1

VISI DAN MISI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH

PERIODE 2017-2022

Dr. H. ZAINI ABDULLAH

DAN

Ir. H. NASARUDDIN, MM

“AZAN”

BERKHIDMAT MEMBANGUN ACEH BERPERADABAN

4

PILKADA ACEH

2017

2

PENDAHULUAN

Alhamdulillah perdamaian Aceh telah memasuki tahun ke 11.Insya Allah Perdamaian

Aceh ini dapat berjalan sepanjang masa sejalan dengan bergeraknya roda Pembangunan

Aceh.Tanpa terasa pembangunan Aceh pasca Perdamaian Aceh akan memasuki tahun ke

12. Kami percaya seluruh rakyat Aceh sudah dapat menikmati hasil-hasil perdamaian dan

pembangunan Aceh.Kami juga menyadari masih ada hal yang belum dapat direalisasikan

dan masih ada warga masyarakat Aceh yang belum sepenuhnya menikmati hasil

pembagunan Aceh. Karena itulah Kami berikhtiar dan berkhidmat untuk ikut dalam PILKADA

Aceh 2017 selain bertujuan untuk menyelesaikan amanah MoU Helsinki dan UU Pemerintah

Aceh yang belum tuntas, juga untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Aceh dapat

merasakan dan menikmati hasil perjuangan kita bersama. Untuk ini pula Kami mengajak

seluruh rakyat Aceh dan pemangku kepentingan Aceh kita berkhidmat bersama untuk

TABANGUN ACEH NANGROE INDATU.

Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pada dua periode

pemerintahan Aceh pasca MoU Helsinki telah medorong Aceh lebih maju dari masa

sebelumnya. Dibidang Pembangunan Sosial Dasar, Kita rakyat Aceh sudah mendapatkan

layanan beasiswa pendidikan, pembangunan rumah dhuafa, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),

serta penataan sanitasi lingkungan permukiman termasuk penyediaan sarana air bersih.

Grafik berikut ini menggambarkan dampak dari pembangunan sektor hak-hak sosial dasar

mengalami kemajuan baik sekaligus menjadi tantangan Pemerintah Aceh khususnya bagi

kita “AZAN” untuk pembangunan 5 tahun berikutnya.

3

Dibidang infrastruktur,Pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalokasikan dana

terbesar kedua setelah Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur

menjadi prioritas Pemerintah Aceh sejalan dengan kebijakan Pembangunan

Nasional.Tujuannya selain membuka akses daerah-daerah terisolasi dengan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi, memperluas jangkauan pelayanan publik(jalan, jembatan dan

irigasi), juga dimaksudkan untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh

rakyat Aceh.

4

Pada paruh akhir periode pemerintahan ZIKIR (Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf)

ada beberapa catatan kemajuan Aceh yang telah dicapai, antara lain: (1) infrastruktur jalan

dan jembatan sudah semakin baik, termasuk jalan tembus wilayah tengah, pantai timur dan

pantai barat; (2) infrastruktur irigasi prioritas yang meliputi wilayah pantai timur dan barat

sudah mulai dikerjakan; (3) pembangunan infrastruktur pelabuhan (seperti: Lampulo dan

Krueng Gekueh) dan bandara di kabupaten terpencil (Seperti Bener Meriah, Gayo Lues); dan

adanya peningkatan status pelabuhan Lampulo menjadi pelabuhan Nusantara yang mampu

menyerap 50.000 tenaga kerja; peningkatan status Pelabuhan Idi menjadi Pelabuhan

Nasional; peningkatan status tersebut dapat dicapai lebih cepat 18 tahun dari rencana awal;

(4) pembangunan rumah fakir miskin dan kaum dhuafa (11.400 rumah dhuafa); (5)

penguatan pelaksanaan syariah Islam dan pembangunan pendidikan dayah; (6)

pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang semakin merata; (7) pemberian

Beasiswa Aceh dan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) secara berkelanjutan; (8)

Moratorium Tambang berhasil mengurangi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 138

berkurang menjadi 46 IUP pada Tahun 2016 sehingga dapat menyelamatkan hutan seluas

265.743 Ha; (9) pembangunan tempat peribatan bersejarah (pembangunan Mesjid Raya

Baiturrahman) dan peringatan hari-hari besar agama Islam; (10) keberpihakan terhadap

perempuan dan anak berupa pemberian ASI Eksklusif serta Cuti Hamil dan Melahirkan bagi

Suami dan Istri, (11) Pemerataan pendidikan dan penegerian 5 Perguruan Tinggi (UNSAM,

UTU, IAIN Zawiyah Cotkala, STAIN Gajah Putih Takengon dan STAIN Tgk. Dirundeng

Meulaboh) ; (12) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di kawasan Lhokseumawe, (13)

Kedaulatan pengelolaan Migas Aceh dengan adanya PP Migas Aceh dan terbentuknya Badan

Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai turunan implementasi UUPA; (14) konversi Bank Aceh

menjadi Bank Aceh Syariah; dan (15) Menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama yang

menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

5

Grafik berikut ini menggambarkan tingkat ketimpangan di Aceh sebagai tantangan

Pemerintahan Aceh untuk 5 tahun kedepan.

Dibidang Regulasi turunan UUPA, Pemerintah Aceh bersama Pemerintah telah

berhasil menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerimtah yang menjadi kunci utama amanah

MoU Helsinki yakni; (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan

Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Bersama Minyak Gas Bumi di Aceh; dan (3) Peraturan Presiden Nomor

23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan

Nasional Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahaan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh

Kabupaten/Kota. Bersama DPR Aceh, Pemerintah Aceh juga telah membentuk Lembaga

Wali Nanggro melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 dan Komisi Keberanaran dan

Rekonsialisasi dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013.

Untuk Pembangunan Aceh dalam jangka panjang Kita telah menetapkan Qanun

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Qanun

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang menjadi landasan

Pembangunan Aceh untuk 30 tahun kedepan.

Pemerintah Aceh dibawah Kepemimpinan dr Zaini Abddulah, juga telah melakukan

pengembangan dan perluasan sarana dan prasarana public yang saat ini sedang berjalan

secara bertahap dan akan dilanjutkan untuk 5 tahun kedepan, antara lain: (1) Pembangunan

6

jalan Tol Banda Aceh-Perbatasan Sumatera Utara; (2) Pembangunan Rumah Sakit Regional,

(3) Pembangunan Pelabuhan, (4) Pembangunan Kereta Api Aceh, (5) Terowongan Paro-

Geuretee, (6) Berbagai bendungan dan daerah Irigasi yang tersebar dibeberapa Kabupaten.

Penguatan Gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh, sejak tahun 2015

seluruh gampong di Aceh mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah pusat.

Pemerimtah Aceh mengalokasikan dana BKPG mencapai Rp 1,3 Triliyun sebagai stimulus

menggerakn roda ekonomigampong,selain itu program yang dihimpun melalui aspirasi

anggota dewan, dan dana bantuan sosial Aceh, Pemerintah Aceh memprioritaskan dana-

dana tersebut memperkuat gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh.

Untuk percepatan pembangunan ekonomi, dan meningkatkan arus ivestasi,

pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014

tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh, sebagai panduan bagi para investor

dalam dan luar negeri. Sampai tahun 2015, realisasi investasi Aceh pada tahun 2010,

sebanyak 20 Proyek dengan nilai investasi Rp 40,99 Milyar mengalami peningkatan yang

signifikan pada tahun 2015 menjadi 171 Proyek dengan total investasi Rp 5 Triliyun. Itu

artinya Aceh sudah menjadi daerah strategis bagi penanaman modal dalam dan luar

negeri.Kita patut bersyukur dan terimakasih kepada seluruh rakyat Aceh yang telah

memberikan kesempatan untuk mitra bisnis menanamkan modal di Aceh.

Untuk menjadikan Aceh sebagai Pusat peradaban Islam Dunia, sejak tahun 2015

secara bertahap Pemerintah Aceh melakukan pengembangan Mesjid Raya Baiturahman

yang menjadi kebanggan rakyat Aceh. Kawasan Mesjid Raya saat ini sedang dalam tahap

perluasan kapasitas tempat ibadah dengan membangun 9 payung dihalaman Mesjid.Kita

harapkan pada tahun 2019 seluruh tahapan pengembangan Mesjid Raya sudah selesai dan

Aceh InsyaAllah kembali menjadi Pusat Peradaban Islam Dunia.

Pemerintah Aceh sangat menyadari bahwa semua capaian pembangunan ini adalah

atas dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, untuk ini Pemerintah dibawah

kepemimpnan dr. Zaini Abdullah mengucapkan terimakasih atas dukungan dan

partisipasinya dalam keseluruhan proses pembangunan Aceh. Selain itu, Pemerintah juga

7

sangat menyadari bahwa masih terdapat sejumlah agenda strategis dan atau program

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Aceh 2012 - 2017 belum dicapai secara

maksimal sesuai dengan target. Untuk ini Pemerintah Aceh akan menempatkannya sebagai

agenda prioritas 5 tahun berikutnya.

Empat (4) Pekara Tantangan Pembangunan Aceh Berperadaban

Hasil kajian Tim “AZAN” ada 4 perkara tantangan yang perlu direspon untuk

Pembangunan dan menjadikan Aceh sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

dikawasan bagian barat Indonesia (Kawasan Selat Malaka);

1. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Aceh setara

dengan standar nasional dan internasional?

2. Bagaimana meningkatkan kualitas infrastruktur publik, infrasturkutr ekonomi dan

infrastruktur sosial dasar dan pelayanannya setara dengan standar nasional dan

internasional?

3. Bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Aceh dengan SDM

aparatur sipil negara (birokrat) Aceh yang amanah, zero korupsi, inovatif, profesional

dan berdaya saing tinggi?

4. Bagaimana meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, menjadikan

Aceh sebagai Pusat Peradaban Islam Dunia, Perdamaian Aceh sebagai model

Perdamaian Dunia, dan Aceh menjadi menjadi gerbang utama masyarakat ekonomi

ASEAN.

TABANGUN ACEH NANGGROE INDATU

Dengan letak strategisnya Aceh secara geo-politik, geo-ekonomi, geo-sosial dan geo-

ekologi dalam wilayah Republik Indonesia, Aceh tidak saja menjadi Pusat Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia bagian barat, Aceh dapat menjadi gerbang pertumbuhan ekonomi

Negara-negara ASEAN di Selat Malaka. Untuk ini Pembangunan Aceh harus berkelanjutan.

Secara Konstitusi Aceh merupakan pemerintahan yang memiliki kewenangan khusus

dan istimewa sebagaimana diamanahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomo 11

Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

8

Berdasarkan capaian kinerja pada periode pertama pemerintahan ZIKIR, letak

strategis Acehdikawasan Selat Malaka, landasan Konstitusi, dan kajian mendalam atas 4

(empat) pekara tantangan strategis pembangunan Aceh kedepan, Pasangan “AZAN”

menawarkan Visi, Misi dan 4 Pilar Pembangunan Aceh lima untuk tahun kedepan 2017 –

2022 sebagai kesinambungan Pembangunan Aceh 2012 - 2017.

VISI ACEH DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2013 - 2025

ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRW) 2013 - 2033

TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH YANG TANGGUH, BERMARTABAT, SEJAHTERA,

DAN BERKEADILAN MELALUI TATA RUANG ACEH YANG TERINTEGRASI, HARMONIS

DAN BERKELANJUTAN

VISI “AZAN”

BERKHIDMAT MEMBANGUN ACEH BERPERADABAN

YANG UNGGUL, INOVATIF DAN TANPA KORUPSI

Makna kata pada Visi “AZAN” dapat diterjemahkan sebagai berikut:

BERPERADABAN bermakna;

Masyarakat Aceh yang berperadaban tinggi (rakyat Aceh yang menjalani kehidupan

sosial, harmoni dalam keberagaman, dan tanpa diskriminasi), memiliki akhlak mulia,

berfikiran cerdas, berwawasan luas, taat hukum, hidup sehat dan bahagia, dalam

tata kelola Pemerintahan Aceh yang khusus dan istimewa memegang teguh nilai-

nilai pemerintahan yang bersih, amanah, melayani, dan bekerja secara transparan,

akuntabel dan tanpa korupsi. Keadaan tersebutlah yang dimaksud sebagai Rakyat

Aceh berperadaban Islam.

9

UNGGUL bermakna;

Kualitas kesejahteraan rakyat setara dengan standard Nasional dan atau

Internasional.Rakyat Aceh harus memiliki tingkat kehidupan yang bahagia karena

meningkatnya pendapatan, derajat kesehatan dan pendidikan yang baik, dan

kehidupan sosial, partisipasi politik dan penghormatan atas hukum nilai-nilai

keislaman dan adat-istiadat yang tinggi.

Ekonomi Aceh tumbuh bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam dan

sumberdaya manusiamenjadi stimulator (stimulus) pengurangan

ketimpangan/kesenjangan tingkat gampong, Aceh, Indonesia dan penggerak

pertumbuhan ekonomi Kawasan ASEAN di Selat Malaka.

Sumber Daya Manusia Aceh tumbuh dan berkembang melalui lembaga-lembaga

Pendidikan memiliki daya saing tinggi, inovatif, produktif, profesional dan memegang

teguh peradaban Aceh.

INOVATIF bermakna;

Aceh menjadi pelopor dan pembaharu dalam pengelolaan sumberdaya alam,

pengembangan sumberdaya ekonomi, pengembangan tatakelola pemerintahan yang

profesional, dan pengembangan pembangunan demokrasi.

MISI “AZAN”

Visi Aceh yang diusung Pasangan “AZAN” merupakan kesinambungan Visi

sebelumnya. Untuk mewujudkan visi dan menjawab tantangan Pembangunan Aceh

kedepan, telah ditetapkan 7 misi pembangunan Aceh lima tahun kedepan sebagai

kesinambungan dari misi lima tahun pertama adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat

Misi 2: Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Acehdan Perdamaian Aceh

Misi 3: Mengembangkan Pembangunan Ekonomi Syariah dan Berkelanjutan

Misi 4: Meningkatkan Kualitas InfrastrukturSosial Dasar, Publikdan Ekonomi

10

Empat Pilar Pembangunan Aceh Lima Tahun Kedua

Untuk menuju Aceh Berperadaban, Unggul, inovatif dan tanpa korupsi, Kami berkhidmat

membangun Aceh dengan 4 (empat) Pilar Pembangunan Aceh Lima Tahun Kedua, sebagai

kesinambungan Pembangunan Aceh Lima tahun pertama. Keempat Pilar Pembangunan

tersebut adalah sebagai berikut;

PILAR PERTAMA:PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN HIDUP RAKYAT

Pilar Pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Aceh dari

keadaan saat ini kurang sejahtera menjadi sejahtera dan bahagia.Misi ini juga

bermaknasebagai upaya meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aceh yangunggul,

berdaya saing tinggi dan profesional dalam mengelola sumber daya ekonomi Aceh.

Untuk mewujudkan tujuan Pilar Kesatu ini, kami telah menetapkan prioritas

kebijakan Pembangunannya adalah;

I. Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan Rakyat

1) Penyediaan Layanan Kesehatan Gampong; Setiap Gampong diprogramkan

memilikipetugas kesehatan; Perawat, Bidan dan Penyuluh Kesehatan. Gampong-

gampong tertentu (bisa karena jumlah penduduk yang besar atau gampong

terisolir ditempatkan Dokter Umum).

2) Peningkatan status Puskesmas; Seluruh Puskesmas yang ada di Aceh berstandar

Puskesmas Layanan Prima.

3) Peningakatan Status Rumah Sakit Umum Daerah standar nasional

4) Pembangunan Rumah Rakit Regional berstandard Internasional.

5) Pengembangan Kader Kehatan Gampong untuk Pola hidup dan lingkungan sehat

6) Penegembangan Kebun Gizi (tamangizi) setiap gampong.

7) Penciptaan Rumah Sehat: Setiap Gampong diawali 4 (empat)unit Rumah Sehat

sebagai pilot project dan dikembangkan secara bertahap).

II. Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM

1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan standar nasional dan internasional.

2) Melanjutkan Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Lembaga Dayah

3) Melanjutkan Pemberian beasiswa bagi anak-anak/santri kurang mampu

4) Melanjutkan peningkatan kapasitas sekolah dasar dan menengah yang dapat

diakses oleh anak usia sekolah.

5) Peningkatan Kapasitas Guru berstandar nasional.

6) Penciptaan 1 (satu) Sarjana setiap rumah tangga sesuai dengan potensi daerah.

11

7) Pembangunan TamanIlmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Techno Park) di setiap

Kabupaten/Kota.

III. Perlindungan dan Pemenuhan hak hidup layak

1) Penyediaan Santunan Hari Tua bagi Rakyat Aceh yang berusia 70 Tahun ke atas.

2) Melanjutkan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi kaum dhuafa

3) Penyediaan bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu.

4) Penyediaan bantuan hidup korban PHK dari perusahaan.

5) Memberikan jaminan asuransi bagi para nelayan.

IV. Perlindungan dan Pemenuhan Hakrakyat atas akses dan aset ekonomi

produktif

1) Penyediaan Lahan Pertanian/Perkebunan bagi buruh tani disetiap

Kabupaten/Kota yang luasnya disesuaikan dengan ketersediaan lahan di daerah

tersebut.

2) Penyediaan legalitas status usaha produktif rakyat bagi 400.000 usaha ekonomi

rakyat; 100.000 sertifikat tanah bagi petani setiap tahunnya; 100.000 ijin usaha

bagi nelayan, peternakan dan UMKM, dan 100.000 ijin usaha ekonomi kreatif,

100.000 usaha home industry setiap tahunnya.

3) Penyediaan Penjaminan pemerintah atas akses modal usaha bagi 400.000 usaha

ekonomi rakyat.

4) Peningkatan kualitas layanan pasar tradisional (revitalisasi pusat perdagangan

rakyat) di 23 Kabupaten/Kota

5) Pembangunan Pusat Perdagangan Hasil Bumi di Kawasan Timur (di

Kualasimpang) Kawasan Utara (di Bireun), Kawasan Tenggara (di Kutacane),

Kawasan Barat (di Meulaboh) Kawasan Selatan (di Blang Pidie) dan Kawasan

Pusat Pemerintahan di (Aceh Besar).

6) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pejuang Perdamaian Aceh (eks

kombatan) bagi 4.000 orang setiap tahun di 23 Kabupaten/kota.

7) Pemenuhan hak-hak berusaha bagi kelompok masyarakat difable atau

berkebutuhan khusus bagi 4.000 orang setiap tahunnya di 23 Kabupaten/Kota.

8) Memberikan jaminan harga yang layak bagi komoditi hasil pertanian rakyat

seperti: padi/beras, kopi, jagung, karet, kakao, rotan, pinang, garam, kopra,

melalui sistem resi gudang.

9) Membangun berbagai industri agro sesuai dengan komoditi setiap kawasan,

seperti: pabrik ban, saos tomat, saos cabai, pengolahan berbagai produk dengan

bahan baku CPO, seperti: sabun, minyak goreng, bio diesel, dll.

12

PILAR KEDUA: PENINGKATAN KUALITAS TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PERDAMAIAN

ACEH

Pilar Kedua ini dimaksudkan adalah untuk mengembangkan tatakelola pemerintahan

Aceh yang lebih amanah, mengutamakan pelayanan, lebih bersih, lebih transparan, lebih

akuntable, lebih profesional, dan bebas korupsi.

Pilar kedua ini juga dimaksudkan untuk menjadikan Perdamaian Aceh yang sudah

berjalan 11 tahun, sebagai kekuatan pemangku kepentingan Aceh, khususnya Pemerintah

Aceh mempromosikan Perdamaian Aceh sebagai model perdamaian dunia. Untuk ini ruang

partisipasi pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses Perdamanai menjadi

keniscayaan program pembangunan. Aceh harus menjadi salah satu promotor perdamaian

dunia khususnya Negara-negara Islam.

Untuk mewujudkan tujuan Pilar Kedua ini, Kami telah menetapkan prioritas

kebijakan Pembangunannya adalah;

I. Penerapan nilai-nilai syariah Islam dalam tatakelola pemerintahan Aceh

II. Penataan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

1) Restrukturisasi organisasi Pemerintahan Aceh sesuai kebutuhan.

2) Pengembangan Kapasitas Aparatus Sipil Negara (PNS) Aceh

3) Penguatan Pemerintahan Gampong, Kemukiman, Kecamatan dan

Kabupaten/Kota

III. Pengembangan kapasitas system tatakelola pemerintah berbasis IT (e-

government) meliputi;

1) Perencanaan (e-planning)

2) Penganggaran (e-budgeting)

3) Pengawasan kinerja (e-performance)

4) Lelang Paket Pembangunan (e-procurement)

5) Pelayanan public (e-custumer public service); seperti perijinan satu pintu dan

samsat online

6) Satu Data online; gampong, kabupaten, pemeritahan Aceh.

7) Sistem Pengaduan masyarakat

13

IV. Pengembagan partisipasi pemangku kepentingan dalam keseluruhan Proses

Pembangunan dan Pengawalan Perdamaian Aceh;

1) Penguatan Kelembagaan Pengawal Perdamaian Aceh; Komisi Kebenaran dan

Rekonsialiasi Aceh, Program Reintegrasi Aceh, dan Perayaan Hari Damai Aceh

2) Penguatan Fungsi Lembaga Keistimewaan Aceh; Lembaga Wali Nanggroe, Majelis

Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, dan

Badan Baitul Mal Aceh.

3) Penguatan Fungsi berbagai Kelembagaan, seperti: Komite Olahraga Nasional

Indonesaia, Aceh, Komisi Informasi Aceh, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu,

Komisi Penyiaran Indonesia, Aceh, Kantor Komnas HAM Aceh.

4) Penguatan Fungsi Kelembagaan Badan-badan Khusus; Badan Narkotika Nasional-

Aceh, dan Kwartir Daerah Pramuka Aceh, dan Induk-induk Organisasi Olahraga

yang ada di Aceh.

PILAR KETIGA: PENGEMBANGAN EKONOMI SYRIAH DAN BERKELANJUTAN

Pilar Ketiga ini dimaksudkan betujuan menjadikan pembangunan ekonomi Aceh

bernafaskan nilai-nilai syariah Islam dan berwawasan lingkungan (berkelanjutan).Dengan

kekhususan dan keistimewaan Aceh, pembangunan ekonomi syariah dan berkelanjutan ini

sangat tepat, selain menjadi jalan untuk menata system ekonomi Aceh yang lebih

berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi di Aceh, juga memperkuat ruang dan akses

seluruh rakyat Aceh dalam mengelola sumberdaya ekonomi secara merata dan

berkelanjutan.Dari sisi pemerintahan, ekonomi syariah juga dapat memperkuat fiscal dan

penerimaan Aceh sebagai anggaran pembangunan.Dan dari sisi geo-ekonomi,

pembangunan ekonomi syariah dapat menjadikan gampong sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi Aceh, dan stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ASEAN.

Untuk mewujudkan tujuan Pilar Ketiga ini, Kami telah menetapkan prioritas

kebijakan Pembangunannya adalah;

I. Penataan dan pengembangan system berusaha dan perdagangan

berlandaskan nilai-nilai syari’ah.

14

II. Pengembagan kawasan pengelolaan sumberdaya alam;

1) Kawasan Industri; Ladong Aceh Besar, Lhokseumawe (KEK), Balohan Sabang,

2) Kawasan Industri Pariwisata Halal; Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar,

Simeulue, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Aceh Jaya.

3) Kawasan Industri Perikanan dan Maritim; Lampulo Banda Aceh, Kuta Timu

Sabang, Simeulue, Sawang Aceh Selatan, Aceh Jaya, Pidie, Peudada Bireun,

dan Idi Aceh Timur.

4) Kawasan Agro Industri; Tanaman Pangan (Padi, Jagung, dan Kedele),

Hortikulutura (Kentang, Kol, Wortel, Tomat, Bawang Merah, Bawang Putih,

Jeruk Gayo, Nenas, dan Alpukat), Perkebunan (Karet, Cengkeh, Kelapa, Sawit,

Coklat, Kopi, Nilam, Pala, Lada dan Sere Wangi), Peternakan (Sapi dan

Kambing)

5) Pengembangan Gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh;

Penciptaan 4500 - 5000 Gampong berkembang dan 1000 - 1500 Gampong

Mandiri dari total 6500 gampong di Aceh.

III. Penataan Kawasan Pertambangan dan Migas sesuai dengan PP Pengelolaan

Bersama MIGAS Aceh.

IV. Pengembangan kelembagaan ekonomi syariah; Lembaga keuangan,

Perbankan, dan Pusat Perdagangan.

PILAR KEEMPAT: PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK DAN EKONOMI

Pilar Keempat ini bertujuan untuk perluasan dan peningkatan kualitas infranstruktur

sosial dasar, publik, ekonomi, dan layanantransportasi darat, laut dan udara untuk

mewujudkan konektivitas ekonomi Aceh antar kawasan.

Untuk mewujudkan tujuan Pilar Keempat ini, Kami telah menetapkan prioritas

kebijakan Pembangunannya adalah;

I. Peningkatan Kualitas dan perluasan akses Infrastruktur Sosial Dasar

1) Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat; Puskemas, Rumah Sakit Daerah, dan

Rumah Sakit Regional

2) Rumah Ibadah

3) Rumah layak huni

15

4) Dan rumah sekolah (Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan, Keistimewaan

(Dayah, bale pengajian dan PAUD), dan Perguruan Tinggi)

II. Peningkatan kualitas dan perluasan akses infrastruktur publik

1) Pengembangan Sistem Telekomunikasi Aceh Cyber; Pembangunan sistem

telekomunikasi tanpa kabel (wireless) di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Pengembangan tersebut meliputi pengembangan:

(1) menara melalui Site Identification – Site Accusation(SID-SITAC),

(2) sistem komunikasi dengan dasar BWA (Broadband Wireless Access),

(3) VSAT (Very Small Aperture Terminal) di 23kabupaten/kota sebagaimana peta

berikut ini.

2) Energi Listrik; Pengembangan energy terbarukan (Geothermal, Hydropower, dan

OTEC) dan energy diesel dengan jaringan sebagaimana peta berikut.

3) Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan Air minum yang diakses oleh 60

sampai dengan 70 % rakyat Aceh.

16

III. Peningkatan kualitas dan perluasan akses infrastruktur ekonomi

1) Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana peta berikut ini

2) Pengembangan Irigasi teknis sampai ke petak persawahan (irigasi tersier) di 12

Kabupaten sentra produksi pangan khususnya padi untuk menjadikan Aceh

sebagai lumbungan pangan nasional dan internasional. Pembangunan irigasi

tersier dapat mendorong pemanfaatan lahan sawah untuk pembudidayaan ikan

dan ternak.

3) Jaringan Jalan untuk connectivity atau membuka akses dari satu daerah

keseluruh daerah di Aceh dan luar Aceh sebagaimana peta berikut ini.

IV. Dan peningkatan dan perluasan layanan angkutan umum;

1) Pemingkatan layanan Transportasi Laut; mengoptimalkan jalur pelayaran laut didalam kawasan aceh, keluar diwilayah Indoensia dan jalur internasional sebagaimana peta berikut ini

17

2) Peningkatan layanan transportasi udara; Optimalisasijalur penerbangan local,

antar daerah, nasional dan internasional sebagai mana peta berikut ini.

Demikian Visi, Misi dan Agenda Prioritas Pembangunan Aceh lima tahun kedepan. Pasangan

“AZAN” dr. H. Zaini Abdullah (Calon GubernurAceh) dan Ir. H. Nasaruddin (Calon Wakil

Gubernur Aceh).

SALEUM PILKADA DAMAI ACEH...!