2. modul 2-pelibatan pemangku kepentingan

8/4/2019 2. Modul 2-Pelibatan Pemangku Kepentingan

1/19

MODUL 2 KLHS


2/19

4

1

2

3

5


3/19

1

Pendekatan

Analitis

menggunakan metodologi analisis yang

secara ilmiah dapat dipertanggung-

jawabkan

Pendekatan

Partisipatif

melibatkan pemangku kepentingan

terkait

Pelaksanaan KLHS


4/19

PerbedaanPemahaman

PerbedaanKesadaran

PerbedaanKomitmen

PerbedaanPengaruh

PerbedaanKepentingan

Persoalan

Public

Participation

Peran SertaMasyarakat

Musyawarah

StakeholderEngagement

Collaborative

Planning

Suatu metode/upayauntuk melibatkan

pemangku

kepentingan

(stakeholder) terkait

dalam pengambilan

keputusan

Pelibatan Masyarakat dan Pemangku

Kepentingan Dalam KLHS


5/19

Pasal 18 ayat (1) UU No.

32 Tahun 2009

KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat

dan pemangku kepentingan

PP No. 8 Tahun 2008Peranserta Masyarakat Musrenbang dalam

penyusunan RPJP/M dan RKP Daerah

PP No. 68 Tahun 2010 Peraserta Masyarakat dalam Penyusunan Tata Ruang

PP No. 6 Tahun 2007Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan dan

Pemanfaatan Hutan

UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Landasan Hukum


6/19

Pemangku kepentingan

(stakeholder)

individu dan kelompok yang mempengaruhi, atau dipengaruhi

oleh, keputusan, kebijakan, dan operasi suatu organisasi

(Freeman E , 1984).

Nilai

meliputi rasa bertanggung jawab bersama,

sharing informasi,

dialog terbuka dan saling menghormati, dan

komitmen untuk memecahkan permasalahan secara bersama(Svendsen, 1998, The Stakeholder Strategy: Profiting from

Collaborative Business Relationships)

Pertimbangan

(Permendagri 54/2010)

Relevansi

Kesetaraan Transparansi dan Akuntabilitas

Keterwakilan

Rasa Memiliki

Terciptanya konsensus/kesepakatan

Apa bedanya Masyarakat/Community/Public dengan Pemangku Kepentingan/Stakeholder?

Definisi Pemangku Kepentingan


7/19

1.Memperoleh pemahaman mengenai informasi lingkungan hidup, termasuk

isu dan masalah lingkungan hidup (tahap pelingkupan)

2.Memperoleh masukan mengenai kemungkinan-kemungkinan pilihan mitigasi

dan optimasi (tahap mitigasi)

3.

Menyeimbangkan hak dan manfaat di antara kelompok-kelompok

masyarakat guna menghindari potensi konflik sosial keadilan (tahappengkajian)

4.Meningkatkan kualitas pembuatan keputusan, dengan mempertimbangkan

aspek dan pandangan yang berbeda-beda;

5. Membangun Kesepahaman dan Kesepakatan - Mencari SolusiTerbaik (Win-Win Solution);

6.Menjadikan proses pembuatan keputusan lebih transparan danterbuka untuk masukan-masukan

7. Menciptakan Legitimasi K/R/P - Membangun Rasa Kepemilikan danKomitmen pelaksanaan K/R/P

Mengapa Perlu Melibatkan Pemangku Kepentingan


8/19

Masukan untuk KLHS biasanya datang dari dinas/instansi/lembaga

pemerintah, LSM/Ormas, dan perguruan tinggi yang memiliki perhatiandan sumberdaya untuk berpartisipasi.

Masyarakat/individu memiliki hak untuk mengetahui tentang KLHS yang

akan dilakukan melalui:

o Pemberitahuan awal mengenai KLHS yang akan dilakukan dan

informasi jelas melalui media massa tentang KRP apa yang akan

dikajio Akses publik terhadap semua dokumen yang dihasilkan KLHS

(melalui situs web dan otoritas yang berwenang)

Keterbatasan Masukan Publik


9/19

Isu-isu yang dikaji dalam KLHS jauh lebih kompleks dan

mungkin terlalu abstrak daripada isu-isu dalam AMDAL bagisebagian pemangku kepentingan

Untuk dapat memberi masukan dalam proses KLHS biasanyalebih memerlukan keahlian dan sumberdaya daripada dalam

proses AMDAL

Perbedaan antara Peran Serta Masyarakat

pada Amdal dan KLHS


10/19

Pemangku Kepentingan dalam KLHS biasanya Institusi (bukan Individu)

Dinas/Instansi/Institusi

Pemerintahan

Insitusi yang berwenang menyusun K/R/P Pejabat yang bertanggungjawab menyetujui K/R/P Institusi lingkungan hidup Institusi terkait lainnya

Institusi/Lembaga Non

Pemerintahan

Dewan Perwakilan LSM/Ormas Perguruan Tinggi/Akademisi/ Asosiasi Profesi Asosiasi/Dunia Usaha Lembaga yang mewakili masyarakat terkena dampak

Siapa Pemangku Kepentingan dalam KLHS


11/19

1. Bahan-bahan Cetak (Disclosure & Printed Materials)

2. Poster & Brosur (Displays & Exhibitions)

3. Hotline Informasi

4. Kuesioner dan Survey

5.Wawancara Langsung (konsultasi terstruktur melalui pertemuan individu, telepon atau

email)

6. Konsultasi Berbasis Internet

7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion)

8. Temu Publik (Public Hearings)

9. Lokakarya (Problem-solving Workshops)

10. Perundingan

11. Tim/Panitia/Badan Penasehat

Metode Pelibatan Masyarakat


12/19

Sikap Mani-

pulasi Informasi Konsultasi KolaborasiPembuatan

Keputusan

PeranM

asyarakat

Tidak ada

peran

serta

Menjadi

tahu

tentangkeputusan

Mempengaruhi

pembuatan

keputusan

Sangat

mempengaruhi

pembuatankeputusan

Mengemban

tanggung-

jawab

membuatkeputusan

2


13/19

1. Buatlah Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan tetapi bersikaplah fleksibel Rencana dapat diadaptasi

2.Identifikasi pemangku kepentingan utama pada tahap awal; harus jelas siapa yang peduli(dapat memberi masukan) dan siapa akan terkena pengaruh (perlu dilibatkan).

3.

Sediakan anggaran untuk pelibatan Pemangku Kepentingan pelibatan akan berjalan

hanya apabila terorganisasi dengan baik

4.Diskusikan manfaat pelibatan pemangku kepentingan dengan Tim Perencana, dan raihkesepakatan pemahaman

5.Pastikan bahwa proses pelibatan dimengerti oleh semua pihak. Harus jelas masukan apa

yang diharapkan dan bagaimana masukan akan dimanfaatkan dalam Laporan KLHS.

6.Fokuskan Konsultasi pada kelompok kepentingan paling utama, dan pada isu-isu strategis hindari konsultasi berlebihan.

7.Upayakan Konsultasi KLHS menyatu dengan proses konsultasi perencanaan, bilamemungkinkan.

8.Dayagunakan kemitraan dan jejaring pemangku kepentingan yang sudah ada. Apabilabelum ada, bangun jejaring informal antar pemangku kepentingan.

9.Pastikan Peran serta Pemangku kepentingan minimal pada tahap Pelingkupan danReview Hasil KLHS Idealnya termasuk tahap Analisis.

10.Pastikan Peran serta dalam KLHS menggunakan teknik yang membantu memecahkan

persoalan, bukan sekedar menyajikan pandangan-pandangan yang berseberangan

Tip Pelibatan Pemangku Kepentingan


14/19

PEMANGKUKEPENTINGAN

YANG MEMILIKI KEPEDULIANPADA K/R/P

YANG TERKENA DAMPAKK/R/P

Pemerintah

1.

2.

3.

dst.

LSM/Ormas

1.

2.

dst.

PerguruanTinggi/Akademisi

1.

2.

dst.

Dunia Usaha

1.

2.

dst.

Tokoh Masyarakat

1.

2.

Lainnya

3


15/19

StakeholderPengaruh

(4-3-2-1)

Pemahaman

(4-3-2-1)

Kepedulian

(4-3-2-1)Peran dalamImplementasi

Unsur Pemerintah

1. BP DAS

2. Dinas PU

3. Dst.

Unsur LSM

1. WWF2. XYZ

3. Dst.

Tokoh Masyarakat

Dunia Usaha

1. Asosiasi

2. ABX

3. Dst

Analisis Pemangku Kepentingan


16/19

STAKEHOLDER PENGARUH KEPEDULIAN PEMAHAMAN PERAN DALAM

IMPLEMENTASI

DINAS PU ++ ++ ++ ++

SUBAK ++ ++ ++ ++

BAPPEDA ++ ++ ++ ++

PDAM ++ ++ ++ ++MUDP + + + +

DINAS PERTANIAN ++ ++ ++ ++

BP DAS ++ ++ ++ ++

KPSA ++ ++ ++ ++

LSM LINGKUNGAN ++ ++ ++ +

BTB (PHRI,GAHAWISRI) + + - -TOKOH MASYARAKAT ++ + + +

BLH ++ ++ ++ ++

DINAS PERIKANAN ++ ++ ++ ++

DAB ++ ++ ++ ++

AKADEMISI ++ + ++ +

BWS BALI PENIDA ++ ++ ++ ++

DINAS KEHUTANAN ++ ++ ++ ++

BKSDA ++ ++ ++ ++

PELAKU INDUSTRI - - - -

POKMAS AIR NON SUBAK ++ ++ ++ ++

ORGANISASI KEAGAMAAN ++ ++ ++ ++DPRD ++ + + -

KTNA ++ ++ ++ ++

4


17/19

PEMANGKU

KEPENTINGAN

YANG MEMILIKI KEPEDULIAN PADA

K/R/PYANG TERKENA DAMPAK K/R/P

Pemerintah

1. Provinsi

2. Kabupaten

3. Kota

LSM/Ormas

1. MUDP/MMDP

2. DEWAN AIR BALI

3. KPSA

4. PHDI

5. FORUM SUBAK

6. WALHI

7. PPLH SANUR

8. YAYASAN WISNU

PerguruanTinggi/Akademisi

1. UNUD

2.

Dunia Usaha

1. PHRI

2. Gahawisri

3. PDAM

Tokoh Masyarakat

1.

2.

Lainnya


18/19

5

Identifikasikan Pemangku Kepentingan Utama dengan

menggunakan Stakeholder Analisis untuk proses KLHS

RTRW atau RPJMD


19/19

MODUL 3

2. modul 2-pelibatan pemangku kepentingan

Documents