aspek hukum surat kematian

ASPEK MEDIKOLEGAL KEMATIAN & SURAT KETERANGAN KEMATIAN

dr. H. Agus Moch Algozi, SpF(K),DFM,SHInstalasi Kedokteran Forensik &

Medikolegal

DEFINISI KEMATIAN

1. MATI KLINISBerhenti bekerjanya Jantung & Paru

2. MATI BATANG OTAKMatinya sel saraf pada pusat otonom di batang otak mengakibatkan berhenti bekerjanya jantung dan paru

3. MATI SELULARMatinya sel-sel tubuh

4. MATI OTAKMatinya sel-sel saraf otak neokorteks yang sifatnya ireversibel

DEFINISI KEMATIAN UU No.36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan pasal 117:

“Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.”

MENGAPA KEMATIAN HARUS DITANGANI DENGAN BENAR?

• Kehilangan hak– Dihentikan nya segala tindakan medis – Status kependudukan berubah– Segala kepemilikan berpindah tangan pada ahli

waris

• Timbulnya hak– Pernyataan medis (Sertifikat kematian Surat

Keterangan Kematian)– Deklarasi / pernyataan dari pemerintah (akta

kematian)

BAGI ALMARHUM/AH& KELUARGA


• Nilai luhur dan keberadaban budayaPenghormatan terhadap kematianRitual budaya dan agama• Aspek sosial ekonomiHubungan kekerabatan berubahBeban ekonomi masyarakat berubah• Aspek kesehatan masyarakatPenanganan jenazah dengan penyakit

menularProgram kesehatan yang tepat sasaran

BAGI MASYARAKAT


• Pemerintah yang beradab Bagian dari penegakkan hak asasi manusia

• Kewajiban hukum: 1. UU Kesehatan no. 36 th 2009 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 3. Peraturan Bersama Mendagri & Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian

• Perencanaan program pemerintah1. Aspek kependudukan Statistik , beban wilayah2. Aspek Kesehatan evidence based, spesifik, tepat sasaran

BAGI PEMERINTAH

UU Kesehatan no. 36 th 2009 (kewajiban Pemda)

Ps 118 PENANGANAN & IDENTIFFIKASI JENAZAH TAK

DIKENAL

Ps 119 AUTOPSI KLINIS

Ps 122 AUTOPSI

FORENSIK

Ps 125 BIAYA AUTOPSI

FORENSIK

KEWAJIBAN HUKUM

KUHAP (kewajiban Pemda)

Ps 133 TENAGA AHLI UNTUK AUTOPSI FORENSIK

Ps 136 BIAYA AUTOPSI FORENSIK

Peraturan Bersama Mendagri & Menkes th 2010

Ps 6 (2) KEWAJIBAN PENELUSURAN SEBAB MATI UTK KEMATIAN DI LUAR FASILITAS KESEHATAN

PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN EVIDENCE BASED

berdasarkan angka aktual, termasuk kematian berdasarkan informasi riil, dalam hal penyebab kematiandapat dipertanggung jawabkan, dalam hal metode penentuan sebab mati

SPESIFIKmasing-masing daerah memiliki karakteristik informasi kematian dan penyebab kematian berbeda harus diketahui

TEPAT SASARANpenyebab kematian terbanyak, tersering, terfatal harus menjadi program prioritas

HAL TERKAIT DALAM ISU KEMATIAN CARA KEMATIAN

sifat peristiwa yang menimbulkan penyebab kematian: Wajar – Tidak Wajar

SEBAB KEMATIANjenis kekerasan atau penyakit yang menyebabkan kematian

MEKANISME KEMATIANPerubahan biologis, kimiawi dan patologi akibatpenyebab kematian

LOKASI KEMATIANtempat terjadinya kematian dan atau ditemukannya jenazah: Fasilitas Kesehatan- Diluar Fasilitas kesehatan

SIAPA YANG DAPAT MENENTUKAN SEBAB KEMATIAN?

Dilakukan oleh “ahlinya” Ahli: Seseorang yang memiliki

keahlian untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaanContoh: Dokter, perawat, bidan.

Sebab Mati versi ICD-10vs

Sebab Mati versi Forensik

SEBAB KEMATIAN (PERSPEKTIF FORENSIK)

Mengutamakan “kepastian” Bila ragu2 – harus di “declare tidak

dapat ditentukan” If you don’t see it – don’t say it Purpose: pemastian hak / kewajiban /

konsekuensi yuridis Cara berpikir: critical analisis cod ….

Deduktif

SEBAB KEMATIAN (ICD-10)

Penyebab Kematian langsung Penyebab Kematian antara Penyebab Kematian Dasar

ASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN Pasal 119:

1. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit.

2. Bedah mayat klinis ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian

Untuk Kepentingan Penelitian dan Pengembangan

UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

• Pasal 120: 1. Untuk kepentingan

pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran

2. Dilakukan pada mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus oleh keluarganya atau atas persetujuan tertulis

Untuk Kepentingan Pendidikan


ASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN

• Pasal 122: 1. Untuk kepentingan

penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dilakukan oleh dokter ahli forensik atau dokter lain apabila tidak terdapat dokter ahli forensik atau tidak memungkinkan dirujuk.

Untuk Kepentingan Penegakan Hukum


ASPEK MEDIKOLEGAL:AUTOPSI UNTUK PENENTUAN SEBAB KEMATIAN

Rahasia Kedokteran

SEGALA SESUATU YANG DIKETAHUI OLEH KARENA ATAU PADA SAAT MELAKUKAN PEKERJAAN DI BIDANG KEDOKTERAN(PP 10 / 1966)

UU No.36/2009: Hubungan dokter-pasien didasarkan atas

itikad baik dan saling percaya Right of privacy

PEMBUKAAN RAHASIA KEDOKTERAN

IJIN / OTORISASI PASIEN UU WABAH DLL, KUHAP, jo PP 10/66 PS 48 KUHP : DAYA PAKSA PS 50 KUHP : MENJALANKAN UU PS 51 KUHP : PERINTAH JABATAN KEILMUAN, KEPENTINGAN UMUM

INFORMASI TERKAIT KEMATIAN DAN RAHASIA KEDOKTERAN

Surat keterangan kematian memuat informasi yang spesifik yang mengungkapkan kondisi kesehatan seseorang. Perlu dibatasi penggunaannya Perlu dibatasi informasi yang termuat

didalamnya Perlu dilakukan penjagaan identitas

jenazah sebagai bagian dari privacy jenazah dan keluarganya“If You tell the diagnosis don’t tell the name;

If you tell the name don’t tell the diagnosis”

KEMATIAN Penanganan kematian akan merupakan

kegiatan sertifikasi dan non sertifikasi Kegiatan sertifikasi menghasilkan surat

keterangan medis bahwa seseorang telah meninggal = “Surat Keterangan Kematian”

Kegiatan non sertifikasi menghasilkan akan menghasilkan data dan informasi seputar kematian = penyebab kematian, database, dll

Pelayanan Forensik ada perannya di kedua kegiatan tersebut melalui pelayanan langsung terhadap jenazah

Peran itu akan dijalankan dengan lebih efektif melalui City Morgue

SURAT KETERANGAN KEMATIAN-revisi terbaru

Memiliki spirit sertifikat kematian namun memfasilitasi kebutuhan registrasi penyebab kematian.

Fungsi: - Pernyataan kematian dari petugas medis- Untuk diberikan pada keluarga almarhum/ah- Syarat pengurusan administrasi

kependudukan & pemulasaraan

SURAT KETERANGAN KEMATIANLEMBAR 1

Yang berisi:•Identitas jenazah(Nama, NIK,jenis kelamin, ttl, agama, tk pendidikan, pekerjaan, alamat, status kependudukan)•Deklarasi Kematian•Waktu meninggal•Umur saat meninggal•Tempat meninggal•Rencana pemulasaraan•Dokter pemeriksa dan keluarga penerima jenazah

FORMULIR KETERANGAN PENYEBAB KEMATIANLEMBAR 2-4

Untuk kepentingan registrasi penyebab kematianNama almarhum/ah di blok hitam, ditambah kolom inisial sajaBerisi keterangan lengkap penyebab kematianAkan dijelaskan lebih lanjut pada sesi presentasi berikutnya

CITY MORGUE& PERANNYA DALAM SISTEM REGISTRASI PENYEBAB KEMATIAN

JUSTIFIKASI Setiap Municipal (Pemerintah Daerah) diseluruh

dunia bertanggungjawab untuk (mengurus) seluruh warganya mulai dari lahir hingga meninggal Penghargaan terhadap harkat martabat (warga) sebagai

manusia (berbeda dengan binatang yang mati) Peristiwa meninggalnya seseorang (warga)

disuatu wilayah adalah urusan publik (public services) tanpa memandang status

sos-ek Terjadinya suatu Peristiwa Hukum:

Berubahnya status seseorang dari warga menjadi bukan warga (dengan segala hak dan kewajibannya)

Beralihnya hak dan kewajiban seorang subyek hukum (waris, dll)

Mulai timbulnya hak-hak seseorang (waris, pensiun, asuransi, dll)

Kemungkinan terjadinya peristiwa pidana (pembunuhan, kecelakaan, dll)

TERJEMAHAN & DEFINISI “City Morgue”

Terjemahan langsung Definisi Fungsional Kamar jenazah kota,

rumah mayat kota

kurang sesuai dengan perannya yang diharapkan

Pusat pelayanan medikolegal di wilayah kerjanya ???atau Pusat pelayanan jenazah dan informasi kematian terpadu di wilayah kerjanya ???

Lebih sesuai namun masih butuh revisi

Belum ada konsensus khusus

KONSEP CITY MORGUE

STANDAR BAKU EMAS

METODE PENENTUAN

COD

KELENGKAPAN PELAPORAN

KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN

PEMUSATAN

INFORMASI KEMATIAN

PERHATIAN PADA ASPEK MEDIKOLEGAL KEMATIAN

HERKUTANTO & ASTARI. HOTEL AKASIA 22 JULI 2010

DENGAN AUTOPSI

FORENSIK & KLINIK

SURAT KETERANGAN KEMATIAN TERISI

LENGKAP & PELAPORAN TOTAL SELURUH JENAZAH

YG DIPERIKSA

PENAMPUNG JENAZAH KOTA SEBAGAI

PENGUMPUL DAN SUMBER INFORMASI KEMATIAN

SURAT KETERANGAN KEMATIAN, RAHASIA

KEDOKTERAN, WARISAN, ASURANSI,

DLL

KONSEP “City Morgue” Suatu lembaga teknis milik pemerintah

daerah kabupaten/ kota Yang memberikan pelayanan terpadu terhadap

kejadian kematian di wilayahnya (terhadap fisik jenazah maupun data penyebab kematiannya)

Sifatnya khas karena memerlukan kompetensi institusi dan kompetensi sumber daya yang khusus

Bertujuan untuk melayani seluruh kematian yang terjadi di kab/ kota baik langsung (pemeriksaan jenazah) maupun tidak langsung (autopsi verbal, pengumpulan data)

INSTITUSI “City Morgue” Salah satu usulan bentuk: “BADAN URUSAN KEMATIAN DAN

MEDIKOLEGAL KABUPATEN/ KOTA”Merupakan sebuah lembaga teknis hasil kerjasama komponen dibawah ini:

- Kementrian Dalam Negeri- Kementrian Kesehatan- Pemerintah Kab/ Kota (Dinas Kesehatan

dan Dinas Kependudukan)- Profesional

PORSI PERAN UNTUK KEBERADAAN CITY MORGUE

Kementrian Dalam Negeri merupakan kontributor terbesar karena membawahi Pemda

Kementrian Kesehatan berkontribusi dalam kompetensi SDM dan prosedur

Pemerintah Daerah berkewajiban langsung atas ketersediaannya

KAMAR JENAZAH RUMAH SAKIT

Didisain sebagai tempat persinggahan sementara bagi pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut Rumah sakit didisain untuk yang masih

hidup Tidak didisain untuk menerima jenazah

dari luar rumah sakit

KAMAR JENAZAH RS

Selama ini di “fait accompli” sebagai city morgue, dengan beberapa akibat: Peningkatan Beban Pelayanan di RS yang

tidak semestinya Penanganan jenazah TIDAK OPTIMAL,

karena Kamar Jenazah RS tidak di disain sebagai “City Morgue”

Indonesia belum memiliki City Morgue

CITY MORGUE Diselenggarakan sebagai salah satu

bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah

Menangani semua kematian yang memenuhi kriteria untuk ditangani di City Morgue kematian tidak wajar (unnatural) Kematian yang mendadak (belum diketahui

penyebabnya) Kematian ditempat umum (jalan raya,

pasar, terminal, bandara, dll) Kematian di fasilitas non kesehatan

(lembaga pemasyarakatan, panti wreda, panti sosial, dll)

City Morgue

Diharapkan menjadi pusat Pemeriksaan jenazah dan penentuan

sebab kematian Pemulasaraan jenazah wilayah

kerjanya Rujukan kasus Pusat pengumpul data penyebab

kematian di wilayahnya

Contoh: DKI JAKARTA

Pernah dilakukan analisa untuk DKI Jakarta

Estimasi kematian yang memerlukan city morgue 10 % dari total kematian Sekitar 20 jenazah per hari memerlukan

penampungan di City MorgueKemungkinan Jakarta Morgue:- Tersedia di 5 wilayah kotamadya

ATAU- Terpusat di 1 tempat

GAMBARAN sebuah Badan Urusan Kematian dan Medikolegal kab/ kota

Pelayanan- Pemeriksaan Jenazah (AF, AK)- Laboratorium dan penunjang autopsi- Rujukan kasus dari Puskesmas/ RS- Konsultasi medikolegal Penelitian- Basis data mentah- Analisa data- Publikasi data- Pelaporan data Pendidikan- Kerjasama dengan institusi pendidikan

kedokteran

GAMBARAN sebuah Badan Urusan Kematian dan Medikolegal kab/ kota

SUMBER DAYA MANUSIA- Profesional/ fungsional:1. Dokter forensik2. Dokter patologi anatomi3. Toksikologist4. Epidemiologist 5. Ahli statistik, dll- Manajerial/ struktural:1. Pimpinan badan2. Staf badan- Representasi stake holder1. Dinas kependudukan2. Dinas kesehatan3. Dinas sosial4. BPS5. Kepolisian, dll

TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN TIM FORENSIK PUSAT (bagian dari Tim

COD):1. Mengembangkan konsep city morgue

sebagai salah satu upaya peningkatan registrasi penyebab kematian

2. Mendorong dilahirkannya payung hukum yang kuat untuk pengembangan city morgue dengan menjalin kerjasama lintas sektor

3. Memberikan masukan dari sisi medikolegal terhadap kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN TIM FORENSIK PUSAT (bagian dari Tim COD):4. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan5. Membantu penyelesaian konflik medikolegal

di lapangan yang rumit terkait kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

6. Mengevaluasi pelaksanaan dan menerima masukan dari kab/kota untuk upaya perbaikan berkelanjutan kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

7. Membangun jalur komunikasi langsung dengan dokter forensik perwakilan kabupaten/kota untuk memperlancar kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

TIM REGISTASI PENYEBAB KEMATIAN DOKTER FORENSIK PERWAKILAN KAB/KOTA

TERPILIH:1. Mensosialisasikan pentingnya penanganan

kejadian kematian dengan layak dan akurat 2. Menjalin komunikasi langsung dengan dinas

kesehatan, dinas kependudukan, rumah sakit dan puskesmas di kabupaten/ kota untuk memperlancar kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

3. Sebagai tempat bertanya dan konsultasi bagi petugas lapangan (dokter umum, bidan, perawat) mengenai penentuan sebab kematian untuk meningkatkan registrasi penyebab kematian


TERPILIH:4. Berpartisipasi dalam pengumpulan data penyebab

kematian dari pelayanan forensik setempat :a. Penggunaan surat keterangan kematian & form keterangan penyebab kematian b. Penentuan sebab mati melalui AF dan atau AKc. Penentuan sebab mati melalui AV untuk jenazah yang hanya di periksa luar d. Melaporkan hasil kegiatan pada dinas kesehatan dan Balitbangkes Kemenkes

5. Memberikan masukan pada tim pusat berdasarkan pengalaman lapangan melaksanakan kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

Dokter Spesialis Forensik SEBAIKNYA DIIKUTSERTAKAN

dalam Tim Registrasi Penyebab

Kematian di masing-masing Kabupaten/ Kota


TERPILIH:6. Mendorong pengembangan sistem registrasi

penyebab kematian di lab/kota melalui konsep city morgue

7. Penanganan konflik medikolegal di lapangan terkait kegiatan peningkatan registrasi penyebab kematian

MAKA

TERIMA KASIH

aspek hukum surat kematian

Documents