PERJANJIAN KERJA SAMA

A1\[TARA

KEMENTERIAN HUKUM DAI{ HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREI(TUR JENDERAL PEMASYARAKATAI{

DENGAII

BADAII NARKOTIKA NASIONAL

DEPUTI REHABILITASI

TENTAIYG

PROGRAM REHABILITASI PEFIYALAHGI.INAAI\I NARKOTIKA

BAGI NARAPIDANA, TAHANAhI, AI\IAK DIDIK

DAN KLIEN Pf, MASYARAKATA}I

Nomor :PAS-21.HM.05.02 Tahun 2013

Nomor :PKS/I 0/IV/20 I 3/BNN

pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulanApril tahun Dua Ribu Tiga Betas bertempat di Jakart4 kami

yang bertandatangan dibawah ini :

1. MOCHAMAD SUEB !

2. KUSMAI\I SURIAKUSUMAII :

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik tndonesia, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal

Pemasyarakatrn Kementerian llukum dan Hak Asasi

Manusir Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13/1vI

fahun 2013 Tangeat}Z Januari 2013, yang berkedudukan

di Jalan Veteran No.l l Jakarta Pusat selanjutrya disebut

sebagai PIHAK KESATU.

Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas ffIma Badan NarkotikaNasional berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan

Narkotika Nasional Nomor: Sprir/750/IV12013/BNN

tanggat 26 April 2A13, yang berkedudukan di Jalan MT.Haryono No. 1l Cawang, Jakarta Timur selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAI(

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa PIIIAK KESATU adalah unit kerja di tingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggutrg jawab dalam pembinaan

warga binaan pemasyarakatan.

b. Bahwa PIHAK I0DUA adalah satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang

salalr satunya melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi datam pelaksanaan

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika p GN) dalam bidang rehabilitasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

l. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Instnrksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakau dau Stategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Feredaran Gelap Narkoba

Tahun 20ll *2A15.

Selanjutnya PARA PIIIAK sepakat untuk meugadakan kerja sama dalam pelaksanaan program

Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana Tahanaru Anak DidilL Dan Klien

Pemasyarakatan, sebagai thdak larrjut Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi4

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Badan

Narkotika Nasional, dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional tentang penanggulangan

HMan AIDS dan Penyalatrgunaan Narkotika Bagi Narapidana Tahanan, anak Didik, Klien dan

Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Nomor: M.I-trI-03.HM.05.02 Tahun 2013,

Nomor: 443.241788A/SJ, Nomor: 94[\{ENKES/SKB/V2013, Nomor: 0l/I{K-NKBl20l3,Nomor: NW04/M0 I 3/BNN, Nomor: I 2/KEP/SET /Kp AtIt/Z}tjDengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal IKETENTUAN UMUM

1. Rehabilitasi adalatr proses yang harus dijalani dalam rangka pemulihan fisik dan mental

pada kondisilkeadaan sebelumnya bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba untuk

hidup nomratif mandiri danproduktif di masyarakat.

2. sosialisasi adalah penyebaran inforrrasi kepada seluruh khalayak.

3. Asesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi residen akibat

penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.

4. Asistensi adalah pendampingan.

5' Konselor adiksi pendamping adalatr tenaga profesional yang mempunyai pelatihan khusus

dan keahlian dalam mengatasi masalah psikologis dan berusaha menolong oftlng yailg

sedang mengalami masalah dalam penyesuaian diri.

6. Tim asesmen adalah sekelompok atau tim yang terdiri dari dokter, konselor, psikolog dan

perawat yang beranggotakan unsur dari Ditjenpas dan BNN.

7. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di rumah tahanan negaf,a selama

proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

8. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga

pemasyarakatan.

9. Anak didik pemasyarakatan adalah :

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan meqialani pidana dilapas anak paling lama sampai berumur lB (delapan belas) tatrun.

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara

untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan

belas) tahun.

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh

penetapan pengadilaa untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18

(delapan belas) tahun.

10. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalarn bimbingan batai

pemasyarakatan.

I l. Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa

ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

12. Lembaga Pemasyarakatan, selanjuhrya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

13. Balai Pemasyarakatan, selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan

bimbingan kl ien pemasYarakatan.

Pasal2

MAKSUD DAI\I TUJUAII

(l) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan datam melaksanakan peningkatan

progftrm rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Narapidanq Tahanan, Amk Didik

Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan-

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya peningkatan program pembinaan bagi

Narapidan4 Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan dalam rangka

mendukung tercapainya Indonesia Bebas Narkoba 2015.

Pasal3

RUAFIG LINGKT]P

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Sosialisasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak

Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;

b. peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan program

rehabilitasi penyalatrgunaan narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik

Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;

c. Asesmen penyalahgunaan narkotika bagi Narapidana Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan

dau Klien Pemasyarakatan;

d. Asistensi konselor adiksi bagi Narapidanq Tatranan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien

Pemasyarakatan;

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika bagi

Narapidana, Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;

f. Program rehabilitasi penyalahgunaan rarkotika bagi Narapidanq Tahanan, Anak Didik

Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan lainnya yang disepakati PARA PIHAI(

Pasal4

PELAKSANAANi

(1) Perjanjian Kerja Sama ditindaklanjuti dengan penpsunan rencana aksi (action plan) yang

merupakan bagran yang tidak teqpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

@ Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain waktu, kegiatan,

lokasi, penanggung jawab.

(3) PARA PIHAK sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan

masyarakat lainnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan

narkotika bagi Narapidana Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien

Pemasyarakatan.

Pasal 5

TUGAS DAFI TAIYGGTING JAWAB PARA PIHAK

Dalam melaksanakan progmm rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Narapidanq Tahanan,

Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan, PARA PIHAK memiliki tugas dan

tanggung jawab sesuai dengan nxmg lingkup sebagai berikut:

(1) Sosialisasi progam rehabilitasi penyalatrgunaan narkotika bagi Narapidanq Tahanan, Anak

Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

a. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KESATU:

l) Menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;

2) Menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi;

3) Meqiaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

b. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KEDUA:

1) Menyiapkan nara sumber;

2) Menyiapkan materi dan/atau alat peraga.

(2) Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan progftlm

rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagr Narapidan4 Tahanan, Anak Didik

Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

a. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KE$ATU:

l) Menyiapkuo petugas pemasyarakatan sebagai peserta peningkatan kapasitas di

bidang rehabilitasi;

2) Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Tugas dan Tangung jawab PIHAK I(EDUA:

l) Menyiapkan narasumber, materi dan/atau alat peraga, serta kurikulum;

2) Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan.

(3) Asesmen penyalahgunaan narkotika bagi Narapidana Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan

dan Klien Pemasyarakatan.

&. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KESATU:

1) Menyiapkan petugas untuk menjadi tim asesmen;

2) Menyiapkan Data dan lnformasi;

3) Menyiapkan Tahanan, Narapidanq Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien

Pemasyarakatan;

4) Menyiapkan tempat pelaksanaan asesmen;

5) Menjaga keamanan dan ketertiban setiap pelaksanaan kegiatan asesmen yaag

dilaksanakan di dalam LaPas/rutan;

6) Bersama PIHAK KEDUA menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen.

b. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KEDUA:

1) Menyiapkan tim asesmen;

2) Menyiapkan tes nmkoba bagi Tahanan, Narapidana Anak Didik Pemasyarakatan

dan Klien Pemasyarakatan dalam rangka asesmen;

3) Menyerahkan hasil rekomendasi asesmer kepada PIHAK KESATU;

4) Bersama PIHAK KESATU menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen.

(4) Asistensi konselor adiksi bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien

Pemasyarakatan.

a. Tugas dan Tangung jawab PIHAK I(ESATU:

l) Menetapkan lapas/rutan yang menjadi pelaksanaan asistensi;

2) Menyiapkan peserta asistensi konselor adiksi;

3) Menyiapkan tempat kegiatan asistensi konselor adiksi;

4) Menjaga keamanao dan ketertiban setiap pelaksanaan kegiatan asistensi;

5) Menyiapkan tempat tinggal bagi konselor adiksi selama asistensi berlangsung'

b. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KEDUA:

l) Menyiapkan tenaga konselor adiksi;

2)MenyiapkanbiayatransportasidariJakartaketempatfujuan(PP);

3) Menyediakan biayakonsumsi konsslor selama asistensi berlangsung'

(5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan plogram rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi

Narapidan4 Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan'

a. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KESATU:

1) Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan monitoring dan

evaluasi;

2)Bersama-samaPIHAKKEDUAmelaksanakanmonitoringdanevaluasi;

3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi'

b. Tugas dan Tangung jawab PIHAK tr(EDUA:

1) Menyiapkan instruElen monitoring dan evaluasi rehabilitasi;

2)Bersama-samaPIHAKKESATUmelaksanakanmonitoringdanevaluasi;

3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi'

Pmal6

FORCE MAJf,UR

selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan

force majeur/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA prHAK dapat mengakhiri Perjanjian

Kerja Sama ini.

Pasal T

PEMBIAYAAII

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari perjaniian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran

masing-masing pihak secara proporsional'

Pasal S

MONITORING DAII EYALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya setiap

I (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU, AMENDEMEN DAI\I PENGAKHIRAN

(l) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahuu terhitung sejak tanggal

ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpunjaog sesuai kebutuhan berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAIC

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (l) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan

maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

sebelumnya

(4) Peagakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai

sebelum diterimanyapemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) di atas.

(5) Apabila Perjanjian Kerja Sanra ini akan diperpanjang maka hanrs ada pemberitahuan dari

pihak satu kepada pihak lainnya palins lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja

sama.

Pasal 10

PEI\tYf, LESAIAN PERSELISIIIAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIIIAK sepakat rmtuk menyelesaikannya secara musyawarah

untuk mufakat.

Pasal 11

KETENTUAII LAIN.LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan

PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasel 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun

sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai

cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani

PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan

dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

DIREI(TUR JENDERAL PEMASYARAKATAFI

lff1${-&t

PIHAK KEDUA

KUSMAN SURIAKUSUMAI{