15409007 bentuk konflik administrasi negara dan penyelesaiannya

Upload: alifah-dina

Post on 11-Jul-2015

376 views

Category:

Documents


77 download

TRANSCRIPT

Siti Alifah Dina 15409007

Bentuk-Bentuk Konflik Administrasi Negara dan Penyelesaiannya

Sistematika Pembahasan Lingkup Konflik Administrasi Negara Bentuk-Bentuk Konflik Administrasi Negara Prosedur Penyelesaian Konflik Administrasi Negara Pengadilan Tata Usaha Negara

Review Pasal 1 ayat 7 : Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah (UU No 51 Tahun 2009)

Lingkup Konflik Administrasi Negara

Ruang Lingkup Konflik Administrasi NegaraMerupakan konsekuensi dari tuntutan struktur birokratis terhadap adanya otoritas kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam jumlah yang banyak yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan overlapping dan ketidakjelasan kewenangan antar lembaga pemerintahan yang berasal dari atribusi yang digariskan melalui pembagian kekuasan Negara. (Rusma Dwiyana)

Ruang Lingkup Konflik Administrasi Negara Sengketa Internal (Horizontal)

Sengketa administrasi negara yang terjadi di dalam lingkungan administrasi Negara (TUN) itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa yang terjadi antar departemen (instansi)

Ruang Lingkup Konflik Administrasi Negara Sengketa Internal (Horizontal)menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu departemen (instansi) atau kewenangan suatu departemen (instansi) terhadap departemen yang lainnya yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Sengketa ini dapat juga disebut sebagai hukum antar wewenang

Ruang Lingkup Konflik Administrasi Negara Sengketa Eksternal (Vertikal) perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat sebagai subjek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi Negara, yang mencakup administrasi Negara di tingkat daerah maupun administrasi Negara pusat yang ada di daerah.

Bentuk-Bentuk Konflik Administrasi Negara

Bentuk-Bentuk Konflik Administrasi NegaraSengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 5 Tahun 1986).

Bentuk-Bentuk Konflik Administrasi NegaraInstrumen Administrasi Negara

Instrumen Yuridis

Instrumen Non Yuridis (tidak tertulis namun tetap dilaksanakan)

Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan

Rancana

Keputusan

Perbuatan Perdata

Bentuk-Bentuk Konflik Administrasi NegaraContoh konflik Peraturan Perundang-undangan Benturan kepentingan UU Pers dan UU Rahasia Negara Kebijakan UU Badan Hukum Pendidikan merupakan salah satu langkah privatisasi Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, keberadaan UU ini membuat suatu kontroversi diantara masyarakat dan pemerintah.

Bentuk-Bentuk Konflik Administrasi NegaraContoh konflik Rencana Pembangunan kawasan BAKSIL dan PUNCLUT sesuai RTRW dan RUTRK Bandung merupakan kawasan lindung, namun tiba-tiba ada usulan untuk merevisi Perda RTRW agar pembangunan di kawasan BAKSIL dan PUNCLUT dapat dilegalkan. Keputusan Gunung Tangkuban Parahu merupakan kawasan lindung dan tidak boleh dibangun, namun terbit KepMen yang menyetujui adanya pembangunan di kawasan gunung tersebut.

Prosedur Penyelesaian Konflik Administrasi Negara

Prosedur Penyelesaian Konflik Administrasi NegaraPenyelesaian Konflik Administrasi Negara

Upaya Administrasi

Gugatan

Banding Administrasi

Keberatan

Penggugat

Tergugat

Prosedur Penyelesaian Konflik Administrasi Negara Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara Upaya administrasi memiliki 2 bentuk, yaitu banding administratif dan keberatan Banding Administratif: penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.

Prosedur Penyelesaian Konflik Administrasi Negara Keberatan: penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.

Prosedur Penyelesaian Konflik Administrasi Negara Gugatan dilakukan apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi. Subjek yang berperkara dalam gugatan disebut penggugat dan tergugat

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara Latar belakang pembentukan PTUN: Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat oleh akibat pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa dengan warga masyarakat.

Peradilan Tata Usaha Negara Dasar hukum pembentukan PTUN: UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 UU No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 Tahun 1986 Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kedudukan dan Kewenangan PTUN Tempat kedudukan pengadilan (Pasal 6 UU No 9 Tahun 2004): Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) berkedudukan di ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Peradilan Tata Usaha Negara Posisi PTUN

Mahkamah Agung

Peradilan Umum

Peradilan Agama

Peradilan Militer

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara PTUN adalah badan peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus/ menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang perorangan atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara Susunan pengadilan TUN: 1. Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN) 2. Hakim Anggota 3. Panitera 4. Sekretaris Terdiri dari dua tingkat: Tingkat Pertama Tongkat Banding

Peradilan Tata Usaha Negara Karakteristik dan Prinsip PTUN: Perbedaan PTUN dengan Pengadilan perdata: Hakim tata usaha dapat menguji seluruh keputusan atas keabsahan suatu keputusan Adanya Reformatio in Peius (Mengubah vonis yang merugikan penggugat/pembanding) Hakim tata usaha negara hanya dapat membatalkan suatu keputusan

Peradilan Tata Usaha Negara Objek Gugatan (Pasal 1 butir 3 UU PTUN): 1. Harus bersifat tertulis 2. Konkrit 3. Individual 4. Final 5. Dibuat oleh pejabat/badan TUN Alasan Mengajukan Gugatan (Pasal 53 UU PTUN): 1. KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Penyalahgunaan wewenang 3. Perbuatan sewenang-wenang

DAFTAR PUSTAKAUU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU No 9 Tahun 2004 sebagai perubahan UU No. 5 tahun 1986 UU. No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

www.hukumonline.comhttp://hukumpedia.com http://albatrozz.wordpress.com http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Tata_Usaha_Negara http://peratun.blogspot.com/ Rusma Dwiyana Akuntabilitas Administrasi Dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan

TERIMA KASIH