1. penjaminan mutu (ka badan)
DESCRIPTION
penjamin mutuTRANSCRIPT
Slide 1
KINERJA GUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPSDMPK-PMP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENGUATAN EVALUASI DIRI SEKOLAH
1
ISU STRATEGIS: Penjaminan Mutu...1
NOISUKONDISI SAAT INIKONDISI YANG DIHARAPKAN1.KOORDINASI DAN KERJASAMA LINTAS LEMBAGA INTERNAL DAN EKSTERNALBELUM TAMPAK ADA KOORDINASI YANG SISTEMIK ANTAR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNALBELUM ADA KESAMAAN CARA PANDANG TENTANG IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKANSENTRALISASI PENGELOLAAN GURU (ADA PP ATAU REVISI UU 32 TENTANG OTONOMI PENDIDIKAN)2.STANDAR BELUM DIJABARKAN SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, DAN STAKEHOLDERS INTERNAL DAN EKSTERNAL PENDIDIKANPEMAHAMAN TENTANG SNP BAIK SUBSTANSI MAUPUN IMPLEMENTASI MASIH SANGAT BERVARIASIIMPLEMENTASI YANG MASIH PARSIAL SEHINGGA TIDAK MEMBENTUK SISTEM YANG SALING TERKAIT DAN BERKESINAMBUNGANBELUM DITERAPKAN SECARA KONSISTEN DASAR MENGEKSEKUSI PROGRAM DALAM TIGA RANAH (TO BE CONTINUED, TO BE MODIFIED, ATAU TO BE CANCELLED)ADA JABARAN YANG OPERASIONAL YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK PENDIDIKANDIPAHAMI SECARA TUNTAS OLEH SEMUA STAKEHPLDERSADA STANDAR PROSES DAN MEKANISME PENCAPAIAN STANDAR DENGAN ROAD MAP YANG JELASDITERAPKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN DALAM PARADIGMA CQIISU STRATEGIS: Penjaminan Mutu...2
NOISUKONDISI SAAT INIKONDISI YANG DIHARAPKAN3.REGULASIKESELARASAN REGULASI MASIH PERLU DIREVIEWBELUM ADA REGULASI YANG MENGIKAT SEMUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SECARA SISTEMIKPERLU REGULASI ATAS HASIL REVIEW SEMUA REGULASI YANG ADAADA REGULASI YANG MENGATUR ROADMAP DAN TARGET YANG SECARA BERTAHAP ELIGIBLE UNTUK DICAPAI4.INSTRUMENBELUM KOMPREHENSIF BAIK SECARA SUBSTANTIF MAUPUN METODOLOGISPERLU ADA STANDAR INSTRUMEN MINIMAL SECARA NASIONAL SEBAGAI ACUAN5.MEKANISME DAN PROSEDURDUKUNGAN JARINGAN DAN INFRASTURUKTUR BELUM OPTIMALPERLU DIRANCANG ON LINE DAN/ATAU OFF LINE6.OUTPUTBELUM MEMADAI SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKANSEMUA PERENCANAAN BERBASIS HASIL EDS7.OUTCOMESPERBAIKAN MUTU DAN BUDAYA MUTU BELUM TUMBUHCQI DAN BUDAYA MUTU DENGAN ROAD MAP YANG ELIGIBLEPERAN STRATEGIS PENDIDIKAN
PEMBINAAN KOMPETENSI, KINERJA, KARIR, DAN KESEJAHTERAAN
DITENTUKAN OLEH:
SDM
GURU
DOSEN
TENDIK LAINNYA
PENDIDIKAN YANG BERMUTU
INDONESIA 2045
1.Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (bagi Guru yang diangkat sebelum 2005)2.PPG Dalam Jabatan (s.d 2015)3.PPG Prajabatan (mulai 2016)4.Uji Kompetensi5.Penilaian Kinerja6.Continuing Professional Development (CPD)1.Renstra Kemdikbud2.Bonus Demografi3.Segitiga Ajaib (Resourse Sharing, Integrasi Proses, Penggunaan IT)4.Kunci Inggris (Siswa, Guru, Content, Infrastruktur)5.8 SNP6.RSBI7.Pendidikan Karakter Dan Antikorupsi8.KKNI1MP3EI2Zona Ekonomi3(7 Negara Besar Dunia di 2045)4Spektrum Keahlian SDM5Struktur Tenaga Kerja6Proporsi seluruh Jenjang, Jenis dan Jalur Pendidikan7Spektrum PTK8Spektrum Siswa dan Mahasiswa1Perencanaan Kebutuhan, Distribusi Dan Pemerataan 2Pendidikan Akademik Dan Profesi Guru3Pembinaan Kompetensi, Karir, dan KesejahteraanSNP : DULU DAN KINI
Percepatan Pembangunan Pendidikan
Pembangunan Satuan Pendidikan
Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bantuan Pendanaan Peserta Didik
Penyempurnaan Sistem Pembelajaran
SD/SMP 1-Atap
BOS, BOMM
Beasiswa
PMT-AS
Pendidikan Karakter
Sistem Evaluasi
Pendidikan Kewirausahaan
Perpustakaan
USB, RKB
Laboratorium
Kualifikasi
Sertifikasi
Distribusi
Penyediaan
Kesejahteraan
Pelatihan
Peningkatan LPTK
Kurikulum
Penyediaan & Penyebaran Materi
SPM
Akreditasi
Bantuan Buku
Penyelarasan
6
6
PEMETAAN TUSI BADAN DENGAN BAN, BSNP :
NOAKTIVITASBPSDMP-PMPBANBSNP1.Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan2. Penyusunan program penjaminan mutu pendidikan; 3.Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; 4.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan; 5.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan6.Pelaksanaan administrasi pusat penjaminan mutu pendidikan.PEMETAAN TUSI BADAN DENGAN BAN, BSNP :
NOAKTIVITASBPSDMP-PMPBANBSNP1.Penyusunan bahan kebijakan di bidang penjaminan mutu PAUDNI2. Penyusunan program penjaminan mutu PAUDNI 3.Pemetaan mutu PAUDNI 4.Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu PAUDNI5.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu PAUDNI 6.Pemantaun dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu PAUDNI7.Penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan mutu PAUDNIPEMETAAN TUSI BADAN DENGAN BAN, BSNP :
NOAKTIVITASBPSDMP-PMPBANBSNP1.Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penjaminan mutu pendidikan dasar2. Penyusunan program penjaminan mutu pendidikan dasar3.Pemetaan mutu pendidikan dasar4.Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar; 5.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar; 6.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar7.Penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasarPEMETAAN TUSI BADAN DENGAN BAN, BSNP :
NOAKTIVITASBPSDMP-PMPBANBSNP1.Penyusunan bahan kebijakan di bidang penjaminan mutu DIKMENTI2. Penyusunan program penjaminan mutu DIKMEN3.Pemetaan mutu DIKMENTI4.Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu DIKMEN 5.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu DIKMENTI 6.Pemantaun dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu DIKMEN7.Penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan mutu DIKMENTIPEMETAAN PERAN BPSDMPK-PMP DENGAN BAN, BSNP, dan BALITBANG:
NOKEGIATANBPSDMPK-PMPBALITBANGBANBSNP1.PENETAPAN STANDAR---2.PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN BORANG3. PEMETAAN PROFIL MUTU PENDIDIKAN4. PEMANFATAN HASIL PENJAMINAN MUTU----5. REVIEW DAN PENYUSUNAN REGULASI6 KEGIATAN UTAMA PENJAMINAN MUTU
STANDAR
MUTU
INSTRUMEN,
BORANG ,
FORMULIR
dan SOP
PENGUKURAN/
PENGGUNAAN INSTRUMEN
ANALISIS
DAN
REKOMENDASI
PENILAIAN
KESESUAIAN ANTARA
REKOMENDASI DGN
PROGRAM BERJALAN
1
2
3
4
5
INSTRUMEN DAN ANALISIS KEMAJUAN
HASIL PERBAIKAN
6
ISU UTAMA KOMPETENSI LULUSAN :
PERENCANAAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN1. Komposisi Soft Skill dan Hard Skill 2. Tingkat pemahaman guru, siswa, lembaga pendidikan, birokrat, lembaga penjaminan mutu, dan masyarakat.INSTRUMEN (ALAT UKUR) KOMPETESI SubstansiMetodologiOUT PUT :Peta pencapaian kompetensi untuk semua jenjang, jenis dan jalur pendidikanReformulasi KurikulumReformasi Proses, Penilaian, Peran Guru, Sumber Belajar, sarana dan pembiayaan1
2
3
THE SEVEN SURVIVAL SKILLS FOR 21st CENTURY
(Tony Wagner-2008 The Harvard Graduate School of Education)
CRTICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING
COLLABORATION ACROSS NETWORKS AND LEADING BY INFLUENCE
AGILITY DAN ADABTIBILITY
INITIATIVE AND ENTREPRENEURIALISM
EFFECTIVE ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION
ACCESSING AND ANALYZING INFORMATION
CURIOSITY AND IMAGINATION
KOGNITIF
PSIKOMOTOR
AFEKTIF
SPIRITUAL
KOMPETENSI (LEVEL OF COMPETENCE)
Suatu bidang kemampuan
kompetensi utama
kompetensi lainnya
kompetensi pendukung
HARD SKILL
endro.its
kompetensi utama
SOFT SKILL
15
ISU EFISIENSI dan EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
KOMPETENSI LULUSANBerpikir logis (beragumentasi) Berkomunikasi (lisan dan tulisan)Problem SolvingBerani mengambil resikoBekerja mandiri dan BekerjasamaPenguasaan TeknologiKapasitas Pebelajar Mandiri1
OUPUT BELAJARCritical Book Report, Jurnal Report, Research ReviewMini Research ReportProjectRekayasa Ide4
5 PILAR BELAJARLearning Activities Learning OuputLearning OutcomesLearning ResourcesLearning Assesment2
AKTVITAS BELAJARMengamati.MenelitiMenganalisis DataMelaporkan Hasil3
Isu strategis : Apakah masih diajarkan, dilatihkan dan dicontohkan kompetensi tersbut di sekolah ???
Orientasinya bukan materi, tetapi kompetensi (dari content based competence based)
Seluruh aktivitas belajar diarahkan pada kompetensi tersebut, sehingga yang diukur juga kompetensi dimaksud
Dielaborasi secara berjenjang dan proporsional ke masing jenjang pendidikan
Seluruh Mapel diarahkan untuk membangun kompetensi tesebut
Isu strategis : Apakah lima pilar ini menjadi acuan seluruh proses di sekolah?
Bagaimana tingkat pemahaman dan kemampuan guru mengaplikasikan berbagai pendekatan dan teori yang relevan
Apakah isi, proses, dan penilaian bersesuaian dengan kompetensi yang diharapkan
Bagaimana tingkat pemahaman siswa tentang lima pilar tersebut?
Apakah kapasitas siswa dilkembangkan untuk melakukannya secara mandiri ?
Isu strategis : Bagaimana kesinambungan aktivitas tersebut antar jenjang pendidikan ?
Apakah kapasitas untuk melakukan aktivitas tersebut masih dikembangkan untuk semua jalur dan jenjang pendidikan
Bagaimana benang merah detail kegiatan tersebut mulai dari SD, SMP, SMA sampai PT ?
Apakah semua pendidik pada setiap jenjang memahami kapasitas siswa antar jenjang ?
Apakah kapasitas tersebut berkelanjutan antar jenjang ?
Isu strategis : Apakah produk belajar tersebut dielaborasi secara proporsional untuk semua jenjang pendidikan ?
Apakah produk tersebut menjadi fokus output belajar peserta didik ?
Bagaimana tingkat pemahaman dan kapasitas guru mempertahankan keberlanjutan produk tersebut antar jenjang pendidikan ?
Apakah produk tersebut digunakan sebagai alat evaluasi bagi siswa ?
ISU PENILAIAN
KOMPETENSI LULUSAN
Crtical Thinking And Problem Solving
Collaboration Across Networks And Leading By Influence
Agility Dan Adabtibility
Initiative And Entrepreneurialism
Effective Oral And Written Communication
Accessing And Analyzing Information
Curiosity And Imagination
Kapasitas dan kapabilitas guru untuk mengevaluasi
Standar dan panduan penilaian
Kesesuaian penilaian dengan kompetensi, materi, proses.
Sistem penjaminan mutu evaluasi (evnstrumen monev dan konsistensi terhadap perbaikan evaluasi)
MENGAMATI
MENELITI
MENGANALISIS
MENULISKAN DAN MELAPORKAN HASIL
PROSES PEMBIASAAN
DAN
PEMBUDAYAAN
3 ISU UTAMA PTK :
PERENCANAAN KEBUTUHAN, KOMPETENSI, PENYEDIAAN, DISTRIBUSI dan PEMERATAAN PTK1. Kuota nasional sesuai kohort kebutuhan Prov. /Kab./Kota 2. Pemenuhan guru melalui pemberian kewenangan tambahan (horizontal) atau pelaksanaan alih kewenangan mengajar antar jenjang sekolah (vertikal), PPGT, SM3T, untuk pemerataan dan mengatasi mismatch.3. Pemenuhan kebutuhan guru sesuai Spektrum Zona MP3EI melalui penyediaan guru kejuruan oleh LPTK bekerjasama dengan Politeknik, Institut Teknologi, Universitas, Sekolah Tinggi, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK kejuruan) dan mengimplementasikan kebijakan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)4. Mendorong Pemerintah, Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan SKB 5 Menteri dalam pelaksanaan redistribusi guru5. Mendorong Pemerintah, Propinsi, Kab/Kota untuk melaksanakan perekrutan dan penyiapan calon kepala sekolah, calon pengawas dan tenaga kependidikan lainnya (Laboran, Pustakawan, Teknisi, TAS) sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkanREKONSTRUKSI PENDIDIKAN CALON GURU (SELEKSI, PENDIDIKAN AKADEMIK, DAN PENDIDIKAN PROFESI) Perlu ada standar nasional bagi calon mahasiswa yang akan masuk ke LPTK; aturan khusus rekrutmen dan seleksi bagi calon guru dan calon peserta program pendidikan profesi.Standarisasi dan penjaminan mutu LPTKPEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKANPeningkatan kualitas pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, penilaian kinerja, pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru (CPD), pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), KKPS, MKKS, MKPSPeningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga laboratorium sekolah, tenaga perpustakaan sekolah dan tenaga administrasi sekolahPenilaian Kinerja dan CPD1
2
3
STATUS GURU: 2.925.676
NOSTATUSJUMLAHMASALAHREGULASIUSUL BADAN1.PNS1.550.062DISTRIBUSI, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS2.GURU AGAMA24.406ADMINISTRASI, SERTIFIKASI, PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN 3.PNS DPK133.326DISTRIBUSI, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS4. GURU BANTU9.454PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROSES PENGANGKATAN MENJADI PNS, SERTIFIKASIPP 48, PP 43 (tertinggal oleh Pemda)5. GURU HONDA57.631PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROSES PENGANGKATAN MENJADI PNS, SERTIFIKASIPP 48, PP 43(tertinggal oleh Pemda)6. GTT836.442PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS4+5+6903.5277.GTY314.355PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS8.HONOR DI SEK. NEGRI??SERTIFIKASI, PENGANGKATAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN RPP diterbitkan9.SM 3T5.000SKEMA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
DOMAIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DOMAIN PEMKAB/PEMKO
(Diperlukan Standar Minimal Yang Berlaku Untuk Semua Kab /Kota)
4
KUALIFIKASI
KOMPETENSI
KINERJA
KENAIKAN PANGKAT
KARIR
PKBG
HARLINDUNG
TUNJANGAN
KINERJA GURU PROFESONAL
BELUM OPTIMAL
3
PERENCANAAN KEBUTUHAN, REKRUITMEN,
DISTRIBUSI
KUANTITAS
DAN KUALITAS
GURU KURANG
TETAPI LEBIH ??
2
REKONSTRUKSI
PENDIDIKAN AKADEMIK,
PROFESI GURU dan PENATAAN LPTK
STANDARISASI LULUSAN
LPTK MASIH
TERKENDALA ?
1
KUOTA NASIONAL, STANDAR DAN POLA REKRUTMEN MAHASISWA CALON GURU
(DEMAND DRIVEN)
INTELEKTUAL,
MINAT, BAKAT, SIKAP, dan
PHISIK
STANDARISASI
INPUT DAN KUOTA NASIONAL
BELUM ADA ??
DOMAIN
BERSAMA
KEWENANGAN PENGELOLAAN GURU
LAYANAN
PENDIDIKAN
INSAN
CERDAS
KOMPREHENSIF
KONSTRUKSI REGULASI PENDIDIKAN
PERANGKAT REGULASIUUPPPERMENUU SISDIKNASUU 14UU 32PP 19PP 74PP 38PP 41PERMENDIKNAS 27, 28, dan 35 PERMENEG PAN-RB 16INTEGRASI PERAN:PEMERINTAH KAB./KOTAPEMERINTAH PROPINSIKEMENDIKBUDPerencanaan Kebutuhan PTKPengangkatan dan PenempatanPemindahan Peningkatan Kesejahteraan PerlindunganPemberhentian Sertifikasi.Perencanaan Kebutuhan PTK SBI Pengangkatan dan Penempatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS antar Kabupaten/KotaPeningkatan KesejahteraanPerlindunganPemberhentian.Perencanaan PTK NasionalPemindahan antar Propinsi Peningkatan Kesejahteraan Perlindungan Pemberhantian karena PelanggaranSertifikasi.Pendidikan didrive dan dimanage by design bukan by sinyalemen
Ada ruang negosiasi yang sangat terbuka bagi Kemendibud dengan Pemerintah Daerah
Ada UU 32 yang ditafsirkan belum berpihak pada pemberdayaan
Perlu ada platform yang sama antara kemendikbud dengan pemerintah daerah: insan cerdas komprehensif, dengan ruh melayani dengan amanah tetapi belum ditangani di daerah dengan cerdas.
Ada kunci Inggris dengan 4 komponen, tetapi tidak ditangani secara integratif (infrastrutur, PTK, peserta didik, dan content.
Ada Segitiga Ajaib yang belum dipahami dengan baik
Ada pilar 5 K tetapi belum dipahami dan diimplementasikan.
DESAIN PEMBINAAN GURU PROFESIONAL
SM : Standar Minimal
PKB : Pembinaan Keprofesian
Berkelanjutan
PK : Penilaian Kinerja
UJI KOMPETENSI
N SM
N SM
PKB
DIKLAT PENGEMBANGAN
N SM
N SM
GURU PROFESIONAL
KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN
PROMOSI
TUNJANGAN PROFESI
PK
INTERNALLY & EKSTERNALLY
DRIVEN
DIKLAT DASAR
DIKLAT LANJUTAN
INDIKATOR UTAMANo.INDIKATOR1.Disiplin Guru (waktu, nilai, kehadiran, ethos kerja)2.Efisiensi dan Efektivitas pembelajaran (Kapasitas transformasi ilmu ke siswa)3.Keteladanan Guru (berbicara, bersikap dan berperilaku)4.Motivasi Belajar SiswaDAMPAK NoINDIKATOR1.Kompetensi Lulusan, Hasil Belajar Siswa (Nilai Rapor, UN dan Hasil Tes Standar Lainnya)2.Karya Prestatif Siswa dalam berbagai kompetisi Lokal, Nasional dan Internasional3.Kesinambungan Prestasi Siswa di PT atau bekerja melalui Penelusuran Alumni.4.Rekognisi Pihak Eksternal terhadap kualitas SiswaPembinaan karier dan kepangkatan
Memastikan guru melaksanakan tugas profesional
Menjamin bahwa guru memberi layanan pendidikan yang berkualitas
(KEPASTIAN, KEMANFAATAN dan KEADILAN)
PK
PKB
UK
Isu Strategis :
SOP
Alat Ukur
Permendikbud
PARAMETER DAN INDIKATOR
NOPARAMATERINDIKATORA.DISIPLIN GURUKehadiranMenyiapkan dokumen perencanaan pembelajaranMenggunakan waktuMematuhi semua aturan sekolahB.KETELADANAN GURUCara berpikirBerbicaraBersikapBertindakC.EFISIENSI PEMBELAJARANPenguasaan materiPenguasaan dan penerapan metodologi pembelajaran yang kreatifMengevaluasi pembelajaranD.MOTIVASI BELAJARAntusiasme mengikuti proses belajar (bertanya, memberi pendapat, mengkritisi pendapat orang lain, berargumentasi)Menyelesaikan tugas mandiri dan kelompokInsiatif belajar mandiri dan kelompokRoadmap KAPASITAS DAN KAPABILITAS Guru
PARADIGMA
GURU
TENTANG KEPROFESIAN
PENGEMBANGAN DIRI
(INDIVIDUAL DAN KOMUNAL)
MENGUASAI
TOOLS
PENGEMBANGAN
PROFESI
PENGUASAAN MATERI/KEILMUAN
KOMP. PEDAGOGIKOMP. SOSIALKEPRIBADIANdidukung oleh penguasaan sumber dan IT/ICT
Kecukupan Sumber belajar dan Kapasitas Menguasai Sumber (Buku Teks, Hasil Penelitian, dan Jurnal)
Ketersediaan dan Penguasaan terhadap IT/ICT
UJI KOMPETENSI
1.020.000
PENERIMA TP
PENILAIAN
KERJA
PEMBINAAN
(1 TAHUN)
UKA
281.019
PLPG
248.733
(88,5%)
TDK LULUS (DIKLAT)
32.286
(11,5%)
LULUS
CETAK
SERTIFIKAT
NRG
SK DIRJEN
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
TIDAK
LULUS
TIDAK
LULUS
ANGKA KREDIT & KENAIKAN PANGKAT
LULUS
TIDAK
KEMAMPUAN RENDAH
MISMATCH
PENYESUAIAN
KEWENANGAN
SERTIFIKASI 2013
300.000
UJI KOMPETENSI
2013
PLPG
2013
GURU BERSERTIFIKAT
GURU
PROFESIONAL
RANKING BERDASARKAN PERSYARATAN SERTIFIKASI
DAERAH, SEKOLAH
PENDIDIKAN/ASAL
MAPEL
STATUS KEPEGAWAIAN
MISMATCH
UKA-
PLPG
281.019
UK-
PKG
1.020.000
VERIFIKASI
VALIDASI
& PEMETAAN
1.624.657
UJI KOMPETENSI
1.624.657
PEMETAAN
2014: 1,3 JUTA
UKA:
SELEKSI
PEMETAAN
PKG:
MEMASTIKAN GURU MENJALANKAN PROFESI
PEMBINAAN PANGKAT DAN KARIR GURU
PKBG:
BERBASIS UK
INOVATIF
BERBASIS KOMPETENSI
STRATEGI
WEB BASED/ON LINE
CAL/OFF LINE
MODUL BASED
TATAP MUKA/ PENDAMPINGAN
PROSES MENUJU SBI
26
SPM
SSN
RSBI
SBI
SPM
KRITERIA :
LEGAL
PEDAGOGIK
SOSIAL
(0%)
(0,65%)
SNP dan diperkaya Standar kualitas pendidikan Negara Maju
Berakreditasi A (95) dari BAN Sekolah/Madrasah
Pembelajaran Matematika, IPA dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual)
Nilai rata-rata UN 8,0
Sudah memenuhi SNP
Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah
Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual)
Nilai rata-rata UN 7,0
Memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Memiliki rata-rata UN 6,5
Tidak Double Shift
Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah
Peningkatan Mutu UN dan Pemanfaatannya
...semangat perbaikan UN adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan prestasi, serta sebagai
passportuntuk melanjukan ke jenjang lebih tinggi
...semangat perbaikan UN juga untuk pemetaan, sebagai landasan perbaikan mutu pendidikan55
secara merata (mempersKemdpikibtusdt2a0n1d2ar deviasi antar wilayah)...
Integrasi Kualifikasi
Integrasi Sosial
continuity untuk masuk ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi
Integrasi Vertikal
continuity bagi implementasi kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) [Perpres 8/2012 tentang KKNI]
continuity bagi
mendukungmendukungekonomi kurang
siswa dari sosial mampu masuk ke PT
[PP 66/2010]
mendukung
Integrasi Kewilayahan
continuity bagi siswa dari satu daerah masuk ke PT di wilayah lain (mengurangi disparitas antar wilayah dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional) [PP 66/2010]
Ujian
Nasional
Strategi Diklat :
Berbasis Pemetaan Kompetensi (Analisis Kebutuhan)
Kecukupan dan Kesesuaian Instruktur, Materi, Proses Pelaksanaan
Berbasis Kompetensi
Pre Tes (Peta Entry Level)
Authentic
Assessment
Post Test
UK dan Penilaian Kinerja
INPUT
PROCESS
OUTPUT
OUTCOME
PENDEKATAN BARU DIKLAT GURU:
NOANALISIS BUTIR1.DAYA SERAP2.ANALISIS KESULITAN 3.STRUKTUR MATERI PARAMETERDIKLAT DASARDIKLAT LANJUTANDIKLAT PENGEMBANGANORIENTASI80 % SUBJECT MATTER, 20 % ACTIVE LEARNING METHOD20 % SUBJECT MATTER, 80 % ACTIVE LEARNING METHOD, PERANCANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS MULTI MEDIA, IT/ICTSTRATEGIPRE POST TESTPENILAIAN ACUAN PATOKANKERJASAMA ANTARA LPTK, LPMP DAN P4TKPRE POST TESTPENILAIAN ACUAN PATOKANKERJASAMA ANTARA LPTK, LPMP DAN P4TKWORKSHOPPERAGAANSHORT COURSE (SABATICAL LIVE) DALAM DAN LUAR NEGERISISTEM INFORMASITERPUSAT DI BPSDMPK TERPUSAT DI BPSDMPKTERPUSAT DI BPSDMPKUKURAN KEBERHASILAN (POST-PRE) (X2 - X1) UJIAN NASIONALPERINGKAT SEKOLAH (POST-PRE) (X2 - X1) UJIAN NASIONALPERINGKAT SEKOLAHLISENSISERTIFIKATLEGITIMASIMENGANALISIS :
HASIL UN
HASIL DIKLAT SEBELUMNYA
HASIL PENELITIAN
DATA SEKUNDER LAINNYA
MELAKUKAN TES HASIL BELAJAR BAGI SISWA
MERANCANG DIKLAT DALAM HAL :
MATERI
STRATEGI DAN METODE
UKURAN KEBERHASILAN
PELAKSANAAN
KONSTRUKSI UJI KOMPETENSI
UJI KOMPETENSI
UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI(PRA & PASCA PLPG)
UJI KOMPETENSI PRA PKG
UJI KOMPETENSI
PKB
1.SELEKSI2.PEMETAAN3.DIAGNOSTIK4.UMPAN BALIK BAGI LPTK DAN LEMBAGA DIKLAT1.SYARAT KELULUSAN2.PEMETAAN3.DIAGNOSTIK4.UMPAN BALIK BAGI LPTK DAN LEMBAGA DIKLAT1.PRASYARAT PKG2.PEMETAAN3.DIAGNOSTIK4.UMPAN BALIK BAGI LPTK DAN LEMBAGA DIKLATDESAIN UJI KOMPETENSI, PENILAIAN KINERJA DAN
PENGUATAN KEPALA SEKOLAH
UJI KOMPETENSI
(2012: 10 %)
SBG GURU
(6 JP)
SBG KS (18 JP
TUGAS TEMBAHAN)
ALTERNATIFSEBAGAI GURUSEBAGAI KSKEPUTUSANUJI KOMPETENSIPENILAIAN KINERJAKOMPETENKOMPETENDINILAI KINERJA SEBAGAI KSKOMPETENTIDAK KOMPETENDINILAI KINERJA SEBAGAI GURUTIDAK KOMPETENTIDAK KOMPETENWAJIB DIKLAT DASAR GURUPENILAIAN KINERJA SBG KS
N SM
N SM
DIKLAT DASAR PENGUATAN KS
KENAIKAN PANGKAT DAN PENGHARGAAN LAINNYA YANG RELEVAN
DIKLAT LANJUT PENGUATAN KS
DESAIN PENILAIAN KINERJA DAN PKB PENGAWAS
UJI KOMPETENSI
N SM
N SM
PKB
DIKLAT PENGEMBANGAN
N SM
N SM
GURU PROFESIONAL
KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN
PROMOSI
TUNJANGAN PROFESI
PK
INTERNALLY & EKSTERNALLY
DRIVEN
DIKLAT DASAR
DIKLAT LANJUTAN
SM : Standar Minimal
PKB : Pembinaan Keprofesian
Berkelanjutan
PK : Penilaian Kinerja
DESAIN PENILAIAN KINERJA TENDIK LAINNYA
(LABORAN, PUSTAKAWAN, PRANATA KOMPUTER, TEKNISI dan TENAGA ADM. SEKOLAH)
UJI KOMPETENSI
N SM
N SM
DIKLAT
DIKLAT PIM
N SM
N SM
SDM
KOMPETEN
KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN
PROMOSI
TUNJANGAN JABATAN
PK
INTERNALLY & EKSTERNALLY
DRIVEN
DIKLAT TEKNIS
DIKLAT FUNGSIONAL
PK : PENILAIAN KINERJA
ISU STRATEGIS: PENILAIAN KINERJA GURU
NOISUKETERANGAN1.ADMINISTRATIF VERSUS SUBSTANTIFSINYALEMEN FORMALITAS SPT KASUS DP3, KONTRA EFSIENSI ANGGARAN, RESISTENSI, DSB.2.ARGUMENTASI FILOSOFI, TEORI, DAN PRAKSIS KONSTRUKSI AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF BERBASIS VISI REGULASI3.SOSIALISASI, KREDIBILITAS, AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITASMEKANISME DAN PROSEDUR (INSTRUMEN, STRATEGI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS)4.DIVERSIFIKASI FUNGSI DAN MANFAATPEMBINAAN KARIER DAN KEPANGKATAN MEMASTIKAN GURU MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONAMENJAMIN BAHWA GURU MEMBERI LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS5.INTRUMENTASIPROSES PEMBAKUAN, BENCHMARKING DENGAN PK STANDAR LAINNYA6.PENGEMBANGAN SISTEMSISTEM SKORING DAN TRANSFER ANGKA KREDIT7.ANALISIS MEDANKAPASITAS DAN DUKUNGAN SDM (ASESSOR DAN GURU8.KOORDINASI INTERNAL DAN LINTAS SEKTORALKEMENDIKBUD DENGAN DINAS KAB KOTA DAN KEMENTERIAN PAN -RBISU STRATEGIS: PEBINAAN KEPROFESIOAN BERKELANJUTAN(PKB/CPD)
NOISUKETERANGAN1.ARGUMENTASI FILOSOFI, TEORI, DAN PRAKSIS KONSTRUKSI AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF BERBASIS VISI REGULASI2.SOSIALISASI, KREDIBILITAS, AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITASMEKANISME DAN PROSEDUR (INSTRUMEN, STRATEGI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS)3.DIVERSIFIKASI FUNGSI DAN MANFAATPEMBINAAN KARIER DAN KEPANGKATAN MEMASTIKAN GURU MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONAMENJAMIN BAHWA GURU MEMBERI LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS4.INTRUMENTASIPROSES PEMBAKUAN, BENCHMARKING DENGAN PK STANDAR LAINNYA5.PENGEMBANGAN SISTEMSISTEM SKORING DAN TRANSFER ANGKA KREDIT6.ANALISIS MEDANKAPASITAS DAN DUKUNGAN SDM (ASESSOR DAN GURU7.KOORDINASI INTERNAL DAN LINTAS SEKTORALKEMENDIKBUD DENGAN DINAS KAB KOTA DAN KEMENTERIAN PAN -RBISU STRATEGIS: UJI KOMPETENSI ...1
NOISUKETERANGAN1.ARGUMENTASI FILOSOFI, TEORI, DAN PRAKSIS KONSTRUKSI AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF BERBASIS VISI REGULASI2.SOSIALISASI, KREDIBILITAS, AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITASMEKANISME DAN PROSEDUR (INSTRUMEN, STRATEGI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS)3.DIVERSIFIKASI FUNGSI DAN MANFAATDASAR, LANJUTAN DAN PENGEMBANGANPEMETAAN, DIAGNOSTIK, SELEKSI DAN SPESIFIKGURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN TENDIK LAINNYA4.INTRUMENTASIPENGEMBANGAN PERANGKAT TES, PROSES UJI COBA (PEMBAKUAN), BENCHMARKING DENGAN TES STANDAR LAINNYA5.PENGEMBANGAN SISTEMON LINE, OFF LINE, PAPER BASED FULL ON LINEKOMBINASI PENGUNAAN JARINGAN INTERNET DAN INTRANETKEAMANAN DAN KENYAMANAN SISTEM (ENCRIPT DAN WEB BROWSER)6.ANALISIS MEDANKESIAPAN TUK (JARINGAN, SOFT WARE DAN HARD WAREKAPASITAS DAN DUKUNGAN SDMISU STRATEGIS: UJI KOMPETENSI...2
NOASPEK KETERANGAN1.KOMPETENSI PROFESIONALKONSISTENSI PENGUASAAN MATERI GURU: ANTARA CONTENT DENGAN PERFORMANCETEKS, KONTEKS, & REALITASFAKTA, PRINSIP, KONSEP DAN PROSEDURKETUNTASAN TENTANG PENGUASAAN FILOSOFI, ASAL-USUL, DAN APLIKASI ILMU 2.KOMPETENSI PEDAGOGIKONSISTENSI PENGUASAAN PEDAGOGI ANTARA CONTENT DENGAN PERFORMANCE:BUKAN SEKEDAR PENGUASAAN GURU TENTANG PENGENALAN PSERTA DIDIK, MODEL BELAJAR, PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, TETAPI TES YANG MAMPU MEMPREDIKSI BAGAIMANA GURU MENGINTAGRASIKAN KELIMANYA DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARANCATATAN : KELIMA HAL TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI TETAPI STANDAR KOMPETENSIKARAKTERISTIK UJI KOMPETENSI AWAL(PRA & PASCA PLPG)
NOASPEK KETERANGAN1.FUNGSI:UJI KOMPETENSI AWAL PRA PLPGUJI KOMPETENSI PASCA PLPGUJI KOMPETENSI PASCA DIKLAT DASARKETIGA UJI DIKEMBANGKAN SETARA KARENA DELTANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENILAI KUALITAS PROSES DAN KUALITAS OUT PUT DENGAN FORMULA KEBERHASILAM : JIKA X2>X1; SIGNIFIKAN 2.DOMAINPROFESIONAL DAN PEDAGOGI3.STRATEGI PENGEMBANGANKONSTRUKSI INDIKATOR, BUTIR DAN RASIONALNYAKISI TES PENGEMBANGAN BUTIR TES4.PROSES PEMBAKUAN (UJI COBA)VALIDITAS (ISI), RELIABILITAS, DAYA BEDA DAN TINGKAT5.ADMINISTRASIKETERSDIAAN BUKTI KELAYAKANKEMUDAHAN UNTUK MELAKUKAN ANALISISKERANGKA PENGEMBANGAN KARIR GURU
GURU PERTAMA (III/a, III/b)
GURU MUDA (III/c, III/d)
GURU MADYA (IV/a, IV/b, IV/c)
GURU UTAMA (IV/d, IV/e)
PROGRAM INDUKSI
GURU S1/D-IV BERSERTIFIKAT
PKB fokus pada peningkatan kompetensi guru
PKB fokus pada peningkatan prestasi peserta didik dan pengelolaan sekolah
PKB fokus pada pengembangan sekolah
PKB fokus pada pengembangan profesi
Tahap Pengembangan Karir Guru
Pasal 91:(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis,dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
Kebijakan NasionalKewajiban Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 92:(1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu. (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
Kebijakan NasionalPelaku Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 92:(1) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi. (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
Kebijakan NasionalPelaku Penjaminan Mutu Pendidikan
Kebijakan NasionalLembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 1butir 24Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
PERUBAHAN PARADIGMA
Pengendalian mutuKonsep utama adalah ujian, inspeksi, dan pengawasan eksternalTujuan utama adalah laporan ekternal dan penerapan sanksi/hadiah
Penjaminan dan peningkatan mutuKonsep utama adalah perencanaan, kajian internal, dan manajemen satuan kerja Tujuan utama adalah laporan internal dan pengambilan keputusan berbasis data
BARU
LAMA
PERUBAHAN PARADIGMA
Proses dilakukan oleh eksternal dan pengendalian dari atas ke bawahKualitas menjadi tanggung jawab sebagian orangBudaya pemeriksaan eksternal
Proses dilakukan oleh internal dan pengedalian dari bawah ke atasKualitas menjadi tanggung jawab semua pihakBudaya peningkatan kualitas berkelanjutan
BARU
LAMA
Satuan/Program Pendidikan
Penyelenggara Pendidikan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Nasional
Tahapan Penjaminan Mutu Pendidikan
HAKIKAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan
Perencanaan & Implementasi Program
Verifikasi (internal & Eksternal) dan Analisis Data
Identifikasi Pencapaian & Aspek Pengembangan
Pengembangan/Pemilihan Instrumen
Rancangan Penjaminan Mutu & Monitoring
Pengumpulan & Pencatatan Data (EDS)
Pengembangan & Implementasi Program Peningkatan Mutu
Laporan Temuan
Monitor & Kajian Hasil Peningkatan Mutu
Perencanaan & Implementasi Program
isi
Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
RKS
Kepala SekolahGuruKomite Sekolah
Pengumpulan dan Pencatatan Data
isi
Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
EDS
Kepala SekolahGuruKomite Sekolah
Verifikasi (Internal & Eksternal) & Analisis Data
isi
Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
EDS
Kepala SekolahGuruKomite Sekolah
Laporan Temuan
isi
Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
DATA
Kepala SekolahGuruKomite SekolahDinas
Identifikasi Pencapaian dan Aspek Pengembangan
Standar Isi
CapaianSPM/SNP
isi
Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
Kepala SekolahGuruKomite Sekolah
Monitor dan Kajian Hasil Pelaksanaan Peningkatan
Standar Isi
CapaianSPM/SNP
isi
Proses
SKL
PTK
Sarpras
Pengelolaan
Biaya
Penilaian
Pengawas, LPMP, Dinas
Unit Utama: - Mandikdasmen- PMPTK- Pendidikan Islam
Nasional/Provinsi: - LPMP- P4TK- Dinas- Depag
Kabupaten/Kota: - Dinas- Depag
Satuan Pendidikan- Penyelenggara- Sekolah- Madrasah
Keputusan:
Kategori
Sekolah
Rekomendasi
INCREMENTAL CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT
Develop
programs
Implement
programs
Assessment to 8NES
SPM/
SNP
BAN S/M
LPMP
Principal & Teacher
School Commitee
EDS/S3E
Annual School Assessment
5-Tahun
Akreditasi Sekolah
AUDIT INTERNAL
AUDIT EKSTERNAL
REPORT
SISTEM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
spmp
DATABASE PENDIDIKAN NASIONAL (PSP)
External Quality
Assurance System
(EQAS)
Internal Quality
Assurence System
(IQAS)
SPPMP tingkat Internal
PDCA (Plan, Do, Check, Action) which will provide continuous improvement
Quality first
Stakeholder - in
The next process is our stakeholder
Speak with data
Upstream management
SDCA
SDCA
SDCA
SDCA
PDCA
PDCA
PDCA
PDCA
SDCA
S : Standard
continuous improvement
Evaluasi Diri Sekolah (Setiap tahun)
Akreditasi
Badan AkreditasiSetiap Lima Tahun
A
B
C
..
..
SBI
Rintisan SBI
Standar Nasional
Standar Pelayanan Minimal
Mandatory
Internally
driven
???????????????
QA
Tindak Lanjut HasilPenjaminan Mutu Pendidikan
Bantuan Teknis
8 SNP
Bimbingan
Arahan
Supervisi
SIAS dan Fasilitasi
Saran
Pemetaan
Satuan Pendidikan
ASUMSI
Ketaatan terhadap Standar (tidak dibenarkan menyelenggarakan program yang tidak memenuhi standar)
CQI
Aturan Main dan Pemetaan Kewenangan dan Peran
Quality management berbasis Knowledge management
STAKEHOLDER
BALITBANG
BADAN BAHASA
SEKJEN
STAKEHOLDER
DAERAH DAN REGIONAL
BADAN PSDMP & PMP
STAKEHOLDER PUSAT
(UNIT TEKNIS)
DITJEN PAUDNI
DITJEN DIKDAS
DITJEN DIKMEN
DITJEN DIKTI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KAB/ KOTA
LPMP
P4TK
LP2KS
SATUAN PENDIDIKAN
PENYELARASAN, INTEGRASI, DAN SINTESIS
PENGUATAN PENGENDALIAN DAN IMPLEMENTASI
PENGUATAN KOORDINASI
ITJEN
QUALITY CONTROL
ASOSIASI PROFESI
P2PNFI & BPPNFI
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
BSNP
BAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
OUTPUT/ OUTCOME
Budaya Mutu
Peringkat Akreditasi
Peringkat sekolah
Peringkat Perguruan Tinggi (WCU)
Perencanaan dan Postur Anggaran
Opini BPK
DATA POKOK PENDIDIKAN DAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
ACUAN DATA
PEMETAAN PERAN BPSDMP-PMP,
BALITBANG, BAN, DAN BSNP
NOKEGIATANBPSDMP-PMPBALITBANGBANBSNP1.PENETAPAN STANDAR---2.PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN BORANG3. PEMETAAN PROFIL MUTU PENDIDIKAN4. PEMANFATAN HASIL PENJAMINAN MUTU----5. REVIEW DAN PENYUSUNAN REGULASIHubungan SPM, SNP, Akreditasi dan EDS/M
BAN S/M
A
EDS 3
B EDS 3
C EDS 2
D EDS 1
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
(Belum terakreditasi)
*)
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Peningkatan
berkelanjutan
SPMP
*)
STANDAR INTERNASIONAL
EDS 4
Sasaran EDS Tahun 2011
Provinsi: 33
Kabupaten/Kota:
Target awal: 83 Kabupaten/kota
Realisasi: 312 Kabupaten/kota
Satuan Pendidikan:
Target awal: 29.000 sekolah
Realisasi: 23.952 sekolah
Daftar Kuota EDS per Propinsi 1
NoLPMP20102011Total1LPMP DKI Jakarta 2604977572LPMP Jawa Barat 1.3158832.1983LPMP Jawa Tengah 1.2998192.1184LPMP D.I. Yogyakarta 1966908865LPMP Jawa Timur 1.7608282.5886LPMP Aceh 2225477697LPMP Sumatera Utara 5898621.4518LPMP Sumatera Barat 3266489749LPMP Riau 2738371.11010LPMP Jambi 163552715Daftar Kuota EDS per Propinsi 2
NoLPMP20102011Total11LPMP Sumatera Selatan 31367698912LPMP Lampung - 1.1861.18613LPMP Kalimantan Barat 24855280014LPMP Kalimantan Tengah 31430561915LPMP Kalimantan Selatan 27860788516LPMP Kalimantan Timur 15834250017LPMP Sulawesi Utara 15554169618LPMP Sulawesi Tengah 14746961619LPMP Sulawesi Selatan 4461.0291.47520LPMP Sulawesi Tenggara 149715864Daftar Kuota EDS per Propinsi 3
NoLPMP20102011Total21LPMP Maluku 9053862822LPMP Bali 11580091523LPMP Nusa Tenggara Barat 17257274424LPMP Nusa Tenggara Timur 2239001.12325LPMP Papua 1579351.09226LPMP Bengkulu 8837646427LPMP Maluku Utara 6235942128LPMP Banten 2717721.04329LPMP Kep. Bangka Belitung - 36036030LPMP Gorontalo 63194257STRATEGI PELAKSANAAN EDS
Karena jumlah sasaran EDS tahun 2011 cukup besar sejumlah 29.000 sekolah maka diperlukan strategi pengumpulan data yang cepat:
Pendekatan integrasi proses (artinya EDS Online berbasis sistem yang sudah existing , yakni Sistem Dapodik yang telah punya NPSN 341.784 satuan pendidikan).
Integrasi SDM (artinya melibatkan Pihak LPMP dan Pengawas sebagai fasilitator pendampingan EDS di daerah).
Sentuhan IT (artinya Instrumen EDS berbasis excel yang mudah digunakan hingga tingkat sekolah).
Instrumen yang digunakan berbasis kuantitatif sehingga mudah dianalisis.
ALUR KERJA EDS & MSPD ONLINE
Realisasi EDS Online per 31 Agustus 2011
NOPROVINSIKUOTAPROGRESPROSENTASE %1BALI 915 1.173 128%2RIAU DAN KEP.RIAU 1.110 1.206 109%3JAWA BARAT 2.198 2.230 101%4DKI JAKARTA 757 763 101%5JAMBI 715 719 101%6BENGKULU 464 466 100%7KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 360 361 100%8DI YOGJAKARTA 886 888 100%9KALIMNATAN TENGAH 619 620 100%10SULAWESI SELATAN DAN SULBAR 1.475 1.476 100%11KALIMANTAN TIMUR 500 497 99%12MALUKU 628 610 97%13NUSA TENGGARA BARAT 744 719 97%14JAWA TENGAH 2.118 2.043 96%15SUMATERA BARAT 974 933 96%16LAMPUNG 1.186 1.120 94%17KALIMANTAN BARAT 800 752 94%18SULAWESI UTARA 696 639 92%19SULAWESI TENGAH 616 564 92%20SUMATERA UTARA 1.451 1.231 85%21BANTEN 1.043 803 77%22SUMATERA SELATAN 989 758 77%23NANGGROE ACEH DARUSSALAM 769 567 74%24JAWA TIMUR 2.588 1.778 69%25MALUKU UTARA 421 247 59%26GORONTALO 257 136 53%27KALIMANTAN SELATAN 885 401 45%28SULAWESI TENGGARA 864 134 16%29PAPUA DAN PAPUA BARAT 1.092 103 9%30NUSA TENGGARA TIMUR 1.123 15 1%31KEPULAUAN RIAU (GABUNG RIAU)0%32PAPUA BARAT (GABUNG PAPUA)0%33SULAWESI BARAT (GABUNG SULSEL)0%TOTAL 29.243 23.952 81,91%Realisasi Sasaran per Jenjang
Total
2. Sekolah Dasar3. Sekolah Menengah Pertama4. Sekolah Menengah Atas1606152202611
CAPAIAN PEMENUHAN STANDAR NASIONAL
PER PROPINSI
1BaliBantenBengkuluDI YogyakartaDKI JakartaGorontaloJambiJawa BaratJawa TengahJawa TimurKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan TimurKepulauan Bangka BelitungKepulauan RiauLampungMalukuMaluku UtaraNanggroe Aceh DarussalamNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurPapuaPapua BaratRiauSulawesi BaratSulawesi SelatanSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera BaratSumatera SelatanSumatera Utara19615615110018574344405301362219184376626281301268931531039522028069475302541802371643012BaliBantenBengkuluDI YogyakartaDKI JakartaGorontaloJambiJawa BaratJawa TengahJawa TimurKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan TimurKepulauan Bangka BelitungKepulauan RiauLampungMalukuMaluku UtaraNanggroe Aceh DarussalamNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurPapuaPapua BaratRiauSulawesi BaratSulawesi SelatanSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera BaratSumatera SelatanSumatera Utara52636818935029848278718718754390146188185164111517271118269350420843142593208503043494574983BaliBantenBengkuluDI YogyakartaDKI JakartaGorontaloJambiJawa BaratJawa TengahJawa TimurKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan TimurKepulauan Bangka BelitungKepulauan RiauLampungMalukuMaluku UtaraNanggroe Aceh DarussalamNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurPapuaPapua BaratRiauSulawesi BaratSulawesi SelatanSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera BaratSumatera SelatanSumatera Utara41723411136518114938418965671376552204119101268683213923222178726540231403021263584BaliBantenBengkuluDI YogyakartaDKI JakartaGorontaloJambiJawa BaratJawa TengahJawa TimurKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan TimurKepulauan Bangka BelitungKepulauan RiauLampungMalukuMaluku UtaraNanggroe Aceh DarussalamNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurPapuaPapua BaratRiauSulawesi BaratSulawesi SelatanSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera BaratSumatera SelatanSumatera Utara344515739942661289566446166343463411812414715451174
Rata-Rata Nilai 8 Standar 64.73
Rata-Rata Nasional 68.58
Rata-Rata Nasional 68.96
Rata-Rata Nasional 68.22
Rata-Rata Nasional 49.81
Rata-Rata Nasional 59.53
Rata-Rata Nasional 56.87
Rata-Rata Nasional 50.72
Rata-Rata Nasional 72.77