bab i pendahuluan 1.1. latar belakang...angka kematian bayi (akb) per 1.000 kelahiran hidup 24 data...
TRANSCRIPT
Renja Tahun 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk
mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional
secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan
merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional.
Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya
seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun
pemerintah, yang diorganisir oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah.
Pengakuan akan pentingnya peranan daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan nasional diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut serta diberlakukannya
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia
Renja Tahun 2020 2
dan merupakan landasan dilakukannya reformasi pembangunan kesehatan.
Dengan pengakuan tersebut, Pemerintah Daerah harus meningkatkan peran
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang merupakan urusan
wajib, guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia.
Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu
adanya pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk penyediaan
pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna
dan berdaya guna. Untuk itu perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang
terpadu dan berdaya guna dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan
dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang
dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif yang didasarkan pada penjabaran dari Visi, Misi Gubernur, serta
memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan
langsung oleh SKPD Dinas Kesehatan dengan mendorong peran aktif
masyarakat untuk kurun waktu tahun 2016–2021. Renstra tersebut sebagai
rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi. Usaha mewujudkan visi, misi, dan arah kebijakan
yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi
umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program
pembangunan kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang
mendukung masing-masing program tersebut.
Rencana Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi ini diharapkan
dapat di pakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian
dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Tahunan
ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaian indikator kinerja
dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Selanjutnya Rencana Kerja
Tahunan ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dengan
Renja Tahun 2020 3
dedikasi dan kerja terutama semua aparatur kesehatan di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi.
1.2. Landasan Hukum
Landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi Tahun 2019 meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan
yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu :
a. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Renja Tahun 2020 4
f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi;
j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun2019 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
n. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43/Menkes/SK/V/2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
Renja Tahun 2020 5
o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/522015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019;
p. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
q. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penjabaran visi, misi, tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas
program dan kegiatan.
b. Tujuan
1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di bidang
kesehatan dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2020.
2) Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan
yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKJ);
3) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efektif, efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan;
5) Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara
Sekretariat dan Bidang-Bidang pada OPD.
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
Renja Tahun 2020 6
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
Renja Tahun 2020 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD
Evaluasi kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja yang
mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator
kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk memulai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam
rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah.
2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja
Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi meliputi Input, Output, Outcome.
Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang
realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan serta data pendukung yang ada.
Indikator kinerja Input yang digunakan adalah dana dengan satuan
rupiah (Rp). Indikator input lain yang merupakan masukan yang
turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti SDM, yang
bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur
karena keterbatasan dana.
Indikator Output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula dengan Indikator
Outcome bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.
Renja Tahun 2020 8
2.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja
Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi diarahkan untuk
mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten
mengenai capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam
rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja,
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan
manfaat serta efisiensi, dan efektifitas.
2.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2018
dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat
diilustrasikan dalam
Tabel
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Tahun 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1. Meningkatnya
pelayanan kesehatan
yang terjangkau bagi
masyarakat
Persentase Kabupaten/Kota yang
mempunyai minimal 1 Rumah Sakit
terakreditasi
50% 81,82%
Angka Kematian Ibu (AKI) per
100.000 kelahiran
306 Data belum
tersedia
Angka Kematian bayi (AKB) per
1.000 kelahiran hidup
24 Data belum
tersedia
2. Meningkatnya sediaan
farmasi yang
bermanfaat dan aman
Persentase ketersediaan obat di
Provinsi Jambi
80% 91%
Renja Tahun 2020 9
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
3. Meningkatnya
pembiayaan
kesehatan
Persentase kepesertaan jaminan
Kesehatan bagi Masyarakat Tidak
mampu yang ditanggung oleh
Pemerintah Provinsi Jambi (20.600
jiwa Tahun 2021)
70% 100%
4. Terwujudnya
sumberdaya
kesehatan yang
proporsional dan
professional
Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan
63% 100%
5. Meningkatnya
pengendalian penyakit
Persentase penanggulangan KLB
skala Provinsi < 48 Jam
100% 100%
6. Meningkatnya penanggulangan masalah gizi
Prevalensi Balita Gizi kurus (wasted) 7,7% 12,1 %
Prevalensi Baduta Gizi pendek (Sturted)
30,4% 7,8 % (Hasil EPPGBM)
7. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat
30% 63,6%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.2.1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dalam upaya pencapaian tujuan “Mewujudkan pelayanan
kesehatan yang bermutu dan berkeadilan” yang sasaran kinerjanya
“Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar”
dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu Program Upaya
Kesehatan Masyarakat.
Adapun Program yang menunjang dalam pelaksanaan Kegiatan :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dimana capaian Indikator
Kinerjanya sebagai berikut :
Renja Tahun 2020 10
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
Dalam upaya meningkatkan program upaya kesehatan masyarakat
melalui peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi
standar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maka setiap
Puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan
sesuai standar akreditasi puskesmas.
Adapun capaian kinerja dari kegiatan peningkatan pelayanan
kesehatan primer dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel
Jumlah Puskesmas Terakreditasi Tahun 2018
No Kabupaten/Kota Jumlah
Kec
Jumlah
Pusk
Jumlah
Dinilai
Jumlah Puskesmas Terakreditasi
Dasar Madya Utama Paripurna
1 KERINCI 16 21 14 12 2 0 0
2 MERANGIN 24 27 16 6 10 0 0
3 SAROLANGUN 10 16 12 6 6 0 0
4 BATANGHARI 8 17 13 5 8 0 0
5 MUARO JAMBI 11 22 10 2 8 1 0
6 TANJAB TIMUR 11 17 9 8 1 0 0
7 TANJAB BARAT 13 16 14 4 10 0 0
8 TEBO 13 20 13 6 6 1 0
9 BUNGO 17 19 14 7 7 0 0
10 KOTA JAMBI 11 20 10 0 6 4 0
11 KOTA SUNGAI
PENUH 8 11
10 6 4 0 0
PROV JAMBI 142 206 166 62 68 6 0
Pada Tahun 2018 di Provinsi Jambi baru menerima hasil akreditasi
puskesmas sebanyak 34 Puskesmas, masih 30 Puskesmas yang
belum diterima hasil penilaian dari komisi Akreditasi dari 64 target
puskesmas yang di akreditasi pada tahun 2018
Renja Tahun 2020 11
Tabel Jumlah Kecamatan yang Mempunyai satu Puskesmas Terakreditasi
Tahun 2018
NO KAB/KOTA
JUMLAH
KECAMATAN
KESELURUHAN
JUMLAH
KECAMATAN
TERAKREDITASI
PERSENTASE
PUSKESMAS PER
KECAMATAN
TERAKREDITASI
1 KERINCI 16 12 75.00
2 MERANGIN 24 14 58.33
3 SAROLANGUN 10 10 100.00
4 BATANGHARI 8 8 100.00
5 MUARO JAMBI 11 7 63.64
6 TANJAB TIMUR 11 9 81.82
7 TANJAB BARAT 13 12 92.31
8 TEBO 13 10 76.92
9 BUNGO 17 14 82.35
10 KOTA JAMBI 11 10 90.91
11 KOTA SUNGAI
PENUH 8 8 100.00
PROVINSI JAMBI 142 114 80.28
Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah cakupan Kecamatan yang
puskesmas terakreditasi di Provinsi Jambi dari 142 Kecamatan
Puskesmas terakreditasi sebesar 80,28%, cakupan terbanyak yaitu
terdapat di Sarolangun, Kab.Batanghari dan Sungai Penuh dengan
cakupan sebesar 100% dan yang terendah adalah Kab. Merangin
dengan cakupan 58,33% pada tahun 2018 dari 80% target yang
ditetapkan pada tahun 2018.
Renja Tahun 2020 12
Gambar
Pada gambar di atas disajikan jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan
pendataan PIS-PK dari 200 Puskesmas 190 Puskesmas menjadi lokus
PIS-PK.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
KOTAJAMB
I
MUARA
JAMBI
BATANG
HARI
TEBO BUNGO
MERANGI
N
SAROLANG
UN
KOTASEI
PENUH
KERINCI
TANJAB
BARAT
TANJAB
TIMUR
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Puskesmas 20 19 17 17 19 23 15 9 18 16 17 190
Lokus 2017 15 9 7 5 5 6 7 4 1 4 3 67
Lokus 2018 5 9 8 2 13 14 2 2 4 11 5 75
Lokus 2019 0 1 2 10 1 3 6 3 13 1 9 48
Jumlah Puskesmas Lokus PIS PK Tahun 2017-2019
Renja Tahun 2020 13
Gambar
Tabel
Cakupan Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional tahun 2018
No Kabupaten/Kota Jumlah
Puskesmas
Jumlah Yang
Menyelenggaran
Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Cakupan
(%)
1 KERINCI 21 8 44,4%
2 SUNGAI PENUH 10 5 55%
3 MERANGIN 25 15 65%
4 SAROLANGUN 15 10 66,6%
5 BATANG HARI 17 17 100%
6 MUARO JAMBI 21 0 0%
7 TANJAB TIMUR 17 0 0%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
BATANGHARI
BUNGO
KERINCI
KOTAJAMB
I
KOTASUNG
AIPENU
H
MERANGI
N
MUARO
JAMBI
SAROLANG
UN
TANJUNGJABUNG
BARAT
TANJUNGJABUNG
TIMUR
TEBO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH DATA 36166 35608 7125 41239 6725 22479 34864 34122 31621 37098 59782
Axi
s Ti
tle
JUMLAH DATA KK YANG TELAH DI ENTRY
Renja Tahun 2020 14
8 TANJAB BARAT 16 9 56%
9 TEBO 19 17 100%
10 BUNGO 19 15 78,9%
11 KOTA JAMBI 20 20 100%
Provinsi 200 116 52,89%
Puskesmas yang menyelenggrakan pelayanan kesehatan tradisional di
Provinsi Jambi dengan cakupan 52,89%, dengan cakupan terbaik
kabupaten batanghari 100%, Tebo 100%, Kota Jambi 100% dan yang
yang cakupan 0% yaitu terdapat di Kab. Muaro Jambi dan dan Tanjab
Timur
Tabel
Cakupan Kab/Kota yang telah Menggerakkan Masyarakat untuk
Pemanfaatan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional di Posyandu Tahun
2018
No Kabupaten/Kota Jumlah
Posyandu
Jumlah Yang
Menyelenggaran Yang
Menyelenggarakan
Asuhan Mandiri
Cakupan
(%)
1 KERINCI 21 2 10%
2 SUNGAI PENUH 10 1 10%
3 MERANGIN 25 1 4%
4 SAROLANGUN 15 1 6,6%
5 BATANG HARI 17 15 68,2%
6 MUARO JAMBI 21 1 4,8%
7 TANJAB TIMUR 17 1 5,9%
8 TANJAB BARAT 16 1 6,2%
9 TEBO 19 2 10,5%
10 BUNGO 19 1 5,3%
11 KOTA JAMBI 20 1 5%
Provinsi 200 27 13,5%
Renja Tahun 2020 15
Kab/Kota yang telah menggerakkan masyarakat untuk pemanfaatan
asuhan mandiri kesehatan tradisional di Posyandu Tahun 2018 masih
rendah sekali yaitu sebesar 13,5% dengan cakupan tertinggi di Kab.
Batanghari sebesar 68,2% dengan cakupan terendah di Kab.
Merangin 4%, kab. Muaro jambi sebesar 4,8% dan Kota Jambi sebesar
5%
Tabel
Jumlah Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
Tradisional yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan Tahun 2018
No Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit
Jumlah Yang MenyelenggaranKesehatan Tradisional Yang Aman dan Bermafat Bagi Kesehatan
Cakupan (%)
1 KERINCI 1 0 0
2 SUNGAI PENUH 0 0 0
3 MERANGIN 1 1 100
4 SAROLANGUN 1 1 100
5 BATANG HARI 1 1 100
6 MUARO JAMBI 1 1 100
7 TANJAB TIMUR 1 0 0
8 TANJAB BARAT 1 0 0
9 TEBO 1 1 100
10 BUNGO 1 1 100
11 KOTA JAMBI 1 1 100
Provinsi 10 7 70%
Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
tradisional yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan Tahun 2018,
sebanyak 7 rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
tradisional 100% dan 4 rumah sakit 0% yaitu (RS Mayjend A Thalib
Kerinci, Sei. Penuh tidak terdapat RS, RS Nurdin Hamzah Tj Timur dan
RS Daud Arief Tanjab Barat).
Renja Tahun 2020 16
Tabel
Jumlah Klinik Kesehatan Terakreditasi di Provinsi Jambi Tahun 2018
No Kabupaten/Kota Jumlah Klinik Kesehatan
Jumlah Terakreditasi
Cakupan (%)
1 KERINCI 1 0 0
2 SUNGAI PENUH 7 0 0
3 MERANGIN 10 0 0
4 SAROLANGUN 6 0 0
5 BATANG HARI 11 0 0
6 MUARO JAMBI 19 0 0
7 TANJAB TIMUR 4 0 0
8 TANJAB BARAT 15 0 0
9 TEBO 6 0 0
10 BUNGO 18 0 0
11 KOTA JAMBI 47 0 0
Provinsi 144 0 0
Terdapat 144 klinik kesehatan di Provinsi Jambi, belum ada yang
terakreditasi, klinik terbanyak terdapat di Kota Jambi sebanyak 47 Klinik,
Muara Jambi 19 Klinik dan Muara Bungo sebanayk 18 Klinik.
Tabel
Jumlah Unit Transfusi Darah (UTD) di Provinsi Jambi Tahun 2018
No Kabupaten/Kota Jumlah Unit UTD RS Jumlah Terakreditasi
1 KERINCI UTD RS 0
2 SUNGAI PENUH - -
3 MERANGIN UTD RS 0
4 SAROLANGUN UTD RS 0
Renja Tahun 2020 17
5 BATANG HARI UTD RS 0
6 MUARO JAMBI BDRS 0
7 TANJAB TIMUR UTD RS 0
8 TANJAB BARAT UTD RS 0
9 TEBO UTD RS 0
10 BUNGO UTD RS 0
11 KOTA JAMBI UTD RS 0
Provinsi UTD RS 0
2. PENYERAPAN ANGGARAN
Jumlah anggaran APBD pada seksi Yankes Primer dan Tradisional
sebesar Rp. 610.481.500 dengan realisasi Rp. 598.507.716 (98,04%),
3. SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN DI PUSKESMAS
Kebijakan Penguatan pelayanan kesehatan primer saat ini
diarahkan pada penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
primer. Penyelenggaraan Puskesmas perlu penataan untuk
meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh
sebab itu menjadi suatu hal yang penting bagi setiap Puskesmas untuk
memenuhi standar agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal.
Sumber data yang dimanfaatkan untuk menilai Puskesmas sesuai
standar adalah data dasar Puskesmas yang diperoleh dari aplikasi
berbasis teknologi yaitu Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan
(ASPAK).
Renja Tahun 2020 18
Tabel
Data kelengkapan Sarana Prasana dan Alat Kesehata (SPA)
di Provinsi Jambi Tahun 2018
No. Puskesmas Lokasi
Kelengkapan
Kumulasi
(50S+10
P+60A)
Sarana Pra
sarana
Alat
Kesehat
an
Jambi
Status
Pusk
1
PELABUHAN
DAGANG -
Kab. Tanjab
Barat 100.00 100.00 67.30 86.92
2 KERSIK TUO Ranap Kab. Kerinci 100.00 44.68 63.10 79.71
3 MUARA TEBO - Kab. Tebo 77.78 23.91 82.62 74.33
4 SIMPANG KAWAT - Kota Jambi 100.00 54.35 47.05 74.25
5 ALAI ILIR - Kab. Tebo 81.48 34.78 72.57 73.25
6 RIMBO BUJANG IX Ranap Kab. Tebo 91.89 34.04 58.32 72.68
7 SUBAN Ranap
Kab. Tanjab
Barat 86.49 25.53 66.86 72.54
8 MERANTI Ranap
Kab.
Merangin 100.00 48.94 43.56 72.32
9
SP II SEKUTUR
JAYA Ranap Kab. Tebo 64.86 21.28 93.92 72.13
10 TAMIAI Ranap Kab. Kerinci 100.00 46.81 42.55 71.70
11
TELUK
SINGKAWANG - Kab. Tebo 81.48 32.61 68.74 71.50
12
RANTAU
PANJANG Ranap
Kab.
Merangin 100.00 95.74 29.67 71.44
13 TEMPINO Ranap
Kab. Muaro
Jambi 97.30 44.68 45.44 71.29
Dari tabel diatas terlihat masih banyak puskesmas yang sangat kurang
kelengkapan baik sarana, prasarana maupun alat kesehatan. Jika keta
Renja Tahun 2020 19
analisa tabel diatas maka dapat dirata-ratakan kebutuhan SPA setiap
wilayah yang ada di Provinsi Jambi seperti tabel dibawah ini :
Catatan : Series1 = Sarana
Series2 = Prasarana
Series3 = Alat Kesehatan
Series4 = Rata-rata kebutuhan SPA
2.2.2. Program Upaya Kesehatan Perorangan
Sesuai dengan undang-undang No.44 Tahun 2009, pasal 40
ayat 1 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 12 Tahun 2012
tentang Akreditasi Rumah Sakit menyatakan bahwa dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan
Akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali .
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Puskesmas
Kab.Kerinc
i
Kab.Merangin
Kab.Sarolangun
Kab.Batang Hari
Kab.Muar
oJambi
Kab.Tanja
bTimur
Kab.Tanja
bBarat
Kab.Tebo
Kab.Bungo
KotaJambi
KotaSunga
iPenuh
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Series1 0 15,11 2,49 29,84 21,47 13,67 5,61 30,87 24,06 12,98 2,17 21,42
Series2 0 69,28 42,04 63,72 62,94 61,7 57,77 62,29 69,78 68,3 57,69 64,3
Series3 0 83,53 75,07 81,82 82,16 75,52 63,09 74,99 57,83 81,54 77,14 81,66
Series4 55,97 39,87 58,46 55,52 50,3 42,16 56,05 50,56 54,27 45,67 55,79
Axi
s Ti
tle
Grafik Kumulatif Persentase Kebutuhan SPA Puskesmas perwilayah
Renja Tahun 2020 20
Dalam rangka mencapai target sasaran Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi tentang program Akreditasi di Rumah
Sakit dari seksi Upaya Kesehatan Rujukan telah melaksanakan
pembinaan akreditasi Rumah Sakit, yang bertujuan untuk
meningkatkan mutu standar pelayanan di Rumah Sakit dan
sebagai syarat peningkatan type Rumah Sakit.
Tim pembina akreditasi Rumah Sakit Provinsi Jambi telah
melakukan pembinaan Akreditasi Rumah Sakit Kabupaten/Kota
sebelum dilakukan bimbingan dan survei oleh Tim Komisi
Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dengan mengeluarkan
rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Jumlah
Rumah Sakit yang sudah terakreditasi dapat di lihat pada tabel
Tabel
DAFTAR RUMAH SAKIT YANG SUDAH TERAKREDITASI SAMPAI
TAHUN 2018
NO NAMA RS TYPE LEVEL AKRE AWAL AKRE AKHIR AKRE
1 RSU Santa Theresia C Paripurna 21 Jan 2015 20 Jan 2018
2 RSU MMC C Dasar 19 Agust 2015 18 Agust 2018
3 Rumkit Tk IV dr. Bratana C Paripurna 19 Agust 2015 18 Agust 2018
4 RSUD Abdul Manap C Madya 25 Nov 2015 24 Nov 2018
5 RS Siloam B Paripurna 25 Feb 2016 24 Feb 2019
6 RSIA Annisa C Perdana 15 Mart 2016 14 Mart 2019
7 RSUD Raden Mattaher B Paripurna 23 Mei 2016 22 Mei 2019
8 RSUD Chatib Quzwain C Perdana 07 Jun 2016 06 Jun 2019
9 RSUD Sultan Thaha. S C Perdana 23 Agust 2016 22 Agust 2019
10 RSU Baiturahim C Perdana 25 Okt 2016 24 Okt 2019
11 RSUD KH Daud Arif C Perdana 26 Okt 2016 25 Okt 2019
12 RS Bhayangkara C Paripurna 17 Nov 2016 16 Nov 2019
13 RS Royal Prima C Perdana 21 Nov 2016 20 Nov 2019
14 RSUD Nurdin Hamzah C Perdana 07 Des 2016 06 Des 2019
15 RS Jiwa B Paripurna 19 Des 2016 18 Des 2019
16 RSUD Hanafie B Madya 21 Des 2016 20 Des 2019
17 RSU Kambang C Utama 17 Jan 2017 16 Jan 2020
18 RSUD Kol.Abundjani C Utama 20 Apr 2017 19 Apr 2020
19 RSUD HAMBA B. Hari C Paripurna 7 Nov 2017 6 Nov 2020
20 RSIA Arafah C Paripurna 4 Des 2017 3 Des 2020
Renja Tahun 2020 21
Dari jumlah Rumah Sakit yang ada di Provinsi Jambi yaitu sebanyak 40
Rumah Sakit baik Pemerintah dan swasta dan sampai tahun 2018
terdapat 20 RS atau (55,5 %) yang sudah terakreditasi, dan untuk tahun
2018 yang menjadi target akreditasi ada sebanyak 3 Rumah Sakit dan
yang terealisasi 2 Rumah Sakit, yatu RSUD Kol Abundjani Bangko dan
RSU Kambang, dan 1 yang belum terakreditasi adalah RSUD Sungai
Bahar Muaro Jambi.
Tabel
RUMAH SAKIT YANG TERAKREDITASI TAHUN 2018
No
Indikator Kinerja
Sasaran
Target
Renst
ra
Realisasi
s.d tahun
ini
Tahun Berjalan
Target Realisasi Capaian
1 Jumlah RS
yang terakreditasi
3
6
3
20
20
Sumber : data laporan seksi yankes Rujukan 2018
Pencapaian target di tahun 2018 untuk Rumah Sakit yang
terakreditasi 20 (dua puluh) Rumah Sakit, sesuai dengan target renstra
pelayanan kesehatan rujukan tahun 2021. Beberapa kendala
pelaksanaan akreditasi RS disebabkan antara lain :
1. Pergantian Pedoman Instrumen Akreditasi dari yang lama ke
Instrumen Akreditasi versi 2018 ,dimana Instrumen penilaian jauh lebih
banyak dari pada Instrumen Akreditasi yang lama.
2. Kurangnya komitmen dari Direktur Rumah Sakit tentang kebijakan
terhadap pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit.
3. Kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian petugas di Rumah Sakit
terhadap pelaksanaan Akreditasi versi baru 2018.
4. Kurangnya dukungan dana APBD yang disediakan dari Pemerintah
Daerah untuk menunjang pelaksanaan program akreditas Rumah
Sakit versi baru 2018.
Renja Tahun 2020 22
5. Dukungan dana dan kendaraan Operasional (mobil dinas) dalam
melaksanakan pembinaan oleh TIM Pembina Akreditasi Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi ke Rumah Sakit kabupaten/ Kota belum
memadai
6. Pada Januari 2018 telah keluar Standar Nasional Akreditasi Rumah
Sakit (SNARS edisi 1), yang tentu saja memerlukan sosialisasi dan
pemahaman yang mendalam agar RS Prov, Kab dan Kota lebih
mengerti dengan standar akreditasi terbaru.
Tahun 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah melakukan
Sosialisasi dan Bimtek Akreditasi Instrumen baru versi 2018 untuk 15
(Lima Belas) Rumah Sakit Pemerintah/swasta .
Selanjutnya tahun 2018 akan tetap dilakukan pembinaan dan
bimbingan Akreditasi dengan Instrumen baru versi 2018 bagi semua
Rumah Sakit yang ada diwilayah Provinsi Jambi. Sedangkan upaya yang
telah dilakukan dari program Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam
menunjang Akreditasi Rumah Sakit antara lain :
1. Pembinaan akreditasi Rumah Sakit dengan mengadakan Sosialisasi
Akreditasi dengan Instrumen baru.
2. Melakukan pembinaan Akreditasi ke Rumah Sakit.
3. Adanya komitmen dari manajemen tentang kebijakan Akreditasi Rumah
Sakit.
4. Rumah Sakit di wilayah Provinsi Jambi berjumlah 40 Rumah Sakit yang
terdiri dari 15 Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Khusus ada 2
yaitu RS Jiwa daerah dan RS Ibu Anak dan 18 Rumah Sakit Swasta.
Renja Tahun 2020 23
Tabel
JUMLAH RUMAH SAKIT RUJUKAN PONEK
DI PROVINSI TAHUN 2018
No Nama Rumah Sakit TYPE RS
Sudah Melaksanakan Workshop dan OJT PONEK
1 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
B v
2 RSUD Kol. Abundjani Kab. Merangin
C v
3 RSUD H Abdul Manap Kota Jambi
C v
4 RSUD H Abdoel Madjid Batoe Kab. Batang Hari
C v
5 RSUD H. Hanafie Kab. Bungo
B v
6 RSUD Mayjen H.A Thalib Kab. Kerinci
C v
7 RSUD Ahmad Ripin Kab.Muaro Jambi
C v
8 RSUD Prof Dr Hm Chatib Quzwain Kab. Sarolangun
C v
9 RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo
C v
10 RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjab Timur
C v
11 RSUD K.H Daud Arif Kab. Tanjab Barat
C v
12 RSUD Sungai Bahar Kab.Ma.Jambi
D -
13 RSUD Sungai Gelam D v
Sumber : Data Laporan Ponek th.2018 program Rujukan
Renja Tahun 2020 24
Dari tabel tersebut di atas baru 11 Rumah Sakit yang sudah dilatih
workshop PONEK dan pelayanannya dipantau melalui Program On the
Job Training (OJT) PONEK 24 Jam di Rumah Sakit. Adapun 2 Rumah
Sakit yang belum melaksanakan PONEK secara optimal karena belum
lengkapnya Dokter Spesialis Kandungan ( SPOG ) dan Dokter Spesialis
Anak ( SPA ) yang bertugas paruh waktu. Hasil OJT dari 11 Rumah
Sakit PONEK tersebut belum mencapai standar yang ditetapkan dari
Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR).
Sedangkan pemantauan 13 RS pelayanan PONEK tetap dimonitoring
melalui pembinaan program Upaya Kesehatan Perorangan dan kegiatan
penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) setiap tahunnya.
Regionalisasi Sistem Rujukan Provinsi Jambi
Dalam rangka mendukung pelaksanaan BPJS, program upaya
kesehatan perorangan Bidang pelayanan kesehatan Dinas kesehatan
provinsi Jambi bekerja sama dengan lintas program maupun lintas sektor,
kalangan profesi kesehatan, dan telah membagi wilayah rujukan
berdasarkan pertimbangan data geografis wilayah, data fasilitas
transportasi darat, perairan udara dan data fasilitas pelayanan kesehatan
dengan keluarnya peraturan Gubernur No 71 tahun 2013 tentang
Regionalisasi sistem rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi,
dimana regionalisasi wilayah rujukan di bagi menjadi :
a. Regional wilayah timur berpusat di Rumah Sakit Raden Mataher
Provinsi, sebagai pusat rujukan dari Rumah Sakit yang berada di Kota
Jambi, Kabupaten Tanjung jabung Barat, kabupaten Tanjung Jabung
Timur,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari.
b. Regional wilayah barat berpusat di Rumah Sakit umum Daerah
H.Hanafi kabupaten Bungo, sebagai pusat rujukan dari rumah sakit
yang berada di kabupaten Bungo,Kabupaten Tebo, kabupaten
Merangin, Kabupaten Sarolangun,Kota Sungai penuh dan Kabupaten
Kerinci.
Renja Tahun 2020 25
c. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebagai Rumah sakit
Pusat Rujukan Provinsi Jambi.
Tabel
DAFTAR 10 BESAR PENYAKIT RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT
PROVINSI TAHUN 2018
NO URUT
KODE ICD 10
DESKRIPSI
JML PASIEN KELUAR HIDUP & MATI
1 K.30 DYSPEPSIA 9804
2 A.09 DIARE DAN GASTROENTERISTIS AKUT
8007
3 I.10 HYPERTENSI 4293
4 K.29 GASTRISTIS 4221
5 E.11 DIABETES MELITUS 3801
6 K.29 POST SC 2873
7 A.01 BRONCKHITIS 2286
8 I.64 PNEUMONIA 1428
9 B.51.0 ISK 1309
10 A.01 THYPOID 1300 SUMBER : Data Laporan SIRS online 2018
Tabel
DAFTAR 10 BESAR PENYAKIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI TAHUN 2018
NO URUT
KODE ICD 10
DESKRIPSI
JML PASIEN KELUAR HIDUP & MATI
1 K.30 DYSPEPSIA 10204
2 R.50 FEBRIS 7730
3 H.52 GANGGUAN REFRAKSI DAN AKOMODASI
7530
4 J.36 – J.39 ISPA 6919
5 J.02 FARINGITIS AKUT 5315
6 A.09 DIARE DAN GASTROENTERISTIS AKUT
4105
7 I.10 HYPERTENSI 3655
8 E.11 DERMATITIS 3288
9 M.05 – M.06
PRESBIOPIA 3090
10 D.22- D 23 MYOPIA 3089 SUMBER : Data Laporan SIRS online 2018
Renja Tahun 2020 26
Tabel
DATA BED OCCUPACY RATE (BOR) TAHUN 2017
NO SARANA PELAYANAN KESEHATAN BOR (%)
1 RSD. Rd. Mattaher Jambi 53.61
2 RS. Jiwa Daerah Jambi 84.71
3 RSUD Mayjen H A. Thalib Kerinci 85
4 RSUD Kol. Abunjani Bangko 57.5
5 RSUD Prof DR. Khatib Quzwain Sarolangun 54.97
6 RSUD. H.Hamafie Muara Bungo 57.37
7 RSUD.Sultan Taha Saifudin Muara Tebo 60.91
8 RSUD H.Abdoel Madjid Batoe 53.42
9 RSUD Ahmad Ripin 14.37
10 RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal 40.08
11 RSUD Nurdin Hamzah Muara Sabak 38.58
12 RSU H. Abdul Manap Kota Jambi 41.45
13 RSUD Sungai Bahar 46.8
14 RSUD Sungai Gelam 8.38
15 RS. Bhayangkara 77
16 RS. Dr Bratanata (DKT) 73.95
17 RS. St. Theresia 75.63
18 Siloam Hospital 60.33
19 RS. Mayang Medical Centre (MMC) 77.27
20 RS. Bersaudara. Mandiri 19.19
21 RSIA. Annisa 77.81
22 RS Islam Arafah 61.62
23 RS Kambang 85.69
24 RS Royal Prima 72
25 RS Central Medika 58
26 RS Baiturrahim 80.7
27 RS Mitra Medika Batang Hari 63.96
28 RSIA Barkah Bungo 7
29 RS Rhaudhah 30.47
30 RSIA Abdul Malik 9
31 RS Erni Medika
32 RS Permata Hati 12.67
33 RS Andimas
34 RS Setia Budi 60.16
35 RS Mitra Medika Batang Hari 2,64
Renja Tahun 2020 27
Data BOR ini Memang hanya dapat disajikan data tahun 2017 untuk
tahun 2018 data BOR belum dapat ditarik dari aplikasi SIR Online 2018
Renja Tahun 2020 28
Tabel
SEBARAN DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS TAHUN 2018
Dalam Anak Bedah Obgyn Jumlah
Sp DasarBedah Obgyn Dalam anak
Jantung &
pembuluh
darah
1 RSUD Rd. Mattaher 11 5 9 10 35 3 2 2 1 2 15
2 RS Jiwa Daerah 1 1 2 - - - - - 0
3 RSUD H. Abdul Manap 5 4 4 3 16 - - - - - 1
4 RSUD Hamba 2 2 3 3 10 - - - - - 0
5 RSUD Ahmad Ripin 1 1 1 1 4 - - - - - 0
6 RSUD Sei. Bahar 1 1 2 - - - - - 0
7 RSUD Sei. Gelam 1 1 1 1 - - - - - - 0
8 RSUD Nurdin Hamzah 3 1 2 3 9 - - - - - 0
9 RSUD. KH. Daud Arif 2 2 2 1 7 - - - - - 0
10 RS dr. Bratanata 2 2 3 5 12 2 1 1 - 7
11 RS. Bhayangkara 1 1 1 2 5 1 1 - - - 2
12 RS Kambang 3 1 2 1 7 1 1 - 1 - 3
13 RSI. ARAFAH 3 3 2 6 14 1 - - - - 1
14 RS Royal Prima 4 3 3 4 14 1 1 - - 2
15 RS Theresia 1 1 1 1 4 1 - - - - 1
16 RS Baiturahim 3 2 2 4 11 - - 1 - 1 2
17 RS Siloam 3 4 3 3 13 - 1 1 1 1 6
18 RSUD H. Hanafie Bungo 3 3 4 5 15 - 1 - - - 1
19 RSUD Mayjen H.A. Thalib 4 1 3 3 11 - - - - - 0
20 RSUD Kol. Abundjani 3 3 2 2 10 - - - - - 0
21 RSUD. Chatib Quzwain 3 1 1 2 7 - - - - - 0
22 RSUD H. Hanafie 3 3 4 5 15 - - - - - 0
23 RSUD. STS Tebo 2 2 2 2 8 - - - - - 0
24 RSUD Hamba 2 2 3 3 10 - - - - - 0
Sub SpesialisDalam
Rumah Sakit UmumNoJumlah
SubSpesialis
Renja Tahun 2020 29
Tabel
RUANGAN INTENSIVE CARE UNIT TAHUN 2018
Dari beberapa program Pelayanan Kesehatan Rujukan yang telah
dilaksanakan, maka dapat di ambil kesimpulan sbb :
ICU ICCU NICU PICU HCU
1 RSUD Raden Mattaher 7 5 1- 5 6 23
2 RS Siloam 2 - 3 - - 5
3 RS Jiwa - - - 14 - 14
4 RSUD Abdul Manap - - - - 3 3
5 RS Islam Arafah 2 - 3 - - 5
6 RS Royal Prima 4 - 2 - - 6
7 RSIA Annisa - - 2 - 3 5
8 RS Baiturrahim 2 - 3 - - 5
9 RS bratanata 7 - 8 - - 15
10 RS Bhayangkara 4 1 - - - 5
11 RSU Kambang 1 - 4 3 4 12
12 RS MMC 3 - - - - 3
13 RS St Theresia 2 - - - - 2
14 RSUD Daud Arif - - - - 4 4
15 RSUD Nurdin Hamzah 3 - - - - 3
16 RSUD Ahmad Ripin - - - - 3 3
17 RSUD Sungai Gelam - - - - - 0
18 RSUD Sungai Bahar - - - - - 0
19 RSUD Abdoel Madjid Batoe 4 - - - 3 7
20 RS M2C Merangin - - - - - -
21 RS MITRA Hospital 3 - - - - 3
22 RS BRATANATRA 7 - - - - 7
23 RSU Kambang 1 - - - 4 5
24 RS Abundjani Bangko 7 - - - - 7
25 RSU Bersaudara 3 - - - - 3
26 RSU H.A Thalib Kab. Kerinci 4 9 13
27 RS Rhaudhah 2 - - - - 2
28 RS Andimas - - - - - -
29 RS Hanafie Kab Bungo 6 4 - - - 10
30 RS Sentral Medika - - - - - -
31 RSIA Barkah - - - - - -
32 RS Mitra Medika Batanghari 3 - - - - 3
33 RSIA H. Abdul Malik 1 1 - - - 2
34 RS Erni Medika - - - - - 7
35 RSIA Permata Hati 2 2 2 6
36 RSU Setia Budi - - - - 1 1
37 RSU Abdurrahman Sayoeti - - - - - -
38 RSIA Moelia - - 2 2 4
39 RSU Rimbo Medika - - - - - -
40 RS Langit Golden Medika 2 - - - - 2
82 11 38 26 31 195TOTAL
NO NAMA RSJUMLAH
TOTAL
Renja Tahun 2020 30
a. Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif
(PONEK) 24 jam telah di laksanakan sebanyak 11 (86,4 %) RSUD
Provinsi dan Kabupaten/ Kota dari 13 sasaran yang di tetapkan.
b. Rumah Sakit tahun 2018 berjumlah 40 rumah sakit. Rumah sakit
Pemerintah dan swasta yang terakreditasi berjumlah 22 atau sekitar 55
%. sebanyak 15 RS Pemerintah (87,50 %) dari 17 RS yang ada,
sedangkan RS Swasta yang sudah terakreditasi sebanyak 8 RS (40,00
%) dari 20 RS swasta yang ada.
c. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) telah dilaksanakan secara on-
line terhadap RSUD dan RS Swasta yang ada di Provinsi Jambi.
d. Pertemuan Perencanaan BUK antara Dinas Kesehatan Provinsi
dengan RS dan Labkes Daerah di wilayah binaan telah dilaksanakan
secara on-line melalui e-Planning terhadap Kabupaten/Kota di
Provinsi Jambi.
e. Perlu adanya optimalisasi Sistem rujukan terintegrasi (SISrute) yang
menampung seluruh informasi pelayanan kesehatan rujukan seperti
informasi ketersediaan tempat tidur, ketersediaan layanan Spesialis
dan tenaga medis.
2.2.3. Program Kesehatan Ibu dan Anak
Pada tahun 2017 yang lalu telah dilaksanakan survey yang
dilakukan serentak di 34 Provinsi di Indonesia. Untuk mendapatkan
capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) ini harus melalui Survey,
sampai saat ini Hasil Survey untuk Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.
000 kelahiran belum ada hasil yang resmi yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan RI. Untuk menjawab indikator ini, kami akan
menampilkan tabel seperti dibawah ini.
Renja Tahun 2020 31
Tabel
Trend Kematian Ibu Tahun 2016-2018
NO KABUPATEN/ KOTA
TAHUN
2016 2017 2018
1 Kerinci 6 4 4
2 Merangin 6 5 5
3 Sarolangun 5 4 4
4 Bt.Hari 2 8 3
5 Bungo 10 5 6
6 Tebo 9 4 2
7 Muaro Jambi 3 5 1
8 Tanjab Barat 5 7 4
9 Tanjab Timur 8 6 4
10 Kota Jambi 3 4 1
11 Kota Sei Penuh 2 2 2
Provinsi 59 54 36
Renja Tahun 2020 32
Grafik
Kematian Ibu adalah kasus kematian seorang perempuan yang
diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan,persalinan,
abortus dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya
kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya
sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidental.
Turunnya jumlah kematian ibu di provinsi Jambi dari tahun sebelumnya
salah satunya karena peningkatan persalinan di pelayanan kesehatan.
Tabel
Jumlah Kematian Neonatal Provinsi Jambi
Tahun 2016 - 2018
NO KABUPATEN/KOTA
TAHUN
2016 2017 2018
1 Kerinci 29 39 27
2 Merangin 38 21 23
59
54
36
8178
55
2016 2017 2018
kematian ibu konversi
Renja Tahun 2020 33
3 Sarolangun 23 18 16
4 Batanghari 27 15 17
5 Bungo 13 14 30
6 Tebo 15 16 23
7 Muaro Jambi 25 13 9
8 Tanjab Barat 34 34 29
9 Tanjab Timur 11 9 9
10 Kota Jambi 16 10 5
11 Kota Sei Penuh 5 12 8
Provinsi 232 201 196
Grafik
3 3 3
232201 196
2016 2017 2018
konversi kematian neonatal
Renja Tahun 2020 34
Tabel
Trend Kematian Bayi Tahun 2016 - 2018
NO Kab/Kota
Tahun
2016 2017 2018
1 Kerinci 37 43 27
2 Merangin 41 25 26
3 Sarolangun 23 22 17
4 Batang Hari 29 19 18
5 Ma. Jambi 27 15 9
6 Tanjab Timur 12 16 10
7 Tanjab Barat 33 13 29
8 Tebo 31 44 31
9 Bungo 16 10 32
10 Kota Jambi 16 12 5
11 Kota Sei Penuh 7 20 9
PROVINSI 273 239 213
Renja Tahun 2020 35
Kematian Bayi adalah kematian kurang dari 1 tahun (0 sampai 11 bulan),
kematian bayi paling banyak pada umur 0 sampai 28 hari yang di sebut dengan
kematiam neonatal. Di provinsi jambi kematian neonatal tahun 2018 berjumlah
213 kasus. Kematian bayi merupakan indicator penting dalam mencerminkan
derajat kesehatan di masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitive
terhadap kesehatan linkungan dan status social ekonomi sangat berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan perkembagan bayi.
2.2.4. Program Kesehatan Anak Balita
Derajat Kesehatan masyarakat banyak di pengaruhi oleh
berbagai faktor, bukan hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja
seperti pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana namun juga di
pengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial,keturunan dan
faktor lainnya.
Dalam upaya pencapaian tujuan” memberdayakan individu,
Keluarga dan masyarakatnuntuk hidup sehat dan mandiri” yang
4 3 3
273
239
213
2016 2017 2018
konversi kematian bayi
Renja Tahun 2020 36
sasaran kinerjanya “meningkatannya akses dan mutu pelayanan
kesehatan ibu, anak ,balita dan lansia serta kesehatan Reproduksi”
dilakukan beberapa kegiatan dan Program yaitu Program
Kesehatan Anak Balita.
Angka kematian dapat membantu mengidentifikasi
kelompok rentan yang beresiko lebih tinggi mengalami kematian
dan menjadi masukan strategis dalam mengurangi resiko terjadinya
kematian (Kematian Balita) : Peluang kematian antara kelahiran
dan sebelum mencapai ulang tahun kelima (0-4 Tahun).
Untuk Provinsi Jambi hasil laporan fasilitas kesehatan tiga
tahun terahir (2016- 2019), jumlah kematian balita terlihat
mengalami penurunan
Jumlah Kematian Balita Per Kabupaten/Kota
Tahun 2016 - 2018
NO Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018
1 Kerinci 0 1 0
2 Merangin 0 1 1
3 Sarolangun 0 2 0
4 Batang Hari 1 4 0
5 Ma. Jambi 1 2 1
6 Tanjab Timur 1 0 0
7 Tanjab Barat 0 1 0
8 Tebo 11 1 0
9 Bungo 3 1 2
10 Kota Jambi 1 4 0
11 Kota Sei Penuh 2 3 0
PROVINSI 20 20 4
Renja Tahun 2020 37
2.2.5. Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Dalam upaya pencapaian tujuan “Memberdayakan individu,
keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri ” yang
sasaran kinerjanya “Meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia serta Kesehatan
Reproduksi” dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia”. Adapun hasil
yang dilakukan selama tahun 2017 sebagai berikut :
20 20
4
2016 2017 2018
kematian balita
Renja Tahun 2020 38
Tabel
Kesehatan Lansia Tahun 2017
N
O
KABUPATE
N/KOTA
JML
POSY
ANDU
LANSI
A
YANG
AKTIF
JML LANSIA
YANG
MENDAPATKA
N PELAYANAN
JML
PUSKESM
AS YANG
MELAKS
ANAKAN
PELAYAN
AN
KESEHAT
AN
SANTUN
LANSIA
JML
PUSKESMA
S YANG
TENAGAN
YA TELAH
MENDAPA
T
PELATIHA
N
KESEHATA
N LANSIA
DAN
GERIATRI
JML
PUSK
ESMA
S
YANG
MELA
KSAN
AKAN
HOME
CARE
ABS %
1 KERINCI 94 3,361 9.75 18 4 3
2 MERANGIN 99 18,187 79.60 8 6 9
3 SAROLANG
UN
97 14,165 66.69 10 0 7
4 BATANGHA
RI
108 10,026 44.49 17 7 14
5 MUARO
JAMBI
178 17,258 54.54 6 2 21
6 TANJAB
TIMUR
133 1,562 53.18 17 4 0
7 TANJAB
BARAT
165 12,707 43.44 7 3 5
8 TEBO 161 18,538 87.25 11 2 6
9 BUNGO 138 10,721 80.30 7 7 13
10 KOTA JAMBI 63 27,823 71.12 11 26 11
11 SUNGAI
PENUH
54 4,786 51.61 10 20 4
PROVINSI 1.290 139,13
4 56.12
122 81 93
Sumber : Laporan Kesehatan Keluarga Tahun 2017
a. Puskesmas dengan posyandu/posbindu Lansia Aktif disetiap
desa adalah pos pelayanan terpadu yang berada di desa-desa
untuk masyarakat usia lanjut yang penyelenggaraannya melalui
Renja Tahun 2020 39
program puskesmas untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat khususnya lansia.
Jumlah posyandu/posbindu Lansia Aktif disetiap desa pada
tahun 2017 berjumlah 1.290 posyandu/posbindu dengan jumlah
posyandu/posbindu terbanyak di Kabupaten Muaro Jambi yaitu
sebanyak 178 posyandu/posbindu dan yang paling sedikit di
Kota Sungai Penuh sebanyak 54 posyandu.
b. Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan adalah jumlah
kunjungan lansia di faskes dalam bentuk pelayanan kesehatan
bagi usia lanjut 60 tahun atau lebih melalui kesehatan jasmani,
rohani maupun sosial melalui seluruh upaya kesehatan
teruatama upaya promotif, prefentif tanpa mengabaikan upaya
kuratif dan rehabilitatif.
Berdasarkan tabel diatas, jumlah kunjungan lansia pada faskes
pada tahun 2017 adalah sebesar 58.655 orang dan telah
mendapat layanan kesehatan dengan baik. Persentase
cakupan lansia yang mendapat pelayanan kesehatan di faskes
adalah 56,12%. Cakupan ini Bila dilihat dari indikator capaian
target tahun 2017 sebesar 35%, artinya sudah tercapai dengan
baik.
c. Jumlah Puskesmas santun lansia adalah puskesmas yang
melaksanakan pelayanan kesehatan pada pra lansia dan lansia
yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif yang lebih menekankan unsur proaktif, kemudahan
proses pelayanan, santun, sesuai standar pelayanan.
Berdasarkan Tabel diatas Capaian Puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan Santun Lansia pada
tahun 2017 sebesar 61% bila dibandingkan dengan target
Indikator sebesar 30% berarti sudah jauh melebihi dari target.
d. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan home care adalah
suatu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat
di rumah pasien khususnya untuk masyarakat lansia.
Renja Tahun 2020 40
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan home care sebanyak
93 puskesmas atau sama dengan 46,5%, jika dilihat dari target
2017 sebesar 15% berarti telah tercapai target.
2.2.6. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Kegiatan layanan laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat
dicapai melalui indikator jumlah pemeriksaan rutin Laboraorium Klinis dan
kesehatan masyarakat dengan satuan ukur parameter dan orang.
Capaian Kinerja Laboraorium Klinis dan kesehatan masyarakat dari target
26.323 dan terealisasi sebesar 26.289 atau sebesar 99,8%.
Untuk lebih jelasnya Indikator kinerja Balai Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jambi terlihat pada tabel berikut ini
Tabel
Pemeriksaan Laboraorium Klinis dan Kesehatan Masyarakat
Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi
Tahun 2018
No
Pelayanan Pemeriksaan
2018
% Target Capaian
1 Kimia dan Patologi Klinik 14.207 14.255 100,3
2 Immunologi 3.097 2.816 90,9
3 Kimia Air dan Lingkungan 6.574 7.004 106,54
4 Mikrobiologi 2.445 2.214 90,55
Jumlah 26.323 26.289 99,8
Renja Tahun 2020 41
Tabel Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi
Tahun 2018
N
o
Sasaran Indikator
Sasaran
Target Realisasi
1 Meningkatnya Mutu
Pemeriksaan
Laboratorium
Jumlah
Parameter yang
dilaksanakan
terakreditasi
15 parameter 7
parameter
2 Penggunaan
Peralatan dan
Metode Terkini
Metode Analisis
Tervalidasi
Mutakhir
4 Alat 0
3 Meningkatnya
jumlah sarana dan
prasarana
Jumlah sarana
dan prasarana
yang diadakan
sesuai standar
pelayanan
minimal
3 Bangunan 0
4 Meningkatnya
Pendapatan/Peneri
maan Balai
Labkesda Jambi
Peningkatan
realisasi
penerimaan
Labkesda Jambi
Rp.
1.050.000.000,
-
Rp.
1.415.082.
000,-
5 Meningkatnya
Kualitas Tenaga
Teknis dan non
teknis
Jumlah Tenaga
yang dilatih
32 Orang
n
g
2.2.7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Di tahun 2018 Dinas Kesehatan melalui Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan melaksanakan kegiatan sebanyak 8 kegiatan
antara lain:
1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekkes.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Renja Tahun 2020 42
4. Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah
sakit
5. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
6. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka peningkatan
Program Kesehatan keluarga
7. Kegiatan Sampling Alkes dan PKRT
8. Kegiatan Binwasdal Program alkes dan PKRT
Tabel
Kerinci Sungai Penuh Merangin Sarolangun Batang Hari Bungo Tebo Kota Jambi Muara Jambi Tanjab Timur Tanjab Barat
8284
100
9094
85
97
86
92
100
92
82 81
100 100 10096 97
100 100 1009796
34
73
96 95 94 95
87
94
84
98
CAPAIAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESSENSIAL DI PUSKESMAS PROVINSI Jjmbi TAHUN 2016 S.D 2018
2016 2017 2018
Persentase Ketersediaan obat vaksin dan perbekkes di provinsi Jambi
sebesar 80%.
Berdasakan grafik tentang Capaian ketersediaan obat dan vaksin diatas
menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 capaian ketersediaan
obat dan vaksi di 11 kabupaten Kota rata2 diatas 80%, bahkan di
kabupaten merangin dan Tanjung Jabung Timur mencapai 100%.
Sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan sampai di bawah target
yaitu Kota sungai penuh mencapai 34% dan Kabupaten Merangin 73%.
Persentase instalasi Farmasi Kab / Kota yang melaksanakan evaluasi
penggunaan obat sesuai FORNAS
Renja Tahun 2020 43
Persentase instalasi Farmasi Kab / Kota yang melaksanakan evaluasi
penggunaan obat sesuai FORNAS targetnya sebesar 80%.
Berdasakan grafik tentang capaian instalasi Farmasi Kab / Kota yang
melaksanakan evaluasi penggunaan obat sesuai FORNAS menunjukkan
bahwa dari 11 Kabupaten Kota di tahun 2016 terdapat 2 kab/Kota yaitu
Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang
capaiannya 0 %, sementara 5 Kabupaten yang capaiannya diatas 80%
yaitu Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Tebo, Kota Jambi, Muaro Jambi dan
Tanjung Jabung Barat.
Tahun 2017 dan 18 capaian instalasi Farmasi Kab / Kota yang
melaksanakan evaluasi penggunaan obat sesuai FORNAS menunjukkan
bahwa dari 11 Kabupaten Kota menunjukkan Kota Jambi capaiannya 0%
dan tanjab barat tahun 2018 yaitu 0%, sementara 3 Kabupaten
(Kabupaten Kerinci, Tebo dan Muaro Jambi) di atas 80%.
Jumlah rekomendasi monev program obat dan perbekalan kesehatan
yang dihasilkan Pada tahun 2018 Jumlah rekomendasi yang dihasilkan
sebanyak 7 rekomendasi Kab/Kota, belum memenuhi target 11
rekomendasi Kab/Kota karena menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas
dan urgensia program. Kab/Kota yang sudah dilaksanakan adalah Kota
98
0
7691 78 76
91 92 94
0
919867 76 74 73 76
93
0
94 87 939773 84 74 72 76
93
0
9480
0
CAPAIAN EVALUASI PENGGUNAAN OBAT (EPO) SESUAI FORNAS DI IFK KAB/KOTA
TAHUN 2016 S.D SEPTEMBER 2018
Capaian 2016 Capaian 2017 Capaian 2018
Renja Tahun 2020 44
Jambi, Muaro Jambi, Batang Hari, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat,
tanjung Jabung Timur dan Sarolangun.
Tabel
Persentase pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar
Persentase pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar
targetnya 65%.
Berdasakan grafik tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas
(PIO) sesuai standar pada tahun 2016 dan 2017, terjadi peningkatan
target 40% menjadi 50%, capaian dari 62,02 tahun 2016 menjadi 75,56 di
tahun 2017. Sementara itu di tahun 2018 peningkatan target 65% tidak
dibarengi capaian yaitu 57,55%.
1. Jumlah Kab/Kota yang terpantau melaksanakan pembinaan ke sarana
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT), Usaha Jamu Gendong (UJG) Usaha Jamu Racikan ( UJR )
a). Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun,Batang Hari, Tanjab Timur
b). Tahun 2017 di Kabupaten Muaro Jambi
c). Tahun 2018 di Kabupaten Tanjab Barat
2016 2017 2018
4050
6562,02
75,56
57,55
CAPAIAN DAN TARGET PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS (PIO) SESUAI
STANDAR TAHUN 2016 S.D 2018
TARGET CAPAIAN
Renja Tahun 2020 45
Berdasarkan keterangan poin no. 6 didapat bahwa sejak tahun 2016
sampai 2018 baru 4 Kabupaten yang dilakukan pembinaan oleh Dinkes
Provinsi ke sarana UKOT, UMOT, UJG dan UJR. Hal ini disesuaikan
dengan target yang kita tetapkan yaitu 4 Kab/Kota.
2. Jumlah Kab /Kota yang terpantau melaksanakan Pembinaan ke
Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP )
a). Tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun,Batang Hari, Tanjab Timur
b). Tahun 2017 di Kabupaten Tanjab Barat
c). Tahun 2018 di Kabupaten Tebo
Berdasarkan keterangan poin no. 7 didapat bahwa sejak tahun 2016
sampai 2018 mencapai 5 Kabupaten yang dilakukan pembinaan oleh
Dinkes Provinsi ke sarana ndustri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ), hal
ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 4 Kab/Kota.
3. Jumlah Sarana sekolah yang melaksanakan LSS tingkat Nasional di 4
Kab/Kota
a). Tahun 2016 di Kabupaten Merangin (SMAN), Kota Jambi
(SMPN),Batang Hari (SDN), Tajab Barat (TK).
b). Tahun 2017 di Kabupaten Merangin(TK, SMAN),Batang Hari
(MTSN),Kota Jambi(SD)
c). Tahun 2018 di Kabupaten Tebo(SD), Merangin (SMAN), Tanjab
Timur (SMPN), Kota Jambi (TK)
Berdasarkan keterangan poin no. 8 didapat bahwa sejak tahun
2016 sampai 2018 mencapai 6 Kabupaten/Kota yang
melaksanakan LSS tingkat Nasional, hal ini melebihi target yang
telah ditetapkan sebelumnya yaitu 4 Kab/Kota.
4. Jumlah Sarana sekolah yang mengikuti LSS tingkat Nasional di 11
Kab/Kota
a). Tahun 2016 sarana sekolah yang mengikuti LSS tingkat nasional
dari TK, SD, SMP dan SMA di 11 Kab/Kota (Jumlah 44 sarana
sekolah)
Renja Tahun 2020 46
b). Tahun 2017 sarana sekolah yang mengikuti LSS tingkat nasional
dari TK, SD, SMP dan SMA di 11 Kab/Kota (Jumlah 44 sarana
sekolah)
c). Tahun 2018 sarana sekolah yang mengikuti LSS tingkat nasional
dari TK, SD, SMP dan SMA di 10 Kab/Kota kecuali Kab. Bungo
(Jumlah 34 sarana sekolah)
Berdasarkan Grafik diatas menunjukan bahwa Sarana sekolah yang
mengikuti LSS tingkat Nasional di 11 Kab/Kota dari tahun 2016 – 2018
secara umum mengikuti, akan tetapi di tahun 2018 Kabupaten Bungo
tidak mengikuti kegiatan ini, dan juga secara jumlah kabupaten tebo
terjadi penuruna jumlah sarana yng mengikuti LSS ini.
1. Untuk indikator ketersediaan obat dan vaksin essensial di provinsi
Jambi Tahun 2018 telah mencapai target yag ditetapkan yaitu 80%,
dan capaian yaitu 91%, namun hal ini masih mengalami kendala yaitu
pengadaan obat dengan menggunakan sistem E-Katalog mengalami
beberapa kendala seperti : Pemutusan sepihak oleh Penyedia Obat
untuk obat yang sudah di setujui melalui E-Purchasing. Contoh item
obatnya adalah : Amoksisikline Dry Syrup 125Mg/5ml, Vaksin Anti
Rabies, Paracetamol 500 mg Tablet, Diazepam 5 mg/ml,
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
2016
2017
2018
Renja Tahun 2020 47
Metilergometrim Maleat0,200 mg-1 ml Injeksi, Magnesium Sulfat 20%
Injeksi, Metronidazole 500 mg Tablet, Ibuprofen 400 mg Tablet dan
Ibuprofen 200 mgTablet, sehingga ketersediaanya di fasyankes tidak
tersedia, ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan 20 Obat
Indikator yang ada di Puskesmas.
2. Untuk kegiatan monev program obat dan perbekalan kesehatan dan
kegiatan pembinaan ke sarana UKOT,UMOT,UJG dan UJR tidak
dapat terealisasi 100 % di karenakan target 3 kab/kota namun dana
yang tersedia di pagu anggaran APBD 2018 hanya 1 Kab/Kota.
3. Produk alat kesehatan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat (MS)
sebesar 96,77% sedangkan tidak memenuhi syarat (TM) sebesar
3,23%
4. Sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT yang memenuhi
persyaratan (CDAKB) sebesar 24%, sedangkan produksi PKRT
(CPPKRTB) dari 2 sarana semuanya tidak memenuhi syarat sebesar
0%.
2.2.8. Program Alkes dan PKRT
Tabel
Jumlah Kab/Kota yang Terpantau Melaksanakan Pembinaan dan
Pengawasan
Penggunaan Alkes dan PKRT Tahun 2016-2018
NO Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018
1 Kota Jambi 0 0 1
2 Ma. Jambi 0 0 1
3 Batang Hari 0 0 0
4 Tebo 0 0 0
5 Bungo 0 0 0
6 Sarolangun 0 0 0
7 Merangin 0 0 0
Renja Tahun 2020 48
8 Tanjab. Barat 0 0 0
NO
Kab/Kota
2016 2017 2018
9 Tanjab. Timur 0 0 0
10 Kota Sungai
Penuh
0 0 0
11 Kerinci 0 0 0
Total 0 0 2
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat tahun 2016 s.d 2017
belum ada kegiatan yang mendukung indikator tersebut. Pada
Tahun 2018 target dari Indikator Kinerjater dapat di 2 Kab/Kota
yaitu Kota Jambi dan Kab. Muaro Jambi, tapi dalam
pelaksanaanhanya di 1 Kab/ Kota yaitu di Kab. Muaro Jambi
dikarenakan keterbatasan dana, jadi pencapaian target 100%
Tabel
Jumlah Kab/Kota yang Terpantau melaksanakan Pengawasan Alkes dan
PKRT di Peredaran
NO
Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018
1 Kota Jambi 0 0 1
2 Ma. Jambi 0 0 1
3 Batang Hari 0 0 0
4 Tebo 0 0 0
5 Bungo 0 0 0
6 Sarolangun 0 0 0
7 Merangin 0 0 0
Renja Tahun 2020 49
8 Tanjab. Barat 0 0 0
9 Tanjab. Timur 0 0 0
10
Kota Sungai Penuh 0 0 0
11
Kerinci 0 0 0
Total 0 0 2
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat tahun 2016 s.d 2017
belum ada kegiatan yang mendukung indikator tersebut. Pada
Tahun 2018 target dari Indikator Kinerjater dapat di 2 Kab/Kota
yaitu Kota Jambi dan Kab. Muaro Jambi, tapi dalam pelaksanaan
hanya di 1 Kab/ Kota yaitu di Kota Jambi dikarenakan
keterbatasan dana, jadi pencapaian target 96,77%.
Tabel
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT yang memenuhi
persyaratan
N
O
Kab/Kota Tahun
2016 2017 2018
1 Kota Jambi 0 0 25
2 Ma. Jambi 0 0 0
3 Batang Hari 0 0 0
4 Tebo 0 0 0
5 Bungo 0 0 0
6 Sarolangun 0 0 0
7 Merangin 0 0 0
8 Tanjab. Barat 0 0 0
9 Tanjab. Timur 0 0 0
1
0
Kota Sungai
Penuh
0 0 0
Renja Tahun 2020 50
1
1
Kerinci 0 0 0
Total 0 0 25
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat tahun 2016 s.d 2017
belum ada kegiatan yang mendukung indikator tersebut. Pada
Tahun 2018 target dariIndikator Kinerjater dapat di 25 Sarana
yaitu DI Kota Jambi , dari 25 Sarana tersebut hanya 7 Sarana
yang memenuhi Persyaratan secara CDAKB/CPPKRTB (28%),
sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan CDAKB/CPPKRTB
sebesar 72 %,
2.2.9. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengawasan obat dan makanan yang terdiri dari
beberapa kegiatan yakni: :
1. Kegiatan peningkatan pemberdayaan konsumen /masyarakatdi
bidang obat dan makanan
2. Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
3. Kegiatan Pembinaan Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat
Nasional (Pembinaan sarana makanan jajanan anak sekolah
yang mengikuti LSS tingkat Nasional)
4. Kegiatan Pembinaan Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat
Nasional (Pembinaan sarana makanan jajanan anak sekolah
yang mengikuti LSS tingkat Nasional).
Kegiatan peningkatan pemberdayaan konsumen
/masyarakatdi bidang obat dan makanan diharapkan dapat
meningkatkan Jumlah kab/kota yang terpantau melaksanakan
pembinaan ke sarana Usaha kecil Obat Tradisional (UKOT)
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Jamu Gendong
(UJG)
Renja Tahun 2020 51
Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya di seJumlah Sarana Sekolah yang mengikuti LSS
Tingkat Nasional di 11 Kab/Kota.
Kegiatan Pembinaan Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat
Nasional (Pembinaan sarana makanan jajanan anak sekolah yang
mengikuti LSS tingkat Nasional) diharapkan Jumlah Kab/Kota
yang terpantau melaksanakan pembinaan ke Industri Rumah
Tangga (IRTP), dan Kegiatan Pembinaan Lomba Sekolah Sehat
(LSS) tingkat Nasional (Pembinaan sarana makanan jajanan anak
sekolah yang mengikuti LSS tingkat Nasional).diharapkan Jumlah
Sarana sekolah yang mengikuti LSS tingkat Nasional di 11
Kab/Kota.
2.2.10. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Ditahun 2018 Progrm Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
melaksanakan kegiatan terdiri dari 2 kegiatan yakni Kegiatan
Pengelolaan Program Jamkesda Provinsi danKegiatan
Pengelolaan PHA dan DHA
1. Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesda Provinsi
Tabel Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masy Tidak
Mampu yang ditanggung Pemerintah Prov Jambi
Tahun 2016 – 2018
NO KAB/KOTA
PENERIMA BANTUAN IURAN APBD
PROV. JAMBI
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
1 KERINCI - 1,162 1,162
2 MERANGIN 187 549 682
3 SAROLANGUN 135 1,848 2,035
4 BATANGHARI - 1,102 1,102
Renja Tahun 2020 52
5 MUARO JAMBI 3,656 6 3,664
6 TANJAB
TIMUR - 385 385
7 TANJAB
BARAT - 1,065 1,065
8 TEBO - 583 583
9 BUNGO - 710 710
10 KOTA JAMBI - 2,667 2,667
11 KOTA SUNGAI
PENUH - 395 395
JUMLAH 3,978 10,472 14,450
SASARAN 20.600 20.600 20.600
PERSENTASE 19,31% 50,83% 70,15%
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi
cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Masy Tidak
Mampu yang ditanggung Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018
sebanyak 14,450 jiwa. Bila dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan di dalam rencana strategis sebesar 70% dari 20.600
jiwa, maka capaian realisasi kepersertaan jaminan kesehatan bagi
masyarakat tidak mampu telah mencapai target yakni sebesar
70,15%
Untuk melihat cakupan jumlah masyarakat miskin lainnya dapat
dilihat pada tabel berikut:
Renja Tahun 2020 53
Tabel
Jumlah Masyarakat Miskin di Provinsi Jambi
No Kabupaten/Kota
Jumlah
Penduduk
Jumlah KK
Miskin (BDT)
Jumlah
Maskin
1 BATANGHARI 308,249 21,035 85,960
2 MA.JAMBI 357,484 17,537 101,671
3 TANJAB TIMUR 212,084 16,919 71,754
4 TANJAB BARAT 322,527 24,844 112,490
5 KOTA JAMBI 796,287 31,711 144,149
6 BUNGO 351,878 17,505 88,635
7 TEBO 324,420 20,734 78,502
8 MERANGIN 372,205 23,143 88,936
9 SAROLANGUN 312,435 22,674 102,317
10 KERINCI 215,014 28,472 96,425
11 SUNGAI PENUH 83,980 5,465 24,842
JUMLAH 3,656,563 230,039 995,681
Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Jambi Tahun 2018
Tabel
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2018
No KAB/KOTA
JML
PENDDK
PBI JML PBI
APBN PROV KAB/KOTA
1 BATANGHARI 303,322 75,328 1,102 37,298 113,728
2 MA.JAMBI 362,222 94,715 3,664 1703 100,082
3 TANJAB TIMUR 225,393 59,549 385 5,199 65,133
4 TANJAB
BARAT 323,267
84,746 1,065 8,767 94,578
5 KOTA JAMBI 612,703 143,674 2,667 38,480 184,821
Renja Tahun 2020 54
6 KERINCI 236,946 89,050 1,162 12,651 102,863
7 MERANGIN 335,136 79,102 682 4,203 83,987
8 SAROLANGUN 312,435 98,705 2,035 7,850 108,590
9 TEBO 320,893 65,746 583 8,878 75,207
10 BUNGO 333,969 67,075 710 6,165 73,950
11 SUNGAI
PENUH 104,204
18,942 395 14,197 33,534
JUMLAH 3,470,490 876,632 14,450 145,391 1,036,473
Sumber Data : BPJS Kesehatan
Tabel
Capaian Universal Health Coverege (November) Tahun 2018
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk PBI + Non PBI %
1 Batanghari 303,072 216,837 71.55
2 Ma. Jambi 362,322 249,833 68.95
3 Tanjab Timur 225,393 121,254 53.80
4 Tanjab Barat 326,267 184,904 56.67
5 Jambi 612,703 587,542 95.89
6 Kerinci 236,946 159,690 67.40
7 Merangin 335,136 178,599 53.29
8 Sarolangun 312,435 192,367 61.57
No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk PBI + Non PBI %
9 Tebo 320,893 147,996 46.12
10 Bungo 333,969 192,334 57.59
11 Sei. Penuh 104,204 65,272 62.64
JUMLAH 3,473,340 2,296,628 66.12
Sumber Data BPJS Kesehatan Tahun November 2018
Renja Tahun 2020 55
Tabel
JAMKESDA KAB/KOTA
Peserta Jaminan Kesehatan Daerah
No Kabupaten/Kota APBN APBD Kab/Kota APBD
Provinsi
1 Batang Hari 85,248
37.298 1.102
2 Muaro Jambi 94,715
1.703 3.664
3 Tanjab Barat 84.748
8.767 1.065
4 Tanjab Timur 59.549
5.199 385
5 Kota Jambi 143.674
24.382 2.647
6 Bungo 67.075
1.231 710
7 Tebo 65.746
8.878 583
8 Merangin 79.102
4.203 682
9 Sarolangun 98.705
7.850 2.035
10 Kerinci 89.050
12.629 1,162
11 Sungai Penuh 18.942
14.401 395
Jumlah 876,632
85.796 14.450
Jaminan Kesehatan Nasional Pekerja Penerima Upah (PPU), Pegawai
Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang
terdaftar di BPJS Kesehatan Tahun 2018.
No Kabupaten/Kota
Pekerja
Penerima
Upah (PPU)
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)
Bukan
Pekerja (BP)
1 Jambi 187,181 197,872 21,866
2 Muara Jambi 61,421 89,768 1,667
3 Batanghari 60,135 40,975 2,442
4 Tanjab Barat 44,899 44,769 1,285
Renja Tahun 2020 56
5 Tanjab Timur 19,985 35,990 506
6 Bungo 55,328 57,470 6,155
7 Tebo 25,747 45,437 1,902
8 Merangin 32,773 58,785 2,704
9 Sarolangun 37,538 45,465 2,292
10 Kerinci 24,732 30,190 4,740
11 Sei Penuh 13,700 16,783 2,129
Jumlah 563,439 663,504 47,688
2. Kegiatan Pengelolaan PHA dan DHA
Dalam upaya meningkatkan jaminan akses pelayanan
kesehatan melalui jaminan kesehatan, Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan pengelolaan PHA
dan DHA sesuai dengan Rencana Strategis yang telah
ditetapkan.
Adapaun hasil kegiatan pengelolaan PHA dan DHA yang
dilakukan selama tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel Cakupan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan District Health Account (DHA)
Dalam Provinsi Jambi Tahun 2018
NO KAB/KOTA
DOKUMEN DISTRICT HEALTH
ACCOUNT (DHA)
JUMLAH %
1 KERINCI 1 100%
2 MERANGIN 1 100%
3 SAROLANGUN 1 100%
4 BATANGHARI 1 100%
5 MUARO JAMBI 1 100%
Renja Tahun 2020 57
6 TANJAB TIMUR 1 100%
7 TANJAB BARAT 1 100%
8 TEBO 1 100%
9 BUNGO 1 100%
10 KOTA JAMBI 1 100%
11 KOTA SUNGAI
PENUH 1 100%
JUMLAH 11 100%
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua
kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi telah menyelenggarakan District
Health Account (DHA) pada Tahun 2018.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua kabupaten/kota
dalam Provinsi Jambi telah menyelenggarakan District Health Account
(DHA) pada Tahun 2018.
➔ Hambatan Dalam Pelaksanaan Tujuan
- Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagai berikut :
a. Masih ada Masyarakat Miskin yang belum mempunyai kartu JKN-
KIS baik itu di Provinsi, Kabupaten/Kota.
b. Data Masyarakat Miskin yang kurang akurat dan tumpang tindih
(ganda) dan Faskes yang salah
c. Dinas Sosial Kab/Kota masih kurang berperan dalam
melakukan verifikasi data Kepesertaan PBI.
d. Pasien yang akan dirujuk ke RS Nasional masih ada yang belum
mempunyai kartu
➔ Terobosan Yang Dilakukan
- Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagai berikut :
a. Melaksanakan Sosialisasi ke Pengelola Jaminan Kesehatan
Kabupaten/Kota
Renja Tahun 2020 58
b. Melakukan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi
melalui Lounching Kartu Jamkesda oleh Bapak Gubernur Jambi
pada tanggal 10 April 2017
c. Melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral untuk
Program baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota
d. Melaksanakan Kegiatan Dukungan Jaminan Kesehatan untuk
masyarakat miskin yang dirujuk ke Rumah Sakit Nasional
2.2.11. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan yang terdiri dari :
1. Kegiatan percepatan peningkatan kemampuan dan kualifikasi
tenaga kesehatan yang ditingkatkan jenjang pendidikan
menengah/ DI menjadi DIII.
2. Kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan
Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya mutu
pengembangan sumber daya kesehatan” yang sasaran kinerjanya
“Terwujudnya sumber daya kesehatan yang proporsional,
profesional” dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu
Program Pengembangan dan Pemberdayaaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan. Adapun hasil yang dilakukan selama tahun
2018 sebagai berikut :
Program Percepatan Peningkatan Kemampuan dan
Kualifikasi Tenaga Kesehatan Menjadi D.III. merupakan
kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mengadakan kelas
sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi untuk percepatan
peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan sesuai
dengan UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten bersama dengan tim
pendayagunaan tenaga kesehatan provinsi melakukan proses
Renja Tahun 2020 59
seleksi administrasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh
panitia penerimaan mahasiswa dan lebih diutamakan untuk
tenaga kesehatan dengan masa kerja yang lebih lama. Seleksi
Akademis dan Rekognisi Pembelajaran Lampau oleh Politeknik
Kesehatan Kemenkes Jambi, Poltekkes Kemenkes Padang,
Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan Poltekkes Kemenkes Jakarta.
Setiap mahasiswa mendapatkan jaminan bantuan
pendidikan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui
Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) Provinsi Jambi sebanyak
193 (sembilan puluh tiga) orang dan 561 orang melalui dana
Anggaran Pendapatan belanja Nasional (APBN).
Sasaran kinerja tahun 2018 telah tercapai yang
diindikasikan melalui tiga indikator kinerja sesuai dengan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018
telah diselesaikan sebagaimana dengan 3 indikator yang tertera
dibawah ini :
No Indikantor Kinerja Target
Tahun 2018
Realisasi
Tahun
2018
1 Jumlah orang yang mengikuti jenjang
pendidikan nakes dari SLTA,DI menjadi
DIII
193 Orang 193 orang
2 Persentasi RS Kab/Kota Kelas C yang
memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3
Dokter Spesialis Penunjang
50 % 50 %
3 Persentasi Puskesmas yang minimal 9
jenis tenaga kesehatan
19,68 14,56
Renja Tahun 2020 60
Untuk lebih detilnya perKabupaten/Kota bisa di lihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel
Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Di Tingkatkan Jenjang
Pendidikan Menengah/DI Menjadi DIII
No KAB/KOTA TAHUN Jumlah
2017 2018
1 KOTA JAMBI 122 73 195
2 MUARO JAMBI 49 36 85
3 TANJUNG JABUNG BARAT 13 22 35
4 TANJUNG JABUNG TIMUR 15 26 38
5 BATANGHARI 24 59 83
6 TEBO 20 31 51
7 SAROLANGUN 31 22 65
8 MERANGIN 15 23 38
9 BUNGO 49 37 86
10 KERINCI 18 37 51
11 KOTA SUNGAI PENUH 11 12 23
JUMLAH 367 378 754
Dari data di atas pada dilihat Jumlah tenaga kesehatan yang telah
di tingkatkan dari Jenjang pendidikan menengah/DI menjadi DIII telah
sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Jumlah Tenaga yang telah di
tingkatkan pada Tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 367 orang dengan
rinciannya antara lain pembiayaan melalui APBD sebanyak 93 orang dan
Pembiayaan melalui APBN sebanyak 274 orang dan pada Tahun ajaran
2018/2019 Jumlah tenaga yang telah di tingkat berjumlah 378 orang
dengan rincian pembiayaan melalui APBD sebanyak 100 orang dan
Renja Tahun 2020 61
pembiayaan melalui APBN sebanyak 278 orang. Jadi total yang telah di
biayai melalui APBD dan APBN berjumlah 750 orang dengan Rincian 193
orang APBD dan Melalui APBN 557 orang, dari penjelasan diatas dapat
dilihat bahwa target telah melampaui target yang telah di tetapkan.
Tabel
Data Puskesmas Yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Puskesmas
No KAB/KOTA JUMLAH
PUSKESMAS
TERPENUHI BELUM
TERPENUH
I
1 KOTA JAMBI 20 7 13
2 MUARO JAMBI 22 1 21
3 TANJUNG JABUNG
BARAT
16 7 9
4 TANJUNG JABUNG
TIMUR
17 5 12
5 BATANGHARI 17 4 13
6 TEBO 20 - 20
7 SAROLANGUN 16 2 14
8 MERANGIN 27 3 24
9 BUNGO 19 4 15
10 KERINCI 21 2 19
11 KOTA SUNGAI
PENUH
11 - 11
JUMLAH 206 35 171
Puskesmas yang memiliki 9 jenis Tenaga kesehatan sesuai denga
Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Ke Sembilan jenis
tenaga tersebut meliputi; dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga
kefarmasian, promosi kesehatan, kesehatan masyarakat, sanitarian, gizi
Renja Tahun 2020 62
dan ahli tenik laboratorium medik. Dari 206 puskesmas di Provinsi Jambi,
baru 35 puskesmas yang memiliki tenaga puskesmas lengkap dengan 9
jenis tenaga kesehatan, selebihnya 171 puskesmas belum memenuhi
tenaga kesehatan di puskesmas.
Tabel
RUMAH SAKIT KAB/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI
4 DOKTER SPESIALIS DASAR 3 SPESIALIS PENUNJANG
No KAB/KOTA NAMA RUMAH SAKIT TERPENUHI BELUM
TERPENUHI
1 KOTA
JAMBI
RSUD ABDUL MANAP V
2 MUARO
JAMBI
RSUD AHMAD RIPIN V
3 TANJUNG
JABUNG
BARAT
RSUD DAUD ARIF V
4 BATANGH
ARI
RSUD H. ABDUL MADJID
BATOE
V
5 TEBO RSUD SULTAN THAHA V
6 SAROLAN
GUN
RSUD CHATIB QUZWAIN V
7 MERANGI
N
RSD KOL ABUNJANI V
8 KERINCI RSUD MAYJEN A.
THALIB
V
JUMLAH 5 3
Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah dalam Provinsi Jambi berjumlah
13 RS yang terdiri :
1. Rumah Sakit kelas B 2
2. Rumah Sakit kelas C 8
Renja Tahun 2020 63
3. Rumah Sakit kelas D 3
Pada pendataan SDMK tahun 2018 diketahui dari 8 (delapan) RS kelas C,
belum ada yang benar-benar lengkap memenuhi tenaga dokter spesialis
minimal 4 dasar dan 3 penunjang seperti pada tabel diatas, sebagaimana
yang diamanahkan Permenkes No 56 tahun 2014 tentang Rumah Sakit.
Yaitu ada 5 yang terpenuhi dan 3 yang berlum terpenuhi. Akan tetapi 3
RSUD yang berlum terpenuhi tersebut bukanya tidak ada 4 dokter
spesialis dasar dan 3 spesialis penujang akan tetapi jumlahnya yang
belum memenuhi persyaratan permenkes Nomor 56 Tahun 2004
Pada pendataan SDMK tahun 2018 diketahui dari 8 (delapan) RS kelas C,
belum ada yang benar-benar lengkap memenuhi tenaga dokter spesialis
minimal 4 dasar dan 3 penunjang seperti pada tabel diatas, sebagaimana
yang diamanahkan Permenkes No 56 tahun 2014 tentang Rumah Sakit.
Yaitu ada 5 yang terpenuhi dan 3 yang berlum terpenuhi. Akan tetapi 3
RSUD yang berlum terpenuhi tersebut bukanya tidak ada 4 dokter
spesialis dasar dan 3 spesialis penujang akan tetapi jumlahnya yang
belum memenuhi persyaratan permenkes Nomor 56 Tahun 204
➔ Hambatan dalam melasanakan Tujuan
1. Masih Kurangnya SDM di dalam pengelolaan Program di bidang
Sumber Daya Kesehatan baik di Provinsi maupun Kab/kota
2. Belum Sinkronnya program dan kegiatan antara Provinsi dengan
Kab/Kota
➔ Terobosan yang Dilakukan :
1. Belum sinerginya pelaksanaan program antar lintas program pada
bidang- di dinas kesehatan Provinsi Jambi
2. Masih kurangnya pemanfaatan SDM Kesehatan sesuai dengan
kapasitas dan kompetensi yang dimiliki tenaga kesehatan
3. Tidak ada kewenangan Dinas Kesehatan dalam penempatan
tenaga kesehatan di Fasyankes
4. Program yang berada di bidang SDK belum menjadi Perioritas dan
hanya sebagai program pendukung saja.
Renja Tahun 2020 64
5. Terobosan yang ditempuh masing-masing Kabupaten/Kota
bervariasi, ada yang melalui kontrak daerah, kontrak sukarela dan
lain-lain sesuai dengan kebijakan Kabupaten/Kota masing-masing
6. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengadvokasi pemerintah pusat
untuk mengalokasikan Tenaga Kesehatan bagi Kab/Kota yang
belum terpenuhinya 9 Jenis tenaga kesehatan melalui Program
Nusantara Sehat bebasis Individu maupun berbasis Tim
7. Pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan telah melakukan
novasi dengan membuka kesempatan pemenuhan tenaga
kesehatan di puskesmas melalui program nusantara sehat dan
penugasan khusus
8. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengadvokasi pemerintah pusat
untuk mengalokasikan Tenaga Kesehatan bagi Kab/Kota yang
belum terpenuhinya 9 Jenis tenaga kesehatan melalui Program
Nusantara Sehat bebasis Individu maupun berbasis Tim
9. Memperkuat mekanisme pengurusan Surat Tanda Registrasi
Tenaga Kesehatan
10. Memperkuat koordinasi keterlibatan Institusi Pendidikan dalam
mendukung Percepatan Program Indonesia Sehat
11. Memfasilitasi percepatan penempatan Tenaga Nusantara Sehat
dalam peningkatan akses pelayanan Puskesmas di Kab/kota
dalam Provinsi Jambi
12. Memfasilitasi program Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah
Kab/Kota dalam Provinsi Jambi
13. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi
Profesi dalam Provinsi Jambi
14. Memastikan/koordinasi dengan bendahara bahwa dana tersedia
tepat waktu sesuai dengan jadwal kegiatan
15. Menyurati permintaan Narasumber jauh hari sebelum pelaksanaan
kegiatan
16. Melakukan analisa penyerapan keuangan tiap triwulan
Renja Tahun 2020 65
2.2.12. Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi
Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan gedung bapelkes yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi
anggaran sebesar Rp.468.979.000.,- realisasi anggaran sebesar
Rp.464.049.500,- atau (98.95%)
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bapelkes yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi
anggaran sebesar Rp.241.520.000,- realisasi anggaran sebesar
Rp.239.980.000,- atau (99.36%)
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran
sebesar Rp.1.000.695.500,- realisasi anggaran sebesar
Rp.899.579.611,- atau (89.90%)
Kegiatan peningkatan kelembagaan bapelkes yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran
sebesar Rp.713.945.500,- realisasi anggaran sebesar
Rp.643.880.674,- atau (90.19%)
2.2.13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Dalam upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya
Pengendalian Penyakit dan Masalah kesehatan Lainnya” yang
sasaran kinerjanya “Meningkatnya Pengendalian Penyakit”
dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Adapun hasil yang
dilakukan :
Sistim Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan
sistem atau tools untuk memantau terjadi atau tidaknya
peningkatan kasus dari suatu penyakit terutama penyakit yang
berpotensial KLB (Kejadian Luar Biasa).
Untuk tahun 2018, semua KLB yang terjadi dalam Provinsi
Jambi dilakukan verifikasi < 24 jam. Kondisi ini dimungkinkan
Renja Tahun 2020 66
karena kerjasama yang baik antara petugas surveilans yang ada
dalam setiap level, baik Puskeskesma, Kabupaten/Kota, dan
Provinsi Jambi.
Tabel
Frekuensi dan CFR KLB pada Kabupaten/Kota
dalam Provinsi Jambi Tahun 2017-2018
No Kab/ Kota
2017 2018
Frek
Jml
Kasus
Jml
Kematian
CFR
(%) Frek
Jml
Kasus
Jml
Kematian
CFR
(%)
1 2 7 8 9 10 7 8 9 10
1 Kerinci 2 55 0 0,00 0 0 0 0,0
2 Kt Sei. Penuh 2 26 0 0,00 1 6 0 0,00
3 Merangin 3 13 1 7,69 3 61 1 1,64
4 Sarolangun 3 19 0 0,00 2 30 0 0,00
5 Bungo 0 0 0 0.00 0 0 0 0,00
6 Tebo 1 7 0 0.00 0 0 0 0,00
7 Batang Hari 4 82 0 0.00 4 152 0 0,00
8 Ma. Jambi 7 104 0 0.00 4 17 1 5,88
9 Tanjab Barat 7 76 0 0.00 4 125 3 2,40
10 Tanjab Timur 3 60 0 0,00 1 9 0 0,00
11 Kota Jambi 3 110 0 0.00 1 5 0 0.00
Total 35 552 1 0,18 20 405 5 1,23
Renja Tahun 2020 67
Berdasarkan Tabel terjadi penurunan jumlah KLB dari 35 KLB (2017)
menjadi 35 KLB (2018). Jumlah kasus juga menurun menjadi 350 orang
dari 552 kasus yang terjadi dari tahun sebelumnya. Namun angka Case
Fatality Rate (CFR) meningkat menjadi 1,23 pada tahun 2018 dari 0,18
pada tahun 2017
Grafik : Jumlah Kasus Alert dan Alert yang Menjadi KLB per
Kabupaten/Kota yang Memiliki KLB di Provinsi Jambi sampai Desember
2018
Sementara berdasarkan hasil SKDR pada tahun 2018, 931 alerts berhasil
diverifikasi kurang dari 24 jam dari total 990 alerts yang muncul dari
SKDR ( 94, 1%). Dua kabupaten yang masih kurang dalam melakukan
follow up terhadap alerts yang timbul dalam tahun 2018 adalah Kota
Sungai Penuh yang hanya 21% dan Kabupaten Muaro Jambi yang hanya
62%. Kabupaten/Kota lain sudah mampu memverifikasi alerts yang timbul
sesuai target kurang dari 24 jam.
Berdasarkan proporsi terjadinya KLB maka KLB Suspek Campak Klinis
memiliki prorporsi terbanyak selama tahun 2018, diikuti KLB Keracunan
Pangan. Kasus Tetanus Neonatorum terdapat satu kasus dengan CFR
sbesar 100%.
9066
4360 55
274
11392
101
82
14
9066
4360 54
269
11089 96
51
32 1 1
61
100 100 100 100 98 98 97 9795
62
21
0
20
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
250
300
BH MRNG SRLG TJBR BGO JBI TBO KRC TJTM MJBI SPNTOTAL ALER <24 JAM KLB % ALERT
Renja Tahun 2020 68
Tabel
Kejadian Luar Biasa Berdasarkan Jenis Penyakit
di Provinsi Jambi Tahun 2018
No Jenis Penyakit Frekuensi Jumlah
Kasus
Meninggal
Dunia CFR
1 Keracunan
Pangan
9 294 2
1
2 Tetanus
Neonatorum
3 3 2
67
3 Suspek
Campak
5 77 0
0
4 DBD 1 21 1 5
5 Difteri 1 1 0 0
6 Diare 1 9 0 0
Jumlah 20 405 5 1,23
KLB hampir terjadi setiap bulannya selama tahun 2018 dan terbanyak
terjadi pada Desember (Grafik 2). Sedangkan pada bulan-bulan yang lain
frekuensi KLB yang terjadi antara 1-3 KLB, hanya pada bulan Februari
dan Juli yang tidak ada KLB.
Renja Tahun 2020 69
Grafik : Kejadian Luar Biasa berdasarkan Waktu Kejadian
di Provinsi Jambi Tahun 2018
Malaria
Malaria merupakan masalah kesehatan dunia termasuk di
Indonesia karena mengakibatkan dampak yang luas dan berpeluang
menjadi penyakit emerging dan re-emerging. Kondisi ini dapat terjadi
karena adanya kasus import, resistensi obat dan beberapa insektisida
yang digunakan dalam pengendalian vektor, serta adanya vektor
potensial yang dapat menularkan dan menyebarkan malaria.
Malaria merupakan penyakit menular tidak langsung yang
ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung
plasmodium di dalamnya. Plasmodium yang terbawa melalui gigitan
nyamuk akan hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia.
Penyakit malaria bisa menyebabkan demam, kedinginan, dan penyakit
seperti flu. Dan jika tidak diobati, dapat menyebabkan komplikasi dan
kematian. Kesakitan dan kematian akibat malaria di daerah endemis
dapat menyebabkan beban ekonomi yang cukup besar baik dari
pengeluaran langsung dari penderita maupun dari keluarga penderita
untuk biaya pengobatan, biaya transpor maupun pengeluaran tidak
Renja Tahun 2020 70
langsung seperti berkurangnya pendapatan pada penderita maupun
absensi anak sekolah. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan
kekhawatiran bagi orang yang berkunjung ke wilayah endemis malaria.
Annual Parasite Incidence Malaria (API) Per Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jambi Tahun 2018
Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa API di
Provinsi Jambi pada tahun 2018 di semua kab/kota yang ada di provinsi
jambi sudah mencapai API kurang dari 1 per 1000 penduduk hal ini
menunjukkan bahwa Provinsi Jambi termasuk daerah dengan endemis
malaria rendah. Angka kesakitan Malaria per kabupaten/kota di Provinsi
Jambi pada tahun 2018 tertinggi adalah Kabupaten Tebo yaitu 0,28 per
1.000 penduduk, dan terdapat 4 (empat) kabupaten yang tidak terdapat
kejadian Malaria positif. Kabupaten/kota tersebut yakni;
Kerinci, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh.
Pada tahun 2014 sudah 3 kabupaten/kota yang mendapatkan
sertifikasi eleminasi malaria yaitu Kabupaten kerinci. Kota Sungai Penuh
dan Kota Jambi. Sedangkan pada tahun 2018 ada 3 kabupaten yg
diusulkan untuk assesment eleminasi malaria, yaitu Kabupaten Bungo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Namun hanya ada 2
kabupaten yg lulus assesment dan akan diberikan sertifikasi eleminasi
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
00,04 0,039
0,006 0 0,009 0
0,28
0,0020,008 0
Renja Tahun 2020 71
malaria pada hari malaria sedunia tahun 2019 yaitu Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Bungo, untuk Kabupaten Batanghari sendiri akan
diusulkan kembali untuk assessment eliminasi malaria pada tahun 2019.
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
Demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes
dan ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab
yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, akral dingin,
sering kali desertai pendarahan di kulit berupa bintik pendarahan,
kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah dan kesadaran
menurun.
Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan oleh virus
dengue. Virus ini termasuk dalam group B Arthropod Borne Viruses
(Arbovirusis) kelompok Flafivirus dari famili Flaviviridae yang terdiri
dari empat serotipe yaitu virus dengue-1 (DEN1), virus dengue-2
(DEN2), virus dengue-3 (DEN3), virus dengue-4 (DEN4). Keempat
jenis virus ini masing-masing saling berkaitan sifat antigennya dan
dapat menyebabkan sakit pada manusia. Keempat tipe virus ini
telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukan bahwa dengue-3 merupakan serotipe virus yang
dominan menyebabkan gejala klinis berat dan penderita banyak
yang meninggal.
Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jambi tahun 2018,
dilaporkan jumlah penderita DBD sebanyak 498 kasus dengan tidak ada
jumlah kematian. Incidence Rate (IR) tahun 2018 adalah < 49/100.000
penduduk.
Renja Tahun 2020 72
Tabel
JUMLAH PENDERITA & KEMATIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
DI PROVINSI JAMBI TH.2011 – 2018
Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa Penderita &
Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) di provinsi jambi pada tahun
2011 sebanyak 1879 penderita dan 40 meninggal. Pada tahun 2012-2013
mengalami penurunan, lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan
pada tahun 2014 – 2016, kemudian mengalami penurunan pada tahun
2017-2018
2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018
(Oot)
Penderita 1879 994 638 1308 1354 1553 525 498
Meninggal 40 22 18 16 8 14 3 0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Renja Tahun 2020 73
PERKEMBANGAN DBD 5 Tahun Terakhir
Perkembangan DBD 5 tahun terakhir dengan jumlah penderita
tertinggi pada tahun 2014 sebanyak 1308. Sedangkan, jumlah kematian
tertinggi terdapat pada tahun 2013 sebanyak 18, untuk Incidence Rate
tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 45.5/100.000 penduduk dan
untuk Case Fatality Rate tertinggi pada tahun 2013 sebesar 2.8.
DISTRIBUSI KASUS DBD MENURUT KAB/KOTA
DI PROV. JAMBI TH.2017 & 2018*)
Renja Tahun 2020 74
Pada tahun 2017 Kasus DBD provinsi jambi sebanyak 525 kasus
dan 14.9/100.000 penduduk , kemudian mengalami penurunan pada
tahun 2018 sebanyak 496 kasus dan 14.1/100.000 penduduk.
➔ Hambatan Dalam Pelaksanaan Tujuan
Pada tahun 2018 dapat dikatakan berjalan lancar, semua krisis kesehatan
yang terjadi dapat difasilitasi dan dilaksanakan dengan baik berkat
kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
1. Masih ada petugas surveilans Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang
belum cakap melakukan kewajiban dalam melaporkan SKDR,
sehingga dirasakan perlu mengadakan pelatihan dan bimbingan yang
terarah dan berkesinambungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
2. Petugas yang sering berganti di tingkat puskesmas maupun
kabupaten.
3. Pelaporan yang dikirim ke pusat belum semua diverifikasi dengan baik
oleh Dinkes Kabupaten/Kota sehingga masih ada dua kabupaten/kota
dengan verfikasi alerts < 24 jam di bawah rata-rata Provinsi.
4. Minimnya pendanaan yang ada di Kabupaten/kota dalam melakukan
verifikasi kasus ataupun Penyelidikan Epidemiologi bila ada kasus
yang diperlukan.
➔ Terobosan yang dilakukan
Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk masa mendatang adalah:
a. Terbatasnya kemampuan petugas satgaskes Kabupaten/Kota
dalam penanggulangan krisis, hal ini dimaklumi karena program ini
sampai sekarang masih belum jelas keberadaannya pada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga kemampuan untuk melatih
masih tumpang tindih antara beberapa seksi dalam Dinas
Kesehatan di Kabupaten/Kota. Solusi mengenai kemampuan
petugas dapat dibantu pada saat melakukan asistensi teknis
ataupun monitoring dan evaluasi.
Renja Tahun 2020 75
b. Pendanaan minimal dalam program krisis kesehatan. Pentingnya
program ini membuat kegiatan krisis kesehatan tidak lagi sebatas
pertemuan atau refreshing. Pelatihan petugas kesehatan pada tiap
level menjadi hal mutlak jika Jambi menginginkan tim kesehatan
yang solid dalam membantu korban saat bencana terjadi.
2.2.14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
Pada tabel diatas terdapat 2 kegiatan yaitu Kegiatan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kegiatan
Pengendalian Kesehatan Jiwa dan Napza dengan anggaran biaya
masing-masing kegiatan Rp 885.685.000 dan Rp 145.070.000.
Untuk kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular realisasinya
mencapai 100% dengan output kegiatan Terselenggaranya
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada 50% sekolah di
Kabupaten/Kota dan Pertemuan Evaluasi Pengendalian Kanker
(IVA dan Sadanis), sedangkan untuk outcomenya adalah seluruh
sekolah di kabupaten/kota menerapkan kawasan tanpa rokok dan
Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang di deteksi dini
kanker serviks dan kaker payudara. Di tahun 2018 persentase
realisasi kegiatan Pengendalian Kesehatan Jiwa dan Napza untuk
persentase keuangan mencapai 96.4% dan persentase fisiknya
mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.
Renja Tahun 2020 76
A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
No Kab/Kota
Indikator Kinerja
Persentase kab/kota
yang puskesmas
melaksanakan pelayanan
terpadu (Pandu) PTM
Persentase kab/kota
yang melaksanakan kebijakan
kawasan tanpa rokok
(KTR) minimal 50%
sekolah
Persentase desa/kelurah
an yang melaksanaka
n kegiatan pos
pembinaan terpadu (pos bindu) PTM
Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang
dideteksi dini kanker serviks dan payudara
Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar
2018 2018 2018 2018 2018
Target
Capaian
target capaian
target
capaian
target capaian
target capaian
1 Kota Jambi
58% (12)
67% (8)
36,36% (168)
42% (70)
20% (10)
100% (51)
16%
(5.936)
60% (3.330)
100% 100%
2 Muaro Jambi
58% (12)
16% (2)
36,36% (131)
18,18% (24)
20% (11)
100% (51)
16%
(3.966)
30% (732)
100% 100%
3 Batang Hari
58% (10)
20% (2)
36,36% (128)
18,18% (23)
20% (20)
100% (96)
16%
(2545)
23% (3.647)
100% 100%
4 Tanjab Barat
58% (9)
22% (2)
36,36% (150)
51% (76)
20% (11)
100% (46)
16%
(2.986)
28% (515)
100% 100%
5 Tanjab Timur
58% (10)
20% (2)
36,36% (127)
52% (66)
20% (14)
100% (60)
16%
(2.143)
12% (1,546)
100% 100%
6 Merangin 58% (14)
13,8% (2)
36,36% (182)
16,4% (30)
20% (8)
100% (36)
16%
(3.440)
13% (268)
100% 100%
7 Sarolangun
58% (9)
22% (2)
36,36% (117)
18,18% (21)
20% (13)
100% (47)
16%
(2.610)
58% (939)
100% 100%
8 Tebo 58% (11)
18% (2)
36,36% (166)
50% (83)
20% (19)
100% (93)
16%
(3.138)
41% (798)
100% 100%
9 Bungo 58% (11)
18% (2)
36,36% (147)
54% (79)
20% (22)
100% (99)
16%
(3.220)
19% (3.767)
100% 100%
10 Sungai Penuh
58% (6)
31% (2)
36,36% (37)
10% (4)
20% (11)
100% (53)
16%
(880)
55% (303)
100% 100%
11 Kerinci 58% (12)
16% (2)
36,36% (378)
10% (38)
20% (12)
100% (21)
16%
(2.416)
7% (107)
100% 100%
Renja Tahun 2020 77
Tabel di atas menggambarkan indicator kinerja realisasi kegiatan
pelaksanaan program dan kegiatan di seksi P2PTM. Pada tahun 2018
ada 5 (lima) program dan kegiatan yang direalisasikan, diantaranya
adalah pelaksanaan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di puskesmas,
melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) minimal 50%
sekolah, pelaksanaan kegiatan pos pembinaan terpadu (pos bindu) PTM,
perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan
payudara serta ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar.
Persentase kab/kota yang puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu
(Pandu) PTM pada tahun 2018 pemerintah menetapkan target capaian
sebesar 58%, namun persentase capaian masing-masing kabupaten/kota
mayoritas belum mencapai target yang telah ditetapkan kecuali Kota
Jambi dengan persentase capaian sebesar 67%.
Untuk persentase kegiatan Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah di Provinsi Jambi
tahun 2018 baru lima Kab/Kota yang capaiannya melebihi target yaitu
Kota jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, sedangkan 6
Kab/kota lainnya indikator capaiannya masih dibawah target yang
ditetapkan.
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan
terpadu (pos bindu) PTM pemerintah menetapkan target pada tahun 2018
sebesar 20% dan untuk persentase capaian di seluruh kabupaten/kota
yang ada di Provinsi Jambi sudah sangat baik, dengan persentase
capaiannya sebesar 100%.
Pada tahun 2018 persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi
dini kanker serviks dan payudara pemerintah menetapkan target sebesar
16% dengan capaian target yang cukup baik, hampir semua
kabupaten/kota telah mencapai target, namun ada beberapa
kabupaten/kota yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu
Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci.
Renja Tahun 2020 78
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar pada tahun 2018 persentase capaian target untuk kegiatan
ini sudah mencapai target di semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi
Jambi dengan persentase sebesar 100%.
Diagram
Capaian Indikator Kegiatan Pandu PTM
Berdasarkan diagram diatas capaian indikator kinerja untuk Persentase
kab/kota yang puskesmas melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu)
PTM pada tahun 2018, dengan capaian persentase tertinggi terdapat
pada Kota Jambi (67%) dan terendah pada Kabupaten Merangin (13,8%).
0
2
4
6
8
10
12
14
Target
Capaian
Renja Tahun 2020 79
Diagram
Capaian Indikator Kegiatan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
di minimal 50 % sekolah
Berdasarkan diagram diatas capaian indikator kinerja untuk Persentase
kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)
minimal 50% sekolah tahun 2018, dengan capaian persentase tertinggi
terdapat pada Kabupaten Bungo (54%) dan yang terendah terdapat pada
Kota Sungai Penuh (10%) dan Kabupaten Kerinci (10%).
Tabel
Capaian Indikator Kegiatan Posbindu PTM
0
50
100
150
200
250
300
350
400
target
capaian
Renja Tahun 2020 80
Berdasarkan diagram diatas capaian indikator kinerja untuk persentase
desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pembinaan terpadu
(pos bindu) PTM tahun 2018 telah sangat baik karna untuk seluruh
kabupaten/kota telah melebihi target untuk setiap kabupaten/kota.
Diagram
Capaian Indikator Kegiatan deteksi dini kanker servik dan payudara
Berdasarkan diagram diatas capaian indikator kinerja untuk persentase
perempuan usia 30 – 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan
payudara tahun 2018, dengan capaian persentase tertinggi terdapat pada
Kota Jambi (60%) dan terendah terdapat pada Kabupaten Kerinci (7%).
Tabel
Capaian Indikator Kegiatan ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Renja Tahun 2020 81
Berdasarkan diagram diatas capaian indikator kinerja untuk Persentase
ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
sudah sangat baik untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi
(100%).
Permasalahan Dan Solusi
Permasalahan
1. Kurangnya sosialisasi tentang bahaya kanker serviks dan kanker
payudara
2. Masih rendahnya kemauan wanita pada usia produktif untuk
pemeriksaan IVA dan Sadanis
3. Belum maksimalnya implementasi perda KTR Kab/Kota di
Lingkungan Sekolah, Lingkungan kantor Pemerintah dan Swasta,
Tempat Ibadah, Tempat pelayanan kesehatan, Area publik, tempat
bermain anak.
4. Belum terlatihnya seluruh petugas PTM di Puskesmas Kab/Kota
dalam pelatihan Pandu PTM
5. Kurangnya tenaga kesehatan jiwa di kab/kota maupun puskesmas
yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
6. Kesiapan masyarakat memiliki pola pikir, mindset paradigma sehat
masih sangat rendah sehingga upaya promotif dan preventif menjadi
isu yang kurang diminati atau kurang menarik.
7. Kurangnya koordinasi antar program dan antar lintas sektor dalam
mengatasi persoalan kesehatan, juga ada kerjasama tetapi
seadanya.
8. Petugas yang sudah dilatih kesehatan Jiwa Puskesmas Kab/Kota
pindah tugas
9. Masih banyak masyarakat terutama keluarga yang kurang peduli
terhadap orang dengan gangguan jiwa sehingga banyak pasien jiwa
yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit jiwa
yang di pasung kembali setelah kembali kepada keluarganya.
10. Masih terdapat pasien jiwa yang putus obat.
Renja Tahun 2020 82
11. Beberapa IPWL belum memiliki tenaga Asessement dan tenaga
Verifikator
Solusi /Pemecahan Masalah
1. Diharapkan Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan upaya-
upaya akselerasi antara lain dengan melakukan kerjasama dan
koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor seperti
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab/Kota, BKOW Kab/Kota,
BKKBN Kab/Kota, dll, dalam pencegahan dan pengandalian
penyakit kanker.
2. Diharapkan bagi Kab/Kota yang sudah mempunyai Perda
tentang KTR agar betul-betul dilaksanakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku,
sedangkan bagi Kab/Kota yang belum mempunyai Perda KTR
segera merealisasikan Perda tersebut.
3. Mengadakan pelatihan kapasitas kesehatan jiwa bagi tenaga
kesehatan di puskesmas , pelatihan deteksi dini dan
penatalaksanaan gangguan jiwa bagi tenaga kesehatan yang
belum terlatih, sehingga diharapkan mampu dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kab/Kota
sampai puskesmas dan pedesaan.
4. Koordinasi dengan RS Jiwa Daerah dalam rangka pelayanan
kesehatan pasien ODGJ yang dirujuk dari Kab/Kota
5. Koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam
rangka pelayanan kesehatan jiwa.
6. Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
(TPKJM) di Kab/Kota
7. Diharapkan peran masyarakat terutama keluarga harus
dominan dalam penanganan masalah kesehatan jiwa ini. Hal
utama yang paling diperhatikan adalah, jangan sampai pasien
jiwa rawat jiwa rawat jalan putus obat dan pasien kambuh
kembali.
Renja Tahun 2020 83
8. Semua puskesmas di Kab/kota dalam provinsi Jambi harus
memberikan pelayanan kesehatan jiwa, memberikan edukasi
terhadap keluarga dan masyarakat tentang penanganan pasien
jiwa.
9. Agar IPWL dapat melakukan rehabilitasi, Perlu dilaksanakan
pelatihan Assesment dan Verifikator bagi petugas yang ada di
IPWL.
10. Sosialisasi, Edukasi tentang bahaya narkoba lebih ditingkatkan
lagi di sekolah dan masyarakat.
11. Skrinning Urin Test Narkoba di ASN di Pemerintahan Provinsi
jambi
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
1. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi
anggaran sebesar Rp.876.804.554,- realisasi anggaran sebesar
Rp.821.602.600 atau (93.70%).
2. Kegiatan Pengendalian kesehatan jiwa dan napza yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran sebesar
Rp.145.070.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.139.135.400 atau
(95.91%).
Renja Tahun 2020 84
2.2.15. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Proporsi Status Gizi Sangat Pendek Dan Pendek
Pada Balita Menurut Provinsi, 2013-2018
18 12,8 18,9
9,2
17,1
19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
DK
I Jakart
a
Ban
ten
Bali
Nu
sa T
eng
gara
Ba
rat
Sula
we
si U
tara
Sula
we
si T
eng
ah
Sum
ate
ra B
ara
t
Jaw
a B
ara
t
IND
ON
ES
IA
Kep
ula
ua
n R
iau
Jam
bi
Kalim
an
tan B
ara
t
Malu
ku
Sum
ate
ra U
tara
Jaw
a T
imur
Pap
ua
Nu
sa T
eng
gara
Tim
ur
Aceh
Pendek Sangat pendek
Renja Tahun 2020 85
NO KABUPAT
EN
STATUS GIZI
PENDEK KURUS MASALAH
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
1 KERINCI
33,2 36,1 35,0 6,8 10,7 6,5
AKUT-
KRONIS
AKUT-
KRONIS
AKUT -
KRONIS
2 MERANGI
N 30,1 25 25,4 13 6,7 17,2
AKUT-
KRONIS
AKUT-
KRONIS
AKUT –
KRONIS
3 SAROLAN
GUN 29,5 28,6 37,4 11,6 9,9 9,4
AKUT-
KRONIS
AKUT-
KRONIS
AKUT –
KRONIS
4 BATANG
HARI 24,7 26,4 28,1 14 10,3 7,5
AKUT -
KRONS
AKUT-
KRONIS
AKUT –
KRONIS
5 MUARO
JAMBI 24,7 24,1 16,1 14 11 3,3
AKUT-
KRONIS
AKUT-
KRONIS BAIK
6 TANJAB
TIMUR 22 24,8 21,5 27,2 9,6 11,2
AKUT-
KRONIS
AKUT-
KRONIS
AKUT –
KRONIS
7 TANJAB
BARAT 15,1 21,1 29,2 6,4 4,8 10,3 AKUT KRONIS
AKUT –
KRONIS
8 TEBO
23 30 24,1 9,6 12,1 12,2
AKUT-
KRONIS
AKUT-
KRONIS
AKUT –
KRONIS
9 BUNGO
33,5 27,6 21,9 15 11,1 9,8
AKUT-
KRONIS
AKUT-
KRONIS
AKUT –
KRONIS
10 KOTA
JAMBI 19,2 23,4 21,9 14,6 11 14,2 AKUT
AKUT-
KRONIS
AKUT –
KRONIS
11 SUNGAI
PENUH 30,4 31,2 27,6 5,3 9,7 14,6
AKUT-
KRONIS
AKUT-
KRONIS
AKUT –
KRONIS
12 PROVINSI 25,9 26,6 25,2 12 9,7 10,6
AKUT-
KRONIS
AKUT-
KRONIS
AKUT –
KRONIS
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kuantitas
permasalahan Gizi di Provinsi Jambi relatif turun namun secara
Renja Tahun 2020 86
kualitas tidak ada perubahan, hanya kabupaten ma jambi yang
berubah.
Tabel
Gizi Pendek Berdasarkan Kelompok Umur
Hasil E-Ppgbm Tahun 2018
Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2017 -2018
PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR
Target
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (TW
III)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pembinaan
Perbaikan
Gizi
Masyarakat
1 % ibu hamil KEK yang
mendapatkan PMT
80,98
65%
90,10 80% 92,08
2 Persentase ibu hamil
yang mendapat Tablet
Tambah Darah (TTD)
71 90,08 90% 91,66 95% 65,66
3 Persentase bayi usia
s/d 6 bulan yang
mendapat ASI
56 73,75 44% 70,64 47% 67,49
Renja Tahun 2020 87
eksklusif
4 Persentase bayi baru
lahir mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD)
45 73,60 44% 80,38 47% 84,01
5 Persentase balita
kurus yang mendapat
makanan tambahan
70 81,23 80% 92,88 85% 90,50
6 Persentase remaja
puteri yang mendapat
Tablet Tambah Darah
(TTD)
10 42,52 20% 29,09 25% 43,18
Sumber Laporan Bulanan Gizi
Masalah Program Gizi
Kepatuhan pengelola program Kab/Kota dalam menyampaikan laporan belum tepat waktu.
Rendahnya perhatian Kab/Kota terhadap kualitas data yang disampaikan.
Masih kurangnya konvergensi LS dalam upaya penanggulangan stunting
Solusi
Melakukan bimbingan teknis ke Kab/Kota.
Pertemuan evaluasi program.
Diupayakan adanya regulasi penanggulangan masalah gizi tingkat provinsi.
2.2.16. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Dalam upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Pengendalian
Penyakit dan Masalah kesehatan Lainnya” yang sasaran
kinerjanya “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan”
dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu Program
Kesehatan Lingkungan. Adapun hasil yang :
Renja Tahun 2020 88
Tabel :
Persentase Kabupaten/Kota Memenuhi Kualitas Lingkungan Sehat
di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018
Wilayah Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Provinsi Jambi 45,45 % 63,6 % 63,6 %
Kriteria Kabupaten/Kota dinilai memenuhi kualitas lingkungan
apabila telah mencapai minimal 3 indikator kesehatan lingkungan.
Pencapaian tahun 2018 sama dengan tahun lalu sebesar 63,6%,
telah mencapai target sebesar 30%. Kabupaten Kota yang belum
mencapai kualitas lingkungan antara lain Tanjab Timur, Muaro
Jambi, Merangin, dan Bungo.
Salah satu indikator kinerja bidang pelayanan kesehatan
masyarakat adalah meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
yang dilihat dari persentase kab / kota yang memenuhi kualitas
lingkungan, dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut :
Kab/Kota yang Memenuhi Kualitas Lingkungan
Kab / Kota
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Terpenuhi
Tdk Terpenu
hi
Terpenuhi
Tdk Terpenu
hi
Terpenuhi
Tdk Terpenu
hi
Kota Jambi
V V V
Muaro Jambi
V V V
Batang Hari
V V V
Tanjab Timur
V V V
Tanjab Barat
V V V
Tebo V V V
Renja Tahun 2020 89
Bungo V V V
Sarolangun
V V V
Merangin V V V
Sungai Penuh
V V V
Kerinci V V V
Kab/Kota dikatakan memenuhi kualitas lingkungan apabila sudah
memenuhi minimal 4 kriteria indikator kesehatan lingkungan.
Target untuk tahun 2018 sebesar 30 % sudah tercapai, dimana
capaian untuk tahun 2018 ini sebesar 63,6%. Walaupun masih
ada kab / kota yang belum memenuhi kualitas lingkungan, yaitu
Kab. Muaro Jambi, Tanjab Timur, Bungo dan Merangin.
Untuk mencapai target indikator bidang pelayanan kesehatan
masyarakat diatas, ada 12 indikator kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga yang mendukungnya, yaitu :
1. Persentase Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum (SAM)
Kegiatan pengawasan atau pemeriksaan kualitas SAM untuk
tahun 2018 di arahkan atau diprioritaskan kepada
pemeriksaan sarana komunal yang digunakan untuk
bersama-sama baik yang sudah ada kelembagaan badan
pengelola sarana penyediaan air minum dan sanitasi
(BPSPAMs) maupun yang belum ada kelembagaan.
Diharapkan pada level puskesmas dan atau kabupaten kota
dapat membentuk kelembagaan BPSPAMs tersebut.
2. Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan adalah
- Permenkes No. 492/MENKES/IV 2010, tentang
Pengawasan Kualitas Air Minum
- Permenkes No. 736/2010, tentang Tata Laksana
Pengawasan Kualitas Air Minum
Renja Tahun 2020 90
- Peraturan Pemerintah No. 16/2005 Tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Target untuk tahun 2018 sebesar 45%
Adapun rincian capaian target dari tahun 2016 s/d 2018 per kab / kota
dapat dilihat pada tabel berikut :
Kab / Kota % Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi 50 % 59,7 % 20,52 %
Sungai Penuh 65 % 100 % 0,87 %
Kerinci 25 % 100 % 8,78 %
Merangin 83,3 % 31,1 % 9,93 %
Sarolangun 28 % 35,3 % 13,67 %
Batang Hari 20 % 37, 7 % 10,98 %
Bungo 12,5 % 37,2 % 35,08 %
Tebo 35 % 100 % 23, 38 %
Muaro Jambi 70 % 86,0 % 32,34 %
Tanjab Barat 31,5 % 56,9 % 38,36 %
Tanjab Timur 40 % 100 % 18,75 %
Provinsi 41,8 % 74,1 % 15,4 %
Tahun 2016 target provinsi sebesar 35%, telah tercapai di angka 41,8%.
Demikian juga di tahun 2017 dengan target 40 % juga telah tercapai.
Tetapi ditahun 2018 dengan target 45 % belum tercapai, hanya diangka
15,4%. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2018 capaian indikator sarana air
minum yang dilakukan pengawasan dilihat dari data sarana yang telah
diinput ke emonev PKAM.
Banyak permasalahan yang menjadi penyebab, diantaranya lemahnya
koneksi jaringan internet, kurangnya kemampuan petugas puskesmas
dibidang teknologi, dan masih ada puskesmas dan desa yang belum
terdaftar didalam emonev.
Alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan, petugas puskesmas
telah dilatih dan diberikan refreshing setiap tahun juga provinsi telah
mengajukan daftar puskesmas serta desa yang belum terdaftar didalam
emonev ke direktorat kesehatan lingkungan kementerian kesehatan RI
untuk diperbaiki.
1. Jumlah desa yang melaksanakan STBM
Renja Tahun 2020 91
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan
untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan
masyarakat dengan metode pemicuan, ini merupakan salah satu
pendekatan kebijakan berbasis masyarakat.
Prinsip-prinsip yang mendasari STBM :
Keberpihakan terhadap kelompok miskin
Keberpihakan pada lingkungan
Tanggap kebutuhan
Kesetaraan jender
Pembangunan yang berbasis masyarakat
Non-subsidi bagi pembangunan fasilitas sanitasi dasar skala RT
Keberlanjutan
outcome yang diharapkan melalui pelaksanaan STBM sesuai
dengan Pilar :
Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi
dasar terutama pembuangan kotoran (jamban keluarga yang sehat)
sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air
sembarang tempat;
Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu
komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasara,
terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan),
sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan
makanan yang aman di rumah tangga;
Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.
Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan adalah
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. NOMOR: 3 Tahun 2014 Tentang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Renja Tahun 2020 92
Peraturan Preseiden RI Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan
Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi
Kesepakatan bersama 5 Kementerian; Kementerian Kesehatan,
Perencanaan, Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dam kementerian
Desa, tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengarusutamaan STBM dalam
pencapaian akses sanitasi tahun 2019
Kantor Staf Kepresidenan RI, No. B-84/KSP/D.3/10/2018 tanggal 3
Oktober 2018, tentang Keberlangsungan sistem Pemantauan STBM
pada Situation Room Kantor Staff Kepresidenan.
Penilaian Indikator adalah di setiap desa dengan kriteria sbb :
Sudah dilakukan pemicuan
Ada Natural Leader
Ada Rencana Kerja Masyarakat
Semua Kriteria tersebut dilegalisasi atau disahkan oleh Lurah atau kepala
desa dalam bentuk surat ataupun keputusan.
Target jumlah desa yang melaksanakan STBM untuk tahun 2018
sebanyak 700 desa.
Jumlah desa yang melaksanakan STBM dapat dilihat pada tabel berikut :
Kab / Kota Jumlah desa yang melaksanakan STBM
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi 10 35 62
Sungai Penuh 9 13 14
Kerinci 26 81 87
Merangin 26 90 140
Sarolangun 81 153 156
Batang Hari 100 52 71
Bungo 88 81 116
Tebo 70 58 62
Muaro Jambi 70 80 87
Tanjab Barat 74 71 87
Tanjab Timur 31 31 44
Provinsi 585 745 926
Walaupun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 target indikator
telah tercapai, namun masih ada kabupaten yang belum mencapai hasil
Renja Tahun 2020 93
yang memuaskan. Dari 11 kabupaten kota hanya Kota Jambi yang telah
mencapai 100% desa melaksanakan STBM, dari 62 kelurahan yang ada,
semuanya telah pernah dilakukan pemicuan. Selanjutnya Kabupaten
Sarolangun, dari 158 desa/kelurahan yang ada telah 156 desa/kelurahan
yang telah melaksanakan STBM (98,7%).
Kabupaten/Kota terendah adalah Kota Sungai Penuh, baru 14
desa/kelurahan yang melaksanakan STBM dari 69 desa/kelurahan yang
ada, atau 20,28%.
Salah satu kendala adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dari
petugas puskesmas untuk melakukan pemicuan didesa dan juga
kurangnya dukungan baik dana maupun komitmen dari pimpinan dan
lintas sektor / program.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pelatihan atau orientasi
bagi petugas puskesmas untuk menambah keterampilan serta sosialisasi
dan advokasi kepada pimpinan dan lintas sektor / program terkait.
Persentase keluarga yang menempati rumah memenuhi persyaratan
kesehatan
a. Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan
hunian serta sarana pembinaan keluarga;
b. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
Lubang ventilasi kamar tidur > 10% luas lantai
Jendela kamar tidur dibuka pada siang hari
Dinding rumah tidak lembab
Suhu udara dalam rumah adalah suhu kamar (110C-300C)
Lantai rumah tidak lembab
Pencahayaan dalam rumah pada siang ahri cukup baik
Lubang ventilasi dapur dapat berfungsi dengan baik
Kapadatan tidak boleh > 8 m2 (untuk 2 orang)
Tidak terdapat jentik nyamuk
Rumah dilengkapi ruang tidur
Jarak kandang ternak menimal 10 meter ( kalau ada kandang )
Kriteria kondisi rumah :
Renja Tahun 2020 94
Kondisi rumah didasarkan atas Tingkat Resiko Pencemaran (TRP)
dengan jumlah skor (dari 11 item pemeriksaan) adalah :
Jika jumlah skor 1 – 4 :Tingkat resiko pencemaran rendah (memenuhi
syarat)
Jika jumlah skor 5 – 8 ;Tingkat resiko pencemaran sedang (tidak
memenuhi syarat
Jika jumlah skor 9 - 11 ; Tingkat resiko pencemaran tinggi (tidak
memenuhi syarat
Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan adalah :
UU RI No. 04 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
UU RI No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
PMK RI No 1077 tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara
Dalam Rumah
Kemenkes RI No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan
Kesehatan Perumahan
Pedoman Teknis Penilaian/Pemeriksaan Rumah Sehat
Target untuk tahun 2018 sebesar 64% keluarga yang menempati rumah
sehat.
Kab / Kota % Keluarga yang tinggal dirumah MSK
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi 85 % 85,9 % 89,4 %
Sungai Penuh 87 % 96,9 % 96,9 %
Kerinci 45,8 % 14,6 % 74,0 %
Merangin 87,8 % 82,3 % 88,0 %
Sarolangun 45 % 75,6 % 59,0 %
Batang Hari 80,7 % 80,3 % 80,3 %
Bungo 65,6 % 67,6 % 66,6 %
Tebo 70 % 67,6 % 60,2 %
Muaro Jambi 80 % 69,6 % 71,2 %
Tanjab Barat 77,4 % 94,4 % 55,4 %
Tanjab Timur 62,8 % 67,8 % 50,3 %
Provinsi 71,6 % 73,2 % 78,3 %
Target tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar 60%, 62% dan 64% keluarga
yang tinggal dirumah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Target
indikator telah tercapai sebesar 71,6%, 73,2% dan 78,3%. Dari indikator
ini tidak begitu banyak permasalah yang ditemukan, hanya saja untuk
Renja Tahun 2020 95
perencanaan kesehatan kedepan belum kelihatan angka tingkat
pencemaran yang bisa didapat dari pengukuran kualitas lingkungan
rumah dengan memakai alat sanitarian kit. Kendalanya belum semua
puskesmas punya peralatan dan belum semua petugas puskesmas
mempunyai kemampuan untuk melakukan pengukuran kualitas
lingkungan.
Persentase Tempat- tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
Tempat-Tempat Umum adalah Tempat atau sarana yang diselenggarakan
oleh Pemerintah/Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan
bagi masyarakat yang meliputi: Sarana pelayanan kesehatan (Saryankes
seperti Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan tempat lainnya), Sarana
pelayanan pendidikan seperti Sekolah (SD dan MI, SLTP dan MTs, SLTA
dan MA) dan Pelayanan Umum (Pasar, Hotel, Tempat Rekreasi dll);
a. Prioritas pengawasan dan pembinaan untuk TTU adalah pada tempat
pelayanan jasa (jual beli) pada pasar tradisional yang ada di
kabupaten kota, dimana tahun ini di targetkan 13 pasar tradisional
(terlampir)
b. TTU yang dibina adalahTTU yang tidak memenuhi syarat kesehatan
hasilpemantauan penyelenggaraan kesehatan lingkungan TTU dan
dilakukan pembinaan lebih lanjut berdasarkan rekomendasi yang ada.
c. Mekanisme pengumpulan data :
Petugas Kesling (sanitarian) melakukan kegiatan pemantauan
dengan menggunakan formulir pemantauanPenyelenggaraan
Kesehatan Lingkungan TTU
Petugas Kesling (sanitarian) merekap hasil pemantauan
penyelenggaraan kesehatan lingkungan TTU
Petugas kesling (sanitarian) laporkan hasil pemantauan
penyelenggaraan keslling TTU dalam formulir Laporan Bulanan,
SP2TP
Renja Tahun 2020 96
Kab / Kota % TTU yang MSK
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi 88 % 86,9 % 87,5 %
Sungai Penuh 91,5 % 94,5 % 96 %
Kerinci 11 % 57,1 % 52,1 %
Merangin 66,5 % 84,4 % 59,6 %
Sarolangun 30 % 30,7 % 34,0 %
Batang Hari 62,4 % 50,5 % 48,46 %
Bungo 6,8 % 53,5 % 68 %
Tebo 8 % 61,6 % 62,4 %
Muaro Jambi 54 % 81,5 % 72,8 %
Tanjab Barat 58,6 % 66,9 % 67,8 %
Tanjab Timur 70,9 % 20,5 % 67,3 %
Provinsi 49,8 % 68,7 % 68,7 %
Untuk tahun 2017 dan tahun 2018, target untuk tempat-tempat umum
yang memenuhi syarat kesehatan telah tercapai. Dimana target untuk
tahun 2017 sebesar 54% dan tahun 2018 sebesar 56% telah tercapai
dengan angka 68,7%.
Permasalahan yang ada untuk indikator tempat-tempat umum ini adalah
belum semua puskesmas memiliki peralatan untuk memeriksa kualitas
lingkungan tempat-tempat umum yang ada diwilayah kerjanya.
Puskesmas yang sudah diberi alat pun juga belum semua terampil untuk
menggunakan alat.Sehingga perlu refreshing latihan keterampilan
penggunaan alat kesling dan juga perlu dukungan pemerintah daerah
untuk pengadaan alat serta dukungan dana untuk pembelian reagensia.
Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat
kesehatan
Tempat Pengelolaan Makanan dan minuman (TPM)adalah Usaha
pengelolaan makanan yang meliputi: Jasaboga atau katering, rumah
makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan
jajanan.Masing-masing TPM tersebut dalam melaksanakan pengawasan
sesuai dengan buku pedoman.
a. Jumlah TPM yang terdaftar adalah Jumlah seluruh TPM yang tercatat
baik yang telah bersertifikat laik hygiene sanitasi maupun yang belum
memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi di wilayah kerja puskesmas dan
atau Kantor Kesehatan Pelabuhan
Renja Tahun 2020 97
b. Prioritas tempat pengelolaan makanan dan minuman dapat ditujukan
pada tempat pengelolaan yang banyak digunakan/ dikonsumsi oleh
masyarakat luas seperti Depot Air Minum, Kantin dan Rumah makan.
c. Mekanisme pengumpulan data :
Petugas Kesehatan Lingkungan (Sanitarian) melakukan
pendaftaran TPM di wilker baik secara aktif maupun pasif
Petugas Kesehatan Lingkungan (Sanitarian) menginventarisir data
TPM yang ada di wilker yang terdaftar di Dinas Kesehatan
Kab/kota dan atau yang terdaftar di Kantor Kesehatan Pelabuhan
Petugas Kesehatan Lingkungan (Sanitarian) merekap data TPM
yang terdaftar di wilayah kerjanya dalamformulir rekap TPM
puskesmas
Hasil rekap TPM yg terdaftar & TPM yg bersertifikat dimasukan
dalam Laporan Triwulan, SP2TP dan e monev HSP
Target untuk tahun 2018 sebesar 26 % tempat pengelolaan makanan
yang memenuhi syarat kesehatan
Kab / Kota % TPM yang MSK
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi 5,8 % 37,2 % 26,2 %
Sungai Penuh 45,8 % 78,6 % 45,8 %
Kerinci 13,8 % 28,4 % 27,4 %
Merangin 16,2 % 75,8 % 16,2 %
Sarolangun 5,9 % 41,5 % 14,9 %
Batang Hari 8,2 % 7,0 % 27,6 %
Bungo 28,6 % 5,0 % 22 %
Tebo 18,9 % 17,6 % 21,8 %
Muaro Jambi 14,8 % 19,2 % 34,4 %
Tanjab Barat 44,1 % 72,6 % 59,2 %
Tanjab Timur 21,2 % 56,0 % 21,3 %
Provinsi 20,3 % 36,3 % 28,4 %
Renja Tahun 2020 98
Tahun 2018 indikator persentase tempat pengolahan makanan yang
memenuhi syarat kesehatan walaupun telah mencapai target, akan tetapi
masih jauh dari hasil yang memuaskan. Masih banyak tempat pengolahan
makanan yang belum memenuhi syarat kesehatan lingkungan, baik dari
segi hygiene sanitasi maupun bangunan fisiknya.
Memang tidak mudah untuk mencapai hasil maksimal, akan tetapi harus
terus diupayakan. Untuk tahun 2018 ini, hasil capaian juga dilihat dari
hasil pengawasan yang telah diinput ke emonev TPM yang telah
disediakan direktorat kesehatan lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
Sehingga harus ada dukungan dari berbagai pihak agar pengawasan
tempat pengolahan makanan ini bisa dilakukan dengan maksimal untuk
mewujudkan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat.
Persentase Rumah Sakit yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis
Sesuai Aturan
Kegiatan umum ini merupakan semua tempat pelayanan kesehatan
diwajibkan untuk menmgelola limbah medis sesuai dengan aturan. Pada
tahun ini diprioritaskan tempat pelayanan kesehatan adalah rumah sakit
daerah.
a. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten
atau kota baik pemerintah maupun swasta, Klinik-klinik bidang
kesehatan, Puskesmas, dan lain-lain.
b. Pengelolaan limbah medis di sarana pelayanan kesehatan diupayakan
dengan menyiapkan perangkat lunaknya yang berupa peraturan-
peraturan, pedoman-pedoman dan kebijakan-kebijakan yng mengatur
pengelolaan dan peningkatan kesehatan dilingkungannya
c. Pembinaan dan pengawasan ke tempat Saryankes mengacu pada
pedoman atau peraturan yang ada dengan frekuensi pembinaan
minimal 1 tahun sekali.
d. Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan adalah :
UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Renja Tahun 2020 99
Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan
PERMEN LHK P.56/Menlhk-Sekjen/2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari FASYANKES
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204/MENKES/SK/X/2004
tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
Target untuk tahun 2018 sebesar 28 % fasyankes melakukan
pengelolaan limbah medis sesuai aturan,
Kab / Kota % Fasyankes melakukan pengelolaan limbah medis
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi 73,3 % 73,3 % 63,2 %
Sungai Penuh - - -
Kerinci 0 % 100 % 100 %
Merangin 100 % 100 % 100 %
Sarolangun 100 % 100 % 100 %
Batang Hari 100 % 100 % 100 %
Bungo 100 % 28,6 % 50 %
Tebo 100 % 50 % 50 %
Muaro Jambi 0 % 33,3 % 33,3 %
Tanjab Barat 0 % 100 % 100 %
Tanjab Timur 0 % 0 % 100 %
Provinsi 60,0 % 63,9 % 70 %
Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis
sesuai aturan untuk tahun 2016 samapi dengan tahun 2018 sudah
mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target ini memerlukan
kerjasama banyak pihak, dari seluruh pengelola fasyankes, pemerintah
daerah, lintas sektor dan lintas program sampai seluruh masyarakat
pengguna.
Renja Tahun 2020 100
Persentase Kab/Kota/Kawasan telah melaksanakan tatanan Kawasan
sehat
Kota Sehat adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakatnya, dengan mendorong terciptanya kualitas lingkungan fisik,
sosial, budaya dan produktivitas serta perekonomian, yang sesuai dgn
kebutuhan wilayah perkotaan tsb, yang dilakukan secara terus menerus,
melalui pemberdayaan potensi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan
masyarakat yang berperilaku sehat di lingkungan yang aman, nyaman,
dan sehat.
Kabupaten sehat adalah suatu pendekatanuntuk meningkatkan
kemampuan masy. perdesaan secara terus menerus untuk hidup sehat,
dengan mendorong potensimasy, sektor terkait, swasta di sejumlah desa
dengan koordinasi forum di kecamatan, untuk meningkatkan kualitas
lingkungan, prasarana wilayah, akses akan pelayanan sosial, ekonomi &
kesehatan yang memadai, sehingga tercipta perdesaan yang aman,
nyaman, dan sehat.
Indikator Penilaian Sekurang-kurangnya memilih 2 tatanan, sesuai
dengan potensi sumber daya setempat;
1. Sekurang-kurangnya mencakup 60% kecamatan/kawasan
2. Setiap tatanan berada dalam satu kecamatan/kawasan
3. Setiap kecamatan sekurang-kurangnya meliputi 5 desa/kelurahan
4. Tiap tatanan sekurang-kurangnya melaksanakan 60% dari semua
kegiatan
5. Tiap tatanan telah terintegrasi aspek fisik, social/budaya, ekonomi, dan
kesehatan
6. Tiap kegiatan dapat dipilih sekurang-kurangnya 60% dari indikator yang
tersedia meliputi aspek lingkungan, sosbud dan kesehatan.
7. Setiap desa sehat melaksanakan 1 kegiatan
a. Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan adalah
KepMendagri No. 650/174 Tahun 1998 Tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota
Sehat
Renja Tahun 2020 101
KepMendagri No. 650-185 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota
Sehat
Peraturan Bersama Mendagri Dan Menteri KesehatanNomor : 34
Tahun 2005 dan Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005Tanggal : 3
Agustus 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat
Penilaian Indikator adalah kabupaten atau kota yang telah
melaksanakan dan terbentuknya kelembagaan di kabupaten kota
Target untuk tahun 2018 sebesar 70% atau delapanKabupaten Kota
menyelenggarakan Kabupaten Kota Sehat
Kab / Kota Kab/Kota telah melaksanakan tatanan kawasan sehat
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi V V V
Sungai Penuh V V V
Kerinci V V V
Merangin - V V
Sarolangun V V V
Batang Hari - - V
Bungo V V V
Tebo V V V
Muaro Jambi - - -
Tanjab Barat - - -
Tanjab Timur - - V
Provinsi 54,55 % 63,6 % 81,8 %
Penilaian kawasan sehat tingkat nasional dilakukan setiap tahun ganjil.
Ditahun 2017 ada 5 Kab/Kota yang mengikuti penilaian tingkat nasional,
yaitu Kabupaten Kerinci, Sarolangun dan Tebo serta Kota Jambi dan
Sungai Penuh. Tetapi hanya Kota Jambi dan Kabupaten Tebo yang
mendapatkan penghargaan padapa.
Tahun 2018 ini yang merupakan tahun genap, merupakan tahun penilaian
tingkat provinsi untuk dimajukan ke penilaian tingkat nasional tahun 2019.
Untuk tahun 2019 ini ada 7 Kab/Kota yang mengikuti penilaian tingkat
nasional.
Renja Tahun 2020 102
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan strategi adaptasi dampak
perubahan iklim bidang kesehatan (APIK)
Strategi Adaptasi Suatu usaha untuk merespon dampak perubahan iklim
dan sebagai refleksi kesiapan sektor terkait dalam menanggapi dan
antisipasi ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim melalui
program yang didasarkan pada proyeksi pembangunan masa depan
a. Daerah potensial atau daerah rawan bencana adalah sejumlah lokasi
atau tempat atau kawasan yang akan terkena dampak akibat
perubahan global baik langsung maupun tidak langsung, seperti :
daerah pantai, daerah bencana alam, daerah rawan kebakaran, daerah
kejadian luar biasa, dll
b. Strategi adaptasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi kegiatan
preventif dan promotif dan di daerah potensial
c. Mekanisme pengumpulan data adalah melakukan Pemetaan populasi
dan daerah rentan perubahan iklim di wilayahnya:
Analisis penyebaran penyakit
Analisis perubahan/variabel iklim
Analisis faktor risiko lingkungan
Analisis faktor risiko sosial, ekonomi dan demografi
Analisis korelasi variabel diatas
Tabel Target untuk tahun 2018 sebesar 85% Lokasi Rawan
Bencana telah dilakukan Strategi APIK
Kab / Kota Strategi APIK
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi 70 % 72,7 % 100 %
Sungai Penuh 80 % 100 % 100 %
Kerinci 45 % 58,8 % 100 %
Merangin 34 % 100 % 100 %
Sarolangun 54,2 % 60,9 % 100 %
Batang Hari 100 % 71,4 % 100 %
Bungo 70 % 75 % 100 %
Tebo 100 % 35,3 % 100 %
Muaro Jambi 80 % 100 % 100 %
Tanjab Barat 100 % 100 % 100 %
Tanjab Timur 0 100 % 100 %
Provinsi 73,3 % 63,6 % 100 %
Renja Tahun 2020 103
Semua Kab/Kota telah melakukan strategi adaptasi perubahan iklim
bidang kesehatan utk penanganan bencana di kab/kota.
Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar adalah upaya pelayanan yang
diberikan pada masyarakat pekerja secara minimal dan paripurna
(peningkatan kesehatan kerja pencegahan dan penyembuhan PAK &
PAHK serta pemulihan PAK & PAHK) oleh institusi pelayanan kesehatan
kerja dasar.
a. Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar adalah
puskesmas yang telah :
Memiliki kebijakan mengenai Keselamatan dan kesehatan kerja,
yang dikeluarkan oleh pimpinan Puskesmas;
Mempunyai tim K3 Puskesmas;
Implementasi K3 di Puskesmas minimal menerapkan
kewaspadaan standar (standart precaution);
Pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan kerja
Puskesmas yang dibuktikan dengan Laporan Bulanan Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Kerja (LBKK-1) Puskesmas.
Institusi (Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu, Poliklinik
Perusahaan/klinik yang setara dan pos UKK)
Sasaran : Masyarakat pekerja
Lingkup Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar
Pemeriksaan dan seleksi kesehatan calon pekerja
Peningkatan mutu dan kondisi tempat kerja
Penyerasian kapasilitas kerja, beban kerja dan likungan
kerja
Pemeliharaan Kesehatan , Konseling dan rehabilitasi medis
Renja Tahun 2020 104
Pembentukan dan pembinaan partisipasi masyarakat pekerja dalam
pelayanan kesehatan kerja
Kab / Kota Puskesmas yg menyelenggarakan kesja dasar
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi - 65 % 85 %
Sungai Penuh 87,5 % 90,9 %
Kerinci 27,3 % 52,4 %
Merangin 54,2 % 62,5 %
Sarolangun 100 % 100 %
Batang Hari 64,7 % 94,4 %
Bungo 66,7 % 52,6 %
Tebo 89,5 % 100 %
Muaro Jambi 90,5 % 86,4 %
Tanjab Barat 93,8 % 100 %
Tanjab Timur 88,2 % 82,4 %
Provinsi 72,6 % 78, 3 %
Indikator ini dimulai dari tahun 2017. Indikator ini telah mencapai target
baik tahun 2017 maupun tahun 2018. Tahun 2017 target sebesar 60%
atau 114 puskesmas, telah tercapai 72,6%. Sedangkan untuk tahun 2018
target 70% telah tercapai sebesar 78,3%.
Jumlah Pos UKK yang Terbentuk di Wilayah PKM
Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos UKK adalah
wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor
informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan
pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif
sederhana/terbatas.
Pos UKK Terintegrasi adalah Pos UKK yang dalam pelaksanaan kegiatan
dan substansinya dipadukan dengan program atau kegiatan kesehatan
lainnya yang terdapat pada kelompok pekerja dan bentuk peran serta
Renja Tahun 2020 105
masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini, pemantauan faktor
risiko pada penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, pengendalian
penyakit menular dan tidak menular, pengendalian penyakit kesehatan
olahraga, kesehatan kesehatan lingkungan, yang dilaksanakan secara
terpadu, rutin dan periodik.
Tujuan pembentukan Pos UKK mewujudkan masyarakat pekerja yang
sehat dan produktif melalui:
Peningkatan pengetahuan masyarakat pekerja tentang kesehatan
kerja dan menerapkan PHBS dalam bekerja
Peningkatan pengetahuian kemampuan masyarakat pekerja untuk
menolong dirinya sendiri
Mendekatkan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh
kader, masyarakat pekerja dan tenaga kesehatan yang terlatih
kesehatan kerja
Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat pekerja
terhadap risiko dan bahaya akibat kerja yang dapat menimbulkan
gangguan kesehatan
a. Kader Ps UKK Terintegrasi melakukan pencatatan dan
pelaporan hasil kegiatan Pos UKK Terintegrasi secara manual.
b. Pencatatan dan pelaporan dilaporkan kepada Puskesmas
secara berkala.
c. Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Pos UKK Terintegrasi
merupakan laporan hasil kegiatan bulanan.
Kab / Kota Jumlah Pos UKK yang terbentuk
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi - 8 8
Sungai Penuh 17 12
Kerinci 18 16
Merangin 0 0
Sarolangun 0 8
Batang Hari 4 16
Bungo 2 2
Tebo 0 7
Muaro Jambi 5 11
Tanjab Barat 9 15
Tanjab Timur 6 7
Provinsi 69 101
Renja Tahun 2020 106
Jumlah Pos UKK yang terbentuk juga telah mencapai target untuk
tahun 2018 sebanyak 47 pos UKK, telah tercapai sebanyak 101 Pos
UKK.
Persentase Fasilitas Pemeriksanaan Kesehatan TKI yang Memenuhi
Standar
Rumah sakit / klinik utama yang dapat melakukan pemeriksaan
kesehatan calon TKI harus mendapat penetapan dari Menteri Kesehatan
cq Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan setelah ada rekomendasi
dari Dinkes Provinsi.
a. Rumah sakit atau klinik utama yang akan ditetapkan harus
memenuhi persyaratan teknis yang meliputi:
Sumber daya manusia.
Sarana, Prasarana dan Peralatan.
Selain memenuhi persyaratan, rumah sakit atau klinik utama harus
melaksanakan kegiatan pemantapan mutu laboratorium, radiologi
dan upaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan.
b. Kegiatan pemeriksaan kesehatan CTKI ke luar negeri meliputi :
Pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan umum
Pemeriksaan kesehatan khusus sesuai dengan permintaan
negara tujuan penempatan.
c. Penilaian kesehatan baik jasmani maupun rohani bagi CTKI,
disimpulkan dengan sehat (fit to work) atau tidak sehat (unfit to work)
oleh tim yang dipimpin dokter Spesialis Penyakit Dalam.
d. Standar Pemeriksaan :
Standar Pemeriksaan Fisik
Standar Pemeriksaan Jiwa
Standar Pemeriksaan Penunjang : pemeriksaan Laboratorium
dan pemeriksaan Radiologi
e. Pelaporan :
Pelaporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada
Menteri cq. Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri
Renja Tahun 2020 107
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala BNP2TKI, Kepala
Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota.
Sarana kesehatan juga harus memasukan data setiap hasil
pemeriksaan kesehatan CTKI dalam Sistem Online
Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian
Kesehatan
f. Pembinaan dan Pengawasan :
Pembinaan diarahkan untuk:
menjaga dan meningkatkan kualitas pemeriksaan kesehatan
calon TKI;.
menjaga keabsahan Sertifikat Kesehatan yang dikeluarkan oleh
Sarana Kesehatan; dan
meningkatkan tanggung jawab dan peran serta institusi/lembaga
terkait dalam menjaga kesehatan calon TKI sebelum
keberangkatan.
Dalam rangka pengawasan, Menteri, Ka. Dinkes Prov, Kab./kota
dapat mengambil tindakan administratif terhadap Sarkes & Nakes
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri
ini sesuai dengan kewenangan masing-masing.
g. Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan adalah:
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI)
h. Penilaian Indikator :
𝐽𝑚𝑙 𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑠 𝑇𝐾𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
𝐽𝑚𝑙 𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑠 𝑇𝐾𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎𝑋 100%
Renja Tahun 2020 108
Target untuk tahun 2018 sebesar 100% dari jumlah fasilitas
kesehatan TKI yang ada di Provinsi Jambi. Hanya ada satu rumah
sakit di Provinsi Jambi yaitu RS Raden Mattaher.
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan
Olahraga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Penyelenggaraan kesehatan olahraga di Puskesmas meliputi upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Program kesehatan olahraga
lebih banyak terintegrasi dengan upaya kesehatan lain baik upaya
kesehatan esensial maupun pengembangan.Puskesmas yang
menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan
kelompok olahraga dan pelayanan kesehatan olahraga di wilayah
kerjanya.
a. Pembinaan kelompok/klub olahraga dan instruktur olahraga di wilayah
kerja puskesmas yang meliputi :
Pendataan kelompok/klub olahraga
Pemeriksaan kesehatan pada kelompok
Penyuluhan kesehatan olahraga pada kelompok.
b. Pelayanan kesehatan olahraga, yang meliputi upaya kesehatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terkait kesehatan olahraga
seperti :
Konsultasi kesehatan olahraga
Pengukuran tingkat kebugaran jasmani
Pelayanan cedera olahraga akut
Pelayanan kesehatan atlet pada event olahraga.
c. Ruang lingkup :
Pendekatan promotif diharapkan dapat meningkatkan
kebugaran jasmani dan daya tahan tubuh terhadap penyakit.
Pendekatan preventif diharapkan dapat mencegah timbulnya
penyakit atau penyulit akibat kurang gerak serta memperlambat
proses penuaan.
Renja Tahun 2020 109
Pendekatan kuratif diharapkan dapat memberikan alternative
untuk upaya penyembuhan penyakit (exercise is medicine).
Pendekatan rehabilitatif diharapkan dapat memulihkan
gangguan fungsi tubuh akibat penyakit dan kecacatan.
Kab / Kota Puskesmas menyelenggarakan Kegiatan Olahraga
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kota Jambi - 90 % 90 %
Sungai Penuh 100 % 100 %
Kerinci 23,8 % 90,5 %
Merangin 100 % 45,8 %
Sarolangun 100 % 100 %
Batang Hari 82,4 % 100 %
Bungo 88,9 % 57,9 %
Tebo 100 % 100 %
Muaro Jambi 90,5 % 95,5 %
Tanjab Barat 100 % 93,8 %
Tanjab Timur 100 % 94,1 %
Provinsi 87,2 % 80,3 %
Target telah tercapai, untuk tahun 2018 target 50 % telah mencapai 80,3 %.
➔ Hambatan dalam Pelaksanaan Tujuan
Dukungan pendanaan yang terlambat pada awal awal tahun,
sehingga harus mereview jadwal yang berkaitan dengan Lintas
Program dan Sektor, sehingga akan mempengaruhi capaian target
berjalan.
Program atau kegiatan yang menjadi issue Nasional belum menjadi
prioritas di kabupaten Kota seperti Limbah B3 dan Perubahan Iklim.
Terjadinya efisiensi pendanaan sehingga ada beberapa kegiatan yang
tidak bisa dikerjakan secara utuh sehingga tidak dapat terealisasi
Renja Tahun 2020 110
secara maksimal dan pada akhirnya mempengaruhi output atau
outcome.
Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten kota untuk sinkronisasi
program kegiatan belum optimal, sehingga dapat menghambat
kegiatan di lapangan.
Koordinasi Lintas program dan Sektor belum optimal, sehingga
rendahnya output yang akan dicapai.
Pada era otonomi daerah masih sering terjadi mutasi pegawai
(Penanggung Jawab Program) dengan frekuensi yang cepat dan
masih banyak penanggung jawab kesehatan lingkungan di berbagai
level tidak berdasar kompetensi, sehingga semua ini akan
mempengaruhi pelaksanaan dan kinerja program kesehatan
lingkungan.
➔ Terobosan yang Dilakukan
d. Memperkuat pembinaan kelembagaan. dengan mendorong peran
serta masyarakat dalam suatu wadah, misal Forum
Kabupaten/Kota sehat atau kelembagaan yang terkait baik
pemerintah maupun swasta.
e. Mendorong pengembangan dan penerapan hukum, terutama
Undang undang, PP, Standard di tingkat pusat dan Perda di
Kabupaten/kota.
f. Advokasi dengan menyediakan data evident based; Bina hubungan
lintas sektor, program dan NGOserta masyarakat dalam rangka
untuk menggerakan kepedualian semua pihak.
Renja Tahun 2020 111
2.2.17. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Capaian Indikator Kegiatan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
No Indikator
Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah
kabupaten/kota
yang
melaksanakan
minimal 5 tema
kampanye
Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat
2
Kab./Kota
11 Kab/Kota 2
Kab./Kot
a
11
Kab/Kota
2 Persentase
Kabupaten/Kota
yang memiliki
kebijakan
PHBS
60% 36% 70% 63,6 %
3 Persentase
Posyandu Aktif
50% 47,4% Tahun
2018
tidak
masuk
indikator
50,7 %
4 Persentase desa
yang
memanfaatkan
30% 17% 40% 41,82 %
Renja Tahun 2020 112
dana desa untuk
Upaya Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat
(UKBM)
5 Jumlah dunia
usaha yang
memanfaatkan
CSR-nya untuk
program
kesehatan
4 4 16
(pusat)
4
6 Jumlah
organisasi
kemasyarakatan
yang
memanfaatkan
sumber dayanya
untuk
mendukung
kesehatan
4 4 12
(pusat)
10
Renja Tahun 2020 113
JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA
2018
NO. KAB/KOTA
TINGKATAN / STRATA POSYANDU
JUMLAH
POSYANDU
PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI AKTIF
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
TOTAL 274 1437 1320 440 3471 1760
1.Kerinci
2.Kota Sungai Penuh
3.Merangin
4.Tebo
5.Bungo
6.Sarolangun
7.Tanjab Barat
8.Tanjab Timur
9.Batanghari
10.Muara Jambi
11.Kota Jambi
37 147 96 4
13 47 19 0
78 154 127 99
16 126 113 57
41 135 93 13
0 176 139 25
28 154 77 31
40 127 89 26
0 70 121 107
14 143 192 37
7 158 254 41
13,0% 51,8% 33,8% 1,4% 100 35,2
16,5% 59,5% 24,1% 0,0% 19 24,1
17,0% 33,6% 27,7% 21,6% 226 49,3
5,1% 40,4% 36,2% 18,3% 170 54,5
14,5% 47,9% 33,0% 4,6% 106 37,6
0,0% 51,8% 40,9% 7,4% 164 48,2
9,7% 53,1% 26,6% 10,7% 108 37,2
14,2% 45,0% 31,6% 9,2% 115 40,8
0,0% 23,5% 40,6% 35,9% 228 76,5
3,6% 37,0% 49,7% 9,6% 229 59,3
1,5% 34,3% 55,2% 8,9% 295 64,1
7,9% 41,4% 38,0% 12,7% 50,7
284
79
458
312
282
340
290
282
298
386
460
Renja Tahun 2020 114
LAPORAN PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK UKBM
No KABUPATEN/KOTAJumlah
Kecamatan
Jumlah
Desa
Jumlah Desa yang
memanfaatkan
dana desa untuk
UKBM
% desa yang
memanfaatkan dana desa
untuk UKBM
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kerinci
Kota Sungai Penuh
Merangin
Tebo
Bungo
Sarolangun
Tanjab Barat
Tanjab Timur
Batanghari
Muara Jambi
Kota Jambi
16 285 25 9%
9 69 50 72%
24 215 120 56%
12 112 30 27%
17 153 153 100%
10 158 30 19%
13 120 51 43%
11 75 45 60%
8 111 46 41%
11 150 35 23%
11 62 0 0%
Provinsi 1399 585 41,82
Renja Tahun 2020 115
REKAP LAPORAN KEBIJAKAN PHBS KABUPATEN/KOTA
2018
No Kabupaten/KotaBentuk
KebijakanNomor dan Tahun Uraian
Keterlibatan
LP/LSTahunMendukung Sasaran
1
SK Bupati LS/LP 2017
Peraturan
BupatiLS/LP 2018
SK Bupati LP/LS 2018
PERDA LS/LP 2018
2
Kep Walikota Pembentukan Tim Terpadu Desa
PerPHBS Tk Kota Sungai Penuh
Tahun 2013
LP/LS 2013
Kep Walikota LS/LP 2013
PERDA P2PL/POLPP 2015
PERDAKESGA DAN
GIZI2016
Surat Edaran LS/LP 2017
PERWAKO Dinas Perkim 2017
Surat Edaran
Seluruh
SOPD dan
Masyarakat
Umum
2018
PERWAKO
Seluruh
SOPD dan
Masyarakat
Umum
2018
3Peraturan
BupatiGERMAS LS/LP 2018
4
Surat EdaranKesga DAN
GIZI2015
peraturan
BupatiLS/LP 2016
Surat Edaran LS/LP 2016
KEP bupati LS/LP 2016
Surat Edaran LS/LP 2018
SK Bupati LS/LP 2016
Surat Edaran LP 2018
Surat Edaran050/
/UMUM/2018LS/LP 2018
Surat Edaran050/
/UMUM/2018LS/LP 2018
Perbup LS/LP 2018
Kerinci
Kesling, PHBS
Gernas, PHBS
PHBS
PHBS
Kota Sungai
Penuh
PHBS
Capaian Desa Siaga
Aktif
Penurunan Sasaran
Perokok Aktif dan
PasifKIA
GERMAS
Lingkungan Sehat
GERMAS dan PHBS
GERMAS
Merangin Germas, dan PHBS
Tebo
ibu menyusui
masyarakat
dunia pendidikan
dunia pendidikan
DAN Masyarakat
masyarakat
masyarakat
ANAK DIDIK
Anak Sekolah
masyarakat
masyarakat
Tahun 2017Stop BABS dan Penetapan Desa
Siaga
No. 26 tahun 2018 Perbup Germas
No.
800/Kep.185/2018Tim Pembinaan Kabupaten Sehat
No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
140/KEP513/2013
140/KEP94/2013
Penetapan Pokjanal Desa dan
Kelurahan Desa Siaga Aktif Tk Kota
Sungai Penuh
01 TAHUN 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
08 TAHUN 2016 IMD DAN ASI EKLUSIF
440/469/SE/SETDA.
KESRA.2/VI/2017GERMAS
07 Tahun 2018
Pencegahan dan peningkatan
kualitas tarhadap perumahan kumuh
dan pemukiman kumuh
426/23/I/DISKEPOR
A-3/2018
Kegiatan Senam Kesegaran
Jasmani (SKJ)
21 Tahun 2018 Tentang GERMAS
2018
441.1/1801/bupati/2
015
penyediaan ruang dukung menunjuk
dan penanggung jawab ruang asi
kawasan bebas tanpa asap rokok
441/1297/kesramas/
x/2016
dukungan program usaha
sekolah/madrasah
176 Tahun 2016 pembinaaan PHBS
445/promkes/dinkes
/2018
GERMAS gerakan makan buah dan
sayaur
Tahun 2016 pelaksanaan kampung KB
445/97/PROMKES/
DINKES/2018PHBS Di SEKOLAH
PHBS di Sekolah dan Madrasah
Gerakan Makan Buah dan Sayur
Draft PHBS Tatanan Rumah Tangga
Renja Tahun 2020 116
1. Dukungan pendanaan yang terlambat pada awal awal tahun,
sehingga harus mereview jadwal yang berkaitan dengan Lintas
Program dan Sektor.
2. Terlambatnya Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan kegiatan
sehingga tidak dapat terealisasi secara maksimal.
3. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten untuk sinkronisasi
program kegiatan belum optimal, sehingga dapat menghambat
kegiatan di lapangan.
4. Koordinasi Lintas program dan Sektor belum optimal, sehingga
rendahnya output yang akan dicapai.
5. Pada era otonomisasi masih sering terjadi mutasi pegawai
dengan frekuensi yang cepat dan masih banyak penanggung
5
perbup lp/ls 2016
Surat Edaran LP/LS 2018
Surat Edaran LS/LP 2018
Surat Edaran LS/LP 2018
SK LS/LP 2018
6
Perbup LS/LP 2013
Perbup LS/LP 2018
Perbup LS/LP 2018
Perbup LS/LP 2018
Perbup LS/LP 2018
7PERBUP
PHBS2016
8 Surat Edaran 2018
9 0 0
10 Surat Edaran 2017
Surat Edaran 2017
Perbub 2013
11
Bungo
dunia pendidikan
,perkantoran tempat
umumPHBS
PHBS
PHBS
PHBS
Sarolangun
masyarakat
GERMAS masyarakat
PHBS Di 5 Tatanan masyarakat
ASI Eksklusif ibu menyusui
Posyandu masyarakat
Tanjab Barat PHBS Di 5 Tatanan
Dinas
Pendidikan,kecamat
an dinas kesehatan
dan kepala desa
Tanjab Timur
Penyedian fasilitas tempat/ruangan
khusus yang memadai untuk
menyusui
Batanghari 0
Muara Jambi Kesling
Kesling
promkes
Kota Jambi
03 Tahun2016 kawasan tanpa rokok
441.7/1365/SE/Dink
es/2018
Dukungan Kebiijakan PHBS di
Rumah Tangga
441.7/1364/SE/Dink
es/2018
Dukungan Kebijakan PHBS di
Sekolah/Madrasah
441.7/1366/SE/Dink
es/2018
Upaya percepatan pencapaian
Desa/kelurahanODF
SK Tim Koordinasi Percepatan IVA
test tingkat Kab. Bungo
31/2013 Kawasan Tanpa Rokok
0
draft
draft
draft
72 Tahun 2016 LP/LS
0
LP
LP
ls
No. 1044 tahun
2018
0 0
443/34/SE/DINKES/
2017
Upaya percepatan pencapaian
Desa/kelurahanODF/buang air besar
sembarangan
443/35/SE/DINKES/
2017
Sinergisitas Program Lingkungan
bersih dan sehat(LBS) dan sanitasi
total berbasis
masyarakat(STBM)dengan program
55 tahun 2013 tgl 31
oktober 2013kawasan tanpa asap rokok
Renja Tahun 2020 117
jawab program di berbagai level tidak berdasar kompetensi,
sehingga semua ini akan mempengaruhi pelaksanaan program
solusi
NO MASALAH SOLUSI / FOKUS KEGIATAN
1 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1. KIE YANG TERUS MENERUS
2. PROGRAM KELAS IBU HAMIL DISETIAP
PUSKESMAS DAN DESA
3. PROGRAM KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN
DIPERKUAT
4. SOSIALISASI PENGUATAN PEMBIYAAN DALAM
PERSALINAN (KEPESERTAAN
BPJS/PEMANFAATAN JAMPERSAL)
2 AKSES LAYANAN 1. MENDORONG KAB/KOTA MEMBUAT
PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA BIDAN DAN
MELENGKAPI SARANA PRASARANA UNTUK
PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN DESA
2. REDISTRIBUSI TENAGA BIDAN
3. PENGUATAN KORDINASI LP DALAM
PEMBANGUNAAN INPRASTKTUR TERKAIT
AKSES LAYANAN KE FASKES
3 KUALITAS
LAYANAN
1. PENINGKATAN KAPASITAS BIDAN DAN
DOKTER MELALUI PEATIHAN-PELATIHAN
2. MENDORONG KAB/KOTA DAPAT MEMENUHI
MINIMAL 3 JENIS DOKTER SPESIALIS TERKAIT
KIA
Renja Tahun 2020 118
3. AKREDITASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
4 KEBIJAKAN DAN
ANGGARAN
1. PENGUATAN ADVOKASI KEPADA
STAKEHOLDER TENTANG KEBIJAKAN
PENGANGGARAN PROGRAM KIA DISESUAIKAN
DENGAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
5 KOORDINASI 1. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR LINTAS
PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR
2.2.18. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi
anggaran sebesar Rp.409.615.000,- realisasi anggaran sebesar
Rp.302.776.242,- atau (73.92%)
Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi
Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi,
dan alokasi anggaran sebesar Rp.391.708.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp.389.397.000,- atau (99.41%)
Penerapan Komponen komponen SAKIP yang dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran sebesar
Rp.23.525.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.15.953.288,- atau
(67.81%).
Kegiatan Asistensi Pengumpulan dan Update data Program
Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, dan alokasi anggaran sebesar Rp.77.946.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp.77.946.000,- atau (100%)
Renja Tahun 2020 119
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi
anggaran sebesar Rp.52.797.000,- realisasi anggaran sebesar
Rp.45.495.584,- atau (86.17%)
Kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian dan Capaian Program
Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, dan alokasi anggaran sebesar Rp.61.060.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp.51.483.000,- atau (84.32%)
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi,
dan alokasi anggaran sebesar Rp.109.338.600,- realisasi
anggaran sebesar Rp.94.488.800,- atau (86.42%)
Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, dan alokasi anggaran sebesar Rp.146.730.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp.100.185.000,- atau (68.28%)
2.2.19. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan
Paramedis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, dan alokasi anggaran sebesar Rp.91.424.600,- realisasi
anggaran sebesar Rp.90.186.300,- atau (98.65%)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2013, Tentang Pengangkatan dan Penempatan
Dokter dan Bidan sebagai tenaga kesehatan strategis. Bahwa
pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi
masalah distribusi dokter dan dokter gigi dengan pengangkatan
dan penempatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu
dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi
wilayah, lama penugasan, jenis pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
Selain itu, Tenaga kesehatan strategis ditetapkan secara kolektif
untuk setiap Provinsi dengan menunjuk Kabupaten/Kota, kriteria
Renja Tahun 2020 120
dan lama penugasan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama
Menteri Kesehatan, dan dikirim kepada Gubernur melalui Kepala
Dinas kesehatan Provinsi. Berdasarkan keputusan pengangkatan
secara kolektif dari Kementerian Kesehatan, Gubernur melalui
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menetapkan keputusan
penugasan Bidan sebagai tenaga kesehatan strategsi secara
kolektif untuk setiap kabupaten/kota penugasan, kemudian
penempatan sebagai bidan di desa dan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas (SPMT) kabupaten/kota berdasarkan
tanggal pengangkatan bidan sebagai tenaga strategis.
Untuk mendukung hal tersebut diatas, Dinas Kesehatan Provinsi
sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat berfungsi
sebagai Pembina Kabupaten Kota sesuai dengan Permenkes
nomor 7 Tahun 2013 BAB III perlu dilakukan monitoring evaluasi
secara berkala keberadaan tenaga kesehatan strategis
dilapangan dengan SK Kriteria Daerah Penempatan atau
SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), yang terkadang
dilapangan tidak sinkron dengan SIMPEG (Sistem Informasi
Kepegawaian), dan biaya perjalanan Dinas tersebut dibebankan
pada anggaran APBD Provinsi Jambi.
2.2.20. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari :
1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan
alokasi anggaran sebesar Rp.400.000,- realisasi anggaran
sebesar Rp.400.000,- atau (100%)
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, dan alokasi anggaran sebesar Rp.300.020.000,-
realisasi anggaran sebesar Rp.299.254.010,- atau (100%)
3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan
Renja Tahun 2020 121
alokasi anggaran sebesar Rp.319.926.300,- realisasi
anggaran sebesar Rp.296.912.300- atau (92.81%)
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kesebersihan yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran
sebesar Rp.124.334.700,- realisasi anggaran sebesar
Rp.124.334.700,- atau (100%)
5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran
sebesar Rp.49.858.700,- realisasi anggaran sebesar
Rp.49.858.700,- atau (100%)
6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi,
dan alokasi anggaran sebesar Rp.19.000.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp.19.000.000,- atau (100%)
7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran sebesar
Rp.7.019.100,- realisasi anggaran sebesar Rp.7.019.100,-
atau (100%)
8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran sebesar
Rp.12.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.12.000.000,-
atau (100%)
9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan
alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp.39.930.000,- atau (99.83%)
10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan
konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran sebesar
Rp.350.000.000,- realisasi anggaran sebesar
Rp.346.979.017,- atau (99.14%)
Renja Tahun 2020 122
2.2.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan
alokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp.319.381.600,- atau (70.97%)
2. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan
alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000.,- realisasi
anggaran sebesar Rp.8.000.000,- atau (100%)
3. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan
alokasi anggaran sebesar Rp.213.500.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp.204.780.700,- atau (95.92%)
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan
alokasi anggaran sebesar Rp.51.840.000,- realisasi
anggaran sebesar Rp.51.589.049,- atau (99.52%)
5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran sebesar
Rp. 197.280.000,- realisasi anggaran sebesar
Rp.187.099.335,- atau (94.4%)
6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, dan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.300.000,-
realisasi anggaran sebesar Rp.78.294.000,- atau
(99.99%)
2.2.22. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan
Renja Tahun 2020 123
alokasi anggaran sebesar Rp.199.820.000,- realisasi anggaran
sebesar Rp.199.820.000,- atau (100%)
2.2.23. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan
alokasi anggaran sebesar Rp. 18.001.900,- realisasi anggaran
sebesar Rp.17.696.300,- atau (98.30%)
2. kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perudang-
undangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, dan alokasi anggaran sebesar Rp.148.580.500,-
realisasi anggaran sebesar Rp.113.978.000,- atau (76.71%)
3. Kegiatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran sebesar
Rp.8.177.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.8.177.500,- atau
(100%)
2.2.24. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Progran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, Kegiatan penyusunan laporan prognosis
realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi, dan alokasi anggaran sebesar Rp.111.084.600,-
realisasi anggaran sebesar Rp.101.927.673,- atau (91.76%)
Untuk mencapai kinerja dan keuangan yang rapi dan tertib perlu
dilakukan Kegiatan Bintek Pengelola Keuangan dan Penataan
Aset Negara di 6 Kabupaten/Kota pada Dinas
Kesehatan dan Rumah Sakit, Pertemuan Pemutakhiran data
tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan Aset sehingga dapat
dihasilkan Sistem Pelaporan Keuangan dan Prognosi Realisasi
Anggaran serta Penyusunan Laporan Keuangan yang lebih tertib
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaaan Keuangan Daerah
Provinsi.
Renja Tahun 2020 124
Laporan realisasi APBD, selanjutnya disingkat dengan LRA,
adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi
anggaran pendapatan, belanja dan Pembiayaan dalam satu tahun
anggaran tertentu.
Kepala OPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan
keuangan OPD yang disampaikan kepada Badan Pengelola
Keuangan Daerah untuk digabung menjadi Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah.
Kegiatan pada Sistem Laporan Keuangan, Prognosis Realilasi
Anggaran, serta penyusunan laporan Keuangan merupakan
rangkaian dari kegiatan OPD untuk meningkatkan pengembangan
sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan.
Kita sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan
dapat menyusun dan harus melakukan reformasi internal melalui
pengawasan atas tugas dan fungsi yang diemban, yang nantinya
manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut salah satunya
efesien dan efektifitas dalam mencapai kinerja yang semakin
tinggi untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan
memberikan pelayanan yang berkualitas, menyenangkan, tidak
mengandung kesalahan serta mengikuti prodesur dan ketentuan
yang berlaku.
Kegiatan berupa bimbingan teknis pengelolaan administrasi
keuangan dan penataan aset di 6 kabupaten/kota bagi pengelola
keuangan dan pengurus barang pada Dinas Kesehatan dan
RSUD Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengundang 15 orang
peserta dari pengelola keuangan, pengurus barang di Dinas
Kesehatan dan RSUD, narasumber dalam kegiatan ini adalah
Sekretaris dan Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi berupa pemaparan tentang cara-cara pengelolaan
dan penataan aset yang berupa barang milik negara dan barang
Renja Tahun 2020 125
milik daerah, pada tahun-tahun terakhir ini barang milik negara
harus dihibahkan ke barang milik daerah. Sesuai dengan PMK
No.89/PMK.06/2019 tentang Hibah adalah pengalihan kepemiliki
BMN dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan Daerah.
Pertemuan dalam bentuk pemaparan dan diskusi serta Rencana
Tindak Lanjut (RTL),
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan
mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun
regional. Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian OPD Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi untuk lima tahun mendatang adalah:
1. Sustainable Development Goals (SDGs)
2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terkait dengan bidang
kesehatan
3. Peningkatan Akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui
standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan
4. Jaminan Kesehatan Nasional untuk keluarga miskin yang belum
ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota
5. Pengendalian penyakit menular dan penyakit menular Triple Burden
6. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua
kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia
sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok
lansia?
7. Kesehatan Lingkungan
8. Pemenuhan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan.
9. Pemanfaatan Dana Desa untuk Program Kesehatan di Desa.
10. Pelaksanaan upaya kesehatan harus terkait dengan kesetaraan
gender.
11. Penguatan Peran Provinsi sesuai dengan UU 23 Tahun 2014.
Renja Tahun 2020 126
12. Pengalokasian anggaran kesehatan bersumber APBD secara
bertahap mencapai 10%
13. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama
dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.
Adapun Isu Strategis yang dihadapi oleh Pembangunan bidang
Kesehatan Provinsi Jambi adalah :
a. Dalam lingkup pembanguan kesehatan secara keseluruhan
Peningkatan akses kesehatan
b. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
c. Peningkatan Perbaikan Gizi
d. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
e. Peningkatan Akses Air Bersih dan Air Minum serta Sanitasi yang
berkelanjutan.
Adapun permasalahan dibidang kesehatan adalah :
a. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk
seluruh lapisan dan strata ekonomi dan sosial masyarakat. Pelayanan
kesehatan masih bersifat ekonomi dan sosial masyarakat. Pelayanan
kesehatan masih bersifat diskriminatif sehingga menyebabkan
disparitas status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah dan
antar tingkat sosial ekonomi serta gender.
b. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan
sehat.
c. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan
d. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jambi pada
saat ini masih belum memadai baik secara kuantitas maupun
kualitasnya. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan terpusat di Kota
Jambi sementara di sebagian besar ibukota kabupaten tidak memiliki
sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai apalagi di
wilayah-wilayah terpencil.
e. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah
Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari
Renja Tahun 2020 127
segi kuantitas maupun maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak
merata.
f. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.
g. Terbatasnya kegiatan untuk Perberdayaan Masyarakat.
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dengan diberlakukannya PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan, antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Di mana Kab/Kota maupun
Provinsi mempunyai peran yang sangat besar, maka peran koordinasi
dan komunikasi menjadi sangat penting. Pada tahun 2017 yang lalu
masih banyak kegiatan yang dilaksanakan sampai ke tingkat kecamatan
maupun desa yang pembiayaannya berasal dari pusat sehingga
memerlukan birokrasi yang sangat panjang. Keberhasilan program tentu
saja ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) sarana dan
prasarana yang ada di birokrasi baik di pusat, provinsi, kab/kota bahkan
sampai di kecamatan atau desa.
Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan
keuangan negara menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam
pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan
dukungan sistem penganggaran yang lebih responsive yang dapat
memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas
layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Salah satu upaya yang
perlu dilakukan adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan. Dan sangat penting juga untuk
memastikan bahwa pilihan program sebagai instrument kebijakan benar-
benar merupakan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan
yang mencerminkan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan
yang mencerminkan alternatif pendekatan paling efisien untuk
menghasilkan keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian
rencana program. Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan
Renja Tahun 2020 128
dan subkegiatan harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan
adanya keutuhan konseptual.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
(1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
(2) Program Upaya Kesehatan Perorangan
(3) Program Kesehatan Ibu dan Anak
(4) Program Kesehatan Anak Balita
(5) Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
(6) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
(7) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
(8) Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT)
(9) Program Pengawasan Obat dan Makanan
(10) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
(11) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
(12) Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi
(13) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
(14) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
(15) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
(16) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
(17) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
(18) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
(19) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
(20) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(21) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(22) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(23) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
(24) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Renja Tahun 2020 129
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah
“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”
dengan menekankan pada Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional
RKP Tahun 2020.
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan
Kesehatan Reproduksi
2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
Dokumen RKP Tahun 2020 memuat hasil evaluasi pencapaian
prioritas Nasional (PN) RKP 2018, rancangan ekonomi makro, arah
pengembangan Wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas
pembangunan Nasional, pembangunan Bidang, serta kaidah
pelaksanaan.dan tema dari RKP tahun 2020 ditujukan menjaga
keberlanjutn pencapaianhasil –hasil pembangunanRPJMN 2015-2019
dan Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya dalam rangka RPJMN 2020-
2024.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 disusun sebagai pedoman
pelaksaan bagi pemerintah pusat dan daearh yang berbasis sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran. Pada Pemerintah Pusat, RKP Tahun
2020 dijadikan pedoman pada asaat K/L menjabarkan Prioritas Nasional
kedalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2020 dan rencana kerja dan
anaggaran (RKA/KL) 2020 dengan pendekatan money follow Program
dan pendekatan tematik, Holistik dan integratif, dan Spasial (THIS), yang
Renja Tahun 2020 130
selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Pada Pemerintah daerah, RKP
Tahun 2020 digunakan sebagai pedomandan menyusun Rencana kerja
Pemerintah Daearah (RKPD) Tahun 2020, yang kemudian dituangkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Raperda APBD) 2020.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam
perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja
pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu
Tahun 2016-2021. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir
jangka waktu tertentu.
Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis
daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat
pembangunan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang
akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Jambi dari masing-masing tujuan
dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator
beserta targetnya.
Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara
spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau
tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan
selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja
yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka
ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada bidang Kesehatan
sebagai berikut :
Renja Tahun 2020 131
• Misi ke-2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender
Untuk mencapai misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender
dilaksanakan prioritas utama yaitu : membangun sumber daya
manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan
perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan
masyarakat yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat
yang berbudaya dan agamis.
Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui
peningkatan kualitas kesehatan, dengan tujuan, sasaran sebagai
berikut :
Renja Tahun 2020 132
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Terwujudnya pelayanan kesehatan secara sinergis, terpadu, berkelanjutan, bermutu, terjangkau bagi masyarakat
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
Persentase kecamatan yang mempunyai FKTP (Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama) yang terakreditasi
13,18% 32,56% 49,61% 66,67% 83,72% 100%
Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai minimal 1 Rumah Sakit terakreditasi
10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90%
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran
359 359 359 306 306 306
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
34 34 34 24 24 24
Persentase puskesmas yang terakreditasi
13,18% 32,56% 49,61%
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan
56% 79% 82%
Meningkatnya sediaan farmasi yang bermutu, bermanfaat, dan aman
Persentase Ketersediaan obat di Provinsi Jambi (DO= ketersediaan obat selama 18 bulan yaitu 12 bulan kebutuhan, 3 bulan cadangan (terjadinya KLB, 3 bulan waktu pengadaaan) /pelayanan kesehatan dasar (puskesmas)
70% 75% 80% 85% 90% 95%
Meningkatnya pembiayaan kesehatan
Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (35.100 jiwa tahun 2021)
100% 100% 100%
Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi (20.600 jiwa tahun 2021)
19% 50% 70%
Terwujudnya sumber daya kesehatan yang proporsional, profesional
Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan minimal Diploma III Kesehatan
50% 55% 60% 63% 81% 100%
Persentase Tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) di Fasilitas Kesehatan
100% 100% 100%
Renja Tahun 2020 133
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam menetapkan Program prioritas dalam Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi 2016-2021 berdasarkan Permendagri No. 13
Tahun 2016 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tufoksi) Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi yang Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran
dan strategi, maka program dan kegiatan pembangunan kesehatan di
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang disusun untuk kurun waktu 2016 –
2021 adalah sebagai berikut :
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 Terwujudnya Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan
Meningkatnya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana
Persentase penanggulangan KLB skala Provinsi dalam <48 jam
82% 85% 90%
Persentase screening PTM bagi penduduk
beresiko usia ≥15 s/d 59
Tahun secara kumulatif
40% 41% 42% 45,45% 54,55% 54,55%
Menurunnya angka kesakitan penyakit menular
Persentase Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) minimal 85 %.
100% 100% 100%
Persentase Kab/Kota dengan API < 1 per 1.000 penduduk
73% 82% 91%
Persentase Kab/Kota dengan IR DBD < 49/100.000 penduduk
91% 91% 91%
Meningkatnya penanggulangan masalah gizi yang optimal
Prevalensi balita Gizi kurus (Wasted)
NA 8,7% 7,7% 6,7% 5,7% 4,2%
Prevalensi Baduta Gizi Pendek (Sturted)
NA 32,9% 30% 28% 25% 23%
Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
24% 23% 22%
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas lingkungan sehat
20% 25% 30% 35% 40% 45%
Renja Tahun 2020 134
Kegiatan :
a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
c. Pelayanan Kesehatan Yang Bergerak (PKB) di Daerah Terpencil
Dan Sangat Terpencil (DTPK)
d. Penerapan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan
Keluarga (PIS-PK)
2. Program Upaya Kesehatan Perorangan
Kegiatan :
a. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
b. Peningkatan Rumah Sakit Untuk Mendukung Program PONEK
c. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
3. Program Kesehatan Ibu dan Anak
Kegiatan :
a. Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang
Mampu
b. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu
c. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
4. Program Kesehatan Anak Balita
Kegiatan :
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
5. Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Kegiatan :
Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Kegiatan :
a. Kegiatan Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan
b. Pelayanan Peningkatan Pelayanan Laboratorium
c. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Labkes BLUD
7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Renja Tahun 2020 135
Kegiatan :
a. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
c. Kegiatan Dana Alokasi Khusus Farmasi (DAK)
d. Kegiatan BOK Distribusi Obat dan e-Logistik (DAK Non Fisik)
8. Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT).
Kegiatan :
Peningkatan Penilaian dan Pengawasan Alkes dan PKRT
9. Program Pengawasan Obat dan Makana
Kegiatan :
Peningkatan Pengawasan dan Pemberdayaan
Konsumen/Masyarakat terhadap Obat, Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya
10. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kegiatan :
a. Kegiatan Pengelolaan Jamkesda Provinsi
b. Kegiatan pengelolaan PHA dan DHA
11. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia (SDM) Kesehatan
Kegiatan :
a. Kegiatan Percepatan Peningkatan Kemapuan dan Kualifikasi
Tenaga Kesehatan Menjadi D III
b. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
12. Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi
Kegiatan :
a. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Bapelkes
b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bapelkes
c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
d. Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Bapelkes.
Renja Tahun 2020 136
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan :
a. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kusta dan Frambusia
b. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit TB
c. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit HIV
d. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ISPA dan Pneumonia
e. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit DBD
f. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Malaria
g. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Filaria dan Kecacingan
h. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Zoonotik
i. Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan
j. Kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan Calon
Jemaah Haji
k. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hepatitis dan ISP
(Infeksi Saluran Percernaan)
l. Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon
m. Penurunan Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I) Tertentu
n. Pelaksanaan Imunisasi Rutin Bayi Dan Baduta
o. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB)
p. Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular (PTM)
Kegiatan :
a. Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
b. Kegiatan Pengendalian Kesehatan Jiwa dan NAFZA
15. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan :
a. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
b. Penanggulangan Kurang Energi dan Protein Anemia Gizi
Gangguan Akibat Kekurangan Iodium, dan Kurang Vitamin A
Renja Tahun 2020 137
c. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar
Gizi
d. Penguatan Surveilans Gizi
e. Kegiatan Penguatan Intervensi Stunting (DAK)
16. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan :
a. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
b. Pengamanan Limbah dan Radiasi
c. Penyehatan Udara Tanah Pangan dan Kawasan
d. Penyehatan Pangan
e. Kesehatan Kerja
f. Kesehatan Olahraga
17. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan :
a. Mengembangkan Strategi Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup
Bersih dan Sehat (Promosi Kesehatan Pada Fasyankes dan
Masyarakat)
b. Menggalang Komitmen Sektoral dalam Advokasi Kebijakan Publik
Berwawasan Kesehatan (Pengembangan UKBM, Jejaring dengan
Lintas Sektor, Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Organisasi
18. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan :
a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran
b. Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi
Jambi
c. Kegiatan Penerapan Komponen-Komponen SAKIP
d. Kegiatan Asistensi Pengumpulan dan update Data Kesehatan
e. Kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatan
f. Kegiatan Diseminasi hasil penelitian dan capaian program
kesehatan
g. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
h. Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan bidang
kesehatan
i. Kegiatan BOK Provinsi (DAK Non Fisik).
Renja Tahun 2020 138
19. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan :
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
20. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
i. Penyediaan makanan dan minuman
j. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar
daerah
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b. Pengadaan peralatan gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
22. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
23. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
c. Kegiatan pelayanan publik
d. Kegiatan Peningkatan ASN
24. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Kegiatan :
Renja Tahun 2020 139
a. Kegiatan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Penataan Aset
di Lingkungan Diskes Provinsi Jambi
b. Pembinaan pengelola administrasi Keuangan dan Barang Milik
Negara.
BAB IV
PENUTUP
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan
oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil
kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku
pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah menyusun
Rencana Kinerja Tahun 2020, yang mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun
Renja Tahun 2020 140
2016 – 2021. Penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Nasional selama 1 (satu) Tahun.
Agenda-agenda strategis pembangunan kesehatan harus dijadikan acuan
dasar unit kerja terkait dan dijabarkan dalam visi dan misi unit kerjanya,
sehingga secara komprehensif rencana strategis ini dapat dijalankan secara
bersama-sama. melibatan seluruh unsur jajaran kesehatan di Provinsi Jambi
dalam kerja nyata dalam rangka menjabarkan visi dan misi Gubernur yang
merupakan modal yang paling penting, sehingga bukan hanya memiliki visi dan
misi yang paling utama tetapi bagaimana visi dan misi itu dituangkan dalam kerja
yang nyata untuk membangun Provinsi Jambi.
Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Pemerintah Bidang
Kesehatan Tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk
Pertumbuhan Berkualitas” dengan menekankan pada Lima Program Prioritas
Pembangunan Nasional RKP Tahun 2020.
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, anak,Keluarga Berencana (KB) dan
Kesehatan Reproduksi
2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
Rencana Kinerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat Indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang
akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2020
dengan penekanan pada pencapaian sasaran program dan indikator prioritas
Nasional dan Daerah yang tertuang dalam Issu Strategis Program
Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2020.
Dengan ini diharapkan pelaksanaan kewenangan Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi untuk mengadakan pelatihan, supervisi, monitoring dan evaluasi
terhadap kab/kota dapat dilaksanakan dengan baik dengan ketersediaan
pembiayaan yang cukup sesuai dengan usulan yang disampaikan. Sangat
diharapkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang ada di
Renja Tahun 2020 141
kab/kota dan secara administrasi keuangan harus efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Tahun 2020 ini disusun, kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Tentunya Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2020 ini dapat
dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang
tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi.
Jambi, Otober 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi
dr. SAMSIRAN HALIM
NIP. 19600517 198712 1 001
Renja Tahun 2020 142