7 masalah sengketa kontrak 20,23% pemutusan...
Post on 06-Mar-2019
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7 MASALAH SENGKETA KONTRAK
20,23%PEMUTUSAN KONTRAK/ WANPRESTASI
19,24%
14,30%
PERUBAHAN KONTRAK
DAFTAR HITAM
7 MASALAH SENGKETA KONTRAK
14,11% UANG MUKA DAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
10,96%
10,96%
SANKSI
KEADAAN KAHAR/PERISTIWA KOMPENSASI
10,17%PENYESUAIAN HARGA
PEMUTUSAN KONTRAK/ WANPRESTASI
Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusanKontrak apabila:a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan
oleh Instansi yang berwenang;b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3
(tiga) kali;f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pe-laksanaan;Penyedia lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewa-jibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;g. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanuntuk menyelesaikan pekerjaan;
h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
i. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidaktercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia (SE PU 10/2018)
PPK MEMUTUS KONTRAK ( Per LKPP 9 2018 )
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang
Muka dicairkan (apabila diberikan);
c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
❖ SANKSI PEMUTUSAN
PROSEDUR
PEMUTUSAN
KONTRAK
❖ Dilakukan dengan Surat Peringatan
❖ Dalam hal surat peringatan diabaikan/tidak
dipenuhi, diberikan surat peringatan
selanjutnya.
❖ Surat peringatan tidak harus 3 kali, misalkan
diberikan peringatan 1 kali dan penyedia dinilai
tidak bisa memenuhi maka dapat diputus
kontrak.
PENCAIRAN
JAMINAN
PELAKSANAAN
❖ Dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah dan
Negara
❖ Pencairan yang jaminan pelaksanaan yang
habis masa berlakunya diminta diperpanjang
atau di potong dari hak pembayaran sebesar
5% atau dilakukan pembayaran oleh penyedia
❖ Bila Bank/Asuransi tidak bersedia mencairkan
jaminan meskipun jaminan masih berlaku maka
dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
❖ Bila Jaminannya palsu maka diproses sebagai
perbuatan pidana
DAFTAR
HITAM
❖ Perka LKPP Nomor 18 tahun 2014
❖ Penyedia yang telah ditetapkan dalam Daftar
Hitam, dilarang melakukan kontrak.
❖ Kontrak tidak sah, apabila penyedia telah
ditetapkan dalam daftar Hitam sebelum
melakukan tanda tangan Kontrak.
PENCAIRAN
UANG
MUKA
❖ Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia
❖ Pembayaran dipotong uang muka yang telah
diterima
❖ Jika tidak ada pembayaran atau kurang
pembayarannya, maka dicairkan jaminan uang
muka
❖ Apabila terdapat kelebihan pencairan, maka
sisanya dikembalikan kepada penyedia
DENDA
Denda hanya dikenakan atas penyerahan
pekerjaan yang melebihi tanggal berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan
PENYERAHAN
AKIBAT
PEMUTUSAN
KONTRAK
❖ Tata cara pengalihan
❖ Tidak dilakukan oleh PPHP
❖ Penilaian Progres untuk pembayaran
❖ Keamanan pekerjaan/barang
❖ Demobilisasi
❖ DokumentasiTata cara pengalihan
❖ Tidak dilakukan oleh PPHP
❖ Penilaian Progres untuk pembayaran
❖ Keamanan pekerjaan/barang
❖ Demobilisasi
❖ Dokumentasi
PEMBAYARAN
PRESTASI
PEKERJAAN
❖ Total loss (apabila total loss tidak boleh dibayarkan)
Contoh Kasus:
Progres pekerjaan, pekerjaan konstruksi kontrak lumpsum
pembayaran termin I sebesar 30%, namun progress
pekerjaan 20%. Apakah bisa dibayar ?
❖ Apabila 20% bisa dimanfaatkan, maka dibayarkan sesuai
prestasi tersebut.
❖ Termin (untuk lump sum) berdasarkan tahap yang telah
diselesaikan.
❖ Pekerjaan yang dilapangan, contohnya tiang pancang
menjadi sub tersendiri. Apabila materialnya sudah
dilapangan, maka harus dibayar.
❖ Permintaan Audit
❖ Pembayaran prestasi
TOTAL
LOST
Total lost bila :
❖ Pekerjaannya tidak dapat dimanfaatkan semua/
Barang bergerak yang diterima tidak sesuai
dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak ada
jaminan keamanan bagi pemakainya
❖ Pekerjaannya yang ada tidak dapat dilanjutkan
sebagai rangkaian kesatuan pekerjaan /Kualitas
barang/pekerjaan yang diterima sangat rendah
sehingga barang tidak dapat difungsikan
❖ Duplikasi pekerjaan dan/atau fiktif
KELANJUTAN
PEKERJAAN
❖ Dihentikan
❖ Dilanjutkan dengan penunjukan langsung
(kepada pemenangan cadangan (Peraturan
LKPP No.9 Tahun 2018)
❖ Dilanjutkan dengan pelelangan (bila pengadaan
barang
MELANJUTKAN
DENGAN
MENUNJUK
LANGSUNG
❖ Calon penyedia siapa? Penyedia yang mampu
❖ Proses penunjukan langsung oleh ULP/PP
❖ Harga kontrak penunjukan langsung (dari sisa
kontrak sebelumnya menjadi berkurang, tetap
atau bertambah)
❖ Untuk negosiasi harga, ULP dapat berkoordinasi
dengan PPK dan APIP (Inspektorat, BPKP)
PEMUTUSAN
KONTRAK
1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan Karena
pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
2. Dalam hal Kontrak diputus, maka PPK wajib
membayar kepada Penyedia sesuai dengan
prestasi yang telah dicapai.
e-Purchasing
1. Kontrak (Surat Pesanan), mengenai pemutusan
mengikuti klausul kontraknya.
Perlu atau tidak Surat Peringatan?
Kontrak yang berlaku antara PPK dan Penyedia.
2. Mengenai penyedia catalog yang wan prestasi,
sanksi daftar hitam hanya dilakukan oleh LKPP.
3. Mengadu ke Dit. Katalog LKPP
4. Sanksi kepada Penyedia.
5. Pembeli melaporkan kepada LKPP, lalu
penyedia diberikan sanksi.
PEMBAYARAN
ATAS
PEMUTUSAN
KONTRAK
❖ Terdapat pemutusan kontrak namun sudah ada sebagian
prestasi pekerjaan, bagaimana pembayarannya?
❖ Terhadap pemutusan kontrak untuk penyedia yang tidak
berhak maka dilakukan audit dengan pembayaran at cost, tanpa keuntungan, fisik/bangunan/pekerjaan yang
telah dilakukan dapat diterima dan dimanfaatkan.
Mengenai biaya overhead agar di negosiasi.
❖ Dalam hal pemutusan kontrak atas penyedia penyedia
yang berhak namun tidak mampu menyelesaikan
pekerjan maka dibayar sesuai dengan prestasinya yang
terpasang dan dapat dimanfaatkan (termasuk
keuntungan)
PERUBAHAN KONTRAK
DASAR
PERATURAN
Pasal 54 Perpres No. 16 Tahun 2018
(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar
dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam
Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa
dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan
kebutuhan lapangan; atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang
tercantum dalam kontrak awal.DASAR
PERATURAN
DASAR
PERATURAN
Poin 7.13 Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018
▪ Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK
dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum,
Kontrak
▪ Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan
Kontrak Terima Jadi (Turnkey).
▪ Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat
dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah
administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK,
perubahan rekening penerima.
▪ Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
▪ Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan
waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari
keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir.
KATEGORI
PERUBAHAN
KONTRAK
1. Perubahan Kontrak Substansi
2. Perubahan Kontrak Administrasi
PERUBAHAN
KONTRAK
SUBSTANSI
❖ Mengacu pada Pasal 87 Perpres No. 54
Tahun 2010
❖ Perubahan kontrak berlaku untuk pekerjaan
yang menggunakan Kontrak Harga Satuan
atau bagian pekerjaan yang menggunakan
harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump
Sum dan Harga Satuan
PERUBAHAN
KONTRAK
SUBSTANSI
PADA
KEADAAN
KAHAR
❖ Pasal 55 Perpres No.16 Tahun 2018:
1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan
Kontrak dapat dihentikan.
2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,
para pihak dapat melakukan perubahan
kontrak.
3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian
Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat
melewati Tahun Anggaran.
4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar
diatur dalam Kontrak.
PERUBAHAN
KONTRAK
ADMINISTRASI
❖ Mengacu pada Poin 17.3 Peraturan LKPP
No.9 Tahun 2018
“Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah
administrasi, dapat dilakukan sepanjang
disepakati kedua belah pihak”
❖ Masalah Administrasi yang dimaksud antara
lain:
➢ Pergantian PPK
➢ Perubahan Rekerning Penyedia
➢ Perubahan Nama Perusahan Penyedia
➢ Dsb.
KETENTUAN
PERUBAHAN
1. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak
2. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak
3. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
4. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan
kebutuhan lapangan
5. Mengubah jadwal pelaksanaan
6. Dilakukan sebelum tanggal berakhirnya kontrak
KETENTUAN
PERUBAHAN
7. Perubahan kontrak dapat dilakukan berkali-kali sebelum
kontrak berakhir(Catatan: perlu perencanaan yang baik)
8. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang
tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal dan Tersedia
anggaran untuk pekerjaan tambah
10. Berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak
Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan
harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan
Harga Satuan, (ciri-ciri kontrak lump sum tidak perlu dhk)
MEKANISME
PERUBAHAN
KONTRAK
1. Usulan perubahan kontrak dapat dari penyedia
(kontraktor/ konsultan) dan atau dari PPK
2. Untuk usulan perubahan kontrak, PPK melakukan review
usulan perubahan (untuk review dapat dibantu
panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, Konsultan
Perencana, Konsultan Pengawas dan/atau Tim Teknis)
3. Negosiasi Teknis & Harga (apabila diperlukan)
4. Berita Acara
5. Perubahan kontrak
Untuk perubahan administrasi kontrak tidak diperlukan
peran dari panitia peneliti kontrak, dsb.
TAMBAH
KURANG
PEKERJAAN
❖ Usulan perubahan kontrak dibuat oleh PPK secara
tertulis kepada Penyedia ( dapat sebaliknya) kemudian
dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan
tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak Awal.
❖ Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan
wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat
dapat dimasukan kedalam Contract Change Order
(CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari
nilai awal Kontrak.
PANITIA/
PEJABAT
PENELITI
PELAKSANAAN
KONTRAK
❖ Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas
usul PPK.
❖ Peraturan LKPP No. 16 Tahun 2018
“Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga
ahli.“
Penjelasan: Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas timuji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.
Antara lain dapat diperlukan untuk :
1.Perubahan item atau volume pekerjaan
2.Penggantian personil dan atau alat
3.Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak
PERAN
PANITIA/
PEJABAT
PENELITI
PELAKSANAAN
KONTRAK
1. Mengerti aspek kontrak
2. Substansi pekerjaan
3. Keuangan
4. Memahami Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
KOMPETENSI
PANITIA/
PEJABAT
PENELITI
PELAKSANAAN
KONTRAK
❖ Negosiasi teknis & harga dilakukan antara lain:
1. Terdapat Item Baru
2. Harga Timpang untuk tambahan volume
3. Penambahan volume
❖ Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam
Berita Acara sebagai dasar penyusunan
Perubahan Kontrak.
KOMPETENSI
PANITIA/
PEJABAT
PENELITI
PELAKSANAAN
KONTRAK
YANG
PERLU
DIPERHATIKAN
DALAM
PERUBAHAN
KONTRAK
Tidak bertentangan dengan peraturan
YANG
DILARANG
DALAM
PERUBAHAN
KONTRAK,
ANTARA
LAIN
No. Masalah Keterangan
1 Uang Muka Di Draf kontrak tidak diberikan
uang muka, kemudian ketika
berkontrak diberikan uang muka
2 Penyesuaian
Harga
Di Draf kontrak,tidak ada
penyesuaian harga
( eskalasi ), kemudian ketika
berkontrak diberikan eskalasi
harga
3 Jenis Kontrak Dari kontrak lump sum diubah
menjadi harga satuan
YANG
DILARANG
DALAM
PERUBAHAN
KONTRAK,
ANTARA
LAIN
No. Masalah Keterangan
4 Pembayaran Dari pembayaran sekaligus
diubah menjadi bulanan/termin
5 Perpanjangan
Waktu
Perpanjangan waktu diberikan
tanpa adanya perubahan ruang
lingkup dan tanpa denda
6 Subkontrak Pengalihan semua pekerjaan ke
penyedia lain
7 Denda Denda keseluruhan dari nilai
kontrakdiubah menjadi dari
bagian kontrak yang belum
selesai
1. Satu kesatuan konstruksi/kegagalan bangunan
dengan pekerjaan sebelumnya, dibuat kontrak
baru dengan penunjukan langsung
2. Bukan satu kesatuan konstruksi/kegagalan
bangunan dengan pekerjaan sebelumnya, dibuat
dengan kontrak baru dengan proses
lelang/pengadaan langsung
CATATAN:
Pengadaan langsung/penunjukan langsung
dilakukan negosiasi kewajaran harga
SOLUSI
PEKERJAAN
TAMBAH
MELEBIHI
10%
NILAI
KONTRAK
DAFTAR HITAM
Administrasi Penayangan Daftar Hitam Tahun 2017
TOTAL
228PENYEDIA
BARANG/JASA
166Penyedia
Jasa
Konstruksi
10Penyedia
Jasa
Konsultan
52Penyedia
Barang/Ja
sa Lainnya
Jenis
Pelanggaran
Yang Menjadi
Dasar
Penetapan
Sanksi
Pencantuman
Dalam Daftar
Hitam TriwulanI – II Tahun 2018
(Perka No. 18
Tahun 2014)
PEMILIHAN
KONTRAK
Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat
cacat mutuMenolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh PPK
1
2
3
2
5
10
6
97,56%
2,44%
2
1
1
Administrasi Penayangan Daftar Hitam. Triwulan I – II Tahun
2018
TOTAL
123PENYEDIA
BARANG/JASA
106Penyedia
Jasa
Konstruksi
0Penyedia
Jasa
Konsultan
17Penyedia
Barang/Ja
sa Lainnya
Jenis
Pelanggaran
Yang Menjadi
Dasar
Penetapan
Sanksi
Pencantuman
Dalam Daftar
Hitam TriwulanI – II Tahun 2018
(Perka No. 18
Tahun 2014)
PEMILIHAN
KONTRAK
Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat
cacat mutuMenolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh PPK
1
2
3
2
5
10
6
97,56%
2,44%
2
1
1
SANKSI BERDASARKAN PERPRES 16 TAHUN 2018
No Daftar Kesalahan Blacklist
1 Tahun
Blacklist
2 Tahun
Ganti Rugi
1 Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan
v
2 Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur
harga penawaran
v
3 Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia v
4 Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat
Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan
v
5 Pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak,
setelah diterbitkan SPPBJ
v
6 Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak
melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan
v
7 Menyebabkan kegagalan bangunan v
8 Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan v
9 Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan
berdasarkan hasil audit
v
10 Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak v
PERMASALAHAN 1
Dapatkah ditetapkan sebagai pemenang?Tidak Dapat Ditetapkan sebagai Pemenang, karenaPenyedia telah menandatangani Pakta Intergritas, yang berisikan:“yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidaksedang dikenakan sanksi daftar hitam”
Pengumuma
n
Lelang
Batas Akhir
Pemasukkan
Penawaran
Penetapan
Pemenang
SK
Penetapan
Blacklist
PERMASALAHAN 2
Dapatkah PPK menerbitkan SPPBJ?
1.SPPBJ tidak dapat diterbitkan
2.Lelang dinyatakan gagal
3.Evaluasi Ulang
Penetapan
Pemenang
Penanyanga
n dalam
Daftar Hitam
Nasional
SPPBJ
SK
Penetapan
Blacklist
PERMASALAHAN 3
Penetapan
Pemenang
Penerbitan
SPPBJ
Penandatangana
n Kontrak
SK
Penetapan
Blacklist
Dapatkah PPK menandatangani Kontrak?
1.PPK tidak dapat menandatangani Kontrak
2.Lelang dinyatakan gagal
3.Evaluasi Ulang
PERMASALAHAN 4
Langkah apa yang harus diambil PPK?1.PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan sanksisebagaimana diatur dalam pasal 7.17.1 huruf d. Perlem No. 9 Tahun 2018.2.Penyedia dibayar sesuai prestasi pekerjaan setelah dilakukan proses audit tanpa diberikan keuntungan.3.Terhadap sisa pekerjaan, dapat dilakukan Penunjukan Langsung oleh kelompok kerja ULP sebagaimana diatur dalam pasal 7.17.1 Perlem No. 9 Tahun 2018.
Penetapan
Pemenang
Penandatangan
an Kontrak
Penayangan
dalam
Daftar Hitam
NasionalSK
Penetapan
Blacklist
PPK mengetahui
Penyedia masuk
Daftar Hitam
PERMASALAHAN 5
Langkah apa yang harus diambil PPK?1.PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimanadiatur dalam Pasal 7.17.1 Perlem No. 9 Tahun 2018.2.Prestasi Pekerjaan berdasarkan hasil perthitungan bersama dan hasil audit tanpadiberikan keuntungan dengan memperhitungkan besaran uang muka yang telahdiberikan.3.Terhadap sisa pekerjaan, dapat dilakukan Penunjukan Langsung oleh kelompokkerja ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 7.17.1 Perlem No. 9 Tahun 2018.
Penetapan
Pemenang
Penandatangan
an Kontrak
PPK memberikan
Uang Muka
kepada Penyedia
SK
Penetapan
Blacklist
PPK mengetahui
Penyedia masuk
Daftar Hitam
Penanyangan
dalam Daftar
Hitam
Nasional
PERMASALAHAN 6
Langkah apa yang harus diambil PPK?
1.Prestasi Pekerjaan dibayarkan tanpa keuntungan.
2.Prestasi Pekerjaan dapat dimanfaatkan dan sesuai spek
teknis dalam kontrak
Penetapan
Pemenang
Penandatangan
an Kontrak
Serah Terima
Pekerjaan 100%
SK
Penetapan
Blacklist
Pembayaran
100%
Penanyangan
dalam Daftar
Hitam
Nasional
PERMASALAHAN 7
Langkah apa yang harus diambil PPK?
1.Penyedia diminta mengembalikan keuntungan.
2.Prestasi Pekerjaan dapat dimanfaatkan dan sesuai spek
teknis dalam kontrak.
Penetapan
Pemenang
Penandatangan
an Kontrak
Serah Terima
Pekerjaan dan
Pembayaran100
%SK
Penetapan
Blacklist
PPK mengetahui
Penyedia masuk
Daftar Hitam
Penanyangan
dalam Daftar
Hitam
Nasional
PERMASALAHAN 8
Langkah apa yang harus diambil PPK?
Dikeranakan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku
surut (non retroaktif), maka Hak dan Kewajiban Penyedia
tetap mengacu sesuai kontrak. (Pasal 6 Perlem No. 17
Tahun 2018)
Penetapan
Pemenang
Penandatangan
an Kontrak
Penayangan
Daftar Hitam
Nasional
SK
Penetapan
Blacklist
PPK mengetahui
Penyedia masuk
Daftar Hitam
PERMASALAHAN 9
Langkah apa yang harus diambil PPK?1.PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7.17.1 huruf d Perlem No. 9 Tahun 2018.2.Penyedia dibayar sesuai prestasi pekerjaan setelah dilakukan proses audit tanpa diberikan keuntungan.3.Terhadap sisa pekerjaan, dapat dilakukan Penunjukan Langsung oleh kelompok kerja ULP sebagaimana diatur dalam 7.17.1 Perlem No. 9 Tahun 2018.
Penetapan
Pemenang
Penandatangan
an Kontrak
Penayangan
dalam
Daftar Hitam
NasionalSK
Penetapan
Blacklist
Terdapat
Pengaduan
Masyarakat
PERMASALAHAN 10
Langkah apa yang harus diambil PPK?1. PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7.17.1 huruf d PerlemNo. 9 Tahun 2018.
2. Penyedia dibayar sesuai prestasi pekerjaan setelah dilakukanproses audit tanpa diberikan keuntungan.
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam kembali selama 1 Tahunsebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perlem No.9/2018.
Penetapan
Pemenang
Penandatangan
an Kontrak
Penayangan
dalam
Daftar Hitam
NasionalSK
Penetapan
Blacklist
Juni
Perpres No 4
/2015
Juli
Perpres No 16
/2018
PERPANJANGAN WAKTU &
PEMBERIAN KESEMPATAN
• Banyak kekeliruan pemahaman antara Perpanjangan Waktu Kontrak
dengan Pemberian Kesempatan
• Banyaknya terjadi sengketa kontrak akibat kekeliruan pemahaman
Perpanjangan Waktu Kontrak dan Pemberian Kesempatan
LATAR BELAKANG
DEFINISI
Pemberian Kesempatan Penyelesaian
Pekerjaan adalah pemberian
kesempatan dari PPK kepada penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan akibat
terjadinya keterlambatan penyelesaian
pekerjaan karena kesalahan penyedia
barang/jasa.
Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak
adalah perubahan kontrak yang berupa
perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak
karena adanya perubahan kondisi
lapangan, force majeure, dan/atau
peristiwa kompensasi yang menuntut
perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan.
DASAR HUKUMPEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
• Pasal 91 Perpres Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
• Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
• Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam
Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang
Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir
Tahun Anggaran;
PERPANJANGAN WAKTU
KONTRAK
• Pasal 55 Perpres Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
• Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun
2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia;
PENYEBAB
KETERLAMBATAN AKIBAT
KESALAHAN PENYEDIA
BARANG / JASA
FORCE
MAJEURE
PERISTIWA
KOMPENSASI
PERUBAHAN KONDISI
LAPANGAN
PEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
PERPANJANGAN
WAKTU KONTRAK
PERSYARATAN
PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK
KRITERIA PERISTIWA KOMPENSASI
• PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
• keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
• PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
• PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah
dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
• PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan
pekerjaan;
• ketentuan lain dalam SSKK.
KRITERIA FORCE MAJEURE
• Ada pernyataan Force Majeure dari instansi
berwenang (bencana alam, bencana sosial,
kerusuhan, Kejadian Luar Biasa, dan gangguan
industri);
• Untuk Force Majeure diluar yang disebutkan diatas
tidak diperlukan pernyataan dari instansi yang
berwenang tetapi diperlukan bukti/data terjadi force
majeure misalnya data curah hujan dari BMKG,
pemotongan anggaran oleh kementerian
keuangan,atau terjadi kondisi yang tidak dapat
dikendalikan oleh para pihak;
• Kejadian Force Majeure menuntut perpanjangan
waktu pelaksanaan pekerjaan.
PERSYARATAN
PEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
Pemberian kesempatan yang tidak melampaui tahun anggaran :
• Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak;
• Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila
penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
• Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan
pekerjaan apabila diberi kesempatan;
PERSYARATANPEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
Pemberian kesempatan yang
melampaui tahun anggaran :
• Tidak boleh direncanakan sebelum
penandatanganan kontrak;
• Analisis PPK menyimpulkan bahwa
lebih efisien dan bermanfaat apabila
penyedia diberi kesempatan
menyelesaikan pekerjaan;
• Penyedia dinilai dan membuat
pernyataan sanggup menyelesaikan
pekerjaan apabila diberi kesempatan;
• Memperpanjang jaminan pelaksanaan
(apabila ada);
• Penyedia membuat surat pernyaataan bahwa
sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan maksimal
90 hari kalender sejak berakhirnya masa
pekerjaan, bersedia dikenakan denda
keterlambatan, dan tidak menuntut denda/bunga
apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas
penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun
anggaran berikutnya; dan
• PA/KPA menyatakan bersedia mengalokasikan
anggaran pada tahun berikutnya untuk
membayar sisa pekerjaan yang diselesaikan
pada tahun berikutnya.
ADDENDUM KONTRAK
PEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
● Tidak diperlukan addendum
perpanjangan waktu
● Khusus untuk pemberian
kesempatan melampaui tahun
anggaran diperlukan
addendum perubahan
pembebanan anggaran.
PERPANJANGAN
WAKTU KONTRAK
Diperlukan Addendum /
Perubahan Kontrak
KAPAN DILAKUKAN
Sebelum Kontrak Berakhir
PEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
PERPANJANGAN
WAKTU KONTRAK
JAMINAN PELAKSANAAN
• Diperpanjang s.d. batas
waktu perpanjangan
penyelesaian kontrak
yang ditapkan dalam
addendum kontrak;
• Besaran jaminan
pelaksanaan sebesar 5%
dari nilai kontrak.
PEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
PERPANJANGAN
WAKTU KONTRAK
• Diperpanjang s.d. batas waktu sesuai pemberiankesempatan;
• Apabila denda keterlambatan berdasarkan 1/1000 daribagian kontrak yang belum diselesaikan maka besaranjaminan pelaksana tetap 5% dari nilai kontrak.
• Apabila denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak, maka besaran jaminan dan pemberian kesempatan mengakibatkan denda lebih dari 5%, maka penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% dari nilai Kontrak.
DENDA KETERLAMBATAN
● 1/1000 per hari dari bagian kontrak apabila penyelesaian
masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian
kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan
memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-
masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama
lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan;
● 1/1000 per hari dari total nilai kontrak, apabila
penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum
pada bagian kontrak tersebut tergantung satu sama lain
dan tidak memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi
masing-masing bagian kontrak tersebut terkait satu sama
lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
TIDAK DIKENAKAN
DENDA
PERPANJANGAN
WAKTU KONTRAK
PEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
90 hari
BERAPA LAMA
Sesuai kebutuhan
perpanjangan waktu
yang diperlukan akibat
penyebab
perpanjangan waktu
PERPANJANGAN
WAKTU KONTRAKPEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
SIMULASI PERHITUNGAN
PEMBERIAN KESEMPATAN
PERPANJANGAN
WAKTU KONTRAK
PEMBERIAN KESEMPATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN
TIDAK BOLEH DIRENCANAKAN DARI AWAL
KEADAAN KAHAR
KEADAAN KAHAR
Pasal 1244 KUHPerdata, sebagai berikut:
”Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian
dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak
dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam
melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang
tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”.
Pasal 1 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.
Penjelasan : Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam,
bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan
industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama
Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
………Lanjutan halaman 2
Kewenangan yang menetapkan bencanaNo Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi
yang berwenang
1 Bencana Alam Bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa:
- Gempa bumi,
- Tsunami,
- Gunung meletus,
- Banjir,
- Kekeringan,
- Angin topan, dan
- Tanah longsor.
Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
(BNPB)
Badan Meterologi, Klimatologi
dan Geofisika (BMKG)
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam
No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi
yang berwenang
2 Bencana Non Alam Bencana yang diakibatkan
oleh
peristiwa atau rangkaian
peristiwa nonalam yang
antara lain berupa :
- Gagal teknologi,
- Gagal modernisasi,
- Epidemi, dan
- Wabah penyakit.
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam
……….Lanjutan halaman 6
No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi
yang berwenang
3 Bencana Sosial Bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau
antarkomunitas masyarakat,
dan teror
Kepolisian Setempat
……….Lanjutan halaman 5
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam
No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan Instansi
yang berwenang
4 Kebakaran Kepolisian Setempat
5 Gangguan Industri - Keterlambatan
pengiriman barang
dikarenakan kebijakan
peraturan Import;
- Discontinue
- Direktorat Bea dan Cukai,
Kementerian Keuangan
- Pabrikan
6 Bencana Nasional - Perubahan Kebijakan
Pemerintah
- Presiden
- Gubernur
- Walikota
- Bupati
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam
……….Lanjutan halaman 5
Discontinue
• Apakah Discontinue merupakan keadaan kahar?Discontinue merupakan barang yang dimaksudsudah tidak diproduksi lagi oleh Produsen, dimanaproduksi tersebut bukan kendali dari pihak Penyediaatau PPK.
• Siapa yang menyatakan?Pabrikan yang memproduksi barang yang dimaksud.
Penyelesaian Pekerjaan terhadap Keadaan Kahar
Penyelesaian atas Permasalahan akibat Keadaan Kahar:
- Apabila CCO lebih dari 10%, maka atas kelebihan dari
10% dapat dilakukan kontrak baru dengan dilakukan
penunjukan langsung oleh Penyedia terdekat yang sedang
mengerjakan proyek bencana atau penyedia lain yang
dianggap mampu (alat dan tenaganya dekat dengan lokasi)
atau Penyedia yang dianggap mampu.
- Apabila terjadi Keadaan Kahar, terhadap pekerjaan:
a) Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan
Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar,dengan
menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b) Dibuat berita acara/justifikasi dari PPK akibat perubahan kontrak yang
mengubah waktu pelaksanaan pekerjaan, biaya dan ruang lingkup
pekerjaan.
c) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
d) Pada saat terjadi Keadaan Kahar, dihentikan hingga keadaan kahar
(bencana, dll) selesai dan Penyedia melanjutkan pekerjaan setelah PPK
mendapatkan perhitungan kompensasi waktu Penyelesaian pekerjaan
……….Lanjutan halaman 13
PERISTIWA KOMPENSASI
Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepadaPenyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan Penyedia dalam halsebagai berikut:1. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pekerjaan Penyedia;2. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;4. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang
diperjanjikan dalam kontrak;5. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyatatidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan;
6. Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.
Perubahan Kontrak yang disebabkan peristiwa kompensasi bisa
dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
(1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan
oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan
dalam kontrak;
(2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan; dan/atau
(3) Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan,
perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian
harga.
Sanksi Keadaan Kahar dan
Peristiwa Kompensasi
Keadaan Kahar dan Peristiwa Kompensasi,
tidak dikenakan sanksi:-Denda;
-Jaminan Pelaksanaan;
-Daftar Hitam.
TERIMA KASIH
top related