPD

a. Internal

Keberhasilan organisasi perangkat daerah tidak lepas dari

dukungan personil aparat maupun kualitas SDM yang diselaraskan

dengan beban kerja yang diembannya.

Jumlah personil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah tahun 2015 sebanyak 124 orang terdiri dari:

a. Pegawai menurut status

1. PNS : 114 orang

2. CPNS : 0 orang

3. Kontrak : 5 orang

4. Harian Lepas : 5 orang

b. Jenis Kelamin

1. Pria : 85 orang

2. Wanita : 39 orang

c. Pendidikan Formal

1. S3 : - orang

2. S2 : 7 orang

3. S1 : 57 orang

4. D3/Sarmud : 6 orang

5. SMA : 49 orang

6. SMP : 4 orang

7. SD : 1 orang

d. Golongan Pangkat

1. Gol IV : 6 orang

2. Gol III : 77 orang

3. Gol II : 28 orang

4. Gol I : 3 orang

5. Non Gol./ Kontrak : 10 orang

Page 20: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 20

2. Jabatan

a. Struktural

1. Eselon II : 1 orang

2. Eselon III : 5 orang

3. Eselon IV : 15 orang

b. Non struktural : 103 orang

3. Kualifikasi pekerjaan

a. Administrasi : 119 orang

b. Teknis : 5 orang

b. Eksternal

Optimalisasi peningkatan PAD selain di dukung langkah – langkah

yang inovatif dengan melalui kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga,

juga adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Daerah.

Dalam Tahun 2015, jumlah Wajib Pajak di daerah Kabupaten

Rembang yang tercatat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Sebanyak 696 orang. Terdiri dari :

- Wajib Pajak Hotel = 17 wp

- Wajib Pajak Restoran = 164 wp

- Wajib Pajak Sarang Burung = 154 wp

- Wajib Pajak Reklame = 200 wp

- Wajib Pajak Hiburan = 33 wp

- Wajib Pajak Bahan Galian gol C = 77 wp

- Wajib Pajak BPHTB = 649 wp

- Wajib Pajak PBB = 367.577 wp

- Wajib Pajak Parkir = 20 wp

- Wajib Pajak Air Tanah = 63 wp

- Wajib Pajak PPJU = Se Kab. Rembang

Sedangkan Wajib Retribusi (WR) yang tercatat dalam Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebanyak 122 orang terdiri dari:

- Sewa Tanah = 4 wr

- Rumah Badan = 118 orang

Sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor 28 tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka alat bukti

Page 21: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 21

pemungutan Retribusi Daerah dapat digunakan bentuk dokumen lain

yang sah seperti karcis, nota dan sejenisnya.

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah ditunjang dengan sarana dan prasarana

sebagai berikut:

No. Nama Barang Satuan Jumlah Nilai (Rp.)

A Alat-alat Besar 1 182.745.000,00

1 Portable Generating Set 1 182.745.000,00

B Alat-alat Angkutan 92 4.842.407.908,00

1 Sedan 1 245.770.000,00

2 Staion Wagon 14 3.455.162.829,00

3 Sepeda Motor 77 1.141.475.079,00

C Alat Bengkel dan Alat Ukur 13 245.629.900,00

1 Mesin Bor 1 2.500.000,00

2 Mesin Pelubang 1 9.850.000,00

3 Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud 4 2.000.000,00

4 ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 7 231.279.900,00

D Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.186 4.417.568.627,50

1 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 2.000.000,00

2 Mesin Ketik Listrik Portable 3 9.100.000,00

3 Mesin Hitung Manual 1 170.000,00

4 Mesin Hitung Listrik 2 2.750.000,00

5 Mesin Penghitung Uang 3 43.200.000,00

6 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 2 23.910.000,00

7 Lemari Besi 9 30.197.500,00

8 Rak Kayu 25 77.418.600,00

9 Filling Besi/Metal 22 55.021.000,00

10 Band Kas 1 31.500.000,00

11 Lemari Sorok 1 4.240.000,00

12 Lemari Kaca 6 43.390.000,00

13 Lemari kayu 5 28.825.000,00

14 Perkakas Kantor 2 20.627.000,00

Page 22: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 22

15 Papan Nama Instansi

1 3.233.000,00

16 Papan Pengumuman 69 61.414.500,00

17 Overhead Projektor 1 9.115.000,00

18 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 2 7.225.000,00

19 Lemari Kayu 11 40.633.000,00

20 Meja Kayu/Rotan 67 99.848.012,50

21 Kursi Besi/Metal 30 19.330.000,00

22 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 69 55.824.500,00

23 Meja Rapat 13 36.492.500,00

24 Meja Telpon 3 2.415.000,00

25 Kursi Rapat 124 63.095.200,00

26 Kursi Tamu 4 10.725.000,00

27 Kursi Putar 31 19.650.000,00

28 Bangku Tunggu 5 8.999.925,00

29 Kursi Lipat 15 5.250.000,00

30 Meja Komputer 14 13.202.500,00

31 Mesin Penghisap Debu 2 6.000.000,00

32 Lemari Es 1 1.610.000,00

33 AC Split 29 145.901.000,00

34 Televisi 13 51.293.000,00

35 Sound System 1 2.845.000,00

36 Unit Power Supply 40 105.507.000,00

37 Stabilisator 3 12.070.000,00

38 Tangga Alumunium 2 5.320.000,00

39 Dispenser 4 5.650.000,00

40 Handy Cam 2 17.870.000,00

41 Alat Rumah Tangga Lain-lain 9 44.708.998,00

42 Alat Pemadam Portable 3 3.465.000,00

43 Mainframe 4 116.160.000,00

44 Mini Komputer 3 2.700.000,00

45 P.C Unit 43 420.626.600,00

46 Lap Top 59 618.115.942,00

47 Note Book 51 500.129.000,00

48 Personal Komputer Lain-lain 9 84.475.000,00

49 CPU 1 10.135.000,00

50 Hard Disk 1 2.750.000,00

51 Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain

1 29.975.000,00

52 Printer 40 270.449.500,00

53 Scanner 1 6.250.000,00

54 Monitor 4 13.140.000,00

55 Printer 40 459.771.300,00

56 Scanner 3 31.300.000,00

57 External 2 5.800.000,00

58 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 214 73.729.000,00

59 Server 8 312.528.550,00

60 Peralatan Jaringan Lain-lain 10 126.802.500,00

61 Meja Kerja Pejabat Eselon III 7 26.260.000,00

62 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 5 9.862.500,00

Page 23: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 23

63 Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat

Eselon II 4 27.044.000,00

64 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 2.175.000,00

65 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 9 12.722.500,00

66 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 14 22.975.000,00

67 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 1 650.000,00

E Alat Studio dan Alat Komunikasi 18 146.213.000,00

1 Camera + Attachment 1 4.400.000,00

2 Proyektor + Attachment 7 86.568.000,00

3 Camera Electronic 7 44.710.000,00

4 Lensa Kamera 1 6.835.000,00

5 Pesawat Telephone 2 3.700.000,00

TOTAL 1.310 9.834.564.435,50

Untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan serta

penerapan sistem e-government, Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menerapkan Sistim

Aplikasi :

1. MAPATDA

2. SISMIOP

3. MAPINFO

4. SIMKEUDA

5. SIMDA Barang

6. SIMDA GAJI

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

A. Kinerja Keuangan Daerah

Data realisasi keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun

2010-2015 perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kinerja

realisasi APBD tahun 2010 – 2015 dan dapat dipergunakan sbagai

dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang periode 2010 sampai

dengan 2015 dilihat dari berbagai sudut pandang diuraikan sebagai

berikut:

Page 24: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 24

1. Pendapatan

Pendapatan daerah selama tahun 2010 hingga tahun 2015

selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 pendapatan

daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp 681.400.800.462,62,-. Pada

tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 873.464.930.507,62,

selanjutnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan cukup besar

yaitu menjadi Rp. 1.017.711.677.635,86. Pada tahun 2013 kembali

meningkat menjadi sebesar Rp 1.165.433.076.124,00 selanjutnya

mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 menjadi Rp

1.416.781.811,493,80. Grafik Perkembangan pendapatan daerah

selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut ini:

Gambar 2.1 Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah

Tahun 2010-2015 (ribuan)

Gambaran perkembangan secara nominal masing-masing

sumber pendapatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PAD sebesar Rp.

65.699.258.000,00, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.

73.931.945.000,00, pada tahun 2012 PAD mengalami peningkatan

cukup tajam karena PBB sudah mulai dipungut sebagai

implementasi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, yaitu menjadi sebesar Rp. 103.304.514.000,00

pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp.

179.642.187.487,00, dan pada tahun 2015 menjadi Rp.

200.954.036.864,00. Sementara itu peningkatan pendapatan dari

Dana Perimbangan tidak begitu besar secara nominal. Grafik

1,600,000,000,000.00

1,400,000,000,000.00

1,200,000,000,000.00

1,000,000,000,000.00

800,000,000,000.00

600,000,000,000.00

400,000,000,000.00

200,000,000,000.00

0.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

681,

400

,80

0,46

2.6

2

873,

464

,93

0,50

7.6

2

1,01

7,7

11,6

77,

635

.86

1,16

5,4

33,0

76,

124

.00

1,32

9,5

87,7

56,

593

.27

Page 25: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 25

Perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah selama

tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 2.2. berikut ini.

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Masimg-Masing Unsur Pendapatan Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 (000 Rupiah)

Berdasarkan data di atas masing-masing sumber pendapatan

daerah dalam APBD selama lima tahun terakhir menunjukkan

peningkatan yang cukup besar. Sumber pendapatan berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan selama kurun waktu

2010 – 2015 rata-rata tumbuh sebesar 25,71%, dengan persentase

pertumbuhan cenderung meningkat. Sumber pendapatan daerah dari

dana perimbangan selama kurun waktu 2011 – 2015 juga mengalami

peningkatan. Dana perimbangan selama kurun waktu 2011 – 2015

juga mengalami peningkatan, rata-rata pertumbuhan sejak tahun

2011 sampai dengan 2015 sebesar 11,06%, kinerja pertumbuhan dari

tahun 2011 -2015 cenderung menurun. Sumber pendapatan yang

berasal dari lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami

peningkatan cukup drastis. Secara rata-rata sejak tahun 2011

sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 31,99%.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 mencapai 44,97%.

Kinerja pertumbuhan sumber pendapatan daerah dari lain-lain

pendapatan yang sah selama tahun 2010 – 2015 fluktuatif. Grafik

pertumbuhan masing- masing sumber pendapatan terlihat pada

Gambar 2.3 berikut:

Page 26: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 26

Gambar 2.3 Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Unsur Pendapatan

Tahun 2011-2015 (%)

Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan

daerah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel

2.1 berikut ini:

Page 27: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 27

Tabel 2.1.

rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah

tahun 2010-2015

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 R

1 2 3 4 6 8 10 12 14

A PENDAPATAN 681.400.890.462,

62

873.464.930.507,

62

1.017.711.677.635,

86

1.165.433.076.124,

01

1.329.587.756.593,

27

1.416.781.811.493,

80

15.974

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.699.258.994,6

2

73.931.945.930,6

2

103.304.514.980,86 126.808.083.812,01 179.642.187.487,27 200.954.036.864,80 25.706

Pendapatan Pajak Daerah 13.358.017.629,00 14.568.408.017,00 21.691.251.109,00 34.067.851.784,00 38.643.241.316,00 42.306.265.606,00 27.584

Hasil Retribusi Daerah 19.172.685.442,00 21.051.282.763,00 26.290.263.055,00 30.924.102.833,00 41.529.546.666,00 32.230.052.368,00 12.846

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

4.123.502.944,00 2.678.745.388,00 3.318.450.860,00 3.277.635.260,00 6.183.205.661,00 4.447.117.385,00 9.636

Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 29.045.052.979,62 35.633.509.762,62 52.004.549.956,86 58.538.493.935,01 93.286.193.844,27 121.970.601.505,80 34.258

2 DANA PERIMBANGAN 502.912.699.480,00

572.039.837.614,00

692.398.154.559,00 716.783.784.793,00 775.863.183.184,00 843.789.609.235,00 11.06

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 42.599.303.480,00 40.967.698.614,00 43.592.546.559,00 34.411.514.793,00 28.882.462.184,00 22.278.754.235,00 -11.482

Dana Alokasi Umum 411.434.996.000,00 468.744.939.000,00 570.454.948.000,00 640.273.360.000,00 700.774.721.000,00 723.091.447.000,00 12.1

Dana Alokasi Khusus 48.878.400.000,00 62.327.200.000,00 78.350.660.000,00 42.098.910.000,00 46.206.000.000,00 98.419.408.000,00 25.942

3 LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 112.788.931.988,00

227.493.146.963,00

222.009.008.096,00 321.841.207.519,00 374.082.385.922,00 372.038.165.394,00 34.3

Pendapatan Hibah 1.099.042.917,00 831.235.340,00 680.367.844,00 74.995.000,00 541.721.500,00 138.351.272,00 -51.49

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

24.300.566.671,00 33.787.705.323,00 43.688.030.252,00 55.168.716.988,00 72.995.869.203,00 93.284.137.342,00 31.7325

Dana Percepatan dan Penguatan

Pembangunan Infrastruktur Daerah

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 63.527.474.400,00 113.035.151.300,00 96.417.785.000,00 150.500.902.000,00 172.399.233.000,00 268.241.945.000,00 37.892

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

23.861.848.000,00 79.839.055.000,00 81.222.825.000,00 116.096.593.531,00 128.145.562.219,00 10.373.731.780,00 39.548

Dana Alokasi Bantuan Operasional Sekolah

(BOS)

Page 28: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 28

Pada tahun 2015, pendapatan dari pos Retribusi Daerah mengalami

penurunan karena ada pengalihan pendapatan dari PPK BLUD Puskesmas

yaitu berupa Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional masuk pada pos

pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan tersebut

sebelumnya merupakan pos retribusi daerah. Pada tahun 2014 dan 2015 pos

retribusi mengalami penurunan cukup tajam dan pos pendapatan Lain-lain

Pendapatan Asli daerah yang sah mengalami pertumbuhan cukup tinggi.

Kondisi pertumbuhan dari masing-masing sumber pendapatan di

Kabupaten Rembang selama tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan

bahwa telah terjadi kondisi yang meningkat secara nominal namun secara

proporsional proporsi dana Perimbangan menurun. Secara rata-rata laju

pertumbuhan Lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Rembang sebesar

34,26%. Meskipun pada tahun 2014 sempat terjadi pertumbuhan yang cukup

tinggi yaitu sebesar 59,36%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2010 – 2015 cenderung meningkat

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 25,71%. Sedangkan rata-rata

pertumbuhan dana perimbangan sebesar 11,06%

Proporsi masing-masing sumber pendapatan terhadap total APBD dapat

dijelaskan bahwa untuk PAD, proporsi PAD terhadap total APBD dari tahun

2010 – 2015 meningkat. Pada tahun 2010 proporsi PAD terhadap total APBD

sebesar 9,64% dan pada tahun 2015 proporsi PAD terhadap total APBD

sebesar 14,18%. Sedangkan untuk proporsi pendapatan dari Dana

Perimbangan selama kurun waktu 2010 – 2015 cenderung menurun walaupun

secara nominal mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 proporsi Pendaptan

Transfer terhadap total APBD sebesar 73,81% dan pada tahun 2015 menjadi

sebesar 59,56%, Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan

terhadap pemerintah pusat sedikit berkurang. Demikian juga untuk

pendapatan yang bersumber dari lain-lain Pendapatan yang Sah, Proporsi

sumber pendapatan dari Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total

APBD pada tahun 2010 sebesar 16,55% pada tahun 2015 meningkat menjadi

26,26%.

Secara rinci Grafik perkembangan proporsi masing-masing sumber

pendapatan selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut

ini:

Page 29: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 29

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Proporsi Masing-Masing Unsur

Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015 (%)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang mengalami

peningkatan selama lima tahun terakhir. Pendapatan Asli Daerah berasal

dari empat sumber pendapatan yaitu (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2)

Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Hingga saat ini PAD Kabupaten Rembang sebagian besar berasal dari pos

Lain-lain PAD yang sah. Rata-rata proporsi Lain-lain PAD yang sah selama

lima tahun sebesar 50,25% dari total PAD. Pos PAD terbesar kedua adalah

Retribusi Daerah, proporsi Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang rata-

rata selama lima tahun sebesar 24,44% dari PAD.

Selanjutnya pos pendapatan PAD terbesar ketiga adalah Pajak

Daerah, rata-rata proporsi sumber pendapatan yang bersumber dari Pajak

Daerah selama lima tahun terakhir sebesar 21,74%, selama tahun 2010 –

2015 proporsi Pajak Daerah terhadap total PAD mengalami peningkatan.

Pada tahun 2010 proporsi Pajak Daerah adalah sebesar 20,33% dan pada

tahun 2015 menjadi sebesar 21,05%.

Komponen PAD yang mempunyai kontribusi paling rendah terhadap

PAD di Kabupaten Rembang adalah Pendapatan yang berasal dari hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen ini juga

mengalami penurunan. Pada tahun 2010 komponen Pendapatan hasil

pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai proporsi

terhadap PAD sebesar 6,28% kemudian semakin menurun menjadi 2,21%

pada tahun 2015. Secara rata-rata proporsi Pendapatan hasil pengelolaan

Page 30: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 30

Kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD adalah sebesar 3,56% per

tahun. Grafik Perkembangan proporsi masing-masing pos yang menjadi

unsur PAD dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5

Grafik Proporsi Masing-Masing Unsur PAD Tahun 2010-2015 (%)

Pertumbuhan masing-masing komponen dalam Pendapatan Asli

Daerah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 fluktuatif. Dari

keempat komponen PAD yang terdiri dari (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2)

Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

menunjukkan bahwa pertumbuhan Rata-rata Pendapatan pajak daerah

selama lima tahun terakhir sebesar 25,71% per tahun. Sedangkan komponen

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mempunyai nilai rata-rata

pertumbuhan tertinggi sebesar 34,26% per tahun. Rata-rata pertumbuhan

komponen Retribusi Daerah sebesar 12,84%. Pertumbuhan komponen hasil

kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 2010 sampai dengan

tahun 2015 fluktuatif, pertumbuhan komponen Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2014 memunyai

pertumbuhan paling tinggi dibandingkan yang lain yaitu sebesar 59,3%.

Secara rinci Grafik pertumbuhan masing-masing komponen PAD terlihat

pada Gambar 2.6 berikut:

Pajak Daerah Retribusi daerah Kekayaan daerah yg dipisahkan Lain-lain PAD yg sah

70 60.7

60 51.93

50

40

48.2 50.34

44.21 46.16

29.18 30

20

10

0

20.33

28.47

19.71

25.45

21

26.87 24.39

21.51 23.12 21.05

16.04 6.28

3.62 3.21 2.58 3.44 2.21

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Page 31: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 31

Gambar 2.6 Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Komponen PAD

Tahun 2011-2015 (%)

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan

keuangan daerah dalam alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran

yang tepat mengarah pada skala prioritas, diharapkan dapat

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan dalam

penetapan alokasi belanja pembangunan tidak bisa terlepas dari

perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, meliputi belanja

pegawai, belanja pemeliharaan, belanja operasional.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Rembang selama lima

tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010

besanya belanja sebesar Rp.682.413.462.558,00 pada tahun 2015

menjadi sebesar Rp.1.218.804.775.593,00. Apabila dikaitkan

dengan Tabel 2.1 tentang Besarnya Pendapatan, maka belanja lebih

kecil dari total pendapatan sehingga selalu terjadi surplus, kecuali

pada tahun 2010, terjadi defisit anggaran. Selengkapnya grafik

perkembangan belanja daerah tahun 2010-2015 dapat dilihat pada

tabel 2.7 berikut:

Page 32: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 32

Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Belanja Daerah

Tahun 2010-2015 (Rupiah)

Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah

Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel

2.2.

Page 33: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 33

Tabel 2.2.

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

No

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B BELANJA 682.417.177.954,

00

868.099.999.176,

00

969.210.493.453,

00

1.060.672.838.714,

84

1.275.910.680.987,

06

1.218.804.775.992,

74 12.82

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

475.621.287.505,00

537.652.321.780,00

599.284.690.947,00

650.590.570.627,00 710.281.646.076,00 849.862.882.664,00 12.38

BelanjaPegawai 401.035.949.205,00 465.105.590.987,00 521.336.331.735,00 572.841.155.868,00 632.727.603.459,00 661.607.200.077,00 10.59

Belanja bunga 41.390.069,00 36.627.375,00 22.382.912,00 20.708.119,00 14.340.417,00 7.985.987,00 (26.59)

Belanja Subsidi 700.000.000,00

Belanja Hibah 15.387.143.300,00 8.754.897.150,00 30.221.506.900,00 42.862.476.900,00 39.727.269.200,00 23.873.745.800,00 39.34

Belanja Bantuan Sosial 33.854.673.931,00 35.458.167.518,00 11.927.766.000,00 1.800.500.000,00 2.552.273.000,00 2.714.000.000,00 (19.69)

Belanja Bagi Hasil

kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa

6.157.224.400,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemrintah

Desa

24.809.308.500,00 27.613.944.000,00 34.088.248.000,00 32.688.824.740,00 35.163.035.000,00 155.502.726.400,00 76.09

Belanja Tidak Terduga 492.822.500,00 683.094.750,00 988.455.400,00 376.905.000,00 97.125.000,00 (30.56)

2 BELANJA LANGSUNG 206.795.890.449,00

330.447.677.396,00

369.925.802.506,00

410.082.268.087,84 565.629.034.911,06 368.941.893.328,74 17.15

Belanja Pegawai 36.751.327.617,00 48.086.943.959,00 53.878.955.719,00 61.041.654.893,00 86.882.064.160,00 113.995.499.657,00 25.94

Belanja Barang dan Jasa

77.914.300.732,00 94.367.463.645,00 115.843.189.592,00 213.592.815.850,84 327.292.056.989,06 202.965.666.652,74 28.70

Belanja Modal 92.130.262.100,00 187.993.269.792,00 200.203.657.195,00 135.447.797.344,00 151.454.913.762,00 51.980.727.019,00 4.87

Page 34: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 12

Selanjutnya untuk Grafik Perkembangan Belanja Langsung

dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut ini:

Gambar 2.8 Grafik Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 (Rupiah)

Dilihat dari proporsinya, Belanja daerah selama kurun waktu

tahun 2010-2015 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur

belanja terhadap total belaja daerah. Proporsi belanja Langsung

terhadap total belanja daerah fluktuatif dari sebesar 30,3% pada

tahun 2010 menjadi sebesar 30,27% pada tahun 2015. Angka

proporsi tertinggi belanja langsung terhadap total belanja terjadi

pada tahun 2014 sebesar 43,44%. Kecenderungan peningkatan

proporsi Belanja Langung menunjukkan adanya komitmen

pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kemajuan

pembangunan daerah. Secara rinci Grafik proporsi Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja

Daerah dapat dilihat pada gambar 2.9.

Page 35: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 13

Gambar 2.9

Grafik Perkembangan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Rembang terhadap Total

Belanja Daerah Tahun 2010-2015 (%)

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan

semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja

daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan

dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada

akhirnya akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru.

Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah

mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk

pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja

pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta,

rumah tangga, dan luar negeri, oleh karena itu, semakin tinggi

angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan

ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan

pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang

perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran

pemerintah daerah pembiayaan daerah terutama dimaksudkan

Page 36: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021 14

untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman

dan hasil divestasi. Sementara itu pengeluaran pembiayaan antara

lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh

pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2015 penerimaan

pembiayaan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp

33.306.107.523,07 pada tahun 2010 menjadi Rp

209.301.180.147,55 pada tahun 2015. Pengeluaran pembiayaan

daerah meskipun fluktuatif cenderung meningkat dari sebesar Rp

4.175.435.482,00 pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp

10.670.450.843,00 pada tahun 2015. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) meningkat dari sebesar Rp 28.114.384.549,69

pada tahun 2010 menjadi Rp 396.607.764.805,61 pada tahun 2015.

Secara rinci rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan daerah

Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel

2.3.

Page 37: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Tabel 2.3.

Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 r

1 2 3 4 5 6 7 8

C PEMBIAYAAN DAERAH 1

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

33.306.107.523,07 28.118.099.945,69 33.462.940.243,3

1

67.555.128.713,17 167.066.868.874,34 209.301.180.147,55 55.58

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

29.312.122.883,07 28.118.099.945,69 33.462.940.243,31 67.555.128.713,17 167.066.868.874,34 209.301.180.147,55 57.88

Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman

2.493.984.640,00 (100.00)

Penerimaan Kembali Investasi

Penerimaan Pinjaman

Daerah

1.500.000.000,00 (100.0

0)

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.175.435.482,00 53.450.842,00 14.440.865.413,00

5.253.450.842,00 11.162.450.842,00 10.670.450.843,00 (13.57)

Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

128.000.000,00 5.000.000.000,00 5.200.000.000,00 11.109.000.000,00 10.617.000.000,00 3.30

Pembayaran Pokok Utang

1.553.450.842,00 53.450.842,00 9.440.865.413,00 53.450.842,00 53.450.842,00 53.450.843,00 (65.33)

Pemberian Pinjaman Daerah

2.493.984.640,00 (100.0

0)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAN

28.114.384.549,69 33.429.580.435,31 67.523.259.013,17 167.061.915.280,34 209.581.493.638,55 396.607.764.805,61 76.60

RENSTRA 2016 – 2021

Page 38: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan

belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka

terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit

menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh

pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2010-2015 defisit terjadi

pada tahun 2010, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2011-2015.

Ada kecenderungan peningkatan surplus APBD dari sebesar Rp

5.364.931.331,62 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp

197.977.035.501,06 pada tahun 2015. Selengkapnya Grafik Selisih

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat

dilihat pada gambar 2.10 berikut:

Gambar 2.10

Grafik Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 (Rp.)

Pelampauan Pendapatan atau penghematan belanja pada

realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana

tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat

SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBD dibuat sebelum

berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBD

merupakan nilai estimasi.

Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin

besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja

Page 39: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah

sebagai dana idle. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang selama

periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa

pada tahun 2010 terdapat SiLPA sebesar Rp 29.312.122.883,07 dan

meningkat menjadi Rp 209.301.180.147,55,-. Kondisi ini

menunjukkan bahwa secara rata-rata selama lima tahun terakhir

terjadi pertumbuhan SiLPA sebesar 57,58%. Hal ini menunjukkan

bahwa di Kabupaten Rembang masih banyak dana publik yang belum

digunakan dalam belanja maupun pengeluaran yang lain. Sehingga

masih ada dana yang mengendap di kas daerah atau tidak terserap.

Grafik Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun

2011-2015 dapat dilihat pada gambar 2.11.

Gambar 2.11 Grafik Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2011-2015 (Rp)

Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu

sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja

daerah. Rasio ini diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya

SiLPA yang terjadi bisa ditengarai oleh karena rendahnya penyerapan

belanja daerah, yang pada dasarnya mengidikasikan kurang efisien

dan efektivnya perencanaan kegiatan. Sumber SiLPA selain itu adanya

dana dari pusat yang tidak terserap. Sehingga rasio ini juga perlu

dicermati oleh pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan transfer

ke daerah yang efisien dan efektif.

Page 40: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Rembang menunjukkan

bahwa Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja menunjukkan ada

peningkatan. Dengan kondisi ini maka dapat disampaikan bahwa

terjadi penyerapan belanja yang kurang optimal dari tahun 2010

hingga tahun 2015. Meningkatnya rasio SiLPA terhadap anggaran

belanja ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Rembang harus siap

dalam membiayai belanjanya. Grafik Rasio SiLPA terhadap belanja

tahun 2010-2015 dapat dilihat terlihat pada gambar 2.12 di bawah ini:

Gambar 2.12

Grafik Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun 2010-2015 (%)

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari

seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan

pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan

dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan

yang direncanakan. Gambar 2.13 menunjukkan bahwa rasio

kemampuan Kabupaten Rembang mendanai belanja daerah selama

lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi

defisit sebesar 0,15%, pada tahun 2011 mulai terjadi surplus sebesar

0,62% dan pada tahun 2015 terjadi surplus sebesar 16,24%. Kondisi

ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kemampuan keuangan

Kabupaten Rembang dalam mendanai belanja daerah cukup baik.

Grafik Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2010-2015

dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut:

Page 41: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Gambar 2.13

Grafik Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Tahun 2010-2015 (%)

Neraca Daerah

Gambaran tentang posisi keuangan daerah berupa asset,

kewajiban dan ekuitas dana tertuang dalam Neraca Daerah. Laporan

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib

dibuat oleh pemerintah daerah. Neraca Daerah mempunyai fungsi

sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam

rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang

berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang

terarah. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui

kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Gambaran neraca daerah

Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:

Page 42: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Tabel 2.4.

Neraca Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. ASET 1.450.840.887.158 1.450.840.887.158 1.450.840.887.158 1.720.547.289.000 1.450.840.887.158 1.670.477.085.975

1.1. ASET LANCAR 47.238.303.769 45.502.519.584 48.563.091.202 204.738.774.832 233.956.464.423 401.526.932.993

1.1.1

.

Kas 28.166.299.098 33.524.788.773 33.524.788.773 167.186.629.790 199.588.570.531 386.612.949.466

1.1.2

.

Investasi Jangka

Pendek

- - - - 10.000.000.000 10.000.000.000

1.1.3.

Piutang Pajak dan

Retribusi

1.327.663.421 1.848.519.072 2.867.027.992 18.870.899.017 22.511.929.299 3.737.376.836

1.1.4.

Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran

1.1.5

.

Piutang Lainnya 6.460.863.873 917.887.057 639.509.060 10.692.439.752 5.211.816.384 5.211.816.384

1.1.6.

Penyisihan Piutang (13.364.647.327) (13.364.647.327)

1.1.7.

Piutang Transfer

Pemerintah Pusat

1.943.039.488

1.1.8

.

Beban Dibayar Dimuka 331.585.468 243.712.204 241.877.112 299.690.887 366.968.797 364.088.083

1.1.9.

Persediaan 9.008.852.421 8.967.612.478 11.289.888.265 7.689.115.385 9.641.826.739 8.965.349.552

1.2 INVESTASI JANGKA

PANJANG

59.296.461.414 56.357.891.091 56.212.467.745 60.169.735.278 77.842.155.673 77.842.155.673

1.3. ASET TETAP 923.842.559.114 1.121.105.814.901

1.306.966.825.809

1.433.385.135.718

1.116.135.722.539

1.167.404.544.696

1.3.1

.

Tanah 115.187.824.908 115.497.246.908 140.398.081.758 140.402.081.758 250.814.959.708 250.814.959.708

1.3.2.

Peralatan dan Mesin 151.290.620.163 168.249.475.260 198.845.016.123 225.453.122.372 248.289.944.683 276.814.905.895

1.3.3.

Gedung dan Bangunan 263.342.910.887 327.262.057.565 406.250.223.860 400.474.125.644 443.559.645.670 450.253.530.370

1.3.4

.

Jalan, Jaringan dan

Instalasi

374.989.633.794 472.535.992.018 507.781.706.928 612.710.025.493 691.612.662.174 706.428.574.619

1.3.5.

Aset Tetap Lainnya 19.031.569.362 37.561.043.150 48.605.830.140 49.586.780.451 55.287.097.954 56.521.161.754

1.3.6.

Konstruksi dalam

Pengerjaan

- - 5.085.967.000 4.759.000.000 4.759.000.000 4.759.000.000

1.3.7.

Akumulasi Penyusutan - - - - (578.187.587.650) (578.187.587.650)

Page 43: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.4. DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Dana Cadangan - - - -

1.5. ASET LAINNYA 14.674.209.522 16.449.471.415 19.751.786.921 22.253.643.172 22.906.544.524 23.703.452.614

1.5.1

.

Tagihan Jangka

Panjang

1.5.2

.

Tagihan Piutang

Penjualan Angsuran

- - - -

1.5.3

.

Tagihan Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah 3.553.192.500

3.553.192.500 3.328.175.000 2.995.405.000 2.995.405.000

2.995.405.000

1.5.4.

Kemitraan Dengan

Pihak Ketiga

- - 2.978.202.500 2.978.202.500 2.978.202.500

2.978.202.500

1.5.5.

Aset Tidak Berwujud 247.900.000 340.755.000 803.003.484 3.484.490.234 3.930.230.657

3.930.230.657

1.5.6.

Aset Lain-lain 10.873.117.022

12.555.523.915 12.642.405.937 12.795.545.438 13.002.706.367 13.799.614.457

1.5.7 Akumulasi Penyusutan

Aset Lain-lain

2 KEWAJIBAN 6.138.298.030 26.771.593.298 17.327.790.152 26.271.878.265 29.535.045.723 29.208.267.300

2.1. KEWAJIBAN JANGKA

PENDEK

5.835.522.764 26.554.133.556 17.171.919.701 26.188.491.982 29.506.715.292 29.179.936.868

2.1.1

.

Utang Perhitungan

Fihak Ketiga

44.449.152 27.951.630 14.531.227 - 3.816.018 .075.660

2.1.2.

Utang Bunga - 7.972.714 7.972.714

2.1.3.

Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang 94.840.911

90.078.217 75.833.754 74.158.961 53.450.840

53.450.840

2.1.4

.

Pendapatan Diterima

Dimuka 26.114.333.021

621.746.257

463.612.149

2.1.5

.

Utang Beban 2.790.849.552 2.620.945.595

2.1.6.

Utang kepada pihak

ketiga

5.696.232.701

26.436.103.709 17.081.554.720 26.028.879.911

26.028.879.911

Page 44: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.2. KEWAJIBAN JANGKA

PANJANG

302.775.265 217.459.742 155.870.451 83.386.283 28.330.431 28.330.431

2.2.1.

Utang Dalam Negeri

2.2.2.

Utang Luar Negeri 302.775.265 217.459.742 155.870.451 83.386.283 28.330.431 28.330.431

3 EKUITAS 1.038.913.235.789

1.212.644.103.693

1.448.607.721.337

1.694.275.410.735

1.421.305.841.435

1.641.268.818.676

JUMLAH KEWAJIBAN

DAN EKUITAS DANA

1.045.051.533.81

9

1.239.415.696.99

2

1.465.935.511.48

9

1.720.547.289.00

0

1.450.840.887.15

8

1.670.477.085.97

5

Page 45: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Berdasarkan neraca daerah tersebut di atas, dapat diperoleh bebrapa

informasi berkaitan dengan beberapa hal yaitu rasio lancar, rasio cair (quick

rasio), rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal.

Uraian masing-asing rasio adalah sebagai berikut:

a. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam

membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang

dimilikinya.

Rasio Lancar

(Current Ratio) =

Kas

Hutang Jangka Pendek

b. Rasio Cair

Rasio Cair (Quick Ratio) dihitung dengan mengurangkan

persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang

jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah,

kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan,

bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak,

piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur

aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan

dari perhitungan.

Rasio Cair

(Quick Ratio) =

(Aset Lancar – Persedian)

Hutang Jangka Pendek

c. Rasio Hutang terhadap Aset (Debt Ratio)

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur

kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya.

Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan

total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan

total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak

ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan

Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah

dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam

membiayai pembangunan.

Rasio Hutang Terhadap

Aset (Debt Ratio) =

Total Kewajiban

Total Aset

Page 46: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

d. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap Modal adalah rasio untuk

mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi

kewajiban- kewajiban jangka panjangnya menggunakan modal

yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap modal dihitung

dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek

maupun jangka panjang, dengan jumlah modal. Kewajiban

tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar

Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga.

Rasio Hutang Terhadap

Modal =

Total Kewajiban

Total Modal

Tabel 3.5.

Perkembangan Penghitungan Neraca

Daerah Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2015

No

. Uraian

Tahun

2010

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

A Rasio Likuiditas

1. Rasio Lancar

(Kas/Hutang Jangka

Pendek)

8,09

1,71

2,83

7,82

7,93

13,76

2. Rasio Cair ((Aset

Lancar-

Persediaan)/Hutang

Jangka Pendek)

6,55

1,38

2,17

7,52

7,60

13,45

B Rasio Solvabilitas 0,004 0,018 0,012 0,015 0,020 0,017

1. Rasio Hutang

Terhadap Aset (Debt

Ratio) (Total

Kewajiban/Total

Aset)

0,006

0,022

0,012

0,016

0,021

0,018

2. Rasio Hutang

Terhadap Modal

8,09

1,71

2,83

7,82

7,93

13,76

Dari Tabel 2.5 di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis

atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai

berikut:

a. Rasio Lancar (Current Ratio) selalu meningkat dari tahun 2010

sebesar 8,09 menjadi 13,76 pada tahun 2015. Hal ini

mengindasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah

Kabupaten Rembang dalam membayar kewajiban jangka

pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya cukup baik,

karena Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan kebijakan

Page 47: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

pinjaman daerah dilakukan dengan sangat hati-hati.

b. Rasio Cair (Quick Ratio) selama lima tahun mengalami

peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 6,55 menjadi sebesar

13,45 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan kemampuan

keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menggunakan

aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik

karena berada diatas angka 1. Idealnya, rasio lancar berada pada

angka 1:1 atau minimal 0,8:1 karena apabila kurang dari itu,

pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan.

c. Rasio Hutang terhadap Aset (Debt Ratio) Pemerintah Kabupaten

Rembang cenderung rendah sejak tahun 2010 hingga tahun 2015,

yaitu sebesar 0,006 pada tahun 2010 dan naik menjadi 0,018 pada

tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa solvabilitas keuangan

Pemerintah Kabupaten Rembang dalam keadaan yang sehat, yaitu

persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak

ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah.

d. Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Rembang

cenderung rendah sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, yaitu

sebesar 8,09 pada tahun 2010 dan naik menjadi 13,76 pada tahun

2015. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan

dalam membiayai pembangunan sebagian besar bersumber dari

kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman

kreditor/donatur/pihak ketiga.

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015

1. Kontribusi APBD

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang di kelola oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut :

Page 48: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Tabel B.1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2011-2015

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah PAD ribu rupiah

20.017.068 25.241.370 37.735.766 48.546.207 67.653.077 21.000.213 30.723.478 45.580.700 63.544.426 83.796.518

2 Dana Perimbangan ribu rupiah

575.595.940 604.375.740 634.594.530 666.324.250 699.640.470 502.912.699 572.039.838 692.398.155 716.783.785 775.863.183

3 Lain – lain Pendapatan yg sah

ribu rupiah

104.115.060 101.120.190 106.176.200 111.485.010 117.059.250 24.960.891 80.670.290 81.903.193 166.171.589 142.798.546

Khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan tersebut diatas, secara rinci terakumulasi sebagai berikut :

Tabel B.2

Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran 2011 - 2015

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pajak Daerah ribu

rupiah 14.850.000 17.063.722 29.241.000 32.816.917 41.678.500 14.568.408 21.691.251 33.487.282 38.468.043 48.420.955

2 Retribusi Daerah ribu

rupiah 539.731 280.300 150.000 220.670 200.000 544.353 204.294 188.020 230.977 326.405

3 Pengelolaan Kekayaan Daerah

ribu rupiah

1.867.667 4.411.295 2.693.485 4.451.258

1.764.682 1.726.214 1.993.486 4.451.258

4 Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

ribu rupiah

2.759.670 3.486.053 5.651.281 11.057.362 25.774.577 4.122.770 7.101.719 9.911.912 20.394.148 35.049.158

5 Pendapatan ribu rupiah

20.017.068

25.241.370

37.735.766

48.546.207

67.653.077

21.000.213

30.723.478

45.580.700

63.544.426

83.796.518

Page 49: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Pendapatan yang dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatas, maka besarnya kontribusi

terhadap PAD Tahun 2010-2016 rata rata sebesar 30 % yaitu dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

dengan penerimaan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sedangkan komposisi realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Rembang tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dengan rincian sbb:

Tabel B.3

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 - 2015

Target REALISASI %

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Hasil Pajak Daerah

13.270.000.000

16.936.722.000

29.977.877.000

32.816.917.000

41.678.500.000

12.369.509.699

21.535.018.584

21.691.251.109

38.468.043.404 48.420.954.850

Pajak Hotel 100.000.000

110.000.000

180.000.000

150.000.000

750.000.000

125.519.250

161.999.900

254.045.900

178.781.500

786.470.750

119,19

Pajak Restoran 135.000.000

430.000.000

980.000.000

1.000.000.000

1.750.000.000

262.357.056

814.501.550

1.481.488.260

1.460.767.600

2.915.840.720

146,08

Pajak Hiburan 115.000.000

115.000.000

120.000.000

125.000.000

175.000.000

118.350.850

145.869.750

127.792.400

147.877.500

144.302.500

118,30

Pajak Reklame 400.000.000

420.000.000

501.877.000

525.000.000

600.000.000

429.150.800

473.579.850

580.568.850

640.876.900

779.695.350

122,07

Pajak Penerangan Jalan 6.500.000.000

7.500.000.000

8.294.000.000

9.113.917.000

13.500.000.000

5.233.780.305

8.579.024.437

8.801.010.322

10.665.680.764

13.702.599.311

117,03

Pajak Parkir

7.000.000

8.000.000

8.500.000

50.071.000

7.325.000

8.275.000

8.740.000 103,44

Pajak Air Tanah

120.000.000

135.000.000

140.000.000

130.471.695

146.853.400

168.785.350 108,78

Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000

50.000.000

25.000.000

25.000.000

5.000.000

100.790.000

34.926.000

17.663.500

7.050.000 70,65

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.311.722.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.750.000.000

4.117.108.539

4.812.890.484

5.003.008.689

7.984.767.880 125,08

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5.920.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

9.235.000.000

9.500.000.000

6.099.561.438

7.192.863.558

8.884.900.412

9.819.659.072

10.925.030.028

106,33

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

7.750.000.000

8.500.000.000

10.500.000.000

8.881.900.412

10.378.599.479

10.997.672.961 122,10

Page 50: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

b. Retribusi Daerah selama Lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel B.4

Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2011 - 2015

Target REALISASI %

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Hasil Retribusi Daerah

539.731.000 280.300.000

150.000.000

220.670.000 200.000.000 544.352.850 204.294.150

188.019.750

230.977.450

326.405.042 104,67

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

539.731.000

280.300.000

150.000.000

220.670.000

200.000.000

544.352.850

204.294.150

188.019.750

230.977.450 326.405.042 104,67

c. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel

dibawah .

Tabel B.5

Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun Anggaran 2011 - 2015

Target REALISASI

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

11.057.362.339

25.774.577.000

20.394.148.073

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

238.580.000

66.650.000

-

237.435.000

336.450.000

46.930.000

693.000.000

116.000.000

Penerimaan Jasa Giro 1.100.000.000

1.250.000.000

2.800.000.000

4.102.468.339

10.800.000.000

1.604.820.228

2.647.036.186

4.265.045.370

7.238.567.128

13.775.762.234

Penerimaan Bunga Deposito 1.200.000.000

1.605.000.000

1.474.034.000

5.500.000.000

11.133.000.000

1.974.721.052

3.085.458.189

4.423.744.092

10.146.808.867

13.564.170.952

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 170.000.000

303.910.000

1.310.910.000

1.076.350.000

236.139.853

549.679.803

1.083.892.581

1.766.773.885

-

Page 51: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

6.090.000

6.090.000

579.500

52.965.000

120.000.000

8.092.400

127.616.715

50.819.192

91.333.053

607.498.945

Pendapatan Denda Pajak

-

45.000.000

48.402.158

177.863.937

Pendapatan Denda Retribusi

-

-

1.305.870

602.120

Pendapatan Dari Pengembalian 20.000.000

12.595.000

178.278.000

3.650.577.000

34.561.090

58.505.838

58.505.838

241.542.244

6.780.759.366

Penerimaan Pihak Ketiga 25.000.000

25.000.000

147.301.000

25.000.000

27.000.000

27.925.000

147.301.368

25.000.000

Pendapatan Klaim Asuransi

-

1.980.000

1.131.000

Pendapatan Denda Adminiatrasi PPAT

1.000.000

1.500.000

Pendapatan Pencairan Jaminan Sanggahan Banding

-

17.982.500

Page 52: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber

pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah.

Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin

turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan

rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya

SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat earmark

dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas

pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kabupaten Rembang

Tahun 2010 – 2015 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2013, dengan

kontribusi sebesar 14,74%. Secara umum rasio dan kontribusi SILPA

terhadap Total Belanja Daerah trendnya meningkat. Rasio/Kontribusi

SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 2.9.

Rasio/Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2015

Tahun SILPA Total Belanja Rasio SILPA terhadap

Belanja Daerah

2010 28.114.384.550 682.417.177.954 4,12

2011 33.429.580.435 868.099.999.176 3,85

2012 67.523.259.013 969.210.493.453 6,97

2013 167.061.915.280 1.060.672.838.715 15,75

2014 209.581.493.639 1.275.910.680.987 16,43

2015 396.607.764.806 1.218.804.775.993 32,54

Kerangka Pendanaan

Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2010-

2015, pendapatan daerah Kabupaten Rembang diproyeksikan

mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1,562,339,652,526,00 pada

tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2,465,719,261,753,00 pada tahun

2021. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan

daerah adalah sebagai berikut:

Page 53: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

1. Pendapatan Pajak daerah meningkat setiap tahunnya sebesar

14,00%, asumsi tersebut didasarkan pada pertimbangan potensi

yang ada dan kemampuan obyek pajak. Masih terdapat potensi

pendapatan dari pos Pajak Daerah yang dapat dioptimalisasikan

pemungutannya. Peningkatan pajak daerah juga dilakukan melalui

intensifikasi dengan penerapan aturan (Perda tentang pajak

daerah)secara optimal. Selain itu peningkatan pajak juga diprediksi

dari beroperasinya pabrik semen yang akan meningkatkan pajak

Minerba dan juga pajak penerangan jalan (PPJ); kenaikan pajak juga

diprediksi dari intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan

Perdesaan (PBB- P2). Selain itu perlu dilakukan akselerasi

peningkatan aktivitas perekonomian, sehingga akan mampu

meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat,

sehingga kemampuan membayar pajak (ability to pay) masyarakat

meningkat.

2. Pendapatan Retribusi diperkirakan akan mengalami penurunan

karena perpindahan pos dari retribusi pos pelayanan PPK BLUD

Puskesmas menjadi masuk ke pos lain-lain PAD yang sah. Retribusi

daerah diprediksi akan meningkat sebesar 6,00% per tahun. Asumsi

tersebut didasarkan pada potensi rertribusi dari beberapa jenis yang

terus menurun (retribusi pasar retribusi terminal), sedangkan

retribusi yang meningkat relatif juga terbatas (retribusi TPI).

Meskipun demikian, perlu dilakukan kajian untuk peningkatan

pendapatan dari retribusi daerah ini.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

meningkat sebesar 7,48%, (potensi yang diperoleh dari penyertaan

modal, bukan dari BUMD). Untuk selanjutnya diperlukan kajian dan

perencanaan dan peningkatan pendapatan dari BUMD dalam

mendukung peningkatan pendapatan daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meningkat sebesar

14,50% per tahun (untuk pertumbuhan BLUD kembali ke RS – jasa

giro dan deposito)

5. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tidak mengalami

peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan menggunakan

angka dasar alokasi tahun 2016,

Page 54: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

6. Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan menurun

Rp.113.763.525.040,00 pada tahun 2016 akibat terbitnya Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan

dana transfer daerah dan diasumsikan meningkat sebesar 8,61%

per tahun, diperhitungkan relatif rendah (moderat), karena

pemindahan belanja pegawai untuk guru pendidikan menengah,

7. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non fisik tidak mengalami

peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan menggunakan

angka dasar alokasi tahun 2016,

8. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

tidak mengalami peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan

menggunakan angka dasar alokasi tahun 2016,

9. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus meningkat sebesar 10% per

tahun,

10. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

tidak mengalami peningkatan atau relatif tetap per tahun dengan

menggunakan angka dasar alokasi tahun 2016.

Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebesar

Rp1,949,203,461,765,00 pada tahun 2016 menjadi Rp

2,472,605,379,730,00 pada tahun 2021, dengan kebijakan: Proporsi

Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung dipertahankan

untuk Belanja Tidak Langsung pada kisaran sama atau lebih kecil dari

60% dari Total Belanja dan Belanja Langsung lebih besar atau sama

dengan 40% dari total Belanja.

Adapun penerimaan Pembiayaan terutama dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), tidak

direncanakan. Di sisi lain direncakan penyertaan modal melalui

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang bersumber

dari surplus belanja.

Sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah, maka

realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2015

secara makro adalah sebagai berikut :

Page 55: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2011 – 2015

No

.

Indikator

Kinerja

Target Realisasi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Total Pendapata

n

752.031.520

789.633.100

829.114.760

870.570.490

914.099.020

681.400.890

873.464.931

1.017.711.679

1.215.433.076

1.329.587.757

a Jumlah PAD

80.130.6

40

84.137.1

70

88.344.0

30

92.761.2

30

97.399.2

90

65.699.2

59

73.931.9

46

103.304.5

15

126.808.0

84

165.530.9

25

b Dana

Perimbangan

575.595.940

604.375.740

634.594.530

666.324.250

699.640.470

502.912.699

572.039.838

692.398.155

716.783.785

775.863.183

c Lain – lain Pendapata

n yg sah

104.115.060

101.120.190

106.176.200

111.485.010

117.059.250

24.960.891

80.670.290

81.903.193

166.171.589

142.798.546

*dalam ribuan rupiah

Page 56: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rembang

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Total Pendapatan (Rp) 752.031.520 789.633.100 829.114.760 870.570.490 914.099.020 681.400.890 873.464.931 1.017.711.679 1.215.433.076 1.329.587.757 90,61 110,62 122,75 139,61 145,45

2 Persentase PA D terhadap

Pendapatan daerah (%)

11 11 11 11 11 10 8 10 10 12 90,53 79,48 95,22 97,87 116,79

a. Jumlah PA D ribu rupiah 80.130.640 84.137.170 88.344.030 92.761.230 97.399.290 65.699.259 73.931.946 103.304.515 126.808.084 165.530.925 81,99 87,87 116,93 136,70 169,95

b. Dana Perimbangan ribu rupiah 575.595.940 604.375.740 634.594.530 666.324.250 699.640.470 502.912.699 572.039.838 692.398.155 716.783.785 775.863.183 87,37 94,65 109,11 107,57 110,89

b.1 Bagi hasil pajak/bukan pajak ribu rupiah 27.167.590 59.566.740 77.604.630 96.833.450 117.266.790 42.599.303 40.967.699 43.592.547 34.411.515 28.882.462 156,80 68,78 56,17 35,54 24,63

b.2 DA U ribu rupiah 468.987.870 470.000.000 474.700.000 478.972.000 482.803.000 411.434.996 468.744.939 570.454.948 640.273.360 700.774.721 87,73 99,73 120,17 133,68 145,15

b.3 DA K ribu rupiah 62.341.000 74.809.000 82.289.900 90.518.800 99.570.680 48.878.400 62.327.200 78.350.660 42.098.910 46.206.000 78,40 83,32 95,21 46,51 46,41

c Lain – lain Pendapatan y g sah 104.115.060 101.120.190 106.176.200 111.485.010 117.059.250 24.960.891 80.670.290 81.903.193 166.171.589 142.798.546 23,97 79,78 77,14 149,05 121,99

Realisasi C apaian Tahun ke-Target Renstra SKPD Tahun ke- Rasio C apaian pada Tahun ke-No. Indikator Kinerja Satuan

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rembang

No. Program Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Rata-rata

Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Angg. Real

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

2.657.237.000 5.534.768.000 6.095.262.000 7.852.852.000 7.772.909.700

2.532.248.527

4.697.559.452

4.719.480.185

5.392.717.466 6.424.372.124

95,30

84,87

77,43

68,67 82,65 36,56 29,84

2 Program pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten Rembang

26.563.000 40.000.000 438.500.000 50.000.000 55.000.000

25.807.149

17.243.350

379.740.100

11.857.050 14.583.780

97,15

43,11

86,60

23,71 26,52 242,06 498,79

3 Program peningkatan

penyelenggaraan administrasi

pengelolaan barang daerah

329.217.000

248.000.000

392.712.000

584.200.000

656.600.000

305.451.250

229.929.820

267.998.530

543.423.150

555.889.837 92,78

92,71

68,24

93,02

84,66 23,71 24,22

Page 57: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

4 Program peningkatan

Pengadaan dan pemanfaatan barang milik daerah

176.714.000

120.000.000

470.000.000

515.000.000

476.500.000

173.922.200

100.145.680

353.459.400

265.700.775 370.415.909

98,42

83,45

75,20

51,59 77,74 65,42 56,28

5 Program pengembangan

rancangan kebijakan pengelolaan barang daerah

88.592.000

110.000.000

120.000.000

140.800.000

154.880.000

83.552.276

104.633.200

98.797.140

119.379.150 144.712.200

94,31

95,12

82,33

84,79 93,44 15,15 15,43

6 Program peningkatan

peningkatan pengembangan

sistem pelaporan kinerja dan keuangan

143.000.000 100.000.000 209.500.000 187.000.000 213.300.000

142.229.200

99.182.390

205.701.060

184.861.350 186.559.500

99,46

99,18

98,19

98,86 87,46 20,69 16,98

7 Program pelayanan administrasi

perkantoran 933.148.000 1.153.250.000 1.212.800.000 1.504.650.000 1.428.518.400

919.079.740

1.131.692.115

1.110.286.700

1.345.146.330 1.274.872.800

98,49

98,13

91,55

89,40 89,24 11,94 9,29

8 Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 1.093.355.000 5.810.526.000 6.041.772.000 3.147.700.000 1.214.400.000

1.082.320.685

5.553.141.997

5.955.529.044

2.999.135.704 1.141.619.702

98,99

95,57

98,57

95,28 94,01 81,52 77,19

9 Program peningkatan sumberdaya aparatur 10.000.000 17.000.000 20.000.000 105.000.000 108.000.000

9.500.000

16.900.000

17.000.000

84.071.500

83.923.600 95,00

99,41

85,00

80,07

77,71 128,88 118,21

10 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

40.000.000 60.000.000 220.000.000 75.000.000

38.375.000

41.471.600

208.176.100 72.191.000

-

95,94

69,12

94,63 96,25 83,59 114,91

11 Program Peningkatan Displin

Aparatur 47.750.000 30.000.000 61.000.000

20.871.750

29.779.000

57.287.000

-

43,71

99,26

93,91 -11,28 -3,81

12 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana 25.000.000 37.500.000 40.000.000 40.000.000

2.469.920

36.953.600

37.538.200

39.328.200 -

9,88

98,54

93,85

98,32 18,89 3,18

Jumlah 5.457.826.000 13.246.294.000 15.128.046.000 14.408.202.000 12.195.108.100 5.274.111.027 12.012.144.674 13.216.196.359 11.249.293.775 10.308.468.652

Page 58: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Bedasarakan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Daerah,

dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 tahun 2008 tentang Pedoman

Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok Yaitu

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah berdasar asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas

dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

2. Belum validnya data obyek dan wajib pajak

3. Belum semua potensi pajak dan retribusi daerah digali secara

optimal

4. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait penyusunan dan

pelaksanaan APBD

5. Kurangnya Pemahaman aparatur pengelola keuangan peramgkat

daerah mengenai SAP berbasis akrual

6. Adanya keterlambatan Penyampaian laporan keuangan oleh

perangkat daerah

7. Belum tersedianya kantor BPPKAD dalam satu atap

Gambaran pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan

Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dan

Permasalahnya dapat dilihat dalam Tabel :

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Rembang pada periode tahun anggaran

2016 – 2021, mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Rembang.

Terutama pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang yaitu

Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan

Page 59: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia,Yang Dilandasi Semangat

Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan.

Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Misi 1 yaitu

Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif

dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran

jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD

provinsi/kabupaten/kota.

D. Penentuan Isu Strategis

Isu Strategis organisasi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran

yang pelaksanaannya dijalankan kedalam kebijakan program dan

kegiatan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan

pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Rembang untuk

kurun waktu 2016 – 2021, maka isu strategis organisasi yang

ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah

2. Penerapaan SAP berbasis akrual

3. Peningkatan verifikasi dan pengelolaan barang Milik daerah

4. Peningkatan koorBadani dalam penyusunan laporan keuangan PD

5. Ketersedian Gedung dan sarana mobilitas

6. Peningkatan kemampuan aparatur pengelolaan keuangan

Page 60: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

I. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

kurun waktu tertentu. Adapun Tujuan Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu 2016 –

2021 adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang

pembangunan daerah.

2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah

3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah

4. Meningkatkan sistem pelaporan keuangan daerah

5. meningkatkan sarana dan prasarana kerja

6. meningkatkan kemampuan aparatur pengelolaa keuangan

B. Sasaran

1. Meningkatnya pendapatan asli darah

2. Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan

daerah

3. Meningkatnya keakuratan data dan bukti kepemilikan aset daerah

4. Meningkatnya sistem pelaporan keuangan daerah

5. Tercukupinya sarana dan prasarana kerja

6. meningkatknya kemampuan aparatur pengelolaa keuangan

C. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang

pelaksanaannya dijalankan kedalam kebijakan program dan

kegiatan.

Badan Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

kabupaten Rembang untuk kurun waktu 2016 – 2021, maka

strategi organisasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penarikan kewajiban wajib pajak (intensifikasi)

diseluruh kecamatan.

Page 61: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

2. Meningkatkan penerapan SAP berbasis akrual, peningkatan

realisasi anggaran dengan mengoptimalkan peran TEPRA, dan

tim monitoring evaluasi penatausahaan APBD.

3. Meningkatkan identifikasi/sensus dan verifikasi asset daerah

4. Mengoptimalkan koorBadani antar SKPD

5. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja

6. Meningkatkan kemampuan aparatur pengelolaa keuangan

b .Kebijakan

Kebijakan organisasi adalah pedoman pelaksanaan tindakan

– tindakan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan

pedoman pegangan dan petunjuk dalam mewujudkan tujuan, visi,

misi organisasi.

Terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2016 – 2021

maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan pelayanan Pajak dan retribusi Darah

2. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan SAP

Berbasis akrual, dan Optimalisasi penyerapan APBD

3. Peningkatan pengelolaan asset daerah secara menyeluruh

4. Peningkatan sistem pelaporan keuangan

5. Peningkatan Sarana dan prasarana kerja

6. Peningkatan kemampuan aparatur pengelolaa keuangan

Page 62: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

1.1 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Strategi organisasi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang

pelaksanaannya dijalankan kedalam kebijakan program dan kegiatan.

Kebijakan organisasi adalah pedoman pelaksanaan tindakan –

tindakan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang

telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman pegangan dan

petunjuk dalam mewujudkan tujuan, visi, misi organisasi.

Terkait dengan pelaksanaannya Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2016 – 2021 maka kebijakan

yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

pendapatan asli

daerah guna

menunjang pembangunan daerah

Meningkatnya

pendapatan asli

daerah

Mengoptimalkan

penarikan kewajiban

wajib pajak

(intensifikasi) di seluruh kecamatan

Peningkatan kesadaran

terhadap pembayaran

Pajak, optimalisasi

penarikan pajak, dan perbaikan pelayanan

pajak

Meningkatkan akuntabilitas

keuangan daerah

Meningkatnya status opini BPK

terhadap laporan

keuangan daerah

Mengoptimalkan penerapan SAP

berbasis akrual,

peningkatan realisasi

anggaran dengan

mengoptimalkan peran TEPRA, dan tim

monitoring evaluasi

penatausahaan APBD

Peningkatan pengelolaan keuangan

daerah dengan SAP

Berbasis akrual, dan

Optimalisasi

penyerapan APBD

Meningkatkan sistem pelaporan keuangan

daerah

Meningkatnya sistem pelaporan

keuangan daerah

mengoptimalkan koorBadani antar

skpd

Peniingkatan sistem pelaporan keuangan

Meningkatkan pengelolaan dan

pemanfaatan asset

daerah

Meningkatnya keakuratan data

dan bukti

kepemilikan asset

daerah

Meningkatkan identifikasi/sensus

dan verifikasi asset

daerah

Peningkatan pengelolaan asset

daerah secara

menyeluruh

meningkatkan sarana

dan prasarana kerja

meningkatnya

sarana dan

prasarana kerja

meningkatkan sarana

dan prasarana kerja

Peningkatan Sarana

dan prasarana kerja

meningkatkan kemampuan aparatur

pengelolaa keuangan

meningkatknya kemampuan

aparatur

pengelolaa

keuangan

meningkatkan kemampuan aparatur

pengelolaa keuangan

Peningkatan kemampuan aparatur

pengelolaa keuangan

Page 63: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan Kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2016 – 2021 maka rencana

program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

b. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan

APBD

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

g. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

h. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

i. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

j. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

k. Fasilitasi TAPD dan Tim Verifikasi Anggaran

l. Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

m. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan daerah/ pemda

n. Pengelolaan kas daerah

o. Penyusunan Kodifikasi / Penganggaran

p. Pengelolaan Keuangan SKPKD

q. Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah

r. Pengelolaan Gaji PNS

s. Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA, DPAL

t. Penerbitan dan Verifikasi SPD dan Anggaran Kas

u. Fasilitasi Pemeriksaan LKPD

v. Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

w. Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan SKPD

x. Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan

y. Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi

Page 64: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

z. Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah

aa. Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD

bb. Validasi dan Kompilasi Laporan Keuangan Daerah/ Pemda

cc. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tugas

Pembantuan / Urusan Bersama (TP/UB)

dd. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Surat Keputusan

ee. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

ff. Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial

dan Bantuan Keuangan

gg. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

hh. Fasilitasi E-audit dan SIKD

ii. Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya / Kegiatan

Pemerintah Daerah

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Inventarisasi Temuan Pengawasan

b. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten

Rembang dengan kegiatan sebagai berikut :

a. KoorBadani Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi

4. Program peningkatan penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang

daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan inventarisasi, pendataan dan sensus barang

daerah (Aplikasi SIMBADA)

b. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah

c. Penyelenggaraan Rakor Teknis Tertib Pengelolaan Barang Daerah

d. Pengelolaan Benda-Benda Barang Berharga

e. Pengelolaan Arsip dan Aset Barang

5. Program peningkatan dan pemanfaatan barang milik daerah dengan

kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang daerah Meubelair

b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran barang daerah (komputer)

c. Pengamanan barang daerah (Pensertifikatan tanah)

Page 65: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

d. Perubahan status hukum barang daerah melalui mekanisme

penghapusan dan penjualan

6. Program pengembangan rancangan kebijakan pengelolaan barang

daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

b. Penyusunan Daftar hasil pengadaan barang milik daerah

7. Program peningkatan peningkatan pengelolaan sistem pelaporan kinerja

dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

d. Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan

program kegiatan

e. Penyusunan Renstra, Renja

f. Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan

g. Penyusunan buku profil.

8. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

k. Rapat-Rapat KoorBadani dan Konsultasi Ke Luar Daerah

l. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan

m. Rapat-rapat koorBadani dan konsultasi dalam daerah

Page 66: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Pengadaan Mebeleur

b. Pengadaan instalasi listrik, telephone dan air

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Badan

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Badan/Operasional

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

g. Pemeliharaan rutin/berkala listrik, telephone dan air

h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan

rumah tangga

i. Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemda

10. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM

b. Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS

c. Fasilitasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana

a. Pengelolaan administrasi kepegawaian

Sedangkan indikator kerja dan kerangka pendanaan indikatif

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten

Rembang dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Page 67: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung

Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra

SKPD

2015

2016

Target

Rp. Juta Target

Rp. Target

Rp. Targ

et Rp.

Target

Rp. Target

Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatn

ya

pendapatan asli daerah

Pertumbuha

n PAD

Program

peningkatan

dan pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Pertumbuhan

PAD

%

11,8

6

6,4

7

13,

41 10.204.967.00

0

13,4

7

11.213.013.70

0

13,5

3

11.853.500.00

0

13,5

9

11.913.000.00

0

13,6

4

12.767.000.00

0

13,6

4

57.951.480.70

0

Penyusunan

Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Daerah

Tersusunnya

Perbup

Penatausahaan APBD

Jumlah

perbup

1 1 1

45.000.000

1

49.500.000

1

52.000.000

1

55.000.000

1

60.000.000

5

261.500.000

DPPKAD RBG

Penyusunan

Sistem dan Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pembaharuan

data base aplikasi SIMDA

paket

1 1 1

75.000.000 1

82.500.000 1

90.000.000 1

95.000.000 1

100.000.000

5

442.500.000

DPPKAD RBG

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah Tentang

APBD

Tersusunnya

Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang APBD

Dokume

n

1 1 1

150.000.000 1

165.000.000 1

175.000.000 1

180.000.000 1

190.000.000

5

860.000.000

DPPKAD RBG

Penyusunan

Rancangan Peraturan

Daerah Tentang

Perubahan APBD

Tersusunnya

Rancangan Peraturan

Daerah

Tentang Perubahan

APBD

Ranperd

a

1 1 1 150.000.000

1 165.000.000

1 170.000.000

1 175.000.000

1 180.000.000

5

840.000.000

DPPKAD RBG

Penyusunan

Rancangan Peraturan

Daerah Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD

Tersusunnya

Rancangan Peraturan

Daerah

Tentang Pertanggungja

waban

Pelaksanaan APBD

Ranperd

a

1 1 1

100.000.000 1

110.000.000 1

120.000.000 1

130.000.000 1

140.000.000

5

600.000.000

DPPKAD RBG

Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD

Tersusunnya

Rancangan

Peraturan KDH Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD

Ranperd

a

1 1 1 100.000.000

1 110.000.000

1 120.000.000

1 130.000.000

1 140.000.000

5

600.000.000

DPPKAD RBG

Page 68: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

201

5

201

6

Tar

get Rp. Juta

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyusunan

Sistem Informasi

Keuangan

Daerah

Pembaharuan

data base aplikasi SIMDA

di seluruh

Perangkat

daerah

Perangk

at Daerah

42 42 42

220.000.000 42

242.000.000 42

252.000.000 42

262.000.000 42

272.000.000

210

1.248.000.000

DPPKAD RBG

Sosialisasi

Paket Regulasi

Tentang

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jumlah

perangkat

daerah yang

tersosialisasikan Regulasi

Tentang

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Perangk

at

Daerah

42 42 42

75.000.000 42

82.500.000 42

85.000.000 42

90.000.000 42

95.000.000

210

427.500.000

DPPKAD RBG

Peningkatan

Manajemen Aset/Barang

Daerah

Jumlah

aparatur perangkat

daerah yang

memperoleh pelatihan

manajemen

asset

Perangk

at Daerah

42 42 42

187.000.000 42

206.250.000 42

215.000.000 42

220.000.000 42

225.000.000

210

1.053.250.000

DPPKAD RBG

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan

Daerah

Jumlah perangkat

daerah

Pengelola Pendapatan se

Kab. Rembang

Kec

14 14 14

6.107.967.000 14

6.718.763.700 14

7.000.000.000 14

7.150.000.000 14

7.300.000.000

70 34.276.730.70

0

DPPKAD RBG

Fasilitasi TAPD dan Tim

Verifikasi

Anggaran

Jumlah TAPD dan Tim

Verifikasi

Anggaran yang difasilitasi

orang

280.000.000

308.000.000

320.000.000

350.000.000

370.000.000

0 1.628.000.000

DPPKAD RBG

Fasilitasi

pengelolaan

keuangan daerah

Verifikasi

pengajuan atas

SPM belanja langsung

maupun

belanja tidak langsung, dan

penerbitan

SP2D

bulan

12 12 12 100.000.000

12 110.000.000

12 120.000.000

12 130.000.000

12 140.000.000

60

600.000.000

DPPKAD RBG

Fasilitasi penyusunan

laporan

keuangan daerah/ pemda

Tersusunnya laporan

keuangan

daerah/ pemda

laporan

12 12 12 100.000.000

12 110.000.000

12 120.000.000

12 130.000.000

12 140.000.000

60 600.000.000

DPPKAD RBG

Pengelolaan kas

daerah

Terkelolanya

kas daerah

bulan 12 12 12

350.000.000 12

385.000.000 12

405.000.000 12

425.000.000 12

450.000.000

60

2.015.000.000 DPPKAD RBG

Penyusunan Kodifikasi /

Penganggaran

Tersusunnya Kodifikasi /

Penganggaran

tahun 1 1 1

100.000.000 1

110.000.000 1

120.000.000 1

130.000.000 1

150.000.000

5 610.000.000 DPPKAD RBG

Page 69: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

201

5

201

6

Tar

get Rp. Juta

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pengelolaan

Keuangan SKPKD

Terkelolanya

keuangan SKPKD,

meliputi pajak

dan retribusi

daerah, BTT dan bantuan

pada partai

politik

bulan

12 12 12 100.000.000

12 110.000.000

12 120.000.000

12 130.000.000

12 140.000.000

60

600.000.000

DPPKAD RBG

Pengelolaan Arsip Keuangan

Daerah

Terkelolanya Arsip

Keuangan

Daerah

bulan

12 12 12

100.000.000 12

110.000.000 12

120.000.000 12

130.000.000 12

140.000.000

60 600.000.000

DPPKAD RBG

Pengelolaan

Gaji PNS

Terkelolanya

Gaji PNS

bulan 12 12 12

335.000.000 12

368.000.000 12

382.000.000 12

40.000.000 12

420.000.000

60

1.545.000.000 DPPKAD RBG

Kompilasi dan

Validasi RKA, DPA, DPPA,

DPAL

Terkompilasi

dan tervlidasinya

RKA, DPA,

DPPA, DPAL

kali

4 4 4

110.000.000 4

121.000.000 4

130.000.000 4

135.000.000 4

140.000.000

20

636.000.000 DPPKAD RBG

Penerbitan dan Verifikasi SPD

dan Anggaran

Kas

Terbitnya dan terverifikasinya

SPD dan

Anggaran Kas

kali

5 5 5

125.000.000 5

137.500.000 5

145.000.000 5

152.500.000 5

165.000.000

25 725.000.000

DPPKAD RBG

Fasilitasi Pemeriksaan

LKPD

Terfasilitasnya Pemeriksaan

LKPD

kegiatan 1 1 1

40.000.000 1

44.000.000 1

50.000.000 1

55.000.000 1

60.000.000

5 249.000.000 DPPKAD RBG

Fasilitasi Tim Evaluasi dan

Pengawasan

Penyerapan

Anggaran

Terfasilitasinya Tim Evaluasi

dan

Pengawasan

Penyerapan Anggaran

kali

2 2 2

85.000.000 2

93.500.000 2

100.000.000 2

110.000.000 2

120.000.000

10 508.500.000

DPPKAD RBG

Fasilitasi

Pengelolaan Sistem

Informasi

Keuangan

SKPD

Terlaksanya

input data Sistem

Informasi

Keuangan

SKPD

SKPD

40 40 40

100.000.000 40

110.000.000 40

120.000.000 40

132.000.000 40

145.000.000

200

607.000.000

DPPKAD RBG

Asistensi

Pengelolaan

SIMDA Keuangan

Terselenggaran

ya

pendampingan dalam

pengelolaan

SIMDA

keuangan

SKPD

40 40 40

100.000.000 40

110.000.000 40

120.000.000 40

132.000.000 40

145.000.000

200

607.000.000

DPPKAD RBG

Fasilitasi

Rekonsiliasi

Data Akuntansi

Jumlah SKPD

yang dilakukan

sinkronisasi data akuntansi

SKPD

40 40 40

100.000.000 40

110.000.000 40

120.000.000 40

132.000.000 40

145.000.000

200

607.000.000 DPPKAD RBG

Pengelolaan

Anggaran

Transfer Daerah

Terkelolanya

Anggaran

Transfer Daerah

bulan

12 12 12

105.000.000 12

115.500.000 12

127.500.000 12

135.000.000 12

145.000.000

60

628.000.000 DPPKAD RBG

Page 70: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

201

5

201

6

Tar

get Rp. Juta

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Sosialisasi

Permendagri tentang

Penyusunan

APBD

Jumlah

aparatur yang memperoleh

Sosialisasi

Permendagri

tentang Penyusunan

APBD

SKPD

40 40 40

55.000.000 40

60.500.000 40

120.000.000 40

65.000.000 40

70.000.000

200

370.500.000

DPPKAD RBG

Validasi dan

Kompilasi Laporan

Keuangan

Daerah/ Pemda

Tervalidasi dan

Kompilasinya Laporan

Keuangan

Daerah/ Pemda

laporan

1 1 1

60.000.000 1

66.000.000 1

70.000.000 1

75.000.000 1

80.000.000

5

351.000.000 DPPKAD RBG

Fasilitasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan Daerah Tugas

Pembantuan /

Urusan Bersama

(TP/UB)

Tersusunnya

Laporan

Keuangan

Daerah Tugas Pembantuan /

Urusan

Bersama (TP/UB)

laporan

1 1 1

75.000.000 1

72.500.000 1

80.000.000 1

85.000.000 1

90.000.000

5

402.500.000

DPPKAD RBG

Fasilitasi

Penyusunan Rancangan

Surat

Keputusan

Tersusunya

Rancangan Surat

Keputusan

SK

30 30 30

30.000.000 30

32.500.000 30

35.000.000 30

40.000.000 30

45.000.000

150

182.500.000 DPPKAD RBG

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

APBD

tersusunnya

laporan

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

APBD

Perangk

at

Daerah 42 42 42

85.000.000 42

93.500.000 42

100.000.000 42

110.000.000 42

120.000.000

210

508.500.000

DPPKAD RBG

Pengelolaan, Pengadministra

sian Belanja

Hibah, Bantuan

Sosial dan Bantuan

Keuangan

Terkelolanya hibah, bansos,

bantuan

keuangan

bulan

12 12 12

145.000.000 12

156.500.000 12

170.000.000 12

190.000.000 12

200.000.000

60 861.500.000

DPPKAD RBG

Penyusunan Standar

Operasional

Prosedur (SOP)

Jumlah Standar

Operasional

Prosedur (SOP)

yang tersusun

SOP

1 1 1 15.000.000

1 17.500.000

1 20.000.000

1 22.500.000

1 25.000.000

5 100.000.000

DPPKAD RBG

Fasilitasi E-

audit dan SIKD

Tersusunnya

data E-Audit

dan SIKD

tahun

1 1 1 100.000.000

1 110.000.000

1 120.000.000

1 130.000.000

1 140.000.000

1

600.000.000 DPPKAD RBG

Penyusunan Standardisasi

Indeks Satuan

Biaya / Kegiatan

Pemerintah

Daerah

Tersusunnya Standardisasi

Indeks Satuan

Biaya / Kegiatan

Pemerintah

Daerah

Buku

600 60

0

60

0

200.000.000 600

220.000.000 600

240.000.000 600

260.000.000 600

280.000.000

3000

1.200.000.000

DPPKAD RBG

Page 71: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

201

5

201

6

Tar

get Rp. Juta

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Program Peningkatan

Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Persentase Hasil Temuan

Pengawasan

yang ditindakanjuti

DPPKAD

%

150.000.000

165.000.000

180.000.000

190.000.000

200.000.000

885.000.000

Inventarisasi

Temuan Pengawasan

LHP BPK yang

diinventarisasi

LHP

0

- DPPKAD RBG

Evaluasi dan

Tindak Lanjut

Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah

laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil Temuan

Pengawasan

laporan

1 1 1 150.000.000

1 165.000.000

1 180.000.000

1 190.000.000

1 200.000.000

5

885.000.000

DPPKAD RBG

Meningkatn

ya status opini BPK

terhadap

laporan keuangan

daerah

Status opini

BPK terhadap

laporan

keuangan daerah

Program

pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan

keuangan Kabupaten

Rembang

Status opini

BPK terhadap laporan

keuangan

daerah

status WD

P

WD

P

WT

P

55.000.000

WT

P

60.000.000

WT

P

60.000.000

WT

P

65.000.000

WT

P

70.000.000

WT

P

310.000.000

KoorBadani

Penyelesaian Piutang

Pajak/Retribusi

Jumlah

KoorBadani Penyelesaian

Piutang

Pajak/Retribusi

Kec

14 14 14

55.000.000 14

60.000.000 14

60.000.000 14

65.000.000 14

70.000.000

70

310.000.000 DPPKAD RBG

Meningkatn

ya keakuratan

data dan

bukti kepemilikan

asset

daerah

Persentase

Aset Daerah yang

teridentifika

si dan tercatat

Program

peningkatan penyelenggaraa

n administrasi

pengelolaan barang daerah

Persentase Aset

Daerah yang teridentifikasi

dan tercatat

% 90 95 10

0

446.000.000

100

490.600.000

100

530.000.000

100

570.000.000

100

610.000.000

100

2.646.600.000

Penyelenggaraa

n inventarisasi,

pendataan dan sensus barang

daerah

(Aplikasi SIMBADA)

Jumlah barang

daerah di SKPD

yang diinventarisasi,

didata dan

disensus (Aplikasi

SIMBADA)

SKPD 47 47 40

200.000.000

40

220.000.000

40

240.000.000

40

260.000.000

40

280.000.000

200

1.200.000.000

DPPKAD RBG

Fasilitasi

Pelaksanaan Kebijakan

Pengelolaan

Barang Daerah

Terfasilitasinya

Pelaksanaan Kebijakan

Pengelolaan

Barang Daerah

Peratura

n

2 2 2

55.000.000

2

60.500.000

2

65.000.000

2

70.000.000

2

75.000.000

10

325.500.000 DPPKAD RBG

Page 72: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

201

5

201

6

Tar

get Rp. Juta

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyelenggaraa

n Rakor Teknis Tertib

Pengelolaan

Barang Daerah

Jumlah Rakor

Teknis Tertib Pengelolaan

Barang Daerah

SKPD 47 47 40

30.000.000

40

33.000.000

40

35.000.000

40

38.000.000

40

40.000.000

200

176.000.000 DPPKAD RBG

Pengelolaan Benda-Benda

Barang

Berharga

Terkelolanya Benda-Benda

Barang

Berharga

kegiatan 4 4 4

45.000.000

4

49.500.000

4

55.000.000

4

60.000.000

4

65.000.000

20 274.500.000

DPPKAD RBG

Pengelolaan Arsip dan Aset

Barang

Terkelolanya Arsip Aset

Barang

kegiatan 4 4 4

116.000.000

4

127.600.000

4

135.000.000

4

142.000.000

4

150.000.000

20 670.600.000 DPPKAD RBG

Persentase

aset tetap yang

memiliki

sertifikat tanah dan

bangunan

Program

peningkatan dan

pemanfaatan

barang milik daerah

Persentase aset

tetap yang memiliki

sertifikat tanah

dan bangunan

% 30 40 50

520.000.000

60

572.000.000

70

458.000.000

80

470.000.000

90

680.000.000

90

2.700.000.000

Pengadaan,

penyimpanan, penyaluran

barang daerah

Meubelair

Jumlah

Pengadaan, penyimpanan,

penyaluran

barang daerah ( meubelair )

unit 10 10 10

100.000.000

10

110.000.000

10

120.000.000

10

130.000.000

10

140.000.000

50

600.000.000

DPPKAD RBG

Pengadaan,

penyimpanan,

penyaluran barang daerah

(komputer)

Jumlah

Pengadaan,

penyimpanan, penyaluran

barang daerah (

komputer )

unit 15 15 15

100.000.000

15

110.000.000

15

120.000.000

15

130.000.000

15

140.000.000

75

600.000.000

DPPKAD RBG

Pengamanan barang daerah

(Pensertifikatan

tanah)

Jumlah bidang tanah yang

disertifikatkan

bidang 20 20 20

170.000.000

20

187.000.000

20

200.000.000

20

20.000.000

20

200.000.000

100 777.000.000

DPPKAD RBG

Perubahan

status hukum

barang daerah

melalui mekanisme

penghapusan

dan penjualan

Jumlah

penghapusan

dan penjualan

barang daerah

kegiatan 1 1 1

150.000.000

1

165.000.000

1

18.000.000

1

190.000.000

1

200.000.000

5

723.000.000

DPPKAD RBG

Program

pengembangan rancangan

kebijakan

pengelolaan barang daerah

Ketersediaan

rencana kebutuhan dan

pemeliharaan

barang daerah per tahun

% 100 100 10

0

100.000.000

100

110.000.000

100

125.000.000

100

135.000.000

100

145.000.000

100

615.000.000

Penyusunan

Rencana

kebutuhan dan pemeliharaan

barang daerah

Jumlah

Rencana

kebutuhan dan pemeliharaan

barang daerah

dokume

n

20 20 20

50.000.000

20

55.000.000

20

65.000.000

20

70.000.000

20

75.000.000

100

315.000.000

DPPKAD RBG

Page 73: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

201

5

201

6

Tar

get Rp. Juta

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyusunan

Daftar hasil pengadaan

barang milik

daerah

Ketersediaan

data hasil pengadaan

barang milik

daerah

% 100 100 10

0

50.000.000

100

55.000.000

100

60.000.000

100

65.000.000

100

70.000.000

500

300.000.000 DPPKAD RBG

Program

peningkatan

peningkatan pengelolaan

sistem

pelaporan kinerja dan

keuangan

Tingkat

ketersediaan

laporan akuntabilitas

kinerja dan

keuangan DPPKAD

% 100 100 10

0

214.500.000

100

235.850.000

100

256.000.000

100

284.000.000

100

297.500.000

100

1.287.850.000

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah

laporan kinerja dan laporan

keuangan yang

tersusun

laporan 1 1 1

11.000.000

1

12.000.000

1

13.000.000

1

14.000.000

1

15.000.000

5

65.000.000

DPPKAD RBG

Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah

Laporan Keuangan

Semesteran

yang tersusun

laporan 2 2 2

60.000.000

66.000.000

70.000.000

75.000.000

80.000.000

2

351.000.000 DPPKAD RBG

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

SKPD

Jumlah

laporan

Keuangan

SKPD yang tersusun

laporan 2 2 2

32.500.000

2

35.750.000

2

40.000.000

2

45.000.000

2

50.000.000

10

203.250.000

DPPKAD RBG

Penyusunan

data statistik dan monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

program kegiatan

Jumlah

laporan data statistik dan

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan program

kegiatan

laporan 4 4 4

50.000.000

55.000.000

55.000.000

60.000.000

60.000.000

4

280.000.000

DPPKAD RBG

Penyusunan Renstra, Renja

Jumlah Renstra dan

Renja yang

tersusun

dokumen

1 2 1

15.000.000

1

16.500.000

1

18.000.000

1

20.000.000

1

22.500.000

5 92.000.000

DPPKAD RBG

Penyusunan RKA, DPA dan

DPA Perubahan

Jumlah RKA, DPA dan DPA

Perubahan

yang tersusun

dokumen

2 2 2

36.000.000

2

39.600.000

2

45.000.000

2

50.000.000

2

50.000.000

10 220.600.000

DPPKAD RBG

penyusunan buku profil

tersusunnya buku profil

buku 30 10.000.000

30 11.000.000

30 15.000.000

30 20.000.000

30 20.000.000

150 76.000.000

DPPKAD RBG

Page 74: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

201

5

201

6

Tar

get Rp. Juta

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Program

pelayanan administrasi

perkantoran

Pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

dalam 1 tahun

% 100 100 10

0

1.171.500.000

100

1.213.300.000

100

1.321.000.000

100

1.438.000.000

100

1.348.000.000

100

6.491.800.000

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan

Surat Menyurat

bulan 12 12 12

4.500.000

12

5.000.000

12

5.000.000

12

6.000.000

12

6.000.000

60 26.500.000 DPPKAD RBG

Penyediaan

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Terbayarnya

tagihan telepon, air dan

Listrik

bulan 12 12 12

180.000.000

12

198.000.000

12

210.000.000

12

220.000.000

12

235.000.000

60

1.043.000.000 DPPKAD RBG

Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik

Daerah

terbayarnya asuransi

Barang Milik

Daerah

bulan 12 12 12

175.000.000

12

192.500.000

12

225.000.000

12

250.000.000

12

275.000.000

60 1.117.500.000

DPPKAD RBG

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan Alat

Tulis Kantor

bulan 12 12 12

65.000.000

12

71.500.000

12

75.000.000

12

80.000.000

12

85.000.000

60 376.500.000 DPPKAD RBG

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

bulan 12 12 12

195.000.000

12

214.500.000

12

230.000.000

12

250.000.000

12

270.000.000

60 1.159.500.000

DPPKAD RBG

Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

terpenuhinya

Komponen

Instalasi Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

bulan 12 12 12

20.000.000

12

22.000.000

12

25.000.000

12

27.500.000

12

30.000.000

60

124.500.000

DPPKAD RBG

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

bulan 12 12 12

28.000.000

12

30.800.000

12

35.000.000

12

40.000.000

12

50.000.000

60 183.800.000

DPPKAD RBG

Penyediaan

Peralatan

Rumah Tangga

Terpenuhinya

kebutuhan

Peralatan Rumah Tangga

bulan 12 12 12

25.000.000

12

27.500.000

12

30.000.000

12

35.000.000

12

40.000.000

60

157.500.000 DPPKAD RBG

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Terpenuhinya

kebutuhan

Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-

Undangan

bulan 12 12 12

9.000.000

12

10.000.000

12

11.000.000

12

12.000.000

12

13.000.000

60

55.000.000

DPPKAD RBG

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya kebutuhan

Makanan dan

Minuman rapat

bulan 12 12 12

90.000.000

12

100.000.000

12

110.000.000

12

120.000.000

12

130.000.000

60 550.000.000

DPPKAD RBG

Rapat-Rapat KoorBadani

dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

Terselenggaranya Rapat-Rapat

KoorBadani

dan Konsultasi Ke Luar Daerah

bulan 12 12 12

120.000.000

12

132.000.000

12

140.000.000

12

150.000.000

12

160.000.000

60 702.000.000

DPPKAD RBG

Page 75: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

201

5

201

6

Tar

get Rp. Juta

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyediaan

Jasa Administrasi

Kantor/Kebersi

han

Terbayarnya

Jasa Administrasi

Kantor/Kebersi

han

bulan 12 12 12

240.000.000

12

187.000.000

12

200.000.000

12

220.000.000

12

24.000.000

60

871.000.000 DPPKAD RBG

Rapat-rapat koorBadani dan

konsultasi

dalam daerah

Terselenggaranya Rapat-rapat

koorBadani

dan konsultasi

dalam daerah

bulan 12 12 12

20.000.000

12

22.500.000

12

25.000.000

12

27.500.000

12

30.000.000

60 125.000.000

DPPKAD RBG

Program peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pemenuhan kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

% 100 100 100

658.900.000

100

721.500.000

100

780.000.000

100

833.500.000

100

889.000.000

100

3.882.900.000

Pengadaan

Mebeleur

Jumlah

mebeleur yang

diadakan

unit 30 30 30 61.900.000

30 65.000.000

30 70.000.000

30 75.000.000

30 80.000.000

150

351.900.000 DPPKAD RBG

Pengadaan instalasi listrik,

telephone dan

air

Jumlah Pengadaan

instalasi listrik,

telephone dan air

paket 1 1 1

20.000.000

1

22.000.000

1

24.000.000

1

26.000.000

1

28.000.000

5 120.000.000

DPPKAD RBG

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Badan

Terpeliharanya

rumah Badan

unit 2 2 2 105.000.000

2 115.500.000

2 125.000.000

2 135.000.000

2 150.000.000

10

630.500.000 DPPKAD RBG

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

unit 4 4 4

165.000.000

4

181.500.000

4

195.000.000

4

210.000.000

4

220.000.000

20 971.500.000 DPPKAD RBG

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Badan/Operasi

onal

Terpeliharanya Kendaraan

Badan/Operasi

onal

unit 61 61 61

175.000.000

61

192.500.000

61

210.000.000

61

220.000.000

61

230.000.000

305 1.027.500.000

DPPKAD RBG

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Komputer

Terpeliharanya

Komputer

unit 428 428 42

8 35.000.000

428 38.500.000

428 42.000.000

428 45.000.000

428 50.000.000

214

0

210.500.000 DPPKAD RBG

Pemeliharaan rutin/berkala

listrik,

telephone dan air

Terpeliharanya listrik,

telephone dan

air

unit 7 7 7

12.000.000

7

13.000.000

7

14.000.000

7

15.000.000

7

16.000.000

35 70.000.000

DPPKAD RBG

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan

kantor dan

rumah tangga

Terpeliharanya

perlengkapan

dan peralatan kantor dan

rumah tangga

unit 864 864 90

0

60.000.000

900

66.000.000

900

70.000.000

900

75.000.000

900

80.000.000

450

0

351.000.000

DPPKAD RBG

Penataan Sarana dan

Prasarana Kerja

Pemda

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana

Kerja Pemda

SKPD 47 47 47

25.000.000

47

27.500.000

47

30.000.000

47

32.500.000

47

35.000.000

235 150.000.000

DPPKAD RBG

Page 76: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran

Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data

Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja SKPD

Penangg

ung Jawab

Loka

si Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

201

5

201

6

Tar

get Rp. Juta

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

Targ

et Rp.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Program

peningkatan kapasitas

sumberdaya

aparatur

Jumlah

aparatur SKPD yang mengikuti

pelatihan/dikla

t/bimtek

berkaitan dengan

pengelolaan

keuangan daerah

SKPD 42 42 42

380.000.000

42

418.000.000

42

460.000.000

42

525.000.000

42

590.000.000

42

2.373.000.000

Pendidikan

Pelatihan dan

Peningkatan SDM

Jumlah

aparatur

DPPKAD yang mengikuti

pelatihan/dikla

t/bimtek berkaitan

dengan

pengelolaan keuangan

daerah

orang

6 6 6

35.000.000 6

38.500.000 6

40.000.000 6

45.000.000 6

50.000.000

30

208.500.000

DPPKAD RBG

Peningkatan

Kapasitas Kinerja PNS

jumlah PNS yg

mengikuti pendidikan dan

pelatihan

Peningkatan Kapasitas

Kinerja PNS

orang

124 124 124

250.000.000

124 275.000.000

124 300.000.000

124 350.000.000

124 400.000.000

620

1.575.000.000

DPPKAD RBG

Fasilitasi

Peningkatan Sumberdaya

Aparatur

Jumlah

aparatur DPPKAD yang

mengikuti

pelatiha/bimtek yang

diselenggaraka

n oleh DPPKAD

orang

124 124 12

4

95.000.000 124

104.500.000 124

120.000.000 124

130.000.000 124

140.000.000

620

589.500.000

DPPKAD RBG

Program

Pembinaan dan Pengembangan

Tata Laksana

Terkelolanya

administrasi kepegawaian

% 100 100 10

0 90.000.000

100

100.000.000

100

110.000.000

100

120.000.000

100

130.000.000

100

550.000.000

Pengelolaan

administrasi kepegawaian

Pengumpulan

dan kearsipan data

kepegawaian

Kegiatan

6 6 6 90.000.000

6 100.000.000

6 110.000.000

6 120.000.000

6 130.000.000

30

550.000.000 DPPKAD RBG

Page 77: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kabuapten Rembang Adalah :

1. Pertumbuhan PAD

2. Status opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

3. Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

4. Persentase aset tetap yang memiliki sertifikat tanah dan bangunan

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Kondisi

Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Pertumbuhan PAD % 11,86 6,47 13,41 13,47 13.53 13.59 13.64 13.64

2Status opini BPK terhadap

laporan keuangan daerahstatus WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

3

Persentase Aset Daerah

yang teridentifikasi

dan tercatat

% 90 95 100 100 100 100 100 100

4

Persentase aset tetap yang

memiliki sertifikat tanah

dan bangunan

% 30 40 50 60 70 80 90 90

Kondisi Aw al Target Kinerja

No. Indikator Satuan

Page 78: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen

perencanaan yang berwawasan lima tahun menjadi acuan pokok bagi jajaran

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan sebagai implementasi dan tugas

pokok dan fungsi Badan.

Dokumen Rencana Strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021

merupakan pedoman Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah selama lima tahun ke depan. Uraian program prioritas dan

program unggulan merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih periode 2016 – 2021. Pada saat penyusunan

perencanaan pembangunan tahunan (RKPD ) tahun 2022 RPJMD tahun

2022 – 2027 belum disusun, sehingga untuk menjamin kelangsungan

pembangunan pada peride tersebut, maka perlu disusun pedoman transisi

dan kaidah pelaksanaan.

1. Pedoman Transisi

Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

tahun 2016-2021 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun

2016 hingga tahun 2021. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan

serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2016- 2021

berakhir, maka tahapan terakhir Renstra ini (tahun 2021) menjadi

pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan

tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025

dan mengacu RPJMN Tahun 2020-2024.

2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut:

a. Bupati berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang

RPJMD kepada masyarakat;

Page 79: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten dan

pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD

dengan sebaik- baiknya mengarah pada pencapaian target-target

yang telah ditetapkan dalam RPJMD;

c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten

berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah dan

menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap

tahun;

d. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten

berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan

Renstra Perangkat Daerah,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah;

e. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan

mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di

lingkup Kabupaten Rembang .

Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi

Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 yaitu ” TERWUJUDNYA

MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI

SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

KEWIRAUSAHAAN ”.

Dengan visi tersebut diatas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Darah Kabupaten Rembang menyusun rencana kerja dengan sasaran

sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan asli darah

2. Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

3. Meningkatnya keakuratan data dan bukti kepemilikan aset daerah

4. Meningkatnya sistem pelaporan keuangan daerah

5. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja

Page 80: BAB I PENDAHULUAN - bppkad.rembangkab.go.id · PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

RENSTRA 2016 - 2021

6. Meningkatknya kemampuan aparatur pengelolaa keuangan

Visi tersebut diatas akan dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat

dari berbagai pihak yang terkait dan didukung dengan sarana dan prasarana,

pembiayaan serta metode kerja yang memadai.

Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

tahun 2016 – 2021 yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara

konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggungjawab.

Selanjutnya renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan rencana

kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rembang, April 2017 KEPALA BADAN PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. REMBANG

MUSTAIN, SH, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19661204 199303 1 004