asas umum peradilan agama

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2014

119 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Asas umum Peradilan Agama Asas Personalita Keislaman Asas kebebasan Asas wajib mendamaikan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan Asas persidangan terbuka untuk umum Asas legalitas dan persamaan Asas aktif memberi bantuan

a. b. c. d. e. f. g.

A. Asas personalita keislaman Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama , hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam, penganut agama lain di luar Islam atau yang non islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan Peradilan Agama Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 : Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Penjelasan Umum dari pasal 2 Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam Asas personalita keislaman : 1. pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam 2. perkara perdata yang dipersengketakan terbatas mengenai perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, dan 3. hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya pun berdasarkan hukum Islam.

Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1983 yang isi pokoknya : bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah HUKUM YANG BERLAKU WAKTU PERNIKAHAN DILANGSUNGKAN Berarti seseorang yang melangsungkan perkawinannya secara Islam, perkaranya tetap wewenang PA walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.

Patokan untuk meletakkan personalita keislaman bagaimana ? a. Patokan Umum, yaitu dia mengaku beragama Islam KTPnya tertulis beragama Islam Sensus penduduk, SIM, Pasport, surat keterangan lain Kesaksian seseorang b. Patokan saat terjadi, ditentukan oleh 2 ( dua ) syarat 1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam 2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam Yurisprudensi MARI No. 726 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1977 yang secara normative menegaskan : Setiap penyelesaian sengketa perkawinan ( perceraian ) ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, begitu juga sebaliknya B. ASAS KEBEBASAN 1. Tujuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman Bersumber pada UU No. 7 Tahun 1989 yang berasal dari Pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia Penjelasan pasal tersebut : Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dan segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila , sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonsia. Sendi filosofis dalam kegiatan upaya penegakkan hukum yang diperankan oleh badan-badan peradilan 1.Kekuasaan kehakiman ( judicial power ), adalah alat kekuasaan Negara

atau disebut kekuasaan yudikatif ; 2.Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah : - agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan, dan - agar benar-benar diselengarakan kehidupan bernegara berdasarkan hukum karena Negara RI adalah Negara hukum ( Rechtstaat ) ; Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara milik seluruh rakyat Indonesia , sekalipun lingkungan PA didasarkan atas asas personalita keislaman, tidaklah ia berarti ia milik swasta atau kelompok yang beragama Islam saja, tapi ia adalah milik Negara dan rakyat Indonesia serta sekaligus berkedudukan sebagai alat kekuasaan Negara . Hanya peradilan yang bebas dan merdeka yang dapat menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki ( to enforce the ultimate truth and justice ) yang dapat menjamin tegaknya Negara hukum dan sebaliknya bukan seperti kekuasaan untuk menegakkan kemauan pribadi atau golongan atau bukan untuk kepentingan hakim ( not the interest of judge ) tapi untuk kepentingan keadilan ( for the interest of the justice ) 3. Penertian kebebasan kekuasaan kehakiman Yang sering ditampilkankan oleh para hakim dalam mengantisipasi hukum dan keadilan ialah KEAKUAN dan KECONGKAKAN KEKUASAAN atau Arrogance of power. Terkadang nilai hukum dan keadilan disingkirkan dan yang muncul adalah pendekatan kemauan dan kehendak pribadi hakim dengan bertameng kemerdekaan dan kebebasan . Bahkan emosi, kepicikan, keculasan dan kebobrokan moral, sering ikut mewarnai penegakkan hukum dan keadilan dengan memperalat kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Pelayanan yang buruk dan tidak manusiawi dimanipulasi dengan gertakan kemerdekaan dan kebebasan, sehingga makna dan penerapan kemerdekaan dan kebebasan hakim dan peradilan telah menghalalkan kebobrokan dan kesewenangan. Lihat Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 ; Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila , sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonsia. Acuan kebebasan kekuasaan kehakiman : 1. bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya badan eksekutif badan legislatif

-

badan-badan Negara lainnya Jadi kekuasaan kehakiman adalah melaksanakan fungsi peradilan benar-benar murni dan berdiri sendiri, tidak di bawah subordinasi atau di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif dan badan lainnya sehingga kekuasaannya benarbenar mandiri dan absolute. 2. Bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Hakim harus memiliki keberanian nurani yang tangguh melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan berdasarkan the rule of law, dalam hal inipun otonomi kebebasan dan kemandirian adalah mutlak 3. Kebebasan melaksanakan wewenang judicial ( peradilan ) - asas statute law must prevail ( ketentuan undang-undang harus diunggulkan ) - asas equality must prevail ( keadilan harus diunggulkan ) - kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum ( rechts vinding ), dasar-dasar dan asas-asas hokum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis ( hukum adat ) , yurisprudensi maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman ; C.ASAS WAJIB MENDAMAIKAN Asas wajib mendamaikan sangat erat kaitannya dengan tuntunan ajaran moral agama Islam QS. Hujurat ayat 10

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Karena dalam putusan pasti ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Karena proses litigasi adalah menang dan kalah atau winning or loosing sedangkan proses damai adalah win-win solution. Tapi sering dalam praktek , hakim sering menodai dengan bentuk pemaksaan da perkosaan dan memakai filsafat belah bamboo. Sampai dimana peran hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ? Perannya terbatas sampai anjuran, nasihat penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Hasil alhir perdamaian harus benar-benar kesepakatan kehenbdak bebas dari kedua belah pihak. ( pasal 1320 BW )

Dalam kesepakatan tidak boleh ada cacat yang mengandung kekhilafan ( dwaling ) paksaan ( dwang ) penipuan ( bedrog ) syarat kedua kecakapan untuk melakukan tindakan hukum syarat ketiga mengnai hal tertentu syarat keempat kausa yang halal Perdamaian dampaknya dalam proses perceraian, bukan hanya -keutuhan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, -sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anakanak secara normal. -Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga Suami istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan social kemasyarakatan Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-nak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup Mendamaikan dalam proses perceraian merupakan kegiatan terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan di bidang lain. Hakim harus lebih mengetahui faktor yang melatar belakangi persengketaan Asas kewajiban mendamakan diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 31 PP No. 9 Tahun a975 yang berbunyi : (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap siding pemeriksaan. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara perceraian karena perselisihan maka hakim wajib mendamaikan secara optimal, sedangkan dengan alasan lain seperti dengan alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat menjalankan / melaksanakan kewajiban sifat upaya mendamaikan tetap merupakan fungsi, tapi tidak dituntut upaya optimal. Mendamaikan bukanlagi merupakan kewajiban hukum, tapi sudah merupakan kewajiban moral. Tata cara upaya mendamaikan