2.handbook 2014

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

April 2013

Buku Pegangan Bappenas.pdf, Flat 1 of 100 - Pages: 1, 04/19/13 05:36 PM

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia

Foto cover : Pras Widjojo Diterbitkan oleh: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Buku Pegangan Bappenas.pdf, Flat 2 of 100 - Pages: 2, 04/19/13 05:36 PM

178 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2014

Pengarah : Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana

Penanggung Jawab : Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA

Editor : 1. Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, Msi, M.Eng

2. Dr. Ir. Leonardo Tampubolon, MA

Penata Letak : 1. Direta Wonahausi, SE

2. Deasy Putri Pane, ST, Msi

Desain Cover : Ivan Sjafari

Kontak email : [email protected] [email protected] [email protected]

TIM PENYUSUN

mensejahterakan rakyat. Pimpinan daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menyusun langkah-langkah dan strategi kebijakannya perlu saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai perekonomian nasional yang semakin mantap.

Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Buku ini berisikan antara lain poin-poin utama kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2014, hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 dan kerangka pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan beserta langkah-langkah bagi daerah untuk mencapainya.

Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Melalui pemahaman yang sama terhadap konsep dan faktor-faktor penentu untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, segenap jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun strategi yang lebih harmonis dan terintegrasi.

Dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik dalam menyusunnya.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya dalam setiap upaya kita untuk memantapkan perekonomian nasional, agar terjadi akselerasi dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Jakarta, 23 April 2013

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana


Gambar 66 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total

Belanja Kabupaten/Kota APBD Tahun 2012

Gambar 67 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Terhadap

Total Belanja APBD Tahun 2012

Tabel 22 Daerah Dengan Postur APBD Tahun 2012 yang Baik

Daerah Rasio PAD Terhadap

Pendapatan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Provinsi Banten 76,4 25,0 12,3

Provinsi Kalimantan Timur 47,2 25,6 12,0

Rata-rata Provinsi (33 Provinsi) 37,1 13,4 20,7

Kota Tangerang Selatan 26,13 34,3 34,9

Kab. Halmahera Timur 12,81 30,6 31,9

Rata-rata Kab/Kota 7,6 24 51,1

31,0% 34,2% 35,1% 38,6% 38,6% 42,1% 44,0% 45,6% 45,9% 46,6% 47,9% 49,5% 50,8% 52,9% 53,8% 54,3% 54,4% 54,6% 54,8% 54,8% 54,9% 55,5% 56,0% 57,7% 57,7% 57,8%57,9% 59,0% 59,3% 60,4% 61,4% 67,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Kalimantan Timur Papua Barat

Papua Kep. Riau

Riau Maluku Utara

Kalimantan Tengah Sumatera Selatan Kalimantan Barat

Kep. Bangka Belitung Jambi

Banten Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara

Sumatera Utara Jawa Barat

Maluku Sulawesi Barat

Jawa Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Bali

Lampung Bengkulu

Sumatera Barat Sulawesi Selatan

Gorontalo Nusa Tenggara Barat

Jawa Tengah Aceh

DI Yogyakarta

9,2% 11,6% 12,0% 12,3% 12,4% 12,7% 12,8% 14,1% 15,4% 16,1% 16,8% 18,9% 19,1% 20,0% 20,9% 21,2% 21,5% 21,9% 22,1% 22,8% 23,1% 24,3% 24,5% 25,0% 26,3% 26,4% 27,2% 28,3% 29,3% 29,8% 31,3% 31,4% 33,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Papua Barat Sumatera Utara

Kalimantan Timur Banten Papua

Jawa Barat Aceh

Jawa Tengah Sumatera Selatan

Kep. Riau Riay

Sulawesi Selatan Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kep. Bangka Belitung

Sumatera Barat Jawa Timur

Maluku Utara Kalimantan Selatan

Bali Lampung

Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tengah Jambi

Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur

DI Yogyakarta Gorontalo

Sulawesi Utara Bengkulu Maluku

DKI Jakarta

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah) Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Oleh sebab itu, secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: (i) kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; serta (ii) upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian tema pembangunan 2014.

Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen.

Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Foto: Pras Widjojo Foto: Pras Widjojo

Buku Pegangan Bappenas.pdf, Flat 5 of 100 - Pages: 196, 5, 04/19/13 05:36 PM

mensejahterakan rakyat. Pimpinan daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menyusun langkah-langkah dan strategi kebijakannya perlu saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai perekonomian nasional yang semakin mantap.

Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Buku ini berisikan antara lain poin-poin utama kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2014, hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 dan kerangka pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan beserta langkah-langkah bagi daerah untuk mencapainya.

Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Melalui pemahaman yang sama terhadap konsep dan faktor-faktor penentu untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, segenap jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun strategi yang lebih harmonis dan terintegrasi.

Dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik dalam menyusunnya.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya dalam setiap upaya kita untuk memantapkan perekonomian nasional, agar terjadi akselerasi dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Jakarta, 23 April 2013

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana

ii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).

Seiring dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tantangan yang dihadapi oleh kita bersama adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lain.

Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan. Adapun langkah-langkah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar berikut.

Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP

Pelaksanaan Pembangunan Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2 persen.

2010 Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

2010

2011 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat dan Daerah 2011

2012 Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2012

2013 Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

2013

2014

333

4MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 175

3.11.2 Postur Belanja Daerah

Gambar 64Komposisi Belanja Daerah Tahun 2009-2012

Gambar 65 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Menurut Wilayah Tahun 2012

2009 2010 2011 2012

Belanja Pegawai 180439 198562 229081 261153

Belanja Barang dan Jasa 79600 82007 104221 122225

Belanja Modal 114598 96179 113523 137438

Belanja Lain-Lain 40594 50110 48449 96155

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Miliar Rup

iah

49,9%

43,5%

50,4%

36,0% 37,5%

43,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sumatera Jawa-Bali Sulawesi Kalimantan NT-Maluku-Papua

Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2012, Kementerian Keuangan




Gambar 61Rasio Ketergantungan Menurut Wilayah Tahun 2012

Gambar 62 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2012

Gambar 63 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

Pemerintah Provinsi Tahun 2012

14,5

29,9

16,3 12,2 6,3

80,8

62,9

75,6 84,3

92,0

15,8

79,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi NT-Maluku-Papua

PAD/Pendapatan Transfer/Pendapatan Rata-Rata PAD Rata-Rata 2 Transfer

2,9% 3,4% 3,4% 3,7% 4,1% 4,3% 4,5% 4,5% 4,7% 5,1% 5,3% 5,3% 5,4% 6,1% 6,2% 6,3% 6,5% 6,9% 7,0% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 8,0% 8,2% 9,9% 11,9% 13,1% 13,6% 13,7% 14,2%

27,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Maluku Papua Barat

Sulawesi Barat Papua

Bengkulu Sulawesi Tengah Sulawesi Utara

Kalimantan Tengah Lampung

Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur

Jambi Aceh

Gorontalo Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sumatera Barat

Sumatera Selatan Banten

Kep. Bangka Belitung Sulawesi Selatan

Riau Maluku Utara

Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah

Sumatera Utara DI Yogyakarta

Jawa Timur Kep. Riau

Jawa Barat Bali

3,5% 5,5% 8,3% 9,2% 14,2% 17,2% 17,7% 17,7%

26,2% 28,1% 28,8% 30,4% 31,1% 31,5% 32,0% 32,2% 33,2% 38,5% 39,2% 41,1% 41,3% 44,0% 47,2% 51,0% 53,5% 53,5% 54,9% 55,9% 57,0% 61,0% 63,5%

76,4% 78,7%

0,0% 50,0% 100,0%

Papua Barat Papua

Maluku Utara Aceh

Sulawesi Barat Maluku

Nusa Tenggara Timur Gorontalo

Sulawesi Tengah Kep. Riau

Sulawesi Tenggara Kep. Bangka Belitung

Bengkulu Kalimantan Tengah

Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat

Riau Sumatera Selatan Kalimantan Barat

Jambi DI Yogyakarta

Sumatera Barat Kalimantan Timur Sulawesi Selatan

Jawa Tengah Bali

Sumatera Utara Jawa Barat Lampung

DKI Jakarta Kalimantan Selatan

Banten Jawa Timur


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah) Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan iii

Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Pelaksanaan Pembangunan Daerah sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan hasil capaian yang cukup baik. Pencapaian target pembangunan dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Untuk beberapa provinsi menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih banyak provinsi yang perlu terus meningkatkan upaya dalam mencapai target-target pembangunan tersebut.

Kemudian, di dalam Bab IV telah dijabarkan secara rinci kerangka dasar untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kerangka tersebut pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Pemantapan perekonomian nasional, yang dititikberatkan pada aspek pendorong pertumbuhan ekonomi (growth);

2. Peningkatan stabilitas (stability), yang terdiri dari aspek stabilitas ekonomi, sosial dan politik;

3. Pemerataan yang berkeadilan (equity), yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).

Kerangka Dasar Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Dalam Bab V dijelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam mencapai target pembangunan nasional tahun 2014, serta untuk mendorong sinergi pembangunan antar

PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Pertumbuhan Ekonomi (Growth)

Stabilitas (Stability)

Pemerataan yang Berkeadilan (Equity)

1

2

3

a. Sisi pengeluaran b. Sisi produksi

a. Ekonomi b. Sosial c. Politik

Inclusiveness: Peningkatan partisipasi masyarakat untuk berperan dan menikmati pembangunan


iv Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

wilayah. Hal ini sangat penting karena efektivitas pembangunan akan tercipta jika ada harmonisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilakukan sejak proses perencanaan sampai dengan proses implementasinya. Oleh sebab itu, kesamaan langkah dan sinergi kebijakan ini perlu dituangkan dalam:

1. Sinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD), terutama tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014;

2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan daerah, yang tentunya harus mempertimbangkan kontribusi daerah dalam mencapai target pembangunan nasional;

3. Perkuatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah pada saat implementasi kebijakan dan program untuk mencapai target pembangunan nasional dan daerah yang diinginkan.

Selanjutnya, langkah-langkah yang tertuang secara rinci dalam Bab V ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan kontribusi dan merumuskan strategi pembangunan daerah; sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014 serta untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.


L.11 Postur Pendapatan dan Belanja Daerah

Gambar 59Tren APBD Tahun Anggaran 2009-2012

L.11.1 Postur Pendapatan Daerah

Gambar 60Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007-2012

2009 2010 2011 2012

Pembiayaan 367268 386338 459893 551583

Belanja 415232 426857 495274 591887

Surplus/Defisit -47964 -40519 -35381 -40304

Pembiayaan 49968 40818 36119 40999

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Miliar Rup

iah

16,8 17,8 17,8 18,6 19,7 20,4

78,6 76,0 74,4 75,7 71,2 69,0

4,6 6,2 7,8 5,7 9,1 10,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PAD Dana Perimbangan Lain-Lain


Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)



No Peraturan Substansi yang diperbaiki

PIC Keterangan

6. RPP tentang Reforma Agraria Penataan kembali struktur, ketimpangan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah.

BPN, Sekretariat Negara

Revisi tahap akhir di BPN

7 RPP tentang Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Pengaturan mengenai pengusahaan jalan tol yang dilakukan Pemerintah dan BUMN

Kemenko Bidang Perekonomian

Pembahasan antar Kementerian/Lembaga

8 RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

Optiimalisasi penerimaan PNBP kehutanan

Kementerian Kehutanan

Finalisasi antar kementerian

9. RPP tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedian Tenaga Listrik

Pengatiuran mengenai penambahan kapasitas pembangkit

Kementerian ESDM


10 RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan Pada KPBPB Batam

Pengelolaan pelabuhan di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam



11 RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Pada KPBPB Batam

Pengelolaan bandar Udara di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam



12 RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Penambahan wilayah KPBPB Batam


Pembahasan antar kementerian

13 RPerpres tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaturan prosedur dan kelembagaan pelayanan perizinan dan non periizinan secara terpadu di tingkat pusat dan daerah



14 RPerpres tentang Penugasan PT Hutama Karya untuk Membangun Jalan Tol Trans Sumatera

Untuk mendukung percepatan pengembangan Korodor Sumatera dan konektivitas



Sumber: Sekretariat KP3EI

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Proyek Irigasi


Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Micro Hydro Project di Sulawesi Tengah


No Peraturan Substansi yang telah diperbaiki PIC

41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Kementerian Dalam Negeri

42 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah


Badan Pertanahan Nasional

43 Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.02/ 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN


Kementerian Keuangan


Tabel 21 Daftar Regulasi Terkait MP3EI yang Sedang Diperbaiki

No Peraturan Substansi yang diperbaiki

PIC Keterangan

1. Perubahan UU Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Menyangkut aset BUMN sebagai Kekayaan Negara


Pembahasan di DPR

2. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian PDT

Pembahasan di DPR

3. RPP tentang Fasilitas Perlakuan PPh, PPN dan PPn BM serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari serta yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengembangan KEK dalam rangka mendukung MP3EI dan sebagai pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK

Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian

Sedang dalam pembahasan antar kermenterian/lembaga

4. Revisi PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perlunya perluasan klasifikasi jenis barang dan/atau jasa yang perlu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.


Finalisasi Draft RPP di Kementerian Keuangan.

5. RPP Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping

Pengaturan mengenai pengelolaan dan limbah B3 sebagai Revisi PP Nomor 18 Tahun 1999 jo. PP Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

Kementerian LH

Pembahasan antar Kementerian/Lembaga


Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan vii

Kata Sambutan Ringkasan Eksekutif i Daftar Isi vii Daftar Tabel ix Daftar Gambar x Daftar Lampiran xi BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang

2

1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global 2 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional 3 1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

5

1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

7

1.2 Maksud dan Tujuan 8 BAB II Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014 11

2.1 Sasaran Pembangunan Nasional

12

2.2 Arahan Presiden 13 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014 15 2.3.1 Tema Pembangunan 15 2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014 16 2.4 Isu Strategis 2014 17

DAFTAR ISI

viii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

BAB III Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 21

3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional

22

3.2 Evaluasi Pembangunan Daerah 42 3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 42 3.2.2 Tingkat Kemiskinan 44 3.2.3 Tingkat Pengangguran 45 3.2.4 Isu Strategis dan Kebijakan Ekonomi Provinsi Tahun 2013 48 Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah 60 Boks 3.2 Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal 63 Boks 3.3 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang Efisien dan Handal

65

BAB IV Kerangka Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

69

4.1 Pemantapan Perekonomian Nasional

70

4.2 Peningkatan Stabilitas 74 4.3 Pemerataan yang Berkeadilan 77 Boks 4.1 Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan (Success Story dari Provinsi Kepualauan Riau)

81

BAB V Langkah-Langkah Daerah Bagi Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

85

5.1 Pengantar

86

5.2 Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Daerah 87 5.2.1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 87 5.2.2 Mendorong Stabilitas 96 5.2.3 Mendorong Pemerataan yang Berkeadilan 103 Boks 5.1 Penghargaan Primaniyarta Kepada Eksportir Pelopor Pasar Baru 118 Boks 5.2 Daerah yang Berhasil Mengurangi Tingkat Pengangguran 119 Boks 5.3 Daerah yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 120 BAB VI Penutup 123

Daftar Pustaka 126 Lampiran 127



25 Perpres Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah

Perlunya aturan pelaksana yang lebih detail tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka investasi geothermal (perpres) sebagai aturan pelaksana dari PP No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam.


26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Penguatan pengaturan tentang PSO, IMO dan TAC Perkretaapian dalam bentuk Perpres sebagai revisi dari SKB Tiga Menteri tentang PSO, IMO dan TAC Perkretaapian

Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Bappenas.

27 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum

Peraturan operasional terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum


28 Perpres No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Pengaturan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga.


29 Perpres No 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi pada Tingkat Nasional sebagai arahan strategis untuk mendukung pengelolaan sistem Informasi Sumber Daya Air


30 Perpres No 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sebagai pelaksanaan Keputusan MK terhadap BP Migas

Kementerian ESDM

31 Keppres Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pelaksanaan Pasal 36 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

32 Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Penyeimbangan dan penselarasan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain


33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peninjauan kembali Struktur Tarif Bea Keluar yang Mendorong Industri Hilir produk CPO turunannya khususnya yang terkait dengan penerapan Bea Keluar progresif untuk kelapa sawit, karet, kakao, termasuk industri turunannya (ex: industri bio diesel) dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (double taxation)





12 Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu

Pengaturan mengenai penggunaan BBM bagi transportasi dan sebagai revisi terhadap Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.


13 Perpres Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat sebagai aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014

Kementerian PPN/Bappenas

14 Pepres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 84 Tahun 2011.

Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014

Kementerian PPN/Bappenas

15 Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan insrastruktur secara business to business di dalam kawasan pengusahaannya.


16 Perpres No. 45 Tahun 2011 ttg RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan,

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

17 Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sunguminasa, dan Takalar;

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Makassar dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

18 Pepres No. 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Medan dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

19 Perpres No. 13 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Sumatera.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sumatera untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

20 Pepres No. 88 Tahun 2011 Tentang RTR Pulau Sulawesi.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sulawesi untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

21 Perpres No. 3 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Kalimantan

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

22 Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Pengaturan mengenai Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda termasuk tata cara pengadaan mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, serta skema pengusahaan


23 Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

24 Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Jawa dan Bali guna mendukung MP3EI

Kementerian PU



Tabel 20 Daftar Regulasi Terkait MP3EI yang Telah Diperbaiki


1 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum

Percepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum.

Badan Pertanahan Nasional

2 PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peningkatan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam)


3 PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasiliitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu Atau di Daerah Tertentu

Penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh)


4 PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025

Percepatan pengembangan pariwisata dan sebagao pelaksanaan amanat Pasal 9 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif

5 PP Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Perlunya pengaturan mengenai pemindahan izin usaha pertambangan (IUP) dari PT. Bukit Asam kepada anak perusahaan, dalam rangka pembangunan jalur kereta api Tj. Enim-Tarahan. (KE Sumatera)

Kementerian ESDM

6. PP Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Tanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI.


7. PP Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI


8 PP Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Menyangkut keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan


9 PP Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Menyangkut keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan.


10 PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan pelakasanaan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mengatur mengenai pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

Kemen LH

11 PP Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mendukun MP3EI



xii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

Daftar Gambar Lampiran Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2006-

2012 128

Gambar 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008-2012 130 Gambar 3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 130 Gambar 4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per

Provinsi (September 2012) 131

Gambar 5 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang)

132

Gambar 6 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi (%) 133 Gambar 7 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat per Provinsi 133 Gambar 8 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Tahun 2010-2011 134

Gambar 9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional (Januari-September 2012)

134

Gambar 10 Share Realisasi PMDN per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) 135 Gambar 11 Share Realisasi PMA per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) 135 Gambar 12 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Km2) Tahun 2012 136 Gambar 13 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Unit) Tahun 2011 136 Gambar 14 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%) 137 Gambar 15 Jumlah Bandara per Provinsi Tahun 2010 138 Gambar 16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara per Provinsi Tahun 2011 138 Gambar 17 Tingkat Kinerja Pelabuhan Utama Indonesia 139 Gambar 18 Rasio Elektrifikasi Tahun 2012 139 Gambar 19 Kontribusi Kawasan per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun

2012 140

Gambar 20 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2010-2012 140 Gambar 21 Konsumsi Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada

Tahun 2010-2014 140

Gambar 22 Produksi dan Konsumsi Beras (Ribu Ton) Tahun 2012 142 Gambar 23 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh

Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011 143

Gambar 24 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011 143 Gambar 25 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk > 15 Tahun) Tahun 2011 144 Gambar 26 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2011 145 Gambar 27 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2012 146


Sektor

Sudah Groundbreaking

Akan Groundbreaking Grand Total

2011-2012 2013 2014

Jumlah Proyek

Nilai Investasi (Miliar Rp)

Jumlah Proyek


Jumlah Proyek


Jumlah Proyek

Total (Miliar Rp)

Kereta Api - - - - - - - - Pelabuhan 4 689,7 5 3.199,4 1 3.600,0 10 7.489,2 Perhub. Darat - - 3 4.776,0 Energi 9 6.467,1 4 4.150,0 1 2.800,0 12 12.487,6 ICT - - 1 3.846,5 - - 16 15.789,9 Sub Total 15 8.426,8 15 11.943,4 3 9.552,0 49 45.712,2

Bali-Nusa Tenggara Jalan 2 2.218,0 - - - - 2 2.218,0 SDA 3 1.069,0 1 60,0 1 1.000,0 5 2.129,0 Bandara 2 3.413,0 1 8,0 - - 3 3.421,0 Kereta Api - - - - 1 12.100,0 1 12.100,0 Pelabuhan 3 408,0 - - - - 3 408,0 Perhub. Darat 3 467,0 - - - - 3 467,0 Energi 2 140,0 5 5.660,0 - - 7 5800 ICT - - - - - - 0 0 Sub Total 15 7.715,0 7 5.728,0 2 13.100,0 24 26.543,0

Papua-Kep. Maluku Jalan 2 5.776,0 - - - - 2 5.776,0 SDA - - - - - - - - Bandara - - - - - - - - Kereta Api - - - - - - - - Pelabuhan 11 3.482,5 - - 1 1.609,0 12 5,091,5 Perhub. Darat - - - - - - - - Energi 2 770,0 - - 1 3.500,0 3 4.270,0 ICT - - 1 3.600,0 - - 1 3.600,0 Sub Total 15 10.028,5 1 3.600,0 2 5.109,0 18 18.737,5

Grand Total 147 320.114,0 76 294.223,9 16 63.852,0 255 693.979,9




L.10 Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

L.10.1 Pelaksanaan MP3EI Tahun 2011 dan 2012

Tabel 19 Rekapitulasi Kegiatan MP3EI yang Telah Groundbreaking

Sektor

Sudah Groundbreaking

Akan Groundbreaking Grand Total

2011-2012 2013 2014

Jumlah Proyek


Jumlah Proyek


Jumlah Proyek


Jumlah Proyek

Total (Miliar Rp)

Sumatera Jalan 3 5.340,5 - - - - 3 5.340,5 SDA 1 350,0 3 449,8 - - 4 799,8 Bandara 5 6.157,7 - - - - 5 6.157,7 Kereta Api 1 5.175,0 - - 1 878,0 2 6.053,0 Pelabuhan 4 7.315,0 4 1.789,1 1 6.000,0 9 15.104,1 Perhub. Darat 2 477,3 - - - - 2 477,3 Energi 14 28.517,4 14 41.669,1 1 4.172,0 29 74.358,5 ICT - - - - - - - - Sub Total 30 53.332,9 21 43.908,1 3 11.050,0 54 108.291,1

Jawa Jalan 8 47.358,0 3 59.025,0 - - 11 106.383,0 SDA 6 6180,0 1 1.900,0 2 6.105,0 9 14.185,0 Bandara 5 14.266,0 3 16.938,0 1 8.299,0 9 39.503,0 Kereta Api 9 23.594,6 3 43.883,0 1 2.237,0 13 69.714,5 Pelabuhan 6 16.567,8 2 443,0 - - 8 17.010,8 Perhub. Darat 1 1.253,0 - - - - 1 1.253,0 Energi 13 83.749,0 10 72.735,0 - - 23 15.6484,0 ICT 1 11.287,0 - - - - 1 11.287,0 Sub Total 49 204.255,3 22 194.924,0 4 16.641,0 75 415.820,3

Kalimantan Jalan 4 11.329,0 - - 1 3.600,0 5 14.929,0 SDA 2 507,0 1 226,0 - - 3 733,0 Bandara 4 3.427,0 - - - - 4 3.427,0 Kereta Api - - 2 26.500,0 - - 2 26.500,0 Pelabuhan 6 11.721,0 2 702,0 1 4.800,0 9 17.223,0 Perhub. Darat - - - - - - - - Energi 7 9.371,3 5 6.692,3 - - 12 16.063,6 ICT - - - - - - - - Sub Total 23 36.355,3 10 34.120,3 2 8.400,0 35 78.875,6

Sulawesi Jalan - - - - 1 3.152,0 1 3.152,0 SDA 2 1.270,0 5 747,5 - - 7 2.017,5 Bandara - - - - - - - -

Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan xiii

Gambar 28 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih per Provinsi Tahun 2012

147

Gambar 29 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2011 147 Gambar 30 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar

Lengkap Tahun 2012 148

Gambar 31 Persentase Bayi yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2011

148

Gambar 32 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 149 Gambar 33 Persentase Kehamilan Diperiksa Oleh Tenaga Kesehatan Tahun

2011 149

Gambar 34 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2011 150 Gambar 35 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan Tahun 2012 150 Gambar 36 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012 151 Gambar 37 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun

2008 dan 2012 151

Gambar 38 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005-2011

152

Gambar 39 UMP Wilayah Sumatera 153 Gambar 40 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara 153 Gambar 41 UMP Wilayah Kalimantan-Sulawesi 153 Gambar 42 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua 153 Gambar 43 Pertumbuhan Produktivitas untuk Tiga Sektor Tahun 2006-2012 154 Gambar 44 PDRB per Tenaga Kerja Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2005

dan 2011 (Juta Rupiah/Pekerja) 154

Gambar 45 Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan (Agustus 2012) 155 Gambar 46 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja 155 Gambar 47 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per

Januari 2013) 156

Gambar 48 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2011 158 Gambar 49 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 158 Gambar 50 Indeks Demokrasi Indonesia 160 Gambar 51 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 160 Gambar 52 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011 161 Gambar 53 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota

DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 161

Gambar 54 Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilu 162 Gambar 55 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 162



Gambar 56Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilpres di Berbagai Wilayah

69,95%

30,05%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih

Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan

Hak Pilih

Sumatera

72,45%

27,55%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak

Pilih


Hak Pilih

Jawa

76,15%

23,85%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000



Hak Pilih

Bali - NTT - NTB

70,00%

30,00%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000



Hak Pilih

Kalimantan

75%

25%

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000

Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak

Pilih


Hak Pilih

Sulawesi

80%

20%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000



Hak Pilih

Maluku - Papua

Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU



Gambar 54Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu

Gambar 55Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden

94,02 90,57 91,23 91,3 90,91 88,93 93,3 84,07 70,99

77,44 72,56

0

20

40

60

80

100

1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009

Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat

Riau Kepulauan Riau

Jambi Sumatera Selatan

Bengkulu Lampung

Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah D.I. Yogyakarta

Jawa Timur Banten

Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara Gorontalo

Maluku Maluku Utara

Papua Papua Barat

Pemilih pemilu presiden (%) Pemilih pemilu legislatif (%)

Sumber: IDEA dan KPU, 2011

Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas

Badan Pemadam Kebakaran Sambas FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt................ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ananannannnnnnnananannnnannnnnnnnnnnaaannnnnnaaannnnnnnnnnnggggggggggggggggggggg ugugugugugggggggugggggggggguguggggggguuuggugugguguguguggggugguuggguggguggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg llllllllllllllllllllllllllllllaanaananaaanaaaaaaaanaaaaaaaaana gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggganaaaanannnnnannnnanananannannaannnananaannnnnaannnnnaanaannnnnnaanannnnaaaaaaaaannnnnaaaannnnannaaaanannnnnnaaaaannnnnnnanaannnnnnananaaaaaaaannnnnnnanaaaaaaannnanaaaaaaaannaaannannnnnaaaaannnnaaannnnaaannnnn KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiisiiiiississsssssissssisssissssssisissiisisisssssiiiissiissiisssisissiiissiisiisisississsssssisisi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinaanananananaaaanaaaaaaannnnnananaaaannnnnnananananannanaannnnnnannnnnnnanaaanaannnnanananaannnnanananaaaanannnnnananannnnaaaanaannnaannnnanaaaaaaannnnaaaannaaaaaaannaaaaannnaaaaaannaaaaaannnaaaaaaannnaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaadaadaddddadadddddaddddddddddadddddddddddddddddddddddddddddddadaaaaadadddddddddddaadadadaaaaadaddddddddddddadaaadddddadddddaaaadaaaadadaadadddddadaddaaaadddddddaaddddaaaaadddddddddddaaaaaaddddddddaaaaaaddddddddddddadaaaaaaaaaddddddadadaaaaaaaadadddddddddddddadadaaddaddddddddddadaadadaadadddddaadaaadaddadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkk rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssFoto: Pras Widjojo



Gambar 52Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011

Gambar 53

Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

NASIONAL SUMATERA JAWA BALI-NTB-

NTT KALIMANT

AN SULAWESI MALUKU-PAPUA

IDI 65,48 67,91 67,43 67,01 71,00 64,53 62,09

Kebebasan Sipil 80,79 81,99 82,02 82,56 84,47 89,01 90,51

Hak Politik 47,54 53,89 48,05 49,08 53,36 40,90 38,04

Lembaga Demokrasi 74,72 72,47 79,89 75,94 82,07 71,28 64,56

0 10 20 30 40 50 60 7080 90

100

23

28

19

11

6 7

10

15

9 11

6

26

35

5 38

7

9 9 20

14

14

13

14

13

10

23

12

5 6

8 9

27

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Aceh

Su

matera Utara

Sumatera Ba

rat

Riau

Ke

pulaua

n Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Beng

kulu

Lampu

ng

Bang

ka Belitu

ng

DKI Jakarta

Jawa Ba

rat

Jawa Teng

ah

D.I. Yo

gyakarta

Jawa Timur

Banten

Ba

li Nusa Teng

gara Barat

Nusa Teng

gara Tim

ur

Kalim

antan Ba

rat

Kalim

antan Teng

ah

Kalim

antan Selatan

Kalim

antan Timur

Sulawesi U

tara

Sulawesi Ten

gah

Sulawesi Selatan

Sulawesi B

arat

Sulawesi Ten

ggara

Gorontalo

Maluku

Maluku Utara

Papu

a Pa

pua Ba

rat

%

Kab/kota Pemilih pemilu presiden (%) Pemilih pemilu legislatif (%)

Sumber: BPS

Sumber: KPU, Pemilu dalam Angka 2010



L.9.5 Perkembangan Politik

Gambar 50Indeks Demokrasi Indonesia

Gambar 51Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011

67,30 86,97

54,60

62,72

63,17 82,53

47,87 63,11

65,48 80,79

47,54 74,72

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

IDI Kebebasan Sipil Hak Politik Lembaga Demokrasi

2009 2010 2011

0

50

100

150

200

250

300

350

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Ba

rat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Beng

kulu

Lampu

ng

Kep. Ban

gka Be

litun

g Ke

pulaua

n Riau

DK

I Jakarta

Jawa Ba

rat

Jawa Teng

ah

D.I.Yog

yakarta

Jawa Timur

Banten

Ba

li Nusa Teng

gara Barat

Nusa Teng

gara Tim

ur

Kalim

antan Ba

rat

Kalim

antan Teng

ah

Kalim

antan Selatan

Kalim

antan Timur

Sulawesi U

tara

Sulawesi Ten

gah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Ten

ggara

Gorontalo

Sulawesi B

arat

Maluku

Maluku Utara

Papu

a Ba

rat

Papu

a

NAS

IONAL

IDI Kebebasan Sipil Hak Politik Lembaga Demokrasi

Sumber: BPS

Sumber: BPS

BAB I PENDAHULUAN


2 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian dunia terlihat mulai membaik sejak kuartal ke-3 tahun 2012. Sumber utama pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012 adalah adanya peningkatan aktivitas perekonomian di negara-negara berkembang, dan pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,3 persen. Kondisi keuangan global terlihat mulai stabil, sementara itu arus modal masuk ke negara-negara berkembang terlihat tetap kuat. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 perkekonomian dunia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1 persen.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia ISU STRATEGIS 2012 2013 2014

1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia 3,2 3,5 4,1 a. Amerika Serikat 2,3 2,0 3,0 b. Kawasan Eropa -0,4 -0,2 1,0 c. Italia -2,1 -1,0 0,5 d. Spanyol -1,4 -1,5 0,8 e. Jepang -1,4 -1,5 0,8 f. Negara-Negara Berkembang 5,1 5,5 5,9 g. China 7,8 8,2 8,5 h. India 4,5 5,9 6,4 i. ASEAN-5 5,7 5,5 5,7

2. Volume Perdagangan Dunia (Barang dan Jasa) 2,8 3,8 5,5 Impor

a. Negara maju 1,2 2,2 4,1 b. Negara berkembang 6,1 6,5 7,8

Ekspor a. Negara maju 2,1 2,8 4,5 b. Negara berkembang 3,6 5,5 6,9

Sumber: World Economic Outlook, IMF (Januari 2013)

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang (emerging and developing economies) diperkirakan akan kuat di tahun 2013 dan 2014. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pemerintah

BAB I Pendahuluan


L.9.4 Implementasi SAKIP

Tabel 17 Pengkategorian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No Predikat Nilai Absolut Interpretasi Karakteristik Instansi

1. AA >85-100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

2. A >75-85 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

3. B >65-75 Baik, dan perlu sedikit perbaikan

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4. CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.

5. C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6. D 0-30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012

Tabel 18 Pencapaian Skor LAKIP di Level Provinsi Tahun 2012

No Provinsi Predikat No Provinsi Predikat

1 DIY B 18 Kalimantan Barat CC 2 Jawa Tengah B 19 Bali CC 3 Jawa Timur B 20 Nusa Tenggara Barat CC 4 Kalimantan Selatan B 21 Nusa Tenggara Timur CC 5 Kalimantan Timur B 22 Sulawesi Utara CC 6 Sumatera Selatan B 23 Sulawesi Tengah CC 7 Aceh CC 24 Sulawesi Selatan CC 8 Sumatera Utara CC 25 Maluku CC 9 Sumatera barat CC 26 Kep Bangka Belitung C 10 Riau CC 27 Kalimantan Tengah C 11 Kepulauan Riau CC 28 Gorontalo C 12 Jambi CC 29 Sulawesi Barat C 13 Bengkulu CC 30 Sulawesi tenggara C 14 Lampung CC 31 Maluku Utara C 15 DKI Jakarta CC 32 Papua C 16 Jawa Barat CC 33 Papua Barat C 17 Banten CC Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012



L.9.3 Opini LKPD

Gambar 48Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2011

Sumber: BPK, IHPS I 2012, September 2012, (diolah)

Gambar 49Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Aceh

Su

mut

Sumba

r Riau

Jambi

Sumsel

Beng

kulu

Lampu

ng

Babe

l Ke

pri

DKI Jakarta

Jaba

r Jateng

DIY

Jatim

Ba

nten

Ba

li NTB

NTT

Ka

lbar

Kalte

ng

Kalse

l Ka

ltim

Sulut

Sulte

ng

Sulse

l Su

ltra

Gorontalo

Sulbar

Maluk

u Malut

Papu

a

Papu

a Ba

rat

Jumlah Kab/Kota Jumlah LKPD

2 3 2 4 5 7

2 2 1 3 8

3

11 4

1 1 1 1 3 3

17 18

19

8 11

12 5

6

6 6

24

28

3

27

5 9 9 7

13

7 10 8

3

9 16

10 7

4 2 7

1

3

2 1

2 1 8

4

2

1 4

4

4

1 1

1

1

1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

Aceh

Su

mut

Sumba

r Riau

Jambi

Sumsel

Beng

kulu

Lampu

ng

Babe

l Ke

pri

DKI Jakarta

Jaba

r Jateng

DIY

Jatim

Ba

nten

Ba

li NTB

NTT

Ka

lbar

Kalte

ng

Kalse

l Ka

ltim

Sulut

Sulte

ng

Sulse

l Su

ltra

Gorontalo

Sulbar

Maluk

u Malut

Papu

a

Papu

a Ba

rat

WTP WDP TMP TW

Sumber: BPK, IHPS I 2012, September 2012, (diolah)


di negara berkembang yang cukup efektif sebagai stimulan dalam mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif.

Namun demikian, risiko yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang cukup besar. Kebergantungan negara berkembang kepada permintaan eksternal dan ekspor komoditas cukup tinggi, padahal harga komoditas di tahun 2013 dan 2014 diperkirakan akan menurun; walaupun jika harganya naik, kenaikannya akan dalam rentang yang sangat terbatas. Sementara itu, penerapan lebih lanjut untuk kebijakan bersifat longgar di beberapa negara berkembang akan semakin terbatas, bahkan keterbatasan sisi penawaran dan ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty) akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang untuk tumbuh lebih tinggi (seperti Brazil dan India).

Oleh sebab itu, untuk menghindari proses pemulihan global yang berisiko, maka negara-negara maju perlu konsisten dalam penerapan kebijakannya, terutama yang terkait pada: (i) konsolidasi fiskal yang berkelanjutan; serta (ii) reformasi sektor keuangan. Sementara negara berkembang juga perlu lebih menyeimbangkan sumber pertumbuhannya antara konsumsi domestik dengan orientasi ekspor. Sebagai contoh, perekonomian China perlu lebih didorong ke arah konsumsi domestik untuk mengurangi risiko eksternal, dengan disertai upaya untuk membangun kembali ruang kebijakan ekonominya. Sementara itu, di negara berkembang lainnya seperti Timur Tengah dan Kawasan Afrika Utara kebijakan yang diambil sebaiknya lebih mengutamakan untuk menjaga stabilitas ekonominya dalam situasi kondisi internal dan eksternal yang kurang menguntungkan.

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional

Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisi pengeluaran adalah investasi dan konsumsi rumah tangga, dengan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,9 persen. Sementara itu di sisi produksi,



sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 1.2 Perkembangan Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan

PENCAPAIAN 2010 2011 2012 1. Pertumbuhan PDB (%) 6,2 6,5 6,2 2. PDB per kapita (Ribu Rp) 26.786,8 30.424,4 33.339,0 3. Tingkat Kemiskinan (%) 13,11 12,36 11,66 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,1 6,6 6,1 5. Neraca Pembayaran (USD Miliar) 30,3 11,9 0,2

a. Transaksi Berjalan (USD Miliar) 5,1 1,7 -24,2 b. Transaksi Modal (USD Miliar) 0,0 0,0 0,0 c. Transaksi Financial (USD Miliar) 26,6 13,5 24,9 d. Cadangan Devisa (Bulan Impor) 7,4 6,5 6,1

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Tabel 1.3

Sumbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PENCAPAIAN 2010 2011 2012

1. SISI PENGELUARAN a. Konsumsi Rumah Tangga 2,7 2,7 2,9 b. Pengeluaran Pemerintah 0,0 0,3 0,1 c. Investasi (PMTB) 2,0 2,1 2,4 d. Ekspor (Barang dan Jasa) 6,5 6,3 1,0 e. Impor (Barang dan Jasa) 5,6 4,8 2,5

2. SISI PRODUKSI a. Pertanian 0,4 0,4 0,5 b. Pertambangan dan Penggalian 0,3 0,1 0,1 c. Industri Pengolahan 1,2 1,6 1,5 d. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,0 0,0 0,0 e. Bangunan 0,4 0,4 0,5 f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,5 1,6 1,4 g. Pengangkutan dan Komunikasi 1,2 1,0 1,0 h. Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 0,5 0,7 0,7 i. Jasa-jasa lainnya 0,6 0,6 0,5

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Kepercayaan investor yang tetap terjaga dengan baik, didukung oleh tambahan likuiditas di pasar keuangan global yang bersumber dari ekspansi moneter di negara-negara maju, telah menyebabkan transaksi modal dan finansial mengalami surplus di sepanjang tahun 2012.

Dilain pihak, pertumbuhan permintaan dunia yang melambat dan harga komoditas ekspor yang menurun tajam, di tengah permintaan domestik yang masih kuat dan konsumsi BBM yang meningkat, menyebabkan surplus neraca perdagangan nonmigas menyusut dan defisit neraca perdagangan migas melebar. Namun demikian, secara


No Daerah Status LPSE No Daerah Status LPSE

Provinsi Kab/Kota (%) Provinsi Kab/Kota (%)

15 Prov. Kalteng sudah 100,0 32 Prov. Sumsel sudah 100,0

16 Prov. Kaltim sudah 100,0 33 Prov. Sumut sudah 100,0

17 Prov. Kepulauan Riau sudah 100,0 Total 100% 81,7%

Sumber: LKPP data per Januari 2013

Tabel 16

Peta Sebaran Daerah yang Sudah Menerapkan E-Proc Tahun 2013 No Daerah Status E-PROC No Daerah Status E-PROC


1 Prov. Aceh sudah 34,8 18 Prov. Lampung sudah 78,6

2 Prov. Bali sudah 55,5 19 Prov. Maluku sudah 0,0

3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara Belum 33,3

4 Prov. Banten sudah 100,0 21 Prov. NTB sudah 100,0

5 Prov. Bengkulu sudah 100,0 22 Prov. NTT sudah 9,5

6 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov, Papua sudah 3,4

7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat Belum 0,0

8 Prov. Gorontalo sudah 66,6 25 Prov. Riau sudah 100,0

9 Prov. Jambi sudah 100,0 26 Prov. Sulbar sudah 60,0

10 Prov. Jawa Barat sudah 92,3 27 Prov. Sulsel sudah 45,8

11 Prov. Jawa Tengah sudah 100,0 28 Prov. Sulteng sudah 54,5

12 Prov. Jawa Timur sudah 100,0 29 Prov. Sultra sudah 75,0

13 Prov. Kalbar sudah 85,7 30 Prov. Sulut sudah 66,6

14 Prov. Kalsel sudah 100,0 31 Prov. Sumbar sudah 94,7

15 Prov. Kalteng sudah 71,4 32 Prov. Sumsel sudah 86,6

16 Prov. Kaltim sudah 85,7 33 Prov. Sumut sudah 54,5

17 Prov. Kepulauan Riau sudah 100,0 Total 94% 67,6%

Sumber: LKPP data per Januari 2013



L.9 Perkembangan Reformasi Birokrasi dan Politik

L.9.1 Kualitas SDM Aparatur

Gambar 47Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2013)

L.9.2 LPSE dan E-Procurement

Tabel 15 Peta Sebaran Daerah Dengan LPSE Tahun 2013

No Daerah Status LPSE No Daerah Status LPSE


1 Prov. Aceh sudah 93,1 18 Prov. Lampung sudah 78,6

2 Prov. Bali sudah 100,0 19 Prov. Maluku sudah 9,1

3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara sudah 44,4

4 Prov. Banten sudah 100,0 21 Prov. NTB sudah 100,0

5 Prov. Bengkulu sudah 100,0 22 Prov. NTT sudah 52,4

6 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov, Papua sudah 10,3

7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat sudah 9,1

8 Prov. Gorontalo sudah 66,6 25 Prov. Riau sudah 100,0

9 Prov. Jambi sudah 100,0 26 Prov. Sulbar sudah 80,0

10 Prov. Jawa Barat sudah 92,3 27 Prov. Sulsel sudah 75,0

11 Prov. Jawa Tengah sudah 100,0 28 Prov. Sulteng sudah 72,7

12 Prov. Jawa Timur sudah 100,0 29 Prov. Sultra sudah 75,0

13 Prov. Kalbar sudah 100,0 30 Prov. Sulut sudah 86,7

14 Prov. Kalsel sudah 100,0 31 Prov. Sumbar sudah 94,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

NAN

GGRO

E AC

EH

SUMAT

ERA UTA

RA

SUMAT

ERA BA

RAT

RIAU

JAMBI

SUMAT

ERA SELA

TAN

BENGK

ULU

LA

MPU

NG

BANGK

A BE

LITU

NG

KEPU

LAUAN

RIAU

JAKA

RTA

JAWA BA

RAT

JAWA TENGA

H D I YOGY

AKAR

TA

JAWA TIMUR

BANTEN

BALI

NUSA

TEN

GGAR

A BA

RAT

NUSA

TEN

GGAR

A TIMUR

KALIMAN

TAN BAR

AT

KALIMAN

TAN TEN

GAH

KALIMAN

TAN SELAT

AN

KALIMAN

TAN TIM

UR

SULA

WESI U

TARA

SU

LAWESI TEN

GAH

SULA

WESI SELAT

AN

SULA

WESI TEN

GGAR

A GO

RONTA

LO

SULA

WESI B

ARAT

MAL

UKU

PA

PUA

MAL

UKU

UTA

RA

PAPU

A BA

RAT

SD-SMA D1-D3 D4/S1-S3

Sumber: BKN, Januari 2013


total neraca pembayaran sepanjang tahun 2012 masih dalam kondisi surplus sebesar USD 0,2 miliar, walaupun besaran surplus ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit transaksi berlajan yang diimbangi dengan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat pesat telah menyebabkan cadangan devisa dapat dipertahankan dalam tingkat relatif aman.

Peningkatan arus investasi asing masuk yang cukup tinggi telah menjadi penopang neraca pembayaran selama tahun 2012, dan hal ini tentunya seiring dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan usaha, upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal dan makroprudensial, serta kebijakan moneter dan nilai tukar yang kondusif.

Di sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2012 mencapai 11,66 persen. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja juga semakin baik yang ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pengagguran terbuka yang mencapai 6,1 persen di tahun 2012.

1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Pergeseran pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran Asia dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara emerging dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial.

Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002. AFTA ditujukan untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan



daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global.

Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi. Di lain pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia; dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor negara ASEAN (untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 persen di tahun 2011, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut memberikan sumbangan sebesar 44,2 persen; 19,4 persen; dan 18,8 persen.

Gambar 1.1 Persentase Responden yang Mengetahui MEA Dilaksanakan Tahun 2015

Sumber: Benny dan Kamarulnizam, 2011 (diolah Bappenas)

Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap

399 responden di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Pontianak (Benny dan Kamarulnizam, 2011), masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengetahui adanya ASEAN. Namun demikian, secara rata-rata hanya 39 persen responden yang mengetahui tentang MEA yang akan dilaksanakan pada tahun 2015; 46 persen responden di Makassar mengetahui bahwa MEA akan dilaksanakan tahun 2015;

36%

46%

31%

35%

44%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jakarta

Makassar

Medan

Pontianak

Surabaya

Rata-rata

Mengetahui Tidak Mengetahui


Gambar 45 Persentase Pekerja Menurut Tingkat

Pendidikan (Agustus 2012)

Sumber: Sakernas,BPS

Gambar 46 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill

Terhadap Jumlah Pekerja

Sumber: Sakernas, BPS

0% 50% 100%

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DIY

Jawa Timur

Banten

Bali

NTB

NTT

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulwesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Indonesia

SMP SMU SMK Diploma Universitas

0 20 40 60 80 100

NAD

SUMUT

SUMBAR

RIAU

KEPRI

BABEL

LAMPUNG

BENGKULU

SUMSEL

JAMBI

DKI JAKARTA

JABAR

JATENG

DI YOGYAKARTA

JATIM

BANTEN

BALI

NTB

NTT

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

SULUT

SULTENG

SULSEL

SULTRA

SULBAR

GORONTALO

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA

PAPUA BARAT

NASIONAL

Semi Skill Profesional



L.8.3 Produktivitas Tenaga Kerja

Gambar 43Pertumbuhan Produktivitas untuk Tiga Sektor Tahun 2006-2012

Gambar 44PDRB per Tenaga Kerja Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2005 dan 2011

(Juta Rupiah/Pekerja)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pertanian 6,38% 0,78% 4,51% 3,26% 3,28% 8,62% 5,62%

Industri 5,14% 0,62% 2,17% -0,10% -2,84% 1,10% -0,02%

Jasa dan Lainnya -0,22% 1,05% 2,27% 2,20% 2,56% 1,68% 5,50%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Persen

tase Produ

ktivita

s

0

20

40

60

80

100

Aceh

Su

matera Utara

Sumatera Ba

rat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Beng

kulu

Lampu

ng

Bang

ka Belitu

ng

Kepu

laua

n Riau

DK

I Jakarta

Jawa Ba

rat

Jawa Te

ngah

DIY

Jawa Timur

Banten

Ba

li NTB

NTT

Ka

liman

tan Ba

rat

Kalim

antan Te

ngah

Ka

liman

tan Selatan

Kalim

antan Timur

Sulw

esi U

tara

Sulawesi Ten

gah

Sulawesi Selatan

Su

lawesi Ten

ggara

Gorontalo

Sulawesi B

arat

Maluk

u Maluk

u Utara

Papu

a Ba

rat

Papu

a

Indo

nesia

PDRB/TK 2005 PDRB/TK 2011

Sumber: BPS (diolah)

Sumber: BPS (diolah)


sementara di Medan hanya 31 persen responden yang mengetahui tentang MEA 2015.

Oleh sebab itu, tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menghadapi pembentukan MEA 2015 adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat siap bersaing dengan bangsa lain. Langkah ini hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meratanya pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan,



pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).

Untuk mencapai kondisi ini, sudah menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok masyarakata secara bertahap dapat dikurangi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 yang berjudul Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan ini disusun dengan maksud agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Indonesia dapat bersama-sama dengan Pemerintah Pusat untuk menyamakan langkah guna memantapkan perekonomian nasional yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Tujuan Secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk

memberikan panduan bagi daerah tentang: 1. Kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan

Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;

2. Upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan 2014.


Tahun Jawa Timur DKI

Jakarta Jawa Barat Banten

Jawa Tengah DIY

Sumatera Utara

Sulawesi Selatan

Laju Inflasi Sebelumnya

2012 18.53 4.20 10.48 15.89 9.09 3.79 2013 43,9 12,3 6,1 14,6 20,0 4.30

Sumber: BPS (diolah) Keteranga

2.handbook 2014

Documents