5b bg2 struktur org 200509 bb

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan oleh suatu badan nonstruktural yang

dibentuk pemerintah, bersifat nirlaba dan mandiri serta bertanggung jawab kepada

Mendiknas. Kelembagaan akreditasi terdiri dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/

Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M).

Apabila diperlukan BAP-SM dapat membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/

Madrasah (UPA-S/M) Kabupaten/Kota. BAN-S/M berkedudukan di ibukota negara,

BAP-S/M berkedudukan di ibukota provinsi, UPA-S/M dibentuk oleh BAP-S/M sesuai

keperluan dan kondisi pada masing-masing provinsi. Struktur organisasi lembaga

akreditasi sekolah/madrasah seperti ditunjukkan pada diagram Gambar 1.1 berikut.

BAN-S/M Ketua

Sekretaris Anggota

BAP-S/M Ketua

Sekretaris Anggota

UPA-S/M Koordinator

Staf Pendukung

Staf Operasional

Staf Operasional

Sekretariat

Sekretariat

Asesor

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Lembaga Akreditasi Sekolah/madrasah

Diagram Gambar 1.1 di atas memperlihatkan bahwa pada prinsipnya struktur

organisasi lembaga akreditasi sekolah/madrasah terdiri atas tiga tingkat yaitu tingkat

nasional, disebut BAN-S/M, tingkat provinsi disebut BAP-S/M, dan tingkat Kabupaten/

Kota disebut UPA-S/M.

hal. 14 Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah

A. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja BAN-S/M

1. Visi, Misi, dan Moto BAN-S/M

Visi BAN-S/M adalah:

ah/madrasah yang profesional dan terpercaya.

(a) mengembangkan sistem penyelenggaraan akreditasi yang efektif dan efisien

ri penjaminan mutu pendidikan nasional;

reditasi;

(d) ngkan jejaring akreditasi dengan berbagai pemangku kepentingan;

.

Moto BAN-S .

ingga hasilnya dapat

k.

2. Kea ergantian Anggota BAN-S/M

eanggotaan, masa jabatan, dan pergantian anggota BAN-S/M tertuang dalam

terwujudnya lembaga akreditasi sekol

Misi BAN-S/M adalah:

sebagai bagian da

(b) mengembangkan perangkat akreditasi dan mekanisme yang tepat dan

bermutu;

(c) mengembangkan integritas dan kompetensi pengelola dan pelaksana ak

mengemba

(e) mengembangkan sistem informasi akreditasi sebagai bagian dari akuntabilitas

publik dan mendukung pengambilan keputusan; serta

(f) mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan institusi akreditasi negara lain

/M adalah profesional, terpercaya, dan terbuka

profesional artinya akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang

yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi;

terpercaya artinya akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen

yang teruji, proses yang adil dan obyektif seh

dipertanggungjawabkan; dan

terbuka artinya proses akreditasi dilakukan secara transparan dan hasilnya

dapat diakses oleh semua piha

nggotaan, Masa Jabatan, dan P

K

Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005.

(a) Anggota BAN-S/M berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15

orang [pasal 3 ayat (2)].

(b) Anggota BAN-S/M terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan,

kurikulum, manajemen pendidikan, dan unsur masyarakat pendidikan yang

memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu

pendidikan [Pasal 4 ayat (1)].

(c) Keanggotaan BAN-S/M ditetapkan oleh Menteri [Pasal 4 ayat (4)].


(d) Masa jabatan keanggotaan BAN-S/M dalam satu periode selama lima tahun dan

dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya [Pasal 4 ayat (5)].

(e) a Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN-S/M karena habis mas

jabatannya, Menteri mengangkat kembali minimal empat orang dari anggota

BAN-S/M yang habis masa jabatannya untuk menjadi anggota BAN-S/M periode

berikutnya [Pasal 4 ayat (6)].

(f) S/M dapat dilakukan antara lain karena: Penggantian keanggotaan BAN-

mengundurkan diri;

meninggal dunia;

menjalani hukuman;

tidak sehat jasmani dan/atau rohani; dan

berhalangan tetap.

. Tugas dan Fungsi BAN-S/M

un 2005 pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa BAN-

rumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/madrasah;

(c) bijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi

(d) engevaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah;

l;

m mengangkat tim ahli, tim asesor, dan

. Hak dan Kewajiban Anggota BAN-S/M

erikut.

3

Dalam Permendiknas Nomor 29 Tah

S/M memiliki tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi

kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Pada pasal 7 ayat (2)

disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, BAN-S/M mempunyai fungsi

untuk:

(a) me

(b) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk

diusulkan kepada Menteri;

melaksanakan sosialisasi ke

sekolah/madrasah;

melaksanakan dan m

(e) memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;

(f) mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasiona

(g) melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri, dan

(h) melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.

Dala menjalankan tugasnya BAN-S/M dapat

panitia ad-hoc sesuai kebutuhan seperti tercantum pada pasal 7 ayat (6).

4

Setiap anggota BAN-S/M memiliki hak sebagai b


(a) Hak suara, hak mengeluarkan pendapat, dan hak untuk memilih serta hak

untuk dipilih.

(b) Hak untuk mengikuti kegiatan, dan

(c) Hak untuk memperoleh layanan dan fasilitas sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya.

Kewajiban anggota BAN-S/M adalah sebagai berikut.

(a) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik badan akreditasi.

(b) Memegang teguh kebenaran dan objektivitas.

(c) Mengikuti kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.

(d) Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Prinsip dan Tata Cara Pembentukan BAN-S/M

BAN-S/M dibentuk berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan demokratis.

Transparan, artinya BAN-S/M dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat

luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia

persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon

anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel, berarti

bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kinerjanya kepada pihak-pihak yang relevan. Demokratis, berarti bahwa dalam

proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Tata cata pembentukan BAN-S/M diatur dalam Permendiknas Nomor 29 tahun 2005

pasal 4 ayat (2) dan (3), yang menjelaskan hal-hal berikut.

(a) Pemilihan keanggotaan BAN-S/M dilakukan melalui seleksi oleh suatu tim yang

terdiri dari:

(1) Sekretaris Jenderal sebagai ketua merangkap anggota;

(2) Sekretaris Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai

Sekretaris merangkap anggota;

(3) Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai

anggota;

(4) Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

sebagai Anggota;

(5) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai anggota;

(6) Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan sebagai anggota; dan

(7) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai anggota.


(b) Tim Seleksi mengusulkan calon anggota BAN-S/M sebanyak dua kali jumlah

anggota maksimal kepada Menteri [Permendiknas No. 29 Tahun 2005 Pasal 4,

ayat (3)].

Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa persyaratan keanggotaan BAN-S/M adalah:

(a) warga negara indonesia (WNI);

(b) berbadan sehat;

(c) berkelakuan baik;

(d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan

(e) memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu

sekolah/madrasah.

6. Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretraris BAN-S/M

Pada pemilihan Ketua dan Sekretaris BAN-S/M, untuk pertama kali rapat pleno BAN-

S/M dipimpin oleh seorang anggota tertua dan didampingi oleh seorang anggota

termuda, masing-masing bertindak sebagai pejabat sementara Ketua dan Sekretaris

BAN-S/M. Pejabat sementara Ketua BAN-S/M bertugas memimpin rapat pleno untuk

memilih Ketua dan Sekretaris BAN-S/M. Berdasarkan Permendiknas Nomor 29 Tahun

2005 pasal 3 ayat (3) Ketua dan Sekretaris BAN-S/M dipilih oleh dan dari anggota

berdasarkan suara terbanyak.

7. Susunan Organisasi BAN-S/M

Sesuai Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 pasal 3 ayat (1) BAN-S/M memiliki

susunan organisasi yang terdiri dari: (a) Ketua merangkap anggota; (b) Sekretaris

merangkap anggota; dan (c) Anggota.

(a) Tugas pokok Ketua, Sekretaris, dan Anggota BAN-S/M adalah menyusun:

kebijakan akreditasi;

sistem dan mekanisme akreditasi/madrasah;

perangkat akreditasi untuk semua jenjang dan jenis sekolah/madrasah; dan

program kerja kegiatan akreditasi.

(b) Tugas pokok Ketua BAN-S/M adalah:

mengelola pelaksanaan tugas BAN-S/M;

bertindak untuk dan atas nama BAN-S/M;

memimpin rapat–rapat anggota BAN-S/M; dan

melakukan penandatanganan surat-surat atas nama BAN-S/M.


(c) Tugas pokok Sekretaris BAN-S/M adalah:

memimpin Sekretariat BAN-S/M;

mewakili tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;

bertindak untuk dan atas nama ketua, bilamana ketua karena sesuatu hal

berhalangan tetap sampai akhir masa jabatannya;

menyimpulkan keputusan rapat BAN-S/M; dan

melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal BAN-S/M.

8. Sekretariat BAN-S/M

Dalam Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 pasal 3 ayat (4) dinyatakan bahwa

untuk mendukung BAN-S/M dibentuk sebuah sekretariat, dan dalam ayat (5)

disebutkan bahwa Kepala Sekretariat BAN-S/M dijabat oleh Sekretaris Badan

Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

Sekretariat BAN-S/M bertugas memberikan dukungan kesekretariatan kepada Ketua,

Sekretaris, dan Anggota BAN-S/M dalam melaksanakan tugas pengembangan dan

pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kewenangannya, meliputi urusan ketatausahaan,

administrasi, keuangan, pengolahan data hasil akreditasi sekolah/madrasah, publikasi

hasil akreditasi serta monitoring dan evaluasi. Sekretariat BAN-S/M terdiri atas: (a)

Seksi Umum dan (b) Seksi Administrasi dan keuangan.

(a) Tugas pokok Kepala Sekretariat adalah:

menyusun program kerja kesekretariatan dan mempersiapkan

penyusunan program kerja BAN-S/M;

melaksanakan administrasi kesekretariatan BAN-S/M;

melaksanakan administrasi keuangan BAN-S/M;

melaksanakan administrasi kerumah tanggaan BAN-S/M;

melaksanakan administrasi kepegawaian BAN-S/M;

melaksanakan publikasi, dokumentasi, dan informasi; dan

menyusun laporan kesekretariatan dan mempersiapkan laporan BAN-S/M.

(b) Tugas pokok Seksi Umum adalah:

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja BAN-S/M;

mengelola data akreditasi;

mengelola informasi dan publikasi akreditasi;

mengkoordinasikan penggandaan bahan dan dokumen akreditasi;

mengelola dan memelihara sarana dan fasilitas kantor;

melaksanakan urusan kehumasan dan kerja sama kelembagaan; dan

menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan.


(c) Tugas pokok Seksi Administrasi dan Keuangan adalah:

menyusun rencana anggaran;

melaksanakan dan mengadministrasikan anggaran;

melaksanakan administrasi persuratan;

memfasilitasi administrasi kegiatan;

menyusun kebutuhan, penempatan, dan pengelolaan pegawai;

mengkoordinasikan pengembangan dan pembinaan pegawai; dan

menyusun laporan pelaksanaan anggaran.

BAN-S/M dapat membentuk Tim Teknis yang diangkat oleh Ketua BAN-S/M guna

membantu secara teknis pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah. Tugas pokok Tim

Teknis adalah:

menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis akreditasi;

mengolah data akreditasi;

melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akreditasi;

memberikan bantuan teknis kepada BAP-S/M; dan

menyusun laporan teknis akreditasi.

9. Rapat Pleno BAN-S/M

Rapat pleno BAN-S/M diselenggarakan untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal

yang berkaitan dengan kebijakan, perubahan mekanisme, keanggotaan, dan laporan

pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah.

Prosedur pelaksanaan rapat pleno BAN-S/M adalah sebagai berikut.

(a) Undangan dan bahan rapat disampaikan kepada anggota BAN-S/M selambat-

lambatnya satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan rapat.

(b) Setiap anggota BAN-S/M yang hadir menandatangani daftar hadir.

(c) Rapat pleno dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu lebih dari separuh

jumlah anggota.

(d) Apabila dalam waktu satu jam kuorum belum tercapai, maka rapat ditunda satu

minggu berikutnya, dan rapat secara otomatis dinyatakan sah.

(e) Keputusan rapat pleno diambil sedapat mungkin atas dasar musyawarah untuk

mencapai mufakat. Apabila tidak dapat tercapai mufakat, keputusan diambil

atas dasar pemungutan suara atau voting.


B. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja BAP-S/M

Pelaksanaan akreditasi pada dasarnya dilakukan pada tingkat sekolah/madrasah oleh

BAN-S/M. Dalam pelaksanan akreditasi tersebut BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M,

sesuai Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005. Untuk keperluan tersebut, maka

dibentuk BAP-S/M pada setiap provinsi.

1. Keanggotaan, Masa Jabatan, dan Pergantian Anggota BAP-S/M

(a) Idealnya anggota BAP-S/M berjumlah gasal, paling sedikit 9 orang dan paling

banyak 15 orang disesuaikan dengan kondisi setempat seperti luas wilayah

serta besarnya sasaran akreditasi atau banyaknya satuan pendidikan formal di

provinsi yang bersangkutan.

(b) Panitia seleksi memilih dan mengusulkan calon anggota BAP-S/M kepada

Gubernur sebanyak dua kali jumlah anggota yang akan diangkat dan

dikukuhkan.

(c) Gubernur mengangkat, menetapkan, dan mengukuhkan keanggotaan BAP-S/M

melalui Surat Keputusan.

(d) Masa jabatan BAP-S/M satu periode selama lima tahun dan dapat diangkat

kembali untuk satu kali periode berikutnya.

(e) Untuk periode keanggotaan BAP-S/M pertama, dapat diangkat kembali

maksimal empat orang anggota dari badan akreditasi provinsi periode

sebelumnya.

(f) Pergantian keanggotaan BAP-S/M dilakukan oleh Gubernur apabila:

berakhir masa jabatan;

mengundurkan diri;

meninggal dunia;

menjalani hukuman;

tidak sehat jasmani dan/atau rohani;

berhalangan tetap; dan

dipromosikan menjadi pejabat struktural.

Bila terjadi hal tersebut, BAP-S/M disarankan menyampaikan laporan kepada

Gubernur.

2. Tugas BAP-S/M

Dalam Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa

dalam melaksanakan tugas akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh BAP-

S/M. Adapun tugas BAP-S/M meliputi:


(a) melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan lembaga BAN-S/M dan BAP-S/M

kepada pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil

Depag), Kabupaten/Kota, Kantor Departemen Agama (Kandepag), satuan

pendidikan, dan masyarakat pendidikan pada umumnya;

(b) merencanakan program akreditasi sekolah/madrasah yang menjadi sasaran;

(c) menugaskan asesor untuk melakukan visitasi;

(d) mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh

BAN-S/M;

(e) menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui Rapat Pleno Anggota BAP-S/M;

(f) menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi serta

rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M dengan tembusan disampaikan

kepada Gubernur;

(g) menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi, Kanwil Depag, dan Lembaga Penjaminan

Mutu Pendidikan (LPMP);

(h) menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada

masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan satuan

pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangan masing-

masing;

(i) mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman

maupun media massa;

(j) mengelola sistem basis data akreditasi;

(k) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akreditasi secara terjadwal;

(l) melaksanakan kesekretariatan BAP-S/M;

(m) membuat tugas pokok dan fungsi sesuai kerangka tugas pokok BAP-S/M; dan

(n) melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-S/M.

3. Hak dan Kewajiban Anggota BAP-S/M

Setiap anggota BAP-S/M memiliki hak sebagai berikut.

(a) Hak suara, hak mengeluarkan pendapat, dan hak untuk memilih serta hak

untuk dipilih.

(b) Hak untuk mengikuti kegiatan.

(c) Hak untuk memperoleh layanan dan fasilitas sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya.


Kewajiban anggota BAP-S/M adalah sebagai berikut.

(a) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik badan akreditasi sekolah/madrasah.

(b) Memegang teguh kebenaran dan objektivitas.

(c) Mengikuti kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.

(d) Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4. Tata Cara Pembentukan BAP-S/M

Tata cara pembentukan BAP-S/M dilakukan melalui suatu proses sebagai berikut.

(a) Kepala Disdik Provinsi memprakasai pembentukan panitia seleksi yang

anggotanya terdiri atas unsur: Disdik Provinsi, Kanwil Depag, dan LPMP.

(b) Panitia melakukan penjaringan calon anggota BAP-S/M diumumkan melalui

media massa, Perguruan Tinggi, Disdik Kabupaten/Kota, dan Kandepag. Hal-hal

yang perlu dilakukan berkenaan dengan penjaringan adalah:

(1) Calon anggota BAP-S/M terdiri atas ahli-ahli di bidang Evaluasi Pendidikan,

Kurikulum, Manajemen Pendidikan, dan keahlian bidang pendidikan

lainnya.

(2) Calon anggota BAP-S/M berasal dari unsur:

dosen/guru;

widyaiswara;

pengawas sekolah/madrasah;

organisasi profesi kemasyarakatan yang bergerak di bidang

pendidikan; dan

unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman

serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

(3) Syarat calon anggota BAP-S/M adalah:

warga negara indonesia (WNI);

berpendidikan minimal sarjana (S1);

bukan pejabat struktural di tingkat provinsi;

berbadan sehat;

berkelakuan baik;

memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan

mutu sekolah/madrasah; dan

memperoleh ijin tertulis dari institusi tempat kerja bagi yang terikat

oleh hubungan kerja.


5. Susunan Organisasi BAP-S/M

(a) Susunan organisasi BAP-S/M

(1) Susunan organisasi BAP-S/M meliputi:

seorang Ketua merangkap anggota;

seorang Sekretaris merangkap anggota;

anggota;

sekretariat;

UPA-S/M Kabupaten/Kota; dan

kelompok asesor.

(2) Ketua dan Sekretaris BAP-S/M dipilih oleh anggota berdasarkan suara

terbanyak dalam suatu rapat pleno Anggota.

(3) Sekretariat BAP-S/M terdiri dari:

Kepala Sekretariat;

Staf urusan administrasi dan keuangan; serta

Staf urusan informasi dan pendataan.

(4) Unsur Sekretariat BAP-S/M terdiri dari unsur LPMP, Disdik Provinsi, dan

Kanwil Depag. Kepala Sekretariat dijabat oleh unsur dari Disdik

Provinsi.

(5) UPA-S/M Kabupaten/Kota terdiri dari:

Seorang Koordinator;

Seorang Sekretaris; dan

Staf sesuai dengan kebutuhan.

(6) Kelompok asesor terdiri dari kelompok profesional yang sesuai dengan

kriteria asesor yang dapat ditugaskan oleh BAP-S/M melalui UPA-S/M

Kabupaten/Kota.

(b) Tugas pokok Ketua, Sekretaris, dan Anggota BAP-S/M adalah:

(1) menyusun kelengkapan organisasi untuk melaksanakan tugas setiap

satuan/bagian struktur organisasi BAP-S/M;

(2) menetapkan hasil akreditasi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,

SMK/MAK, dan SLB; dan

(3) menyusun program kerja untuk pelaksanaan akreditasi;

(c) Tugas pokok Ketua BAP-S/M adalah:

(1) mengelola pelaksanaan tugas BAP-S/M;

(2) memimpin rapat–rapat anggota BAP-S/M; dan

(3) melakukan penandatanganan surat-surat atas nama BAP-S/M.


(d) Tugas pokok Sekretaris BAP-S/M adalah:

(1) memimpin Sekretariat BAP-S/M;

(2) mewakili tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;

(3) bertindak untuk dan atas nama Ketua, bilamana ketua karena sesuatu

hal berhalangan tetap sampai akhir masa jabatannya;

(4) menyimpulkan keputusan rapat BAP-S/M; dan

(5) melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal BAP-S/M;

6. Sekretariat BAP-S/M

Sekretariat BAP-S/M terdiri dari:

(a) Kepala Sekretariat;

(b) Staf urusan administrasi dan keuangan; dan

(c) Staf urusan informasi dan pendataan.

Unsur Sekretariat BAP-S/M terdiri dari unsur LPMP, Disdik Provinsi, dan Kanwil

Depag. Kepala Sekretariat dijabat oleh unsur dari Disdik Provinsi.

7. Rapat Pleno BAP-S/M

Rapat pleno BAP-S/M diselenggarakan untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal

yang terkait dengan kebijakan, perubahan tata kerja, keanggotaan, laporan pelaksanaan

program, dan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah. Prosedur pelaksanaan rapat pleno

BAP-S/M adalah sebagai berikut.

(a) Undangan dan bahan rapat disampaikan kepada anggota BAP-S/M selambat-

lambatnya satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan rapat.

(b) Setiap anggota BAP-S/M yang hadir menandatangani daftar hadir.

(c) Rapat pleno dianggap sah apabila memenuhi kuorum yaitu lebih dari separuh

jumlah anggota.

(d) Apabila dalam waktu satu jam kuorum belum tercapai, maka rapat ditunda satu

minggu berikutnya, dan rapat secara otomatis dinyatakan sah.

(e) Keputusan rapat pleno diambil sedapat mungkin atas dasar musyawarah untuk

mencapai mufakat. Apabila tidak dapat tercapai mufakat, keputusan diambil

atas dasar pemungutan suara atau voting.

C. UPA-S/M

Jika diperlukan BAP-S/M dapat membentuk UPA-S/M Kabupaten/Kota atau satu UPA-

S/M untuk lebih dari satu kabupaten/kota, yang bertugas membantu BAP-S/M dalam

hal:


1. sebagai penghubung antara BAP-S/M dengan Disdik Kabupaten/Kota dan

Kandepag untuk mendapatkan data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi;

2. menerima usul akreditasi dari BAP-S/M untuk diumumkan secara terbuka

kepada sekolah/madrasah;

3. mengusulkan jumlah asesor yang dibutuhkan untuk kabupaten/kota yang

bersangkutan;

4. menyusun data sekolah/madrasah yang telah dan akan diakreditasi di tingkat

kabupaten/kota;

5. mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor;

6. mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor;

7. menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor;

8. menyusun bahan laporan BAP-S/M yang bersifat administratif; dan

9. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh BAP-S/M.

UPA-S/M tidak diberikan wewenang untuk menetapkan hasil akreditasi.

D. Asesor

Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat

dan ditugasi oleh BAN-S/M sebagai lembaga akreditasi untuk melakukan penilaian

dan visitasi di sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi.

1. Tanggung jawab asesor

Tanggung jawab asesor meliputi:

(a) melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada

norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang diberikan

kepada sekolah/madrasah benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan

sekolah/madrasah yang sesungguhnya; dan

(b) menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada

BAP-S/M.

2. Wewenang asesor

Wewenang asesor meliputi:

(a) menilai satuan pendidikan di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,

SMK/MAK, dan SLB yang terdiri dari TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB baik di

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; dan

(b) menggali data dan infomasi dari berbagai sumber di sekolah/madrasah melalui

wawancara, penyebaran instrumen, mengcopi, dan menelaah dokumen yang

diperlukan untuk proses akreditasi.


3. Tata cara perekrutan asesor

Tata cara perekrutan calon asesor dilakukan melalui suatu proses sebagai berikut.

(a) Ketua BAP-S/M memprakasai pembentukan panitia seleksi calon asesor yang

anggotanya terdiri atas orang-orang yang memiliki kemampuan untuk

menyeleksi calon-calon asesor yang berkualitas.

(b) Panitia melakukan penjaringan calon asesor diumumkan melalui media massa,

Perguruan Tinggi, Disdik Provinsi, Disdik Kabupaten/Kota, Kanwil Depag,

Kandepag, Dewan Pendidikan, BMPS, LPMP dan/atau instansi terkait. Hal-hal

yang perlu dilakukan berkaitan dengan penjaringan calon asesor adalah sebagai

berikut.

(1) Calon asesor memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang evaluasi

pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, teknologi pendidikan, dan

bidang pendidikan lainnya.

(2) Calon asesor berasal dari unsur:

dosen/guru;

widyaiswara;

pengawas sekolah/madrasah;

organisasi profesi kemasyarakatan yang bergerak di bidang

pendidikan; dan

unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman

serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

(3) Syarat asesor:

memiliki pengetahuan tentang sekolah/madrasah;

memiliki etika moral dengan menjunjung tinggi kejujuran;

memiliki kemampuan, kompetensi, dan integritas diri serta komitmen

untuk melaksanakan tugas;

berpengalaman minimal lima tahun dalam pelaksanaan dan/atau

pengelolaan pendidikan, dengan reputasi baik yang dibuktikan dengan

keterangan atau rekomendasi unit kerja yang relevan;

kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya adalah sarjana (S1) atau

yang sederajat. Dalam kasus-kasus khusus, untuk jenjang SLB dan

SMK dapat mengangkat tenaga profesional dalam bidang tertentu yang

bukan berpendidikan S1;

berusia maksimal 65 tahun;

berbadan sehat;


tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Disdik dan

Kanwil Depag;

tidak sedang menjadi anggota BAP-S/M;

memahami dan menguasai konsep serta prinsip-prinsip dasar

akreditasi sekolah/madrasah termasuk mekanisme pelaksanaan

visitasi;

mampu menggunakan berbagai perangkat akreditasi secara benar;

memiliki kemampuan untuk menggali berbagai data dan informasi

yang esensial, akurat, dan valid serta komprehensif untuk

menggambarkan kelayakan sekolah/madrasah;

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta berhasil memperoleh

sertifikat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M dan ditandatangan Ketua

BAP-S/M.

(4) Sertifikat asesor

sertifikat asesor diberikan kepada mereka yang telah lulus mengikuti

pelatihan asesor;

sertifikat asesor berlaku sesuai dengan satuan dan/atau program

pendidikan;

sertifikat asesor diterbitkan oleh BAP-S/M;

sertifikat asesor berlaku selama 3 tahun.

(5) Masa tugas asesor

Masa tugas asesor sesuai dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan

oleh BAP-S/M.

E. Tata Hubungan Kerja Lembaga Akreditasi Sekolah/Madrasah

Tata hubungan kerja lembaga yang terkait dengan akreditasi sekolah/madrasah ini

digunakan sebagai acuan untuk membentuk dan menjalankan tugas serta

kewenangan organisasi BAP-S/M. Tata hubungan kerja antara Mendiknas, Gubernur,

Bupati/Walikota serta dengan Menteri Agama dan jajarannya sampai ke daerah

dengan BAN-S/M, BAP-S/M mengikuti alur seperti ditunjukkan pada diagram Gambar

1.2 berikut.


MENAG MENDIKNAS

BAN-S/M

Keterangan:

Gambar 1.2: Tata Hubungan Kerja Akreditasi Sekolah/Madrasah

Pelimpahan dan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan jalur sekolah/

madrasah sesuai jenjang dan jenis pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta,

telah diatur melalui perundang-undangan dan perangkat peraturan yang

mengikutinya. Selain itu, penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan

oleh BAN-S/M, BAP-S/M serta instansi yang terkait sesuai kewenangannya. Dengan

demikian terbentuk struktur, tatanan, dan hubungan baik vertikal maupun horisontal

yang jelas antara badan akreditasi dengan instansi lain. Hubungan-hubungan

tersebut bisa berupa koordinasi atau instruksi, konsultasi, serta kerjasama dalam

pelaksanaan akreditasi seperti tergambar pada diagram Gambar 1.2.

DITJEN PENDIS

GUBERNUR

DITJEN MANDIKDASMEN

DITJEN PMPTK

BALITBANG BSNP

BAP-S/M KANWIL DEPAG

DISDIK PROV

LPMP

BUPATI/ WALIKOTA

KANDEPAG

MADRASAH

DISDIK KAB/KOTA

SEKOLAH

UPA-S/M KAB/KOTA

ASESOR

Konsultasi

Koordinasi dan Konsultasi

Koordinasi Instruksi

Alur Akreditasi


Berikut ini akan dijelaskan tata hubungan kerja BAN-S/M dengan institusi lainnya.

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen

Mandikdasmen)

Hubungan kerja antara BAN-S/M dengan Ditjen Mandikdasmen dalam rangka

koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas akreditasi di lingkungan sekolah

yang berada di bawah pembinaan Ditjen Mandikdasmen. Masukan BAN-S/M ke

Ditjen Mandikdasmen dapat dijadikan bahan program pembinaan pendidikan

dasar dan menengah.

2. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen

PMPTK)

Hubungan kerja antara BAN-S/M dengan Ditjen PMPTK adalah meningkatkan

kebermanfaatan akreditasi sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidik

dan tenaga kependidikan. Masukan BAN-S/M ke Ditjen PMPTK dapat dijadikan

bahan pembinaan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis)

Hubungan kerja antara BAN-S/M dengan Ditjen Pendis Depag dalam rangka

koordinasi dan konsultasi dalam melaksanakan tugas akreditasi di lingkungan

madrasah yang berada di bawah pembinaan Ditjen Pendidikan Islam Depag.

Masukan BAN-S/M ke Ditjen Pendidikan Islam dapat dijadikan bahan masukan

dalam pembinaan madrasah.

4. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)

Hubungan kerja dengan Balitbang dalam rangka koordinasi dan konsultasi

khususnya berkaitan dengan penyusunan program, penganggaran, pelaporan,

dan penelitian/pengembangan akreditasi sekolah/madrasah.

5. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Sesuai peran BSNP dalam hal pengembangan Standar Nasional Pendidikan,

BAN-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka aplikasi Standar

Nasional Pendidikan untuk pengembangan instrumen akreditasi.

6. Gubernur

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 87 ayat (2),

Gubernur berwenang membentuk BAP-S/M. Di sisi lain, BAP-S/M mempunyai

tugas membantu BAN-S/M untuk melakukan akreditasi sekolah/madrasah. BAP-


S/M di samping melaporkan ke BAN-S/M juga mempertanggungjawabkan hasil

kerjanya kepada Gubernur.

7. Disdik Provinsi

BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Disdik Provinsi dalam

menyiapkan data sekolah yang akan diakreditasi, serta penyampaian tindak

lanjut hasil akreditasi untuk bahan pembinaan sekolah di provinsi yang

bersangkutan.

8. Kanwil Depag

BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Depag dalam

menyiapkan data madrasah yang akan diakreditasi, serta penyampaian tindak

lanjut hasil akreditasi untuk bahan pembinaan madrasah di provinsi yang

bersangkutan.

9. LPMP

Sesuai dengan Peraturan Mendiknas Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi

dan Tata Kerja LPMP, BAP-S/M memberikan masukan hasil akreditasi untuk

kepentingan pemetaan mutu dan penjaminan mutu pendidikan.

10. Bupati/Walikota

BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bupati/Walikota dalam

persiapan dan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah serta pemberian

informasi tentang hasil akreditasi dan tindak lanjut di kabupaten/kota yang

bersangkutan.

11. Disdik Kabupaten/Kota

BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Disdik Kabupaten/Kota

dalam menyiapkan data sekolah yang akan diakreditasi, serta penyampaian

tindak lanjut hasil akreditasi untuk bahan pembinaan sekolah di kabupaten/kota

yang bersangkutan.

12. Kandepag

BAP-S/M melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kandepag dalam

menyiapkan data madrasah yang akan diakreditasi, serta penyampaian tindak

lanjut hasil akreditasi untuk bahan pembinaan madrasah di kabupaten/kota

yang bersangkutan.


13. Sekolah/Madrasah

Hasil dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi yang disampaikan kepada

sekolah/madrasah menjadi masukan penjaminan mutu untuk satuan pendidikan

yang bersangkutan.


Penggunaan logo BAN-S/M, kop surat, dan stempel untuk keperluan ketatalaksanaan

administrasi kegiatan akreditasi sekolah/madrasah mengacu pada ketentuan yang

telah diberlakukan oleh BAN-S/M. Penetapan logo BAN-S/M, kop surat, dan stempel

ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BAN-S/M Nomor 01/BAN-SM/LL/VII/

2008, tanggal 2 Juli 2008.

A. Logo, Cover, dan Publikasi Umum BAN-S/M

1. Logo BAN-S/M

Makna logo BAN-S/M adalah sebagai berikut.

(a) BAN-S/M merupakan singkatan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/

Madrasah.

(b) Lingkaran bermakna keutuhan seluruh aspek yang dinilai.

(c) Delapan garis berwarna putih bermakna delapan Standar Nasional

Pendidikan sebagai acuan.

(d) Warna merah pada checklist bermakna obyektif, komprehensif, adil,

transparan, dan akuntabel.

(e) Warna biru pada lingkaran bermakna sebagai bagian dari Sisdiknas yang

memberikan layanan secara profesional.

(f) Tanda checklist bermakna BAN-S/M sebagai penilai kelayakan sekolah/

madrasah terhadap standar; dan

(g) Warna kuning pada tulisan BAN-S/M bermakna harapan masa depan yang

lebih cerah dan lebih baik.


2. Cover terbitan BAN-S/M

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Kompleks Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas, Gedung F Lantai 2

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12001

Telepon & Fax (021) 75914887

Website: http://www.ban-sm.or.id

Email: [email protected]

2009


3. Publikasi umum BAN-S/M

PELATIHAN UNTUK PELATIH (TOT) ASESOR

AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH (SD/MI DAN SMP/MTs)

TINGKAT NASIONAL

TAHUN 2009

B. Kop Surat dan Stempel

Petunjuk penggunaan logo dalam kop surat dan stempel adalah sebagai berikut.

1. Kop surat BAN-S/M dan BAP-S/M.

(a) Kop surat memuat logo BAN-S/M, alamat, dan garis penutup.

(b) Alamat lengkap dicetak pada baris terakhir.

(c) Kop surat BAN-S/M ditutup dengan menggunakan garis tebal.

(d) Contoh kop surat seperti berikut.

Contoh 1: Kop surat BAN-S/M

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH Kompleks Ditjen Mandikdasmen, Gedung F Lantai 2 Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon/Fax: (021) 75914887 Website: http://www.ban-sm.or.id. Email: [email protected]

Contoh 2: Kop surat BAP-S/M

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245, Sulawesi Selatan Telp. (0411) 583841; Fax. (0411) 584082


Berikut ini beberapa ketentuan terkait dengan Kode Surat BAN-S/M.

(a) Setiap surat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M harus

menggunakan kode surat yang terdiri atas Jabatan, Kode Unit, dan Kode

Perihal. Apabila surat tersebut bersifat rahasia diberi kode RHS.

(b) Kode Jabatan merupakan tanda jabatan dari pejabat atau pengurus BAN-

S/M DAN BAP-S/M yang menandatangani surat.

(c) Kode Unit merupakan tanda unit kerja BAN-S/M dan BAP-S/M yang

membuat atau mengeluarkan surat.

(d) Kode perihal merupakan tanda perihal atau subyek surat.

(e) Kode Jabatan untuk Ketua BAN-S/M digunakan BAN-SM dan untuk Ketua

BAP-S/M digunakan BAP-SM, sedangkan untuk Sekretaris BAN-S/M

digunakan BAN-SM-1 dan untuk Sekretaris BAP-S/M digunakan BAP-SM-1.

(f) Kode Surat ditulis setelah nomor urut surat dengan urutan kode Jabatan,

Kode Unit, Kode RHS (apabila bersifat rahasia), Kode Perihal, bulan

pembuatan surat dalam angka Romawi dan tahun pembuatan surat yang

penulisannya masing-masing dibatasi dengan garis miring.

(g) Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris BAN-S/M atas nama Ketua

BAN-S/M atau Sekretaris BAP-S/M atas nama Ketua BAP-S/M dengan

penyebutan “a.n.” menggunakan Kode Jabatan Ketua BAN-S/M atau Ketua

BAP-S/M, dibatasi tanda titik dan diikuti Kode Unit kerja penandatangan

surat.

(h) Surat yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat atas nama Sekretaris

BAN-S/M atau Sekretaris BAP-S/M dengan penyebutan “a.n.”

menggunakan Kode Jabatan Sekretaris, dibatasi tanda titik dan diikuti

Kode Unit kerja penandatangan surat.

(i) Kode Perihal berisi kode yang memuat isi surat sesuai dengan sistem

pengkodean yang berlaku di Depdiknas. Contoh kode perihal seperti pada

daftar berikut.

Perihal Kode

Hubungan Masyarakat

Kerjasama Luar Negeri

Organisasi dan Tata Kerja

Perlengkapan

Perencanaan

HM

LN

OT

LK

PR


Perihal Kode

Ketatausahaan

Kepegawaian

Keuangan

Hukum

Pengawasan

Pendidikan Dasar

Pendidikan Menengah

Kelembagaan Pendidikan Tinggi

Pendidikan dan Pengajaran (Dikti)

Prasarana dan Sarana Akademik (Dikti)

Penelitian (Dikti)

Pengabdian pada Masyarakat (Dikti)

Kuliah Kerja Nyata

Pengembangan Kepustakaan (Karya Ilmiah) Kemahasiswaan

Pendidikan Masyarakat

Pembinaan Keolahragaan

Pengembangan Generasi Muda

Pendidikan Tenaga Teknis (Diklusepora)

Permuseuman

Kesenian

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Kepustakaan dan Perbukuan

Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Pembinaan Penghayat Kepercayaan

Kesejahteraan dan Nilai Tradisional

Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Komunikasi Pendidikan

Kegrafikan

Lain-lain

TU

KP

KU

HK

WS

DS

MN

KL

PP

PS

PL

PM

KN

PK

KM

MS

OR

GM

TT

MM

KS

PB

PT

SP

BH

SN

PG

TP

KG

LL

Contoh pemberian kode surat dinas:

(a) Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua BAN-S/M

5 / BAN-SM / LL / IV / 2009

Nomor Urut Surat Keluar

Kode Jabatan Ketua BAN-S/M

Kode Perihal Organisasi dan Tata Kerja

Bulan Pembuatan Surat

Tahun Pembuatan Surat


(b) Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris BAN-S/M

6 / BAN-SM-1 / KU / V / 2009

Nomor Urut Surat Keluar

Kode Jabatan Sekretaris BAN-S/M

Kode Perihal Keuangan

Bulan Pembuatan Surat

Tahun Pembuatan Surat

2. Stempel

(a) Contoh (spesimen) stempel BAN-S/M.

BAN-SM/

Spesimen stempel

BAN-S/M

(b) Contoh (spesimen) stempel BAP-S/M.

BAP-SM/

Sul awesi Sel at an

Spesimen stempel

BAP-S/M


5b bg2 struktur org 200509 bb

Documents