BAB IPENDAHULUAN

Latar belakangAdakalanya tingkah laku binatang menjadi inspirasi bagi manusia. Bahkan, binatang yang kecil sekalipun, seperti semut. Suatu waktu kamu pasti pernah melihat sekelompok semut mampu mengangkut benda yang besar. Jika hanya seekor semut yang mengangkut benda itu, pasti tidak kuat. Kejadian itu menjadi contoh bagi orang, masyarakat, bahkan negara. Inti kejadian tersebut adalah kegotongroyongan, kebersamaan, atau menjalin kerja sama. Sebuah negara kecil dapat menjadi kuat bila saling bekerja sama dengan negara-negara kecil lainnya. Contoh yang lebih nyata adalah negara-negara Asia Tenggara.

Karena adanya masalah yang terjadi di Asia Tenggara, sehingga negara-negara yang merupakan anggota Asia Tenggara bersatu dan membentuk organisasi yang dinamakan ASEAN (Association of South East Asian nation). ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

BAB IIPEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan ASEANASEAN itu (singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antarnegara di Asia Tenggara sejak tahun 1967.ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok (Ibu Kota Thailand) oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian itu di tandai tandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok dan di peringati setiap tahun sebagai hari ASEAN.Deklarasi Bangkok ditandatangi oleh perwakilan dari 5 negara pemrakarsa/pendiri ASEAN diantaranya : Adam Malik (Mentri Luar Negeri Indonesia); Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia); Narciso Ramos (Menteri Luar Negari Filiphina); S. Rajaratman (Menteri LUar Negeri Singapura); Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand). Adapun Isi dari Deklarasi Bangkok yakni : Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.

Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional

Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi

Memelihara kerjasama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada

Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia TenggaraASEAN beranggotakan hampir semua Negara yang berada di Asia Tenggara kecuali Timor Leste dan Papua New giunea, adapun anggota dari ASEAN yaitu : Indonesia (sejak 8 Agustus 1967); Malaysia (sejak 8 Agustus 1967); Singapura (sejak 8 Agustus 1967); Thailand (sejak 8 Agustus 1967); Filipina (sejak 8 Agustuus 1967); Brunei Darussalam (7 Januari 1984); Vietnam (28 Juli 1995); Laos (23 Juli 1997); Myanmar (23 Juli 1997); Kamboja (16 Desember 1998)

ASEAN didirikan bermula dari hasrat untuk menciptakan kawasan yana damai, Negara-negara penandatanganan deklarasi Bangkok menginginkan kerja sama untuk mencapai pertumubuhan ekonomi, perkembangan social-budaya, serta perdamaian, dan stabilitas dalam wadah ASEAN.Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambing ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning; masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera Negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas; merah melambangkan semangat dan kedinamisan; putih menunjukkan kesucian; dan kuning merupakan symbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikatdalam persahabatan dan kesetiakawanan social, sedangkan lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.

Tujuan ASEANTujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Selain itu, ASEAN menciptakan kerja sama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan. ASEAN juga ingin menciptakan penguatan demokrasi, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, serta penciptaan lingkungan yang aman dari narkoba. Selain itu, ASEAN mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ASEAN juga memajukan identitasnya dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan, serta meneruskan peran proaktif ASEAN dalam kerja sama dengan negara mitra wicara, yaitu negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerja sama ASEAN di berbagai bidang.

Dalam menjalin hubungan antarnegara anggota, ASEAN memiliki prinsip sebagaimana yang dimuat pada Piagam ASEAN, antara lain, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara anggota ASEAN; komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;serta menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional; Selain itu, ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Dalam menjalin hubungan antarnegara anggota, ASEAN memiliki prinsip sebagaimana yang dimuat pada Piagam ASEAN, antara lain, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negaraanggota ASEAN; komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;serta menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional; Selain itu, ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial.

ASEAN biasanya mengadakan pertemuan, pertemuan yang diadakan ASEAN adalah sebagai berikut:a) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala Negara/pemerintahan Negara anggota.b) Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council), yaitu pertemuan para menteri luar negeri Negara anggota ASEAN, sebagai coordinator dewan komunitas ASEAN.c) Dewan komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils), yaitu pertemuan para menteri yang membidangi tiga pilar komunitas ASEAN.d) Pertemuan Badan-Badan Sektoral Tingkat Menteri (ASEAN Sectoral ministerial Bodies), yaitu pertemuan para menteri membidangi masing-masing sector kerjasama ASEAN.e) Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN (ASEAN), yaitu pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri Negara anggota ASEAN yang membidangi masing-masing sector kerjasama ASEAN.

Hasil dari KTT Resmi ASEAN KTT ke-1Deklarasi Kerukunan ASEAN; Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC); serta Persetujuan Pembentukan Sekretariat ASEAN. KTT ke-2Pencetusan Bali Concord 1. KTT ke-3Mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN;Solidaritas kerjasama ASEAN dalam segala bidang;Melibatkan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan memperbesar peranan swasta dalam kerjasama ASEAN;Usaha bersama dalam menjaga keamanan stabilitas dan pertumbuhan kawasan ASEAN. KTT ke-4ASEAN dibentuk Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi;Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN.

KTT ke-5Membicarakan upaya memasukan Kamboja, Laos, Vietnam menjadi anggota serta memperkuat identitas ASEAN. KTT ke-6Pemimpin ASEAN menetapkan Statement of Bold Measures yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi enam negara penandatangan skema CEPT, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. KTT ke-7Mengeluarkan deklarasi HIV/AIDS;Mengeluarkan deklarasi Terorisme, karena menyangkut serangan terorism pada gedung WTC di Amerika. KTT ke-8Pengeluaran deklarasi Terorisme, bagaimana cara-cara pencegahan;Pengesahan ASEAN Tourism Agreement. KTT ke-9Pencetusan Bali Concord II yang akan dideklarasikan itu berisi tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASSC). KTT ke-10Program Aksi Vientiane (Vientiane Action Program) yang diluluskan dalam konferensi tersebut menekankan perlunya mempersempit kesenjangan perkembangan antara 10 negara anggota ASEAN, memperluas hubungan kerja sama dengan para mitra untuk membangun sebuah masyarakat ASEAN yang terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020. KTT ke-11Perjanjian perdagangan jasa demi kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Korea Selatan, memorandum of understanding (MoU) pendirian ASEAN-Korea Center, dan dokumen hasil KTT Asia Timur yang diberi label Deklarasi Singapura atas Perubahan Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup. KTT ke-12Membahas masalah-masalah mengenai keamanan kawasan, perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), keamanan energi Asia Tenggara, pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS serta masalah nuklir Semenanjung Korea. KTT ke-13Penandatanganan beberapa kesepakatan, antara lain seperti perjanjian perdagangan dalam kerangka kerjasama ekonomi dan penandatangan kerjasama ASEAN dengan Korea Center, menyepakati ASEAN Center. KTT ke-14Penandatanganan persetujuan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia BaruHasil dari KTT Tidak Resmi ASEAN

KTT Tidak Resmi ke-1Kesepakatan untuk menerima Kamboja, Laos, dan Myanmar sebagai anggota penuh ASEAN secara bersamaan. KTT Tidak Resmi ke-2Sepakat untuk mencanangkan Visi ASEAN 2020 yang mencakup seluruh aspek yang ingin dicapai bangsa-bangsa Asia Tengara dalam memasuki abad 21, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. KTT Tidak Resmi ke-3Kesepakatan untuk mengembangkan kerja sama di bidang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta melanjutkan reformasi struktural guna meningkatkan kerja sama untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan. KTT Tidak Resmi ke-4Sepakat untuk pembangunan proyek jalur kereta api yang menghubungkan Singapura hingga Cina bahkan Eropa guna meningkatkan arus wisatawan. KTT Luar Biasa (Jakarta 6 Januari 2005)Pembahasan bagaimana penanggulangan dan solusi menghadapi Gempa atau Tsunami.

Adapun manfaat ASEAN bagi Indonesia yaitu: ASEAN mampu menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong anggota ASEAN menjadi negara yang lebih maju; ASEAN memiliki berbagai bentuk kerja sama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuanekonomi, antara lain, perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta di bidang pendidikan; ASEAN adalah organisasi kawasan yang kebanyakan anggotanya merupakan Negara berkembang sehingga asosiasi itu dapat menjadi wadah bagi negara anggota dalam memperjuangkan kepentingan bersama di forum internasional; ASEAN dan negara anggota telah memberikanbantuan kepada Indonesia saat terjadi bencana alam, seperti tsunami di Aceh (2004), gempa dan gunung meletus di Yogyakarta (2006 dan 2010), serta gempa dan tsunami di Pulau Nias (2009); Selain itu, negara anggota ASEAN turut serta dalam proses perdamaian di Aceh melalui Aceh Monitoring Mission.Piagam ASEANPiagam ASEAN adalah dokumen ASEAN yang mengubah ASEAN dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi sebuah organisasi Internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat, dengan aturan yang jelas, serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam asean ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN.

Piagam ASEAN mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 15 Desember 2008 setelah semua Negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Dalam hal itu, Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008. Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip yang tertuang dalam semua perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN. Piagam ASEAN terdiri atas 1 mukadimah, 13 bab, dan 55 pasal.

Piagam ASEAN berguna dalam memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN. Kedua hal tersebut memperkuat ikatan kesetiakawanan kawasan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomis, dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang saat ini dan saat mendatang secara efektif.

Komunitas ASEANKomunitas ASEAN adalah wadah untuk lebih mempererat integrasi masyarakat ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandang keterbukaan dalam menyikapi perkembangan dunia. Gagasan pembentukan komunitas ASEAN itu di cetus pada tahun 1997 dalam visi ASEAN 2002 dan dikukuhkan pada tahun 2003 pada KTT ke-9 di Bali.Pilar komunitas ASEAN adalah tiga pilar dalam membangun komunitas ASEAN, yaitu pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya. Masing-masing pilar memiliki bidang kerja sama antarnegara anggota ASEAN.Pilar Politik-KeamananPilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN menangani peningkatan kerja sama di bidang politik dan keamanan untuk memelihara perdamaian serta memajukan nilai Hak Asasi Manusia dan demokratisasi di kawasan ASEAN. Komunitas Politik Keamanan itu bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan menyeluruh, dan tidak membentuk suatu pakta pertahanan militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. Komunitas Politik Keamanan tersebut mengacu kepada ketentuan hukum di bidang politik-keamanan, yaitu sebagai berikut: Kawasan Damai, Bebas dan Netral; Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara; dan Traktat Kawasan Bebas-Senjata Nuklir Asia Tenggara. Acuan ketentuan hukum lainnya adalah Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan prinsip-prinsip hokum internasional lain yang terkait.Penggagas Komunitas Politik Keamanan ASEAN adalah Indonesia. Indonesia juga memelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, November 2004.Indonesia memiliki peranan penting dalam proses penyusunan komunitas itu, yaitu menyampaikan usulan rencana aksi yang terdapat dalam Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN, seperti pengamatan pemilihan umum sukarela (voluntary electoral observations), pembentukan Komisi Pemajuan dan Pelindungan Hak Perempuan dan Anak, memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi, serta pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Kerja sama dalam kerangka Komunitas Politik Keamanan ASEAN dikembangkan lebih spesifik dalam bidang politik, keamanan, dan hukum yang mencakup permasalahan tradisional dan nontradisional, dari upaya memajukan tata kepemerintahan yang baik (good governance), menangani masalah terorisme, hingga upaya memberantas korupsi.Pilar EkonomiKomunitas Ekonomi ASEAN (KEA) ialah komunitas yang bekerja sama dalam upaya memperdalam dan memperluas ekonomi terpadu di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN.KEA bertujuan membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki pembangunan yang setara, serta berupaya mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN.KEA diwujudkan melalui penyusunan suatu cetak biru yang berisikan rencana kerja terjadwal sampai dengan tahun 2015. Pelaksanaan rencana kerja itu dilakukan dengan memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan negara anggota.Kerja sama ekonomi mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerja sama juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha kecil dan menengah.Pilar Sosial-BudayaPilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan sebuah wadah untuk memperkuat keterpaduan ASEAN. Kerja sama itu bertujuan untuk memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ASEAN.Kerja sama sosial budaya ASEAN mencakup bidangkebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik.Komunitas ASEAN berpusat pada masyarakat untuk penguatan kesetiakawanan dan persatuan dalam perbedaan ciri-ciri kebudayaan antarnegara anggota ASEAN. Persatuan dan kesetiakawanan tersebut dibangun melalui penguatan identitas bersama dan pembangunan masyarakat yang saling pkeduli, berbagi, dan harmonis.ASEAN juga bertekad untuk memperkuat persatuan dan saling pengertian terhadap perbedaan kebudayaan, sejarah, agama, dan peradaban demi terwujudnya Komunitas ASEAN tahun 2015.

Hubungan ASEAN dengan Pihak LuarASEAN membangun hubungan dan keja sama yang saling menguntungkan dengan Negara di luar ASEAN dan organisasi internasional. Dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama itu, ASEAN membentuk Sistem Dialog dengan Negara dan organisasi internasional tersebut sebagai Mitra Wicara dan Mitra Wicara Sektoral.Sistem Dialog itu berkembang dari keinginan untuk membuka pasar, memperoleh bantuan pembangunan, dan untuk membicarakan permasalahan keamanan dan ekonomi dalam forum.Tujuan utama dalam hubungan dan kerja sama ASEAN dengan pihak luar ialah memperoleh bantuan teknis dalam proyek kerja sama kawasan, mempromosikan hubungan ekonomi dan perdagangan, serta memperkuat hubungan politik dengan negara dan organisasi internasional di luar ASEAN.

ASEAN untuk MasyarakatYang telah dilakukan ASEAN untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan Upaya penanggulangan masalah kemiskinan dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang lebih melibatkan sebanyak mungkin keikutsertaan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh ASEAN adalah meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan sosial, informasi, termasuk pemanfaatan teknologi dan komunikasi.Adapun manfaat ASEAN dalam perlindungan dan pemajuan ketenagakerjaaan yaitu sebagai wujud tekad ASEAN dalam melindungi dan memajukan hak-hak pekerja migran, ASEAN telah menyepakati Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran di Filipina pada Januari 2007. ASEAN sedang menyusun ketentuan hukum mengenai pelindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran yang akan dijadikan landasan konstitusional atau aturan main yang bersifat mengikat bagi negara-negara di kawasan ASEAN.Usaha ASEAN Untuk mendorong pariwisata kawasan, ASEAN memiliki forum tahunan tingkat Menteri Pariwisata ASEAN, yang merupakan wadah pemasyarakatan dan pemajuan sektor pariwisata di ASEAN. Forum itu diadakan secara bergantian di salah satu Negara anggota ASEAN. Pada tahun 2002 ASEAN menghasilkan sebuah perjanjian pariwisata menyeluruh untuk membukaindustri pariwisata, memasyarakatkan pariwisata kawasan secara bersama, serta melindungi wisatawan dan penduduk ASEAN di daerah pariwisata. Selain itu, salah satu capaian utama kerja sama pariwisata adalah penandatanganan Pengaturan Saling Pengakuan untuk para pekerja di bidang pariwisata pada tahun 2009, dan disepakatinya Rencana Strategis Pariwisata ASEAN periode 2011-2015. Kerja sama pariwisata ASEAN juga melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan di bidang pariwisata, seperti asosiasi perhotelan, asosiasi pekerja pariwisata, dan biro perjalanan. ASEAN juga melakukan kerja sama dengan pihak di luar ASEAN, seperti Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Dewan Kerja Sama Teluk.Negara anggota ASEAN bekerja sama dalam upaya memajukan dan melestarikan warisan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama itu dilaksanakan melalui proyek-proyek kebudayaan di bawah Sub-Komite Kebudayaan ASEAN. Kerja sama yang telah dilakukan, antara lain, melalui penelitian, pendokumentasian, ataupun produksi bersama tentang seni pertunjukan asli yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya di Asia Tenggara. ASEAN mendorong pemajuan dan pelindungan hakhak perempuan dan anak melalui pembentukan Komisi ASEAN untuk pemajuan dan pelindunganhak-hak perempuan dan anak pada tahun 2010. Dalam hal perempuan, atas usulan Indonesia telah disepakati pembentukan Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan ASEAN pada tahun 2011, sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.ASEAN berperan dalam memelopori kerja sama di bidang kesehatan, antara lain, dalam penanggulangan merebaknya wabah gangguan pernafasan akut (SARS), flu burung, demam berdarah, dan HIV/AIDS. Selain itu, ASEAN menetapkan tanggal 15 Juni sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN.ASEAN telah menyepakati Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana Alam dan Tanggap Darurat (AADMER) pada 2005, yang mendasari pembentukan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Penanggulangan Bencana Alam (AHA Centre) di Jakarta pada tahun 2011.

Pusat tersebut berperan dalam memfasilitasi kerja sama dan koordinasi di antara negara anggota ASEAN, PBB, serta berbagai negara atau organisasi internasional lainnya.ASEAN sebagai asosiasi ataupun melalui kerja sama dengan negara lain telah berulang kali menggunakan kekuatan politik untuk mengutuk tindakan terorisme. Negara anggota ASEAN menandatangani Konvensi ASEAN mengenai Anti-terorisme pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Konvensi itu berisi definisi kegiatan terorisme, rumusan prosedur kerja sama anti-terorisme, dan spesifikasi hak-hak tersangka pelaku terorisme. ASEAN memiliki perjanjian multilateral mengenai bantuan hukum timbal balik untuk memudahkan kerja sama dalam pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional lain.Dalam penanggulangan narkoba, ASEAN memiliki Forum Pejabat Tinggi ASEAN yang dibentuk tahun 1984 untuk menangani secara bersama masalah obat-obatan terlarang. ASEAN memiliki empat pusat pelatihan untuk upaya penanganan masalah tersebut yang tersebar di berbagai kota di kawasan Asia Tenggara. Pusat itu berfungsi untuk memberikan pelatihan penyembuhan dan rehabilitasi ketergantungan dan pendeteksian narkoba di dalam cairan tubuh. Di samping itu, pusat tersebut juga melakukan pemasyarakatan mengenai pemberlakuan hokum dan bahaya narkoba.Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya berupaya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan identitas ASEAN di kalangan masyarakat melalui kegiatan Sadar ASEAN. Kegiatan Sadar ASEAN di Indonesia antara lain: Pemasyarakatan ASEAN di lingkungan sekolah menengah melalui program ASEAN Goes to School; Seminar dan ceramah/kuliah umum; Kegiatan simulasi sidang ASEAN di sekolah menengah dan perguruan tinggi; Kegiatan lomba, seperti Pemilihan Duta Muda ASEAN-Indonesia, Lomba Cerpen ASEAN, Lomba Karya Tulis ASEAN, Lomba Pidato ASEAN, dan Lomba Lukis ASEAN; Penerbitan berbagai buku tentang ASEAN; Dialog interaktif dan liputan media; Kegiatan festival budaya, seperti ASEAN Fair, ASEAN Film Festival, ASEAN Culinary Festival, ASEAN Jazz Festival, dan ASEAN Youth Cultural Exchange Festival; Perayaan Hari ASEAN setiap tanggal 8 Agustus.

BAB IIIPENUTUP

Kesimpulan

ASEAN (Association of South East Asian Nation) merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara atas dasar persamaan nasib dan kepentingan bersama. Lima negara yang sepakat menjadi pelopor membentuk ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri Filiphina, Indonesia,Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Pada awalnya, negara-negara anggota ASEAN hanya berjumlah lima, namun beberapa tahun setelah berdirinya ASEAN, lima negara lainnya bergabung ke dalam Anggota ASEAN secara bertahap. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Saran

Negara kita, Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN. Untuk itu, kita harus membantu mewujudkan cita-cita atau tujuan dari ASEAN itu sendiri. Karena bagaimanapun, tujuan tersebut merupakan keinginan dari bangsa kita sendiri.

Selain itu, sebagai negara anggota ASEAN yang terbesar, kita harus lebih menunjukan patisipatif kita dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Pengertian Sistem Peradilan Internasional Kata sistem dalam kaitannya dengan peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. Komponen-kompenen tersebut terdiri dari mahkamah internasional, mahkamah pidana internasional dan panel khusus dan spesial pidana internasional. Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar system hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut. Dengan demikian tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom. Perkembangan demikian ini menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin komplek. Dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu sub-sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Menurut Wolfgang Friedmann perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis (common law), perubahan di dalam menafsirkan hukum perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke ansuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain.1. Mahkamah Internasional MI adalah organ utama lembaga kehakiman PBB, yang kedudukan di Den Haag, Belanda. Mahakamah ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, dan mulai berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti MIP. Fungsi utama MI adalah untuk menjelaskan kasus-kasus persengkataan intersional yang subjeknya adalah negara. Statuta adalah hukum-hukum yang terkandung.1.1 Komposisi Mahkamah Internasional (MI) Pasal 9 Statuta MI menjelaskan, komposisi MI terdiri dari 15 hakim. Ke-15 calon hakim tersebut direkrut dari warga negara anggota yang dinilai cakap dibidang hukum internasional, untuk memilih anggota mahkamah dilakukan pemungutan suara secara independen oleh majelis MU dan Dewan Keamanan (DK). Biasanya 5 hakim MI berasal dari anggota tetap DK PBB, tugasnya untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang disidangkan baik yang bersifat sengketa maupun yang bersikap nasihat.Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, dua merangkap ketua dan wakil ketua, masa jabatan 9 tahun. Anggotanya direkrut dari warga Negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional. Lima berasal dari Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Cina, Rusia, Amerika serikat, Inggris dan Prancis.1.2 Fungsi utama Mahkamah Internasional (MI)Fungsi Mahkamah Internasional: Adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subyeknya adalah Negara. Ada 3 kategori Negara, yaitu : Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional. Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah intyernasional. Dan yang bukan wilayah kerja Mahkamah Internasional boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah internasional dengan syarat yang ditentukan dewan keamanan PBB. Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional, harus membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan Mahjkamah internasional dan Piagam PBB.

1.3 Yurisdiksi Mahkamah InternasionalYuridikasi Mahkamah Internasional : Adalah kewenangan yang dimilki oleh Mahkamah Internasional yang bersumber pada hokum internasional untuk meentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Kewenangan atau Yuridiksi ini meliputi: Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case). Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory Opinion).Yuridikasi menjadi dasar Mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional. Beberapa kemungkinan Cara penerimaan Yuridikasi sbb : Perjanjian khusus, dalam mhal ini para pihak yang bersengketa perjanjian khusus yang berisi subyek sengketa dan pihak yang bersengketa. Contoh kasus Indonesia degan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Penundukan diri dalam perjanjian internasional, Para pihak yang sengketa menundukkandiri pada perjanjian internasional diantara mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta perjanjian. Pernyataan penundukan diri Negara peserta statute Mahkamah internasional, mereka tunduk pada Mahkamah internasional, tanpa perlu membuat perjanjiankhusus. Keputusan Mahkamah internasional Mengenai yuriduksinya, bila terjadi sengketa mengenai yuridikasi Mahkamah Internasional maka sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan Mahkamah Internasional sendiri. Penafsiran Putusan, dilakukan jika dimainta oleh salah satu atau pihak yang bersengketa. Penapsiran dilakukan dalambentuk perjanjian pihak bersengketa. Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang bersengketa karena adanya fakta baru (novum) yang belum duiketahui oleh Mahkamah Internasional.

B. Peradilan-Peradilan Lainnya di Bawah Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa

1. Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court, ICC) MPI adalah Mahkamah Pidana Internasional yang berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral, yang mewujudkan supremasi hukum internasional yang memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional di pidana. MPI disahkan pada tanggal 1 Juli 2002, dan dibentuk berdasarkan Statuta Roma yang lahir terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 1998. Tiga tahun kemudian, yaitu tanggal 1 Juli 2005 Statuta MPI telah diterima dan diratifikasi oleh 99 negara. Sama seperti MI, MPI berkedudukan di Den Haag, Belanda.a. KomposisiAwalnya, MPI terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama sembilan tahun tanpa dapat dipilh kembali. Para hakim dipilih berdasarkan dua pertiga suara Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi statuta ini (Pasal 36 ayat 6 dan 9). Paling tidak separuh dari mereka kompeten di bidang hukum pidana dan acara pidana; sementara paling tidak lima lainnya mempunyai kompetensi di bidang hukum Internasional, misalnya hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional (Pasal 36 ayat 5).Dalam memilih para hakim, negara Pihak (negara peserta/anggota) harus memperhitungkan perlunya perwakilan berdasarkan prinsip-prinsip sistem hukum di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbangan jender (Pasal 36 ayat 8). Para hakim akan disebar dalam tiga bagian: pra-peradilan, peradilan, dan peradilan banding (Pasal 39).Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut dangan masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapat dipilih kembali (Pasal 42 ayat 2). Para penuntut ini harus memiliki pengalaman praktek yang luas dalam penuntutan kasus-kasus pidana (Pasal 42 ayat 3). Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari Negara Pihak atau Dewan Keamanan, dan dapat juga berinisiatif melakukan penyelidikan atas kehendak sendiri (propio motu).Prinsip yang mendasar dari statuta Roma ini adalah bahwa ICC merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional (Pasal 1). Ini berarti, Mahkamah harus mendahulukan sisitem nasional; jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (unable) dan tidak bersedia (unwilling) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambilalih di bawah yurisdiksi Mahkamah (Pasal 17).b. Yurisdiksi MPIYurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh MPI untuk menegakkan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap perilaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statuta mahkamah.Pasal 5-8 statuta mahkamah menentukan 4 (empat) jenis kejahatan berat, yaitu sebagai berikut:1. Kejahatan genosida (the crime of genocide), yaitu tindakan jahat yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa, etnik, ras ataupun kelompok keagamaan tertentu.2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), yaitu tindakan penyerangan yang luas atau sistematis terhadap populasi penduduk sipil tertentu.3. Kejahatan perang (war crimes), yaitu Tindakan berkenaan dengan kejahatan perang, khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut. Semua tindakan terhadap manusia atau hak miliknya yang bertentangan dengan konvesi jenewa. Kejahatan serius yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional (misal menyerang objek-objek sipil , bukan objek militer, membombardir secara membabi-buta suatu desa atau penghuni bangunan-bangunan tertentu yang bukan objek militer).4. Kejahatan agresi (the crime of aggression), yaitu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian.

2. Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY)

Melalui Resolusi Dewan Keamanan Nomor 827, tanggal 25 Mei 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, yang bertempat di Den Haag, Belanda. Tugas Mahkamah ini adalah untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di negara bekas Yugoslavia. Semenjak Mahkamah ini dibentuk, sudah 84 orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat dan 20 diantaranya telah ditahan.Pada tanggal 27 Mei 1999, tuduhan juga dikeluarkan terhadap pemimpin-pemimpin terkenal, seperti Slobodan Milosevic (Presiden Republik Federal Yugoslavia), Milan Milutinovic (Presiden Serbia), yang dituduh telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum perang. (Mauna, 2003; 264)3 Mahkamah Kriminal untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda)Mahkamah ini bertempat di Arusha, Tanzania dan didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 955, tanggal 8 November 1994. Tugas Mahkamah ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan pembunuhan missal sekitar 800.000 orang Rwanda, terutama dari suku Tutsi. Mahkamah mulai menjatuhkan hukuman pada tahun 1998 terhadap Jean-Paul Akayesu, mantan Walikota Taba, dan juga Clement Kayishema dan Obed Ruzindana yang telah dituduh melakukan pemusnahan ras (genosida) . Mahkamah mengungkap bahwa bahwa pembunuhan massal tersebut mempunyai tujuan khusus, yaitu pemusnahan orang orang Tutsi, sebagai sebuah kelompok suku, pada tahun 1994.Walaupun tugas dari Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Mahkamah Kriminal untuk Rwanda belum selesai, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menyiapkan pembentukan mahkamah- untuk Kamboja untuk mengadili para penjahat perang di zaman pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah, antara tahun 1975 sampai dengan 1979 yang telah membunuh sekitar 1.700.000 orang. Jika diperkirakan bahwa tugas Mahkamah Peradilan Yugoslavia dan Rwanda telah menyelesaikan tugas mereka, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengeluarkan resolusi untuk membubarkan kedua Mahkamah tersebut, yang sebagaimana diketahui memiliki sifat ad hoc (sementara). (Mauna, 2003; 265)

C. Panel khusus dan spesial pidana internasionalPanel khusus pidana internasional (PKPI) dan Panel spesial pidana internasional (PSPI) adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen (ad hoc). Artinya selesai mengadili, peradilan ini dibubarkan.Dasar pembentukan dan kompsisi penuntut maupun hakim ad hoc ditentukan berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB. Sedangkan yurisdiksi PKPI & PSPI/ICT & SC menyangkut tindakan kejahatan perang dan genosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah meratifikasi statuta ITC atau belum. Hal ini berbeda dengan ICC yang yurisdiksinya didasarkan pada kepesertaan negara dalam traktat multirateral tersebut.Perbedaan antara PKPI dan PSPI terletak pada komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya. Pada PSPI komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional. Sedangkan pada PKPI komposisi sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional. Contoh-contoh PKPI dan PSPI: International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) Dibentuk tahun 1993 International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dibentuk oleh dewan keamanan PBB pada tahun 1994 Special Court for Sierra Leone (SCSL) Special Court for Cambodia (SCC) Special Court for East Timor (SCET) Special Court for Iraq (SCI) Toward a Trial for Saddam Hussein and Other Top Baath Leaders.Patut dicatat, DK PBB pernah didesak untuk membentuk International Criminal Tribunal for East Timor (ICTET). Hanya saja peradilan tersebut urung didirikan karena keberatan dari indonesia. Sebagai kompromi dibentuklah Special Court for East Timor (SCET); selain itu, indonesia membentuk Peradilan HAM lewat UU No. 26/2010.

D. Proses Hukum yang Adil atau LayakDi dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due process of law yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak.Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu Negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.Dengan keberadaan UU No.8 Tahun 1981, kehidupan hukum Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana.Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab.Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.