UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970TENTANGTENTANG

KESELAMATAN KERJA KESELAMATAN KERJA

DIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN KERJADEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RIDIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

• MEMAHAMI TUJUAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BIDANG K3

• MEMPELAJARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESEL AMATAN KERJA

1. TUJUAN PEMBAHASAN UMUM

• MEMAHAMI PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA

• MEMAHAMI LANDASAN PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA

• MEMAHAMI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGURUS/PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA DALAM BIDANG K3

2. TUJUAN PEMBAHASAN KHUSUS

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

LATAR BELAKANG

Yuridis - VR. 1910 Stbl No.406 sudah tidak sesuai lagi

Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi - peningkatan intensitas kerja

Upaya preventif mulai dari perencanaan sampai pada tahap akhir (pemusnahan)

Veiligheids ReglementTh 1910

S/dTh.1970

Sifat :Repressive

UNDANG UNDANGNo: 1 TAHUN 1970

TENTANGKESELAMATAN KERJA

SifatPreventive

(Pembinaan)

SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN K3

ZAMAN PEJAJAHAN BELANDA

12 JANUARI 1970

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

1.1. UUD 1945UUD 19452.2. UU No 13 TAHUN 2003 UU No 13 TAHUN 2003

(UU NO. 14 TAHUN (UU NO. 14 TAHUN 1969)1969)

3.3. UU No. 1 tahun 1970UU No. 1 tahun 1970

Policy Nasional K3 berada ditangan Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan

UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) :UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

UU No.13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar R.I tahun 1945.

DASAR HUKUM

UU No.13 Tahun 2003 UU No.13 Tahun 2003 Pasal 4

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

a. Membudayakan & mendayagunakan tenaga kerja secar a optimal dan manusiawi,

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja & penyedian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional nasional dan daerah,

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja,

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

Pasal 86

(1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. keselamatan dan kesehatan kerja

b. Moral dan kesusilaan

c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabat

manusia serta nilai-nilai agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.

(3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 86

(1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. keselamatan dan kesehatan kerja

b. Moral dan kesusilaan

c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabat

manusia serta nilai-nilai agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.

(3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJAKESELAMATAN KERJA

Undang-Undang No.1 Tahun 1970

(Tambahan Lembaran Negara No.1918)

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

TUJUAN (considerants)Memberikan perlindungan atas

keselamatan Tenaga kerja Orang lain Sumber-sumber produksidapat dipakai secara aman dan efisien

Apa ?Apa ?

Tem

pat

kerj

a

Tem

pat

kerj

a

Tenaga

kerja

Tenaga

kerja

Sumber bahaya Sumber bahaya usahausaha

Pasal 1Pasal 1

-Tetap

-Temporary

-Tetap

-Temporary

Barang/jasaBarang/jasa

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

RUANG LINGKUPPsl. 2

Tempat kerja : di darat, dalam tanah,

permukaan air, dalam air,

di udara wil. Hukum RI

18 jenis lapangan kerja

Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang diwajibkan melaksanakan syarat K3, tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya, yg berkaitan dengan :- Keadaan mesin,pesawat,alat kerja, peralatan dan bahan - Sifat pekerjaan- Cara bekerja- lingkungan- Proses produksi

Jenis-jenis usaha (tempat kerja) yang diwajibkan melaksanakan syarat K3, tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya, yg berkaitan dengan :- Keadaan mesin,pesawat,alat kerja, peralatan dan bahan - Sifat pekerjaan- Cara bekerja- lingkungan- Proses produksi

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Psl. 3SYARAT-SYARAT K3

Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja untuk :Arah dan sasaran Kongkrit :

- Pencegahan kecelakaan (kebakaran, peledakan, Pencemaran) dan PAK- Penyediaan sarana pengendalian sumber bahaya.

(18 butir bentuk sumber bahaya yang dirumuskan harus dikendalikan)

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pemeriksaan/perhitungan

teknis

Pengesahangambar rencana

Pemeriksaan/ pengujian

PengesahanPemakaian

Perencanaan

-Pemasangan-Pembuatan-dll

- Pemakaian- Peredaran- Pengangkutan

Test Berkala

Pola penerapan K3Psl 4

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Termasuk produk dari Luar Negeri

Termasuk produk dari Luar Negeri

SISTEM KELEMBAGAAN PENGAWASAN K3UU No. 1 TAHUN 1970

MENAKER DIREKTUR

PEG.PENGAWAS

AHLIK3

DOKTERPRSH

P2K3

KANDEP LUARDEPNAKER

- POLI PRSH- JASA KESEH

Perusahaan

PEMERINTAH

SWASTA - INDUSTRI- JASA ----PJIT

Pasal 5

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

1. Pegawai pengawas K3 adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnakertrans, sebagai Pejabat

Fungsional dan sebagai PPNS

2. Ahli K3Adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar

Depnakertrans ditunjuk oleh MENAKERTRANS

-> Professional <-

PASAL 5 (1) UU No 1/170 PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

Pasal 6

Ketentuan banding bagi yang tidak memerima keputusan direktur

Pasal 7

Pengusaha membayar retribusi yang diatur oleh peraturan perundangan

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

KEWAJIBAN PENGURUSPasal 8

Pemeriksaan kesehatan badan,kondisi mental dan kemampuan tenaga kerja :

• Baru• Yang hendak dipindah ke tugas lain (yang berpotensi bahaya)• Berkala min satu tahun sekali

Oleh Dokter perusahaan (yang dibenarkan oleh Menteri)

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru : Kondisi dan bahaya di tempat kerja Semua pengaman dan alat perlindungan yang

diharuskan Menyediakan APD Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman

Mempekerjakan setelah yakin memahami K3 Melakukan pembinaan

pencegahan kecelakaan pemberantasan kebakaran peningkatan K3 pemberiaan PK3

Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3

Pasal 9 Pembinaan

Pasal 9 Pembinaan

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Fungsi Wadah kerjasama peningkatan

bidang K3 antara : - Pihak perusahaan (managemen)

- Pihak pekerja Susunan

Diatur dan tetapkan oleh Menteri Peraturan pelaksana Permen No.

04/Men/1987

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 10

P2K3

( PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

Pasal 10

P2K3

( PANTIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 11

Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja

Pasal 11

Kewajiban melaporkan kecelakaan kerja

• Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja

• Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permen No. 03/Men/1998

• Pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja

• Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permen No. 03/Men/1998

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 12

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Pasal 12

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Kewajiban•Memberikan

keterangan pada Pegawai Pengawas

•Memakai APD•Memenuhi dan

mentaati syarat K3

Kewajiban•Memberikan

keterangan pada Pegawai Pengawas

•Memakai APD•Memenuhi dan

mentaati syarat K3

Hak• Meminta

pengurus untuk melaksanakan Syarat K3

•Menyatakan keberatan, jika syarat K3 belum terpenuhi

Hak• Meminta

pengurus untuk melaksanakan Syarat K3

•Menyatakan keberatan, jika syarat K3 belum terpenuhi

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 13

Perlindungan terhadap orang lain

Pasal 13

Perlindungan terhadap orang lain

Kewajiban menggunakan APD yang ditetapkan

Kewajiban menggunakan APD yang ditetapkan

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 14

Kewajiban Pengurus

Pasal 14

Kewajiban Pengurus

Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970 Memasang gambar dan bahan pembinaan

K3 Menyediakan secara cuma-cuma APD dan

petunujuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain

Menempelkan UU No. 1 Tahun 1970 Memasang gambar dan bahan pembinaan

K3 Menyediakan secara cuma-cuma APD dan

petunujuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 15

SANKSI

Pasal 15

SANKSI

1. Denda Rp. 100.000

2. Kurungan 3 bulan

1. Denda Rp. 100.000

2. Kurungan 3 bulan

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 16

Kewajiban Pengusaha

Pasal 16

Kewajiban Pengusaha

Pengusaha menyesuaikan dalam waktu satu tahun setelah diundangkan

Pengusaha menyesuaikan dalam waktu satu tahun setelah diundangkan

04/17/23 Undang - Undang No. 1 tahun 1970

UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja

Pasal 17

Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan

Pasal 17

Pemberlakuan peraturan lama sepanjang tidak bertentangan

Pasal 18

Nama Undang-Undang ini adalah Undang-Udang Keselamatan kerja

Pasal 18

Nama Undang-Undang ini adalah Undang-Udang Keselamatan kerja

PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 - 1

PERATURAN ORGANIK

K3 sektoralK3 teknis

Kelembagaan K3Kompetensi SDM K3

PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 - 3

Secara sektoral

- PP No. 19/1973

- PP No. 11/ 1979- Per.Menaker No. 01/1978 K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan

Kayu- Per.Menaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi Bangunan

PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970

Pembidangan Teknis- PP No. 7/1973 - Pestisida

- PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi- Per.Menaker No. 04/1980 - APAR- Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan- Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm

Kebakaran Otomatik- Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes- Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod.- Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat &

Angkut

Pembidangan Teknis- Per.Kepmenaker & Trans No.75/2002 – PUIL 2000- Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir- Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik

PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970

Kompetensi SDM- Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes

Bagi Dokter Perusahaan- Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi

Paramedis- Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan

Kesehatan Tenaga Kerja- Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan Kwalifikasi

Juru Las- Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan Kwalifikasi

Oparetor Pesawat Uap

PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970

Kompetensi SDM

- Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut- Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3- Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi Tehnis Lif

- Kep.Menaker No. 186/1999 Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran - KepMenaker No. 187 /1999 Kompetensi Petugas Kimia.

- Kep Dirjen No. 311/BW/M/2002 Kompetensi teknisi Listrik.

PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970

Kelembagaan dan Sistem

- Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3- Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3- Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3- Per.Menaker No. 03/1998 - Pelaporan Kecelakaan

PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970