ASSALAMUALAIKUM WR.WB

DEMOKRASI LIBERAL

NAMA : ASWARI ANDHIKAKELAS : XI IPA 2

PENGERTIAN :

Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

MASA DEMOKRASI LIBERAL Landasan hukum demokrasi liberal ialah UUD

Sementara 1950 Sebab-sebab jatuhnya kabinet :

Berdasarkan sistem pemerintahan parlementer/demokrasi liberal ternyata partai-partai politik di Indonesia :

partai-partai politik cenderung mementingkan golongan masing-masing diatas kepentingan nasional

partai-partai politik juga bersaing satu sama lain,saling menjelekkan & menjatuhkan sehingga sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan instabilitas politik.

Parpol yang tidak berkuasa (tidak duduk dalam parlemen) menjadi partai oposisi dengan berusaha menjatuhkan parpol yang memerintah

PERBEDAAN SISTEM KABINET PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER :

Kabinet presidensial :1. Presiden memegang kekuasaan sebagai

kepala negara juga kepala pemerintahan2. Presiden dibantu satu orang wakil

presiden 3. Presiden dibantu oleh menteri negara

(kabinet) yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden

4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR/parlemen

5. Kabinet (dewan menteri) bertanggung jawab kepada presiden.

KABINET PARLEMENTER :1. Kepala negara bisa presiden,sultan,raja dan

sebagai kepala pemerintahan adalah perdana menteri

2. Perdana menteri dibantu oleh dewan menteri (kabinet) yang terdiri dari wakil perdana menteri dan menteri menteri

3. Perdana menteri dan wakilnya juga menteri-menteri (kabinet) diangkat & diberhentikan oleh DPR/parlemen

4. Besarnya kekuasaan DPR/parlemen dalam mengawasi jalannya pemerintahan,parlemen bisa menjatuhkan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang tidak aspiratif. Parlemen bisa menjatuhkan & membubarkan kabinet

5. Kabinet (dewan menteri) bertanggung jawab kepada DPR/parlemen.

TUJUH KABINET YANG MEMEGANG PEMERINTAHAN,ANTARA LAIN :

1. KABINET NATSIR (6 SEPTEMBER 1950 – 21 MARET 1951)

Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang berintikan partai Masyumi. Program-program kabinet Natsir :

Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan

pemerintahan Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan

bekas anggota – anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat Memperjuangkan organisasi angkatan perang dan pemulihan

bekas anggota – anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat

sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat

Pemerintahan kabinet Natsir juga mempunyai beban berat untuk menyangkut upaya pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia. Pada tanggal 4 Desember 1950 dilakukan perundingan antara Indonesia dengan Belanda menyangkut Irian Barat, tetapi menemui jalan buntu.

Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo dari PNIO menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP No 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima baik oleh parlemen sehingga kabinet Natsir jatuh, dan pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

2. KABINET SUKIMAN (27 APRIL 1951– 3 APRIL 1952)

Program dari kabinet Sukiman Keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-

tindakan yang tegas sebagai negara hukum. Sosial-ekonomi, yaitu mengusahakan

kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani

Mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum

Politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI

Masalah utama yang menyebabkan runtuhnya kabinet ini adalah pertukaran Nota antara Menlu Soebardjo dengan Duta Besar Amerika, Merle Cocran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada pemerintahan Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong kepada Blok Barat sehingga melanggar garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

3. KABINET WILOPO (3 APRIL 1952-3 JUNI 1953)

Program kerjanya ditujukan pada persiapan pemilihan umum, kemakmuran, pendidikan rakyat dan keamanan. Sedangkan program luar negeri ditujukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia,menjalankan politik bebas aktif.

Pemerintahan kabinet ini dihadapkan pada kondisi ekonomi yang kritis, yang disebabkan jatuhnya harga barang ekspor Indonesia dan impor terus meningkat, sehingga kabinet melakukan penghematan yang drastis, penurunan penerimaan negara juga mengakibatkan defisit.

Kesulitan lain yang harus dihadapi adalah munculnya provinsialisme dan separatisme di beberapa tempat di Sulawesi dan Sumatera, muncul perkumpulan-perkumpulan seperti paguyuban daya Sunda di Bandung dan gerakan pemuda federal Republik Indonesia di Ujungpandang.

Persoalan yang menggoyahkan Kabinet Wilopo adalah peristiwa 17 Oktober 1952. peristiwa ini dimulai dengan adanya upaya dari kalangan parlemen untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil seperti di negara-negara Barat.

4. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I(31 JULI 1953 – 12 AGUSTUS 1955)

Kabinet Ali I didukung oleh PNI dan NU, sedangkan Masyumi memosisikan diri sebagai oposisi, kabinet ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953.

Kabinet ini menghadapi persoalan keamanan di daerah-daerah yang belum dapat dipulihkan, seperti pemberontakan DI/TII di Jabar, Sulsel, dan Aceh. Pada tanggal 16 Mei 1954 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pada masa kabinet ini diadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.

Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali I menyerahkan mandatnya kepada presiden disebabkan keadaan ekonomi yang memburuk, dan sebab utamanya adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan peristiwa 17 Oktober 1952

5. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP(12 AGUSTUS 1955 – 3 MARET 1956)

Pada kabinet ini, diadakan Pemilu pertama 1955

Program yang segera dilaksanakan adalah pemilihan umum. Panitia pemilihan umum putas telah menetapkan bahwa pemilu akan dilaksanakan tanggal 29 September 1955, tetapi terjadi pertentangan dalam kabinet.

Menjelang pemilu, ada 70 parpol yang mendaftar sebagai peserta tetapi hanya 27 parpol yang lolos seleksi. Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara untuk memilih anggota parlemen. Pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilu untuk anggota konstituante. Pemilu menghasilkan 4 partai politik besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI. Dengan berakhirnya pemilu, tugas kabinet ini dianggap selesai dan kabinet Burhanuddin mengembalikan mandatnya.

6. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II(20 MARET 1956 – 4 MARET 1957)

Program kabinet Ali Sastroamijoyo II : Perjuangan pengembalian Irian Barat Pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat

terbentuknya anggota-anggota DPRD Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai Menyenatkan perimbangan keuangan negara Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi

nasional berdasarkan kepentingan rakyat

Kabinet ini menghadapi kesulitan yaitu berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat dan adanya kekacauan di beberapa daerah. Pembatalan hasil KMB oleh presiden pada tanggal 3 Mei 1956 juga menimbulkan permasalahan baru.

Pada tanggal 19 Maret 1956, Mr. Assaat menyatakan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi pengusaha-pengusaha nasional.

Masalah lain yang muncul adalah memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Selain itu, timbul perpecahan antara Masyumi dan PNI yang mengakibatkan pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamijoyo terpaksa menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden.

7. KABINET DJUANDA(9 APRIL 1957 – 5 JULI 1959)

Program-program kabinet ini antara lain: Membentuk dewan nasional Normalisasi keadaan republik Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB Perjuangan Irian Barat Mempergiat pembangunan

Pada tanggal 14 September 1957 diadakan musyawarah nasional di gedung proklamasi, membahas beberapa masalah pembangunan nasional dan daerah, angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

Kabinet Djuanda berakhir setelah mengeluarkan Dekrit presiden 5 Juli 1959.

PEMILU PERTAMA 1955 :Pemilu dilaksanakan oleh suatu negara sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan untuk menentukan wakil-wakil mereka di parlemen/lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi & kepentingan rakyat. Pemilu menjadi sarana untuk melegitimasi kekuasaan yang dikehendaki rakyat.

LATAR BELAKANG :1. Terjadinya berbagai penyimpangan dlm

pelaksanaan ketatanegaraan,seperti UUD,sistem multi partai dan kabinet yg telah berdampak buruk terhadap kehidupan sosial & politik

2. Tidak pekanya parlemen/DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat

3. Tidak mempunyai duet pemerintahan Soekarno-Hatta dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan

4. Belum ada legitimasi formal yg kuat atas duet kepemimpinan Soekarno-Hatta diangkat menjadi Presiden & wakilnya pada tanggal 18 Agustus 1945

5. Parpol-parpol yang ada hanya memperjuangkan kepentingan pribadi/golongannya sendiri.

PEMILU 1955 DISELENGGARAKAN DALAM DUA TAHAP :

TAHAP KE I. Tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR ( Parlemen ).

TAHAP KE II.Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

PARTAI-PARTAI YANG IKUT SERTA DALAM PEMILU : Partai Nasional Indonesia

(PNI) Majelis Syuro Muslimin

Indonesia (Masyumi) Nahdatul Ulama (NU) Partai Komunis Indonesia

(PKI) Partai Syarikat Islam

Indonesia (PSII) Partai Kristen Indonesia

(Parkindo) Partai Katolik Republik

Indonesia (PKRI) Partai Sosialis Indonesia

(PSI) Ikatan Pendukung

Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

Partai Rakyat Nasional (PRN)

Partai Buruh Indonesia (PBI)

Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)

Partai Rakyat Indonesia (PRI)

Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)

Murba Baperki Persatuan Indonesia Raya

(PIR) Wongsonegoro Grinda Persatuan Rakyat Marhaen

Indonesia (Permai) Persatuan Daya (PD) PIR Hazairin Partai Persatuan Tharikah

Islam (PPTI) AKUI Persatuan Rakyat Desa (PRD) Partai Republik Indonesia

Merdeka (PRIM) Angkatan Comunis Muda

(Acoma) R.Soedjono Prawirisoedarso

Mohammad Natsir sedang berkampanye untuk Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

Burhanuddin Harahap selaku kabinet yang berhasil melaksanakan pemilu pertama

DN Aidit sedang berkampanye untuk PKI (Partai Komunis Indonesia).

Presiden Soekarno sedang memasukan surat suara kedalam kotak suara

Sutan Syahrir sedang berkampanye untuk Partai Sosialis Indonesia (PSI)

Ali Sastroamijoyo sedang berkampanye untuk Partai Nasional Indonesia (PNI)

HASIL PEMILU 1955 : 5 besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI)

mendapatkan 60 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 58 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama (NU) 47 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia (PKI) 32 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante (2,89 persen).

Partai-partai lainnya, mendapat kursi DPR di bawah 10. Yaitu PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) 8 kursi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia) 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) 5 kursi. Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI / Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Perti / Pergerakan Tarbiyah Islamiyah). 6 partai mendapat 2 kursi (PRN / Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, GPPS / Gerakan Pembela Panca Sila, PRI / Partai Rakyat Indonesia, PPPRI / Persatuan Pegawai Polisi RI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR (Persatuan Indonesia Raya) Wongsonegoro, PIR (Persatuan Indonesia Raya) Hazairin, Grinda, Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), Partai Persatuan Dayak, PPTI (Partai Politik Tarikat Islam), AKUI, PRD (Persatuan Rakyat Desa), PRIM (Partai Republik Indonesis Merdeka), ACOMA (Angkatan Comunis Muda) dan R. Soedjono Prawirisoedarso.

Walaupun pemilu pertama dapat berlangsung dengan aman, lancar dan tertib tetapi keadaan politik dan keamanaan belum stabil,hal ini di sebabkan oleh :

1. Sering terjadi pertentangan antar partai politik.2. Partai politik hanya mempertahankan keyakinan

partainya.3. Anggota DPR hasil pemilu belum dapat

memenuhi harapan rakyat.4. Badan kontituante gagal menyusun UUD.

KEGAGALAN KONSTITUANTE MENYUSUN UNDANG-UNDANG DASAR Kemacetan politik dalam konstituante,

bagi militer merupakan situasi yang membahayakan kelangsungan bangsa dan negara, maka KSAD Letjen AH Nasution (atas nama pemerintah / PERPU ) mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik mulai tanggal 3 Juni 1959. larangan itu ditindak lanjuti oleh Presiden Soekarno, dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pertimbangan Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

1. Anjuran untuk kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.

2. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.

3. Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional.

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 :

1. Pembubaran Konstituante2. Tidak berlakunya UUDS 1950

dan berlakunya kembali UUD 1945

3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Sisi Positif Dekrit Presiden 5 Juli 1959:1. Menyelamatkan dari perpecahan dan

krisis politik berkepanjangan.2. Memberikan pedoman yang jelas (UUD

1945) bagi kelangsungan negara.3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi

negara (MPRS) dan lembaga tinggi (DPAS) yang selama masa Demokrasi Liberal tertunda – tunda pembentukanya.

Sisi Negatif Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :1. Memberikan kekuasaan yang besar

kepada Presiden baik terhadap MPR maupun lembaga tinggi negara.

2. Memberi peluang bagi kalangan militer untuk terjun dalam bidang politik.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

maka berakhirlah masa demokrasi liberal di

Indonesia.

SEKIANTERIMA KASIH

WASSALAMUALAIKUM WR.WB