1 petunjuk administrasi sekolah dasar

106
PETUNJUK ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR DAFTAR ISI : BUKU 1 PETUNJUK UMUM ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR BAB I PENDAHULUAN BAB II PENJELASAN BUKU PETUNJUK BAB III KALENDER PENDIDIKAN BAB IV PELAPORAN BUKU II ADMINISTRASI PROGRAM PENGAJARAN BAB I PENDAHULUAN BAB II LINGKUP ADMINISTRASI PENGAJARAN DI SEKOLAH DASAR BAB III KEGIATAN SEKOLAH DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PENGAJARAN BAB IV FORMAT ADMINISTRASI PENGAJARAN BAB V PENJELASAN FORMAT BUKU III ADMINISTRASI KEMURIDAN BAB I PENDAHULUAN BAB II RUANG LINGKUP ADMINISTRASI KEMURIDAN BAB III JENIS FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN BAB IV ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAB I PENDAHULUAN BAB II BEBERAPA KETENTUAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PETUNJUK PELAKSANAANNYA BAB III PENJELASAN PENGGUNAAN FORMAT BUKU V ADMINISTRASI KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN BAB II PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SEKOLAH DASAR BAB III CONTOH-CONTOH KETATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAH 1

Upload: ahmad-hisni

Post on 20-Jun-2015

9.478 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

Petunjuk Administrasi Sekolah

TRANSCRIPT

Page 1: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

PETUNJUK ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR

DAFTAR ISI :

BUKU 1

PETUNJUK UMUMADMINISTRASI SEKOLAH DASAR

BAB I PENDAHULUANBAB II PENJELASAN BUKU PETUNJUKBAB III KALENDER PENDIDIKANBAB IV PELAPORAN

BUKU II

ADMINISTRASI PROGRAM PENGAJARAN

BAB I PENDAHULUANBAB II LINGKUP ADMINISTRASI PENGAJARAN DI SEKOLAH DASARBAB III KEGIATAN SEKOLAH DALAM PENYUSUNAN PROGRAM

PENGAJARANBAB IV FORMAT ADMINISTRASI PENGAJARANBAB V PENJELASAN FORMAT

BUKU III

ADMINISTRASI KEMURIDAN

BAB I PENDAHULUANBAB II RUANG LINGKUP ADMINISTRASI KEMURIDANBAB III JENIS FORMAT DAN PETUNJUK PENGISIAN

BAB IV

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BAB I PENDAHULUANBAB II BEBERAPA KETENTUAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DAN PETUNJUK PELAKSANAANNYABAB III PENJELASAN PENGGUNAAN FORMAT

BUKU V

ADMINISTRASI KEUANGAN

BAB I PENDAHULUANBAB II PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SEKOLAH

DASARBAB III CONTOH-CONTOH KETATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAH

BUKU VI

ADMINISTRASI PERLENGKAPAN / BARANG

BAB I PENDAHULUANBAB II PERENCANAAN, PENGADAAN, PENYIMPANAN DAN

PEMELIHARAANBAB III INVENTARISASIBAB IV PENGHAPUSANBAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1

Page 2: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

BUKU IV

P E T U N J U K

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SEKOLAH DASAR

2

Page 3: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI…………………………………………………………………... i

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN………………………………………………………….. iii

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,TANGGAL : 11 JUNI 1983NOMOR : 33 TAHUN 1983NOMOR : 0286a/ U / 1983TENTANG : PETUNJUK ADMINISTRASI SEKOLAH………. v

BAB IV ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN …………………………… iv

BAB I P E N D A H U L U A N ……………………………………….. 1

BAB II BEBERAPA KETENTUAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN…………………………… 2 A.PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENGANGKATAN : 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai/Guru……………………... 2 2. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil………………… 3

3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

B. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL : 1. Nomor Induk Pegawai………………………………………. 5 2. Kartu Pegawai………………………………………………. 6 3. Disiplin Pegawai……………………………………………. 7 4. Kenaikan Gaji………………………………………………. 9 5. Kenaikan Pangkat…………………………………………... 10

C. MASA KERJA………………………………………………… 15

D. CUTI…………………………………………………………... 17

E. KESEJAHTERAAN PEGAWAI……………………………… 20

F. PEMINDAHAN……………………………………………….. 24

G. PENSIUN………………………………………………………. 25

H. PEMBERHENTIAN…………………………………………… 33

I. LAIN-LAIN : 1. Daftar Hadir Pegawai / Guru…………………………………. 36 2. Data Kepegawaian / Guru ……………………………………. 37

3. Kartu Pribadi Pegawai / Guru………………………………… 37

BAB III PENJELASAN PENGGUNAAN FORMAT……………………… 38-85

3

Page 4: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

Kepala sekolah dan guru sebagai pegawai negeri sipil diserahi tugas dan tanggung

jawab sebagai pengelola pendidikan dan pengajaran. Tugas dan tanggung jawab ini

cukup berat, karena pada dasarnya kemajuan suatu bangsa akan ditentukan dari hasil

pendidikan tersebut.Tidak berkelebihan rasanya, kalau dikatakan guru sebagai penentu

maju atau mundurnya suatu pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Ketatausahaan kepegawaian di sekolah perlu ditingkatkan, baik yang

berhubungan dengan pengelolaan pendidikan, maupun pengadministrasian kepegawaian

pada umumnya.

Oleh karena kepala sekolah dan guru, mempunyai hak dan kewajiban yang sama

dengan pegawai negeri sipil lainnya, maka semua ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, berlaku pula bagi Kepala sekolah dan

guru.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian ini diharapkan dapat

memberikan informasi , dan menambah pengetahuan kepala sekolah dasar tetang

poengelolaan kepegawaian seperti : pengangkatan, kenaikan pangkat, pension, dan lain-

lain

Selain itu buku ini merupakan petunjuk bagi kepala sekolah mengenai hal-hal

yang harus dilakukan dalam menyeragamkan keteteusahaan kepegawaian.

4

Page 5: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

BAB II

BEBERAPA KETENTUAN ADMINISTASI KEPEGAWAIANDAN PETUNJUK PELAKSANAAN

A. PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENGANGKATAN

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai/Guru .

Berdasarkan rencana kebutuhan guru, kepala sekolah mengajukan usul

permintaan kepada Dinas P dan K. dalam usul tersebut disertakan rencana terurai

yang didukung data/informasi tentang :

- Berapa jumlah murid yang akan diterima,

- Nama guru yang mengajar di tingkat I, II, III dan seterusnya,

- Nama guru yang diberi tugas mengurus kepramukaan, kesehatan sekolah,

koperasi, dan lain-lain.

Bila rencana diatas telah disetujui oleh atasan dan seanainya diperlukan

penambahan tenaga maka dimulailah proses pengangkatannya.

Biasanya proses pengangkatan tersebut di tempuh secara bertahap dimulai dari

pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.Perencanaan kebutuhan

pegawai/guru dituangkan dalam bentuk format PEG.1.

Dari data format PEG.1, kepala sekolah membuat usul pengadaan

pegawai/guru yang diperlukan.

Usul dengan menggunakan PEG.2 disampaikan oleh kepala sekolah kepalda

Dinas P dan K Kecamatan untuk diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih

tinggi tingkatnya dan berwenang mengolah melalui hierarki yang

berlaku .Apabila Dinas P dan K Kecamatan belum ada, usul tersebut disampaikan

kepada Kantor Departemen P dan K Kecamatan juga belum ada disampaikan

kepada Penilik untuk pemrosesan lebih lanjut

Ketentuan yang berhungan dengan pengangkatan seseorang menjadi pegawai

negeri sipil ialah :

a.Pelamar yang diterima dengan persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian

Negara ( BAKN ) diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai PP.

No.6 Tahun 1976 dan surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara No.05/SE/1976.

b. Sesuai Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1976 jo Surat Edaran Kepala Badan

Administrasi kepegawaian Negara No.05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976 jo

keputusan Menteri P dan K tanggal 16 Mei 1976 No.011/P/1976, Calon

Pegawai Negeri Sipil Tersebut berstatus dalam masa percobaannya.Masa kerja

yang telah dimiliki dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokoknya

sesuai pasal 15 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1976

5

Page 6: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

c.Hak gajinya mulai berlaku pada bulan sejak ia mulai bekerja, yang dinyatakan

dengan surat pernyataan atasan langsung.

d. Seorang calon pegawai negeri sipil sudah dianggap nyata melaksanakan

tugasnya, terhitung mulai tanggal diperintah oleh atasan yang berwenang,

berangkat menuju tempat tugasnya yang tertera dalam surat perintah

menjalankan tugas .Pernyataan telah melaksanakan tugasnya tersebut dapat

pula dibuktikan dengan adanya surat perintah perjalanan yang diberikan .Surat

perintah perjalanan tersebut dianggap sebagai pengganti surat perintah

menjalankan tugas.

e.Surat perintah menjalankan tugas dibuat rangkap 3 ( tiga )

f. Masa percobaan berlaku 2 ( dua ) tahun ( Undang-undang No.8 Tahun 1974

pasal 16 jo Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1976 pasal 13 ) . Masa

percobaan dihitunmg mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan

pengangkatan.

2 Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil

Setelah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun

seorang calon pegawai negeri yang tidak memenuhi syarat dapat diberhentikan.

a. Calon pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat apabila :

- Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugasnya,

- Sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang

berlaku, umpamanya sering terlambat masuk, sering tidak hadir tidak

dengan sah,

- Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat

mengganggu lingkungan pekerjaan atau pergaulan sesame karyawan.

- Tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan,

- Meminta berhenti.

b. Calon pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hokum yang tetap, karena dengan sengaja

melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hokum

penjara setinggi-tingginya 4 ( empat ) tahun atau lebih.

- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hokum yang tetap, karena melakukan tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- Melakukan penyelewengan terhadap ideology Negara Pancasila, Undang-

undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara

atau pemerintah.

- Pada waktu melamar ternyata dengan sengaja memberi keterangan-

keterangan yang tidak benar.

- Usul pemberitahuan sebagai pegawai negeri sipil dengan dilampiri daftar

riwayat hidup, salinan sah Daftar Penilaian dan surat keputusan

6

Page 7: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil disampaikan oleh kepala

sekolah kepada instansi seperti halnya dalam usul pengadaan pegawai

diatas.

3. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

a. Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil setelah

memenuhi syarat-syarat sebagai ditentukan dalam Undang-undang No. 8

Tahun 1974 pasal 16 ayat ( 4 ) jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1976

pasal 13.

b. Calon pegawai negeri sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (

dua ) tahun, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi

pegawai negeri sipil; tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat di luar

kesalahan calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan, maka

pengangkatannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala

Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

c. Usul pengangkatan disampaikan melalui prosedur yang sama dengan usul

pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil

mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai pegawai negeri sipil berhak mendapatkan :

1. Nomor Induk Pegawai ( NIP )

Nomor induk pegawai adalah nomor identitas pegawai negeri sipil yang berfungsi

sebagai nomor asuransi social pegawai dan sebagai dasar pengaturan dan

pemeliharaan tata usaha kepegawaian. Ketentuan-ketentuan lain dari NIP adalah :

1) NIP hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai Negara sipil.

NIP seseorang pegawai negeri sipil yang telah berhenti tidak dapat

dipergunakan untuk pegawai negeri sipil lain.

2) Pemindahan antara instansi pemerintah atau penugasan ke instansi lain tetap

menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya.

3) Pengangkatan kembali menjadi pegawai negeri sipil, setelah yang

bersangkutan diberhentikan dengan hak pension tetap menggunakan NIP yang

telah ditetapkan baginya. Apabila pemberhentian semula tanpa hak pension,

maka kepadanya diberikan NIP baru.

4) NIP ditetapkan secara terpusat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara ( BAKN ), bersama-sama dengan nota persetujuan pengangkatannya.

2. Kartu Pegawai ( KARPEG ).

a. Setiap pegawai, baru dapat dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil apabila

telah memiliki KARPEG, yang antara lain berfungsi sebagai kartu identitas

pegawai negeri sipil, dan hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi

pegawai negeri sipil.

7

Page 8: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

b. KARPEG ditetapkan secara terpusat oleh Kepala Badan Adminstrasi

Kepegawaian Negara, berdasarkan pemberitahuan yang bersangkutan telah

diangkat menjadi pegawai negeri sipil disertai bahan-bahan :

1) Daftar nominative calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi

pegawai negeri sipil.

2) Sebuah paspoto ukuran 3 x 4 cm dengan ketentuan bahwa di belakang

paspoto dituliskan nama lengkap dan NIP pegawai negeri sipil yang

bersangkutan.

c. Pegawai negeri sipil yang kehilangan KARPEG diwajibkan membuat laporan

tertulis :

1) Atasan langsung memeriksa kebenaran laporan tersebut.

2) Apabila laporan itu benar, maka laporan tersebut disahkan kebenarannya.

3) Apabila laporan itu tidak benar atau disangsikan kebenarannya, maka

dicatat hal-hal yang dipandang perlu.

4) Laporan tentang kehilangan KARPEG disampaikan kepada Menteri yang

bersangkutan melalui hiraki yang berlaku, dan diteruskan ke Badan

Administrasi Kepegawaian Negara.

d. Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengganti KARPEG yang hilang

dengan ketentuan :

Kehilangan KARPEG karena kesalahan atau kelalaian, diwajibkan membayar

harga KARPEG yang ditentukan, sedang kehilangan KARPEG di luar

kesalahan pegawai negeri yang bersangkutan, diganti dengan Cuma-Cuma.

e. Laporan kehilangan KARPEG dibuat rangkap 5 ( lima ) ;

1) Satu lembar sebagai lampiran permintaan penggantian KARPEG kepada

Kepala Badan Adminiustrasi Kepegawaian Negara.

2) Satu lembar untuk Menteri yang bersangkutan.

3) Satu lembar untuk atasan langsung yang bersangkutan.

4) Satu lembar sebagai arsip Kepala Bagian / Biro Kepegawaian

5) Satu lembar sebagai arsip pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

f. Seseorang yang telah memperoleh surat keputusan penetapan

pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil harus segera dimintakan kartu

pegawainya.

g. Permintaan kartu pegawai disampaikan oleh kepala sekolah kepada Dinas P

dan K Kecamatan untuk diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi

tingkatnya dan berwenang mengolahnya melalui hiraki yang berlaku. Seperti

halnya dalam pengusulan pemberhentian / pengangkatan di atas.

3. Disiplin Pegawai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, ditetapkan :

a) Kewajiban pegawai negeri sipil

1) Setia dan taat sepenuhya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,

Negara, dan pemerintah.

8

Page 9: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri

sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak

kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak

lain.

3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan

Pegawai Negeri Sipil.

4) Mengangkat dan mentaati sumpah / janji pegawai negeri sipil dan

sumpah / janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5) Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-

baiknya.

6) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang

langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara

umum.

7) Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

8) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan

Negara.

9) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan

kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.

10) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang

dapat membahanyakan atau merugikan Negara / pemerintah, terutama di

bidang keamanan, keuangan dan material.

11) Mentaati ketentuan jam kerja, serta menciptakan dan memelihara suasana

kerja yang baik.

12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan

sebaik-baiknya.

13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat

menurut bidang tugasnya masing-masing.

14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap

bawahannya.

15) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap

bawahannya.

17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan

kariernya.

19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

20) Berpakaian rapid an sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan

terhadap masyarakat, sesame pegawai negeri sipil dan terhadap atasan.

21) Hormat menghormati antara sesame warganegara yang memeluk agama /

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan.

9

Page 10: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

22) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.

23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan

yang berlaku.

24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

25) Memperhatikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

b) Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1980 ditetapkan pula

hukuman disiplin pegawai negeri. Hukuman disiplin ini ada tiga macam yaitu:

1) Jenis hukuman disiplin ringan berupa:

- Tegoran lisan

- Tegoran tertulis

- Pernyataan tidak puas secara tertulis

2) Jenis hukuman disiplin sedang:

- Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji brkala untuk paling

lama 1 (satu) tahun.

- Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

3) Jenis hukuman disiplin berat:

- Penurunan kenaikan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling

lama 1 (satu) tahun.

- Pembebasan dari jabatan.

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

pegawai negeri sipil.

- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

c) Kepala sekolah dalam hal ini diwajibkan menyampaikan permasalahan

terjadinya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil bagi pegawai / guru

dalam lingkungannya, kepada Dinas P dan K Kecamatan dan atau instansi lain

yang telah ditentukan untuk memprosesnya lebih lanjut.

4. Kenaikan Gaji

Bagi seorang pegawai negeri sipil berhak mendapatkan kenaikan gaji.

Kenaikan gaji ini ada bermacam-macam:

a. Kenaikan Gaji Berkala

Pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kenaikan gaji

berkala. Kenaikan gaji berkala diberikan untuk jangka waktu tertentu yaitu

tiap 2 9dua) atau 3 (tiga) tahun.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum saat akan diperoleh kenaikan gaji

berkala tersebut, kepala sekolah menyampaikan usul pemberitahuan sesuai

format PEG-4 kepada Dinas P dan K kecamatan/ sesuai prosedur yang berlaku

dengan melampirkan:

10

Page 11: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

1) Salinan sah surat keputusan pengangkatan terakhir

2) Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

b. Dengan keluarnya Surat Edaran Kepala Direktorat Perbendaharaan dan Kas

Negara tanggal 14 Mei 1969 No. D. 25.1.14, pemberian gaji berkala,

dilakukan tanpa surat keputusan akan tetapi cukup dengan surat

pemberitahuan.

c. Kenaikan gaji istimewa diusulkan oleh kepala sekolah dengan prosedur seperti

pada penyampaian pemberitahuan saat kenaikan gaji berkala.

5. Kenaikan Pangkat

Ada beberapa macam kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil:

a. Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai negeri sipil tanpa

memperhatikan jabatan yang didudukinya, akan tetapi memperhatikan dasar

pendidikan formalnya, apabila:

1) telah mempunyai masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan

mempunyai nilai sekurang-kurangnya “baik” bagi setiap unsure penilaian

dalam daftar Penialian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir, atau

2) telah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir dan

mempunyai nilai sekurang-kurangnya “cukup” bagi setiap unsure

penilaian dalam Daftar Penilaian Pekerjaan tahun terakhir.

Lampiran yang diperlukan:

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir.

- Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

- Salinan sah tanda lulus ujian dinas bagi pegawai negeri sipil yang naik

golongan.

b. Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

menduduki jabatan struktual tertentu dengan ketentuan:

1) Telah mempunyai masa kerja 4 (tahun) dalam pangkat terakhir dan

mempunyai nilai sekurang-kurangnya “baik” bagi setiap unsure penilaian

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir, atau

2) Telah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun pangkat terakhir dan

mempunyai nilai rata-rata “baik” tidak ada nilai “kurang” dalam Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir, atau

3) Telah mempunyai masa keja 6 (enam) tahun dalam pangkat terakhir dan

mempunyai nilai rata-rata “cukup” tidak ada nilai “kurang” dalam Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakghir.

Lampiran yang diperlukan:

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

11

Page 12: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

- Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahu

terakhir.

Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sedangkan pangkatnya masih di

bawah pangkat terendah yang ditentukan, dapat naik pangkat apabila:

4) Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam

pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatannya, dan mempunyai

nilai “baik” bagi setiap unsure penilaian dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir, dan

5) Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam

pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatannya, dan mempunyai

nilai rata-rata “baik”, tidak ada nilai “kurang” dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir.

c. Kenaikan Pangkat Istimewa

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan

ketentuan:

1) Mempunyai prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau

2) Menemikan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

Lampiran yang diperlukan:

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir.

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir

- Salinan sah surat keputusan menteri yang menyatakan prestasi kerja

yang luar biasa baiknya

- Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 ( dua ) tahun

terakhir.

d. Kenaikan Pangkat Pengabdian

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

telah mencapai batas usia pension dan akan mengakhiri masa jabatannya

sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pension dengan ketentuan :

1) Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 ( empat ) tahun dalam

pangkat terakhir, dan

2) Mempunyai nilai rata-rata “ baik “ tidak ada nilai “ kurang “ dalam Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir sebelum ia dibebaskan

dari jabatannya.

Lampiran yang diperlukan :

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir,dan

- Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir,

e. Kenaikan Pangkat Anumerta

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tewas

dan diberikan pada saat tewasnya.

12

Page 13: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Lampiran yang diperlukan :

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir ;

- Berita Acara dari pejabat yang berwajib ( POLRI, Pamong Praja dsb )

tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan tewas;

- Visum et repertum dari dokter;

- Salinan sah surat perintah penugasan atau surat keterangan dari pimpinan

instansi yang menerangkan bahwa tewas nya pegawai negeri sipil tersebut

adalah pada waktu ia sedang menjalankan tugas kewajiban jabatannya ;

- Laporan dari pimpinan instansi yang bersangkutan tentang peristiwa yang

menimpa pegawai negeri sipil tersebutyang mengakibatkan dia tewas;

- Salinan sah surat keputusan sementara ( kalau ada )

f. Kenaikan Pangkat Tugas Belajar

Kenaikan pangkat dalam tugas belajar diberikan kepada pegawai negeri sipil

selama ia mengikuti pendidikan atau latihan jabatan , dan telah memenuhi

syarat-syarat di tentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran yang diperlukan :

1. Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir,

2. Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan,

3. Salinan sah surat keputusan / perintah untuk tugas belajar,

4. Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

g. Kenaikan Pangkat Sebagai Pejabat Negara

Kenaikan pangkat sebagai Pejabat Negara diberikan kepada pegawai negeri

sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan

organiknya, dengan ketentuan :

1. Telah mempunyai masa kerja ( empat ) tahun dalam pangkat terakhir dan

mempunyai nilai “baik” bagi setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

2. Telah mempunyai masa kerja 5 ( lima ) tahun dalam pangkat terakhir, dan

mempunyai nilai rata-rata “ baik “ dan tak ada nilai “ kurang “ dalam

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

Lampiran yang diperlukan :

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan,

- Salinan sah surat keputusan pembebasan dari jabatan organik,

- Salinan sah Daftar Penilainan Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

h. Kenaikan Pangkat di luar Instansi Induk

Kenaikan pangkat selama dalam penugasan di luar instansi induk diberikan

kepada pegawai negeri sipil apabila ia bekerja di luar instansi induknya, dan

13

Page 14: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Lampiran yang diperlukan:

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan bersangkutan;

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;

- Surat keputusan dari pimpinan instansi yang serendah-rendahnya pejabat

eselon II tentang jenis tugas yang dibebankan kepadanya,

- Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

k. Kenaikan Pangkat lain-lain

Kenaikan pangkat lain-lain adalah kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil

yang menduduki pangkat berdasarkan surat tangda tamat belajar/ ijazah

tertentu, dan dapat dipercepat pemberian kenaikan pangkatnya dengan

mengurangi ketentuan syarat masa kerja yang diperlukan untuk kenaikan

pangkat regular, kurang dari 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.

Lampiran yang diperlukan:

- Salinan sah surat tanda tamat belajar/ijazah yang dipakai sebagai dasar

pengangkatannya,

- Salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir,

- Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menurut ketentuan

yang berlaku.

C. MASA KERJA

Menurut sifat dan penilaian ada 2 (dua) jenis masa kerja yang diperhitungkan

sebagai masa kerja untuk penetapan gaji, dan pension yaitu masa kerja sebagai

pengalaman bekerja, baik pada pemerintah maupun badan swasta, dan masa kerja

sebagai masa bakti veteran.

a. Masa Pengalaman Kerja

Masa kerja sebagai pengalaman kerja baik pada instansi pemerintah maupun

badan swasta, dapat diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan

pension, apabila pada saat pengabgkatan seseorang sebagai calon pegawai negeri

sipil belum diperhitungkan.

1) Masa Kerja Penuh

Masa kerja diperhitungkan penuh:

- Selama menjadi pegawai negeri sipil maupun angkatan bersenjata kecuali

selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;

- Selama menjadi Pejabat Negara seperti menjadi anggota DPR, DPRD dll;

- Masa selama menjalankan tugas pemerintah pada BUTSI, Local Staf pada

perwakilan RI di luar negeri, Pamong, Lembaga Pendidikan, Badan

Internasional, dan Jawatan Pemerintah;

- Selama menjalankan kewajiban membela negara :

Wajib militer, sukarelawan dan lain-lain;

14

Page 15: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

- Selama menjalankan wajib kerja : wajib kerja sarjana

(Undang-undang No. 8 Tahun 1971), wajib kerja tenaga paramedic

(Undang-undang No.18 Tahun 1964) dll;

- Selama menjadi pegawai bank / perusahaan milik negara.

Catatan:

Khusus untuk pamong desa perhitungan masa kerja dihitung penuh.

Cara memperhitungkan masa kerja:

Hasil terakhir perhitungan masa kerja yang kurang dari 1 (satu) bulan

dihapuskan.

Contoh : Seeorang mempunyai masa kerja:

- sebagai wajib militer : 2 th 3 bulan 21 hari

- sebagai wajib kerja sarjana : 1 th 1 bulan 11 hari

-------------------------

3 th 4 bulan 32 hari

Yang dapatdiperhitungkan penetapan gaji pertama adalah 3 tahun 5 bulan.

2) Masa Kerja Setengah

Masa kerja yang diperhitungkan ½ ( setengah) adalah masa kerja badan

hokum di luar badan-badan pemerintah (baik badan hokum swasta asing) yang

tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun secara terus menerus dengan

ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 10

(sepuluh) tahun.

Cara memperhitungkan:

Contoh : Seseorang mempunyai masa kerja pada perusahaan swasta

berbentuk badan hukum.

- pada perusahaan swasta A selama 11 bulan

- pada perusahaan swasta B selama 9 bulan

-----------

Jumlah = 20 bulan

Dalam hal demikian masa kerja tersebut tidak dapat diperhitungkan karena

tiap-tiap kali kurang dari 1 (satu) tahun. Untuk masa kerja yang

diperhitungkan ½ (setengah) maka perhitungan masa kerja pada setiap instansi

yang kurang dari 1 (satu) bulan dihapuskan.

D. C U T I

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/1976, cuti bagi pegawai negeri dapat

dibagi dalam :

a. Cuti Tahunan

Cuti tahunan diberikan kepada pegawai untuk tiap-tiap tahun selama 12

(duabelas) hari kerja bagi pegawai yang telah bekerja paling sedikit 6 (enam)

bulan kecuali guru. Bagi yang menjalankan istirahat di tempat yang sulit dicapai

15

Page 16: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

karena komunikasi, dapat diperpanjang sekurang kurangnya 1 (satu) minggu, dan

dalam hal luar biasa dapat diperpanjang lagi 1 (satu) minggu.

b. Cuti Besar

Cuti besar diberikan kepada setiap pegawai yang telah bekerjasekurang-

kurangnya 6 (enam) tahun terus menerus dan lamanya cuti dimaksud adalah 3

(tiga) bulan, dengan menerima gaji penuh beserta tunjangan lainnya.

c. Cuti Sakit

1) Cuti sakit diberikan kepada pegawai yang sakit dengan keterangan dokter

antara 2 (dua) hari kerja sampai 12 (dua belas) hari kerja.

2) Cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dan paling lama 1 (satu) tahun

dapat diberikan/diizinkan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan terus-menerus, dengan surat keterangan dokter

yang disahkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Selama menjalankan cuti sakit, diberikan gaji dengan ketentuan:

- Untuk 6 (enam) bulan pertama, menerima gaji penuh, kecuali tunjangan

jabatan.

- Untuk 6 (enam) bulan berikutnya menerima 2/3 gaji.

- Untuk pegawai yang menderita penyakit yang sifatnya kronis (misalnya

paru-paru, kusta, atau sakit jiwa) yang dinyatakan oleh dokter dan

disahkan oleh Dinas Kesehatan dapat diberikan / diizinkan cuti sakit

paling lama 3 (tiga) tahun dengan pemberian gaji:

(a) untuk 1 (satu) tahun pertama menerima gaji penuh, beserta tunjangan

lainnya.

(b) Untuk 1 (satu) tahun kedua, menerima 2/3 gaji beserta tunjangan

lainnya,

(c) Untuk 1 (satu) tahun ketiga, menerima separoh gajinya beserta

tunjangan lainnya.

- Untuk pegawai yang belum bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam)

bulan terus-menerus, cuti sakit hanya dapat diberikan / diizinkan selama

45 (empat puluh lima) hari kerja, dengan menerima gaji penuh beserta

tunjangan lainnya.

d. Cuti Alasan Penting

1) Kepada seorang pegawai yang sudah bekerja terus-menerus selama 6 (enam)

bulan dapat diberikan / diizinkan cuti karena alas an penting. Cuti ini

diberikan apabila hak cuti lainnya sudah tidak memungkinkan lagi.

2) Yang termasuk dalam cuti karena alas an penting ialah apabila:

- Ibu, bapak, anak, mertua, istri/suami dari pegawai yang bersangkutan

meninggal di tempat lain.

16

Page 17: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

- Mengurus sesuatu warisan di tempat lain.

- Melangsungkan perkawinan di tempat lain.

- Saudara atau keluarga lain yang tidak tersebut di atas meninggal di tempat

lain.

- Kedatangan yang bersangkutan sangat diharapkan, karena yang meninggal

tidak mempunyai seorang keluarga pun.

- Anak atau keluarga lainnya ada di tempat lain berada dalam keadaan sakit

keras; sedangkan menurut surat keterangan dokter, kedatangan pegawai

yang bersangkutan sangat dapat diharapkan.

3) Izin cuti karena alas an penting diberikan atas dasar permohonan dengan

menunjukkan bukti kebenaran salah satu alasannya.

4) Cuti karena alas an penting itu dapat diberikan / diizinkan menurut keperluan

paling lama 2 (dua) bulan.

5) Izin cuti ini dapat diperpanjang sampai 3 (tiga) bulan, apabila lokasi yang

dituju sulit dicapai.

6) Selama menjalankan cuti ini diberikan gaji penuh beserta tunjangan lainnya.

e. Cuti di Luar Tanggungan Negara

1) Cuti ini dapat diberikan dengan persetujuan Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara (BAKN).

2) Selama menjalankan cuti ini tidak diberikan gaji, dan masa kerja selama cuti

tidak dihitung.

3) Pengangkatan kembali setelah selesai menjalankan cuti ini dapat dilakukan,

apabila ada formasi dan dengan persetujuan Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara.

f. Cuti Hamil

1) Seorang pegawai wanita yang telah kawin denagan sah, dan akan melahirkan

dapat diberikan cuti hamil selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan:

a. 1 ½ bulan sebelum melahirkan,

b. 1 ½ bulan sesudah melahirkan.

2) Cuti 3 (tiga) bulan tersebut, bila dipandang perlu menurut surat keterangan

dokter dapat diperpanjang lagi selama 1 ½ bulan,

3) Selama menjalankan cuti diberikan gaji beserta tunjangan lainnya,

4) Untuk mendapatkan cuti harus mengajukan permohonan,

5) Untuk pegawai wanita yang untuk pertama kalinya akan melahirkan dan

menggunakan istirahat tersebut, perlu dilampirkan surat nikah dari pegawai

yang bersangkutan guna menentukan dapat tidaknya diberikan izin istirahat

tersebut,

6) Untuk pegawai wanita yang mengalami keguguran (abortus) dapat

diberikan /diizinkan menjalankan istirahat tersebut selama 1 ½ bulan.

17

Page 18: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Bilamana dipandang perlu oleh dokter, izin dimaksud dapat diperpanjang

menurut kebutuhan dan pemeriksaan dokter.

7) Untuk kelahiran Yang keempat dan seterusnya tidak diberikan cuti hamil,

tetapi diberikan cuti di luar tanggungan negara.

8) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 pasal 8 guru tidak

diperbolehkan mengambil cuti tahunan.

9) Kepala sekolah menyampaikan permintaan cuti pegawai / guru kepada Dinas

P dan K Kecamatan untuk diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih

tinggi tingkatannya dan berwenang mengolahnya melalui hieraki yang

berlaku.

10) Kepala sekolah mencatat pemberian cuti tersebut dalam buku cuti (format

PEG.9).

E. KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Selain yang telah kita ebutkan di atas, ditetapkan pula beberapa usaha yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Adapun usaha tersebut adalah:

1. TASPEN

2. ASKES

3. KOPERASI

1. T A S P E N

Dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1963 telah ditetapkan ketentuan

yang mengatur penyelenggaraan TASPEN.

a. Guna pencatatan sebagai anggota TASPEN diperlukan data lengkap

mengenai:

1) Nama lengkap,

2) Tanggal lahir,

3) Tempat lahir,

4) Mulai diangkat menjadi pegawai negeri,

5) Instansi tempat bekerja,

6) Tempat tinggal terakhir.

b. Peserta TASPEN berhak menerima sejumlah uang asuransi yaitu pada saat

peserta tersebut berhenti sabagai pegawai negeri, baik karena permintaan

sendiri, meninggal, pension ataupun sebab-sebab lain.

c. Syarat pengajuan klaim

1) Bagi peserta yang berhenti:

a) Surat keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri,

b) Surat keputusan pemberhentian,

c) Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) dari pembuat

daftar gaji yang disahkan oleh pimpinan Unit Organisasinya,

2) Bagi peserta yang meninggal (oleh ahli warisannya):

- S K P P

18

Page 19: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

3) Bagi peserta yang pension:

a) Surat keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri,

b) Surat keputusan pemberhentian dengan hak pension,

c) S K K P

d. Santuan TASPEN

1) Hak asuransi kematian diberikan kepada pegawai / peserta pensiunan

atas kematian:

a) Isteri / suami sebesar 1 x penghasilan, yaitu bagi para pension,

isteri/suami yang nikahnya sebelum masa pensiun dijalankan,

b) Anak sebesar ½ x penghasilan, dengan ketentuan:

- hanya untuk 3 x peristiwa kematian anak,

- anak belum berusia 21 tahun dan

- belum menikah dan belum berpenghasilan sendiri, dengan

catatan,

- bagi para pensiun anak lahir sebelum masa pension dijalankan.

2) Hak pegawai peserta apabila berhenti termasuk berhenti tidak dengan

hormat diberikan atas permintaan yang diajukan.

e. Prosedur pengajuan klaim TASPEN

1) Untuk pegawai peserta / pension dari sekolah di DKI Jakarta

dibanyarkan di kantor PERUM TASPEN Cempaka Putih Jakarta,

2) Untuk di luar DKI Jakarta dibayarkan di kantor kabupaten / kotamadya

setempat yang telah menerima delegasi dari PERUM TASPEN,

3) Asuransi kematian tetap masih dibayarkan di Kantor PERUM

TASPEN Cempaka Putih Jakarta,

4) Formulir / blangko permintaan / pengajuan klaim di sediakan melalui

kantor kabupaten / kotamadya tanpa pungutan pembayarannya.

Untuk keperluan tersebut di atas kepala sekolah membantu

penyelesaiannya.

2. Asuransi Kesehatan Pegawai (ASKES)

a. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968 tanggal 15 Juli

1968, pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pemeliharaan

kesehatan pegawai negeri / Hak peserta ASKES:

1) Pegawai negeri/penerima pension beserta anggota keluarganya berhak

menerima bantuan mengenai biaya yang harus dikeluarkan bagi

dirinya atau anggota keluarganya dalam hal:

a) Pengobatan ( Perawatan / Imunisasi):

- oleh dokter gigi, baik pemerintah maupun swasta,

b) Pertolongan atau perawatan bersalin pada rumah sakit bersalin oleh

dokter atau bidan baik rumah sakit/dokter/bidan pemerintah

maupun swasta,

19

Page 20: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

c) Obat-obatan dari apotek pemerintah maupun swasta menurut tesep

dokter,

d) Pembelian kaca mata yang sangat diperlukan demi kesehatan

menurut resep dokter mata,

2) Perawatan tunjangan cacad dan uang duka pegawai negeri sipil:

a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1981 kepada

pegawai negeri sipil yang mengalami kecelakaan dan menderita

cacad dalam dan arena menjalankan tugas kewajibannya, diberikan

perawatan pengobatan dan atau rehabilitasi serta tunjangan cacad

dan diberikan uang duka tunjangan kematian kepada keluarga

pegawai negeri sipil yang tewas atau wafat.

b) Pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi dilakukan pada

PUSKESMAS atau di Rumah Sakit Pemerintah / Swasta menurut

ketentuan yang berlaku.

c) Sebagai dasar mengeluarkan keputusan pemberian fasilitasnya

pelayanan tersebut harus dilampirkan:

- Berita Acara atau keterangan tentang kecelakaan yang dialami

yang dibuat oleh pejabat yang berwajib seperti polisi atau

pamong praja setempat.

- Surat pernyataan dari pimpinan instansi tempat bekerja atau unit

kerja yang berdiri sendiri, yang menyatakan bahwa kecelakaan

yang dialami itu terjadi ketika ia menjalankan tugas.

- Surat keterangan dari dokter pemerintah setempat atau oleh

dokter swasta apabila di tempat tersebut tidak ada dokter

pemerintah, memuat keterangan dan atau pertimbangan bahwa

sakit yang diderita oleh pegawai negeri sipil itu perlu mendapat

pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi.

d) Kepala sekolah dasar wajib memberikan bantuan kepada para

pegawai / guru dan pensiunan serta keluarga, (istri dan anak di

bawah usia 21 tahun) untuk memperoleh jaminan pelayanan

kesehatan yang meliputi pemeriksaan / pengobatan dan perawatan,

dan membantu penyelesaian administrasi untuk memiliki kartu

tanda pengenal bukti dari peserta, yang dapat diperoleh melalui

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kotamadya setempat.

e) Perawatan, tunjangan cacad dan uang duka pegawai negeri sipil

kepala sekolah wajib membantu menyelesaikan diperolehnya

syarat-syarat administrative yang diperlukan untuk memperoleh

fasilitas pelayanan perawatan, tunjangan cacad dan atau unag duka

bagi pegawai / guru di sekolahnya yang terkena musibah.

3. KOPERASI PEGAWAI NEGERI

20

Page 21: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Kesempatan lain diberikan pemerintah dalam usaha memperbaiki

kehidupan pegawai negeri ialah ikut sertanya pegawai menggerakkan

koperasi di lingkungan pegawai negeri.Undang-undang no.12 Tahun

1967 mengatur pokok-pokok perkoperasian sebagai pelindung dalam

usaha peningkatan kesejahteraan rakyat umum.

F. PEMINDAHAN

Sesuai dengan ketentuan pegawai negeri sipil dapat pindah kerja ke tempat

lain .Dipandang dari sudut sebab kepindahan, hal itu dapat dibagi atas :

1. Pemindahan atas permintaan sendiri

a) Pemindahan atas perimntaan sendiri diajukan kepada pimpinan unit kerjanya

yang pada umumnya dengan suatu alas an antara lain :

- kepentingan keluarga ( mengikuti suami/istri )

- mencari pengalaman dibidang lain

- perbaikan nasib

b) Kepindahan antar departemen, dari departemen ke Daerah otonom dan

sebaliknya, harus disertai surat pernyataan persetujuan dari instansi tempat ia

bekerja semula ( Surat Edaran Kepala Badan administrasi Kepegawaian

Negara Nomor 12/SE/1975).

c) Selama belum ada keputusan pemindahan ke instansi yang baru , pegawai

yang bersangkutan tetap menjalankan tugas di instansi yang lama.

d) Kepindahan antar propinsi dapat diproses :

- Setelah mendapat persetujuan gubernur, tempat yang bersangkutan

bekerja, dan gubernur dari propinsi yang dituju apabila ada kekurangan

formasi.

- Formasi yang ada karena meninggal, pensiun atau berhenti tidak boleh

dipergunakan mengisi kepindahan tersebut ( Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan )

2. Pemindahan Tidak Atas Kemauan Sendiri

Pemindahan tidak atas kemauan sendiri dilakukan terhadap seorang pegawai yang

mendapat hukuman jabatan atau penyegaran dalam lingkungannya ( tour of duty )

atau penyederhanaan organisasi .

3. Pemindahan Kepentingan Dinas

Pemindahan untuk kepentinggan dinas dimaksudkan untuk mengisi lowongan

pengisian jabatan, pembinaan, dan pengembangan karier.

21

Page 22: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

4. Usul pemindahan karena kepentingan sendiri diajukan oleh kepala sekolah Dinas

P & K Kecamatan untuk diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi

tingkatnya dan berwenang mengolahnya, melalui hierarki yang berlaku.

G. PENSIUN

Ketentuan untuk memperoleh hak pension pegawai negeri sipil.

1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 ( lima puluh ) tahun, memiliki masa

kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh ) tahun dan telah

diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

2. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri

sipil, berhak mendapatkan pensiun apabila :

a) Oleh tim penguji kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja

lagi dalam jabatan apapun, juga karena keadaan jasmani atau rokhani yang

disebabkan oleh dank arena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

b). Telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 ( empat ) tahun atau oleh

tim penilai kesehatan pegawai negeri sipil, dinyatakan tidak dapat berkerja

lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rokhani yang

tidak disebabkan oleh dank arena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

3. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena

penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur

negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya; kemudian tidak dipekerjakan

kembali dan pemberhentiannya dengan hormat, dan pada saat pemberhentiannya

itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun; dan memiliki masa kerja untuk

pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, berhak mendapatkan pensiun pegawai.

4. Pegawai negeri sipil yang telah menjalankan suatu tugas negara tidak

dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, dan diberhentikan dengan

hormat, serta pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia sekurang-

kurangnya 50 ( lima puluh ) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun

sekurang-kurangnya 10 9 sepuluh ) tahun, berhak mendapatkan pensiun pegawai.

5. Apabila pegawai negeri sipil dimaksud ad 4) diatas pada saat ia diberhentikan

telah memiliki masa kerja untuk pensiujn sekurang-kurangnya 10 tahun, maka

pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat itu mencapai usia 50 tahun

6. Janda/Duda yang berhak mendapat pensiun :

a) Istri ( istri-istri ) pegawai negeri atau suami pegawai negeri, yang tewas atau

meninggal dunia, yang sebelumnya sudah terdaftar .

b) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri / suami

yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka

pensiun janda/duda diberikan kepada istri atau suami yang ada pada waktu ia

meninggal dunia.Jika pegawai negeri sipil atau penerima pensiun pria beristri

22

Page 23: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang pada waktu

itu paling lama dinikahinya.

7. Anak yang berhak menerima pensiun.

Anak dari pegawai negeri yang tewas/meninggal dunia atau penerima pensiun

janda/duda yang meninggal dunia, apabila tidak ada istri / suami lagi yang berhak

menerima pensiun janda/duda, dengan ketentuan batasan usia anak belum 25

tahun, tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum/pernah menikah.

8. Orang tua yang berhak menerima pensiun

a) Ayah/Ibu kandung dari pegawai negeri yang tewas, apabila tidak

meninggalkan istri / anak

b) Apabila Ayah/Ibu kandung tidak ada , maka diberikan pada ayah/ibu angkat

yang secara sah mengangkat pegawai negeri tersebut sebagai anak angkat.

9. Usia dan masa kerja untuk pensiun

a) Pada saat pemberhentiannya harus berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan

mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.

b) Usia pegawai negeri sipil untuk penetapan pensiun ditentukan atas dasar

tanggal kelahiran; yang disebut dalam surat keputusan pengangkatan pertama

sebagai pegawai negeri sipil, menurut bukti yang sah berdasarkan keterangan

dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama (pasal 10

Undang-undang No. 11 Tahun 1969).

c) Dalam hal tidak diketahui / tidak jelas tanggal tanggal dan bulan kelahiran

seorang pegawai, maka untuk keperluan pensiun tanggal kelahirannya

ditentukan sebagai berikut:

- apabila hanya tahun kelahiran yang diketahui, maka ditentukan tanggal 1

Desember tahun yang bersangkutan.

- apabila hanya bulan dan tahun kelahiran yang diketahui maka ditentukan

tanggal terakhir dari bulan tahun yang bersangkutan.

10. Masa kerja yang dihitung untuk pensiun

Masa kerja yang dihitung untuk menentukan hak dan besarnya pensiun adalah:

a) Selama bekerja (aktip) sebagai:

- Pegawai negeri sipil,

- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,

- Tenaga harian / bulanan dengan menerima penghasilan dari anggaran negara

/ bank milik negara,

- Pegawai pada sekolah swasta bersubsidi.

b) Selama berada dalam masa:

- Non aktif dengan menerima uang tunggu,

- Cuti sakit, cuti alas an penting, cuti besar dan cuti hamil,

- Bebas tugas.

c) Selama berjuang / berbakti:

- Sebagai tentara pelajar,

- Sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia,

23

Page 24: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

- Sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

d) Masa bekerja yang diperhitungkan adalah:

- Dalam menjalankan tugas negara, apabila pada saat pemberhentiannya telah

bekerja lebih dari 5 tahun,

- Pada suatu jabatan pemerintah dengan tidak menerima penghasilan dari

pemerintah,

- Pada badan swasta yang lamanya sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan,

dan dihitung setengahnya.

e) Masa kerja yang tidak dapat dihitung dalam menentukan hak dan besarnya

pensiun:

- Masa kerja yang telah diperhitungkan dalam suatu penentuan pensiun yang

terdahulu,

- Masa kerja selama pegawai yang bersangkutan berada dalam cuti di luar

tanggungan negara,

- Masa kerja atau pengalaman kerja dalam pekerjaan di bidang usaha jual beli,

sewa menyewa dll.

11. Dasar dan besarnya pensiun

a) Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji

pokok terakhir yang diterima.

b) Besarnya pensiun pegawai negeri sipil sebulan adalah 2 ½% (dua setengah

perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan

ketentuan:

- Sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40%,

- Yang diberhentikan karena keuzuran jasmani, sebesar 75% dengan tidak

memandang masa kerja.

- Pensiun pegawai negeri sipil tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah.

c) Besarnya pokok pensiun janda / duda sebulan adalah 35% (tiga puluh lima

perseratus) dari dasar pensiun dengan ketentuan bahwa:

- Bila terdapat lebih dari satu orang isteri yang berhak menerima pensiun

janda, maka besar bagian pensiun untuk masing-masing isteri adalah 36%

dibagi rata antara isteri-isteri itu,

- Jumlah 36% dari dasar pensiun termaksud, tidak boleh kurang dari 75% gaji

pokok terendah yang diterima almarhum.

d) Besarnya pensiun janda / duda dalam hal pegawai negeri sipil suaminya

tewas, adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun dengan

ketentuan:

- Apabila terdapat lebih dari satu isteri yang berhak menerima pensiun, maka

besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72%

dibagi rata antara isteri-isteri itu.

- Jumlah 72% dari dasar pensiun tersebut tidak boleh kurang dari gaji pokok

terendah yang diterima almarhum.

e) Besarnya pokok pensiun orang tua adalah 20% dari 72% x dasar pensiun.

24

Page 25: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

12. Permintaan Pensiun

Untuk memperoleh pensiun, setiap pegawai negeri, janda, duda, anak, orang tua,

harus mengajukan permintan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I, masing-masing selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum saat

mualai pensiun. Pengajuan pensiun disertai lampiran-lampiran yang diperlukan:

a) Pegawai Negeri

- Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir,

- Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan,

- Daftar susunan keluarga yang disahkan,

- Surat keterangan yang disahkan oleh atasannya, menyatakan bahwa surat-

surat dan barang-barang milik negara; yang ada padanya telah diserahkan

kembali pada yang berwenang,

- Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

- 7 (TUJUH) lembar pas foto terbaru,

Karena uzuran jasmani dalam dank arena menjalankan kewajiban jabatan:

- Salinan sah keputusan pangkat terakhir,

- Salinan surat perintah / surat tugas atau keterangan instansinya, yang

menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan sedang menjalankan

kewajiban jabatan waktu kecelakaan terjadi,

- Berita acara yang dibuat oleh yang berwajib tentang kecelakaan yang

mengakibatkan pegawai yang bersangkutan cacad,

- Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan,

- Daftar susunan keluarga yang disahkan,

- Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

- Surat keterangan yang menyatakan bahwa surat-surat dan barang-barang

milik negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang

berwenang,

- Surat keterangan majelis / dokter penguji kesehatan pegawai negeri, yang

menyatakan bahwa pegawai negeri yang bersangkutan, tidak dapat bekerja

lagi dalam jabatan apapun juga, karena keadaan jasmani / rokhani yang

disebabkan karena menjalankan kewajiban jabatan,

- 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

Keuzuran jasmani tidak disebabkan dalam dan karena menjalankan kewajiban

jabatan:

- Salinan sah keputusan pengangkatan terakhir,

- Daftar riwayat pekerjaan yang disahkan,

- Surat keterangan majelis / dokter penguji kesehatan pegawai negeri, yang

menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi

dalam jabatan apa pun juga,

- Daftar susunan keluarga yang disahkan,

25

Page 26: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

- Surat keterangan yang menyatakan bahwa surat-surat dan barang-barang

milik negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang

berwenang,

- Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

- 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

b) Janda / duda Terdaftar

- Surat keterangan dari atasannya, yang menyatakan janda / duda tersebut

telah terdaftar,

- Surat keterangan kematian,

- Berita acara dari yang berwajib, jika pegawai negeri sipil itu tersebut tewas,

- Surat keterangan dari pamong praja (serendah-rendahnya camat) bahwa

yang bersangkutan masih janda / duda,

- Salinan sah keputusan pangkat terakhir dari pegawai negeri sipil yang telah

meninggal dunia,

- Daftar susunan keluarga yang disahkan,

- Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

- 7 (TUJUH) lembar pas foto terbaru.

c) Janda / Duda Tidak Terdaftar

- Salinan surat nikah yang disahkan oleh pamong praja (serendah-rendahnya

camat)

- Daftar susunan keluarga,

- Surat keterangan kematian,

- Berita acara dari yang berwajib jika pegawai negeri sipil tersebut tewas,

- Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir,

- Surat keterangan dari pamong praja (serendah camat), bahwa yang

bersangkutan masih janda / duda. Bila duda yang mengajukan permohonan

tersebut maka harus ditekankan dalam surat keterangan dia (duda) tidak

mempunyai isteri lain.

- Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

- 7 (tujuh lembar pas foto terbaru).

d) Anak Terdaftar

- Surat keterangan dari atasan langsung, bahwa anak yatim / piatu telah

terdaftar,

- Surat keterangan kematian,

- Daftar anak-anak yang disahkan,

- Berita acara dari yang berwajib, jika janda / duda telah tewas,

- Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir, dari pegawai yang tewas /

meninggal dunia,

- Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

- 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

e) Anak Tidak Terdaftar

- Surat keterangan kematian,

26

Page 27: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

- Berita acara dari yang berwajib, jika pegawai negeri, janda / duda tewas,

- Salinan sah surat nikah yang disahkan oleh pamong praja dari kedua orang

tua anak-anak yang bersangkutan,

- Daftar anak (anak-anak) dengan disebutkan tanggal, bulan dan tahun

kelahirannya yang disahkan oleh pamong praja atau akte kelahiran,

- Surat keterangan dari pamong praja yang menyatakan bahwa anak (anak-

anak) yang bersangkutan adalah anak-anak yatim / piatu dari ayah / ibu yang

telah meninggal dunia,

- Salinan sah keputusan pangkat terakhir pegawai yang bersangkutan,

- Surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4),

- 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

f) Orang Tua

- Surat keterangan dari pamong praja bahwa ia adalah orang tua kandung dari

pegawai negeri / calon pegawai negeri sipil yang tewas, dan pegawai

negeri / calon pegawai negeri sipil tersebut tidak mempunyai istri /anak,

- Berita acara dari yang berwajib tentang tewasnya pegawai tersebut,

- Salinan sah surat keputusan pangkat terakhir dari pegawai negeri yang

tewas,

- Surat permintan pembayaran pensiun pertama (SP4),

- 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

13. Prosedur Pengajuan Permintaan Pensiun

a. Surat permintaan pensiun pegawai negeri sipil dibuat oleh yang bersangkutan

sesuai format PEG. 11a, 11b dan 11c.

b. Surat permintaan pembayaran, pensiun janda / duda dibuat oleh yang

bersangkutan sesuai format PEG.12.

c. Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-anak oleh yang bersangkutan

dibuat dalam bentuk format PEG.13.

d. Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-anak yang diajukan oleh

walinya dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format PEG.14.

e. Surat pengaduan permohonan pensiun bekas pegawai negeri sipil /

permohonan pembayaran dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format

PEG.15

f. Surat pengaduan untuk pensiun janda / duda dibuat oleh yang bersangkutan

sesuai format PEG. 16.

g. Surat permintaan pensiun disampaikan oleh kepala sekolah kepada Dinas P

dan K Kecamatan untuk diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi

tingkatnya dan berwenang mengolahnya melalui hieraki yang berlaku.

H. PEMBERHENTIAN

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 ditentukan adanya 2 (dua)

macam pemberhentian, yaitu:

27

Page 28: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

a. Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil yang mengakibatkan yang

bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

b. Pemberhentian dari jabatan pegawai negeri sipil yang mengakibatkan yang

bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi negara tetapi

masih tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

2. Batas usia pensiun adalah batas usia pegawai negeri sipil harus diberhentikan

sebagai pegawai negeri sipil. Batas usia pensiun pegawai negeri sipil adalah 56

tahun dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 4 ayat (2) b dan

pasal 12, batas usia pensiun guru yang ditugaskan secara penuh pada sekolah

dasar adalah 60 (enam puluh) tahun.

3. Jenis pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil.

a. Pemberhentian atas permintaan sendiri

Pemberhentian ini adalah pemberhentian dengan format. Permintaan berhenti

pegawai / guru sesuai format PEG-10, dengan rekomendasi persetujuan /

penundaan / penolakan oleh kepala sekolah disampaikan kepada dinas P dan

K kecamatan untuk diproses dan dilanjutkan ke instansi yang lebih tinggi

tingkatnya dan berwenang mengolahnya melalui hierarki yang berlaku.

b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun

Pemberhentian ini adalah pemberhentian dengan hormat yang diberikan

kepada:

Seorang pegawai / guru yang telah mencapai batas usia pensiun harus

diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan UU No. 11

Tahun 1969.

1) Surat permintaan pensiun pegawai negeri sipil dibuat oleh yang

bersangkutan sesuai format PEG. 11a, 11b dan 11c.

2) Surat permintaan pembayaran, pensiun janda / duda dibuat oleh yang

bersangkutan sesuai format PEG.12.

3) Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-anak oleh yang

bersangkutan dibuat dalam bentuk format PEG.13.

4) Surat permintaan pensiun janda / duda bagi anak-anak yang diajukan oleh

walinya dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format PEG.14.

5) Surat pengaduan permohonan pensiun bekas pegawai negeri sipil /

permohonan pembayaran dibuat oleh yang bersangkutan sesuai format

PEG.15.

6) Surat pengaduan untuk pensiun janda / duda dibuat oleh yang

bersangkutan sesuai format PEG.16.

7) Permintaan berhenti sesuai format PEG.10, 1(satu) tahun 3(tiga) bulan

menjelang batas usia pensiun seorang pegawai / guru, oleh kepala sekolah

sudah harus disampaikan pemberitahuannya kepada pegawai / guru yang

bersangkutan agar menyampaikan permintaan berhenti, disampaikan oleh

kepala sekolah kepada dinas P dan K kecamatan untuk diproses dan

28

Page 29: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

dilanjutkan ke instansi lebih tinggi tingkatnya dan berwenang

mengolahnya, melalui hierarki yang berlaku.

c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi yang

mengakibatkan kelebihan pegawai / guru dan tidak dapat di daya-gunakan,

maka pegawai / guru tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai

negeri sipil.

Kepala sekolah wajib membantu menyelesaikan segala ketentuan administrasi

yang berhubungan dengan hak-hak kepegawaian yang berlaku baginya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan

perbuatan / tidakan melanggar sumpah / janji pegawai negeri sipil, atau

dihukum penjara atas keputusan pengadilan; karena dengan sengaja

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hokum penjara

setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman pidana

yang lebih berat, atau karena telah dipidana penjara atau kurungan atas

keputusan pengadilan, melakukan tindak pidana kejahatan jabatan / ada

hubungannya dengan jabatan, atau melakukan tindak pidana kejahatan (ps.

104 s/d ps. 161 KUHP), atau karena ternyata melakukan usaha atau kegiatan

yang bertujuan mengubah Pancasila dan UUD 1945; atau terlibat gerakan /

melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau pemerintah atau karena

meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 6 (enam) bulan, atau karena

tidak melaporkan diri kembali kepada instasinya setelah habis menjalankan

cutinya di luar tanggungan negara.

e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rokhani.

Pemberhentian ini adalah pemberhentian dengan hormat yang diberikan

kepada:

1) Pegawai / guru yang diduga sakit yang dapat membahayakan dirinya

sendiri atau lingkungannya.

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan dan ternyata

menderita sakit seperti yang dimaksud ad a), kepala sekolah melaporkan

kepada dinas P dan K kecamatan untuk diproses dan dilanjutkan ke

instansi yang lebih tinggi tingkatkatnya dan berwenang mengolahnya

melalui hierarki yang berlaku.

f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas

1) Pegawai/guru yang meninggalkantugas selama 2 ( dua ) bulan terus

menerus

secara tidak sah dihentikan gajinya mulai bulan ketiga

2) Dalam hal terjadi pelanggaran sepertitersebut di atas oleh seorang

pegawai/guru, kepala sekolah menyampaikan usul penghentian gajinya

mulai bulan ketiga ketiga kepada dinas P dan K kecamatan.Apabila dinas

P dan K kecamatan belum ada, disampaikan kepada penilik untuk

pemrosesan kelanjutaanya.

29

Page 30: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

3) Apabila dalam jangka waktu kurang dari 6 ( enam ) bulan sejak

pegawai/guru yang mengakibatkan dihentikannya gajinya pada bulan

ketiga itu sudah melapor kepada kepala sekolah dan dapat memberikan

alas an-alasan yang dapat diterima, maka pegawai / guru yang

bersangkutan dapat ditugaskan kembali

4) Apabila tidak dapat memberikan alas an yang dapat diterima,

pegawai/guru yang bersangkutan dapat diterima, pegawai/guru yang

bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri

sipil.

5) Dan apabila ternyata pegawai negeri sipil tersebut huruf a) diatas dalam

waktu 6 ( enam ) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak

sah, maka ia diberhentikan tidak dengan hormat.

g. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.

1) Pegawai/guru yang meninggal dunia dianggap diberhentikan dengan

hormat sebagai pegawai negeri sipil

2) Pegawai/guru yang hilang karena hal-hal di luar kemampuannya dan

dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan ternyata tidak diketemukan

lagi,maka pegawai/guru yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia

sejak ia hilang

3) Apabila dalam jangka waktu sesudah jangka 12 ( dua belas ) bulan

tersebut pegawai/guru yang bersangkutan dapat diketemukan kembali dan

masih hidup, ia diangkat kembali sebagai pegawai negeri sipil, berlaku

sejak ia dinyatakan meningaal dunia.

4) Kepala sekolah wajib menyelesaikan administrasi yang berhubungan

dengan hal-hal tersebut huruf a) , b) dan c) di atas

h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

Dalam hal seorang pegaai/guru yang telah habis menjalankan cuti di luar

tanggungan negara tidak melapor kembali, dapat diberhentikan dengan hormat

sebagai pegawai negeri sipil.

I. LAIN-LAIN

1. Daftar Hadir Pegawai / Guru

a. Kepala sekolah wajib memelihara Daftar Hadir Pegawai/Guru yang dibuat

sesuai format PEG 17a, 17b, dan 17c

b. Pegawai/guru diwajibkan membubuhkan parafnya pada Daftar Hadir setiap

hari atas kehadirannya.

c. Kepala sekolah mencatat tanda-tanda ketidakhadiran pegawai/guru.

d. Kepala sekolah mencatatkan jumlah kehadiran dan ketidak hadiran

pegawai/guru dalam kolom yang disediakan dalam Daftar isi.

2. Data Kepegawaian / Guru

Buku dan papan kepegawaian/guru dibuat sesuai format PEG 18a dan 18b, diisi

oleh kepala sekolah pada setiap waktu terjadi perubahan

3. Kartu Pribadi Pegawai/Guru

30

Page 31: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Dalam rangka pencatatan data kepegawaian bagi setiap pegawai/guru dibuat kartu

pribadi pegawai / guru dalam bentuk format PEG19.

BAB III

PENJELASAN PENGGUNAAN FORMAT

Sebagai kelengkapan ketatalaksanaan kepegawaian disediakan format-format untuk

menata pelaksanaan kegiatan tertentu yang diperlukan .

Sesuai dengan prinsip ketatalaksanaan kepegawaian sekolah dasar yang menyeluruh

dan berkelangsungan, telah diusahakan bentuk-bentuk pelayanan hak-hak pegawai/guru

bertugas di sekolah tertentu, pindah tempat, sampai yang bersangkutan berhenti menjadi

pegawai/guru.

Penggunaan format sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan suatu kegiatan pelayanan

administrasi dalam rangka pembinaan pegawai/ guru secara berkelangsungan,

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan itu telah disediakan sejumlah 24 format yaitu:

1. PEG 1 : Rencana Kebutuhan Pegawai/Guru

2. PEG 2 : Usul Pengadaan Pegawai/Guru

3. PEG 3a : Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri

Sipil.

4. PEG 3b : Daftar Riwayat Hidup

5. PEG 4 : Usul Kenaikan Gaji

6. PEG 5 : Usul Kenaikan Pangkat

7. PEG 6 : Buku Catatan Penilaian Pegawai Negri Sipil.

8. PEG 7 : Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan ( DP3) Pegawai Negeri Sipil.

9. PEG 8 : Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (DUK)

10. PEG 9 : Buku Cuti Pegawai / Guru

11. PEG 10 : Contoh Surat Pemintaan Berhenti dari Calon Pegawai Negeri

Sipil/Pegawai Negeri Sipil Hak Pensiun.

12. PEG 11a : Contoh Surat Permintaan Pensiun Negeri Sipil.

13. PEG 11b : Contoh Daftar Susunan Keluarga.

14. PEG 11c : Contoh Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4).

15. PEG 12 : Contoh Permintaan Pembayaran Pensiun Janda/Duda Pertama.

16. PEG 13 : Contoh Surat Permintaan Pensiun Janda/Duda Bagi Anak-anak.

17. PEG 14 : Contoh Permintaan Pensiun Janda/Duda bagi Anak-anak yang diajukan

Wali.

31

Page 32: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

18. PEG 15 : Contoh Surat Pengaduan Permohonan Pensiun Bekas Pegawai Negeri

Sipil/Permohonan Pembayaran Pensiun.

19. PEG 16 : Contoh Surat Pengaduan Untuk Pensiun Janda/Duda

20. PEG 17a : Daftar Hadir/Tidak Hadir Pegawai/Guru.

21. PEG 17b : Daftar Rangkuman Tidak Daftar Hadir Pegawai/Guru ( Bulan ).

22. PEG 17c : Daftar Rangkuman Tidak Daftar Hadir Pegawai/Guru ( Triwulan )

23. PEG 18 : Daftar Kepegawaian.

24. PEG 19 : Kartu Pribadi Pegawai/Guru.

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI / GURU

TAHUNAJARAN

Perkiraan jumlah anak usia 7 -12 tahun

Perkiraan jumlah kelas

Perkiraan jumlah ruang belajar

Jumlah pegawai / guru yang dibutuhkan

Penjaga KetDi desa Kelurahan

Perkiraan yang dapat diterima di

SD

Kepala Sekolah

Guru

Guru umum

Guru Agama

Guru orkes

Jmlguru

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

*) Coret yang tidak perlu ………………………19……

Kepala Sekolah,

Nama Terang

32

Format : PEG - 1

Page 33: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

33

Page 34: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG – 1

1. Nomor Statistik Sekolah : Isilah dengan kode nomor statistic sekolah

(NSS) ke dalam kotak-kotak yang telah

disediakan.

2. Nama Sekolah : Isilah dengan nama sekolah ini.

3. Status Sekolah : Isilah dengan status sekolah ini; Negara /

Subsidi / Swasta.

4. A l a m a t : Isilah dengan nama jalan dan nomornya.

5. Desa / Kelurahan : Isilah dengan nama desa / kelurahan

(Pemerintah di bawah kecamatan).

6. Kecamatan : Isilah dengan nama kecamatan.

7. Kab./ Kodya DATI II : Isilah dengan nama kabupaten / kota madya.

8. Propinsi DATI I : Isilah dengan nama propinsi.

9. Kolom (1) : Sudah jelas.

10. Kolom (2) : Diisi dengan jumlah anak usia 7-12 tahun yang

ada di Desa / Kelurahan tempat sekolah ini

berada.

11. Kolom (3) : Diisi dengan jumlah anak usia 7-12 tahun yang

akan diterima sesuai dengan fasilitas yang ada.

12. Kolom (4) : Diisi dengan jumlah kelas.

13. Kolom (5) : Diisi dengan jumlah ruang belajar.

14. Kolom (6) : Diisi dengan angka 1 (satu) apabila sekolah ini

belum mempunyai kepala sekolah. Apabila

sekolah ini sudah mempunyai kepala sekolah,

supaya kolom (6) ini diberi tanda (-).

15. Kolom (7) : Diisi dengan jumlah guru kelas yang

dibutuhkan.

16. Kolom (8) : Diisi dengan jumlah guru agama yang

dibutuhkan.

17. Kolom (9) : Diisi dengan jumlah guru olahraga dan

kesehatan (Orkes) yang dibutuhkan.

18. Kolom (10) : Diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom (7) +

(8) + (9).

19. Kolom (11) : Diisi dengan tenaga 1 (satu) apabila sekolah ini

belum mempunyai.

20. Kolom (12) : Diisi dengan keterangan bila diperlukan.

34

Page 35: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

USULAN PENGADAAN PEGAWAI / GURUTAHUN AJARAN : 19 .. / 19..

No. Jenis Komponen Keadaan Sekarang

Kebutuhan Tambahan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)I

II

Data penunjanga. Jumlah muridb. Jumlah kelas /rombongan belajarData kepegawaian / gurua. Kepala Sekolahb. Guru Kelasc. Guru Agamad. Guru Or. Kese. Penjaga Sekolah

…………anak…………kelas

……………..……………..……………..……………..……………..

………….………….………….………….………….

…………………………………………………………………

…………………..19…

Kepala Sekolah

Nama Terang NIP:…………………

Format : PEG - 2

35

Page 36: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG – 2

1. Nomor Statistik Sekolah : Isilah dengan kode nomor statistik sekolah (NSS)

ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan.

2. Nama Sekolah : Isilah dengan nama sekolah ini.

3. Status Sekolah : Isilah dengan status sekolah ini; Negeri Subsidi /

Swasta.

4. A l a m a t : Isilah dengan nama desa / kelurahan (Pemerintah

dibawah kecamatan).

5. Desa / Kelurahan : Isilah dengan nama desa / kelurahan (Pemerintah

di bawah kecamatan).

6. Kecamatan : Isilah dengan nama kecamatan.

7. Kab. / Kodya DATI II : Isilah dengan nama kabupaten / kota madya.

8. Propinsi DATI I : Isilah dengan nama propinsi.

9. Kolom (1) : Cukup jelas.

10. Kolom (2) : Cukup jelas.

11. Kolom (3) : Cukup jelas.

12. Kolom (4) : Untuk komponen Ia dan Ib tidak perlu diisi.

Untuk komponen IIa sampai IIe isikan hasil

perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan

data penunjang dan rumus yang telah disepakati.

13. Kolom (5) : Untuk komponen Ia dan Ib tidak perlu diisi.

Untuk komponen IIa sampai dengan IIe, diisi

dengan hasil pengurangan kolom (4), dikurangi

kolom (3).

14. Kolom (6) : Kolom keterangan ini diisi dengan penjelasan /

rumus yang dipakai dalam perhitungan kebutuhan

pegawai / guru (kolom (4), untuk masing-masing

komponen IIa sampai dengan IIe.

Format PEG.2 ini diisi sebanyak 3 (tiga) rangkap, pada setiap awal tahun ajaran. Format

isian yang asli dikirimkan kepada Ka. Dinas P dan K Kecamatan. Satu rangkap

dikirimkan kepada Ka. Kandep P dan K Kecamatan, sedang sisanya satu rangkap sebagai

arsip di sekolah.

36

Page 37: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

`

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

USUL PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPILMENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KepadaNomor : Yth. Dinas P dan K KecamatanLampiran : ………………………Hal : Usul pengangkatan calon di

Pegawai negeri sipil a.n. ……………………… Sdr ………….,menjadi Pegawai negeri sipil.

Dengan hormat,Bersama ini kami mengusulkan pengangkatan Calin Pegawai

Negeri Sipil :N a m a : ……………………...........N I P : …………………................Tempat dan tanggal lahir : ……………………………Golongan / ruang : ……………………………

Menjadi pegawai negeri sipil, dengan pertimbangan yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya sebagai calon pegawai negeri sipil selama ……… (………………….) tahun dan telah memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan yang diperlukan sebagai pegawai negeri sipil.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:1. Daftar Riwayat Hidup.2. Salinan sah surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri

sipil.3. Surat keterangan kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan.4. Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam tahun

terakhir.Demikian untuk menjadi maklum.

……………,…………….19…..

Kepala Sekolah,

Nama Terang,NIP : …………….

*) Coret yang tidak perlu.

Format : PEG. 3a

37

Page 38: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Lampiran 1

SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 05 / SE / 1976 TANGGAL : 8 Maret 1976.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. N A M A : . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. TEMPAT / TGL LAHIR : . . . . . . . . . . . . . . . . . .III. JENIS KELAMIN : . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV. KAWIN / BELUM KAWIN / JANDA / DUDA : . . . . . . . . . . . . . . . . . .V. A G A M A : . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI. A L A M A T : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. PENDIDIKAN

NO. Pendidikan /Kursus.

TahunLulus

Tempat Ijazah / STTB KeteranganNomor Tanggal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di

kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka

pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

…………….,……………19..

Pembuat,

*) Coret yang tidak perluNama Terang NIP : ………………..

Format PEG. 3b

38

Page 39: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

RIWAYAT PEKERJAAN

No Pengalaman Pekerjaan Mulai dan Sampai Golongan / ruang gaji

Gaji Pokok Surat Keputusan / Bukti PengalamanPejabat Nomor Tanggal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

……………………..19..Mengetahui,

A.n. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TKT.I…………………………….. Pembuat,Kepala Bagian Kepegawaian,

Nama Terang Nama TerangNIP ………… NIP : ………….

39

Page 40: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

USUL KENAIKAN GAJI

Nomor : KepadaLampiran : Yth. Dinas P dan K KecamatanHal : Usul kenaikan gaji ….*) …………………

Sdr ……………. Di___________________

Dengan hormat,Bersama ini kami mengajukan usul kenaikan gaji ………………..*)

N a m a : ………………………….N I P : ………………………….No. KARPEG : ………………………….Tempat dan tanggal lahir : ………………………….Jabatan : ………………………….Pangkat dan Golongan ruang ; ………………………….

Dengan pertimbangan yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dalam pangkatnya terakhir selama ……………(…………….) tahun dan telah memenuhi syarat-syarat untuk untuk kenaikan gaji …………*) yang diperlukan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:1. Salinan sah surat keputusan pengangkatan terakhir.2. Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

Demikian untuk menjadi maklum.

………………..19...

*) Sebutkan kenaikan gaji berkala Kepala Sekolah,Atau kenaikan gaji istimewa.

**) Coret yang tidak perlu Nama TerangNIP : ………….

Format PEG. 4

40

Page 41: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

USUL KENAIKAN GAJI

Nomor : KepadaLampiran : Yth. Dinas P dan K KecamatanHal ; Usul kenaikan pangkat ……………………….

Sdr…………………... didari…………………. ______________menjadi……………...

Dengan hormat,Bersama ini kami mengajukan usul kenaikan gaji …………………….*)

N a m a : ………………………………........N I P : ………………………………........No. KARPEG : ……………………………………Tempat dan tanggal lahir : ……………………………………Jabatan : ……………………………………Pangkat dan Golongan ruang : ……………………………………

Untuk dinaikkan pangkatnya dalam pangkat dan golongan ruang ... dengan pertimbangan yang bersangkutan pangkatnya terakhir selama ...........(………………..) tahun dan telah memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan pangkat yang diperlukan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:1. Daftar Riwayat Hidup.2. Salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir.3. Salinan san Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.4. Salinan Ijasah / STTB.

Demikian untuk menjadi maklum.

………………………..19..

*) Sebutkan jenis kenaikan pangkat. Kepala Sekolah,**) Coret yang tidak perlu

Nama Terang________NIP : …………………

Format PEG. 5

41

Page 42: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

Lampiran II Surat Edaran Kepala BAKNNomor : 02 / SE / 1980Tanggal : 11 Pebruari 1980

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

R A H A S I ADAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ( DP. 3 ) PEGAWAI

NEGERI SIPIL

Departemen/Lembaga / Daerah Jangka waktu penilaianTingkat ………………….. Bulan ……………..s/d ……….19..

1. YANG DINILAIa. N a m ab. N I Pc. Pangkat, golongan ruangd. Jabatan / Pekerjaane. Unit Organisasi

2. PEJABAT PENILAIa. N a m ab. N I Pc. Pangkat, golongan ruangd. Jabatan / Pekerjaane. Unit Organisasi

3. ATASAN PEJABAT PENILAIa. N a m ab. N I Pc. Pangkat, golongan ruangd. Jabatan /Pekerjaane. Unit Organisasi

*) Coret yang tidak perlu.

Format PEG.6

42

Page 43: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

4. P E N I L A I A N

UNSUR YANG DINILAI NILAI KETERANGAN

ANGKA SEBUTAN

a. Kesetian

b. Prestasi Kerja

c. Tanggung Jawab

d. Ketaatan

e. Kejujuran

f. Prakasa

g. Kerjasama

h. Kepemimpinan

i. JUMLAH

j. NILAI RATA-RATA

5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPILYANG DINILAI (APABILA ADA)

Tanggal ……………………..

R A H A S I A

43

Page 44: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal …………………………..

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal ……………………......

8. LAIN-LAIN

9. DIBUAT TANGGAL …………….

PEJABAT PENILAI

Nama Terang ( ……………………….) NIP :

10. DITERIMA TANGGAL ………… PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama Terang ( ………………………. ) NIP :

11. DITERIMA TANGGAL ………

ATASAN PEJABAT PENILAI

Nama Terang ( ……………………….) NIP :

44

Page 45: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG. 7

N0 L A J U R U R A I A NANGKA HURUF

(1) (2) (3) (4)123

4

5

6

7

8

9

10

11

12

111

1

1

2

3

4

4

4

5

6

abc

d

e

a s/d e

a s/d e

a s/d h

i

j

-

-

Cukup JelasCukup jelasTulislah pangkat / golongan ruang terakhir yang bersangkutanTulislah nama jabatan atau pekerjaan dari pegawai negeri sipil yang dinilai.Tulislah Unit Organisasi tempat Saudara bekerja serendah-rendahnya :1) Untuk Pusat : Biro, Direktorat dan Unit lainnya yang

setingkat dengan itu. Umpamanya Urusan C/1/2 Sub Bagian IV / C/1.Bagian IV c Biro Tata Usaha Kepegawaian.

2) Untuk Daerah : Dinas dan Unit lainnya yang setingkat dengan itu, umpamanya Seksi A Sub. Bagian II Dinas Agraria.

Untuk pengisian lajur-lajur Pejabat Penilai agar memperhatikan pengisian lajur-lajur angka 1 huruf a s/d e tersebut di atas.Untuk pengisian lajur-lajur Atasan Pejabat Penilai agar memperhatikan pengisian lajur-lajur angka huruf a s/d e tersebut di atas.Tulislah nilai, angka dan sebutan pada masing-masing unsur yang dinilai dengan ketentuan sebagai berikut:No. N I L A I

SEBUTAN ANGKA12345

Amat baik 91 s/d 100Baik 76 s/d 90Cukup 61 s/d 75Sedang 51 s/d 60Kurang 50 s/d ke bawah

Penilai unsure kepemimpinan sebagaimana tersebut dalam lajur angka 4 huruf h hanya dikenakan bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat Pengatur Muda Gol. Ruang II / a ke atas yang memangku suatu jabatan.Tulislah jumlah nilai angka dari semua unsure yang dinilai, yaitu jumlah nilai dari unsure kepemimpinan. Dalam lajur 1 perlu mengisi nilai sebutan.Tulislah nilai rata-rata yaitu jumlah nilai angka dibagi jumlah unsure yang dinilai, umpamanya yang dinilai adalah seorang Pimpinan dengan jumlah nilai angka = 640, maka untuk mendapatkan nilai rata-rata yang bersangkutan = 80, nilai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bukan pimpinan maka jumlah nilai hanya di bagi 7 unsur yang dinilai.Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai atas sebagian atau seluruhnya nilai yang terdapat dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menulis keberatannya dengan alasan-alasan pada lajur ini, tulislah tanggal keberatan itu dibuat pada tempat yang telah tersedia. Apa bila tidak ada keberatan maka lajur ini dengan sendirinya tidak perlu diisi. Apabila ada keberatan dari pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai menuliskan tanggapan-

45

Page 46: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

13

1415

16

17

7

89

10

11

-

--

-

-

tanggapan atas keberatan tersebut, tulislah tanggal bulan, dan tahun dibuat tanggapan tersebut.Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai maka Atasan Pejabat Penilai mengukuhkan nilai yang sudah dibuat oleh Pejabat Penilai atau mengubahnya apabila mempunyai alas an-alasan yang kuat.Tulislah tempat dibuat keputusan Atasan Pejabat Penilai atas keberatan tersebut.Tulislah keterangan-keterangan lain apabila perlu.Tulislah tanggal, bulan dan tahun pembuatan Daftar Nilai Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pejabat Penilai, kemudian bubuhkan tanda tangan, nama dan NIP Pejabat Penilai.Tulislah tanggal, bulan dan tahun penerimaan Daftar Penilai Pelaksanaan Perkerjaan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, kemudian dibubuhkan tandatangan, nama dan NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.Tulislah tanggal, bulan dan tahun penerimaan Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan oleh Atasan Pejabat Penilai kemudian dibubuhkan tanda tangan, nama dan NIP atasan Pejabat Penilai.

46

Page 47: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPILTAHUN AJARAN : 19 . . / 19 . .

NoUrut Nama NIP

Pangkat Jabatan Masa kerja LatihanJabatan

PendidikanTertinggi Tingkat

Ijazah

UmurTanggal

bulanTahun)

Catatan mutasi

Kepega-waian

Keterangan Golongan

ruangTerhitung

mulai tanggal

NamaTerhitung

mulai tanggal

Tahun Bulan NamaBulan dan

tahunJumlah Nama

Lulus Tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

*) Coret yang tidak perlu ……………………19 . .Kepala Sekolah,

Nama Terang_______NIP :

Format PEG. 8

47

Page 48: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PEG.8

NO NOMOR LAJUR U R A I A N

(1) (2) (3)12

345

678

9

10

11

12

13

1415

16

17

12

345

67

8 dan 9

10

11

12

13

14

1516

17

18

Cukup jelas.Tulislah nama sebagaimana tercamtum dalam surat keputusan pengangkatan.Cukup jelas.Cukup jelasTulislah tanggal, bulan dan tahun pengangkatan dalam pangkat yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.Culup jelas.Perhatikan uaraian lajur 5.Tulislah masa kerja golongan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji) pada waktu pembuatan Daftar Urut Kepangkatan.Tulislah nama latihan jabatan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.Tulislah bulan dan tahun selesainya / lulus Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari latihan jabatan tersebut.Kalau lulus tulislah “lulus” dan kalau tidak lulus tulislah “tidak lulus” dalam kurang.Tulislah jumlah jam pelajaran dari latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.Tulislah nama pendidikan yang tertinggi yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan umpamanya SD, SLTP, SLTA, fakultas Hukum dan sebagaimana.Tulislah tahun lulus Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari pendidikan tersebut.Tulislah tingkat Ijazah / Akte Diploma / STTB yang diperoleh.Tulislah tanggal, bulan dan tahun lahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila tidak diketahui tanggal lahir cukup dituliskan bulan dan tahun, apabila tanggal dan bulan tidak di ketahui cukup ditulis tahun lahir saja.Tulislah mutasi kepegawaian yang terjadi antara ditetapkannya DUK dan pembuatan DUK berikutnya.Tulislah hal-hal yang dianggap perlu.

48

Page 49: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

Tahun . . . . . . . BUKU CUTI PEGAWAI / GURU

No. Nama Pegawai / Guru

Cuti yang telah diambil dalam tahun kalender

yang lampau

Cuti yang diambil tahun Keterangan

Jenis cuti

Dari tgl ….s/d tgl….

Berapahari

Jenis Cuti

DariTgl…s/dtgl…

Berapahari

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

*) Coret yang tidak perlu …………………. 19 . .

Kepala Sekolah,

Nama Terang______NIP : ………….

Format PEG.9

49

Page 50: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

SURAT PERMINTAAN BERHENTI DARI CALON PEGAWAI NEGERISIPIL / PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN

………………………. 19 . .

KepadaYth. Menteri / Gubernur KDH TK.I …………………..

Di…………………

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:a. N a m a : …………………………………..b. NIP : …………………………………..c. No. Seri KARPEG : …………………………………..d. Pangkat dan golongan ruang : …………………………………..e. Unit organisasi : …………………………………..f. Alamat rumah sekarang : ………………………………….g. Alamat rumah sesudah pensiun : ………………………………….Dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun*) terhitung mulai akhir bulan ……….*) karena …………………*).

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan:a. Daftar susunan keluarga.b. Surat Permintaan Pembiyaan Pensiun Pertama (SP4).c. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.d. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

3. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya akan menjalankan bebas tugas mulai bulan ………../ tidak akan menjalankan bebas tugas *).

4. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,*1) Coret yang tidak perlu.*2) Hanya dibuat apabila Pegawai Negeri Sipil

Yang bersangkutan akan berhenti dengan Nama Terang______Hormat dengan hak pensiun. NIP :

*3) Tulislah bulan dan tahun Pegawai NegeriYang bersangkutan mencapai batas usia Pensiun.

*4) Tulislah alas an permintaan berhenti, Umpamanya telah memenuhi syarat-syaratPensiun.

Format PEG.10

50

Page 51: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

SURAT PERMINTAAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

………………, ……………19 ..

KepadaYth. Menteri / Gubernur KDH TK.I

……………………..di

……………………….

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:a. N a m a : …………………………………..b. NIP : …………………………………..c. No. Seri KARPEG : …………………………………..d. Pangkat dan golongan ruang : …………………………………..e. Unit organisasi : …………………………………..f. Alamat rumah sekarang : ………………………………….g. Alamat rumah sesudah pensiun : ………………………………….Dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan ………… karena …………………*1).

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan:a. Daftar susunan keluarga.b. Daftar riwayat pekerjaan.c. Surat Permintaan Pembiyaan Pensiun Pertama (SP4).d. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.e. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

3. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya akan menjalankan bebas tugas mulai awal bulan ………../ tidak akan menjalankan tugas *2).

4. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dirgunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,*1) Tulislah alas an permintaan berhenti dengan,

hormat,umpamanya karena mencapai batasusia pensiun. Nama Terang_____

2*) Coret yang tidak perlu. NIP :

Format PEG. 11a

51

Page 52: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

Susunan KeluargaNo

UrutNama *1) Hubungan

keluargaTanggal

lahirPekerjaan /Sekolah *2)

TanggalPerkawinan

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mengesahkan Pegawai Negeri Sipil yangCamat, …………………… bersangkutan,

Nama Terang_______ Nama Terang_______NIP : NIP :

*1) Tulislah nama isteri / suami / anak kandung / anak tiri / anak angkat, yang masih menjadi tanggungan dalam daftar gaji.

*2) Tulislah pekerjaan isteri / suami atau nama tingkat sekolah anak.

Format PEG. 11b

52

Page 53: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENSIUN PERTAMA (SP4)

……………..,………..19 ..

KepadaPerihal : Permintaan pembayaran Yth. Kepala Kantor Perbendaharan Negara

Pensiun pertama di ……………………Melalui Departemen ……….………………………………

Dengan hormat,Sehubungan dengan surat keputusan Menteri / Gubernur KDII Tk.I*) ………….

Nomor …………….. tanggal ……………….. *2) tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan ini saya mengajukan permintaan agar pensiun saya dapat dibayarkan mulai bulan ………………… dan dapat di terima pada Kantor Kas Negara / Kantor Pos / Sentral Giro Pos / Bank Pemerintah *) di ……………………..*3).

Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,Tanda tangan : ……………..N a m a : ……………..NIP : ……………..Alamat : ……………..

*1) Coret yang tidak perlu*2) Diisi oleh Instansi yang bersangkutan.*3) Diisi oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Format PEG.11c

53

Page 54: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

PERMINTAAN PEMBAYARAN PENSIUN JANDA / DUDA PERTAMA

……………, ………….19. ..Kepada

Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan NegaraDi ………………………Melalui Departemen …...………………………….

Dengan hormat,Sehubungan dengan surat keputusan Menteri / Gubernur KDH Tk. 1*)

…………... … Nomor …………….. tanggal ………… tentang pemberian pensiun janda / duda atas nama saya :N a m a ` : ………………………*2)Janda / duda dari almarhum / almarhumah : ………………………*3)Waktu hidupnya : ………………………*4)Di : ………………………*5)Dengan ini saya mengajukan permohonan agar pensiun janda / duda saya dapat dibayarkan mulai bulan ……………………… dan dapat diterima pada kantor Kas Negara / Kantor Pos / Sentral Giro Pos / Bank Pemerintah *) di ……………………..( rekening Nomor ……………… ).

Atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,Tanda tangan : ………..N a m a : ………...Alamat : ………...

………...

*1) Coret yang tidak perlu.*2) Tulislah nama janda / duda yang berhak

Menerima pensiun janda / duda.*3) Tulislah nama pegawai / guru dari janda /

Duda tersebut angka*) (pemohon).*4) Tulislah pekerjaan dan nama SD di mana

Almarhum / almarhumah dimaksud *).*5) Tulislah alamat SD dimaksud *).

Format PEG.12

54

Page 55: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

SURAT PERMINTAAN PENSIUN JANDA / DUDA BAGI ANAK-ANAK

………………, ………… 19 ..Kepada

Yth. Menteri / Gubernur KDH Tk. 1……………………..di

……………..

Dengan hormat,1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a : ………………………….b. Alamat rumah sekarang : ………………………….c. Alamat rumah sesudah pensiun : ………………………….d. Anak tertua dari almarhum / almarhumah *1) yang semasa hidupnya

(1) N a m a : ………………………….(2) NIP : ………………………….(3) Nomor Seri KARPEG : ………………………….(4) Pangkat dan golongan ruang : ………………………….(5) Unit Organisasi : ………………………….(6) Meninggal dunia / tewas

Pada tanggal : ………………………….

Dengan ini mengajukan permintaan agar kepada saya dan adik saya *) diberikan pensiun janda / duda / bagian pensiun janda / duda *1) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagaimana bahan administrasi bersama ini saya lampirkan:a. Salinan sah surat nikah;b. Surat keterangan kematian yang sah;c. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru;d. Surat Permintaan Pembayaran Pensium Pertama (SP4);e. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok

terakhir *3);f. Salinan / foto copy yang sah dari KARPEG *4).g. Asli dari surat keputusan pensiun almarhum / almarhumah;h. Surat keterangan tentang anak-anak yang diberikan oleh Pamong praja.

3. Dengan ini saya menyatakan bahwa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan di atas.

Hormat saya,

Nama Terang_______

*1) Coret yang tidak perlu.*2) Dalam hal almarhum / almarhumah yang bersangkutan tewas, dilengkapi tentang

kematiannya yang dibuat oleh yang berwajib.*3) Tidak perlu dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensiun.*4) Hanya dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensium.

Format PEG.13

55

Page 56: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

PERMINTAAN PENSIUMJANDA / DUDA BAGI ANAK-ANAKYANG DIAJUKAN WALI ………………, …………19 . .

Kepada Yth. Menteri / Gubernur KDH Tk.I

……………………….di

_______________

Dengan hormat,1. Yang bertandatangan di bawah ini :

a. N a m a : ……………………………………b. Alamat rumah : ……………………………………c. Wali dari anak-anak almarhum / almarhumah *) yang semasa hidupnya:

(1) N a m a : ……………………………………(2) N I P : ……………………………………(3) Nomor Seri KARPEG : ……………………………………(4) Pangkat dan golongan ruang : ……………………………………(5) Unit Organisasi : ……………………………………(6) Meninggal dunia / tewas *) : pada tanggal ……………………..

Dengan ini mengajukan permintaan agar kepada anak-anak almarhum / almarhumah diberikan pensiun janda / duda *) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagia bahan administrasi bersama ini saya lampirkan:a. Salinan sah surat nikah;b. Surat keterangan kematian yang sah *2);c. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru;d. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4);e. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir *3);f. Salinan / foto copy yang sah dari KARPEG *);g. Asli dari surat keputusan pensiun almarhum / almarhumah *4);h. Surat keterangan tentang anak-anak yang diberikan oleh Pamong praja.

3. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan di atas.

Hormat saya,

Nama Terang

*1) Coret yang tidak perlu.*2) Dalam hal almarhum / almarhumah yang bersangkutan tewas, dilengkapi tentang

kematiannya yang dibuat oleh yang berwajib.*3) Tidak perlu dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensiun.*4) Hanya dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensium.

Format PEG.14

56

Page 57: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

SURAT PENGADUAN PERMOHONAN PENSIUNBEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL / PERMOHONAN

PEMBAYARAN PENSIUN

……………, …………19 ..Kepada

Yth. Bapak Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negaradi

J A K A R T A

Yang bertandatangan di bawah ini :a. N a m a : …………………………………..b. N I P : …………………………………..c. Nomor Seri KARPEG : …………………………………..d. Pangkat dan golongan ruang : …………………………………..e. Unit Organisasi dan Instansi

tempat bekerja : …………………………………..f. Alamat rumah sekarang : …………………………………..telah mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal ……………………….. dari segala syarat-syarat administrasi pensium sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 10 / SE /1980 dan No. SE. 1.16 / DJA / 1.03 / 80 (No SE / 48 / 80) tanggal 24 Maret 1980 telah saya penuhi persyaratannya. Tetapi hingga saat ini ( ………………….. bulan / tahun) belum juga ada penyelesaiannya di Instansi ………………… disebabkan karena ………………………......................selanjutnya walaupun Surat Keputusan Pensiun telah diterima tetapi belum dapat dibayarkan oleh KPN di ………………………….disebabkan karena ………………………………………………………

Demikianlah surat pengaduan ini saya buat kepada Bapak Kepala Badan Administrasi Negara agar mendapat bantuan penyelesaiannya.

Hormat saya,

Nama Terang

Tembusan Yth:1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.3. Pertinggal

Format PEG.15

57

Page 58: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

SURAT PENGADUAN UNTUKPENSIUN JANDA / DUDA

……………, …………19 ..Kepada

Yth. Bapak Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negaradi

J A K A R T A

Yang bertandatangan di bawah ini :1. N a m a : …………………………………..2. Janda / duda dari almarhum / almarhumah : …………………………………..3. Data Kepegawaian dari Suami / Isteri saya adalah sebagai berikut:

a. N I P : …………………………………..b. Nomor Seri KARPEG : …………………………………..c. Pangkat dan golongan ruang : …………………………………..d. Unit Organisasi dan Instansi

tempat bekerja : …………………………………..e. Alamat rumah sekarang : …………………………………..f. Nomor surat keputusan Pensiun

Suami / Isteri : …………………………………..

telah mengajukan permintaan pensiun janda / duda terhitung mulai tanggal ……………………….. dari segala syarat-syarat administrasi pensiun sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 10 / SE /1980 dan No. SE. 1.16 / DJA / 1.03 / 80 (No SE / 48 / 80) tanggal 24 Maret 1980 telah saya penuhi persyaratannya. Tetapi hingga saat ini ( ………………….. bulan / tahun) belum juga ada penyelesaiannya di Instansi ………………… disebabkan karena ……………………….........................................................................................

Demikianlah surat pengaduan ini saya buat kepada Bapak Kepala Badan Administrasi Negara agar mendapat bantuan penyelesaiannya.

Hormat saya,

Nama Terang

Termbusan Yth:1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.3. Pertinggal

Format PEG.16

58

Page 59: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

DAFTAR HADIR / TIDAK HADIR PEGAWAI / GURUBulan : ………………….Tahun Ajaran : 19 . . / 19 . .

NoUrut

Nama Pegawai /

GuruNIP

T A N G G A L Keterangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 H S I A

JUMLAH

CATATAN X) 1) Kolom tanggal diisi dengan paraf pegawai / guru ybs. Untuk kehadirannya. …………………, ………………19..2) Apabila pegawai / guru tidak hadir Kepala Sekolah membubuhkan tanda S, I, atau Kepala SD,

A pada kolom tanggal.3) Pada kolom jumlah dicatatkan kehadirannya guru ybs. Oleh Kepala Sekolah Nama Terang

H = Hadir NIP :S = SakitI = IzinA = Alpa

*) Coret yang tidak perlu.

Format PEG.17a

59

Page 60: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

DAFTAR RANGKUMAN TIDAK HADIR PEGAWAI / GURUBULAN : ……………….TAHUN AJARAN : 19 . . / 19 . . ……

No.Urut

NamaPegawai /

GuruNIP

Pangkat dan

golongan Ruang

Guru kelas

Sebab jetidakhadiranKeterangan

Sakit Ijin Alpa Jml

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

JUMLAH

*) Coret yang tidak perlu …………….., …………. 19 . .

Kepala Sekolah,

Nama TerangNIP :

Format PEG.17b

60

Page 61: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

DAFTAR RANGKUMAN TIDAK HADIR PEGAWAI / GURUTRIWULAN : I / II / III / IV *)

TAHUN AJARAN : 19 . . / 19 . .

No.Urut

NamaPegawai /

Guru

Pangkat dan golongan

RuangGuru kelas

Sebab jetidakhadiranKeterangan

Sakit Ijin Alpa Jml(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

JUMLAH

*) Coret yang tidak perlu …………….., …………. 19 . .

Kepala Sekolah,

Nama TerangNIP :

Format PEG 17c

61

Page 62: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

DATA KEPEGAWAIAN TAHUN : 19 . . .

No.Nama

Pegawai / guru dan NIP

L/PKawin /

tidak kawin

Tanggungan keluarga

Guru Kelas

Tempat dan tgl lahir

Ijazah tertinggi dan th. Ijazah

Pangkat dan

Golongan Ruang

JabatanMasa kerja per 1 Oktober Mulai bekerja di

sekolah iniKeterangan

Gol SeluruhTahun Bulan Tahun Bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

*) Coret yang tidak perlu …………….., …………. 19 . .

Kepala Sekolah,

Nama TerangNIP :

Fornat PEG.18

62

Page 63: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

Nomor Statistik Sekolah

NAMA SEKOLAH : .…………………………STATUS SEKOLAH : …………………………..

ALAMAT SEKOLAH : …………………………..DESA / KELURAHAN : …………………………..KECAMATAN : …………………………..KAB / KODYA DATI II : …………………………..PROPINSI DATI I : …………………………..

KARTU PRIBADI PEGAWAI / GURUDAFTAR URUT KEPANGKATAN No. …………….

I. KETERANGAN DIRI PEGAWAI :1. Nama lengkap : ………………………………………2. Tempat dan tanggal lahir : ………………………………………3. Alamat : ………………………………………4. Jenis Kelamin : ………………………………………5. A g a m a : ………………………………………6. Golongan darah : ………………………………………7. Jabatan : ………………………………………8. Pangkat dan golongan ruang : ………………………………………9. Status mengajar : ………………………………………10. Status Perkawinan : ………………………………………

II. NOMOR PETUNJUK PEGAWAI1. N I P : ………………………………………2. No. Kartu Pegawai : ………………………………………3. No. Kartu TASPEN : ………………………………………4. No. Kartu ASKES : ………………………………………

*) Coret yang tidak perlu

Format PEG.19

63

Page 64: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

III. KETERANGAN KELUARGAa. Suami / Isteri

Suami / Isteri *)ke

N a m a Tempat dan tanggal lahir Tempat dan tanggal kawin Pekerjaan Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Ke – 1Ke – 2Ke – 3Ke - 4

b. Anak (yang masih menjadi tanggungan)No. N a m a L / P Status Anak

(AK / AA / AT 1)Tempat dan

Tanggal lahirSekolah / tidak sekolah Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)12345678910

Catatan *) Coret yang tidak perlu. 1) AK = Anak Kandung; AA = Anak Angkat; AT = Anak Tiri

64

Page 65: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN / KURSUSa. Pendidikan b. Kursus / Latihan Jabatan

No. Sekolah Berijazah / STTB

Ya / Tidak

Nomor dan Tahun Ijazah /

STTB

Tidak beijazah sampai tingkat

berapa

(1) (2) (3) (4) (5)

No. Sekolah Berijazah / STTB

Ya / Tidak

Nomor dan Tahun Ijazah /

STTB

Tidak beijazah sampai tingkat

berapa

(1) (2) (3) (4) (5)

65

Page 66: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

V. PENATARAN YANG PERNAH DIIKUTI VI. KEGIATAN ORGANISASI / KEMASYARAKATAN

No Nama Penataran

Diselenggarakan LamaPenataranOleh Tahun

(1) (2) (3) (4) (5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No.Nama Organisasi

Kegiatan Kemasyarakatan

JabatanDari tahuns/d tahun

(1) (2) (3) (4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

66

Page 67: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

VII. TANDA JASA / PENGHARGAANNo Nama Penghargaan Tingkat Nama Negara /

Instansi yang memberi

Nomor Tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6)12345

VIII. KEGEMARAN / HOBBY

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

4 ………………………………

5. ………………………………

6. ………………………………

7. ………………………………

IX. PEMINDAHAN

No Pindah ke Tnggal bulantahun

Jabatan Baru TandatanganKepala Sekolah

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Alamat

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

67

Page 68: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

X. RIWAYAT PEKERJAAN

NoUraian Perubahan-perubahan Pangkat,

Jabatan, dsb

GolonganRuang gaji

Gaji pokok

Surat Keputusan TerhitungMulai tgl

Masa KerjaTempatTugas

KeteranganGolongan Seluruhnya

Tahun Bulan Tahun Bulan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

…………………., ……………… 19 . .

Kepala Sekolah,

Nama TerangNIP :

68

Page 69: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

PETUNJUK PENGISIAN KARTU PRIBADI PEGAWAI / GURU

A. Petunjuk Umum

1. Kegunaan

a. Keterangan diri pegawai

b. Nomor petunjuk pegawai

c. Keterangan keluarga

d. Riwayat pendidikan / kursus

e. Penataran yang pernah diikuti.

f. Kegiatan di organisasi / kemasyarakatan.

g. Tanda penghargaan.

h. Kegemaran / hobby

i. Pemindaan.

J Riwayat pekerjaan.

2. Yang dimaksud dengan pegawai di sini adalah pegawai negeri pada SD negeri dan swasta yang

menjabat:

a. Kepala Sekolah

b. Guru yang mengajar di sekolah

c. Penjaga sekolah

3. Kartu pribadi pegawai diisi oleh kepala sekolah rangkap empat untuk:

a. Sekolah

b. Yang bersangkutan

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

d. KANDEP Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan.

4. Kartu pribadi pegawai untuk sekolah disimpan oleh Kepala Sekolah di dalam map atau kotak

khusus untuk kartu pegawai.

5. Kartu pegawai diisi dengan data kepegawaian yang sebenarnya.

6. Kartu pegawai ditulis huruf cetak / balok dengan tinta hitam.

7. Kalau pegawai pindah tempat bertugas, kepala sekolah mengisi format pemindahan

kepegawaian 12 dan membubuhi tandatangan pada kolom yang telah disediakan baik pada

kartu pribadi pegawai untuk sekolah atau maupun kartu pribadi pegawai untuk sekolah atau

maupun kartu pribadi pegawai untuk pegawai yang bersangkutan yang akan diserahkan kepala

sekolah tempat ia bertugas.

a. Sekolah yang ditinggalkan.

b. Sekolah yang baru.

c. Dinas P dan K Kecamatan

d. KANDEP P dan K Kecamatan.

8. Pemilik kartu yang bersangkutan menempelkan pas foto dengan ukuran 3 x 4 cm pada kolom

yang telah disediakan untuk itu.

69

Page 70: 1 Petunjuk Administrasi Sekolah Dasar

B. Petunjuk Khusus

I. Keterangan diri pegawai

1. Nama lengkap : Diisi dengan nama lengkap (jangan disingkat).

2. Tempat dan tgl lahir : Cantumkan pula gelar kesarjanaan jika dimiliki.

3. A l a m at : Diisi dengan nama jalan dan nomor.

4. Jenis kelamin : Diisi dengan jenis kelamin.

5. Agama : Diisi dengan agamanya.

6. Golongan darah : Diisi dengan golongan darah.

7. Jabatan : Diisi dengan : Kepala Sekolah, guru kelas atau penjaga sekolah

8. Status mengajar : Diisi dengan status mengajar.

9. Status perkawinan : Disi dengan status perkawinan.

II. Nomor Petunjuk Pegawai

1. N I P : Diisi dengan NIP

2. No. KARPEG ; Diisi dengan nomor Kartu Pegawai

3. No. Kartu TASPEN : Diisi dengan Kartu TASPEN

4. No. Kartu ASKES : Disi dengan nomor ASKES

III. Keterangan Keluarga

a. Suami / Isteri : Apabila isteri lebih dari seorang tuliskan pula nama isteri ke -

1, ke -2 dan seterusnya.

b. A n a k : Diisi dengan nama semua anak yang menjadi tanggungan.

Apabila anak itu anak angkat lajur keterangan diisi dengan

nama nomor tgl. Bulan dan tahun surat akte pengangkatan.

IV. Riwayat Pendidikan / Kursus : Diisi dengan riwayat pendidikan / kursus.

V. Penataran yang pernah diikuti : Diisi dengan penataran yang pernah diikuti.

VI Kegiatan di Organisasi /

Kemasyarakatan : Diisi dengan kegiatan dalam organisasi / kemasyarakatan.

VII. Tanda jasa / Penghargaan :

Contoh : Saudara Zaleba dinilai paling baik oleh panitia perlombaan

tersebut untuk tingkat nasional, maka dalam lajur tingkat,

ditulis Nasional. Pejabat yang memberi Surat Keputusan

adalah Presiden.

VIII. Kegemaran / Hobby : Diisi dengan kegemaran / hobby.

IX. Pemindahan : Diisi dengan data pemindahan.

X. Riwayat pekerjaan : Diisi dengan riwayat pekerjaan.

70