4.9 laporan pendahuluan (bln ke1)new tian

24

Laporan Pendahuluan Fasilitator

LAPORAN PENDAHULUAN( Laporan Bulan Ke 1 Juli 2013 )

Desa Dampingan :

I. Desa Praikarang Kecamatan Nggaha Ori Angu

II. Desa Tan Tuku Kecamatan Nggaha Ori Angu

III. Desa Laindeha Kecamatan Pandawai

I. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA PRAIKARANG

1.1. Pendahuluan

Latar Belakang

Masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan pembangunan nasional,

khususnya di wilayah perdesaan. Pada tahun 2007, Presiden RI telah mencanangkan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri ), dimana Program ini merupakan

salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan

kesempatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2008, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (

PPIP ) menjadi slah satu bagian dari PNPM Mandiri yang telah dicanangkan oleh Presiden RI.

PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam

pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus

pada: (i) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan,

(ii)Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat serta (iii) Peningkatan

kapasitas pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan

penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung upaya

pemerintah tersebut, khususnya di wilayah perdesaan dengan melaksanakan program

pembangunan infrastruktur yang berpendekatan pada pemberdayaan masyarakat, yang dikenal

dengan nama Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP).

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan melalui PPIP sebesar

Rp.250 juta per desa merupakan dana stimulan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada

masyarakat desa sasaran untuk menjadi pendorong bagi peningkatan pembangunan infrastruktur

dan perekonomian masyarakat desa dengan memberikan peran yang lebih besar kepada

masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan

mengelolanya sendiri. Pelaksanaan PPIP diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan

kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya

dengan menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang sesuai dengan kebutuhan dan

permasalahannya.

Penyelenggaraan program dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap mulai dari

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan dan

pemeliharaannya, dimana dalam setiap pelaksanaan melibatkan masyarakat secara luas terutama

masyarakat miskin dan kaum perempuan. Peran Pemerintah daerah selaku pembina pembangunan

diwilayahnya diharapkan dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan PPIP dengan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013

Format 9.9

24


memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk menciptakan kondisi yang

kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program.

Lokasi PPIP tersebar di 29 Provinsi di seluruh Indonesia termasuk NTT untuk tahun 2011

terdapat 17 Kabupaten dan 122 desa kemudian pada bulan Oktober terjadi penambahan lokasi

sebanyak 125 desa untuk 16 kabupaten yang mendapat alokasi dana BLM dari APBN- P, sesuai

Ketetapan SK Mentri Pekerjaan Umum ,Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2013 ini mendapat

alokasi dana PPIP sebanyak 3 desa pada bulan juni, kemudian pada bulan Juli dari APBN-P,

sebanyak 12 desa sasaran, yaitu Praikaran, Tana Tuku, Laindeha, Lai Hau, Kangeli,

Kambuhapang, Laihiru, Pamiara Maniara, Watuhadang, wula Waijelu, Latena, Lambaka. PPIP

tahun 2013 ini dilaksanakan dengan mekanisme yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu

memberikan penguatan pada peran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum

perempuan.Kaidah Pelaksanaan program mengacu pada pedoman yang telah di sempurnakan dan

ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

Maksud

Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) .

Tujuan

Adapun Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013 memiliki tujuan,

yaitu “ untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum

perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar perdesaan , dengan

berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan

yang baik

Sasaran

a. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

masyarakat.

b. Meningkatkan kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur

perdesaan;

c. Meningkatnya penanganan desa tertinggal;

d. Meningkatnya Aparatur Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pembangunan di perdesaan;

e. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif,

transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

1.2. Profil Desa

a. Letak geografis desa

Secara geografis Desa Praikarang, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Wilayah Utara berbatasan dengan Desa Tandula Jangga

Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Praihambuli

Wilayah Timur berbatasan dengan Desa Makamenggit

Wilayah Barat berbatasan dengan Desa Praipaha


24


Adapun rincian kegunaan atas tanah Desa Praikarang sebagai berikut :

Luas Wilayah : 31.111 Ha

Luas wilayah permukiman : 3900 m²

Luas wilayah pertanian : 244 Ha

Luas lahan perkebunan : 16,425

Luas Wilayah Hutan` : ± 500 Ha

b. Aksesibilitas menuju desa

Desa Praikarang terletak sekitar 40 Km dari pusat Ibukota kabupaten yakni kota

Waingapu yang mana secara administratif desa Praikarang berada di kecamatan Nggaha Ori

Angu,Kabupaten Sumba Timur dengan luas wilayah 31.111 Ha. Secara umum, dapat

dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Praikarang adalah bertani. Untuk

mencapai pusat Desa Praikarang dilakukan melalui jalan darat yang menghubungkan Ibu

Kota Kecamatan dengan pusat desa dengan jarak kurang lebih 6 km dengan kondisi jalan

aspal.

c. Data kependudukan

Jumlah Penduduk :

Jumlah Kepala Keluarga : 220 KK

Laki-laki : 732 Jiwa

Perempuan : 708 Jiwa

Jumlah : 1.440 Jiwa

Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Praikarang adalah petani. Kondisi ini

dapat terlihat pada luas wilayah pertanian yang mencapai 244 Ha. Adapun jenis tanaman

komoditi yang diunggulkan yaitu; padi dan jagung, yang diusahakan dengan cara

tradisional. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga Miskin sebanyak 154 KK.

d. Data Potensi Desa

Ekonomi

Sektor Pertanian :

Desa Praikarang memiliki komoditi unggulan dimana merupakan sumber mata pencaharian

penduduk setempat. Komoditi unggulan dimaksud antara lain; padi, dan jagung

Sektor Peternakan

Desa Praikarang memiliki hewan ternak seperti babi, kerbau, sapi dan kuda.

Sektor Perkebunan

Desa Praikarang memiliki lahan perkebunan sayur seluas 15 Ha.

Sumber daya alam yang dimiliki antara lain :

Material lokal :

Material lokal yang dimiliki Desa Praikarang berupa batu gunung

Sumber daya hutan :


24


Desa Praikarang tidak memiliki . Sumber Daya Hutan

Sosial Budaya

Masyarakat Desa Praingkang memiliki budaya gotong royong, dimana setiap anggota

masyarakat selalu mengambil bagian / saling membantu dalam setiap pekerjaan yang

dilakukan, selain itu juga ada budaya belis.

1.3. Permasalahan Umum

Ekonomi

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Praikarang, dimana hasil

pertanian unggulan mereka adalah Padi dan Jagung, yang belum dapat mencukupi kebutuhan

hidup karena pengusahaan tanaman yang masih bersifat tradisional. Kondisi sosial dan

ekonomi yang demikian adalah rata - rata masih dibawah standar oleh karena keterbatasan

pendidikan yang berakibat langsung kepada sumber daya manusia dan jarang untuk

mendapatkan peluang – peluang untuk meraih kesempatan dimaksud dalam rangka

meningkatkan kondisi kehidupan mereka.

Selain itu, hambatan – hambatan yang terjadi adalah kurang tersedianya sarana irigasi

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang juga sangat mempengaruhi besarnya hasil

pertanian,ketika dalam pemasaran hasil pertanian mereka, apalagi ketika musim hujan tiba,

dimana air meluap menggenangi lokasi persawahan sehingga hasil pertanian tidak dapat

dikembangkan dengan baik.

Sosial Budaya

Kondisi sosial ekonomi yang dibawah standar yang berakibat pada tingkat sumber daya

manusia yang masih rendah hal ini meyebabkan sulitnya perkembangan ekonomi untuk

mencukupi klkebutuhan hidup.

1.4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

a. Jadwal kegiatan di tingkat desa

Jadwal kegiatan di tingkat desa disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Satker

Kabupaten Sumba Timur dan telah disepakati oleh Camat dan Kepala Desa pada saat

pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 23 Juli 2013 bertempat di

Aula Kantor Desa Praikang Kabupaten Sumba Timur. Adapun jadwal kegiatan PPIP di

tingkat desa untuk bulan Juli 2013 adalah sebagai berikiut :

- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan

- Rembug Persiapan Warga ke – 3

- Musyawarah Desa II

- Penyusunan RKM

b. Target Penyelesaian Kegiatan di tingkat Desa

Sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan diatas maka target penyelesaian

kegiatan PPIP yang telah dilaksanakan oleh FM sampai pada akhir Agustus 2013 adalah

sampai pada tahapan Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat ( RKM )

1.5. Pendampingan pelaksanaan

a. Progres Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PPIP Tahun Anggaran 2013 di desa Praikang Kecamatan Nggaha Ori

Angu sampai dengan akhir bulan Juli 2013 sudah sampai pada tahapan


24


Pelaksanaan Musyawarah Desa II, adapun rincian jadwal perjenis kegiatannya adalah sebagai

berikut :

- Rembug Persiapan Warga Ke – 1 dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013

- Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013

- Rembug Persiapan Warga ke – 2 dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013

- Musyawarah Desa I, dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013

- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilaksanakan pada tanggal 06

Agustus 2013


- Musyawarah Desa II, dilaksanakanj pada tanggal 12 Agusus 2013

b. Koordinasi awal

Pada Tahapan persiapan ini yang dilakukan oleh Fasilitator Masyarakat adalah koordinasi

dan memperkenalkan diri dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh – tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama dan Tokoh – tokoh Kunci lainnya yang ada di desa.

c. Rembug Persiapan Warga ke – 1

Sebelum melakukan Sosialisasi Program PIP secara formal kepada masyarakat terlebih

dahulu dilakukan Rembug Persiapan Warga yang dilakukan oelh Tim Pelaksana Kabupaten,

dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum miskin dan kaum perempuan termasuk

kaum minoritas, tokoh masyarakat/ pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat yang ada

didesa sasaran. Tujuan diadakannya Rembug Penyiapan warga ini adalah sebagai sarana,

penyebarluasan informasi awal program, identifikasi calon-calon pengurus OMS dan Kader

Desa, penjelasan tentang Pakta Integritas dan juga sebagai ajang persiapan masyarakat desa

untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan

benar-benar melibatkan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan.

d. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi

mengenai PPIP kepada masyarakat selaku penerima program dan pelaksana ditingkat

desa serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung program selain

kegiatan rembug persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan sosialisasi di

tingkat desa telah dipersiapkan sebelumnya oleh Kepala Desa/Lurah dan dibantu oleh

Tim Pelaksana Kabupaten melalui rembug persiapan warga. Bertindak selaku nara

sumber dalam sosialisasi tingkat desa adalah Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten, pihak

kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten. Acara sosialisasi di Desa Praikarang

Kecamatan Nggaha Ori Angu yang dihadiri oleh Fasilitator Masyarakat ( FM ) Materi

yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah penjelasan tujuan, sasaran,

pendekatan,dan prinsip-prinsip PPIP, penjelasan mekanisme pelaksanaan program,

penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur yang diperbolehkan dan yang tidak

diperbolehkan dengan penekanan bahwa dalam memilih infrastruktur harus sesuai

dengan kriteria dan prioritas antara lain pemanfaatannya oleh sebagian besar masyarakat


24


miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Penjelasan tentang

sumber dana dan mekanisme penyaluran dana, peran pelaku ditingkat desa/kelurahan

yaitu OMS, KPP, Kader Desa dan Pemerintah Desa dan dilanjutkan dengan penjelasan

mengenai apa itu Pakta Integritas. Setelah selesai pemaparan materi sosialisasi oleh Tim

Pelaksana Kabupaten, Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat

maka dilanjutkan dengan tanya jawab diantara peserta sosialisasi dengan nara sumber.

Akhir dari acara sosialisasi adalah penandatanganan Pakta Integritas, Berita Acara

sosialisasi, pembuatan Notulensi dan pendokumentasian mengenai kegiatan sosialisasi

serta penandatanganan Pakta Integritas.

e. Rembug Persiapan Warga ke – 2

Sebelum masuk dalam tahapan Musyawarah Desa I terlebih dahulu dilakukan

rembug penyiapan warga ke 2 dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum

miskin dan kaum perempuan termasuk kaum minoritas, tokoh masyarakat/

pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat yang ada didesa sasaran. Tujuan

diadakannya Rembug Penyiapan warga ke 2 ini adalah sebagai sarana penyebarluasan

informasi tentang program secara terus-menerus kepada masyarakat, mengidentifikasi

calon-calon pengurus OMS , KPP dan Kader Desa, penjelasan mengenai kriterie-kriteria

OMS, KPP dan Kader Desa serta tugas-tugas mereka, penjelasan tentang pentingnya

partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama masyarakat

miskin dan kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan

sampai tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.

f.Musyawarah Desa I

Musyawarah Desa I merupakan forum pertemuan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh

Kepala Desa dan dibantu oleh Fasilitator Masyarakat untuk membentuk OMS dan KD. Tahapan

ini masih merupakan tahapan persiapan dalam PPIP yang dilakukan setelah rembug penyiapan

warga ke 2. Agenda acara Musyawarah Desa I adalah memilih dan menetapkan OMS sebagai

penanggung jawab operasional kegiatan di desa, memilih dan menetapkan 1 (satu) orang Kader

Desa sebagai aktor pemberdaayaan, menjelaskan kembali akan pentingnya partisipasi

masyarakat sebagai aktor keberhasilan PPIP terlutama peran masyarakat miskin dan kaum

perempuan sangat penting dalam setiap tahapan kegiatan, menetapkan lokasi sekretariat OMS

dan pemasangan papan informasi untuk kegiatan PPIP, menyepakati dan menetapkan jadwal

pelaksanaan Musyawarah Desa II. Nara Sumber dalam Musyawarah Desa I adalah Fasilitator

Masyarakat, Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten, Tim Kecamatan (Camat). Proses yang terjadi

dalam Musyawarah Desa I adalah di dahului dengan sambutan dari Kepala Desa yang sekaligus

penjelasan maksud dan tujuan pertemuan, penjelasan tentang PPIP oleh Tim Pelaksana

Kabupaten dan/atau Camat dengan materi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya

diskusi tentang hal-hal yang dianggap masih belum jelas, acara selanjutnya adalah penjelasan

kriteria-kriteria pengurus OMS dan KD beserta uraian tugas, hak dan kewajibannya serta proses

pemilihannya. Proses pemilihan OMS dilakukan dengan terlebih dahulu setiap Dusun/RW


24


mengajukan bakal calon yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk menduduki posisi

ketua, sekertaris, bendahara dan anggota kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara

votting. Setelah selesai pemungutan dan penetapan OMS, maka dilanjutkan dengan pemungutan

suara untuk memilih KPP dan KD. Setiap Dusun/RW mengajukan calon-calon KPP dan KD

yang telah mereka persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara

votting, selanjutnya diadakan penghitungan suara kemudian penetapan KD terpilih berdasarkan

suara terbanyak dan disahkan oleh Kepala Desa. Selesai acara pemilihan dan penetapan OMS

dan KD maka dilanjutkan dengan penutupan acara dan Pembuatan Berita Acara yang telah

dipersiapkan oleh Fasilitator Masyarakat.

g. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilakukan melalui Survey Kampung

Sendiri (SKS) oleh OMS bersama dengan KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-

masing Dusun/RW dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi

desa, kodisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan sampai dengan

permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat

(RKM).

Data dan informasi yang di gali melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) adalah Kondisi

Wilayah, Kondisi Demografi dan Kondisi Kemiskinan.

Dari hasil SKS kemudian OMS, KD dan didampingi FM melakukan Identifikasi permasalahan

dan Pemetaan Kemiskinan yang terdapat di desa. Hasil identifikasi kemudian dicermati bersama

oleh OMS, KD dan didampingi oleh FM untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi.

Identikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilakukan dengan Penyusunan daftar

identifikasi masalah, penyusunan akar masalah, penentuan prioritas masalah dan prioritas

alternatif pemecahan masalah.

h. Rembug Persiapan Warga Desa ke – 3

Setelah Identifikasi Permasalahan, langkah selanjutnya adalah Rembug Penyiapan Warga

ke 3 dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum miskin dan kaum perempuan

termasuk kaum minoritas, tokoh masyarakat/ pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat

yang ada didesa sasaran. Tujuan diadakannya Rembug Penyiapan Warga ke 3 ini adalah sebagai

sarana penyebarluasan informasi tentang program secara terus-menerus kepada masyarakat,

penyiapan masyarakat untuk turut aktif dalam Musyawarah Desa II, merumuskan prioritas

permasalahan yang terdapat di desa, merumuskan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan

untuk penyusunan Usulan Prioritas Desa, menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun

dan merumuskan rencana kegiatan untuk penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat, penjelasan

tentang pentingnya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama

masyarakat miskin dan kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan,

pelaksanaan sampai tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.

i.Musyawarah Desa II

Setelah Identifikasi Permasalahan dan Rembug Penyiapan Warga ke 3, maka

langkah selanjutnya adalah Musyawarah Desa II dilakukan dalam bentuk diskusi

terbuka untuk merumuskan Prioritas Permasalahan dan Rencana Kegiatan sebagai


24


masukan bagi Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Proses yang terjadi dalam

Musyawarah Desa II adalah pertama pemaparan permasalahan dan kondisi awal desa

yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah dan perumusan masalah, kemudian

verifikasi masalah oleh seluruh peserta dan diskusi kelompok diantara peserta

membahas dan membuat prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa

yang akan datang. Setelah diskusi kelompok maka dilakukan pleno hasil diskusi yang

membahas prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa yang akan datang

dan penetapan pemecahan masalah yang ditetapkan bersama dengan

mempertimbangkan kondisi yang akan datang. Langkah selanjutnya adalah pembahasan

Solusi Teknis terhadap pemecahan permasalahan Infrastruktur yang telah ditetapkan

yang terkait dengan kebutuhan lahan,mekanisme dan pembiayaan Operasi

Pemeliharaan. Selanjutnya Penentuan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan

menyangkut penentuan rencana, identifikasi penerima manfaat, penentuan waktu

pelaksanaan dan penetapan upah pekerja. Dalam penetapan Usulan Rencana Kegiatan

Masyarakat (RKM) dibahas pula mengenai luas lahan yang dibutuhkan dan status

kepemilikan lahan. Langkah yang terakhir adalah menetapkan prioritas masalah dan

prioritas kegiatan sebagai masukan untuk RKM dan kemudian disahkan oleh Kepala

Desa.

j. Penyusunan RKM

Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat dilakukan oleh OMS dan KD dengan di dampingi

oleh FM. Usulan RKM memuat rencana kerja pembangunan infrastruktur, rencana operasi dan

pemeliharaan termasuk rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan. FM membimbing proses

penyusunan usulan kegiatan secara teknis dan mendorong partisipasi dari kaum perempuan dan

penduduk miskin serta meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam merumuskan

langkah-langkah pemecahan masalah yang ada di desa/kelurahan. Permasalahan yang dihadapi

dalam proses penyusunan RKM adalah pada umumnya semua desa/kelurahan tidak mempunyai

data desa/kelurahan yang lengkap sehingga langkah yang FM tempuh adalah dengan mencari

data dari Badan Pusat Statistik (BPS), desa/kelurahan belum mempunyai RPJM serta data profil

desa/kelurahan yang adapun berupa data lama sejak tahun 2006 dan tidak pernah di up-date,

data tentang KK Miskin yang ada jumlahnya tidak pasti sehingga data yang dipakai adalah

jumlah KK Miskin penerima Raskin, hal ini disebabkan oleh petugas pendataan di

desa/kelurahan kurang bekerja secara optimal.

II. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA TANA TUKU

2.1. Pendahuluan

Masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan pembangunan

nasional, khususnya di wilayah perdesaan. Pada tahun 2007, Presiden RI telah mencanangkan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri ), dimana Program ini

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan

perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2008, Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan ( PPIP ) menjadi slah satu bagian dari PNPM Mandiri yang telah dicanangkan oleh

Presiden RI. PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan

pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini


24


dilaksanakan dengan fokus pada: (i) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan

infrastruktur dasar perdesaan,(ii)Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan

masyarakat serta (iii) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (stakeholders) dalam

penyelenggaraan pembangunan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance).

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung

upaya pemerintah tersebut, khususnya di wilayah perdesaan dengan melaksanakan program










dengan menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang sesuai dengan kebutuhan dan

permasalahannya.




masyarakat miskin dan kaum perempuan. Peran Pemerintah daerah selaku pembina

pembangunan diwilayahnya diharapkan dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan PPIP

dengan memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk menciptakan kondisi

yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program.




Ketetapan SK Mentri Pekerjaan Umum , Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2013 ini

mendapat alokasi dana PPIP sebanyak 3 desa pada bukan Mei, kemudian pada bulan Juli dari

APBN-P, sebanyak 12 desa sasaran, yaitu Praikaran, Tana Tuku, Laindeha, Lai Hau, Kangeli,

Kambuhapang, Laihiru, Pamiara Maniara, Watuhadang, wula Waijelu, Latena, Lambaka. PPIP



perempuan.Kaidah Pelaksanaan program mengacu pada pedoman yang telah di sempurnakan

dan ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

Maksud



Tujuan


24


Adapun Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013 memiliki tujuan, yaitu

“ untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum

perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar perdesaan , dengan

berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan

yang baik”

Sasaran

a. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.


perdesaan;


d. Meningkatnya Aparatur Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pembangunan di

perdesaan;


transparan, akuntabel, dan berkelanjutan

2.2. Profil Desa


Desa Tana Tuku dengan luas wilayah 40.000 Ha adalah salah satu desa yang sangat

luas wilayahnya. Desa Tana Tuku ini terletak dalam Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten

Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Wilayah Utara berbatasan dengan Desa Praingkarang

Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Pulu Panjang

Wilayah Timur berbatasan dengan Desa Makamenggit

Wilayah Barat berbatasan dengan Desa Praihambuli

Adapun rincian kegunaan atas tanah desa Tana Tuku sebagai berikut :

Luas Wilayah : 40.000 Ha

Luas wilayah permukiman : 400 Ha

Luas wilayah pertanian : 450 Ha

Luas lahan perkebunan : 104,18 Ha


Desa Tana Tuku terletak sekitar ± 40 Km dari pusat Ibukota kabupaten yakni kota

Waingapu yang mana secara administratif desa Tana Tuku berada di kecamatan Kahaungu

Nggaha Ori Angu kabupaten Sumba Timur dengan dengan luas wilayah 40.000 Km2 dengan

kondisi alam dataran, dengan curah hujan yang tidak menentu. Secara umum, dapat dijelaskan

bahwa mata pencaharian masyarakat Tana Tuku adalah bertani. Untuk mencapai pusat desa

Tana Tuku dilakukan melalui jalan darat yang menghubungkan Ibu Kota Kecamatan dengan

pusat desa dengan jarak ± 2 km dengan kondisi jalan aspal..


24



Jumlah Penduduk :




Jumlah : 1008 Jiwa

Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tana Tuku adalah petani. Kondisi ini dapat

terlihat pada luas wilayah pertanian yang mencapai 450 Ha. Adapun jenis tanaman komoditi

yang diunggulkan yaitu; padi, ubi, dan jagung, yang diusahakan dengan cara tradisional.

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga Miskin sebanyak 143 KK, jumlah Kepala Keluarga

dengan tingkat kehidupan mendekati miskin sebanyak 227 KK dan jumlah yang mampu

sebanyak 6 KK.


Ekonomi

Sektor Pertanian :

Desa Tana Tuku memiliki komoditi unggulan dimana merupakan sumber mata

pencaharian penduduk setempat. Komoditi unggulan dimaksud atara lain; padi, jagung dan

ubi

Sektor Peternakan

Desa Tana Tuku hewan ternak seperti :

Sapi : 521 Ekor

Kerbau : 713 Ekor

Kuda : 377 Ekor

Babi : 2144 Ekor

Kambing : 57 Ekor

Sektor Perkebunan

Desa Tana Tuku memiliki lahan perkebunan dengan luas sebagai berikut :

Jagung : 62,18 Ha

Padi Sawah : 50 Ha

Padi ladang : 81,125 Ha

Ubi Kayu : 42 Ha


Material lokal :

Material lokal yang dimiliki Desa Tana Tuku berupa batu gunung dan sirtu

Sumber daya hutan :

Tidak adanya sumber daya yang di hasilkan

Sosial Budaya

Adanya budaya gotong royong dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam desa..

2.3. Permasalahan Umum


24


Ekonomi

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Tana Tuku adalah

bertani dan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Desa Tana Tuku mayoritas penduduknya

masih tergolong miskin. Hal tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor, antara lain ;

Sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat yang masih belum mampu mendukung

atau merangsang pertumbuhan kehidupan ekonomi yang berdampak pada tingginya biaya

mobilisasi sehingga hasil produksi usaha cenderung lebih kecil dari biaya produksi usaha

masyarakat.

Lemahnya kegiatan usaha masyarakat untuk mendukung pendapatan ekonomi keluarga,

dalam arti ada banyak usaha ekonomi masyarakat yang bertumbuhnya kurang sehat yang

dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan modal usaha.

Sosial Budaya

Kondisi soail ekonomi yang masih di bawah standar yang berakibat pada tingkat sumber daya

manusia yang masih rendah, hal ini menyebabkan sulitnya perkembangan ekonomi untuk

mencukupi kebutuhan hidup.

2.4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

a. Jadwal kegiatan di tingkat desa



pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pada tanggal 23 Juli 2013 bertempat di Aula Kantor Desa

Tana Tuku Kabupaten Sumba Timur. Adapun jadwal kegiatan PPIP di tingkat desa untuk

bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut :




- Penyusunan RKM

b. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa

Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa telah direncanakan diatas maka target

penyelesaian kegiatan PPIP yang telah dilaksanakan oleh FM sampai dengan akhir Agustus

2013 adalah sampai pada tahapan Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat ( RKM ) ,

2.5. Pendampingan pelaksanaan

a. Progres pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PPIP Tahun Anggaran 2013 di desa Tana Tuku Kecamatan Nggaha

Ori Angu sampai dengan akhir bulan Agustus 2013 sudah sampai pada tahapan

Pelaksanaan Musyawarah Desa II, adapun rincian jadwal perjenis kegiatannya adalah sebagai

berikut :






24


- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli

2013.


- Musyawarah Desa II, dilaksanakanj pada tanggal 30 juli 2013

b. Koordinasi awal




c. Rembug Persiapan


dahulu dilakukan Rembug Persiapan Warga yang dilakukan oelh Tim Pelaksana Kabupaten,




penyebarluasan informasi awal program, identifikasi calon-calon pengurus OMS, KPP dan

Kader Desa, penjelasan tentang Pakta Integritas dan juga sebagai ajang persiapan masyarakat

desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan


d. Sosialisasi







sumber dalam sosialisasi tingkat desa adalah Fasilitator Masyarakat, Tenaga Ahli

Manajemen Kabupaten, pihak kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten. Acara

sosialisasi di Desa Tana Tuku Kecamatan Nggaha Oir Angu yang dihadiri oleh

Fasilitator Masyarakat ( FM ). Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah

penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan,dan prinsip-prinsip PPIP, penjelasan mekanisme

pelaksanaan program, penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur yang

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dengan penekanan bahwa dalam memilih

infrastruktur harus sesuai dengan kriteria dan prioritas antara lain pemanfaatannya oleh

sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi

masyarakat. Penjelasan tentang sumber dana dan mekanisme penyaluran dana, peran

pelaku ditingkat desa/kelurahan yaitu OMS, KPP, Kader Desa dan Pemerintah

Desa/kelurahan dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai apa itu Pakta Integritas.

Setelah selesai pemaparan materi sosialisasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten, Tenaga

Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat maka dilanjutkan dengan tanya


24


jawab diantara peserta sosialisasi dengan nara sumber. Akhir dari acara sosialisasi

adalah penandatanganan Pakta Integritas, Berita Acara sosialisasi, pembuatan Notulensi

dan pendokumentasian mengenai kegiatan sosialisasi serta penandatanganan Pakta

Integritas.








calon-calon pengurus OMS, KPP dan Kader Desa, penjelasan mengenai kriterie-kriteria

OMS,KPP dan Kader Desa serta tugas-tugas mereka, penjelasan tentang pentingnya

partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama masyarakat

miskin dan kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan

sampai tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.

f. Musyawarah Desa I










pelaksanaan Musyawarah Desa II. Nara Sumber dalam Musyawarah Desa I adalah Tenaga Ahli

Manajemen Kabupaten, Tim Kecamatan (Camat). Proses yang terjadi dalam Musyawarah Desa

I adalah di dahului dengan sambutan dari Kepala Desa yang sekaligus penjelasan maksud dan

tujuan pertemuan, penjelasan tentang PPIP oleh Tim Pelaksana Kabupaten dan/atau Camat

dengan materi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya diskusi tentang hal-hal yang

dianggap masih belum jelas, acara selanjutnya adalah penjelasan kriteria-kriteria pengurus

OMS, KPP dan KD beserta uraian tugas, hak dan kewajibannya serta proses pemilihannya.

Proses pemilihan OMS dilakukan dengan terlebih dahulu setiap Dusun/RW mengajukan bakal

calon yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk menduduki posisi ketua, sekertaris,

bendahara dan anggota kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara votting. Setelah

selesai pemungutan dan penetapan OMS, maka dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk

memilih KPP dan KD. Setiap Dusun/RW mengajukan calon-calon KD yang telah mereka

persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara votting,

selanjutnya diadakan penghitungan suara kemudian penetapan KD terpilih berdasarkan suara


24


terbanyak dan disahkan oleh Kepala Desa. Selesai acara pemilihan dan penetapan OMS,KPP

dan KD maka dilanjutkan dengan penutupan acara dan Pembuatan Berita Acara yang telah

dipersiapkan oleh Fasilitator Masyarakat.



Sendiri (SKS) oleh OMS ,KPP , KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-masing

Dusun/RW dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi desa,

kodisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan sampai dengan

permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat

(RKM).









h. Rembug Persiapan Warga Desa ke – 3













i. Musyawarah Desa II


langkah selanjutnya adalah Musyawarah Desa II dilakukan dalam bentuk diskusi


masukan bagi Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Proses yang terjadi dalam

Musyawarah Desa II adalah pertama pemaparan permasalahan dan kondisi awal desa

yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah dan perumusan masalah, kemudian




24













prioritas kegiatan sebagai masukan. RKM dan kemudian disahkan oleh Kepala Desa.

j.Penyusunan RKM







dalam proses penyusunan RKM adalah pada umumnya semua desa/kelurahan tidak mempunyai

data desa/kelurahan yang lengkap sehingga langkah yang FM tempuh adalah dengan mencari

data dari Badan Pusat Statistik (BPS), desa/kelurahan belum mempunyai RPJM serta data profil

desa/kelurahan yang adapun berupa data lama sejak tahun 2006 dan tidak pernah di up-date,

data tentang KK Miskin yang ada jumlahnya tidak pasti sehingga data yang dipakai adalah

jumlah KK Miskin penerima Raskin, hal ini disebabkan oleh petugas pendataan di

desa/kelurahan kurang bekerja secara optimal.

III. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA LAINDEHA

3.1. Pendahuluan

Masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan pembangunan

nasional, khususnya di wilayah perdesaan. Dalam rangka mendukung pengurangan kemiskinan

di perdesaan serta meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin,

maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM

Mandiri), dimana Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2008,

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( PPIP ) menjadi slah satu bagian dari PNPM

Mandiri yang telah dicanangkan oleh Presiden RI. PPIP merupakan program yang dilaksanakan

untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah

perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada: (i) Peningkatan akses masyarakat

terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan,(ii)Peningkatan kapasitas perencanaan dan

pengembangan masyarakat serta (iii) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan


24


(stakeholders) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan penerapan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance).

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung

upaya pemerintah tersebut, khususnya di wilayah perdesaan dengan melaksanakan program










dengan menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang

sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya.




masyarakat miskin dan kaum perempuan. Peran Pemerintah daerah selaku pembina

pembangunan diwilayahnya diharapkan dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan PPIP

dengan memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk menciptakan kondisi

yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program.




Ketetapan SK Mentri Pekerjaan Umum , Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2013 ini

mendapat alokasi dana PPIP sebanyak 6 desa pada bulan juli, kemudian pada bulan Juli dari

APBN-P, sebanyak 12 desa sasaran, yaitu Praikaran, Tana Tuku, Laindeha, Lai Hau, Kangeli,

Kambuhapang, Laihiru, Pamiara Maniara, Watuhadang, wula Waijelu, Latena, Lambaka.. PPIP



perempuan.Kaidah Pelaksanaan program mengacu pada pedoman yang telah di sempurnakan

dan ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

Maksud



Tujuan

Adapun Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013 memiliki tujuan, yaitu

untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan,

termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar perdesaan , dengan berbasis pada

pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik


24


Sasaran

a. .Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

masyarakat.


perdesaan;


d. Meningkatnya Aparatur Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pembangunan di perdesaan;


transparan, akuntabel, dan berkelanjutan

3.2 Profil Desa


Desa Laindeha dengan luas wilayah 22.000 Km adalah satu desa yang sangat luas

wilayahnya. Desa Laindeha ini terletak dalam Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur

dengan batas-batas sebagai berikut :

Wilayah Utara berbatasan dengan Desa Laindeha

Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Maubokul

Wilayah Timur berbatasan dengan Desa Maubokul

Wilayah Barat berbatasan dengan Desa waimbidi

Adapun rincian kegunaan atas tanah desa Laindeha sebagai berikut :

Luas Wilayah : 22 000 Ha

Luas wilayah permukiman : 210 Ha

Luas wilayah pertanian : 400 m²

Luas lahan perkebunan : 440 Ha

Luas Wilayah hutan : 10,871 Ha

Luas lahan yang belum dimanfaatkan : 4.680 m²


Desa Laindeha terletak sekitar 32 Km dari pusat Ibu kota kabupaten yakni kota

Waingapu yang mana secara administratif desa Laindeha berada di kecamatan Pandawai,

Kabupaten Sumba Timur dengan luas wilayah 22.000 Ha, dengan kondisi alam cenderung

datar, dan berbukit – bukit, dengan curah hujan 4 - 5 bulan /tahun. Secara umum, dapat

dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Laindeha adalah bertani. Untuk mencapai

pusat desa Laindeha dilakukan melalui jalan darat yang menghubungkan Ibu Kota Kecamatan

dengan pusat desa dengan jarak kurang lebih 30 km dengan kondisi jalan aspal berlubang dan

sirtu.


Jumlah Penduduk :




Jumlah : 806 Jiwa


24


Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Laindeha adalah petani. Kondisi ini dapat

terlihat pada luas wilayah pertanian yang mencapai 400 m². Adapun jenis tanaman komoditi

yang diunggulkan yaitu; padi, ubi, jagung, kemiri yang diusahakan dengan cara tradisional.

Sedangkan jumlah Kepala Keluarga Miskin sebanyak 62 KK.


Ekonomi

Sektor Pertanian :

Desa Laindeha memiliki komoditi unggulan dimana merupakan sumber mata pencaharian

penduduk setempat. Komoditi unggulan dimaksud antara lain; padi, jagung ubi, kemiri

Sektor Peternakan

Desa Laindeha memiliki hewan ternak seperti, Ayam kampung , Sapi, kerbau, Kuda,

Babi, dan Anjing.

Sektor Perkebunan

Desa Laindeha memiliki lahan perkebunan kelapa dengan luas 3,5 Ha, Pinang 2 Ha,

Kemiri 2 Ha.


Material lokal :

Material lokal yang dimiliki Desa Laindeha berupa; batu gunung dan sirtu

Sumber daya hutan :

Adapun Sumber Daya Hutan yang dimiliki adalah Bambu

Sosial Budaya

Masyarakat Desa Laindeha memiliki budaya budaya gotong – royong ( Pawandang )

3.3 Permasalahan Umum

Ekonomi

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Laindeha adalah

bertani dan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Desa Laindeha mayoritas penduduknya masih

tergolong miskin. Hal tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor, antara lain ;

Sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat yang masih belum mampu mendukung

atau merangsang pertumbuhan kehidupan ekonomi yang berdampak pada tingginya biaya

mobilisasi sehingga hasil produksi usaha cenderung lebih kecil dari biaya produksi usaha

masyarakat.

Lemahnya kegiatan usaha masyarakat untuk mendukung pendapatan ekonomi keluarga,

dalam arti ada banyak usaha ekonomi masyarakat yang bertumbuhnya kurang sehat yang

dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan modal usaha.

Sosial Budaya

Sering terjadi pemborosan ternak dan padi pada saat melakukan acara adat ( kematian dan

kawin – mawin ), dengan orientasi “ Kawara Lipa Tembi La Ndalarukabihu Djuru Watu

Uma “ ( menjaga martabat dan nama besar keluarga atau suku )


24


3.4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

c. Jadwal kegiatan di tingkat desa



pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pada tanggal 05 Juli 2013 bertempat di Rumah Kepala Desa

Laindeha Kabupaten Sumba Timur. Adapun jadwal kegiatan PPIP di tingkat desa untuk

bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut :




- Penyusunan RKM

d. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa

Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa telah direncanakan diatas maka target

penyelesaian kegiatan PPIP yang telah dilaksanakan oleh FM sampai dengan akhir Agustus

2013 adalah sampai pada tahapan Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat ( RKM )

3.5 Pendampingan pelaksanaan

a. Proses pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PPIP Tahun Anggaran 2013 di Desa Laindeha Kecamatan Pandawai

sampai dengan akhir bulan Agustus 2013 sudah sampai pada tahapan

Pelaksanaan Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan, adapun rincian jadwal

perjenis kegiatannya adalah sebagai berikut :





- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilaksanakan pada tanggal 03

Agustus 2013.

- Rembug Persiapan Warga ke – 3 dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2013

- Musyawarah Desa II, dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013

b. Koordinasi awal




c. Rembug Persiapan


dahulu dilakukan Rembug Persiapan Warga yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten,




penyebarluasan informasi awal program, identifikasi calon-calon pengurus OMS dan Kader

Desa, penjelasan tentang Pakta Integritas dan juga sebagai ajang persiapan masyarakat desa


24


untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan


d. Sosialisasi







sumber dalam sosialisasi tingkat desa adalah Fasilitator Masyarakat, Tenaga Ahli

Manajemen Kabupaten, pihak kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten. Acara

sosialisasi di Desa Laindeha Kecamatan Pandawai tidak dihadiri oleh Fasilitator

Masyarakat ( FM ) karena pada saat pelaksanaan sosialisasi tersebut seluruh FM masih

berada di Kupang, mengikuti Pelatihan dan Pembekalan FM sebelum turun ke lokasi.

Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah penjelasan tujuan, sasaran,

pendekatan,dan prinsip-prinsip PPIP, penjelasan mekanisme pelaksanaan program,

penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur yang diperbolehkan dan yang tidak

diperbolehkan dengan penekanan bahwa dalam memilih infrastruktur harus sesuai

dengan kriteria dan prioritas antara lain pemanfaatannya oleh sebagian besar masyarakat

miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Penjelasan tentang

sumber dana dan mekanisme penyaluran dana, peran pelaku ditingkat desa/kelurahan

yaitu OMS, KPP, Kader Desa dan Pemerintah Desa/kelurahan dan dilanjutkan dengan

penjelasan mengenai apa itu Pakta Integritas. Setelah selesai pemaparan materi

sosialisasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten, Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan

Fasilitator Masyarakat maka dilanjutkan dengan tanya jawab diantara peserta sosialisasi

dengan nara sumber. Akhir dari acara sosialisasi adalah penandatanganan Pakta

Integritas, Berita Acara sosialisasi, pembuatan Notulensi dan pendokumentasian

mengenai kegiatan sosialisasi serta penandatanganan Pakta Integritas.








calon-calon pengurus OMS dan Kader Desa, penjelasan mengenai kriterie-kriteria OMS

dan Kader Desa serta tugas-tugas mereka, penjelasan tentang pentingnya partisipasi

aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama masyarakat miskin dan


24


kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai

tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.

f. Musyawarah Desa I










pelaksanaan Musyawarah Desa II. Nara Sumber dalam Musyawarah Desa I adalah Fasilitator

Masyarakat, Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten, Tim Kecamatan (Camat). Proses yang terjadi

dalam Musyawarah Desa I adalah di dahului dengan sambutan dari Kepala Desa yang sekaligus

penjelasan maksud dan tujuan pertemuan, penjelasan tentang PPIP oleh Tim Pelaksana

Kabupaten dan/atau Camat dengan materi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya

diskusi tentang hal-hal yang dianggap masih belum jelas, acara selanjutnya adalah penjelasan

kriteria-kriteria pengurus OMS dan KD beserta uraian tugas, hak dan kewajibannya serta proses

pemilihannya. Proses pemilihan OMS dilakukan dengan terlebih dahulu setiap Dusun/RW

mengajukan bakal calon yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk menduduki posisi

ketua, sekertaris, bendahara dan anggota kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara

votting. Setelah selesai pemungutan dan penetapan OMS, maka dilanjutkan dengan pemungutan

suara untuk memilih KD. Setiap Dusun/RW mengajukan calon-calon KD yang telah mereka

persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara votting,

selanjutnya diadakan penghitungan suara kemudian penetapan KD terpilih berdasarkan suara

terbanyak dan disahkan oleh Kepala Desa. Selesai acara pemilihan dan penetapan OMS dan KD

maka dilanjutkan dengan penutupan acara dan Pembuatan Berita Acara yang telah dipersiapkan

oleh Fasilitator Masyarakat.



Sendiri (SKS) oleh OMS bersama dengan KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-

masing Dusun/RW dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi

desa, kodisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan sampai dengan

permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan

Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).







24





h.Rembug Persiapan Warga Desa ke – 3













i. Musyawarah Desa II


langkah selanjutnya adalah Musyawarah Desa II. dilakukan dalam bentuk diskusi


masukan bagi penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Proses yang terjadi

dalam Musyawarah Desa II adalah pertama pemaparan permasalahan dan kondisi awal

desa yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah dan perumusan masalah, kemudian














prioritas kegiatan sebagai masukan untuk penyusunan RKM dan kemudian disahkan

oleh Kepala Desa.

j. Penyusunan RKM


24








dalam proses penyusunan UPD dan RKM adalah pada umumnya semua desa/kelurahan tidak

mempunyai data desa/kelurahan yang lengkap sehingga langkah yang FM tempuh adalah

dengan mencari data dari Badan Pusat Statistik (BPS), desa/kelurahan belum mempunyai

RPJM serta data profil desa/kelurahan yang adapun berupa data lama sejak tahun 2006 dan tidak

pernah di up-date, data tentang KK Miskin yang ada jumlahnya tidak pasti sehingga data yang

dipakai adalah jumlah KK Miskin penerima Raskin, hal ini disebabkan oleh petugas pendataan

di desa/kelurahan kurang bekerja secara optimal.

Lampiran :

1. Catatan harian fasilitator

2. Rencana kerja fasilitator

3. Format monitoring 2 mingguan

4. Dokumentasi


Dibuat olehFasilitator Teknik

( Kristian Hunga Hambawali,ST )

4.9 laporan pendahuluan (bln ke1)new tian

Documents