bab 9. undang-undang

BAB IX : Perundang Undangan Dalam Keselamatan Kerja 226

SESI/ PERKULIAHAN KE : 15

TIK : Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja

2. Mampu menjelaskan isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

3. Menjelaskan tentang Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947-1951

4. Mampu menjelaskan pasal-pasal dari Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947-

1951

5.

6.

Pokok Bahasan : Perundang-undangan dalam Keselamatan Kerja

Dekskripsi singkat : Dalam pertemuan ini anda mempelajari tentang Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Kecelakaan

tahun 1947-1951 . Pokok bahasan adalah mencakup tentang penjelasan dan isi dari

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, serta penjelasan

dan pasal-pasal dari Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947-1951.

I. Sumber bacaan:

1. Sumamur, P.K. 1997. Keselamatan Kerja & Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: PT.

Inti Idayu Press dan Yayasan Masagung.

2. Lisa Moran dan Tina Masciangioli, 2010, Keselamatan dan keamanan Laboratorium

Kimia, The National Academic Press, Washington, DC.

II. Pertanyaan Kunci:

1. Jelaskan Undang-undang yang mengatur tentang Keselamatan Kerja!

2. Jelaskan isi Undang-undang yang mengatur tentang Keselamatan Kerja!

3. Jelaskan pasal-pasal yang mengatur tentang Undang-undang Kecelakan tahun

1947-1951!

III. Tugas kelompok

Diskusikan tentang undang-undang dan aplikasikan dalam pelaksanaan K3 dalam

dunia kampus dan industri


BAB IX

PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KESELAMATAN KERJA

Undang-undang Dasar 1945 mengisyaratkan hak setiap warga negara atas

pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan baru

memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila keselamatan tenaga kerja sebagai

pelaksananya adalah terjamin. Kematian, cacat, cedera, penyakit, dan lain-lain

sebagai akibat kecelakaan dalam melakukan pekerjaan bertentangan dengan dasar

kemanusiaan. Maka dari itu, atas dasar landasan UUD 1945 lahir undang-undang

dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dalam keselamatan kerja.

Dalam Undang-Undang no.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Kerja secara tegas ditegaskan, bahwa tiap tenaga kerja

berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya (pasal 9) dan Pemerintah

membina norma-norma keselamatan kerja (pasal 10, ayat a). Sedangkan dalam

hubungan jaminan dan bantuan sosial, secara umum dinyatakan dalam undang-

undang no.14 tahun 1969 tersebut bahwa Pemerintah mengatur penyelenggaraan

pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Pertanggungan dan bantuan social ini meliputi juga kecelakaan dan penyakit

akibat kerja, sekalipun dalam penjelasan undang-undang dimaksud hanya

diperinci antara lain sakit, meninggal dunia dan cacat.

Melihat sasarannya, terdapat dua kelompok perundang-undangan dalam

keselamatan kerja, yaitu:

1. Kelompok perundang-undangan yang bersasaran pencegahan kecelakaan

akibat kerja. Kelompok ini terdiri dari Undang-undang no. 1 tahun 1970

tentang Keselamatan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang diturunkan atau

dapat dikaitkan dengannya. Selain itu keselamatan kerja dan pencegahan

kecelakaan terdapat dalam undang-undang lain, seperti misalnya Undang-

undang Kerja (1948-1951).

2. Kelompok perundang-undangan yang bersasaran pemberian kompensasi

terhadap kecelakaan yang sudah terjadi. Kelompok ini terdiri dari Undang-

undang Kecelakaan (1947-1957) dan peraturan-peraturan yang diturunkannya.


9.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang no. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diundangkan

pada tahun 1970 dan mengganti Veiligheids Reglement Stbl. No. 406 yang

berlaku sejak tahun 1910. Maka ada baiknya diketahui latar belakang penggantian

VR tersebut dengan undang-undang Keselamatan Kerja sebagaimana

dikemukakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut. VR, yang berlaku

mulai 1910 dan semenjak itu mengalami perubahan mengenai soal-soal yang tidak

begitu berat, ternyata dalam banyak hal sudah terbelakang dan perlu diperbaiki

sesuai dengan perkembangan peraturan perlindungan industrialisasi di Indonesia

dewasa ini dan seterusnya. Mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan

sebagainya yang serba pelik banyak dipakai, bahan-bahan teknis baru banyak

diolah dan dipergunakan, sedangkan mekanisasi dan elektrifikasi diperluas di

mana-mana. Dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan

modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan

intensitas kerja operasional tenaga kerja dan para pekerja. Hal-hal ini memerlukan

pengerahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja. Kelelahan, kurang

perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan, dan lain-lain merupakan

akibat daripadanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Bahan-bahan yang

mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat dan sebagainya yang

serba pelik serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan keterampilan dan latihan

kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa

merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka

dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan keselamtan kerja dan kesehatan

kerja yang maju dan tepat. Peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang

bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan

produksi dan produktivitas kerja.

Penjelasan umum Undang-undang Keselamatan Kerja, bahwa pengawas

berdasarkan VR seluruhnya bersifat represif. Dalam Undang-undang Keselamatan

Kerja, terjadi perubahan prinsipil dengan mengubah sifat tersebut menjadi lebih

diarahkan pada sifat preventif. Dalam praktek dan pengalaman, dirasakan perlu

adanya pengaturan yang baik sebelum perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau


bengkel-bengkel didirikan, karena amatlah sukar untuk mengubah atau merombak

kembali apa yang telah di bangun dan terpasang didalamnya guna memenuhi

syarat-syarat keselamatan kerja yang bersangkutan. Selain itu, undang-undang ini

merupakan pembaharuan penting dari yang lama mengenai isi, bentuk dan

sistematikanya. pembaharuan dan perluasannya adalah sebagai berikut:

1. Perluasan ruang lingkkup

2. Perubahan pengawasan represif

3. Perumusan teknis yang lebih tegas

4. Penyesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan pelaksanaan pengawsan

5. Tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi pimpinan

perusahaan dan tenaga kerja

6. Tambahan pengaturan mendirikan Panitia Pembina Keselamatan Kerja dan

Kesehatan kerja

7. Tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan

Materi yang diatur dalam Undang-undang Keselamatan Kerja meliputi:

1. Peristilahan

Istilah-istilah yang dipakai dalan Undang-undang Keselamatan Kerja dan

pengertiannya meliputi (pasal 1):

a. Tempat kerja, ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak

atau tetap, yang menjadi tempat tenaga kerja bekerja atau yang sering

dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber atau

sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal-pasal Undang-

undang Keselamatan Kerja. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan,

lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau

yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut (ayat 1).

b. Pengurus, ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu

tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri (ayat 2).

c. Pengusaha ialah:

1) Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri

dan untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja.


2) Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu

usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat

kerja.

3) Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan

hukum termaksud pada 1) dan 2), jikalau yang diwakili berkedudukan di

luar negeri (ayat 3).

d. Direktur, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja (sekarang

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk melaksanakan Undang-undang

Keselamatan Kerja (ayat 4).

e. Pegawai pengawas, ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (ayat 5).

f. Ahli keselamatan kerja, ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang

Keselamatan Kerja (ayat 6).

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup Undang-undang Keselamatan Kerja meliputi (pasal 2):

a. Yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala

tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air,

maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik

Indonesia (ayat 1).

b. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tersebut di atas berlaku dalam tempat kerja,

yang merupakan tempat-tempat:

1) Dibuat, dicoba, atau dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,

perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan

kecelakaan, kebakaran atau peledakan.

2) Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau

disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar,

menggigit atau beracun, menimbulkan infeksi dan bersuhu tinggi.


3) Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau

pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan

pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau

dilakukan pekerjaan persiapan.

4) Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan

hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan

dan lapangan kesehatan.

5) Dilakukan usaha pertambangan, dan pengolahan emas, perak, logam atau

biji logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik

dipermukaan atau di dalam bumi, maupun didasar perairan.

6) Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan,

melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara.

7) Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dog,

stasiun atau gudang.

8) Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau

perairan.

9) Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau

rendah.

10) Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah,

kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau

terpelanting.

11) Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang.

12) Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap,

gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran.

13) Dilakukan pembuanagan atau pemusnahan sampah atau limbah.

14) Dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televise

atau telepon.

15) Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset

(penelitian) yang menggunakan alat teknis.

16) Dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau

disalurkan listrik, gas, minyak atau air.


17) Diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi

lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik (ayat 2)

c. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-

ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan

keselamatan yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu

dan dapat di ubah perincian tersebut dalam ayat 2 (ayat 3).

3. Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Syarat-syarat keselamatan kerja diatur dalam pasal 3 dan 4 Undang-

undang keselamatan Kerja, yang berbunyi:

a. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja

untuk:

1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

3) Mencegah dan mengurangi peledakan.

4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu

kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

5) Memberi pertolongan pada kecelakaan.

6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

7) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu,

kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar

dan radiasi, suara dan getaran.

8) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik

maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.

9) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

10) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.

11) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

12) Memelihara kesehatan dan ketertiban.

13) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara

dan proses kerjanya.

14) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman

atau barang.


15) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

16) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang

bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi (pasal 3, ayat 1).

b. Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut dalam

pasal 3 ayat 1 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan

teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari (pasal 3 ayat 2).

c. dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja

dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan,

pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan,

barang, produk dan teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat

menimbulkan bahaya kecelakaan (pasal 4, ayat 1).

d. syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu

kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang

mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan perlengkapan

alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau

pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk

teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu

sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum

(pasal 4, ayat 2).

e. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam

pasal 4 ayat 1 dan 2 dan dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang

berkewajiban memenuhi dan menaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

4. Pengawasan

Pengawasan Undang-undang Keselamatan Kerja diatur dalam pasal 5, 6, 7

dan 8 sebagai berikut:

a. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini,

sedangkan para pegawai pangawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan

menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan

membantu pelaksanaannya.


b. Wewenang dan kewajiban Direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan

kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan

perundangan (pasal 5, ayat 2).

c. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan Direktur dapat mengajukan

permohonan banding kepada Panitia Banding (pasal 6, ayat 2).

d. Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia

Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (sekarang

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) (pasal 6, ayat 2).

e. Keputusan Panitia Banding tidak dapat disbanding lagi (pasal 6, ayat 3).

f. Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini pengusaha harus

membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan

peraturan perundang

g. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan

kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan

dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya (pasal

8, ayat 1).

h. Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah

pimpinanya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan

dibenarkan oleh Direktur (pasal 8, ayat 2).

i. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan

perundangan (pasal 8, ayat 3).

5. Pembinaan

Mengenai pembinaan, diatur oleh Undang-undang no. 1 tahun 1970 hal-

hal sebagai berikut :

a. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja

baru tentang:

1) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang timbul dalam tempat kerja.

2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam

tempat kerjanya.

3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.


b. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah

ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di

atas.

c. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja

yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan

pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja,

pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

d. Pengurus diwajibkan memenuhi dan menaati semua syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang

dijalankannya (pasal 9).

6. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 10 Undang-undang Keselamatan Kerja mengatur Panitia

Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

a. Menteri Tenaga Kerja (sekarang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

berwenang membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasin

efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat

kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang

keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha

berproduksi (pasal 10, ayat 1).

b. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan

lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja (sekarang Menteri Tenaga

Kerja dan Koperasi (pasal 1, ayat 2).

7. Pelaporan Kecelakaan

Menurut Undang-undang Keselamatan Kerja, kecelakaan yang terjadi

harus dilaporkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat

kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga

Kerja (sekarang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) (pasal 11, ayat 1).

b. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud

dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundangan.


8. Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Undang-undang Keselamatan Kerja mengatur kewajiban dan hak tenaga

kerja. Pasal 12 Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut: Dengan

peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai, pengawas dan

atau ahli keselamatan kerja.

b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja

yang diwajibkan.

d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan

kesehatan kerja yang diwajibkan.

e. Menyatakan keberatan bekerja pada pekerjaan yang syarat keselamatan dan

kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan

olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas

dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan (pasal 12).

9. Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja

Tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja, pasal 13 Undang-undang

Keselamatan Kerja menyatakan, bahwa barang siapa akan memasuki sesuatu

tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan

memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan.

10. Kewajiban Pengurus

Adapun kewajiban pengurus diatur dalam pasal 14, menyatakan, bahwa

pengurus diwajibkan :

a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua

syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan

semua peraturan pelaksanaanya yang berlaku bagi tempat kerja yang

bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah di lihat dan terbaca dan

menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan

kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-


tempat yang mudah di lihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas

atau ahli keselamatan kerja.

c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang

diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan

menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut,

disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan menurut petunjuk pegawai

pengawas atau ahli keselamtan kerja.

11. Ketentuan-ketentuan Penutup

Sebagaimana ketentuan-ketentuan penutup Undang-undang Keselamatan

Kerja terdapat pengaturan-pengaturan mengenai ancaman hukum, tempat-tempat

kerja yang telah ada, peraturan peralatan, sebagainya. pengaturan-pengaturan

demikian adalah:

a. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut

dengan peraturan perundangan (pasal 15, ayat 1).

b. peraturan perundangan tersebut pada pasal 15 ayat 1 dapat memberikan

ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukum kurangan

selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah) (pasal 15, ayat 2).

c. tindak pidana tersebut adalah pelanggaran (pasal 15, ayat 3).

d. pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada

pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di

dalam satu tahun sesudah undang-undang ini mulai berlaku, untuk

memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang

ini (pasal 16).

e. selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam

undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang

keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku,

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini

(pasal 17).

Dengan diundangkannya Undang-Undang no. 1 tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja, maka segala perundang-undangan dalam keselamatan kerja


yang telah ada sebelumnya perlu digarap transformasinya menjadi peraturan

pelaksana, disamping perlunya peraturan pelaksana lain yang dikembangkan

kemudian. Peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya antara lain adalah:

No Peraturan Penjelasan

1. Ketetapan tambahan bagi V R

Stbl. 8600 tahun 1910

Berisi ketentuan-ketentuan khusus

sehubungan dengan usaha pengamanan

tercantum pada pasal 2 V R

2. Peraturan khusus sebagai

pelengkap V R tahun 1910

Berisi syarat-syarat khusus yang

ditetapkan oleh Kepala Inspeksi

Keselamatan Kerja berdasarkan pasal 3

V R

3. Peraturan khusus AA

Ketetapan K J P P No. 1/Bb/3/P,

tgl. 1-10-1966

Berisi syarat-syarat khusus bagi pasal 2

sub 18 V R tentang Pertolongan

Pertama pada Kecelakaan

4. Peraturan khusus B (B B.

Ketetapan C V No. S.67/1/9 tgl.

12-12-1968).

Berisi syarat-syarat khusus bagi

instalasi listrik di perusahaan-

perusahaan. Dalam peraturan khusus

ini, ditetapkan norma-norma Peraturan

Umum Instalasi Listrik (P U I L) atau

A V E (no. 2004). Norma-norma ini

dikeluarkan tahun 1937 oleh Dewan

Normalisasi di Indonesia. Di dalam P U

I L dicantumkan pula, bahwa pada

pemasangan baru atau perluasan

hantaran-hantaran luar berlaku

Peraturan-peraturan Pemasangan

Hantaran Luar V A B (Voorschriften

voor den Aanleg van Buiten leidingen).



5. Peraturan khusus C (Ketentuan

Direktur B O W No. 1 1966/stw

tgl. 19-8-1910).

Berisi syarat-syarat khusus bagi pabrik

gula pasir.

6. Peraturan khusus D (D D)

(Ketetapan C V No. S. 60/1/8 tgl.

25-3-1931).

Berisi syarat-syarat khusus bagi bejana

angin yang dipergunakan untuk

menjalankan motor.

7. Peraturan khusus EE Ketetapan

K J P K K No. 4/Bb.3/P Tgl, 19-

12-1960


perusahaan yang membuat atau

mengolah bahan-bahan yang mudah

menyala.

8. Peraturan khusus F (FF)

(Ketetapan C V No. S.60/4/23,

tgl. 9-11-1931).


perusahaan yang membuat dan

memompa gas-gas.

9. Peraturan khusus G (G G)

(Ketetapan C V No. S.60/1/8, tgl

7-2-1931).


perusahaan yang menyelenggarakan

bioskop.

10. Peraturan khusus HH

(Ketetapan KJPKK No.

3/Bb.3/P/62, tgl. 10-12-1962).


perusahaan yang mengolah atau

mempergunakan putih timah kering.

11. Peraturan khusus II (Ketetapan

KJPKK No. 7/Bb.3/P, tgl. 10-12-

1961).


perusahaan khusus yang mempunyai

instalasi atau las dengan gas karbit.

12. Peraturan khusus K (KK)

(Ketetapan C V No. S.65/2/9,

tgl.23-1-1933).


perusahaan yang membuat,

menggunakan atau mengolah bahan

yang dpat meledak.

13. Peraturan khusus L (LL).

(Ketetapan C V No. S.68/1/1, tgl.

6-8-1936).


perusahaan yang mempergunakan

tangki apung.



14. Peraturan khusus N Berisi syarat-syarat khusus bagi

perusahaan yang membuat gelas.

15. Undang-undang uap stbl. 225

tahun 1930.

Berisi ketentuan-ketentuan tentang

pesawat uap.

16. Undang-undang uap stbl. 339

tahun 1930.

Berisi peraturan pelaksanaan undang-

undang uap tahun 1930 No. 225

terutama syarat-syarat pemakaian

pesawat uap.

17. Undang-undang Putih Timah

Kering stbl. 509 tahun 1931.

Berisi ketentuan-ketentuan bahan putih

timah kering.

18. Penetapan pelanggaran terhadap

penggunaan fosfor putih

(persetujuan di Bern) stbl. 275

tahun 1912.

Berisi syarat-syarat pelarangan

penggunaan bahan fosfor putih bagi

perusahaan korek api.

19. Penetapan pelanggaran bagi

pembuatan, impor, pemilikan,

pengangkutan dan penjualan

korek api yang mengandung

fosfor putih stbl. 755 tahun 1916.

Berisi syarat-syarat tentang pelarangan

bagi perusahaan yang membuat,

mengimpor, mempunyai, mengangkut

dan memperdagangkan korek api yang

mengandung fosfor putih.

20. Penetapan tentang petasan di

Indonesia stbl. 143 tahun 1932.


impor, pembuatan, pemilikan,

menyalakan serta perdagangan petasan

di Indonesia.

21. Syarat-syarat bagi peraturan

Undang-undang Petasa stbl. 10

tahun 1933.

Berisi syarat-syarat bagi perusahaan

petasan sehubungan dengan penetapan

petasan di Indonesia stbl. No. 143

tahun 1932.


Peraturan perundangan tersebut telah sebagian besar mendapat penegasan

kembali sebagai peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang Keselamatan

Kerja. Adapun peraturan pelaksanaan Undang-undang Keselamatan Kerja yang

lahir sesudah pengundangan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Tenaga

Kerja tahun 1970 (Lembaran

Negara No. 2).

Berisi tentang pembentukan panitia

Pembina keselamatan dan kesehatan kerja.


22. Undang-undang penimbunan dan

penyimpanan minyak tanah dan

bahan-bahan yang dapat mudah

menyala stbl. 199 tahun 1927.


penimbunan dan penyimpanan.

23. Peraturan penimbunan minyak

tanah dan bahan-bahan cair stbl.

200 tahun 1927.

Berisi tentang pengaturan dan

persyaratan penimbunan dan

penyimpanan.

24. Peraturan minyak tanah stbl. 144

tahun 1928.

Berisi pengaturan pelaksanaan syarat-

syarat Undang-undang Pengangkutan

Minyak Tanah stbl. 214 tahun 1927.

25. Ketetapan tentang pemasangan

dan pemakaian jaringan saluran

listrik di Indonesia stbl. 190 tahun

1890.


syarat-syarat, pemasangan jaringan dan

instalasi listrik untuk penerangan

khusus di daerah luar Jawa dan

Madura.

26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja

tahun 1969 (Lembaran Negara

No. 65).

Berisi tentang penyelenggaraan

kursus/latihan kader-kader keselamatan

kerja.





Negara No. 3).

Berisi tentang pemberitahuan panitia

persiapan bagi penyelenggaraan

pembentukan panitia Pembina

keselamatan dan kesehatan kerja di

perusahaan.



Negara No. 4).

Peraturan pemungutan biaya pemeriksaan

dan pengawasan keselamatan kerja di

perusahaan. Berlaku 1-1-1971. Peraturan

ini mengganti peraturan biaya stbl. 424

dan 425 tahun 1940.

Selain itu, banyak peraturan-peraturan tentang jalanan kereta api dan trem.

Namun pengawasan keselamatan kerja hanya terbatas pada hal-hal yang ada

sangkut pautnya dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Demikian pula, ada hubungan di antara Undang-undang Gangguan stbl.

226 tahun 1926 dan Undang-undang Barang tahun 1961, Lembaran Negara No. 1

dengan Undang-undang Keselamatan Kerja.

9.2 Undang-Undang Kecelakaan (1947-1951)

Undang-undang ini diundangkan pada tahun 1947 dan dinyatakan berlaku

pada tahun 1951. Undang-undang kecelakaan menentukan penggantian kerugian

kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja, dari itu nama

Undang-undang Kecelakaan adalah kurang tepat.

Di beberapa Negara digunakan penamaan Undang-undang Kompensasi

Pekerja (Workmen Compensation Law). Undang-undang Kecelakaan perlu

ditinjau kembali, apabila dilihat dari sudut besarnya kompensasi yang tidak

mencukupi, dan sebagai penilaian hebat-tidaknya suatu cacat tidaklah cukup

faktor-faktor anatomis dan faal saja, melainkan harus diperhatikan pula faktor-

faktor psikologis, sosial dan ekonomis.



Di bawah ini dikutip pasal-pasal dari Undang-undang Kecelakaan yang

patut diketahui:

1. Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berwajib

membayar ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung

dengan hubungan kerja pada perusahaan itu, menurut yang ditetapkan dalam

undang-undang ini (pasal 1, ayat 1).

2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan

(pasal 1, ayat 2).

3. Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang demikian, maka

kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang

ditinggalkan (pasal 1, ayat 3).

4. jikalau hak atas perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan itu beralih

kepada majikan lain, buruh dan keluarga buruh yang ditinggalkan tetap

mempunyai hak seperti yang ditetapkan undang-undang yang harus dipenuhi

oleh majikan (pasal 1, ayat 4).

5. Yang diwajibkan memberi tunjangan yaitu perusahaan:

a. yang menggunakan satu atau beberapa tenaga mesin.

b. yang mempergunakan zat-zat padat, baik cair, maupun gas yang amat

tinggi panasnya atau mudah terbakar atau menggigit, mudah meletus,

mengandung racun, menimbulkan penyakit atau dengan cara yang lain

berbahaya atau dapat merusak kesehatan.

c. yang mempergunakan gas-gas yang telah dicairkan, dikempa atau yang

jadi cair karena tekanan.

d. Yang membangkitkan, mengubah, membagi-bagi, mengalirkan atau

mengumpulkan tenaga listrik.

e. yang mencari atau mengeluarkan barang galian dari tanah.

f. Yang menjalankan pengangkutan orang atau barang.

g. Yang menjalankan pekerjaan memuat dan membongkar barang-barang.

h. Yang menjalankan pekerjaan mendirikan, mengubah, membetulkan atau

membongkar bangunan-bangunan, baik dalam atau di atas tanah, maupun

dalam air, membuat saluran-saluran dalam tanah dan jalan-jalan.


i. Yang mengusahakan hutan.

j. Yang mengusahakan siaran radio.

k. Yang mengusahakan pertanian.

l. Yang mengusahakan perkebunan.

m. Yang mengusahakan perikanan (pasal 2, ayat 1).

6. Jikalau sesuatu macam perusahaan, belum termasuk dalam pasal 2, ayat 1

ternyata berbahaya bagi buruhnya, maka dengan undang-undang macam

perusahaan tersebut dapat diwajibkan memberi tunjangan (pasal 2, ayat 2).

7. Yang dimaksudkan kata brurh dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap orang

yang bekerja pada majikan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan

dengan mendapat uapah, kecuali hal-hal tersebut dalam pasal 6, ayat 3 (pasal

6, ayat 1).

8. Dalam undang-undang ini dianggap sebagai buruh:

a. Magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang

diwajibkan memberi tunjangan, juga dalam hal mereka tidak menerima

upah.

b. Mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan

yang diwajibkan memberi tunjangan, kecuali jikalau mereka yang

memborong itu sendiri menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberi

tunjangan.

c. Mereka yang bekerja pada seorang yang memborong pekerjaan yang biasa

dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan mereka itu

dianggap bekerja di perusahaan majikan yang memborongkan pekerjaan

itu, kecuali jikalau perusahaan majikan yang memborong itu sendiri suatu

perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dalam mana pekerjaan

yang diborong itu dikerjakan.

d. Orang-orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan

memberi tunjangan, akan tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti

kerugian karena kecelakaan selama mereka itu menjalankan hukumannya

(pasal 6, ayat 2).


9. Bukan buruh menurut undang-undang ini adalah:

a. Pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja negeri atau dari badan-badan

Pemerintah didirikan atas undang-undang Pemerintah, yang dilindungi

oleh peraturan-peraturan pemerintah, jikalau mereka dapat kecelakaan.

b. Buruh yang dilindungi undang-undang kecelakaan yang berlaku di luar

Daerah Negara Republik Indonesia.

c. Buruh yang bekerja dirumahnya sendiri, untuk perusahaan yang

diwajibkan memberi tunjangan dan dalam menjalankan pekerjaan tidak

mempergunakan gas-gas yang dicairkan, dikempa atau gas-gas dalam

keadaan cair karena tekanan, zat-zat baik yang padat, maupun yang cair

atau yang serupa yang derajat panasnya tinggi, mudah terbakar atau

memakan barang-barang yang keras, misalnya air keras, mudah meletus,

mengandung racun, menimbulkan penyakit atau karena cara lain

berbahaya atau merusak kesehatan (pasal 6, ayat 3).

10. Yang dimaksudkan dengan kata upah dalam undang-undang ini adalah:

a. Tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti

pekrjaan.

b. Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma yang

nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu (pasal 7, ayat 1).

11. Dengan atau berdasarkan atas P P untuk menjalankan undang-undang ini

ditetapkan dokter-dokter penasehat pegawai-pegawai pengawas yang daerah

jabatannya ditentukan pula (pasal 9).

12. Ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 1 ialah:

a. Biaya pengangkutan buruh yang mendapat kecelakaan ke rumahnya atau

ke rumah sakit.

b. Biaya pengobatan dan perawatan buruh yang mendapat kecelakaan,

termasuk juga biaya pemberian obat-obat dan alat-alat pembalut sejak

kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara tidak mampu

bekerja.

c. Biaya untuk mengubur buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan

banyaknya Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah).


d. uang tunjangan yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut ini (pasal 10).

13. Majikan diwajibkan memberi uang tunjangan kepada buruh yang karena

kecelakaan:

a. Sementara tidak mampu bekerja

Uang tunjangan karena ini besarnya sama dengan upah sehari untu tiap-

tiap hari, terhitung mulai pada hari buruh tidak menerima upah lagi, baik

penuh maupun sebagian dan dibayar paling lama 120 hari. jikalau sudah

lewat 120 hari buruh itu belum mampu bekerja, maka uang tunjangan

demikian itu dikurangi menjadi 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari

dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja.

b. Selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian

Uang tunjangan karena ini ditetapkan sekian persen dari upah sehari untuk

tiap-tiap hari, menurut daftar yang dilampirkan pada undang-undang ini

dimulai setelah pembayaran uang tunjangan yang dimaksudkan dalam a

berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sebagian.

c. Bercacat badan selama-lamanya yang tidak disebut dalam daftar yang

dilampirkan pada undang-undang ini.

Banyaknya persenan dari upah sehari itu ditetapkan oleh pegawai

pengawas dengan persetujuan dokter-dokter penasehat dalam daerah

kecelakaan itu terjadi. jika terjadi perselisihan paham dalam hal

menetapkan besarnya persenan itu, maka menteri perburuan (sekarang

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) menentukannya dengan

mengingat pertimbangannya Menteri Kesehatan tentang hal ini.

d. Selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali dan karena itu sekali-

kali tidak dapat lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mendapat

upah yang biasa dikerjakannya sebelum buruh itu dapat kecelakaan. Upah

tunjangan karena ini besarnya 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari

dan jumlah tersebut ditambah menjadi 70%, jikalau kecelakaan itu

menyebabkan buruh terus-menerus memerlukan pertolongannya orang

lain. Tunjangan ini dimulai setelah tunjangan yang dimaksudkan dalam a


dari ayat ini berakhir dan dibayar selama buruh ini tidak mampu bekerja

sama sekali (pasal 11, ayat 1).

14. Jikalau buruh meninggal dunia karena kecelakaan, maka keluarga yang

ditinggalkannya dapat uang tunjangan sebesar:

a. 30 % dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi janda atau janda-janda yang

nafkah hidupnya semua atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu.

Begitu pula bagi janda laki-laki yang tidak mampu bekerja dan nafkah

hidupnya semua atau sebagian besar ditanggung oleh buruh tadi. Dalam

hal ini terdapat lebih dari seorang janda, maka uang tunjangan itu dibagi

rata dan sam banyaknya antara mereka.

b. 15 % dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi seorang anak sah atau

disahkan, yang berumur di bawah 16 tahun dan belum kawin. Jikalau anak

itu karena meninggalnya buruh menjadi yatim piatu, maka banyaknya

tunjangan tadi ditambah menjadi 20% dari uppah sehari untuk tiap-tiap

hari.

c. Paling banyak 30% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi bapak dan

ibu atau jikalau buruh itu tidak punya bapak dan ibu lagi, kepada kakek

dan nenek yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besarnya

dicarikan oleh buruh itu.

d. Paling banyak 30% dari upah sehari untuk mertua laki-laki dan mertua

perempuan yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besarnya

dicarikan oleh buruh itu (pasal 12, ayat 1).

15. Majikan tidak diwajibkan memberi tunjangan kepada buruh atau seorang

keluarganya yang ditinggalkannya dal hal-hal seperti berikut:

a. Jikalau kecelakaan yang menimpa buruh itu terjadinya disengaja olehnya.

b. Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan itu, dengan tidak ada alas an yang

sah menolak dirinya diperiksa atau diobati oleh dokter yang berhak yang

ditentukan oleh majikan.

c. Jikalau buruh sebelumnya sembuh, menolak pertolongan tersebut pada b

dengan tidak ada alas an yang sah.


d. Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan pergi ke tempat lain sehingga

dokter yang berhak yang ditetapkan oleh majikan, tidak dapat memberi

pertolongan yang dianggap perlu untuk mengembalikan kesehatannya

buruh itu (pasal 15, ayat 2).

16. Sebagai alas an yang sah yang dimaksudkan dalam pasal 15, ayat 1b dan c

ialah antara lain takut akan pembedahan yang menurut dokter penasehat

termasuk pembedahan yang berbahaya (pasal 15, ayat 2).

17. Majikan atau pengurus, jikalau pengurus ditetapkan, diwajibkan melaporkan

kepada pegawai pengawas atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri

Perburuhan (sekarang Menteri Tenaga Kerja dan Transamigrasi) tiap-tiap

kecelakaan yang menimpa seorang buruh dalam perusahaannya selekas-

lekasnya, tidak lebih dari 2 x 24 jam (pasal 19, ayat 1).

18. Disamping kewajiban yang ditentukan dalam pasal 19, ayat 1 tersebut di atas

majikan atau pengurus jikalau pengurus ditetapkan, diwajibkan

memberitahukan kecelakaan itu dengan surat tercacat kepada pegawai

pengawas dalam waktu 2 x 24 jam (pasal 19, ayat 2).

19. Buruh yang ditimpa kecelakaan, keluarganya, kawan-kawannya sekerja atau

serikat sekerjanya boleh memberitahukan kecelakaan yang menimpa buruh itu

kepada pegawai pengawas (pasal 19, ayat 3).

20. Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan mengadakan daftar kecelakaan

di perusahaan atau di bagian yang berdiri sendiri. Daftar ini harus dibuat

menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan (sekarang Menteri

Tenaga Kerja dan Transamigrasi) (pasal 20, ayat 1).

21. Dengan suatu peraturan perundangan, perusahaan-perusahaan yang

diwajibkan membayar ganti kerugian berdasarkan undang-undang ini,

diwajibkan dengan peraturan perundangan itu untuk membayar iuran guna

mendirikan suatu fonds. Dalam hal-hal yang ditentukan dalam peraturan

perundangan ini, ganti kerugian akan dibayar dari fonds tersebut (pasal 36,

ayat 1).


22. Daftar lampiran seperti yang dimaksudkan dalam pasal 11, ayat 1b:

Kegiatan Tunjanagan

Selama-lamanya tak mampu bekerja sebagian,

karena kehilangan:

Tunjangan berapa

persen dari upah:

- lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40

- lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35

- lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35

- lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30

- tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke

bawah 30

- tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke

bawah 28

- kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70

- sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35

- kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50

- sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25

- kedua belah mata 70

- sebelah mata 30

- pendengaran pada kedua belah telinga 40

- pendengaran pada sebelah telinga 10

- ibu jari tangan kanan 15

- ibu jari tangan kiri 12

- telunjuk tangan kanan 9

- telunjuk tangan kiri 7

- salah satu jari lain dari tangan kanan 4

- salah satu jari lain dari tangan kiri 3

- salah satu ibu jari kaki 3

- salah satu jari kaki lain 2


Keterangan:

1. Buat orang kidal, kalau kehilangan salah satu lengan tangan atau jari, maka

keterangan kanan dan kiri yang tersebut dalam daftar di atas ini dipertukarkan

letaknya.

2. Dalam hal kehilangan beberapa anggota badan yang tersebut di atas ini, maka

besarnya tunjangan ditetapkan dengan menjumlahkan banyak persen dari tiap-

tiap anggota badan itu. jumlah tunjangan yang didapat tidak boleh lebih dari

70% dari upah sehari.

3. Anggota badan yang tidak dapat dipakai sama sekali karena lumpuh, dianggap

sebagai hilang.

9.3 Kesimpulan

Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara atas pekerjaan dan

penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Kematian, cacat, cedera, penyakit, dan

lain-lain sebagai akibat kecelakaan dalam melakukan pekerjaan bertentangan

dengan dasar kemanusiaan. Maka dari itu, atas dasar landasan UUD 1945 lahir

undang-undang dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dalam keselamatan

kerja.

Kelompok perundang-undangan dalam keselamatan kerja dibagi atas dua,

yaitu : (1) Kelompok perundangan-undangan bersasaran pencegahan kecelakaan

akibat kerja dan (2) Kelompok perundang-undangan yang bersasaran pemberian

kompensasi terhadap kecelakaan yang sudah terjadi.

Peundangan disusun guna mengantisipasi kecelakaan dan akibat

kecelakaan sehingga pelaku, masyarakat, industri dan korban akibat kecelakaan

maupun kebakaran tetap dalam perlindungan dan mendapatkan santunan. Undang-

undang juga disusun tentang peralatan dari alat pelindung sehingga setiap orang

mengerti dan taat akan peraturan keselamat dan kesehatan kerja.

bab 9. undang-undang

Documents