03_road map

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan untuk menuju pemerintahan yang baik dapat kami selesaikan. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan ini disusun mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Dalam kedua peraturan tersebut ditegaskan bahwa reformasi birokrasi Indonesia harus dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Reformasi Birokrasi di Kementerian Kehutanan pada dasarnya sudah dilakukan sejak tahun 2000 namun belum dilakukan secara sistematis dan intensif. Mulai tahun 2010, Reformasi Birokrasi di Kementerian Kehutanan sudah didasarkan atas Rencana Reformasi Birokrasi kementerian Kehutanan 2010 – 2014. Namun dengan diterbitkannya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Road map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang baru, maka Rencana Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan perlu disesuaikan kembali.

Road map Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan 2011 – 2014 ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa road map ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami menghargai semua masukan untuk menyempurnakannya di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga road map ini dapat bermanfaat sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi pada Kementerian Kehutanan.

Jakarta, Oktober 2011

i

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif KATA PENGANTAR .............................................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................

iii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................

iv

I. PENDAHULUAN ............................................................................................

A. Latar Belakang ........................................................................................ B. Maksud dan Tujuan .................................................................................

114

II. KONDISI BIROKRASI ....................................................................................A. Pelayanan Publik .....................................................................................B. Tugas Umum Pemerintahan ................................................................... C. Persoalan yang dihadapi ......................................................................... D. Langkah-langkah Pembenahan ..............................................................

55

161717

III. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI ............................................................................. A. Pencapaian Reformasi birokrasi ……………........................................... B. Rencana Reformasi Birokrasi 2011-2014 ............................................... C. Kriteria Keberhasilan ............................................................................... D. Agenda Prioritas ...................................................................................... E. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja ................................................. F. Penanggungjawab Kegiatan ................................................................... G. Rencana Anggaran .................................................................................

2222303239424245

IV. PENUTUP ......................................................................................................

47

Lampiran-lampiran

ii

DAFTAR TABEL

1. Capaian Quick Wins s/d September 2011.....................................................

19

2. Capaian Rencana Jangka Pendek…………… ............................................

22

3. Capaian Rencana Jangka Menengah………………………. .........................

24

4. Indikator Keberhasilan tahun 2010 – 2014 ....................................................

28

5. Waktu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan ..............

35

iii

DAFTAR LAMPIRAN

No. Uraian Hal.

1. Perumusan Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan ......

48

2. Penetapan Quick Wins ................................................................................

51

3. Pemilihan Quick Wins ..................................................................................

55

4. Rencana Penerapan Quick Wins .................................................................

60

iv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan tuntutan dalam administrasi publik dewasa ini dan sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat serta semakin efektifnya interaksi internasional sebagai bagian dari aspek globalisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan kinerja birokrasi harus memiliki daya saing yang tinggi.

Sistem birokrasi di Indonesia yang dicirikan dengan struktur, norma, nilai dan regulasi belum berpihak kepada kepentingan publik, rendahnya kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan publik, serta budaya pelayan publik yang belum berorientasi kepada kebutuhan pelanggan.Dalam sistem birokrasi yang seperti ini, praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme cenderung terjadi dan seperti hal yang lumrah. Situasi ini mengakibatkan masyarakat harus membayar lebih mahal atas layanan birokrasi (high cost economic), yang berimplikasi kepada penurunan minat investasi sehingga bermuara kepada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sistem birokrasi seperti ini juga terjadi di lingkungan Kementerian Kehutanan, sehingga ketidakpastian usaha, ketidakpastian hukum, dan ketidakjelasan pengelolaan hutan telah mengakibatkan degradasi hutan yang lajunya pada periode tahun 2003 - 2006 mencapai 1,17 juta ha/tahun.Hal ini dikarenakan birokrasi Kementerian Kehutanan masih menerapkan sistem birokrasi tradisional yang mana layanan birokrasinya belum mengakomodasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penyebab utama rendahnya kinerja birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah :

1. Organisasi yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran. Berdasarkan tipologi organisasi bahwa organisasi Kementerian Kehutanan termasuk tipe organisasi yang terintegrasi (integrated type). Tipologi seperti ini meng-amanatkan pembagian tugas dilakukan berdasarkan proses, dari mulai tahapan perencanaan hingga kepada tahapan pemasaran.

Dalam perkembangannya duplikasi tugas masih terjadi, selain itu juga tugas yang tidak ditangani oleh unit manapun juga. Tugas yang berkaitan dengan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan (tenurial kehutanan), hingga saat ini belum ada yang menanganinya. Persoalan tenurial telah menimbulkan kerugian secara sosial, ekonomi, dan politik sehingga mendesak untuk segera ditangani. Oleh karenanya pengalokasian tugas fungsi yang berkaitan dengan penyelesaian tenurial kehutanan, merupakan salah satu prioritas dalam penataan organisasi.

Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional selama ini berperan sebagai lembaga yang koordinatif, sementara itu yang diperlukan adalah pembangunan kehutanan yang berbasis ekosistem regional. Oleh karenanya Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional akan diposisikan

1

sebagai regional planner dalam bidang kehutanan, berikut fasilitasi untuk mengaplikasikannya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas pemasaran hasil hutan adalah, diperlukan penanganan tugas yang berkaitan dengan sertifikasi hasil hutan. Informasi sertifikasi hasil hutan sangat diperlukan oleh Negara- negara pengimpor hasil hutan yang telah menerapkan green market, seperti Jepang, Amerika, dan negara Uni Eropa. Penataan tugas yang berkaitan dengan lincencing information unit merupakan prioritas untuk segera dibenahi.

2. Ketatalaksanaan, masih belum mencerminkan sistem ketatalaksanaan yang transparan, akuntabel, dan terstandarisir. Sistem prosedur kerja saat ini telah tersedia pada masing-masing unit kerja akan tetapi belum secara keseluruhan dilakukan secara elektronik (e-government). Saat ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.02/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, yang baru pada tahapan penyebarluasan.

3. Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih, inkonsisten, dan multitafsir. Peraturan yang kurang harmonis dengan peraturan bidang kehutanan adalah yang berkaitan dengan antara UU No. 41 Tahun 1999 dengan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, juga UU No. 41 Tahun 1999 dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Persoalan lainnya masih belum konsistennya dan multi tafsir dari peraturan yang berkaitan dengan karbon hutan.

4. Sumberdaya Manusia Aparatur Kehutanan saat ini mencapai 17.456 orang yang tersebar pada 9 (sembilan) unit eselon I. Sumberdaya Manusia Kehutanan tersebut teralokasikan pada tingkat Kementerian (3.683 orang), pada UPT (13.773 orang), dan diperbantukan pada BUMN (210 orang). Sekitar 60,40 % Sumberdaya Manusia Kehutanan memiliki kualifikasi tingkat pendidikan menengah ke bawah. Permasalahan umum yang terjadi yang berkaitan dengan Sumberdaya Manusia Kehutanan adalah distribusi pegawai belum sesuai dengan beban tugas, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kompetensi jabatan, ketimpangan dalam pengisian jabatan, dan masih banyaknya tenaga honorer dengan kompetensi rendah;

5. Pengawasan masih lemah dikarenakan sistem pengendalian internal masih belum efektif. Akibat dari belum efektifnya sistem pengendalian internal tersebut masih ditemukan kelemahan administrasi, masih adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas fungsi, penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, pelanggaran prosedur kerja, dan masih adanya kejadian-kejadian yang merugikan negara.

6. Pelayanan Publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. Salah satu tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan adalah melaksanakan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan Kementerian Kehutanan

2

berdasarkan jenisnya terdapat sekitar 59 buah, mulai dari pemberian perizinan usaha hingga kepada pencadangan areal kerja. Proses pemberian pelayanan publik masih terkesan lambat dan berbelit-belit, dan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Untuk penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu waktu yang diperlukan antara 2 – 3 tahun, demikian juga untuk penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan bisa mencapai 3 tahun. Situasi ini yang mengakibatkan in efisien. Peningkatkan kualitas pelayanan publik akan diupayakan dengan mengembangkan pelayanan yang berbasis elektronik untuk jenis-jenis pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam dan hutan tanaman), penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, dan untuk pengadaan barang/jasa.

7. Akuntabilitas kinerja masih lemah yang ditunjukan masih belum melembaganya sistem kinerja (yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan) sampai kepada unit organisasi terkecil. Akuntabilitas kinerja masih sebatas kepada unit organisasi pada tingkat Kementerian. Perbaikan akuntabilitas diarahkan untuk berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif sampai kepada unit organisasi terkecil (SATKER).

8. Pola pikir dan budaya kerja yang tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, tidak profesional, dan belum melayani masyarakat. Budaya kerja organisasi masih bersifat paternalistik, sehingga belum mampu mengantisipasi perubahan lingkungan global. Dalam era globalisasi organisasi Kementerian Kehutanan dituntut untuk selalu melakukan inovasi, sehingga organisasi Kementerian Kehutanan harus menjadikan pengetahuan sebagai asset utama, kreativitas design serta kapabilitas kunci, serta perubahan peran manajerial sebagai kebutuhan. Oleh karenanya budaya kerja organisasi harus mengalami perubahan dari paternalistik ke arah organisasi pembelajaran (learning organization).

Untuk meningkatkan kinerja birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan, perlu dilakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan keharusan karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi dan dampak yang luas dalam aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan ekologi.

Secara konseptual, reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan diarahkan kepada debirokratisasi organisasi, perbaikan bisnis proses, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur. Melalui proses reformasi birokrasi seperti ini diharapkan pada tahun 2014 akan terwujud birokrasi Kementerian Kehutanan yang efisien, efektif, profesional, dan akuntabel.

3

B. Maksud dan Tujuan

Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan ini dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan secara sistematis dan konsisten untuk periode tahun 2011 - 2025.

Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Kehutanan yang profesional, berintegritas, akuntable, transparan serta berorientasi melayani masyarakat.

4

II. KONDISI BIROKRASI

A. Pelayanan Publik

Misi pokok Kementerian Kehutanan adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara. Obyek yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan meliputi sumberdaya hutan baik yang berada dalam hutan negara (kawasan hutan), hutan hak (hutan milik), sumberdaya lahan pada daerah aliran sungai (DAS), serta keanekaragaman hayati yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya alam tersebut memiliki berbagai manfaat yang dirasakan oleh publik baik langsung maupun tidak langsung. Manfaatnya dirasakan bukan oleh hanya masyarakat setempat, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat regional, nasional, bahkan internasional. Dengan demikian maka pelayanan publik merupakan salah satu tugas dan fungsi yang melekat dalam menjalankan misi pokok Kementerian Kehutanan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 54 jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan, mulai dari perizinan penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, pemanfaatan hasil hutan, hingga kepada perizinan masuk kawasan hutan. Selain pelayanan publik seperti tersebut diatas, terdapat pelayanan publik yang akan berkembang di masa yang akan datang adalah pemanfaatan jasa lingkungan seperti pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan, serta pemanfaatan hutan untuk konservasi karbon.

A.1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pinjam pakai kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu dan kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan hutan diberikan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

5

Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan meliputi: (a) religi; (b) pertambangan; (c) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; (d) pembangunan jaringan komunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; (e) jalan umum, jalan tol, dan jalan kereta api; (f) sarana transportasi yang tidak dikatagorikan sebagai transportasi umum untuk pengangkutan hasil produksi; (g) sarana prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih atau air limbah; (h) fasilitas umum; (i) industri terkait kehutanan; (j) pertahanan dan keamanan; (k) sarana penunjang keselamatan umum; dan (l) penampungan sementara korban bencana alam.

Tata waktu penyelesaian penerbitan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei dan eksplorasi paling lama 125 hari kerja, dan tata waktu penyelesaian izin pinjam pakai kawasan hutan (kegiatan operasi produksi) paling lama 215 hari kerja.

Sampai dengan tahun 2010 telah diterbitkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebanyak 502 unit pada areal seluas 359.430,32 hektar, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi sebanyak 245 unit pada areal seluas 1.505.312,68 hektar, dan izin pinjam pakai kawasan hutan sebanyak 302 unit pada areal seluas 243.127,88 hektar.

A.2. Pelepasan Kawasan Hutan

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang tidak terpisahkan, Kementerian Kehutanan telah mengalokasikan sebagian hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi bagi pembangunan nasional dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011.

Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain untuk penempatan korban bencana alam, waduk dan bendungan, fasilitas pemakaman, fasilitas pendidikan, fasilitas keselamatan umum, rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat,

6

kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pemukiman dan/atau perumahan, transmigrasi, bangunan industri, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal, pasar umum, pengembangan/pemekaran wilayah, pertanian tanaman pangan, budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau sarana olah raga. Secara normatif proses penyelesaian pelepasan kawasan hutan paling lama 306 hari, di mana 155 hari kerja diselesaikan di Kementerian Kehutanan sedangkan sisanya diselesaikan di tingkat Pemerintah Daerah. Dalam kenyataannya, untuk menerbitkan satu izin tersebut memerlukan waktu yang bervariasi antara 600 – 900 hari kerja. Hal ini dikarenakan rangkaian prosesnya cukup panjang, yang dimulai dari tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan yang terakhir di tingkat Kementerian Kehutanan.

Sampai dengan tahun 2010 telah diterbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan sebanyak 301 unit pada areal seluas 4.638.292,29 hektar, dan keputusan pelepasan kawasan hutan sebanyak 559 unit pada areal seluas 4.991.883,56 hektar.

A.3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, Restorasi Ekosistem dan Hutan Tanaman Industri

Sampai dengan tahun 2009, terdapat 304 perusahaan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, dengan areal mencakup 25,77 juta hektar, dengan jatah produksi 9,1 juta m3per tahun. Terdapat 231 perusahaan (206 izin definitif dan 25 izin sementara) yang telah memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dengan areal 9,16 juta ha dan dengan realisasi tanaman seluas 4,31 juta ha.

Proses penerbitan perizinan pemanfatan hasil hutan kayu pada hutan alam, hutan tanaman (baik hutan tanaman industri maupun hutan tanaman rakyat), dan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, diawali dengan Rekomendasi Bupati/Walikota dan Rekomendasi Gubernur, yang akhirnya bermuara kepada penerbitan izin oleh Menteri Kehutanan. Total waktu yang diperlukan untuk seluruh proses penerbitan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam maupun hutan tanaman adalah sekitar 253 hari kerja.

Kenyataannya, proses penerbitan rekomendasi dari kepala daerah hingga terbitnya izin definitif membutuhkan waktu antara 491 – 938 hari kerja. Proses penerbitan izin tersebut termasuk dengan proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang memerlukan waktu 150 – 180 hari. Apabila waktu untuk proses AMDAL ditiadakan, maka waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan IUPHHK adalah 152 hari kerja, namun pada prakteknya membutuhkan waktu antara 311 – 758 hari kerja.

7

Proses perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam memiliki tiga tahapan, yaitu tahapan di Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk kegiatan pemberian rekomendasi dan proses AMDAL, tahapan di Pemerintah Provinsi untuk proses rekomendasi Gubernur, dan tahapan di Kementerian Kehutanan untuk proses perijinannya. Di Kementerian Kehutanan sendiri, proses tersebut memiliki 3 (tiga) tahap yaitu izin prinsip (SP1), SP2, dan izin definitif (SP3).

Untuk sampai pada tahap SP1, diperlukan telahaan terhadap berbagai kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis. Setelah kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis dipenuhi, proses selanjutnya adalah diterbitkan Surat Perintah kepada pemohon untuk melaksanakan AMDAL. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan AMDAL bervariasi antara 150 – 180 hari kerja, dan pada beberapa kasus bisa lebih lama lagi.

Setelah dokumen AMDAL disetujui oleh Tim Daerah, maka dokumen AMDAL disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, guna diterbitkan SP2 yaitu surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menerbitkan Working Area Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan working area mencapai 36 – 60 hari kerja.

Setelah Working Area diterbitkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, maka Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan akan memproses penerbitan Keputusan Menteri tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha, pemohon wajib membayar iuran izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Pemerintah. Setelah iuran izin tersebut dilunasi oleh pemohon (bukti setor kepada Bank yang ditunjuk), barulah Izin definitif tersebut diberikan kepada pemohon (SP3). Rangkaian proses pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam seperti ini membutuhkan waktu yang relatif lama.

A.4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat

Pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman jo. No. P.5/Menhut-II/2008. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan enterpreunership masyarakat lokal melalui usaha hutan tanaman, yang alokasi arealnya maksimum 15 ha/KK. Sampai pertengahan tahun 2011 telah dicadangkan areal hutan tanaman rakyat seluas 650.663 ha, dan telah diterbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat (definitif) untuk areal seluas 126.978 ha.

8

Terdapat 2 (dua) tahapan kegiatan penerbitan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat, yaitu tahapan pencadangan areal oleh Menteri Kehutanan, dan tahapan pemberian izin yang diterbitkan oleh Bupati. Prosedur pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat adalah sebagai berikut:

A.4.1. Tahapan Pencadangan Areal

Tahap pencadangan areal diawali dengan arahan indikatif lokasi hutan tanaman rakyat per provinsi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yang disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan arahan indikatif tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati, setelah terlebih dahulu mendapat asistensi perpetaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan usulan rencana pembangunan hutan tanaman rakyat kepada Menteri Kehutanan dengan dilampiri peta 1 : 50.000.

Atas dasar usulan Bupati/Walikota, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan melakukan verifikasi peta usulan dan melakukan verifikasi teknis administratif. Apabila hasil verifikasinya dianggap layak, maka Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan menyiapkan konsep peta pencadangan areal hutan tanaman rakyat, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Selanjutnya, peta areal pencadangan yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan tersebut disampaikan kepada Bupati guna diproses pemberian izin definitifnya.

A.4.2. Tahapan Pemberian Izin

Proses pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai areal yang akan dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman rakyat. Selanjutnya, pemohon melengkapi persyaratannya berupa keterangan dari Kepala Desa, dan pembuatan sketsa areal yang dimohon, yang difasilitasi oleh penyuluh kehutanan atau pejabat yang ditunjuk. Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi, selanjutnya pemohon melalui Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota. Kepala Desa melakukan verifikasi terhadap keabsahan permohonan, yang selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota.

Paralel dengan proses sosialisasi, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi melakukan verifikasi persyaratan administratif dan sketsa peta areal kerja yang dimohon berkoordinasi dengan Balai

9

Pemantapan Kawasan Hutan. Proses selanjutnya Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati. Atas dasar pertimbangan teknis Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan hasil verifikasi Kepala Desa, selanjutnya Bupati menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat.

Tahapan pemberian izin tersebut terkesan panjang rentang kendalinya bahkan dalam hal verifikasi terjadi duplikasi antara yang dilakukan Kepala Desa dengan yang dilakukan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi. Demikian juga dalam hal persyaratan permohonan yang terkait dengan pembuatan sketsa areal, yang mana prosesnya harus difasilitasi penyuluh atau pejabat yang ditunjuk. Sketsa areal kerja tersebut diverifikasi oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

A.5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan lain perkataan bahwa kebijakan hutan kemasyarakatan adalah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal melalui pemberian akses untuk mengelola hutan negara sesuai prinsip pengelolaan hutan secara lestari. Bentuk pemberian akses kepada masyarakat tersebut dalam bentuk pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan yang disempurnakan dengan P.18/Menhut-II/2009 dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2010.

Hingga saat ini tercatat areal yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan seluas 172.214,36 ha, dan yang telah diberikan IUPHKm secara definitif kepada kelompok masyarakat seluas 35.130,55 ha. Hingga pertengahan tahun 2011 terdapat kawasan hutan seluas 276.185,02 ha yang sedang dalam proses verifikasi untuk ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan, dan seluas 102.503,94 ha telah selesai diverifikasi untuk ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan oleh Menteri Kehutanan.

A.5.1. Tahapan Penetapan Areal Kerja

Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan didahului dengan peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melakukan koordinasi dengan UPT Kementerian

10

Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi masyarakat setempat untuk membuat permohonan. Proses berikutnya, masyarakat setempat dengan melampirkan peta skala 1 : 50.000 dan deskripsi wilayah mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya oleh Bupati/Walikota diusulkan kepada Menteri Kehutanan.

Tahapan berikutnya Menteri Kehutanan menugaskan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Bupati/Walikota. Verifikasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, untuk melakukan pencermatan kepastian lahan bebas dari segala hak/izin serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.

Berdasarkan hasil verifikasi, Tim dapat menolak atau menerima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan. Apabila ditolak maka Tim membuat surat penolakan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota. Apabila hasil verifikasi diterima, maka diproses lebih lanjut guna ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan oleh Menteri Kehutanan. Hasil penetapan areal kerja tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota, dan selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada pemohon.


Berdasarkan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh Menteri, maka Bupati menerbitkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok masyarakat yang mengajukan tersebut. Apabila telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, pemegang izin usaha telah memperoleh kepastian akan areal kerjanya, akan tetapi pemegang izin belum dapat memanfaatkan hasil hutan berupa kayu, yang dapat dimanfaatkan hanyalah hasil tanaman sela (tumpangsari), serta kegiatan penanaman terhadap areal kerjanya.

Apabila pemegang izin usaha akan memanfaatkan kayunya, maka pemegang izin usaha harus mengajukan izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kemasyarakatan. Situasi seperti ini terkesan bahwa upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat terkendala dengan peraturan yang ada (Peraturan Pemerintah No. 6/2007), disisi lain pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi pelaku usaha menengah keatas cukup dengan 1 (satu) tahapan izin dan sudah bisa langsung memanfaatkan kayunya.

11

A.6. Izin Pengelolaan Hutan Desa

Pemberian izin pengelolaan hutan desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa yang disempurnakan dengan P.14/Menhut-II/2010. Proses pemberian izin pengelolaan hutan desa sama dengan proses pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, yaitu melalui 2 (dua) tahapan proses, yaitu tahapan pencadangan areal oleh Menteri Kehutanan dan tahapan pemberian izin yang diterbitkan oleh Gubernur. Yang membedakan dengan hutan kemasyarakatan adalah bentuk izinnya, yang mana untuk hutan desa adalah hak pengelolaan hutan desa yang diberikan kepada lembaga desa. Proses untuk untuk pemanfaatan kayunya dilakukan dalam 2 (dua) tahap perijinan seperti halnya hutan pada hutan kemasyarakatan.

A.6.1. Tahapan Penetapan Areal Kerja

Pengembangan kegiatan hutan desa dilandasi oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Upaya yang dilakukan pemerintah yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang berkoordinasi dengan UPT Kementerian Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja hutan desa dan memfasilitasi masyarakat setempat untuk membuat permohonan. Proses berikutnya, masyarakat setempat mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000 dan deskripsi wilayah. Selanjutnya Bupati/Walikota mengusulkan permohonan tersebut kepada Menteri Kehutanan.

Tahapan berikutnya, Menteri Kehutanan menugaskan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Bupati/Walikota. Verifikasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, untuk melakukan pencermatan kepastian bahwa areal yang dimohon bukan merupakan areal yang telah dibebani hak/izin, serta kesesuaian tujuan permohonan tersebut dengan fungsi kawasan.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Tim dapat menolak atau menerima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan desa. Apabila ditolak, maka Tim membuat surat penolakan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur. Apabila hasil verifikasi diterima, maka permohonan tersebut diproses lebih lanjut guna penetapan areal kerja hutan desa oleh Menteri Kehutanan. Hasil penetapan areal kerja tersebut disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota guna diterbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada pemohon.

12


Lembaga Desa mengajukan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan melampirkan persyaratan :

1. Peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;

2. Surat pernyataan dari Kepala Desa yang diketahui Camat bahwa areal yang dimohon termasuk kedalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan;

3. Luas areal kerja yang dimohon;

4. Rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.

Bupati/Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa ke Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa yang bersangkutan telah: (a) Mendapatkan fasilitasi; (b) Siap mengelola hutan desa; (c) Areal kerjanya telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Proses selanjutnya Gubernur melakukan verifikasi atas permohonan yang dikirimkan oleh Bupati/Walikota. Terhadap hasil yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Terhadap verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur menerbitkan hak pengelolaan hutan desa dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

A.7. Izin Masuk Kawasan Konservasi

Salah satu layanan publik yang disediakan oleh Kementerian Kehutanan kepada masyarakat adalah memberikan izin masuk kawasan konservasi (kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru), disingkat Simaksi. Jenis kegiatan masuk kawasan konservasi meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pembuatan film, pembuatan foto, ekspedisi, dan jurnalistik.

Tata cara memasuki kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Izin untuk kegiatan memasuki kawasan konservasi bagi warga negara asing dengan tujuan lokasi yang berada didalam wilayah kerja 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau lebih diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA. Izin untuk memasuki kawasan konservasi bagi warga negara Indonesia, dan bagi warga negara asing dengan tujuan lokasi yang berada didalam wilayah kerja 1 (satu) UPT diterbitkan oleh Kepala UPT yang bersangkutan (UPT Konservasi Sumber Daya Alam/ Taman Nasional).

13

A.8. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam

Proses pemberian perizinan pengusahaan pariwisata alam diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2010. Secara normatif waktu yang diperlukan untuk menerbitkan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah sekitar 60 hari kerja, yang prosesnya diawali dengan permohonan dari pemohon kepada Menteri Kehutanan.

Atas permohonan tersebut, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk melakukan penilaian teknis maupun administratif. Apabila hasil penilaian tersebut dapat diterima maka proses permohonan dilanjutkan, sedangkan bila hasil penilaiannya berupa tidak memenuhi persyaratan maka permohonan tersebut dikembalikan lagi kepada pemohon.

Berdasarkan hasil penilaian, selanjutnya Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri Kehutanan. Proses berikutnya berdasarkan pertimbangan teknis tersebut Menteri Kehutanan menerbitkan izin prinsip.

Setelah izin prinsip diterbitkan, selanjutnya Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menerbitkan SPP-IUPJSWA (Surat perintah bayar IUPJSWA) kepada pemohon. Setelah melunasi IUPJSWA, maka Menteri kehutanan akan menerbitkan izin definitif Pengusahaan Pariwisata Alam. Namun apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pemohon tidak memenuhi kewajiban membayar SPP IUPJSWA, maka persetujuan prinsip akan dibatalkan.

Pemanfaatan jasa lingkungan utamanya difokuskan pada 50 Taman Nasional. Hal ini sejalan dengan implementasi 6 program prioritas Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014. Taman Nasional selain sebagai habitat keanekaragaman hayati, juga pada umumnya merupakan wilayah yang memberikan pengaruh besar terhadap tata air, yang tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap perekonomian secara berkelanjutan. Potensi permintaan pasar terhadap jasa lingkungan hutan sangat tinggi, sebagai contoh adalah permintaan terhadap penyimpanan dan penyerapan karbon sebesar 8.200 juta ton CO2 dengan nilai sebesar US $ 8.400 milyar.

Total nilai ekonomi Taman Nasional dari potensi pemanfaatan jasa lingkungan adalah Rp. 596,5 trilyun/tahun dengan potensi PNBP sebesar Rp. 7,9 trilyun/tahun. Untuk mewujudkan target penerimaan PNBP tersebut diperlukan investasi total sebesar Rp. 26 trilyun/tahun baik dari pemerintah maupun swasta, penyediaan tenaga profesional sebanyak 21.917 orang untuk 19 TN Mandiri, serta 2.319 orang untuk 31 TN yang dikelola dengan skenario business as usual. Disamping itu, dibutuhkan dana tambahan dari APBN untuk pengelolaan Taman Nasional sebesar Rp. 7,5 trilyun/tahun. Untuk itu, Kementerian Kehutanan telah membuka

14

kesempatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi baik di kawasan pelestarian alam (KPA) maupun di kawasan suaka alam (KSA), melalui revisi PP 68 tahun 1998 menjadi PP 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA. Pemanfaatan jasa lingkungan tersebut antara lain adalah pemanfaatan jasa lingkungan air (massa, panas, energi), geotermal, dan karbon.

A.9. Izin Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan, dan perburuan (PP No. 8 Tahun 1999 pasal 3). Kebijakan pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar lebih ditekankan pada upaya konservasi ex-situ.

Konservasi ex-situ merupakan pengelolaan keanekaragaman hayati di luar habitat alamnya untuk mendukung konservasi in-situ. Bagi jenis-jenis yang telah terancam punah, maka konservasi ex-situ sangat diperlukan sebagai pembantu untuk memulihkan populasi dengan reintroduksi hasil penangkaran ke habitat alaminya. Untuk konservasi tumbuhan, di beberapa tempat telah dilakukan upaya pengkayaan tanaman (enrichment planting). Selain itu, upaya penangkaran untuk jenis-jenis langka yang permintaannya tinggi, maka konservasi ex-situ ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan pasar disamping sebagai penyangga agar tekanan terhadap populasi di alam dapat dikurangi.

Dalam kaitan dengan tujuan tersebut, Kementerian Kehutanan mempunyai misi untuk menyelamatkan sumberdaya alam tersebut agar tidak punah, sehingga pemangku kepentingan (stakesholders) lainnya, baik pemerintah maupun dunia usaha dan organisasi non pemerintah dapat mengembangkannya untuk berbagai kepentingan bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, konservasi ex-situ dilakukan dalam bentuk pengembangbiakan jenis di luar habitat alami antara lain melalui kegiatan penangkaran dan budidaya tumbuhan obat, dan pengembangbiakan di lembaga-lembaga konservasi. Saat ini telah tercatat 323 unit penangkaran dan 48 unit lembaga konservasi.

Dalam Rencana Strategis Ditjen PHKA 2010 – 2014, kegiatan penangkaran dan pemanfaatan TSL diharapkan meningkat sebanyak 5%. Kenaikan 5% itu diterjemahkan sebagai peningkatan jumlah unit penangkaran dan jenis yang ditangkarkan, jumlah unit lembaga konservasi, jumlah unit pengelolaan perburuan, dan jumlah unit pengedar tumbuhan dan satwa liar sebesar masing-masing 5%, yang pada gilirannya berimplikasi pada peningkatan perolehan devisa negara.

15

Pengembangan sistem basis data lembaga konservasi dalam rangka tertib administrasi dan kemudahan pengawasan keberadaan fisik satwa liar di Lembaga Konservasi termasuk pengenalan program International Species Inventory System (ISIS program) juga tengah dilakukan, serta penetapan 20 (dua puluh) orang studbook keeper nasional untuk spesies terancam punah prioritas (14 spesies) yang akan ditingkatkan populasinya.

Selain kegiatan pemberian perizinan-perizinan tersebut, terdapat bentuk pelayanan publik lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan seperti pengesahan rencana karya usaha pemanfaatan hasil hutan, penerbitan izin usaha industri pengolahan hasil hutan, perizinan angkut tumbuhan dan satwa liar, perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan, dan perizinan yang berkaitan dengan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.

Dari keseluruhan pelayanan publik yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, secara keseluruhan masih dilakukan dengan menggunakan paradigma tradisional yang mana prosesnya terkesan berbelit-belit dan rantainya panjang. Situasi seperti ini diakibatkan masih rendahnya kualitas aparatur penyelenggara pelayanan publik terhadap makna pelayanan publik itu sendiri. Prinsip pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya merujuk kepada prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, dan keamanan, serta belum didukung oleh sarana prasarana pelayanan publik yang memadai.

Makna pengaturan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan pada dasarnya adalah untuk menjamin agar distribusi manfaat sumberdaya hutan teralokasikan kepada masyarakat secara berkeadilan. Makna tersebut tentunya akan berimplikasi kepada harus diterapkannya prinsip better service dan memenuhi persyaratan Good Governance dalam pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan.

B. Tugas Umum Pemerintahan

Disamping tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam bentuk perizinan-perizinan, Kementerian Kehutanan memiliki tugas pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas dan fungsi hutan, serta kualitas daerah aliran sungai agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Permasalahan pokok di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan adalah yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diindikasikan dari opini atas laporan keuangan. Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, laporan keuangan Kementerian Kehutanan mendapatkan opini Disclaimer, namun pada tahun 2009 dan 2010 Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan telah memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

16

Persoalan dalam pelaksanaan APBN adalah karena sistem informasi manajemen akuntansi Kementerian Kehutanan yang terkait dengan barang milik negara, belum sepenuhnya dipahami.

C. Persoalan yang dihadapi

Dari gambaran tersebut maka persoalan mendasar dalam birokrasi di Kementerian Kehutanan adalah pelayanan publik maupun pelayanan umum belum dilakukan secara optimal. Situasi ini diindikasikan dengan berkurangnya investasi dalam usaha bidang kehutanan, serta menurunnya kualitas hutan. Persoalan tersebut dipicu oleh kelembagaan yang belum tepat antara ukuran dengan fungsi, sistem ketatalaksanaan dalam bidang layanan publik maupun layanan umum yang belum optimal, sumberdaya manusia yang rendah kompetensinya, dan sistem reward/punishment yang belum diimplementasikan secara konsekuen, merupakan faktor pendorong terjadinya praktek birokrasi yang tidak sesuai prinsip-prinsip good governance.

D. Langkah-langkah Pembenahan

Untuk mengatasi persoalan birokrasi Kementerian Kehutanan, akan dilakukan pembenahan secara sistimatik, sistemik, terintegrasi dan berkesinambungan, meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

D.1. Penataan Organisasi

Organisasi diarahkan meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Indikator kinerja kegiatan adalah tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), dan terbentuknya unit organisasi yang menangani pelayanan perizinan secara online.

Penataan organisasi dilakukan dengan cara penataan tugas, yang meliputi penataan tugas yang berkaitan dengan penanganan konflik tenurial, penanganan sertikasi produk hasil hutan (lincencing information unit), serta peningkatan peran dan fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional sebagai regional planner, penerapan regional planning, dan sebagai fasilitator dalam rangka harmonisasi pelaksanaan tugas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penataan organisasi juga dilakukan dengan menata kembali sistem sarana dan peralatan Kehutanan, sehingga akan terintegrasi antara tugas teknis operasional dengan sarana dan peralatan. Pembentukan Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan adalah salah satu upaya meng-integrasikan kegiatan operasi kehutanan dengan sarana dan peralatan. Juga akan dibangun kelembagaan procurement yang berbasis elektronik.

17

Disamping melakukan penataan organisasi, juga akan dilakukan penguatan organisasi dalam bentuk perubahan budaya kerja organisasi yang menerapkan learning organization.

D.2. Penataan Ketatalaksanaan

Penataan ketatalaksanaan (business process) adalah kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Proses perbaikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan sehingga meningkatkan daya saing usaha bidang kehutanan dalam pasar global.

Proses perbaikan ketatalaksanaan dilakukan dengan 2 (dua) tingkatan, yaitu proses inti (core process), dan proses pendukung (supporting process). Kriteria proses inti adalah sebagai berikut : (1) Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna; (2) berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi; dan (3) memberikan respon dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses pendukung (supporting process) adalah : (1) memenuhi kebutuhan pengguna internal, para pelaku, atau fungsi di proses inti; (2) tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi.

Perbaikan ketatalaksanaan didasarkan kepada hasil evaluasi atas tata laksana yang telah diimplementasikan, dan berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Sedangkan tujuan dari perbaikan ketatalaksanaan adalah sebagai berikut : (1) penurunan biaya transaksi; (2) peningkatan kualitas output; (3) peningkatan kualitas layanan publik; dan (4) peningkatan kecepatan delivery.

Substansi kegiatan yang menjadi target proses inti (core process) penataan ketatalaksanaan adalah berbagai jenis peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan, seperti pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pelepasan kawasan hutan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu, sampai kepada perizinan masuk kawasan konservasi.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan merupakan kondisi yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya meningkat. Target yang ingin dicapai dari penataan ketatalaksanaan adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen kementerian.

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen kementerian.

18

D.3. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang yang menjadi landasan kerja Kementerian Kehutanan yang utamanya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pelaksanaan kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya efektif karena peraturan pelaksanaannya yang merupakan turunan dari kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya tersedia. Peraturan pelaksanaan yang tersedia baru kurang lebih 50% dari seharusnya. Penyelesaian peraturan pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut menjadi salah satu target dalam upaya reformasi birokrasi jangka panjang.

Harmonisasi antara UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, akan terus dilakukan. Juga meningkatkan harmonisasi peraturan dengan karbon hutan, akan terus dilakukan. Melalui kegiatan penataan peraturan perundang-undangan, diharapkan tercipta kondisi yang ideal, tidak tumpang tindih, serta harmonis satu sama lain.

Indikator kinerja pencapaiannya diukur dari 3 (tiga) unsur, yaitu : (1) teridentifikasinya peraturan perundang-undangan; (2) teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis; (3) teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang terimplementasikan.

D.4. Penataan Sumberdaya Manusia Aparatur

Sumberdaya Manusia di Kementerian Kehutanan diarahkan pada pengembangan aparatur yang berbasis kompetensi sehingga Kementerian Kehutanan ke depan akan memiliki aparatur yang profesional, berintegritas dan bertanggung jawab dan berorientasi melayani masyarakat.

Sistem rekrutmen secara transparan dan penerapan sistem reward and punishment secara konsekuen dan konsisten menjadi prasyarat utama dalam mensukseskan reformasi birokrasi. Keseimbangan distribusi baik dari aspek kuantitas maupun kualitas aparatur.Target yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumberdaaya Manusia Aparatur.

2. Meningkatnya disiplin Sumberdaya Manusia Aparatur. 3. Meningkatnya efektivitas manajemen Sumberdaya Manusia

Aparatur. 4. Meningkatnya profesionalisme Sumberdaya Manusia Aparatur.

Indikator kinerja penataan sumberdaya manusia adalah : (1) terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; (2) tersedianya uraian dan peringkat jabatan; (3)

19

tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan; (4) tersedianya peta profil kompetensi individu; (5) tersedianya indikator kinerja individu yang terukur; (6) tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat.

D.5. Penguatan Pengawasan

Guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, strategi yang dikembangkan adalah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di semua unit organisasi secara konsisten dan konsekuen. Acuan dalam mengembangkan Sistem Pengendalian Internal ini adalan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui peningkatan pengawasan, diharapkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik, sehingga efektivitas pembangunan dapat lebih optimal, dan opini BPK – RI terhadap laporan keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2011 menjadi wajar tanpa pengecualiaan (WTP). Hal-hal yang ingin dicapai dari program ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.

3. Meningkatnya status opini BPK atas laporan keuangan.

4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

D.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik di Kementerian Kehutanan yang saat ini masih belum memuaskan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan aman. Standardisasi pelayanan di semua unit organisasi dengan standar internasional merupakan langkah yang akan mendorong perbaikan pelayanan publik.Indikator lainnya meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, sehingga terjadinya peningkatan investasi di bidang kehutanan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : (1) terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik; (2) terimplementasinya penggunaan SPM; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D.7. Peningkatan Akuntabilitas

Perbaikan akuntabilitas diarahkan untuk berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif sampai kepada unit organisasi terkecil (SATKER). Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah : (1) peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan akuntabilitas kinerja sampai unit organisasi yang terkecil; (2) terbangunnya sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur sampai kepada unit

20

kerja terkecil; (3) tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai unit organisasi terkecil.

D.8. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Manajemen perubahan bertujuan untuk melakukan perubahan secara sistematis, konsekuen, dan berkelanjutan dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja baik individu maupun unit kerja, sehingga tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dicapai dengan baik. Terdapat dua hal yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan semua pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi.

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik.

Budaya kerja inovatif, produktif, efisien dan efektif akan menunjang peningkatan capaian kinerja organisasi Kementerian Kehutanan pada era globalisasi yang harus diisi dengan berbagai inovasi. Perubahan budaya dari pola paternalistik kepada pola inovatif, tentunya memerlukan perubahan paradigma dari segenap unsur organisasi.

21

III. KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Program reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (administration process), dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (sdm), dalam rangka membangun dan atau membentuk birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani masyarakat, serta birokrasi yang akuntabel. Hal tersebut di atas terutama didasarkan pada kesadaran, bahwa birokrasi Kementerian Kehutanan yang ada sekarang ini masih memerlukan pembenahan, untuk mengubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap kinerja Kementerian Kehutanan. Mengubah persepsi negatif di mata masyarakat memerlukan suatu pendekatan yang sistematis, konseptual, dan visioner, serta kerjasama yang baik antara sesama instansi pemerintah, sebagai wujud keinginan bersama untuk melakukan perubahan dari paradigma yang berorientasi pada kekuasaan, menuju paradigma yang berorientasi pada pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat.

Reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Kehutanan sudah dilakukan sejak 2000, namun secara terencana dan sistimatis dimulai sejak tahun 2010. Beberapa capaian dan rencana reformasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pencapaian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan sudah dimulai sejak tahun 2000, tetapi secara sistematis dan terencana telah dimulai terhitung sejak tahun 2010. Sampai dengan Bulan September 2011, capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan periode 2011 – 2025 adalah sebagai berikut:

A.1. Capaian Rencana Quick Wins

Dari keempat agenda quick wins Kementerian Kehutanan yang telah ditetapkan, capaian sampai dengan September 2011 sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Capaian Rencana Quick Wins s/d September 2011.

Quick Wins Capaian

Persen Produk Dampak

1. Penataan Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

80 % • P.50/Menhut-II/2010

• Pemohon puas • Ada kejelasan

waktu • Efisien – dapat

dipantau dr

22

Quick Wins Capaian


Alam website • Profesional

2. Penataan Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

80 % • P 50/Menhut-II/2010

• Proses izin paling lama 226 hari

• Pemohon puas • Ada kejelasan

waktu • Efisien – dapat

dipantau dr website

• Profesional

3. Penataan Sistem Informasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dengan Kompensasi Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan

75 % • P.18/Menhut-II/2011

• Waktu proses sampai terbit izin pinjam pakai untuk eksplorasi 125 hari

• Waktu proses sampai terbit izin pinjam pakai Operasi Produksi 215 hari

• Kepuasan pemohon meningkat dengan indikasi meningkatnya permohonan

• Efisien dan transparan dapat dipantau melalui website

• Efektif dengan izin pinjam pakai sekaligus berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu, izin masuk dan penggunaan alat

• Profesionalisme unit layanan meningkat

4. Penataan Sistem Informasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan

75 % • P.33/Menhut-II/2010 jo P. 17/Menhut-II/2011.jo 44/Menhut-II/2011

• Waktu proses sampai dengan terbit pelepasan kawasan hutan

• Kepuasan pemohon meningkat,

• Efisien dan transparan dapat dipantau melalui website

• Efektif • Profesionalisme

unit layanan meningkat

23

Quick Wins Capaian


155 hari

Secara keseluruhan, capaian penyelesaian rencana kegiatan yang termasuk kedalam quick win ssampai dengan bulan September 2011 telah dicapai 75 % dari target. Capaian tersebut memberikan dampak terhadap beberapa pelayanan publik sebagai berikut:

1. Penataan Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam.

Perubahan bisnis proses menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. P.12/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, telah meningkatkan kepastian waktu proses, efisiensi, dan transparansi. Kejelasan waktu proses memacu kepada peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana layanan publik izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Efisiensi dan transparansi, karena pemohon tidak harus datang ke kantor Kementerian Kehutanan tapi cukup dengan memantau dari website. Perbaikan yang sedang dilakukan telah menimbulkan kepuasan di kalangan pemohon izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

2. Penataan Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.

Perubahan bisnis proses menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, telah meningkatkan kepastian waktu proses, efisiensi, dan transparansi. Kejelasan waktu proses memacu kepada peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana layanan publik izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Efisiensi dan transparansi, karena pemohon tidak harus datang ke kantor Kementerian Kehutanan tapi cukup dengan memantau dari website. Perbaikan yang sedang dilakukan telah

24

menimbulkan kepuasan di kalangan pemohon izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.

3. Penataan Sistem Informasi Izin Pinjam Pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

Perubahan bisnis proses dari Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 kepada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, telah terjadi peningkatan kepastian waktu proses, dan peningkatan efektivitas izin. Kejelasan waktu proses tersebut memicu kepada peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana layanan publik Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peningkatan efisiensi dan transparansi, yaitu pemohon dapat memantau proses melalui website tanpa harus datang ke kantor Kementerian Kehutanan. Peningkatan efektivitas izin adalah satu buah izin (pinjam pakai kawasan hutan) oleh penerima izin dapat digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan yang bersamaan, yaitu pinjam pakai kawasan hutan, pemanfaatan kayu, dan pemasukan dan penggunaan alat berat untuk kegiatan usahanya. Perubahan sistem informasi tersebut memicu kepada peningkatan kepuasan pelanggan dalam hal ini pemohon izin pinjam pakai.

4. Penataan Sistem Informasi Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan.

Perubahan bisnis proses dari 7 (tujuh) Peraturan Menteri Kehutanan yang terkait dengan proses pelepasan hutan menjadi 1 (satu) buah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2010 jo P.17/Menhut-II/2011 jo P.44/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, telah terjadi peningkatan kepastian waktu, efektivitas, dan efisiensi proses. Kejelasan waktu proses tersebut memicu kepada peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana layanan publik pelepasan kawasan hutan karena setiap aparatur pelaksana memiliki kepastian waktu dalam memproses setiap permohonan. Peningkatan efisiensi dan transparansi, karena pemohon dapat memantau proses tanpa harus datang ke Kementerian Kehutanan cukup dengan melalui website. Perubahan sistem informasi tersebut memicu kepada peningkatan kepuasan pelanggan dalam hal ini permohonan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya perkebunan.

A.2. Capaian Rencana Jangka Pendek

Hingga September 2011 perkembangan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan yang termasuk kedalam rencana jangka pendek adalah sebagai berikut :

25

Tabel 2. Capaian Rencana Jangka Pendek s/d September 2011.

Sasaran Jangka Pendek Capaian


1. Percepatan proses sertifikasi mutu sumber benih dan bibit tanaman hutan

75 % • Permenhut Nomor P 02/V-Set/2010.

• Waktu dari 15 hari menjadi 7 hari

Tahapan sosialisasi

2. Penyempurnaan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

100 % • Revisi Permenhut No. P 37/Menhut-II/2009 jo P 18/Menhut-II/2009

• Revisi Perdirjen No. P 07/V-Set/2009

• Waktu proses 60 hari kerja

Telah terjadi peningkatan kesepahaman pemroses dan stakeholders.

3. Percepatan penetapan areal kerja hutan desa

100 % • Revisi terhadap Permenhut No. 49/Menhut-II/2008


Telah terjadi peningkatan kesepahaman para pemroses.

4. Penyederhanaan izin usaha industri primer hasil hutan

25 % • P.9/Menhut-II/2010

Kesepahaman dengan stakeholders

5. Penyempurnaan pencadangan areal hutan tanaman rakyat (HTR)

30 % • P.23/Menhut-II/2007 jo. P.5/Menhut-II/2008


Tahapan pengkajian

6. Penataan izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam (IUPJSWA) di hutan lindung.

40% Draft Permenhut tentang Pedoman kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan

• Efisien • Efektif • Kemanfaatan

meningkat

26

Capaian Sasaran Jangka Pendek Persen Produk Dampak

lindung

7. Penataan Izin Usaha Penyediaan Jasa dan Sarana Wisata Alam (IUPJSWA) di KSA dan KPA

75% • PP 26 Tahun 2010

• Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010

• Perdirjen No. P.02/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan PA

• Perdirjen No. P.03/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Design Tapak Pengelolaan PA

• Efisien • Efektivitas • Kemanfaatan

meningkat

8. Penataan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan airdi KSA dan KPA

40% • Permenhut pemanfaatan air dan energi air di KSA dan KPA


meningkat

9. Pengaturan sistem peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi (conservation loan)

40% Permenhut tentang peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi (Conservation Loan)


meningkat

10. Penyederhanaan sistem peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi

40% Revisi Permenhut No. P.52/Menhut-II/2006 tentang peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi


meningkat

11. Penyempurnaan pengaturan lembaga konservasi

40% Revisi Permenhut No. P.53/Menhut-II/2006


meningkat

12. Penyederhanaan 40% Permenhut tentang • Efisien

27

Capaian Sasaran Jangka Pendek Persen Produk Dampak

sistem pertukaran jenis tumbuhan atau satwa dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri

pertukaran jenis tumbuhan atau satwa dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri

• Efektif • Kemanfaatan

meningkat

Secara keseluruhan capaian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan periode jangka pendek berkisar antara 25 – 100 %. Variasi capaian tersebut dikarenakan dalam proses pemberian izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan selalu terintegrasi dengan seluruh unit eselon I maupun dengan Pemerintah Daerah, sehingga dalam proses pelaksanaannya perlu waktu untuk mendapatkan pemahaman yang sama.

A.3. Capaian Rencana Jangka Menengah

Capaian hasil perkembangan pelaksanaan rencana jangka menengah kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Capaian Rencana Jangka Menengah s/d September 2011.

Sasaran Jangka Menengah Capaian


1. Penyederhanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan kemasyarakatan

20 % • Resume Rapat dengan stakeholders

• Naskah Akademis RPP Perubahan PP 6/2007

• Analisis permasalahan

• Rekomendasi penyelesaian masalah

• Naskah akademis

• Pemegang izin dapat memanen secara legal

• Peraturan tersosialisasi ke stakeholders

• Jumlah IUPHHK HKm meningkat

2. Penyederhanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada

20 % • Resume Rapat dengan stakeholders

• Analisis permasalahan

• Rekomendasi

28

hutan desa • Naskah Akademis RPP Perubahan PP 6/2007

penyelesaian masalah

• Naskah akademis

• Pemegang izin dapat memanen secara legal

• Peraturan tersosialisasi ke stakeholders

• Jumlah IUPHHKHD meningkat

3. Penataan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Geotermal di KSA dan KPA

40% Permenhut tentang Pemanfaatan Kondisi Lingkungan Geotermal di KSA dan KPA

• Efisien • Efektivitas • Kemanfaatan

4. Percepatan Perizinan Pengambilan atau Penangkapan serta Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

25% • Revisi Kepmenhut No.SK.447/Menhut-II/2003


meningkat

5. Penyusunan mekanisme tata cara perizinan perolehan TSL dilindungi dan atau termasuk Appendix I CITES yang bersumber dari Lembaga Konservasi

25% • Revisi Kepmenhut No.SK.447/Menhut-II/2003

• Kepastian waktu • Kepastian proses

6. Penyempurnaan sistem penilaian kinerja pegawai

10 % Konsep penilaian kinerja individu

• Prosedur kerja penilaian kinerja individu

• Pemahaman persepsi

• Kinerja individu pegawai yang lebih terukur

29

Capaian pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan jangka menengah baru mencapai rata-rata 12,5%. Hampir semua kegiatan baru memasuki tahap persiapan atau perencanaan.

B. Rencana Reformasi Birokrasi 2011 - 2014

Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan periode 2011 s/d 2025 merupakan kegiatan yang terus berlanjut, serta akan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu :

1. Tahap percepatan (quick wins), September 2011 s/d 2012.

2. Tahap jangka pendek (short term), September 2011 s/d 2013.

3. Tahap jangka menengah (medium term), September 2011 s/d 2014.

4. Tahap jangka panjang (long term), September 2011 s/d 2025.

Salah satu prioritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan adalah program percepatan atau quick wins. Program quick wins ini merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi, yang diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust building) terhadap Kementerian Kehutanan. Untuk itu program quick wins harus memiliki daya ungkit (key leverage) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, berkaitan dengan produk utama dari Kementerian Kehutanan, serta harus bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Sasarannya adalah merubah pola pikir dan budaya kerja serta manajemen Kementerian Kehutanan.

Strategi implementasi dari program percepatan adalah:

1. Menggunakan pendekatan pragmatis.

2. Kegiatan dilaksanakan oleh para pejabat pengambil keputusan di tingkat pusat sampai dengan tingkat unit pelaksana teknis, dan para pelaksana di lapangan.

3. Adanya komitmen seluruh pejabat dan semua pegawai.

Program percepatan (Quick Win) akan menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan. Dalam rangka mengubah pola pikir, dan memastikan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan menuju good governance, Kementerian Kehutanan juga mengagendakan program-program yang akan dilaksanakan dalam rangkaian reformasi birokrasi, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

B.1. Program Percepatan (Quick wins)

Quick wins merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi, dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust building) terhadap Kementerian

30

Kehutanan. Quick wins yang dikembangkan diupayakan agar memiliki daya ungkit (key leverage) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Kehutanan. Pemilihan produk layanan (public services) yang akan dijadikan quick wins menjadi sangat krusial, karena harus bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Target dari quick wins adalah melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta manajemen aparatur Kementerian Kehutanan.

Secara umum kriteria quick wins adalah sebagai berikut : (1) merupakan program reformasi birokrasi; (2) merupakan bagian utama dari peran, tugas, fungsi dan karakteristik; (3) memberikan dampak perubahan yang besar; (4) manfaat perbaikan dan perubahan dapat dirasakan secepatnya.

Berdasarkan hasil perumusan dengan stakeholders, telah ditetapkan program quick wins Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Penataan sistem informasi izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

2. Penataan sistem informasi izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.

3. Penataan sistem informasi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

4. Penataan sistem informasi pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan.

B.2. Rencana Jangka Pendek

Kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan yang termasuk kedalam rencana jangka pendek adalah sebagai berikut :

1. Percepatan proses sertifikasi mutu sumber benih dan bibit tanaman hutan.

2. Percepatan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.

3. Percepatan penetapan areal kerja hutan desa.

4. Penyederhanaan izin usaha industri primer hasil hutan.

5. Menyempurnakan pencadangan areal hutan tanaman rakyat.

6. Penataan izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam (IUPJSWA) di hutan lindung.

7. Penataan izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam (IUPJSWA) di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

8. Penataan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

31

9. Pengaturan sistem peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi (conservation loan).

10. Penyederhanaan sistem peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

11. Penyempurnaan pengaturan lembaga konservasi.

12. Penyederhanaan sistem pertukaran jenis tumbuhan atau satwa dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri.

B.3. Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan mencakup Aspek Kelembagaan, Aspek Ketatalaksanaan dan Aspek SDM Aparatur adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan kemasyarakatan.

2. Penyederhanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan desa.

3. Penataan izin usaha pemanfaatan jasa dan lingkungan geotermal di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

4. Percepatan perizinan pengambilan atau penangkapan serta peredaran tumbuhan dan satwa liar.

5. Penyusunan mekanisme tata cara perizinan perolehan tsl dilindungi dan atau termasuk appendix I CITES yang bersumber dari lembaga konservasi.

6. Penyempurnaan sistem penilaian kinerja pegawai.

B.4. Rencana Jangka Panjang

Program jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan, yaitu aspek-aspek Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang menunjang kepada perbaikan birokrasi sampai dengan tahun 2025.

C. Kriteria Keberhasilan

Secara keseluruhan bahwa kriteria keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan, adalah mengacu kepada kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan MENPAN dan RB No. 11 Tahun 2011, seperti dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

32

Tabel 4. Indikator Keberhasilan Tahun 2011 – 2014.

No. Tahapan Kegiatan Kriteria Keberhasilan

A QUICK WINS

1 Penataan Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam

• Waktu pelayanan semakin cepat

• Transparansi proses • Peningkatan tingkat

kepuasan dalam pelayanan penerbitan izin

• Terimplementasinya penerapan standar unit layanan

2 Penataan Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

• Waktu pelayanan semakin cepat

• Transparansi proses • Terimplementasinya

penerapan standar unit layanan

3 Penataan Sistem Informasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dengan Kompensasi Membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan

• Waktu pelayanan tepat waktu

• Transparansi proses • Efektif • Terimplementasinya


4 Penataan Sistem Informasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan

• Waktu pelayanan tepat waktu

• Transparansi proses • Terimplementasinya


B JANGKA PENDEK

1 Percepatan Proses Sertifikasi Mutu Sumber Benih dan Bibit Tanaman Hutan

• Tersedia data hasil analisis permasalahan


• Naskah Akademis • Waktu proses makin cepat

2 Percepatan penetapan areal kerja • Tersedia data hasil analisis permasalahan

33


hutan kemasyarakatan • Rekomendasi penyelesaian masalah

• Kesesuaian isi draft akademis dengan permasalahan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

• Masukan penyempurnaan draft akademis

• Proses penetapan areal kerja semakin baik

• Peraturan diketahui oleh stakeholders

• Jumlah penetapan AKHKm meningkat

3 Percepatan penetapan areal kerja hutan desa

• Tersedia data hasil analisis permasalahan


• Kesesuaian isi draft akademis dengan permasalahan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

• Masukan penyempurnaan draft akademis

• Proses penetapan areal kerja semakin baik

• Peraturan diketahui oleh stakeholders

• Jumlah penetapan AKHD meningkat

4 Penyederhanaan izin usaha industri primer hasil hutan

• Waktu pelayanan semakin singkat

• Peningkatan tingkat kepuasan dalam pelayanan penerbitan ijin

• Terimplementasinya penerapan standar unit layanan

5 Menyempurnakan pencadangan • Waktu pelayanan semakin cepat

34


areal hutan tanaman rakyat (HTR) • Transparansi proses • Terimplementasinya


6. Penataan sistem informasi izin usaha penyediaan jasa dan sarana dan sarana wisata alam (IUPJSWA) di hutan lindung.

• Pengetahuan SDM • Rekomendasi pemanfaatan • Naskah Akademis • Permenhut

7. Penataan izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJSWA) di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam


8. Penataan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam


9 Pengaturan izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi (Conservation Loan)

• Gap analisis komprehensif • Pengkayaan materi dari

para pemangku kepentingan

• Perolehan manfaat bagi negara dalam bentuk in-kind (in-kind contribution) untuk konservasi spesies

• Panduan proses dankepastian waktu proses pelayanan perizinan

• Pemahaman publik terhadap peraturan perundangan meningkat

• Adanya feedback konstruktif tentang kepuasan pelanggan dari implementasi kebijakan publik

10. Penyederhanaan sistem peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi


para pemangku

35


kepentingan • Tertibnya tata niaga

pemanfaatan TSL • Panduan proses dan

kepastian waktu proses pelayanan perizinan



11 Penyempurnaan pengaturan lembaga konservasi




• Panduan proses dan kepastian waktu proses pelayanan perizinan


• Adanya feed back konstruktif tentang kepuasan pelanggan dari implementasi kebijakan publik

12 Penyederhanaan sistem pertukaran jenis tumbuhan atau satwa dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri

• Gap analysis komprehensif • Pengkayaan materi dari



• Panduan proses dan

36


kepastian waktu proses pelayanan perizinan



C JANGKA MENENGAH

1 Penyederhanaan izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kemasyarakatan

• Analisis permasalahan • Rekomendasi penyelesaian

masalah • Naskah Akademis • Pemegang izin dapat

memanen secara legal • Peraturan tersosialisasi ke

stakeholders • Jumlah IUPHHK HKm

meningkat 2 Penyederhanaan izin pemanfaatan

hasil hutan kayu hutan desa • Analisis permasalahan • Rekomendasi penyelesaian

masalah • Naskah Akademis • Pemegang izin dapat

memanen secara legal • Peraturan tersosialisasi ke

stakeholders • Jumlah IUPHHK HD

meningkat

3 Penataan izin usaha pemanfaatan jasa dan lingkungan geotermal di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

• Tertingkatkannya capacity building/keilmuan pemanfaatan jasling geotermal.

• Teridentifikasinya potensi dan kelayakan usaha pemanfaatan jasling.

• Terumuskannya masalah proses pemanfaatan jasling.

• Draft Permenhut

37


• Unit layanan melakukan pelayanan sesuai prosedur kerja

• Pemegang IUPJG melaksanakan ijin sesuai dengan aturan

4. Percepatan perizinan pengambilan atau penangkapan serta peredaran tumbuhan dan satwa liar



• Tertibnya tata niaga pemanfaatan TSL




5. Penyusunan mekanisme tata cara perizinan perolehan TSL dilindungi dan atau termasuk Appendix I CITES yang bersumber dari Lembaga Konservasi



• Tertib administrasi legalitas asal usul koleksi TSL di unit Lembaga Konservasi




38


6 Penyempurnaan sistem penilaian kinerja pegawai

• Prosedur kerja penilaian kinerja individu yang obyektif

• Adanya pemahaman persepsi

• Kinerja organisasi efektif

Indikator keberhasilan pada tahun 2025 adalah menghasilkan governance yang berkualitas yang diindikasikan sebagai berikut :

1. Tidak ada korupsi.

2. Tidak ada pelanggaran hukum.

3. APBN telah dilakukan secara baik.

4. Seluruh program diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh perizinan selesai dengan cepat dan tepat.

6. Komunikasi dengan publik relatif baik.

7. Penggunaan waktu kerja yang efektif dan produktif.

8. Sistem reward and punishment diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

9. Hasil pembangunan nyata (pro growth, pro poor, pro job dan pro environment).

D. Agenda Prioritas

Prioritas Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan adalah seiring dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional pada tahun 2014, yaitu penguatan birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Prioritas pertama adalah penguatan birokrasi diutamakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan stakeholders. Prioritas kedua adalah penguatan birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. Sedangkan prioritas yang ketiga penguatan birokrasi dalam rangka pemerintahan yang bersih, dan bebas KKN.

39

D.1. Agenda Prioritas 1 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan organisasi dan ketatalaksanaan

Unsur-unsur untuk menerapkan agenda prioritas pertama, meliputi area-area Pelayanan Publik, Penataan Ketatalaksanaan, dan Penguatan Organisasi. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan yang mana sistem informasi perizinan telah berjalan pada tahun 2012. Adapun yang dilaksanakan pada tahapan ini adalah melakukan penataan sistem pemberian perizinan secara elektronik untuk 4 (empat) bidang usaha, yaitu : (a) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam; (b) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman; (c) izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan; dan (d) pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya perkebunan.

2. Persiapan Pelaksanaan Rencana Jangka Pendek, berupa perumusan konsep peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam rencana jangka pendek, yaitu : (a) percepatan proses sertifikasi mutu sumber benih dan bibit tanaman hutan; (b) percepatan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan; (c) percepatan penetapan areal kerja hutan desa; (d) penyederhanaan izin usaha industri primer hasil hutan; (e) menyempurnakan pencadangan areal hutan tanaman rakyat; (f) penataan izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam (IUPJSWA) di hutan lindung; (g) penataan izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam (IUPJSWA) di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; (h) penataan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; (i) pengaturan sistem peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi (conservation loan); (j) penyederhanaan sistem peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi; (k) penyempurnaan pengaturan lembaga konservasi; dan (l) penyederhanaan sistem pertukaran jenis tumbuhan atau satwa dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri.

3. Penataan Organisasi, dimulai dengan melakukan penataan tugas pada unit-unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan, termasuk pembentukan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE). Penataan organisasi tersebut diharapkan akan terselesaikan pada tahun 2012.

4. Penataan Ketatalaksanaan, dimulai pada tahun 2011 dengan mengintroduksi sistem pelayanan publik secara elektronik yang meliputi sistem informasi perizinan, pengadaan barang dan jasa secara elektronik, serta sistem informasi verifikasi legalilitas kayu (lincencing information units). Penataan sistem ini diharapkan selesai pada bulan September 2012.

40

5. Penyiapan Pelaksanaan Rencana Jangka Menengah, yang dimulai sejak pertengahan tahun 2011, yang meliputi : (a) Penyederhanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan kemasyarakatan; (b) penyederhanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan desa; (c) penataan izin usaha pemanfaatan jasa dan lingkungan geotermal di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; (d) percepatan perizinan pengambilan atau penangkapan serta peredaran tumbuhan dan satwa liar; (e) penyusunan mekanisme tata cara perizinan perolehan TSL dilindungi dan atau termasuk appendix I CITES yang bersumber dari lembaga konservasi; dan (f) penyempurnaan sistem penilaian kinerja pegawai.

D.2. Agenda Prioritas 2 adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, sumberdaya manusia, serta perubahan pola pikir dan budaya

Unsur-unsur yang terkait dengan agenda prioritas 2 adalah area-area terkait peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Sumberdaya Manusia, serta Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salah satu target area perubahan bidang sumberdaya manusia meningkatnya disiplin dan profesionalisme aparatur Kementerian Kehutanan. Target dalam area perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah meningkatnya komitmen unsur-unsur organisasi untuk melakukan reformasi birokrasi, serta tumbuh kembangnya budaya organisasi yang produktif, inovatif dan berorientasi kepada masyarakat. Target dalam akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan tugas-tugas organisasi baik dari aspek proses maupun hasil kerja.

Agenda prioritas 2 tersebut akan dilaksanakan secara serentak mulai tahun anggaran 2011.

D.3. Agenda Prioritas 3 adalah peningkatan pengawasan dan penataan peraturan perundang-undangan

Unsur-unsur perubahan yang terkait dengan agenda perioritas 3 adalah pengawasan dan penataan organisasi. Urutan kegiatannya adalah pada tahun anggaran 2011 dimulai peningkatan pengawasan. Sedangkan penataan peraturan perundang-undangan mulai dilakukan pada tahun anggaran 2013.

41

E. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan dimulai awal tahun 2011 hingga tahun 2025, dengan tahapan kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Waktu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan.

No Kegiatan Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1. Tahapan Perencanaan Reformasi Birokrasi, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen usulan, road map, dan job grading berikut persetujuannya, serta penilaian atas capaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan.

2 Tahapan Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang meliputi penyusunan peraturan baru, sosialisasi, penerapannya, dan pengukuran output dan outcomes, serta tingkat kepuasan masyarakat.

3 Monitoring dan evaluasi.

F. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah Sekretaris Jenderal, sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 25/Menhut-II/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Secara lengkap susunan tim kerja reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

42

Tim Pengarah:

Ketua : Menteri Kehutanan

Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

Anggota : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan

2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

4. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial

5. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

6. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan

7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Tim Pelaksana:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

Wakil Ketua : Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan

Ketua Harian : Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Reformasi Birokrasi

Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Anggota : 1. Kepala Biro Kepegawaian

2. Kepala Biro Keuangan

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan

7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan

8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

43

Tim Teknis :

Ketua : Krisna Rya, SH, MH

Wakil Ketua : Ir. Mujihanto Soemarmo, MM

Sekretaris : Dr. Ir. Suhaeri

Anggota : 1. Ir. Edi Muchtar Rosjadi

2. Ir. Abdul Hakim, M.For.ST

3. Ir. Samidi, M.Sc

4. Ir. Wijanarko, MM

5. Dewi Yuniarti, SH, MM

6. Hendra Noviandry, ST, MMSI

7. Ricky Budiman Faried, S.Sos

Nara Sumber : 1. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan

2. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional

3. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim

4. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga

5. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Keamanan hutan

Dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi, pelaksana penyusunan konsep adalah dari masing-masing penanggungjawab kegiatan di setiap eselon I yang terkait dan dipimpin oleh pejabat eselon II yang bersangkutan. Peran tim pelaksana reformasi birokrasi adalah mendorong terjadinya reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan dan mendorong agar para pelaksana dapat melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing unit kerjanya.

44

G. Rencana Anggaran

Untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan sampai dengan jangka menengah diperlukan anggaran sebesar Rp 57.544.601.390,- yang rinciannya tertuang pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran

No. Pelaksanaan Kegiatan Rencana Anggaran (Rupiah)

1. Tahapan percepatan 13.329.462.000,-

2. Tahapan jangka pendek 29.767.949.390.-

3. Tahapan jangka menengah 14.447.190..000.-

4. Tunjangan kinerja/tahun 924.085.600.000,-

Sedangkan rata-rata anggaran belanja Kementerian Kehutanan per tahun adalah sekitar Rp. 6,106 trilyun/tahun, yang rinciannya adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Anggaran Belanja Kementerian Kehutanan Periode Tahun 2010 – 2014

No. Program Alokasi Anggaran Baseline (Miliar Rupiah)

2010 2011 2012 2013 2014 Total

1. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

331,25 371,62 378,48 385,71 390,97 1.858,03

2. Peningkatan Usaha Kehutanan

298,83 340,78 347,08 353,71 358,54 1.698,94

3. Konservasi Keaneka-ragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

1.354,21 1.288,21 1.312,02 1.337,10 1.355,33 6.646,87

4. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat

3.098,07 3.017,49 3.073,25 3.132,02 3.174,71 15.495,54

5. Penelitian dan Pengembangan

212,26 265,58 270,49 275,66 279,42 1.303.41

45

No. Program Alokasi Anggaran Baseline (Miliar Rupiah)

2010 2011 2012 2013 2014 Total Kementerian Kehutanan

6. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

41,41 54,24 55,24 56,30 57,07 264,26

7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan

546,56 425,53 433,39 441,68 447,70 2.294,86

8. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

- 236,58 240,95 245,56 248,91 972,00

JUMLAH 5.882,59 6.000,03 6.110,90 6.222,74 6.312,65 30.533,91

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 membutuhkan dana sebesar Rp. 57.544.601.390,- atau sebesar Rp. 19,81 milyar/tahun. Dengan demikian maka anggararan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kehutanan hanya sekitar 0,32 % dari nilai anggaran Kementerian Kehutanan setiap tahunnya. Sementara itu kebutuhan tunjangan kinerja yang nilainya disesuaikan dengan Keputusan Kepala BKN No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS, yaitu adalah sebesar Rp. 924,085 milyar/tahun, sehingga total kebutuhan anggaran reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan adalah Rp. 943,895 milyar/tahun atau sekitar 15,46 % dari total anggaran Kementerian Kehutanan.

Anggaran Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan akan diperoleh dengan melakukan dan mengefektifkan anggaran yang ada, melalui melakukan penghematan terhadap kegiatan kegiatan yang tidak sesuai dengan Indikator Kinerja Utama unit organisasi.

46

IV. PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan 2011 – 2014 merupakan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kehutanan untuk periode 2011 – 2014. Road map ini juga merupakan penyempurnaan dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian Kehutanan periode 2010 – 2014 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011. Road map Reformasi Birokrasi ini disusun dalam setiap 5 (lima) tahun sekali yang merupakan rencana terinci reformasi birokrasi dari tahun ke tahun berikutnya secara terus menerus. Sasaran tahun pertama menjadi landasan kerja pada tahun berikutnya, dan demikian selanjutnya.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, road map ini dapat saja disempurnakan bila dipandang perlu untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien dan efektif. Namun penyempurnaan yang dilakukan tetap selaras dengan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja reformasi yang maksimal. Keberhasilan reformasi birokrasi ini memerlukan komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Kementerian Kehutanan. Namun demikian, reformasi birokrasi ini tidak akan optimal bila tidak didukung oleh para pihak yang terkait dengan sektor kehutanan, baik aparatur pemerintah lainnya, masyarakat, dan para pelaku bisnis.

Road Map reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan 2011 – 2014 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan. Road map ini menjadi pedoman bagi semua aparatur Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

47

Lampiran 1. Perumusan Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan

No. Keluaran Utama Kementerian

Pemangku Kepentingan Utama

Harapan Pemangku Kepentingan Utama

Tingkat Kinerja Saat

Ini

1. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam

BUMN/Swasta/Koperasi

Kepastian waktu dan kepastian biaya

3

2. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman



3

3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem

Swasta/Koperasi Kepastian waktu dan kepastian biaya

3

4. Izin pinjam pakai kawasan hutan dengankompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan

Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMS/BUMD/Koperasi/Yayasan


3

5. Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMS/BUMD/Koperasi/Yayasan


3

6. Izin industri primer pengolahan hasil hutan

BUMN/Swasta/Koperasi/Perorangan


3

7 Pencadangan areal kerja hutan tanaman rakyat

Swasta/Perorangan/Koperasi

Kepastian waktu dan prosedur sederhana

2

8. Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Pemda/Masyarakat/Koperasi

Percepatan waktu 3

9. Penetapan areal kerja hutan desa

Pemda/Masyarakat Percepatan waktu 3

10 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kemasyarakatan

Masyarakat Penyederhanaan prosedur, tidak perlu perizinan dilakukan dalam 2 tahapan

3

48

No. Keluaran Utama Pemangku Harapan Pemangku Tingkat Kementerian Kepentingan Utama Kepentingan Utama Kinerja Saat

Ini

11. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan desa

Lembaga desa Penyederhanaan prosedur, tidak perlu perizinan dilakukan dalam 2 tahapan

3

12 Perizinan pengusahaan pariwisata alam pada hutan konservasi dan hutan lindung

Swasta/Koperasi Penyederhanaan prosedur

3

13 Izin masuk kawasan konservasi

Masyarakat/Peneliti Asing

Penyederhanaan prosedur

3

14 Pengesahan rencana karya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam


Kepastian waktu, dan biaya

3

15 Pengesahan rencana karya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman

BUMN/Swasta/koperasi


3

16 Pengesahan rencana karya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat

Swasta/koperasi/Perorangan


3

17 Izin ekspor benih/bibit tanaman hutan

Swasta Kepastian waktu 3

18 Izinimpor benih/bibit tanaman hutan

Swasta Kepastian waktu 3

19. Perizinan peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi (Conservation Loan)

Lembaga Konservasi Kepastian waktu 3

20. Perizinan peragaan tumbuhan dan satwa

Lembaga Konservasi / Lembaga

Kepastian waktu 3

49

No. Keluaran Utama Pemangku Harapan Pemangku Tingkat Kementerian Kepentingan Utama Kepentingan Utama Kinerja Saat

Ini

liar dilindungi Pendidikan Formal

21. Perizinan pengambilan pengembalian atau penangkapan serta peredaran tumbuhan dan satwa liar

Swasta/Perorangan Kepastian waktu 3

22. Penyempurnaan pengaturan lembaga konservasi

BUMN/ BUMD/ BUMS/Lembaga Penelitian/Lembaga Pendidikan Formal/ Koperasi/ Yayasan

Kepastian waktu 3

23. Perizinan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri

Lembaga Konservasi Kepastian waktu 3

24. Penilaian keberhasilan penangkaran reptil dan karang hias

Swasta/Perorangan Kepastian waktu 3

25. Pengembangan indikator kinerja individu pegawai

Aparatur Kementerian Kehutanan

Obyektivitas penilaian kinerja aparatur

3

26. Penataan Sistem Informasi Izin Usaha Penyediaan Jasa dan Sarana Wisata Alam (IUPJSWA) di TN, TWA, TAHURA, dan SM.

Swasta/Koperasi Kepastian waktu dan kepastian biaya

3

50

Lampiran 2. Penetapan Quick Wins

No. Keluaran Utama Yang

Perlu Ditingkatkan

Kinerjanya

Dapat Ditingkat-

kan

Tingkat Estimasi

Perbaikan

Dalam Kendali

Bagian dari Reformasi Birokrasi

Kurang dari 12 Bulan

Kandidat Quick Wins

Y T % Y T Y T Y T Y T

1 Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam

Ya 50 Ya Ya Ya Ya

2 Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman

Ya 50 Ya Ya Ya Ya

3 Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem

Ya 50 Ya Ya Ya Tidak

4 Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan

Ya 50 Ya Ya Ya Ya

5 Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

Ya 50 Ya Ya Ya Ya

6 Izin industri primer pengolahan hasil hutan


7 Pencadangan areal kerja hutan tanaman rakyat


51

No. Keluaran Tingkat Dalam Bagian dari Kurang Kandidat Dapat Ditingkat-Utama Yang

Perlu Ditingkatkan

Kinerjanya

kan Estimasi

Perbaikan Kendali Reformasi

Birokrasi dari 12 Quick Bulan Wins


8 Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan


9 Penetapan areal kerja hutan desa


10 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman


11 Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan kemasyarakatan

Ya 50 Ya Ya Ya Ya

12 Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan desa

Ya 50 Ya Ya Ya Ya

13 Izin pengusahaan pariwisata alam pada hutan konservasi dan hutan lindung


14 Izin masuk kawasan konservasi

Ya 75 Ya Ya Ya Ya

15 Pengesahan rencana karya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam

Ya 40 Ya Ya Ya Ya

52


Perlu Ditingkatkan

Kinerjanya

kan Estimasi




16 Pengesahan rencana karya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman

Ya 40 Ya Ya Ya Ya

17 Pengesahan rencana karya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat


18 Izin ekspor benih/bibit tanaman hutan

Ya 75 Ya Ya Ya Ya

19 Izin impor benih/bibit tanaman hutan

Ya 75 Ya Ya Ya Ya

20 Perizinan peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan konservasi (Conservation Loan)

Ya 40 Ya Ya Ya Ya

21 Perizinan peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi

Ya 40 Ya Ya Ya Ya

22 Perizinan pengambilan penangkapan serta peredaran tumbuhan dan


53


Perlu Ditingkatkan

Kinerjanya

kan Estimasi




satwa liar

23 Perizinan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri

Ya 30 Ya Ya Ya Ya

24 Penyempurnaan izin lembaga konservasi


25 Penilaian keberhasilan penangkaran reptil dan karang hias


26 Penataan Sistem Informasi Izin Usaha Penyediaan Jasa dan Sarana Wisata Alam (IUPJSWA) di TN, TWA, TAHURA, dan SM.

Ya 50 Ya Ya Ya Ya

54

Lampiran 3. Pemilihan Quick Wins

No. Kandidat Quick Wins

Apa yang Harus

Diperbaiki

Bagaimana Memperbaikinya

Tingkat Kesulitan Perbaikan

Sumberdaya yang Tersedia

1. Penataan sistem informasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam

Memperbaiki prosedur perizinan

Mengevaluasi peraturan yang menghambat

Sedang Tersedia SDM yang memiliki keahlian

Merumuskan konsep perbaikan prosedur perizinan

Sedang Tersedia SDM yang memiliki keahlian dan prosedur perumusan kebijakan telah terbakukan

Membahas dan uji publik konsep perbaikan prosedur perizinan

Sedang Tersedia SDM yang memiliki keahlian dan tersedia dana serta prosedur uji publik telah terbakukan

Legislasi konsep perbaikan prosedur perizinan

Sedang Prosedur legislasi telah terbakukan

Database Membangun sistem database

Sedang Tersedia SDM, dana dan pelaksanaan pembangunan oleh pihak ketiga

Membuka akses informasi kepada pengguna terkait perizinan

Sedang Pembukaan akses dilakukan dengan mengembangkan sistem kearsipan yang online

Penerapan standar layanan

Unit layanan melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur kerja

Sedang Tersedia standar fasilitas, dana yang memadai, dan pelaksanaannya oleh pihak ketiga

Peningkatan kapasitas aparatur unit layanan

Sedang Tersedia dana dan pelatihan dilakukan secara berkala

2. Penataan sistem informasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan




55

No. Kandidat Apa yang Bagaimana Tingkat Sumberdaya yang Quick Wins Harus

Diperbaiki Memperbaikinya Kesulitan Tersedia

Perbaikan

kayu pada hutan tanaman
















3. Penataan sistem informasi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan





Sedang Tersedia SDM yang memiliki keahlian dan prosedur perumusan

56



Perbaikan

kebijakan telah terbakukan














4 Penataan sistem informasi pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

Memperbaiki prosedur pelepasan kawasan hutan



Merumuskan konsep perbaikan prosedur Pelepasan kawasan hutan


Membahas dan uji publik konsep perbaikan prosedur Pelepasan kawasan hutan


57



Perbaikan

Legislasi konsep perbaikan prosedur Pelepasan kawasan hutan




Membuka akses informasi kepada pengguna terkait Pelepasan kawasan hutan


Penerapanstandar unit layanan

Unit Layanan melakukan pelayanan sesuai prosedur kerja




5 Penataan Sistem Informasi Izin Usaha Penyediaan Jasa dan Sarana Wisata Alam (IUPJSWA) di TN, TWA, TAHURA, dan SM.










Database Membangun sistem Sedang Tersedia SDM, dana

58



Perbaikan

database dan pelaksanaan pembangunan oleh pihak ketiga



Penerapan layanan pada unit layanan sesuai dengan prosedur kerja

Membangun fasilitas unit layanan yang sesuai prosedur kerja


Uji sertifikasi unit layanan

Tinggi Lembaga penguji sertifikasi terbatas sehingga memerlukan waktu



59

Lampiran 4:Rencana Penerapan Quick Wins

No Kegiatan Output Kegiatan

Tahapan Kerja Output Tahapan Kerja

Kriteria Keberhasil

an

Status

Tahun 2011 - 2012 Rencana

Anggaran (ribu rupiah)

Penanggung Jawab

8 10 12 2 4 6

1 Penataansistem informasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam

50 % pemohon

izin meningkat kepuasan

Penyederhanaan tatacara pemberian izin usaha melalui : 1. Identifikasi

permasalahan

2. Perumusan isu

3. Perumusan peraturan

4. Legislasi peraturan

Peraturan Menteri ttg tatacara pemberian izin

Kepastian waktu,

kepastian biaya dan kepastian

hukum izin

Sudah

3.921.238.

Ditjen Bina

Usaha Kehutana

n

Pengembangan Database : 1. Pembangun

an sistem informasi

2. Membuka akses informasi

Sistem informasi pelayanan

Proses perizinan

dapat dipantau

secara transparan

Akan 125.000. Setjen

Meningkatkan kompetensi unit pelayanan

Unit layanan memberikan layanan sesuai prosedur kerja

Proses perizinan

secara profesiona

l dan akuntable

Sudah

Ditjen Bina

Usaha Kehutana

n

2 Penataan sistem informasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman

50 % pemohon



permasalahan

2. Perumusan isu



Peraturan Menteri tatacara pemberian izin

Kepastian waktu, kepastian biaya dan kepastian hukum izin

Sudah

7.141.024.

Ditjen Bina

Usaha Kehutana

n


an sistem informasi



Proses perizinan dapat dipantau secara transparan


Meningkatkan kompetensi unit

Unit layanan member

Proses perizinan

secara

Sudah

Ditjen Bina

Usaha

60

No Kegiatan Output Tahapan Kerja Output Kriteria Statu Tahun 2011 - 2012 Rencan PenangguKegiatan Tahapa

n Kerja Keberhasil

an s a ng Jawab


8 2 4 6 10 12

pelayanan ikan layanan sesuai prosedur kerja

profesional dan

akuntable

Kehutanan

3 Penataan sistem informasi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan

50 % pemohon



permasalahan

2. Perumusan isu



Peraturan Menteri tatacara pemberian izin penggunaan kawasan hutan


Sudah

883.600. Ditjen Planologi Kehutana

n


an sistem informasi



Proses perizinan dapat dipantau secara transparan



Unit layanan memberikan layanan sesuai prosedur kerja

Proses perizinan

secara profesiona

l dan akuntable

Akan Ditjen Planologi Kehutana

n

4 Penataan sistem informasi pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

50 % pemohon


Penyederhanaan tatacara pemberian izin perubahan peruntukan melalui : 1. Identifikasi

permasalahan

2. Perumusan isu



Peraturan Menteri tatacara pemberian izin perubahan peruntukan kawasan hutan


Sudah

883.600. Ditjen Planologi Kehutana

n


an sistem informasi


Proses perizinan dapat dipantau secara


61

62

No Kegiatan Output Kegiatan

Tahapan Kerja Output Tahapan Kerja

Kriteria Keberhasil

an

Status

Tahun 2011 - 2012 Rencana


Penanggung Jawab

8 10 12 2 4 6


transparan


Prosedur kerja izin pinjam pakai kawasan hutan

Proses perizinan

sesuai prosedur

Akan Ditjen Planologi Kehutana

n

Program/Kegiatan, Output, Tahapan Kerja, Waktu Pelaksanaan, Kriteria Keberhasilan, Rencana Anggaran dan Penanggungjawab Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12A Quick Wins

Penyederhanaan tatacara pemberian izin usaha

Peraturan Menteri Waktu pelayanan semakin cepat

SdhRp 3,921,238,000 Dit BUHA, Ditjen

BUK

Memetakan permasalahan proses izin sistem online

Terbangunnya Sistem informasi perijinan secara on-line

Transparansi proses Sdh

Sosialisasi tata cara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan sistem online

Tersebarnya informasi pemberian ijin sistem online

Peningkatan tingkat kepuasan dalam pelayanan penerbitan ijin

Akn

Pengembangan Database Terbangunnya sistem Transparansi proses SdhRp. 125.000.000 Biro Umum,

Sekretariat Jenderal

Penerapan Standar unit layanan Unit layanan melakukan pelayanan sesuai prosedur kerja

Terimplementasinya penerapan standar unit layanan

Sdh

Penyederhanaan tatacara pemberian izin usaha


SdhRp 7,141,024,000 Dit. BUHT, Ditjen

BUKPengembangan Database Terbangunnya Sistem

informasi perijinan secara on-line

Transparansi proses AknRp. 125.000.000 Biro Umum,

Sekretariat Jenderal



Sdh

Penyederhanaan pedoman penggunaan kawasan hutan: 1. Identifikasi masalahan 2. Perumusan Isu 3. Perumusan Peraturan 4. Penetapan Peraturan 5. Sosialisasi Peraturan

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Waktu pelayanan tepat waktu Sdh

Rp. 883.600.000,-Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

Pengembangan Database: 1. Pembangunan sistem informasi 2. Up dating data 3. Membuka akses informasi

Terbangunnya sistem informasi izin pinjam pakai kawasan hutan secara on-line

Transparansi proses Akn

Rp. 125.000.000 Biro Umum, Sekretariat Jenderal

Penerapan Standar unit layanan Unit layanan melakukan Terimplementasinya Akn

Tertatanya manajemen sistem informasi perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam

Tertatanya manajemen sistem informasi perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman

Tertatanya manajemen sistem informasi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan

Penataan Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam

1

Penataan Sistem Informasi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

3 Penataan Sistem Informasi Izin Pinjam Pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan

No PROGRAM/ KEGIATAN

2013 2014TAHUN

2011 2012

2

Rencana Anggaran Penanggung jawab

Output Tahapan Kerja Output Kriteria Keberhasilan Status



Akn

-Direktur Penggunaan Kawasan Hutan

Penyederhanaan tata cara pelepasan kawasan hutan: 1. Identifikasi masalahan 2. Perumusan Isu 3. Perumusan Peraturan 4. Penetapan Peraturan 5. Sosialisasi Peraturan

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan

Waktu pelayanan tepat waktu Sdh

Rp. 883.600.000,-

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi

Pengembangan Database: 1. Pembangunan sistem informasi 2. Up dating data 3. Membuka akses informasi

Terbangunnya sistem informasi pelepasan kawasan hutan secara on-line


Rp. 125.000.000 Biro Umum, Sekretariat Jenderal



Akn

-

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi

B Jangka PendekMengidentifikasi permasalahan proses sertifikasi mutu sumber benih dan bibit tanaman hutan

Teridentifikasinya permasalahan proses sertifikasi mutu benih

Analisis permasalahan Sdh

Rp15,986,496,000

Memetakan permasalahan proses sertifikasi

Terpetakannya permasalahan

Rekomendasi penyelesaian masalah

Sdh

Konsultasi publik masalah proses sertifikasi mutu sumber benih

Terumuskannya masalah proses sertifikasi mutu sumber benih

Naskah akademis Sdh

Penyusunan peraturan menteri tentang proses sertifikasi mutu sumber benih dan bibit tanaman hutan

Peraturan Menteri Pedoman Penggunaan Kawasan Hutan

Waktu proses semakin singkat Sdh

Mengidentifikasi permasalahan proses penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Data permasalahan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Tersedia data hasil Analisis Permasalahan

Akan

Memetakan permasalahan proses penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Peta permasalahan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan


Akan

Tertatanya manajemen sistem pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

Menyempurnakan proses penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Mempercepat proses sertifikasi mutu sumber benih dan bibit tanaman hutan

1

4 Penataan Sistem Informasi Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan

2 Percepatan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Percepatan proses sertifikasi mutu sumber benih dan bibit tanaman hutan

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12No PROGRAM/

KEGIATAN2013 2014

TAHUN2011 2012 Rencana Anggaran Penanggung

jawabOutput Tahapan Kerja Output Kriteria Keberhasilan Status

Penyusunan draft akademis penyempurnaan peraturan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Draft akademis peraturan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Kesuaian isi draft akademis dengan permasalahan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Akan

Konsultasi publik draft akademis penyempurnaan peraturan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Pelaksanaan konsultasi publik

Masukan penyempurnaan draft akademis

Akan

Penyempurnaan peraturan penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan

Peraturan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Proses penetapan areal kerja semakin baik

Akan

Sosialisasi/diseminasi peraturan Pelaksanaan Sosialisasi/ diseminasi peraturan

Peraturan diketahui oleh stakeholders

Akan

Pengukuran dampak peraturan menteri

Jajak pendapat terhadap penetapan AKHKm

Jumlah penetapan AKHKm meningkat

Akan

Mengidentifikasi permasalahan proses penetapan areal kerja hutan desa

Data permasalahan penetapan areal kerja hutan desa

Tersedia data hasil Analisis Permasalahan

Akan

Memetakan permasalahan proses penetapan areal kerja hutan desa

Peta permasalahan penetapan areal kerja hutan desa


Akan

Penyusunan draft akademis penyempurnaan peraturan penetapan areal kerja hutan desa

Draft akademis peraturan penetapan areal kerja hutan desa

Kesuaian isi draft akademis dengan permasalahan penetapan areal kerja hutan desa

Akan

Konsultasi publik draft akademis penyempurnaan peraturan penetapan areal kerja hutan desa

Pelaksanaan konsultasi publik

Masukan penyempurnaan draft akademis

Akan

Penyempurnaan peraturan penetapan areal kerja Hutan Desa

Peraturan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan

Proses penetapan areal kerja semakin baik

Akan

Sosialisasi/diseminasi peraturan Pelaksanaan Sosialisasi/ diseminasi peraturan

Peraturan diketahui oleh stakeholders

Akan


Jajak pendapat terhadap penetapan AKHD

Jumlah penetapan AKHD meningkat

AkanRp 6,887,893,390

Penyederhanaan tatacara pemberian izin usaha industri primer hasil hutan

Peraturan Menteri Waktu proses semakin singkat AknDit. BPPHH

4 Penyederhanaan izin usaha industri primer

3 Percepatan penetapan areal kerja hutan desa

Memperpendek proses izin usaha industri primer hasil

Mempercepat proses penetapan areal kerja hutan desa

p

Sosialisasi tata cara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan sistem online

Terbangunnya Sistem informasi perijinan secara on-line

Peningkatan tingkat kepuasan dalam pelayanan penerbitan ijin

Akn

Penerapan Standar unit layanan Unit layanan melakukan l i d

Terimplementasinya t d it

Sdh Rp150,800,000Penyederhanaan tatacara proses pencadangan areal HTR

Peraturan Menteri Waktu Proses semakin singkat SdhDit. BUHT

Sosialisasi tata cara pemberian ijin HTR Tersebarnya informasi pemberian ijin HTR

peningkatan tingkat kepuasan dalam pelayanan penerbitan ijin HTR

Akn



Sdh

Rp. 500.000.000

Konsultasi pemanfaatan jasling wisata alam.

Tertingkatkannya capacity building/keilmuan pemanfaatan jasling wisata alam.

Pengetahuan SDM Sdg

Rp. 50.000.000 PHKA

Penyusunan peraturan IUPS/JWA di hutan lindung


Sdg

Rp. 300.000.000 SETJEN

Identifikasi pemanfaatan jasling wisata alam.

Teridentifikasinya potensi dan kelayakan usaha pemanfaatan jasling.

Rekomendasi Pemanfaatan Sdg

Rp. 500.000.000 PHKA

Sosialisasi peraturan jasling wisata alam.

Terumuskannya masalah proses pemanfaatan jasling.

Naskah akademis Akn

Rp. 200.000.000 PHKA

Bimbingan teknis pengusahaan wisata alam

Pemegang ijin IUPS/JWA melaksanakan ijin sesuai dengan aturan

Terimplementasinya penerapan peraturan IPPA

Akn

Rp. 50.000.000 PHKA

7 Penyederhanaan tatacara pemberian izin usaha


Sdh Rp. 500.000.000 PHKA

Pengembangan Database Terbangunnya Sistem informasi perijinan secara on-line


Rp. 200.000.000 SETJEN


Terimplementasi nya penerapan standar unit layanan

Akn

Rp. 200.000.000 PHKA

Bimbingan teknis pengusahaan wisata alam

Pemegang ijin IUPS/JWA melaksanakan ijin sesuai dengan aturan

Terimplementasinya penerapan peraturan IPPA

Sdg

Rp. 500.000.000 PHKA

5

phasil hutan

phutan kayu

Penyempurnaan pencadangan areal hutan tanaman rakyat (HTR)

Memperpendek proses pencadangan areal HTR

Mengatur mekanisme perizinan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam di hutan lindung

Penataan izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam (IUPJWA) di hutan lindung

6

Penataan izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam (IUPJWA) di KSA dan KPA

Tertatanya manajemen perizinan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam di KSA dan KPA

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12No PROGRAM/

KEGIATAN2013 2014



8 Pembelajaran/studi banding pemanfaatan jasling air

Tertingkatkannya capacity building/keilmuan pemanfaatan jasling air

Pengetahuan SDM Sdg

Rp. 300.000.000 PHKA

Identifikasi pemanfaatan jasling air Teridentifikasinya potensi dan kelayakan usaha pemanfaatan jasling.


Rp. 500.000.000 PHKA

Konsultasi publik pemanfaatan jasling air


Naskah akademis Sdg

Rp. 200.000.000 PHKA

Penyusunan peraturan menteri tentang izin usaha pemanfaatan jasling air

Terumuskannya draft Permenhut

Permenhut SdgRp. 500.000.000 SETJEN


Transparansi proses Sdg

Rp. 200.000.000 SETJEN



Akn

Rp. 200.000.000 PHKA

Bimbingan teknis pengusahaan pemanfaatan jasling air

Pemegang ijin IUPJLA melaksanakan ijin sesuai dengan aturan

Terimplementasinya penerapan peraturan pemanfaatan jasling air

Akn

PHKA

Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan izin peminjaman jenis satwa liar

Naskah akademis Gap analysis komprehensif Sdh

Konsultasi publik Dokumen hasil konsultasi publik

Pengkayaan materi dari para pemangku kepentingan

Sdh

Penyusunan peraturan Draft revisi Peraturan Menteri

Perolehan manfaat bagi negara dalam bentuk in-kind (in-kind contribution) untuk konservasi spesies

Sdh

Rp. 126.500.000

Penyusunan dan pengesahan SOP SOP (dokumen internal Dit. KKH, ISO 9001:2008)

Panduan proses dan kepastian waktu proses pelayanan perizinan

akan

Rp. 179.890.000 Direktorat KKH

Sosialisasi peraturan Dokumen hasil sosialisasi Pemahaman publik terhadap t d

akanR 154 300 000 Di kt t KKH

9 Pengaturan Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Konservasi (Conservation Loan)

Peraturan Menteri

Mengatur mekanisme perizinan usaha pemanfaatan jasling air

Penataan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

peraturan perundangan meningkat

Rp. 154.300.000 Direktorat KKH

Evaluasi dan pengukuran dampak Dokumen hasil evaluasi dan pengukuran dampak

Adanya feed back konstruktif tentang kepuasan pelanggan dari implementasi kebijakan publik

akan

Direktorat KKH

Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan izin peminjaman jenis tumbuhan dan satwa liar




Sdh

Penyusunan peraturan Draft revisi Peraturan Pendelegasian kewenangan untuk percepatan proses pelayanan publik tentang peragaan jenis TSL dilindungi

Sdh

Rp. 126.500.000


akan Rp. 179.890.000 Direktur KKH

Sosialisasi peraturan Dokumen hasil sosialisasi Pemahaman publik terhadap peraturan perundangan meningkat

akanRp. 154.300.000 Direktur KKH



akan

Direktur KKH

Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan lembaga konservasi




Sdh

Penyusunan peraturan Draft revisi Peraturan Perolehan manfaat bagi negara dalam bentuk in-kind (in-kind contribution) untuk konservasi spesies

Sdh

Rp. 126.500.000



akan

Rp. 179.890.000 Direktur KKH


akan




akan

Direktur KKH

11 Penyempurnaan Pengaturan Lembaga Konservasi

Peraturan Menteri

10 Penyederhanaan sistem peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi

Peraturan Menteri

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12No PROGRAM/

KEGIATAN2013 2014



Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa dilindungi




Sdh

Penyusunan peraturan Draft revisi Peraturan Pendelegasian kewenangan untuk percepatan proses pelayanan publik tentang pertukaran jenis TSL dilindungi

Sdh

Rp. 126.500.000



akan



akan




akan

Direktur KKH

C Jangka MenengahMengidentifikasi permasalahan proses Teridentifikasinya

permasalahan Analisis permasalahan Akan

Rp. 2.500.000.000,-.

Memetakan permasalahan proses Terpetakannya permaslahan


Akan Direktorat BPS Ditjen BPDASPS

Konsultasi publik masalah proses Terumuskannya masalah Naskah akademis Akan

Penyusunan perubahan PP No. 6 Tahun 2007

PP Revisi PP No. 6 Tahun 2007

Net konsep RPP Akan

Penyusunan peraturan menteri Peraturan Menteri Kehutanan

Pemegang izin hutan kemasyarakatan dapat memanen hasilnya dengan 1 (satu) izin

Sosialisasi/diseminasi peraturan/pedoman

Tersosialisasinya Peraturan tersosialisasi ke stakeholders

Akan

Penyederhanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HKm

Meningkatkan efektivitas izin IUPHHKm dari 2 Izin untuk 2 kegiatan menjadi 1 (satu) izin untuk 2 kegiatan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan

1

12 Penyederhanaan sistem pertukaran jenis tumbuhan atau satwa dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri

Peraturan Menteri

peraturan/pedoman stakeholders


Meningkatnya IUPHHK HKm

Jumlah IUPHHK HKm meningkat

AkanRp. 2.500.000.000,-

Mengidentifikasi permasalahan proses Teridentifikasinya permasalahan

Analisis permasalahan Akan Direktorat BPS Ditjen BPDASPS

Memetakan permasalahan proses Terpetakannya permaslahan


Akan

Konsultasi publik masalah proses Terumuskannya masalah Naskah akademis Akan

Penyusunan peraturan pemerintah Perubahan PP No. 6 Tahun 2007

Net konsep RPP Akan

Penyusunan peraturan menteri Peraturan Menteri Pedoman Izin Pengelolaan Hutan Desa

1 (satu) izin pengelolaan untuk kegiatan pembangunan dan pemanfaatan hutan desa

Akan

Sosialisasi/diseminasi peraturan/pedoman

Tersosialisasinya Peraturan tersosialisasi ke stakeholders

Akan


Meningkatnya IUPHHK HD

Jumlah IUPHHK HD meningkat

AkanRp. 500.000.000

Pembelajaran/studi banding pemanfaatan jasling geotermal.

Tertingkatkannya capacity building/keilmuan pemanfaatan jasling geotermal.

Pengetahuan SDM Sdg

Rp. 5.000.000.000 PHKA

Identifikasi pemanfaatan jasling geotermal.

Teridentifikasinya potensi dan kelayakan usaha pemanfaatan jasling.


Rp. 300.000.000 PHKA

Konsultasi publik/sosialisasi pemanfaatan jasling geotermal.


Naskah akademis SdgRp. 200.000.000 PHKA

Penyusunan peraturan menteri tentang izin usaha pemanfaatan jasling geotermal.

Terumuskannya draft Permenhut

Permenhut SdgRp. 500.000.000 SETJEN


Transparansi proses SdgRp. 200.000.000 SETJEN



AknRp. 200.000.000 PHKA

Bimbingan teknis pengusahaan pemanfaatan jasling geotermal

Pemegang ijin IUPJG melaksanakan ijin sesuai dengan aturan

Terimplementasinya penerapan peraturan pemanfaatan jasling geotermal

Akn

90,000,000 PHKA

Meningkatkan efektivitas izin IUPHHD untuk 2 kegiatan menjadi 1 (satu) izin untuk 2 kegiatan dalam pengelolaan hutan desa

Penataan izin usaha pemanfaatan jasa dan lingkungan geothermal di KSA dan KPA

3 Mengatur mekanisme perizinan usaha pemanfaatan jasling geothermal

2 Penyederhanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Desa

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12No PROGRAM/

KEGIATAN2013 2014



Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan perizinan pengambilan atau penangkapan serta peredaran tumbuhan dan satwa liar


200,000,000



Sdh150,000,000

Penyusunan peraturan Draft revisi Peraturan Tertibnya tata niaga pemanfaatan TSL

Sdh Rp. 90.000.000








akan


Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan izin peminjaman jenis satwa liar

Naskah akademis Gap analysis komprehensif akanRp. 107.500.000 Direktur KKH




Penyusunan peraturan Draft Peraturan Menteri Tertib administrasi legalitas asal usul koleksi TSL di unit lembaga konservasi




akan



akan




akan


Percepatan Perizinan Pengambilan atau Penangkapan serta Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

4 Peraturan Menteri

5 Penyederhanaan izin perolehan tumbuhan dan satwa laiar dilindungi dan atau termasuk Appendix I CITES yang Bersumber dari Lembaga Konservasi

Peraturan Menteri

publik

Penyiapan mekanisme kerja penilaian kinerja individu pegawai

Pedoman penilaian kinerja individu pegawai

Tersedianya prosedur kerja penilaian kinerja individu pegawai yang lebih obyektif

Sdg

Rp. 394.000.000 Kepala Biro Kepegawaian

Sosialisasi dan implementasi sistem penilaian kinerja individu pegawai

Penilaian kinerja individu pegawai

Terwujudnya pemahaman para pejabat struktural terhadap sistem penilaian kinerja individu pegawai yang baru

Akn

Rp. 128.000.000 Kepala Biro Kepegawaian

Pengukuran dampak perubahan dari penilaian kinerja individu pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan

Evaluasi (efektifitas dan efisiensi) hasil penilaian kinerja individu pegawai dengan menggunakan indikator penilaian yang baru

Terwujudnya kinerja individu pegawai yang lebih terukur dan menjadikan kinerja organisasi yang lebih efektif

Akn

Kepala Biro Kepegawaian

6 Penyempurnaan sistem penilaian kinerja pegawai

Peraturan Menteri

03_road map

Documents