analisis putusan mahkamah konstitusi no.14/puu …repository.ump.ac.id/9138/1/cover.pdf · islam...

i

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.14/PUU-XI/2013

TENTANG PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA

PEMILU 2019

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Ninda Gustia Pratiwi

1410010051

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

AGUSTUS 2018

Analisis Putusan Mahkamah... Ninda Gustia Pratiwi, Fakultas Hukum UMP, 2018

ii


iii


iv


v

MOTTO

Be The Best, The Happiest, The Strongest, The Most Courageous, The Most

Baddas Version Of Yourself


vi

PERSEMBAHAN

Atas ridhho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahankan

skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Djoko Parmunanto dan Ibu Susmiyarti yang

selalu sabar, mendoakan , berkorban, memberi dukungan, serta semangat selama

ini.

Terimakasi untuk segalanya


vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil’alamin puji syukur kepada Allah SWT, karena atas

berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis

Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang Penerapan

Presidential Threshold pada Pemilu 2019”. Shalawat serta salam semoga sellau

tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, serta seluruh umat

Islam hingga akhir zaman.Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi

salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai

pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit

untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Purwokerto ;

2. Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan selaku dosen penguji yang

telah menyediakan waktu, tenaga, dan saran serta masukan kepada penulis

demi perbaikan skripsi ini ;

3. Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah

Purwokerto Ika Ariani Kartini, S.H. , LL.M. yang telah memberikan

berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi

ini ;

5. Dr. Indriarti Amarini, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dlam proses

penyusunan skripsi ini serta selalu memberikan semangat, dorongan serta

motivasi utuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;


viii

6. H. Soediro, S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah menyediakan

waktu, tenaga, dan saran serta masukan kepada penulis demi perbaikan

skripsi ini;

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

yang tidak dapat disebutkan namanya satu demi satu yang telah

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjadi

mahasiswi;

8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Purwokerto yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis,

sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian

studi ini;

9. Keluarga #kodeKERAS , mba Septiana Dwi Wahyuningtyas Putri, S.Pd.,

mas Dedi, buNdari, buNani, Vina, mamas Radit, mamas Bagas, Bude,

Pade, Om, Tante, kakak, ade yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

yang senantiasa mendoakan, menyemangati, memberi perhatian, menjadi

tempat berbagi cerita dan selalu menyayangi;

10. Sahabat seperjuangan selama masa kuliah terkhususnya, Lily Purnayanti,

S.H. , Inggrid Risetyani S.P., Yunia Siska Ariska member dari Solekhah

Squad yang membantu, mendukung, meluangkan waktu, memberi

masukan serta memberi semangat demi kelancaran skripsi ini;

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Titis Izatin S.H. , Agung Pambudhi, Doni

Kholif Diana, Nurkhozin, Anisa Rachmawati, Asri Sarasvika, Ira Widya

Rahmah, Afrizal Dading, Valda Alamsyah, Wili Habri, S.H., Dana

Kurniawan S.H. , Dinda Meila Fajria selama masa proposal, penelitian,

hinga penyelesaian skripsi yang telah membantu, mendukung, memberi

masukan demi kelancaran skripsi ini;

12. Sahabat “puing-puing KKN”, Mae Dwi Rahayu Sariatun yang selalu

memberikan semangat, candaan dan kasih sayang , Ekky Puspita, Luthfi

Kurniawan, Meirapi, Nadya dan Febri Intan serta teman-teman

seperjuangan masa KKN 70 Sindangbarang yang selalu memberikan

semangat serta motivasi selama pengerjaan skripsi ini;


ix

13. Fajar Dwi Riyani, Anis Rizki Wulandari, Zira Mashfufatul Fakhiroh yang

selalu memberikan semangat, motivasi serta mengingatkan demi

kelancaran skripsi ini;

14. Teman-teman Hukum angkatan 2014 serta seluruh teman Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang telah memberikan

semangat, dukungan, motivasi, serta pengalaman yang baru semasa kuliah;

Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan

studi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu demi satu,

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan

semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat

bagi pengembangan ilmu. Aamiin.

Purwokerto, Agustus 2018



x

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi

pengembangan ilmu pengetahuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ninda Gustia Pratiwi

NIM : 1410010051

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive

royaltiy-Free Right) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya

ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang

Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu 2019

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty

Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan,

mengalihmedia/ menginformatkan, mengelola bentuk pengakalan data (database),

merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya dengan tetap mencantumkan

nama saya sebagai penulis/penciptya dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 9 Agustus 2018

Yang menyatakan,



xi

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang

Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu 2019

Ninda Gustia, Indriati Amarini

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimana

kedudukan hukum Presidential Threshold pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Bagaimana penerapan presidential threshold dalam

pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis

kedudukan hukum mengenai presidential threshold setelah putusan Mahkamah

Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 serta mengetahui dan menganalisis penerapan

presidential threshold dalam pemilu 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan sumber

data dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder dengan cara melakukan

studi dokumen dan literatur dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan

yang berhubungan dengan materi skripsi ini serta data pendukung dari pendapat-

pendapat para ahli dalam bidang tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi

No. 14/PUU-XI/2013, presidential threshold akan tetap diterapkan dalam pemilu

2019 karena menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan ambang batas pengajuan

calon oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum

terbuka yang dimiliki Presiden dan Dewa Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk

Undang-undang.

Sesuai dengan hasil maka disarankan Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil

Presiden pada tahun 2019 sebenarnya tidak perlu menggunakan ambang batas

minimal pencalonan (presidential threshold) artinya semua partai politik yang

lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu otomatis dapat

mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Kata Kunci : presidential threshold, Mahkamah Kontitusi, Pemilu


xii

Analysis of Constitutional Court Decision No.14 / PUU-XI / 2013 concerning

Presidential Threshold Implementation in 2019 Election

Ninda Gustia Pratiwi, Indriati Amarini

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

This research was conducted to answer two problems, namely: How the position

of Presidential Threshold law was after the Constitutional Court Decision Number

14 / PUU-XI / 2013 and how the implementation of the presidential threshold in

the 2019 election was. This study aimed to find out and analyze the legal position

regarding the presidential threshold after the Decision of Constitutional Court No.

14 / PUU-XI / 2013 and knowing and analyzing the application of the presidential

threshold in the 2019 election.

The method used in this study is normative juridical and data sources in this study

was by prioritizing secondary data by studying documents and literature by

studying books, legislation related to the material of this thesis and supporting

data from the opinions of experts in the field. The results of this study indicate

that after the Constitutional Court's decision No. 14 / PUU-XI / 2013, the

presidential threshold will continue to be applied in the 2019 election because

according to the Constitutional Court the provision for the threshold of

nominating candidates by political parties or joint political parties is an open law

policy owned by the President and The Board of the People's Representative as a

legislator.

In accordance with the results, it is recommended that the nomination of a couple

of President and Vice President in 2019 actually does not need to use the

presidential threshold, meaning that all political parties that pass verification and

are determined as election participants can automatically propose candidates for

President and Vice President.

Keywords: presidential threshold, Constitutional Court, Election


xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... iii

HALAMAN PEGESAHAN ................................................................................ iv

MOTTO ................................................................................................................. v

PERSEMBAHAN ................................................................................................ vi

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...................................................... x

ABSTRAK ........................................................................................................... xi

ABSTRACT ........................................................................................................ xii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xiii

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1

B. Perumusan Masalah .................................................................................. 5

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian .................................................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu ........................................................................ 7

B. Landasan Teori ........................................................................................ 13

1. Pengertian Presidential Treshold ........................................................ 13

2. Bentuk Pemerintahan Negara ............................................................. 15

3. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia .......................................... 32

4. Pemilihan Umum (Pemilu) ................................................................. 37

C. Kerangka Penelitian ................................................................................ 44


xiv

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan ................................................................................. 49

B. Spesifikasi Penelitian ............................................................................... 49

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ............................................................ 49

D. Lokasi Penelitian ..................................................................................... 50

E. Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 51

F. Metode Penyajian Data............................................................................ 51

G. Metode Analisis Data.............................................................................. 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Presidential Threshold setelah putusan Mahkamah

Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 ............................................................. 53

B. Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilu 2019 .......................... 75

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN ....................................................................................... 95

B. SARAN ................................................................................................... 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Negara……........…21

Tabel 2.1 Jumlah Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Jika Presidential

Threshold sama dengan Palimentary Treshold…………………….….....78


xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Proyeksi Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

pada Pemilu Tahun 2019…………..…………………………………82


analisis putusan mahkamah konstitusi no.14/puu …repository.ump.ac.id/9138/1/cover.pdf · islam...

Documents