asas dan sistem hukum

Download Asas dan sistem hukum

Post on 19-Jul-2015

81 views

Category:

Law

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Asas dan Sistem HukumOleh :

    Soemali

  • Asas HukumSetiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas atau prinsip dasar. Kata asas ialah dasar atau alas (an), sedang kata prinsip merupakan sino-nimnya (Wojowasito, 1972:17 dan 227)Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksananya akan runtuh.

  • Lanjut Sudikno Mertokusumo (1996:5-6), memberikan pandangan asas hukum sebagai berikut : bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.

  • Lanjut Satjipto Rahardjo (1986:87)menyatakan asas hukum, bukan peraturan hukum. Namun, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa menge-tahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum.Beliau, selanjutnya mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dasar 2 (dua) alasan :

  • Lanjut 1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum.2. Asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

  • Lanjut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bah-wa tak semua asas yang tertuang dalam peraturan atau pasal yang kongkrit. Alasannya, adanya rujukan pada asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali ( Tiada suatu peristiwa dipi-dana, kecuali atas dasar peraturan per-undang-undangan pidana yang mendahu-lukannya ), dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

  • Lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum tak hanya mempengaruhi hu-kum positif, namun dalam banyak hal tak menutup kemungkinan asas hukum itu da-pat membentuk sistem checks and ba-lance. Dalam artian asas hukum itu sering menunjukkan pada kaidah yang berlawan-an. Hal itu menunjukkan adanya sifat sa-ling mengendalikan dan membatasi, yang akan menciptakan keseimbangan.

  • Lanjut Fuller menyatakan bahwa dengan merujuk pada asas-asas hukum digunakan dalam menilai ada tidaknya suatu sistem hukum.Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas-asas hukum itu tak hanya sekadar persyaratan adanya suatu sistem hukum, melainkan merupakan pengklasifikasian sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

  • Lanjut Asas-asas hukum (principles of legality) menurut Fuller adalah sebagai berikut :1. Suatu sistem hukum harus mengandung per-aturan-peraturan yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar ke-putusan- keputusan yang bersifat ad hoc;2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu ha-rus diumumkan;3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak dito-lak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk

  • Lanjut menjadi pedoman tingkah laku; membolehkan pengaturan yang berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berla-ku bagi waktu yang akan datang;4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam ru-musan yang bisa dimengerti;5. Suatu sistem tidak boleh mengandung pera-turan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;

  • Lanjut 6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilaku-kan;7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi;8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

  • Sistem HukumIstilah sistem berasal dari perkataan sys-tema, dalam bahasa Latin-Yunani, artinya keseluruhan yang terdiri bermacam-macam bagian.Secara umum sistem didifinisikan sebagai sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kom-pleks.

  • Lanjut Sunaryati Hartono (1991:56) memberikan pengertian sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejunlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Agar supaya berbagai unsur itu merupakan kesatuan yang terpadu, maka dibutuhkan organisasi.

  • Lanjut Unsur-unsur sistem :1. Elemen-elemen atau bagian-bagian;2. Adanya interaksi atau hubungan antara elemen-elemen;3. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen (bagian-bagian) tersebut menjadi suatu kesatuan;4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir;5. Berada dalam suatu lingkungan yang komplek;

  • Lanjut Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang diatur, suatu keseluruhan terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Sistem hukum mencakup bagian-bagian yang dapat disebut sebagai subsistem.

  • Lanjut Subsistem hukum lebih tepat disebut sebagai inter subsistem, karena hukum mengatur bidang-bidang tertentu masing-masing subsis-tem lainnya. Intersubsisten hukum mencakup bagian-bagian yang saling berkaitan secara fungsional. Bagian-bagian itu adalah :1. Struktur Hukum2. Substansi Hukum3. Budaya Hukum

  • Lanjut Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga hukum yang saling berkaitan dan berproses da-lam hubungan timbal balik. Lembaga hukum an-tara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ad-vokat, komisi pemberantas korupsi, lembaga pemasyarakatan dan lainnya.Substansi hukum adalah kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak hukum yang teratur maupun yang unik.

  • Lanjut Budaya hukum mencakup pengertian yang diberikan pada hukum oleh masya-rakat, bidang-bidang tata hukum inter sub-sistem hukum, pengertian dasar, nilai-nilai yang berpasangan.

  • Asas Perlindungan KonsumenPerlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum (Pasal 2).Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas, yaitu 1. Asas manfaat2. Asas keadilan

  • Lanjut 3. Asas Keseimbangan4. Asas Keamanan5. Asas Kepastian Hukum

  • Lanjut Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga dasar hukum atau tiga nilai hukum, yang dipersamakan dengan asas hukum.Friedman menyebutkan bahwa In terms of law, justice will be judged as law trends people and how is distributes its benefits and cost. Beliau juga menyatakan Every function of law, general or specific, is allocation.

  • Lanjut Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai asas hukum menjadi rujukan pertama baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai aktifitas perlindungan konsumen.Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.Ketiga asas ini, asas yang prioritas pertama jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum

  • Lanjut Asas manfaat dimaksudkan untuk menga-manatkan bahwa segala upaya dalam me-nyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.Asas keadilan dimaksudkan agar partisi-pasi seluruh rakyat dapat diwujudkan se-cara maksimal dan memberikan kesem-patan kepada konsumen dan pelaku usa-ha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

  • Lanjut Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

  • Lanjut Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsu-men serta negara menjamin kepastian hukum.Kelima asas bila diperhatikan substansi-nya dibagi dalam 3 (tiga) asas, yaitu asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

  • Tujuan Perlindungan Konsumen1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melin-dungi diri;2. mengangkat harkat dan martabat kon-sumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;3. meningkatkan pemberdayaan konsu-men dalammemilih, menentukan, dan me-nuntut hak-haknya sebagai konsumen;

  • Lanjut 4. menciptakan sistem perlindungan kon-sumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsu-men sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

  • Lanjut 6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha pelaku usaha barang dan/atau jasa, kese-hatan, kenyamanan, keamanan, dan kese-lamatan konsumen.

    Tujuan tersebut dapat tercapai apabila kesadaran hukum dan ketaatan hukum dan efektifitas perundang-undangan dapat dilaksanakan.

  • Sistem Hukum Perlindungan KonsumenSistem Hukum Nasional1.Sistem Hukum Perdata (Civil Law System)2. Sistem Hukum Pidana(Criminal Justice System)3.Sistem Hukum Tata Negara (Administrative Law)

  • Lanjut Sistem Hukum Perdata1. Sistem Hukum keluarga2. Sistem Hukum Benda3. Sistem Hukum PerikatanSistem Hukum Perikatan 1. Perikatan karena Perjanjian2. Perikatan karena Undang-Undang

  • Lanjut Peri

Recommended

View more >